ARY SUDARSONO, legenda bola basket Tanah Air, punya kenangan tersendiri terhadap sosok Presiden Sukarno. Dalam sejumlah kesempatan formil, Ary seringkali tampil mengenakan busana resmi ditambah songkok hitam khas Sukarno. Dia memakainya agar tampak seperti Bung Karno, idolanya sejak belia. Karena itulah sesekali ia memperlihatkan foto-foto Sukarno yang tersimpan di galeri foto smartphone -nya, termasuk foto kamarnya yang dihiasi satu potret besar Bung Karno. Ary mengakui, sikapnya terhadap Bung Karno itu berkebalikan dari ayahnya, Sudarsono Brotomidjojo. “Ya bapak gue yang ikut pasang meriam ke Istana (Peristiwa 17 Oktober 1952) tuh. Waktu jadi tentara ikut Pak Nas (Abdul Haris Nasution). Meskipun dia akui Sukarno orang hebat,” ujar Ary kepada Historia.id. Ngapel ke Istana Dijemput Tjakrabirawa Kekagumannya pada Sukarno beriringan dengan keterpesonaannya pada putri bungsu Bung Besar, Sukmawati Soekarnoputri. Sejak Sekolah Rakyat (SR) hingga SMA di Perguruan Cikini, Ary jadi teman satu sekolah Sukma. Witing tresno jalaran soko kulino , Ary pun kepincut Sukma. Pada 1963, Ary jadi satu dari sekian ABG yang mengais cinta anak keempat Sukarno itu. “ Gue dulu hampir jadi mantunya Sukarno. Pacaran sama Sukma, kita satu sekolah dulu. Sebenarnya belum pacaran serius. Suka-sukaan aja gitu. Ya cinta monyet lah. Tapi karena gue suka telepon, diajak main dong ke Istana. Dulu di sekolah paling cakep dia, primadonanya di sekolah,” kenangnya. Ary sering ngapel  ke Istana meski hanya bisa di hari Minggu. Pasalnya, setiap Sabtu Bung Karno lebih sering ke Istana Bogor menemui istri ketiganya, Hartini. Saat ke Istana pun, Ary harus dijemput pasukan Tjakrabirawa karena tak sembarang orang bisa masuk Istana. Ary Sudarsono mengidolakan Bung Karno sejak remaja. (Fernando Randy/ Historia.id ). “Kalau malam Bung Karno pulang dari Bogor, diajak makan malam. Biasanya makan bareng. Ada Rahma (Rachmawati Soekarnoputri) sama pacarnya, Mega (Megawati Soekarnoputri) juga ada pacarnya. Gue yang paling bertahan lama karena gue suka olahraga. Bung Karno paling senang sama orang yang suka olahraga,” tutur Ary mengingat masa belianya. Kala itu, Ary Sudarsono memang sudah menggeluti basket. Ia juga menggandrungi judo. Ia pun mengaku sering diberi Bung Karno wejangan soal olahraga yang berkaitan pembangunan karakter bangsa mengingat di tahun itu si Bung bikin Ganefo (Games of the New Emerging Forces). “Karena sering ketemu Bung Karno itu gue diindoktrinasi soal nation character building lewat olahraga. Dia juga pernah kasih wejangan, ‘Buatlah kalimat sampai dengan titik’, katanya. Karena dulu masih muda banget, gue tanya artinya ke bapak. Katanya, artinya elo harus menjadi generasi penerus, berbuat sesuatu untuk bangsa sampai benar-benar jadi. Lewat bidang apapun, selesaikan sampai tuntas,” paparnya. Namun, Prahara 30 September 1965 memporak-porandakan Bung Karno dan keluarganya. Hubungan Ary dengan Sukmawati pun kena imbas. Namun, Ary tetap menjaga pertemanannya hingga kini. “Pernah beberapa kali bertemu habis itu, lalu enggak pernah lagi karena gue enggak tahu mereka diungsikan ke mana. Enggak boleh tahu juga,” katanya. Ary mengaku tak mengerti betul apa yang terjadi dengan Sukarno. Ia masih pelajar SMP, belum melek politik. Bertanya pada sang ayah pun, Ary tak mendapat jawaban yang memuaskan. “Susahnya punya bapak yang tidak Sukarnois. Dia bilang, ‘ elo pelajarin sendiri aja deh. Orang gue ikut pasang meriam ke Istana, malah elo tanya gue !’ Tapi dari mana-mana gue cari tahu sendiri. Ya kesalahannya Bung Karno cuma satu. Dia enggak mau bubarin komunis. Ya itu keyakinan seseorang sih ya, Bung Karno ingin kasih lihat negara lain bahwa Nasakom bisa bersatu. Tapi itu yang ditentang orang-orang termasuk Angkatan Darat,” tutur Ary. Ary Sudarsono pernah terpilih memerankan Sukarno dalam Haul ke-100 Bung Karno di Istana Bogor. (Fernando Randy/ Historia.id ). Ritual di Istana Bogor Juni 2001 di Istana Bogor menjadi momen tak terlupakan dalam hidup Ary. “Itu waktu di Istana Bogor, Haul ke-100 Bung Karno. Dipanggillah beberapa artis, seperti Ferdi Hasan, Anjasmara. Tapi dari kuncen istananya, malah saya yang ditunjuk. Waktu itu gue tampil membawakan adegan Sukarno memberi wejangan. Aduh, gue lupa waktu itu wejangan apa yang gue dialogkan,” kenang Ary. Untuk keperluan itu, Ary diminta menginap sebelum acara. Ia lalu diinstruksikan oleh bagian rumahtangga istana untuk berjalan keliling istana tanpa sehelai pakaian pun. “Disuruh ritual dulu. Jam 12 malam gue telanjang. Jalan mengitari istana. Terus putaran ketiga, gue naik ke atas. Sampai di atas balik badan lihat jalanan. Ada suara macam-macam, termasuk suara Bung Karno dengan bahasa Belanda. Dari atas gue lihat arah jalanan juga ngelihatnya banyak lampu warna-warni kayak karnaval. Setelah itu kata kuncennya, ‘besok Anda tampil sudah akan seperti Bung Karno sungguhan’,” tandas Ary.

PULUHAN ribu mahasiswa turun ke jalanan. Mereka tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI). Para demonstran itu menyampaikan tuntutan: bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Tiga tuntutan tersebut kelak dikenal sebagai Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). “Sejak 10 Januari 1966, puluhan ribu mahasiswa berdemonstrasi di jalanan selama lima hari berturut-turut,” kenang Jusuf Wanandi tokoh KAMI dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965—1998 .). Puncak demonstrasi terjadi pada 15 Januari 1966. Ketika itu Sukarno mengadakan sidang kabinet di Istana Bogor untuk menanggapi demonstrasi mahasiswa dan tuntutannya. Hingga Maret mahasiswa masih getol menyerukan agar rezim Sukarno turun. Di balik suasana  panasnya situasi politik saat itu terselip beragam kisah dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang kelak dikenal sebagai  “Angkatan 66” itu. Berikut kisahnya.   Makanan dari Masyarakat Demonstrasi tentu menyita tenaga dan bikin perut keroncongan. Para mahasiswa demonstran Angkatan 66 yang tergabung dalam KAMI pun mengalaminya. Di tengah rasa lapar dan dahaga, ada saja yang berbaik hati memberikan suguhan pengisi perut.   “Ibu-ibu, anak-anak remaja dan berbagai kalangan datang silih berganti mengantarkan nasi bungkus, buah-buahan dan makanan kecil kepada mahasiswa yang berkumpul di markas setelah kembali dari demonstrasi,” kenang Cosmas Batubara dalam Cosmas Batubara: Sebuah Otobiografi Politik . Cosmas adalah aktivis PMKRI yang menjabat sebagai Ketua Presidium KAMI. Menurut Cosmas mendapat suguhan makanan dan minumuman dari masyarakat adalah sebuah kenikmatan bagi rekan-rekannya sesama demonstran. “Apalagi, kalau disughi nasi bungkus,” katanya, “lengkaplah sudah kenikmatan itu.” Tentara Melindungi Mahasiswa Pada bulan Januari 1966, situasi politik semakin memanas. Demonstrasi mahasiswa semakin menjadi-jadi dalam melancarkan agitasi dan propaganda anti-pemerintah. Beredar isu bahwa sebagian kekuatan Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan sebagian Angkatan Darat, terutama Resimen Tjakrabirawa (pasukan pengawal presiden) tidak senang dengan gerakan mahasiswa. Hanya beberapa kesaruan Angkatan Darat khususnya dari Kostrad dan RPKAD yang siap sedia melindungi mahasiswa.  Menurut Jusuf Wanandi, setelah KAMI dibubarkan pada 25 Februari 1966, Tjakrabirawa mencoba menangkap pentolan demonstran. Adik Jusuf, Sofyan Wanandi bersembunyi di Markas Komando Tempur II  Kostrad pimpinan Letkol Ali Moertopo yang terletak di Jalan Kebon Sirih. KAMI juga sekalian memindahkan markasnya ke sana. Yang paling melindungi mahasiswa adalah Brigjen Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad. Kemal memimpin semua pasukan Kostrad yang ada di Jakarta. Dengan wewenang komando yang ada padanya, Kemal kerap membantu dan mengamankan gerakan mahasiswa. “Beberapa anggota saya, saya tempatkan di Markas KAMI,” tutur Kemal Idris dalam otobiografinya Kemal Idris: Bertarung dalam Revolusi . “Strategi yang saya lakukan itu sangat menunjang jalannya gerakan mahasiswa dan pengamanan yang dikehendaki pada masa itu,” Usaha Kemal melindungi demonstran inipun direstui oleh Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Terutama supaya jangan jatuh korban di pihak mahasiswa.    Istilah “Info” dan “Briefing” Aksi demonstrasi mahasiswa Angkatan 66 dalam perkembangannya melahirkan istilah yang hanya dimengerti para demonstran. Istilah yang dimaksud adalah “info” dan “briefing”. Menurut Salim Said, yang pada 1966 jadi wartawan junior koran Angkatan Bersendjata , kodefikasi dua lema ini berkaitan erat dengan logistik. “Begitu membudayanya kata ‘info’ dan ‘briefing’, kata Salim Said dalam Gestapu 65 , “kata ‘info’ berubah makna menjadi suplai makanan, sedangkan ‘briefing’ berarti kumpul untuk makan.” Hal senada juga diungkapkan Cosmas Batubara. Menurutnya info adalah kata ganti yang merujuk kepada ketersediaan makanan. “Nah, kita makan. Jadi, di sana, teriaknya, bunyinya itu info. Info sudah datang, berarti makanan sudah datang,” kata Cosmas dalam Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 . Menteri Kocar-Kacir Untuk mengatasi carut marut keadaan politik, Presiden Sukarno merombak Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Susunan menteri yang berjumlah banyak membuat kabinet ini disebut sebagai Kabinet 100 Menteri. Mahasiswa menolak karena Sukarno masih menyertakan menteri-menteri yang dicurigai terlibat Gestapu. “Pada 24 Februari, aksi massa turun ke jalan secara besar-besaran kembali meledak di Jakarta. Demonstrasi dilakukan sebagai upaya KAMI menggagalkan acara pelantikan kabinet baru yang terus-menerus dicemoohkan sebagai Kabinet 100 Menteri,” tulis Julius Pour dalam Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang . Lalulintas di Jakarta hari itu macet total. Istana Merdeka dikepung oleh demonstran. Sejumlah  mahasiswa militan menggembosi ban mobil menteri. Walhasil para calon menteri kocar-kacir menuju Istana. Ada yang datang berjalan kaki bahkan ada yang nekat naik sepeda menembus barikade mahasiswa. Pelantikan tetap berlangsung setelah pihak Istana mengerahkan helikopter untuk menjemput calon menteri ke Istana.    Penunggang Gelap Usai mengganggu acara pelantikan kabinet, gelombang aksi mahasiswa masih belum berhenti. Ketika sidang kabinet berlangsung pada 11 Maret 1966, Mahasiswa kembali bikin rusuh. Soebandrio yang menjabat Wakil Perdana Menteri I merangkap Menteri Luar Negeri dalam kesaksian mencatat kejadian hari itu. “Pagi-pagi sekali sebelum sidang dibuka ribuan mahasiswa datang berbondong-bondong menuju Istana. Mereka mendesak masuk ke halaman Istana. Menurut Soebandrio aksi mahasiswa itu tidak dilakukan sendiri. Ada pasukan liar yang ikut menunggangi. Mereka mengenakan seragam loreng dan bersenjata lengkap namun tanpa tanda pengenal. Siapa mereka? Dalam majalah TSM No. 21 Tahun II/Maret 1989, Kemal Idris membenarkan bahwa pasukan-pasukan liar itu di bawah komando dan pengendaliannya. Kemal mengirimkan sekira sepeleton pasukan RPKAD ke sekeliling istana. Operasi itu ditujukan untuk meringkus Soebandrio. Isu keberadaan pasukan liar ini terdengar oleh Presiden Sukarno. Karena gusar dan panik Sukarno segera menghentikan sidang kemudian menyelamatkan diri ke Istana Bogor. Dari kejadian inilah lahir Surat Perintah 11 Maret 1966 yang mengakhiri kekuasaan Sukarno.

Wajah D.N Aidit, Ketua Central Comite (CC) PKI nongol di televisi Uni Sovyet. Saat itu, dia diwawawancarai oleh Georgi Afrin, eks Koresponden TASS (Kantor Berita Uni Soviet) di Jakarta. Kepada Afrin, Aidit menerangkan tugas-tugas pokok PKI yang sedang digencarkan. “Mempersatukan dan memobilisasi rakyat Indonesia guna membebaskan wilayah negerinya yang masih dijajah oleh kaum kolonialis Belanda, yaitu Irian Barat,” kata Aidit kepada Afrin, dikutip Harian Rakjat , 24 Oktober 1961.   Wawancara itu terjadi di sela Kongres ke-12 Partai Komunis Uni Soviet. Aidit hadir sebagai ketua delegasi PKI. Momentum itu memantik perhatian dunia, khususnya bagi negara-negara berideologi kiri. Pernyataan Aidit jadi agenda partai komunis sedunia guna memperjuangkan antikolonialisme dan penghapusan feodalisme. PKI Turun Tangan  Itu bukanlah kali pertama Aidit bicara lantang menyoal konflik Irian Barat. Ketika resolusi Indonesia untuk penyelesaian Irian Barat kandas dalam sidang Majelis Umum PBB, Aidit pun pernah bersuara. Pada 12 Desember 1954,  dia mengutarakan kejengkelannya perihal hasil pemungutan suara sekitar masalah Irian Barat. “Amerika Serikat yang secara resmi tidak memberikan suara (abstain), sebenarnya adalah pemimpin komplotan gelap yang menentang resolusi-resolusi tentang Irian Barat,” kata Aidit dikutip diplomat Uni Soviet Gavriil Leonidovich Kesselbrenner dalam Irian Barat: Wilayah Tak Terpisahkan dari Indonesia. Sejak 1954 hingga 1957, upaya diplomasi Indonesia di Majelis Umum PBB selalu mentok. Permintaan Indonesia untuk membicarakan masalah Irian Barat gagal menarik dukungan dua pertiga negara anggota dalam pemungutan suara. Menurut Aidit hasil itu membuktikan betapa PBB tunduk kepada Amerika dan negara-negara blok Barat lainnya. Sejauh apa kebenaran tuduhan Aidit? Di balik sikap netralnya, Amerika nyatanya memang lebih cenderung memihak Belanda. Keberpihakan terhadap Belanda dipengaruhi oleh pejabat Kementrian Luar Negeri dan CIA yang berpandangan Eropasentris dalam pemerintahan Presiden Dwight David Eisenhower. Mereka menyadari dukungan terhadap klaim Indonesia akan merenggangkan hubungan Amerika dengan Belanda. Padahal, Amerika sangat membutuhkan keikutsertaan Belanda dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).   “Masalah  Irian Barat tetap menjadi dilema bagi pemerintahan Eisenhower pada periode pasca-pemberontakan,” tulis Baskara Tulus Wardaya dalam Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin 1953--1963 . Menyusul kegagalan di forum internasional, sentimen anti Belanda di Indonesia kian meningkat. Pada 16 Oktober 1957, Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja membuat keputusan untuk membentuk Komite Aksi Pembebasan Irian Barat di tiap penjuru Indonesia. Di Jakarta, telah berlangsung demontrasi pemuda yang diikuti sekira 100.000 orang. Mereka menuntut pembebasan Irian Barat. Aksi serupa juga terjadi di berbagai kota lainnya.   Bak gayung bersambut, PKI merespon positif Komite Aksi Pembebasan Irian Barat. Aidit menyerukan bahwa PKI mendukung sepenuhnya tindakan-tindakan yang ditujukan ke arah pembebasan Irian Barat. Sebagai penutup, Aidit mengatakan, “Bahwa Asia sekarang adalah Asia bangsa-bangsa merdeka, yang tidak akan membiarkan kaum imperialis menginjak hak-hak rakyat Indonesia.” Amerika Ketakutan Memasuki 1960, persoalan Irian Barat memperuncing hubungan Indonesia dengan Belanda. Puncaknya terjadi manakala Presiden Sukarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Angkatan Perang RI dimodernisasi sedemikian rupa dengan bantuan Uni Soviet sebagai persiapan merebut Irian Barat. Kendati penyelesaian lewat perundingan terus diupayakan, peluang terjadinya pertempuran terbuka dengan Belanda tetap besar.     Di dalam negeri, kekuatan radikal mulai terlibat dalam penggalangan massa aksi. Harian Rakjat , 13 Oktober 1961 melansir bahwa Front Pemuda Pusat yang didominasi PKI, menyerukan lebih dari 10 juta anggota organisasi pemuda telah siap untuk membentuk milisi umum. Di luar negeri, Aidit membicarakan soal Irian Barat dalam Kongres Partai Komunis Uni Soviet di Moskow. Aidit sebagaimana diberitakan Harian Rakjat , 31 Oktober 1961 menjelaskan sikap rakyat Indonesia dan tekad pemerintah untuk membebaskan Irian Barat dengan jalan apapun. Aidit juga memberikan informasi mengenai Irian Barat dalam forum kongres. Kampanye Aidit berhasil. Dia bersepakat dengan Paul de Groot, pimpinan Partai Komunis Belanda, yang menyatakan berada di sisi rakyat Indonesia apabila pecah perang antara Indonesia dengan Belanda. Dukungan tidak resmi juga diperoleh dari Partai Komunis Australia yang diwakili sekjennya, Lancey Sharkey. Pada 11 November 1961, Presiden Sukarno menyatakan persiapan militer sudah rampung. Perintah terakhirnya bagi perang pembebasan Irian Barat hanya tinggal menunggu keputusan PBB. Puncaknya terjadi ketika Sukarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat pembebasan Irian Barat pada 19 Desember 1961 di Alun-Alun Yogyakarta. PKI bereaksi cepat terhadap komando terakhir Sukarno itu. Pada 21 Desember 1961, seluruh serikat buruh yang bernaung di bawah PKI mengeluarkan seruan bersama. Dalam Harian Rakjat, 23 Desember 1961 dikatakan bahwa “Kaum buruh Indonesia telah siap untuk membentuk pasukan sukarela kaum buruh.” Kepada Sukarno, Aidit menyarankan agar perusahaan Belanda di Indonesia disita dan diambil alih. “Retorika menakjubkan Presiden dan kemampuan luar biasa PKI memobilisasi massa, memastikan kedua pihak ini kian naik daun saja saat menentukan tujuan dan taktik yang terkait dengan konfrontasi terhadap kekuatan Belanda,” tulis Rex Mortimer dalam Indonesia Communism Under Sukarno: Ideology and Politics 1959—1965 . Di Washington, pemerintah Amerika di bawah rezim John. F. Kennedy memantau penuh was-was. Para penasihat Kennedy untuk Urusan Keamanan Nasional (NSA) menyaksikan dengan cemas sikap Indonesia yang semakin mengeras. Mereka menyarankan Kennedy untuk bertindak cepat dan sesegera mungkin.  “Cepat atau lambat, orang Indonesia akan mendapatkan Irian Barat,” demikian disampaikan Walt Whitman Rostow, Deputi Asisten Khusus Kepresidenan untuk Urusan Luar Negeri, kepada Presiden Kennedy seperti termuat dalam arsip departemen luar negeri Amerika, Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume XXIII, Southeast Asia , Document 205 . Rostow menambahkan, “Jika ini memang jalannya, mungkin penting bagi kita untuk bekerja dengan tujuan tersebut, menggunakannya untuk keuntungan bersama, daripada membiarkan komunis untuk terus mengeksploitasi masalah ini untuk menekan Indonesia lebih dekat ke Blok Komunis.” Memasuki tahun 1962, Amerika mengubah kebijakannya terhadap persoalan Irian Barat. Mereka mulai bergerak ke arah tengah dengan mulai tampil sebagai mediator yang aktif. Sengketa Irian Barat memasuki babak baru menuju penyelesaian.

Tanpa terasa Aksi Kamisan sudah menginjak gelaran ke-603. Sejak digelar pada tahun 2007, Aksi Kamisan tetap teguh berjuang untuk meraih keadilan. Peserta Aksi Kamisan berhimpun dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Mereka berpakaian dan membawa payung serba hitam.  Mereka berdiri di seberang Istana Negara, Jakarta. Kiri: Maria Sumarsih, ibunda dari Wawan, korban Tragedi Semanggi. Kanan: gambar Wawan yang selalu melekat di kaos sang Ibunda. (Fernando Randy/Historia). Aksi Kamisan merupakan aksi untuk menuntut pengungkapan kasus pembunuhan massal setelah G30S 1965, Tragedi Tanjung Priok (1984), hilangnya aktivis Reformasi 1998 seperti Wiji Thukul, Tragedi Trisakti 1998, Semanggi I (1998) dan II (1999), dan pembunuhan Munir. Bentuk aksinya berdiri di seberang Istana Negara, Jakarta, tiap hari Kamis sore selama beberapa lama. Tak kenal lelah. Massa aksi Kamisan dengan ciri khas mereka baju dan payung hitam. (Fernando Randy/Historia). Kiri: Pesan kemanusiaan di baju salah satu peserta Aksi Kamisan. Kanan: Peserta Aksi Kamisan yang menuntut adanya keadilan. (Fernando Randy/Historia). Salah satu penggagas Aksi Kamisan adalan Maria Sumarsih. Dia adalah ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, korban penembakan saat Tragedi Semanggi I pada 11-13 November 1998.  Lebih dari satu dekade berlalu, Aksi Kamisan ternyata tidak pernah padam. Ia terus nyala. Peserta aksi sebermula hanya puluhan, kini bertambah banyak. Banyak anak muda turut serta dalam aksi ini.  Hingga kini massa Aksi Kamisan terus berlipat ganda, mereka terdiri dari relawan, mahasiswa hingga siswa SMA. (Fernando Randy/Historia). Kiri: Pesan di salah satu kaos massa Aksi Kamisan. Kanan: Salah seorang massa Aksi kamisan yang menuntut keadilan. (Fernando Randy/Historia). Kamis 26 September 2019, Aksi Kamisan mengambil tema peringatan 20 Tahun Tragedi Semanggi II. Dalam tragedi ini, beberapa mahasiswa tewas ditembak ketika berdemonstrasi menolak RUU Keadaan Bahaya pada 24 September 1999. JSKK meminta Presiden Jokowi untuk serius menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.  Ekspresi salah satu peserta Aksi Kamisan di Istana Negara. (Fernando Randy/Historia). Beberapa peserta aksi menyampaikan orasi tentang keresahan dan kepedihan mereka. Tak hanya soal isu masa lalu, melainkan juga isu kemanusiaan belakangan ini. Ari Kriting (34), komedian asal Wakatobi, tidak sedang melucu saat menggenggam mic. Dia berteriak lantang menanggapi gejolak di Papua. “Berhenti membunuh orang Papua!" katanya. asus pembunuhan Munir Thalib yang tidak pernah benar-benar terungkap hingga saat ini. (Fernando Randy/Historia). Ibunda Wawan, Maria Sumarsih tak kenal lelah menanti keadilan bagi keluarganya. (Fernando Randy/Historia). Lalu ada pula musisi Primanda Ridho (28). Pria asal Riau ini berorasi tentang kampung halamannya yang penuh asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatra. "Sudah berbulan-bulan kampung halaman saya penuh asap, tapi gubernur malah kabur ke Thailand.” Musisi Primanda Ridho berorasi tentang keluarganya di Riau yang terjebak asap. (Fernando Randy/Historia). Usut tuntas Tragedi Semanggi salah satu tuntutan mereka untuk pemerintah. (Fernando Randy/Historia). 12 tahun sudah aksi ini berjalan. Selama itu pula mereka terus berharap adanya titik terang akan keadilan. Walaupun berat, mereka akan tetap mengupayakan pencarian kebenaran.

Pasca-Peristiwa 1965, Jenderal Soeharto melakukan pembersihan besar-besaran terhadap partai politik yang dianggap berhaluan komunisme. Salah satu partai yang hampir dihabisi ialah PNI. Namun, adanya perpecahan dalam tubuh PNI membuat Soeharto mengurungkan niatnya. Usulan para perwira Angkatan Darat untuk menghapus PNI ditolaknya l antaran terdapat tokoh-tokoh antikumunis.  Perpecahan membuat adanya dualisme kepemimpinan dalam tubuh PNI . Kubu Ali Sastroamidjojo sebagai Ketua Umum PNI setuju dengan kebijakan Nasakom Sukarno. Sementara, kubu Hardi (Ketua Umum I) bersama Hadisubeno Sosrowerdojo , gubernur Jawa tengah dekade 1950-an, bersikap antikomunis sehingga tidak setuju dengan Nasakom. Kubu ini sering disebut “Marhaen Gadungan”. Adanya kubu “Marhaen Gadungan” ini membuat Soeharto pilih mempertahankan PNI. Sebagai salah satu partai yang memiliki kedekatan dengan Sukarno, PNI beruntung tidak mengalami penghapusan. Dalam Kongres Persatuan, April 1966, Hardi dan Hadisubeno berhasil menguasai partai. Menurut Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia , Soeharto bermaksud untuk mempertahankan PNI agar berada di bawah kepemimpinannya. Ia pun menunjuk Osa Maliki sebagai pemimpin PNI. Namun ketika Osa meninggal pada September 1969 karena penyakit jantung, pemerintah mengawasi betul PNI dalam pemilihan pemimpin baru. Dua kandidat kuat dalam pemilihan ketua umum PNI adalah Hardi, seorang ahli hukum dan mantan wakil perdana menteri 1957 dan 1959, dan Hadisoebeno, politikus kelahiran Jawa Timur. Pihak pemerintah mencurigai Hardi akan bekerjasama dengan partai-partai lain untuk menentang tentara. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan Hadisubeno menjadi ketua umum. Dalam kongres partai yang diadakan di Semarang pada April 1970, Ali Murtopo selaku asisten pribadi presiden menugaskan asisten pribadinya untuk memastikan kemenangan Hadisubeno. Asisten Ali itulah yang menyebarkan desas-desus kalau Hadisubeno tidak dimenangkan dalam kongres tersebut, siap-siap saja PNI akan dibubarkan. Pada akhirnya, Hadisubeno terpilih sebagai ketua umum PNI. Seorang pendukung Hardi kemudian menulis dalam harian partai,  Suluh Marhaen,  bahwa dalam kongres terdapat campur tangan pihak Angkatan Darat. Mereka menekan anggota kongres untuk menuruti keinginan pemerintah memenangkan Hadisubeno. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, PNI bermaksud untuk memberikan timbal balik dengan menunjukkan bahwa pendukung PNI masih banyak. PNI berharap setelah pemilihan 1971, Soeharto menunjuk seorang pemimpin dari PNI untuk menjadi wakil presiden. Namun demikian, kampanye yang dilakukan PNI menimbulkan ketegangan antara PNI dan pemerintah. Hadisubeno yang sebelumnya dianggap penurut, mengundang kewaspadaan penguasa ketika dengan bersemangat melancarkan kampanye anti-Golkar dan menyatakan kedekatan hubungan antara PNI dengan Sukarno Manuver Hadisubeno terbilang nekat karena kala itu terdapat larangan Kopkamtib tentang penyebaran ide-ide Sukarno. Hadisubeno menantang pemerintah untuk membubarkan PNI kalau larangan tersebut diberlakukan. Dalam salah satu pidatonya, Hadisubeno menyerukan pernyataan yang amat mengagungkan Sukarno. “Sepuluh Soeharto, sepuluh Nasution, dan segerobak penuh jenderal tidak akan dapat menyamai satu Sukarno,” kata Hadisubeno. Meski hubungan Hadisubeno dan PKI selalu berseberangan, kekagumannya pada Sukarno bisa dilacak dalam pidatonya di apel siaga PNI di Stadion Kridosono, Yogyakarta pada Juni 1966. Hadisubeno mengatakan, apapun yang terjadi, Presiden sukarno masih dicintai rakyatnya. Dalam petemuan itu, menurut Kuncoro Hadi dalam bukunya Kronik 65 , terdapat wartawan asing dari Thailand, Filipina, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Usaha Hadisubeno untuk mendapatkan kembali suara rakyat terputus karena ia meninggal sebelum pemilu dilaksanakan, yakni April 1971. Berita di Sinar Harapan Sabtu, 24 April 1971 menyebutkan Hadisubeno meninggal pada Sabtu pukul 7 di RSUP dr. Karjadi, Semarang akibat komplikasi pascaoperasi. Komando kampanye PNI lalu dipegang oleh Ketua I DPP Mh. Isnaeini. “Kita sedang konsentrasi untuk Pemilu dan DPP PNI tetap kompak menghadapi persoalan-persoalan apapun,” kata Isnaeni, diberitakan Sinar Harapan.

MENDIANG Kol. (Purn.) Maulwi Saelan pernah menyatakan dirinya amat menghormati sikap fair Presiden Sukarno. Sikap fair itu kerap dilihat langsung Maulwi semasa bertugas di Istana sebagai wakil komandan Resimen Tjakrabirawa, 1962-1966. Maulwi pernah mengalami langsung bagaimana fair -nya Bung Karno. Di suatu hari, Sukarno ngobrol santai dengan para pengawalnya lantaran sedang tidak padat jadwal. Entah apa pemicunya, Maulwi akhirnya sampai berdebat dengan Sukarno tentang suatu hal. Keduanya sama-sama keukeuh pada pendirian. Sukarno, kata Maulwi, sampai menampakkan muka merah. “Dia masuk kamar. Waduh, dimarahi ini. Saya sudah deg-degan,” kata Maulwi kepada Historia beberapa tahun silam. Melihat sang presiden meninggalkan tempat obrolan, Maulwi hanya bisa pasrah dan siap akan hal terburuk yang bakal diterimanya. “Ngga lama, beliau datang lagi. Bilang bahwa you benar, pakai bahasa Belanda,” sambung Maulwi. “Legaa...” kata Maulwi sambil tertawa. Sikap fair Sukarno merupakan karakter yang umum diketahui publik. Bukan hanya kepada para bawahan, sikap fair itu juga ditunjukkan Sukarno kepada lawan-lawan politiknya. “Tidak ada yang lebih fair daripada Bung Karno,” kata Mendiang Farid Prawiranegara, anak mantan Presiden PDRI Sjafruddin Prawiranegara, kepada Historia . Ayah Farid merupakan lawan politik Sukarno di masa pergolakan daerah, 1958, yang dipenjara pada awal 1960-an. Mangil Martowidjojo, pengawal Sukarno sejak masa awal kemerdekaan yang kemudian menjadi komandan Detasemen Kawal Pribadi di Tjakrabirawa, juga sering mengisahkan sikap Sukarno tersebut. Dalam memoarnya, Kesaksian Tentang Bung Karno 1945-1967, Mangil mengisahkan antara lain Sukarno pernah distop seorang serdadu saat sedang menuju luar kota bersama Ibu Fatmawati pada awal 1950-an. Entah apa motif yang membuat serdadu itu sampai melakukan hal di luar wewenang tugasnya dengan menanyakan surat-surat mobil yang dinaiki presiden dan ibu negara. Kontan hal itu membuat Inspektur Polisi Oding Suhendar, pengawal yang duduk di kursi depan mobil, segera turun dan menemui tentara tadi. “Masa Saudara tidak kenal sama beliau?” kata Oding, dikutip Mangil. Setelah sang serdadu menengok ke dalam mobil dan melihat presidennya hanya tersenyum, dia lalu tersentak kaget. “Langsung dia hormat senjata dan melapor dengan suara keras dan jelas, “...keadaan aman.” Kendati sikap prajurit tentara tadi menimbulkan tawa para penumpang mobil presiden, Sukarno tak sedikit pun menyalahkannya. “Di dalam mobil, Bung Karno berkata, ‘Anak tadi bertugas dengan baik’,” tulis Mangil.

GERAKAN mahasiswa kembali berkibar. Kerisauan rakyat dalam mencari kebenaran dan keadilan seolah terwakilkan oleh aksi mahasiswa dan pelajar pada Selasa (24/9) lalu di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, semangat tak terbendung para pemuda itu juga bergejolak di berbagai daerah, seperti Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, Garut, dan lain-lain. Meski terpisah, tujuan mereka tetap sama: menolak RUU KUHP dan RUU KPK.  Akibat aksi-aksi penentangan itu, telah jatuh puluhan korban. Diberitakan jawapos.com , hingga Selasa malam jumlah korban yang masuk Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta Selatan, mencapai 87 orang. Kepala Humas RSPP Agus Susetyo menjelaskan umumnya para korban yang dirawat mengalami kondisi sesak napas akibat gas air mata. “Para korban tersebut di antaranya terdiri dari 66 pasien statusnya pasien hijau, kemudian 14 pasien status kuning, dan satu pasien status merah,” ucap Agus. Serangkaian peristiwa ini seolah membuka kembali kenangan tentang sejumlah aksi mahasiswa yang berakhir dengan jatuhnya korban jiwa. Mereka pun dikenang sebagai martir demokrasi Indonesia. Satu yang tidak mungkin dapat dilupakan adalah Arif Rachman Hakim. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini tewas dalam suatu demonstrasi besar menentang pemerintahan Sukarno di depan Istana Negara pada Februari 1966.  Selain Arief, tercatat beberapa mahasiswa telah gugur dalam berbagai upaya perjuangan melawan ketidakadilan. Inilah 9 di antaranya. Aksi mahasiswa saat berdemo di Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Julius Usman Tahun 1966 Bandung dilanda kepanikan. Bentrok antara mahasiswa (UNPAD, ITB, dan UNPAR) dengan sekelompok massa berseragam serba hitam di Jalan Merdeka tidak dapat dihindarkan. Pangkal permasalahan berasal dari pidato Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1966 saat peringatan 21 tahun Republik Indonesia. Si Bung menyebut adanya gerakan dari suatu kaum, yang ia sebut revolusiner palsu, yang berusaha menjatuhkan dirinya. Ia pun menyerukan ajakan untuk terus maju dan bergerak sesuai dengan amanat Proklamasi 17 Agustus 1945. Rupanya ucapan Sukarno itu diartikan oleh para loyalis setianya sebagai perintah untuk menghancurkan kelompok-kelompok anti-Sukarno. Dan sasaran utamanya adalah para mahasiswa yang memang sejak beberapa tahun belakangan melakukan kritik keras kepada pemerintahan Sukarno. Pada 19 Agustus 1966, massa pro-Sukarno bergerak ke sejumlah markas organisasi mahasiswa di Bandung. Mereka melengkapi diri dengan senjata api dan senjata tajam. Siang hari, markas KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) di Jalan Lembong berhasil diduduki. Begitu juga markas KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia). Sejumlah mahasiswa yang sedang berada di lokasi pun menderita luka-luka akibat penyerangan tersebut. Selain markas organisasi mahasiswa, massa juga menyasar bangunan-bangunan kampus. Di Jalan Ganeca, mahasiswa ITB dan Resimen Mahasiswa Batalion I Mahawarman membentuk barisan keamanan. Di sekitar Jalan Dipati Ukur UNPAD, Resimen Mahasiswa Batalion II Mahawarman juga sudah bersiap menghadang massa. Sementara itu di Jalan Merdeka, massa pro-Sukarno berusaha menerobos masuk ke bangunan kampus UNPAR. Menurut Zainuddin Nurdin, dosen UNPAR yang saat itu menjadi mahasiswa fakultas ekonomi angkatan 1963, dalam “50th Anniversary of Julius Usman Death 1966” dimuat Majalah Parahiyangan Vol III No.3 , situasi di depan kampus UNPAR begitu kacau. Massa yang berkumpul melepaskan sejumlah tembakan ke arah bangunan. “Waktu itu ada dua orang mahasiswa yang terkena tembakan dan seorang pegawai kampus yang juga mahasiswa tingkat akhir dari fakultas ekonomi, yakni Julius Usman,” kenang Zainuddin. Julius Usman merupakan mahasiswa tahun terakhir yang sedang dalam proses pengerjaan skripsi. Saat kejadian ia bersama-sama dengan staf dan mahasiswa, serta anak-anak Batalion III Mahawarman, bahu membahu menghalau massa yang ingin menduduki dan merusak bangunan kampus. Sebelum sebuah peluru menembus tubuhnya, Julius sedang berada di lantai 2, di ruang administrasi. Saat mendengar rentetan suara tembakan, ia bergegas turun menghampiri kawan-kawannya yang masih bertahan di depan gerbang kampus sambil membawa kotak P3K. Ketika membuka pintu gerbang, seseorang melepaskan tembakan ke arahnya. Julius pun roboh. Orang-orang disekitarnya berusaha membantu. Namun sayang nyawanya tidak dapat tertolong. Julius Usman kemudian ditetapkan sebagai “Pahlawan Ampera” oleh Panglima Kodam VI/Siliwangi Mayjen H.R. Dharsono. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Pihak Universitas Parahiyangan pun memberinya gelar doktorandus anumerta . “Untuk mengenang almarhum, sebuah gedung yang dipakai sebagai markas gerakan pelajar dan mahasiswa di Kota Bandung dinamai Gedung Julius Usman,” tulis Taufik Abdullah, dkk dalam Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal. Para mahasiswi yang ikut berdemo di Senayan Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Rene Conrad Tradisi memanjangkan rambut di kalangan mahasiswa memancing polemik pada 1970-an. Aturan tanpa undang-undang melarang keras mereka mereka yang berambut gondrong. Jika masih membangkang, polisi bersenjata gunting yang berkeliaran di kota tak segan memotong rambut mereka langsung di tempat. Aturan tak berdasar itu tentu tidak dapat diterima. Pada Agustus-September 1970, para mahasiswa ITB Bandung bereaksi. Rum Aly dalam Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974 , menyebut bahwa pertentangan itu dimotori oleh suatu pernyataan dari Dewan Mahasiswa ITB, ditandatangani Ketua Umum Sjarif Tando dan Sekertaris Umum Bambang Warih Kusuma, yang mengecam pengguntingan rambut itu sebagai: pemerkosaan hak-hak asasi perseorangan. Di tengah memanasnya polemik rambut gondrong ini, pejabat polisi dan pihak ITB berinisiatif mendinginkan suasana dengan menggelar pertandingan persahabatan antara mahasiswa ITB dengan para taruna Akademi Kepolisian. Pertandingan sepak bola itu diselenggarakan pada 6 Oktober 1970 di dalam kampus ITB. Sial bagi para taruna. Dua gol yang dilesakkan para pemain Kesebalasan ITB tidak dapat dibalas. Alhasil mereka dipecundangi di hadapan suporter lawan yang sedari tadi mengolok-olok mereka dengan berteriak-teriak, "Ayo gunting rambut gua," seraya membawa-bawa gunting cukur. Saat pertandingan berakhir, bentrokan antar kedua kelompok anak muda itu pun tak bisa lagi dibendung. “Dalam tawuran itu sudah terdengar bekali-kali suara tembakan. Para taruna rupanya membawa senjata yang digunakan untuk melepas tembakan ke atas,” tulis Rum. Sorenya, para taruna yang telah puas dibuat malu itu pun pulang. Di tengah jalan truk-truk yang mengangkut mereka berpapasan dengan motor Harley Davidson yang dikendarai seorang mahasiswa ITB. Belakangan diketahui namanya Rene Louis Conrad. Ia tidak tahu apa-apa soal pertandingan persahabatan tersebut. Rene yang sedang berboncengan dengan kawannya tiba-tiba dihujani ludah dari truk para taruna itu. Tidak terima, Rene pun bereaksi. Ia bertanya berulang kali, tetapi tidak ada yang mengaku. Kesal, Rene pun menantang. “kalau berani turun!” Dendam dari pertandingan sebelumnya masih terbawa. Para taruna turun menerima tantangan Rene. Ia dan kawannya dikeroyok hingga Rene meregang nyawa. Beruntung, kawannya berhasil lolos karena para taruna fokus melumat Rene yang dianggap paling reaktif. Pengeroyokan Rene sebenarnya disaksikan oleh mahasiswa lain yang sedang ada di sekitar lokasi. Tetapi saat akan membantu mereka dihadang oleh anggota-anggota Brigade Mobil (Brimob) yang berjaga di sekitar kampus. Bahkan mereka yang memaksa dihadiahi pukulan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Mahasiswa dan Pelajar Bandung mengecam keras tindak pengeroyokan yang merenggut nyawa Rene itu. Mereka menentang keberadaan para polisi dan meminta keadilan atas peristiwa tersebut. Pada 9 Oktober 1970, diadakan apel di kampus ITB untuk melepas jenazah Rene kepada keluarganya. Rene dikebumikan di Jakarta. Pada 1972 proses hukum atas tewasnya Rene dijalankan. Seorang brigadir polisi bernama Djani Maman Surjaman ditetapkan sebagai tersangka, padahal pelaku sebenarnya adalah para taruna. Meski mendapat pembelaan dari Adnan Buyung Nasution, Djani tetap divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu, para taruna yang terlibat baru diproses hukum pada 1973-1974. Mereka sendiri saat itu telah berdinas di kepolisian. Dan dari sekian banyak taruna yang terlibat, hanya 8 orang yang dijadikan tersangka. Tiga Mahasiswa Makassar Gelombang protes terhadap kekuasaan pemerintah Soeharto klimaksnya memang terjadi pada Mei 1998 di Jakata. Namun di beberapa daerah pergolakan telah dimulai sejak permulaan tahun 1990-an. Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu daerah yang paling bergejolak. Banyak kasus pertentangan terhadap pemerintah yang segera direaksi dalam suasana panas. Tahun 1996 tiga mahasiswa Makassar menjadi korban dalam protes menentang kebijakan kenaikan tarif angkutan umum. Mereka adalah Syaiful Bya (21) dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar; Andi Sultan Iskandar (21) dan Tasrif (21). Dua nama terakhir adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi UMI. Ketiganya tewas dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Syaiful ditemukan di Sungai Pampang dengan penuh luka bekas pukulan benda tumpul, terutama di bagian dada dan belakang tubuhnya. Kemudian Andi ditemukan dalam kondisi luka tusukan benda tajam di bagian kiri dadanya. Sementara Tasrif ditemukan di Sungai Pampang. Ia diduga dipukul benda keras sebelum akhirnya ditenggelamkan. Menurut penuturan Arqam Azikin, Wakil Ketua Senat FISIP UNHAS (1994-1995) sekaligus aktivis 1998 dari Makassar, dilansir idntimes.com , peristiwa AMARAH (April Makassar Berdarah) dipicu oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang kenaikan tarif angkutan umum, yang ditindaklanjuti oleh Surat Keputusan Walikota Makassar tentang penyesuaian tarif angkutan umum di Makassar. Kebijakan itu dianggap oleh para mahasiswa memberatkan masyarakat. Keadaan ekonomi negara yang sedang terpuruk akan membebani rakyat jika tarif tersebut diubah. Mahasiswa pun akhirnya merespon kebijakan tersebut dengan aksi-aksi yang keras. Ujungnya, gabungan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Makassar. Pada 8 April 1996 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Indonesia Merdeka (FPIM) menggelar mimbar bebas di UMI. Kemudian setelah mendapat massa, mereka bergerak ke kantor DPRD Sulawesi Selatan agar SK itu dicabut. Aksi mahasiswa dilanjut pada 22 April 1996. Kali ini mereka membawa massa lebih banyak. Suasana yang sebelumnya damai berakhir menjadi tegang. Aksi demo pun diakhir bentrokan antara mahasiswa dengan aparat (polisi dan tentara). Setelah kejadian inilah, 3 orang mahasiswa tersebut dilaporkan menjadi korban.  Moses Gatutkaca  Kematian Moses Gatutkaca di awal1998 hingga kini masih diliputi kabut misteri yang telampau pekat. Tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab atas tewasnya mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Sanata Dharma Yogyakarta itu. Moses ditemukan bersimbah darah di depan pertokoan di Jalan Mrican, Sleman, Yogyakarta. Luka di belakang kepalanya menunjukkan ia tewas akibat pukulan benda tumpul. Orang-orang yang menemukannya mengira ia tewas di tempat sehingga tidak segera membawanya ke rumah sakit. Belakangan diketahui Moses dan seorang temannya terjebak di kerumunan massa yang dikejar oleh aparat. Ia saat itu sedang mencari makan malam di sekitar Jalan Gejayan yang tengah membara akibat gelombang demonstrasi massa gabungan dari mahasiswa Yogyakarta menentang pemerintahan Soeharto. Puncak demonstrasi terjadi pada 8 Mei 1998. Ribuan mahasiswa UGM mengadakan aksi di gerbang kampus. Di lokasi lain, mahasiswa IKIP (kini UNY) dan Universitas Sanata Dharma juga ikut berdemonstrasi. Meski mendapat larangan keras dari aparat keamanan, IKIP dan Universitas Sanata Dharma berusaha menggabungkan diri dengan mahasiswa UGM. “Mahasiswa mengetahui bahwa itu tidak boleh, dan aparat keamanan tidak membolehkan mahasiswa meninggalkan kawasan kampus. Ketika mahasiswa terus melangkah, perkelahian polisi dan mahasiswa pun terjadi mulai jam 5 sore,” tulis Samusu Rizal Panggabean dalam Konflik dan Perdamaian Etnis di Indonesia . Polisi menggunakan meriam air, gas air mata, dan pentungan. Sedangkan mahasiswa bersenjatakan batu dan bom molotov. Berbagai fasilitas publik pun hancur akibatnya. Mahasiswa yang berhamburan terus dikejar aparat. Moses yang sedang disekitar lokasi dikira sebagai salah satu demonstran. Ia pun segera menjadi bulan-bulanan aparat. Moses terpisah dari temannya yang diketahui berhasil selamat. Ia tewas dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Panti Rapih.  “Pada malam itu, Moses Gatotkaca ditemukan tewas di Jalan Gejayan. Dokter yang memeriksanya mengatakan kematiannya disebabkan luka di kepala. Puluhan mahasiswa masuk rumah sakit,” tulis Samusu. Yap Yun Hap  Gejolak reformasi tampaknya belum benar-benar hilang dari benak sebagian rakyat Indonesia. Meski telah beberapa bulan berlalu dan tampuk pimpinan juga sudah berganti, nuansa Orde Baru masih kental terasa. Hal ini khususnya terjadi sepanjang September 1999. Mahasiswa di beberapa wilayah Indonesia, yang masih ada dalam euforia 1998, kembali melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan penguasa yang dianggap memberatkan. Peristiwa tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, Yap Yun Hap, yang terkenang dalam narasi sejarah sebagai Tragedi Semanggi II memicu kecaman keras dari seluruh mahasiswa. Petang 24 September 1999 massa aksi demonstrasi menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) berkumpul di sekitar Kampus Atma Jaya, Semanggi. Yap dari kampusnya di Depok segera bergabung dengan massa dari universitas lain yang telah berada di sana. Harian Kompas 28 September 1999, menyebut sedari petang hingga pukul 8 malam sekitar 300-an massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sedang bersantai di sekitar lokasi. Tidak ada keributan apapun. Polisi pun banyak berjaga di sana. Sekira pukul 20.30, suara tembakan tetiba memecah ketenangan. Dari kejauhan tampak iring-iringan mobil tentara bergerak ke arah Semanggi. Ketika mendekat, rentetan senjata semakin aktif dilontarkan. Sontak massa aksi lari berhamburan. Para mahasiswa berusaha mencari perlindungan ke dalam kampus Universitas Atma Jaya dan Rumah Sakit Jakarta (RSJ). Sempat beberapa orang demonstran mencoba melawan dengan senjata seadanya. Yap yang sebelumnya bersama dua kawannya, Arif dan Kokom, terpisah. Dua kawan  Yap itu berhasil bertemu kembali di RSJ pukul 22.30, tetapi Yap tidak diketahui keberadannya. Hingga tengah malam mahasiswa UI itu masih hilang. Arif dan Kokom baru mendapatkan kabar Yap pukul 00.30. Namun betapa terkejutnya mereka saat mengetahui kawannya itu telah terbujur kaku di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Menurut berita Kompas pihak UGD RSCM mengkonfirmasi Yap masuk pukul 21.30. “Dari hasil pemerikasaan forensik oleh dr Agus P dan dr Jaya dari RSCM disebutkan bahwa korban meninggal akibat penembakan dengan menggunakan peluru tajam. Peluru tersebut juga diperlihatkan kepada saksi-saksi mahasiswa.” Semua pihak mengutuk aksi aparat yang selalu menggunakan cara represif dalam menghadapi para demonstran. Kematian Yap kembali menjadi duka mendalam bagi iklim demokrasi Indonesia, setelah sebelumnya empat mahasiswa dalam Tragedi Trisakti (1998) dan 17 korban di Tragedi Semanggi (1998). Dua Mahasiswa Lampung Sebagai reaksi tewasnya Yap Yun Hap di Jakarta, mahasiswa di beberapa tempat di Indonesia (termasuk di Lampung) menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar. Aksi solidaritas itu dilakukan untuk menuntut keadilan atas tewasnya kawan mereka dari UI itu. Mereka juga semakin keras menentang penetapan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB), yang dianggap jauh dari semangat demokrasi. Mereka khawatir pengesahan RUU itu akan memberi peluang menguatnya kembali Dwi Fungsi ABRI. Pada 28 September 1999 gabungan mahasiswa Lampung, termasuk di dalamnya Universitas Lampung (UNILA) dan Universitas Bandar Lampung (UBL), bergerak menuju Makoramil Kedaton. Posisinya persis di depan kampus UBL. Mereka meminta Koramil mengibarkan bendera setengah tiang dan mendesak komandan Koramil menandatangani dukungan penolakan RUU PKB. Namun ditolak. Setelah berunding, disepakati massa akan bergerak ke kantor kegubernuran. Mereka akan mendesak gubernur mendukung tuntutan mereka. Namun mendadak situasi di sekitar markas Koramil menjadi kacau. Bentrokan mahasiswa dengan aparat tidak terhindarkan. Massa yang tidak mempersenjatai diri mereka lari berhamburan. Meski telah masuk ke dalam kampus UBL, aparat tetap memburu para mahasiswa ini. Mereka dipukul, ditembak, dan ditangkap. Bahkan kendaraan dan bangunan di dalam kampus juga dirusak oleh aparat yang membuas. Dalam suasana yang tidak terkendali itu, dua mahasiswa UNILA ditemukan meregang nyawa. Mereka adalah Muhamad Yusuf Rizal, mahasiswa FISIP UNILA; dan Saidatul Fitriah, yang saat kejadian sedang meliput untuk surat kabar kampusnya. Yusuf tewas akibat tembakan senjata tajam di leher dan dadanya. Sementara Saidatul tewas setelah kepalanya dipopor oleh senjata aparat.

Pontjopangrawit bisa melagukan Internasionale menggunakan gamelan. Hilang pasca tragedi 1965.

AKSI demonstrasi mahasiswa kerap kali menuai simpati. Setelah lelah berorasi dan unjuk rasa, ada saja masyarakat yang beriniasiatif menyediakan mereka makanan. Dalam aksi demo kemarin, selebgram Awkarin tersorot publik membagi-bagikan nasi kotak kepada mahasiswa yang turun ke jalan. Entah pencitraan atau bukan, tidak diketahui persis apa motif Awkarin.   Ribuan mahasiswa saat berdemo di gedung DPR/MPR Jakarta. (Foto:Fernando Randy/Historia) Bagi-bagi makanan untuk para demonstran sudah lazim terjadi pada pertengahan 1960-an. Ketika itu gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) bersatu menumbangkan rezim Sukarno. Aksi mahasiswa skala besar terjadi pada 10 Januari 1966. Demo yang mirip pameran kekuatan inilah yang kemudian melahirkan Tritura: bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Masyarakat turut serta membantu mahasiswa dengan cara membagikan makanan. Bentuk solidaritas tersebut bisa dilakukan secara spontan ataupun suplai yang terencana. “Ada orang-orang bersimpati ke kita, mereka kirim makanan. Karena itu, kita tidak pernah kekurangan makanan,” tutur  Cosmas Batubara dalam Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998 . Cosmas tahu persis karena saat itu dirinya berkedudukan sebagai ketua Presidium KAMI.    Menurut Cosmas bentuk sumbangan yang berasal dari masyarakat bermacam-macam. Ada nasi dengan lauk pauknya. Ada pula yang hanya memberikan buah-buahan. “Terasa sekali dukungan dari masyarakat luas,” katanya. Kolega Cosmas, Fahmi Idris juga menuturkan pengalaman senada. Fahmi saat itu menjabat Ketua Senat Fakultas Ekonomi UI sekaligus aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Soal kebutuhan logistik, Fahmi mengakui kelompoknya mendapat makanan dari mahasiswi yang bersimpati.      “Beberapa mahasiswi yang mengirim kita makanan untuk kelompok kita itu. Makanannya enak-enak,” kata Fahmi masih Pengumpulan Sumber Sejarah Lisan: Gerakan Mahasiswa 1966 dan 1998. Fahmi mengenang, kelompoknya mendapat perlakuan istimewa dari mahasiswi. Bersama 14 orang kawannya, Fahmi beruntung disuguhi makanan lezat seperti roti, telur, dan susu. “Waduh makanan orang sekolahan kita bilang. Kalau yang lain kan cuma nasi bungkus gitu kan. Tapi bagus makanannya, tersuplai tuh kita. Pagi dan malam. Kemudian ada lagi satu grup donatur yang nyumbang siang, besar sampai berlimpah-limpah tuh makanan,” tutur Fahmi. Selama berbulan-bulan mendemo, pasokan makanan terhadap mahasiswa tetap berlangsung lancar. Arief Budiman, terkenang pada momen berkesan dalam kiprahnya sebagai aktivis mahasiwa Fakultas Psikologi UI bertitimangsa 12 Maret 1966. Waktu itu, Arief Budiman bersama ribuan demonstran sesama mahasiswa berkeliling Jakarta naik truk bersama RPKAD, tentara Divisi Siliwangi, dan pasukan Kostrad. Tiba-tiba mereka dilempari berpuluh-puluh ikat buah rambutan. Panen rambutan itu ibarat pawai kemenangan setelah Presiden Sukarno menyerahkan kekuatan lewat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). “Inilah yang membuat penyair Taufik Ismail membuat sajak 'rambutan' pada istrinya. Semua itu terbayang kembali ketika saya (di masa tua -red) terduduk lelah pada sebuah kursi rotan yang sudah rusak menghadapi dua ikat rambutan yang dimakan bersama-sama,” kenang Arief Budiman dalam Kebebasan, Negara, Pembangunan: Kumpulan Tulisan 1965—2005 . Hingga di masa awal Orde Baru, demonstrasi mahasiswa masih menggeliat walau tidak masif. Menteri Penerangan Boediardjo (periode 1968—1973) pernah menyaksikan sekumpulan mahasiswa mendemo Departemen Penerangan. Mereka datang berbondong-bondong menimbulkan hingar-bingar. Untuk meredam ketegangan, Boediardjo terpaksa putar akal dengan membiarkan mahasiswa masuk untuk berdialog. “Sesekali saya ajak mereka makan bersama, sekedar meredakan amarah mereka,” kenang Boediardjo dalam dalam memoarnya Siapa Sudi Saya Dongengi . Sekali waktu Boediardjo mengajak para pentolan mahasiswa demonstran untuk makan di kediamannya di Jalan Teuku Umar 32. Beberapa diantara mereka adalah tokoh mahasiswa yang disegani dalam angkatan 1970-an: Julius Usman dan Asmara Nababan. Nama terakhir melontarkan protes kepada sang menteri. “Pak Boediardjo jahat. Kami mau berontak malah dikasih makan. Bagaimana kami bisa marah?” ujar Asmara Nababan dengan hati luluh. Pendemo dan yang didemo itu pun lantas menyantap hidangan dalam meja makan yang sama. Dalam aksi "menduduki" gedung DPR MPR pada 19-22 Mei 1998, soal makanan ini pun bukan masalah bagi para mahasiswa. Yusup, salah satu aktivis mahasiswa 1998 mengenang bagaimana makanan dan minuman selalu tersedia setiap waktu saat mereka berdemonstrasi di Gedung DPR/MPR Senayan. "Salah satu yang gua masih ingat adalah kumpulan emak-emak yang berhimpun dalam SIP (Suara Ibu Peduli) pimpinan Bu Karlina (Supeli) yang hampir tiap hari selalu kasih kami makan," kenang karyawan swasta di sebuah perusahaan besar tersebut. Bahkan selain makanan, pasokan sabun, pasta gigi dan handuk pun mengalir lancar ke posko-posko mahasiswa di seluruh Indonesia. Yusup masih ingat, hampir tiap hari posko yang dia tempati di kawasan Pejaten dan Depok selalu didatangi bapak-bapak dan ibu-ibu berpenampilan "borju" lengkap dengan mobil-mobil bagusnya. "Mereka rata-rata kasih kami kebutuhan sehari-hari, semisal beras, telur dan mie instan," pungkas Yusup.

Koro atau penyusutan penis berjangkit. Dokter Eropa di negeri jajahan ramai-ramai menelitinya.

MF Siregar berada di garis belakang ketika revolusi kemerdekaan. Menjadi arsitek di balik gelanggang olahraga Indonesia kemudian hari.

PACEKLIK panjang mendera Jawa Tengah pada pergantian tahun 1963. Hama tikus serta penyakit tanaman pun merajalela. Akibatnya, para petani gagal panen. Penderitaan mereka akibat kelaparan dan busung lapar masih ditambah lagi dengan kasus tepung geplek beracun yang merenggut nyawa banyak warga Gunung Kidul. Buruknya kondisi hidup serta kekecewaan pada pemerintah daerah yang tak bisa mengatasi kasus tepung geplek beracun, menyulut kemarahan masyarakat desa. “Gunung Kidul memang gersang. Tahun-tahun itu kekeringan juga melanda Jawa Tengah. Di Klaten sampai Boyolali kondisinya cukup parah. Belum lagi serangan hama tikus. Kebetulan secara politik Gunung Kidul juga tidak lepas dari pengaruh PKI terutama lewat BTI,” kata Kuncoro Hadi, dosen sejarah UNY dan penulis buku Kronik 65 , pada Historia . Di tengah kondisi kelaparan tersebut, Partai Komunis Indonesia (PKI) membersamai Barisan Tani Indonesia (BTI) membuat sebuah komite yang menuntut pemberlakuan reforma agraria. Sejak disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, PKI menjadi partai yang paling gencar mendorong pelaksanaan reforma agraria. Maka dibentuklah komite yang dinamai Gerakan Rakjat Kelaparan (Gerajak). Anggota Gerajak terdiri dari pamong desa, guru, petani, dan buruh tani. Gerajak muncul pertama kali pada Januari 1964 saat melakukan demonstrasi di depan kantor Bupati Gunung Kidul. Demonstrasi ini diikuti oleh 150 orang dan dipimpin oleh kepala desa Ponjong. Aksi yang didorong rasa lapar ini tidak hanya mengajukan protes pada bupati Gunung Kidul melainkan juga bertujuan mengganyang setan desa. Lebih jauh, Gerajak juga melakukan intimidasi terselubung untuk meminta barang milik orang kaya. Mereka menduduki lahan milik tuan tanah di berbagai daerah, seperti Yogyakarta, Klaten, Boyolali, Kaliwungu, Rembang, Sukaraja, dan Gringsing untuk dibagikan kepada petani. “Gerajak memang bagian rentetan gerakan aktif melawan tuan-tuan tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah,” kata Kuncoro. Di Wonosari, Gunung Kidul, salah satu tuan tanah yang jadi sasaran ialah Darmawijata. Sebanyak 70 petani menduduki lahan milik Darmawijata. Niatnya, untuk dibagikan kepada para buruh tani. Namun, makin lama aksi Gerajak makin intens pun makin radikal. Menurut Fadjar Pratikno dalam Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani , aksi-aksi Gerajak ditunggangi Gerajak yang sifatnya kriminil. Imbasnya, sulit membedakan dengan aksi-aksi Gerajak yang sifatnya politis. PKI pun jadi setengah hati mendukung. Hal inilah yang menurut Fajar jadi faktor kegagalan Gerajak sebagai gerakan kelas yang tumbuh di pedesaan. Setelah beberapa kali melakukan penggedoran ke rumah warga yang dianggap kaya, para penggerak Gerayak ditangkap di Gunung Kidul, Yogyakarta. “Dukungan (moral) PKI juga dihentikan dan kemudian seperti dianggap gerakan kriminal. Entah kenapa gerakan ini seperti mengulang kembali kasus Grayak awal tahun 50-an,” kata Kuncoro. Umur gerakan ini tak panjang. Gerayak kemudian dibubarkan oleh PKI pada awal Februari 1964 meski tidak lenyap sepenuhnya. Buktinya pada 26 Februari 1964 sepuluh orang anggota Gerajak menggedor rumah Sokromo, tuan tanah desa Tritisan, Gunung Kidul. Anggota Gerajak meminta bahan makanan untuk dibagikan kepada mereka yang kelaparan meski tidak menggunakan ancaman kekerasan. Meski telah beraksi di berbagai tempat, para petani miskin dan buruh tani anggota Gerajak mengalami kebimbangan sikap. Di satu sisi, mereka terikat pada politik PKI dan BTI untuk mengganyang tujuh setan desa dan mendorong pelaksanaan reforma agrarian. Di sisi lain, mereka masih bergantung secara ekonomi kepada tuan tanah dan petani kaya lain. Akibatnya, serangan Gerajak pada tuan tanah jahat tidak bisa menyeluruh atau menjadi gerakan petani yang terpadu melainkan hanya terjadi di beberapa desa saja dan hanya didukung oleh sedikit orang. Belum lagi, 6 partai politik protes pada 10 Desember 1964. Dalam deklarasi 6 partai yang terdiri atas PNI, NU, Parkindo, Partai Katholik, PSII, dan IPKI menyatakan bahwa aksi pendudukan tanah sepihak yang dilakukan oleh PKI dan golongannya dianggap menimbulkan perpecahan dan mengganggu keamanan sehingga membuat Presiden Sukarno memarahi Ketua PKI Aidit. Bersamaan dengan itu, mobilisasi massa untuk kampanye Trikora dan dilanjutkan Ganyang Malaysia sedang digencarkan oleh Sukarno. Isu tersebut dianggap lebih menarik dibanding persoalan politik agraria. Gerakan ini pun tidak mendapat banyak dukungan meski di akhir tahun 1964, Sukarno buka suara. Pada 12 Desember 1964 Sukarno menggelar pertemuan bersama pimpinan partai politik di Istana Bogor bertujuan membahas mengenai persoalan agraria di samping melakukan kondolidasi partai . Dalam rapat tersebut hadir perwakilan dari PNI, NU, PKI, Perti, Partai Indonesia (Partindo), PSII, Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik. Suar Suarso dalam Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno menyebut rapat tersebut menghasilkan Ikrar 4 Pasal yang dikenal dengan Deklarasi Bogor yang salah satunya membahas sengketa tanah yang harus diselesaikan dengan musyawarah dan pelaksanaan UUPA.