PEMBERONTAKAN Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) merupakan pembangkangan bersenjata paling panjang dalam sejarah Indonesia. Usianya berlangsung hingga 13 tahun lamanya (1949-1962). Versi orang-orang DI/TII sendiri perlawanan itu bahkan masih berlangsung hingga tahun 1964. Di awal revolusi, para anggota DI/TII (sebagian besar berasal dari lasykar Hizbullah dan Sabilillah) sejatinya ikut bahu membahu melawan militer Belanda bersama TNI. Pada 1946-1947, mereka kerap melakukan patroli dan penghadangan bersama. “Tak aneh jika hubungan kami sangat akrab dan seperti saudara,” ujar Asikin Rachman (96), salah seorang eks anggota TNI di wilayah Tasikmalaya. Permusuhan mulai mewarnai hubungan orang-orang DI/TII dengan para prajurit TNI pada awal 1949. Saat itu, pimpinan tertinggi DI/TII (S.M. Kartosoewirjo) memerintahkan anak buahnya untuk memerangi para prajurit TNI yang pulang kandang ke Jawa Barat akibat bubarnya kesepakatan Perjanjian Renville. “Begitu pulang long march dari Jawa Tengah, eh di Jawa Barat, kami dibantai dan diracuni oleh orang-orang DI/TII,” ungkap Rachman. Puncak permusuhan terjadi manakala Kartosoewirjo memproklmasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949. Tersebutlah Batalyon F.22 Djaja Pangrerot pimpinan Mayor Soegih Arto. Begitu TNI hijrah ke Jawa Tengah pada awal 1948, Yon F.22 diperintahkan untuk tetap “bertahan” di Jawa Barat dan merubah kesatuannya menjadi sejenis pasukan liar. Perintah yang datang langsung dari atasannya itu (Letnan Kolonel Daan Yahya, Komandan Brigade Guntur Divisi Siliwangi) langsung disanggupi oleh Mayor Soegih. Usai TNI keluar dari Jawa Barat, Mayor Soegih kemudian “membubarkan” Yon F.22. Dia memecah batalyon-nya menjadi unit-unit setingkat antara kompi dan seksi (sekitar 100 orang). Salah satu unit itu bernama Pasukan Siloeman, yang dipimpin oleh orang kepercayaannya, Letnan Muda Achmad Soengkawa. Pasukan Siloeman dalam petualangannya ternyata merambah sampai jauh dari wilayah teritorial eks Yon F.22. Mereka melakukan penjelajahan bahkan hingga ke Cianjur Utara.  Di wilayah tersebut, Pasukan Siloeman melakukan kerjasama dengan unit-unit bersenjata yang ada di bawah TII. Karena putus koordinasi dengan induk pasukan, lambat laun Letnan Muda Achmad Soengkawa terpengaruh ide-ide DI/TII dan memutuskan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata NII itu. Soegih masih ingat, suatu hari dia mendapat surat dari seorang kurir yang dikirim langsung oleh Letnan Muda Soengkawa. Dalam surat tersebut, Soengkawa menyatakan bahwa dia mengundurkan diri dari Yon F.22 dan diangkat sebagai bupati sekaligus komandan resimen di DI/TII. “Tapi Pak, meskipun organisasi berlainan, Pak Soegih pribadi tetap bapak saya pribadi,” tulis Soengkawa seperti dikutip oleh Soegih Arto dalam bukunya Sanul Daca (Saya Nulis Anda Membaca) Pengalaman Pribadi Letjen (Purn.) Soegih Arto. Kata-kata Soengkawa itu kelak dibuktikannya dalam suatu peristiwa. Suatu ketika pada 1950, Mayor Soegih Arto mendapat tugas untuk memimpin suatu operasi pembersihan unsur-unsur DI/TII di Garut. Saat tiba di suatu wilayah pegunungan dekat selatan Majalaya, Bandung Barat, pasukan Soegih harus melewati suatu tebing yang potensial dijadikan tempat penghadangan oleh pasukan musuh. “Di atas tebing terdapat sebatang pohon beringin, saya melewati pohon beringin itu dengan selamat…” kenang Soegih. Namun baru saja lewat dari kawasan itu (sekitar 100 meter), Soegih yang menunggang seekor kuda, mendengar kegaduhan di belakangnya. Terdengar serentetan tembakan, disusul para pengawal-nya berlarian menaiki tebing itu sambil berteriak-teriak. Tak lama kemudian, mereka datang dengan membawa seorang tawanan DI/TII. Rupanya tawanan DI/TII itu adalah seorang prajurit pemegang Brengun. Dia ditugaskan untuk menghabisi pimpinan pasukan TNI (Mayor Soegih Arto) yang tengah menuju Garut itu. Namun baru saja dia membidikan arah moncong Brengun-nya, tetiba Achmad Soengkawa  (komandan pasukan DI/TII tersebut) berteriak. “Jangan tembak! Itu bapak saya!”ujarnya sambil memukul kepala Si Pemegang Brengun. Merasa kesakitan dan pusing, Si Pemegang Brengun refleks melepaskan senjatanya hingga jatuh ke bawah. Saat diburu, semua pasukan penghadang dari DI/TII langsung melarikan diri, kecuali Si Pemegang Brengun yang sudah tak berdaya akibat kepalanya dipukul komandannya sendiri. Achmad Soengkawa sendiri berhasil lolos. “Andaikan Achmad Soengkawa tidak memukul anak buahnya yang hendak menembak saya, mungkin saya sudah mati ditembak peluru Brengun. Dia menepati janjinya bahwa dia akan memperlakukan saya seperti bapaknya pribadi,” kenang Soegih Arto. Sejak penghadangan itu, Soegih Arto tak pernah bertemu lagi dengan Achmad Soengkawa. Hingga sekitar tahun 1960-an, dia mendengar mantan anak buah kesayangannya itu tewas tertembak peluru TNI di Sukabumi.

SETELAH turun dari mobil dan hendak memasuki Istana Bogor guna mengikuti rapat kabinet di pertengahan 1965, Waperdam III Chairul Saleh didekati mantan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Ali menyodorkan secarik kertas pada Chairul dan memintanya agar segera membaca. "Dalam rapat nanti, Engkau akan diserang karena secarik kertas ini," kata Ali pada Chairul sebagaimana dikutip Irna H.N. Soewito, dkk. dalam biografi Chairul Saleh Tokoh Kontroversial. Lantaran tak paham yang dimaksudkan Ali, Chairul pun hanya diam sambil mengantongi surat itu. Apa yang dikatakan Ali ternyata terbukti. Entah siapa yang memulai, surat kaleng yang diterima Chairul tadi dibahas dalam rapat juga. D.N. Aidit langsung marah begitu mengetahui surat itu mengatakan PKI hendak memberontak. Aidit menyerang balik Chairul dan bahkan menuduhnya antek CIA.  "Tak mungkin PKI menyusun kata-kata seperti itu. Yang menulis itu adalah kelompok Partai Murba, Chairul pulalah yang mendapatkan surat tersebut," kata Aidit, dikutip Irna. Kata-kata Aidit membuat Chairul naik pitam. Perang mulut pun terjadi antara kedua tokoh pemuda di era ‘45 itu. Meski presiden sudah menengahi, saling serang verbal tetap berlanjut. Chairul yang sejak muda menggemari pencak silat, hampir tak bisa mengendalikan emosinya. "Chairul hampir mendaratkan tinjunya ke muka Aidit. Para pejabat tinggi yang hadir menyaksikan ini, mereka melerai. Kedua menteri tersebut masih tetap ngotot. Dengan wajah geram dan urat leher yang menegang, Chairul memegang bibir meja dan mau mengangkatnya," sambung Irna. Kemarahan Chairul akhirnya mereda setelah para pejabat lain menenangkannya dan presiden menutup rapat. Hubungan politik Chairul (Murba) dan Aidit (PKI) memang bak kucing dan anjing. Pertentangan keras keduanya tak kalah keras dari pertentangan Aidit (PKI) dengan AH Nasution (angkatan darat). "Di mata PKI, Sukarni dan Chairul Saleh ini dipakai oleh CIA untuk melawan, jadi yang nggak setuju PKI itu semua dicap CIA," kata Soebadio Sastrosatomo, sahabat Chairul dari golongan sosialis, dalam testimoninya. Namun, pertentangan keras itu tak mempengaruhi hubungan pribadi Chairul dan Aidit yang terus berjalan baik. Hal itu diketahui betul oleh Hasjim Ning, sahabat Chairul yang juga keponakan Bung Hatta. Hasjim kerap menyaksikan Chairul dan Aidit ngobrol santai, termasuk ketika Hasjim menemui Chairul usai diperiksa kejaksaan terkait tuduhan penggelapan devisa oleh perusahaannya. "D.N. Aidit pun mengucapkan selamat padaku ketika aku ketemu dia di kantor Chairul Saleh," kata Hasjim dalam otobiografinya, Pasang Surut Pengusaha Pejuang. Konflik Chairul-Aidit di rapat kabinet itu akhirnya diselesaikan dengan bantuan Menteri Penerangan Sudibyo. Sang menteri mengajak keduanya makan bersama dan meminta Chairul jadi tuan rumah. Usulan Sudibyo pun disambut persetujuan oleh Chairul maupun Aidit. Beberapa hari kemudian, makan bersama itu terlaksana di rumah Chairul dengan Sudibyo sebagai "pemimpin" acara.

Menyebut negerinya berkhianat kepada Indonesia, dia memilih berjuang dan mati untuk kemerdekaan Indonesia

Tak mau larut dalam kepedihan, semangat cinta pada suami menjadi bekal mereka dalam berperang.

ABDUL HARIS NASUTION dikenal sebagai jenderal antikomunis. Namun sekali waktu, Nas –panggilan akrabnya – juga bisa bersikap luwes mengalahkan egonya. Ada momen bersejarah dalam hidup Nas yang mengharuskannya rapat dengan tokoh komunis. Siapakah itu? “Minggu ke-3 Februari 1960, Indonesia sedang menerima kunjungan Nikita Khruschev PM USSR (Union of Soviet Socialist Republics),” tutur Nas dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Di Lapangan Udara Kemayoran, Nas dan Khruschev berkenalan. Keduanya berjabatan tangan. Melalui penerjemahnya, Khruschev berkata bahwa Nas masih muda. Demikianlah kesan pertama pemimpin salah satu negara komunis terbesar di dunia saat itu. Pertemuan berlanjut di Kedutaan Besar Uni Soviet. Dalam sebuah resepsi, Nas datang hampir bersamaan dengan Presiden Sukarno. Saat akan memasuki ruangan resepsi, para hadirin harus melalui patung Vladimir Lenin – tokoh revolusi Bolshevik yang begitu dihormati rakyat Soviet. Khruschev terlihat mengambil sikap sempurna yang diikuti rombongannya untuk melakukan penghormatan militer kepada patung Lenin. Ketika giliran Nas memasuki ruangan, dia hanya berlalu karena tidak mengetahui aturan protokol pihak Kedubes USSR harus demikian. Nas boleh lega aksi melengosnya tidak dipermasalahkan oleh Khruschev. Kendati demikian, Nas jadi kikuk karena baru sadar belakangan. Namun di luar dugaan, Khruschev malah menyambut dan merangkulnya. Keramahan itu menyebabkan Nas tertekan oleh perut Khruschev yang cukup tambun itu.   Khruschev menyempatkan berbincang agak lama dengan Nas. Khruschev menanyakan kabar keluarga Nas. Pertanyaan itu dijawab Nas dengan mengatakan bahwa istrinya, Sunarti tengan menantikan kelahiran anak ke-2 mereka. Khruschev tanya lagi, apakah Nas menginginkan anak laki-laki atau perempuan. “Perkenalan ini saya rasakan aneh. Bagi saya, ia adalah pimpinan komunis sedunia dan saya tahu, bahwa saya adalah orang yang dianggap musuh nomor satu oleh komunis Indonesia,” kenang Nas. Selama safarinya di Indonesia, Khruschev menginap di paviliun Istana Bogor. Nas menyempatkan berkunjung ke sana atas permintaan Khruschev. Kepada Nas, Khruschev menyerahkan senapan berburu sebagai kenang-kenangan. Nas menuturkan, “(senapan) langsung ia taruh pada bahu saya pada posisi menembak, tapi ialah yang menarik platuknya (trekker). Kami sama-sama tertawa!” Keakraban yang ditampilkan Khruschev ternyata bukan basa-basi belaka. Padahal, pimpinan PKI, D.N. Aidit pernah menyampaikan cerita yang kurang positif mengenai Nasution kepada Khruschev dalam satu pertemuan di Moskow. Namun di luar dugaan, Khruschev menanggapinya dengan kata-kata penghargaan terhadap pribadi Nasution. Hal ini diketahui Nasution dari salah seorang anggota politbiro PKI yang telah bebas dari penjara Pulau Buru. “Memang pandangan-pandangan tersebut tidaklah bisa lepas sama sekali dari persoalan politik, namun juga tidak bisa lepas sama sekali dari pandangan manusianya,” ujar Nas. Khruschev sendiri dalam memoarnya Memoirs of Nikita Khruschev Volume 3: Statesman (1953—1964) menyinggung perkenalannya dengan Nas. Khruschev mengakui bahwa dia sering berbicara dengan Nas. Menurutnya, mereka saling menghormati satu sama lain. Dalam pertemuan tatap muka, Khruschev tidak mendapatkan gelagat Nas membenci Uni Soviet.   “Dia tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya, sehingga kami tidak punya alasan untuk berpikir bahwa ia memusuhi kami. Meski begitu, dia memang musuh,” tulis Khruschev.

Becak diciptakan semula sebagai bentuk kesetiaan seorang suami pada istri.

Manusia memakai alat batu sedari dulu kala. Mulai dari yang sederhana hingga mencapai bentuk yang indah.

BEGITU kapal kecil yang membawanya bersandar di dermaga, 3 Juni 1947, Wakil Presiden Moh. Hatta segera turun ke darat. Kunjungan ke Panjang, Lampung, itu menandai kunjungan pertamanya ke Sumatra setelah Indonesia merdeka. Kunjungan Hatta itu merupakan safari politik untuk memperkuat semangat juang rakyat. “Aku berangkat ke Sumatera atas undangan anggota-anggota KNIP dari Sumatera, yang baru dipilih dalam sidang pleno pada waktu itu. Yang ikut dalam rombongan antara lain Suryo, ketua Dewan Pertimbangan Agung; Ir. H. Laoh, menteri Perhubungan; Mr. A. Karim (waktu itu salah seorang direktur Bank Negara Indonesia); Suria Atmadja (Kementerian Perekonomian); Rusli Rahim (kepala Bagian Koperasi pada Kementerian Perekonomian); Abubakar Lubis, Supardjo, pemimpin pemuda; Wangsa Widjaja (sekretaris wakil presiden); WI. Hutabarat dan Ruslan Batangtaris (ajudan wakil presiden),” kata Hatta dalam otobiografinya Untuk Negeriku, Jilid 3.   Sekira tanggal 15, rombongan memasuki Sungai Dareh, Sumatera Barat melalui jalan darat dari Muara Tebo, Jambi. Dari situ, rombongan melanjutkan perjalanan ke Padang Panjang sebelum mencapai tujuan akhir Bukittinggi. Antara Sungai Dareh dan Padang Panjang, rombongan beberapakali berhenti. Untuk sesaat, Bung Hatta menyempatkan diri menyapa rakyat yang menyambutnya meriah, lalu memberi sedikit wejangan. Pidato panjang diberikannya ketika di Padang Panjang. “Sesudah itu kami dibawa ke sebuah rumah yang dihiasi dengan bendera Sang Saka Merah Putih. Kaum ibu di sana berhari-hari menyiapkan makan untuk kami. Meja makan penuh dengan ayam goreng, rendang, ikan air tawar, dan satu piring selada, yang sangat enak rasanya,” kenang Hatta. Dari Padang Panjang, rombongan melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi, kampung halaman Hatta. Mereka mendapat sambutan begitu meriah dari rakyat. Di sana, rombongan bakal tinggal selama enam hari, namun batal karena pada hari kelima Hatta dijemput Biju Patnaik, pengusaha penerbangan India yang bersimpati pada kemerdekaan Indonesia, untuk memenuhi permintaan Presiden Sukarno agar Hatta bertemu dengan PM India Jawaharlal Nehru. Namun sebelum terbang ke India, Hatta sempat memberikan pidato di depan rakyat. Sebelum memberi pidato itulah Hatta mendapat sambutan luar biasa. Alih-alih senang, Hatta yang dikenal sederhana justru kecewa terhadap sambutan yang berlebihan itu. Bahkan, ia sampai menegur gubernur karena sambutan berlebihan itu. Jauh setelah peristiwa itu terjadi, Hatta menceritakan kekecewaan itu kepada Hasjim Ning, keponakannya yang menjadi pengusaha berjuluk “Raja Mobil Indonesia”. Hasjim mengisahkan kekesalan pamannya itu dalam otobiografinya, Pasang Surut Pengusaha Pejuang. “Orang di sana lupa bahwa aku wakil presiden, bukan raja dari suatu kerajaan,” kata Hatta. “Mengapa, Oom?” tanya Hasjim yang belum tahu duduk perkaranya. “Mereka menyambutku dengan nyanyian hymne.” “Itu maksudnya mau menghormati, Oom,” kata Hasjim memberi komentar. “Hymne itu lagu pujaan kepada dewa, tahu?” “Teks lagunya bagaimana, Oom?” “Ya berisi pemujaan atas pribadiku.” “Ah, kalau begitu secara agama mereka sudah sesat, secara bernegara mereka sudah feodal,” Hasjim memberi penilaian. “Ya itulah yang aneh. Orang Minangkabau yang selama ini terkenal demokrat, setelah merdeka mereka menjadi feodal,” kata Hatta.

Warga Buton, Sulawesi Tenggara, boleh berbangga. Himayatuddin Muhammad Saidi kini telah resmi menjadi Pahlawan Nasional setelah terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/2019 tanggal 7 November 2019. Himayatuddin adalah Sultan ke-20 dalam sejarah Kesultanan Buton. Dia berkuasa selama dua periode: 1751—1752 dan 1760—1763. Susanto Zuhdi, guru besar sejarah Universitas Indonesia, mengatakan ikhtiar pengusulan Sultan Himayatuddin sebagai Pahlawan Nasional dimulai 14 tahun lalu. “Pada 2005, suatu tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Baubau (sebuah kota di Pulau Buton) memulai pekerjaannya untuk melakukan riset dan penulisan,” kata Susanto, yang mendalami sejarah Kesultanan Buton sebagai tema disertasinya, kepada Historia. Anggota tim silih berganti. Susanto menjadi ketua tim pengusulnya pada 2011. Tugasnya menyusun perbaikan naskah akademis karya tim sebelumnya. Tim Susanto merampungkan naskah itu pada 2012 dan mengajukannya ke Kementerian Sosial. Naskah itu lolos seleksi. Penetapan Sultan Himayatuddin sebagai Pahlawan Nasional pun tinggal menunggu giliran. Naskah karya Susanto mengungkap hayat dan pengabdian Sultan Himayatuddin. Himayatuddin lahir pada awal abad ke-18. Tak ada keterangan pasti tentang waktunya. Tapi silsilah dan hayatnya semasa kecil terjabarkan secara terang. Dia anak La Umati Sultan Liauddin Ismail, Sultan ke-13 Buton. Berjuluk La Karambau Semua Sultan Buton masih satu garis keturunan dengan generasi awal Kerajaan Buton. Nama Buton telah tercatat dalam Kakawin Negarakertagama. “Sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit pada 1365,” catat Susanto Zuhdi dan Muslimin A.R Effendy dalam Perang Buton vs Kompeni-Belanda 1752-1776 : mengenang kepahlawanan LaKarambau. Raja pertamanya bernama Wa Khaa-Khaa. Kedatangan Islam di Buton pada abad ke-15 menandai tonggak sejarah baru Buton. Raja keenam Buton memeluk Islam dan bernama La Kilaponto Muhammad Kaimuddin I. Dia meletakkan Islam sebagai jiwa Kesultanan Buton. “Islam sebagai dasar falsafah negara. Sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar yang bernama Martabat Tujuh serta undang-undang pelaksanaannya yang dinamakan Istiadatul Azali,” ungkap Susanto dan Muslimin. Selain lini politik dan pemerintahan, Islam juga merasuk ke lingkup sosial dan budaya. “Islam mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan watak dan akhlak bagi masyarakat Buton,” terang Susanto Zuhdi, G.A. Ohorella, dan M. Said D. dalam Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Setiap anak pembesar Kesultanan pun memperoleh pendidikan akhlak dan budi pekerti berlandas Islam. Pendidiknya langsung para orangtua di lingkungan keraton Buton. Dari luar keraton, anak-anak pembesar Kesultanan menerima pendidikan baca-tulis Alquran, baca-tulis aksara Buri-Wolio, dan seni beladiri. Himayatuddin juga menerima pola pendidikan semacam itu. Beranjak remaja, fisik Himayatuddin tumbuh lebih cepat dari teman seusianya. “Memiliki postur badan yang tinggi, besar, serta tegap,” terang Susanto dan Muslimin. Orang di sekelilingnya pun menyebutnya sebagai La Karambau atau Kerbau. Memutus Perjanjian Himayatuddin mengemban tugas pemerintahan pertamanya sebagai Lakina Kambowa atau kepala wilayah desa. Tugas ini memungkinkan dia berinteraksi langsung dengan rakyat sekaligus mendengarkan masalah keseharian mereka. Antara lain perdagangan dengan orang-orang VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur) dan perilakunya. Orang Buton dan VOC telah berinteraksi sejak awal abad ke-17. Bahkan hubungan dagang dan politik Kesultanan Buton dan VOC terikat secara resmi oleh perjanjian pada 5 Januari 1613 (Pajanji Awwalina). Perjanjian ini membolehkan VOC menggunakan pelabuhan Baubau, mengendalikan penanaman serta perdagangan rempah, dan memperoleh budak. Atas penerimaan terhadap VOC, Kesultanan Buton berhak atas bantuan keamanan dari VOC jika sewaktu-waktu Kesultanan Gowa dan Ternate menyerang Buton. Dua Kesultanan ini memiliki ambisi politik dan ekonomi terhadap wilayah perdagangan rempah di perairan timur Hindia. Ambisi Gowa dan Ternate berhadapan dengan keinginan Kesultanan Buton memperluas wilayahnya. Selain itu, La Elangi, Sultan Buton 1578—1615, berkeinginan menjaga kekuasaan tetap berada pada lingkaran keturunannya. Tiap kekuatan dagang dan politik di kepulauan timur Hindia berupaya menjalin aliansi strategis dengan pihak lain untuk mengamankan kepentingannya masing-masing. Hubungan mereka tidak selamanya kawan seiring. Pernah pula hubungannya menegang. Berubah sesuai dengan keadaan politik, pertahanan, dan ekonomi masing-masing pihak. Ada kalanya Kesultanan Buton berkeberatan terhadap perjanjian baru dengan VOC. Ini terjadi setelah VOC berhasil melepaskan Buton dari ancaman Gowa pada 1655. Sementara Kesultanan Ternate mengurungkan niatnya memperluas pengaruh politik dan ekonominya ke Buton. Ternate justru tetap mengakui kedaulatan Buton dan turut dengan perjanjian baru VOC dengan Buton. VOC merasa berjasa terhadap Buton. Karena itu, mereka meminta lebih banyak dari Buton. Dalam perjanjian baru pada 25 Juni 1667, VOC menuntut Kesultanan Buton untuk memusnahkan suplai berlebih atas cengkeh dan pala, dua komoditas rempah paling laku. Tujuannya agar harga rempah tetap tinggi. Suplai berlebih akan menyebabkan harga rempah turun dan merugikan VOC. Kesultanan Buton juga harus mengirim upeti bahan makanan kepada VOC. Kedaulatan mereka pun terancam. Sebab hubungan ekonomi dan politik dengan pihak luar harus seizin VOC dan Kesultanan Ternate. Melihat kekuatan militer dan ekonomi VOC, Kesultanan Buton terpaksa menerima perjanjian ini. Penerimaan perjanjian ini juga berpunca pada pikiran untuk menjaga stabilitas kehidupan politik, ekonomi, dan keamanan negeri Buton. Tetapi perjanjian Buton dan VOC mulai goyah pada masa Himayatuddin berkuasa. Sultan ini menerima banyak laporan dari rakyat Buton tentang perilaku congkak orang-orang VOC dalam berdagang. Sikap ini lahir dari porsi istimewa dan besar pedagang VOC di perairan timur. Himayatuddin menimbang ulang perjanjian Buton dengan VOC. Dia berkesimpulan bahwa perjanjian ini membelenggu Buton dan lebih banyak menguntungkan VOC. “Himayatuddin telah menyadari betapa peranan dan campur tangan Kompeni Belanda dalam urusan pemerintahan kerajaan, sehingga Kerajaan Buton seperti kehilangan kedaulatannya,” terang Husein A. Chalik dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Sulawesi Tenggara. Bergerilya di Gunung Himayatuddin berada dalam dilema. Melawan VOC berarti harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Kekuatan militer VOC cukup besar. Menyerang secara langsung kedudukan mereka akan berakibat buruk. Tetapi tunduk pada perjanjian VOC juga akan menenggelamkan martabat Buton lebih dalam. Akhirnya Himayatuddin memilih jalan perlawanan. Bentuk perlawanannya berupa pembiaran terhadap kasus perompakan kapal VOC pada 17 September 1750. Yang menarik, kepala perompak adalah seorang bangsa Eropa. Tersebab itu dia berpendapat perompakan adalah urusan internal VOC. Dia menolak tuntutan ganti rugi dari VOC. Karuan pejabat VOC naik darah. VOC menyebut Himayatuddin tidak taat lagi pada perjanjian sebelumnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan militernya untuk menyerang Buton. Himayatuddin menyongsong ancaman itu dengan mempersiapkan benteng dan pasukannya. Tetapi sebelum pertempuran pecah, Sara (Dewan Penasihat Kesultanan Buton) mempunyai siasat jitu untuk meredam serangan VOC. Mereka meminta Himayatuddin menyingkir sementara waktu sembari menyusun kekuatan perlawanan. Jabatannya diambil-alih oleh iparnya, Sultan Sakiyuddin VOC menerima baik suksesi ini. Sultan baru berjanji memberi VOC kompensasi atas kasus perompakan kapalnya. Tetapi Sultan baru pun enggan memenuhi semua permintaan kompensasi dari VOC. Akibatnya VOC pun menyerang Buton. Perang pecah. Orang Buton menyebutnya sebagai Zaman Kaheruna Walanda atau zaman huru-hara Belanda. Himayatuddin memimpin perlawanan dari sebuah benteng. Tetapi pasukan VOC berhasil mendesak rakyat Buton. Sakiyuddin dan Himayatuddin pun menyingkir ke pedalaman. Perang pun berakhir. VOC mencoba memperbaiki hubungan dengan Buton. Himayatuddin tetap menolak menjalin hubungan dengan VOC dan memilih bergerilya di hutan dan gunung. Dia sempat kembali ke keraton dan menjadi sultan lagi serentang 1760—1763. Tapi tak banyak keterangan tentang apa yang dilakukannya dalam rentang waktu itu. Himayatuddin turun takhta kembali pada 1763 dan memulai lagi perjuangan gerilyanya bersama rakyat. Selama gerilya, dia menekankan pentingnya pewarisan lingkungan kepada generasi setelahnya untuk melestarikan hidup bersama. Himayatuddin wafat pada 1776 di Gunung Siontapina. Atas ikhtiarnya menentang VOC dan melindungi rakyatnya, dia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.

Layar PSM Makassar sudah terkembang sejak 1915. Mengarungi sejarah sepakbola sebagai tim yang disegani dari Indonesia Timur

Usulan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Masjkur mendapat persetujuan berdasarkan hasil pertemuan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 6 November 2019. Selain Masjkur, ditetapkan pula lima tokoh lainnya sebagai Pahlawan Nasional, yakni Rohana Kudus, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, M. Sardjito, KH Abdul Kahar Mudzakkir, dan A.A. Marimis. Kabar ini mendapat sambutan baik dari Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, Masjkur menjadi tokoh NU kesembilan yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Usulannya pun telah diajukan sejak 2009. “Seingat saya sejak tahun 2009 yang efektif. Sudah lama kemudian menguap. Baru belakangan tahun 2014 diusulkan namun gagal,” kata Abdul Mun’im DZ, Wakil Sekjen PBNU kepada Historia. Selama ini NU telah mengusulkan beberapa nama calon Pahlawan Nasional, mulai dari Saifuddin Zuhri, Kiai Bisri Syamsuri, Kiai Ahmad Shidiq hingga Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di antara tokoh-tokoh tersebut, Masjkur paling "senior". “Di medan laga, beliau komandan Hizbullah. Kemudian perang gerilya melawan agresi Belanda. Perang bersama Pak Soedirman, keliling Jawa bergerilya. Itu perjuangan yang memang riil. Ia berjuang di meja perundingan, lapangan, dan Konstituante. Sehingga beliau pantas diangkat sebagai pahlawan, bahkan terlambat sebenarnya,” kata Abdul Mun’im. Dari Pesantren ke Medan Laga Masjkur lahir di Singosari, Malang, pada 30 Desember 1902 dari pasangan Maksum dan Maemunah. Ia mengenyam pendidikan di tujuh pesantren berbeda di berbagai daerah. Dari Pesantren Bungkuk Singosari di kampung halamannya hingga Pesantren Tebuireng, Jombang, pimpinan KH Hasyim Asyari. Ia juga pernah menjadi murid KH Kholil Bangkalan di Madura dan terakhir belajar di Pesantren Jamsaren, Solo. Soebagijo I.N. dalam K.H. Masjkur, Sebuah Biografi menyebut, pada 1923 Masjkur mendirikan pondok pesantren Misbahul Wathan (Pelita Tanah Air) di kampung halamannya di Singosari, Malang. Ia juga aktif sebagai ketua NU cabang Malang pada 1926. Kemudian pada 1938, ia diangkat sebagai anggota PBNU yang bermarkas di Surabaya. Pada zaman pendudukan Jepang, Masjkur bergabung dengan Pembela Tanah Air (Peta). Ia juga aktif dalam laskar Hizbullah, kesatuan sukarela khusus Islam di bawah Masyumi. Ia mendapat pelatihan kemiliteran dan pelatihan khusus ulama dari Jepang. Masjkur kemudian menjadi anggota Syuu Sangi-kai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, anggotanya tidak mempunyai hak bertanya atau wewenang membuat undang-undang. Tugasnya hanya memberi nasihat. Meski demikian, dalam banyak kesempatan, Masjkur seringkali mengeluarkan pendapat yang membela nasib rakyat. KH Masjkur (kiri) bersama Jenderal Daryanto saat pelantikan anggota MPR/DPR, 9 Mei 1978. (Perpusnas RI). Tak lama kemudian Masjkur menjadi anggota pengurus Badan Pembantu Prajurit (BPP) yang bertugas menghimpun dana untuk keperluan prajurit dan keluarga yang ditinggalkan. Di akhir masa pendudukan Jepang, Masjkur menjadi anggota Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Meski sempat terjadi perdebatan soal Islam sebagai dasar negara, Masjkur dan tokoh-tokoh Islam lain akhirnya menerima konsep Pancasila usulan Sukarno. “Dengan sadar kelompok Islam pada waktu itu menerima konsep Bung Karno tentang Pancasila, dengan dasar pemikiran bahwa yang terpenting pada saat itu ialah utuhnya Negara Kesatuan RI yang akan lahir itu,” sebut Soebagijo. Pada 19 September 1945, terjadi perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Tergugah oleh peristiwa itu, Masjkur menghimpun para pemuda Islam dalam laskar Hizbullah, kelanjutan dari zaman Jepang. Laskar ini turut bertempur di Surabaya melawan pasukan Inggris yang geram pasca tewasnya Mayor Jenderal Mallaby. Pada masa revolusi fisik ini, Masjkur menjadi anggota Dewan Pertahanan Negara. Tugasnya membuat peraturan-peraturan yang disamakan dengan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang tersebut dalam undang-undang keadaan bahaya. Lima Kali Jadi Menteri Agama Menurut Ahmad Syafi’i dalam "K.H. Masjkur: Kementerian Gerilya dan Waliyul Amri" yang termuat dalam buku Menteri-Menteri Agama RI, suatu hari di bulan November 1947, Masjkur dipanggil Sukarno ke Yogyakarta. Rupanya, ia hendak diangkat menjadi menteri agama dalam Kabinet Amir Sjarifuddin II. Namun, pada 23 Januari 1948, Amir Sjarifuddin harus mundur dari jabatan Perdana Menteri karena Perjanjian Renville. Amir digantikan Mohammad Hatta. Dalam Kabinet Hatta I ini, Masjkur meneruskan tugasnya sebagai menteri agama. Pada masa ini, Masjkur ditugaskan ke Jawa Barat untuk menemui S.M. Kartosoewiryo, imam DI/TII yang mendirikan Negara Islam Indonesia. Meski tak berhasil menemui Kartosoewiryo, menurut Abdul Mun’im, Masjkur cukup berhasil meredam gerakan DI/TII. “Beliau menteri agama yang punya pengalaman lapangan. Cukup baik meredam gerakan DI/TII,” kata Mun’im yang menyusun buku Fragmen Sejarah NU. Sebagai menteri agama, Masjkur juga berperan dalam penyelidikan dan pencatatan jumlah korban Peristiwa Madiun 1948. Timnya berkeliling ke berbagai daerah untuk memberikan pengarahan dan memperkuat ketahanan mental masyarakat. Ketika Belanda menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Masjkur termasuk menteri yang lolos dari sergapan. Sejak itu, ia gerilya dari Solo ke Ponorogo kemudian Trenggalek. Ia juga sempat bergabung dengan pasukan Panglima Jenderal Soedirman. Setelah Yogyakarta kembali ke tangan Republik, Masjkur menjadi menteri agama dalam Kabinet Hatta II dan berlanjut pada era acting Perdana Menteri Mr. Susanto Tirtoprodjo. Pada 19 April 1953, Ketua Umum PBNU Wahid Hasyim meninggal dunia dalam kecelakaan mobil. Masjkur yang menjabat Ketua I menggantikannya sebagai ketua umum. Pada 30 Juli 1953, ia ditunjuk lagi menjadi menteri agama dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Kritis terhadap Orde Baru Pasca Pemilu 1955, dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Masjkur terpilih sebagai salah satu anggota Konstituante. Setelah Konstituante dibubarkan, ia menjadi anggota DPR Gotong Royong. Ia kemudian menjadi anggota staf biro politik Komando Tertinggi Retooling Aparatur (Kotrar). Masjkur tetap aktif di dunia politik hingga rezim berganti. Pada masa Orde Baru, ia menjadi anggota DPR dan pernah menjabat ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. Di masa represif itu, ia termasuk tokoh yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru yang keliru. “Bersama yang lain, waktu itu mengkritisi undang-undang kepartaian karena partai dikebiri sedemikian rupa. PPP bersuara sangat keras. Tapi akhirnya PPP dibersihkan dari unsur NU,” ujar Abdul Mun’im. Masjkur juga menentang UU Perkawinan yang dianggap sekuler. Ia juga keras menentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa bikinan rezim Soeharto. “Beliau juga menentang P4 karena negara dianggap memonopoli penafsiran tentang Pancasila. Bukan beliau anti-Pancasila tapi monopoli penafsiran Pancasila yang ditentang,” jelas Abdul Mun’im. Di akhir penjalanan hidupnya, Masjkur tetap aktif di NU. Ia menjabat ketua Yayasan Universitas Islam Malang (Unisma) hingga meninggal dunia pada 18 Desember 1992.