UPAYA pemerintah pusat meredam pergolakan di Sumatra dan Sulawesi menemui jalan buntu. Pemerintah tak bisa memenuhi tuntutan para panglima daerah. Mereka juga tak mau berkompromi dengan tuntutannya, terutama pulihkan dwitunggal Sukarno-Hatta, ganti pimpinan TNI AD (KSAD Mayjen TNI A.H. Nasution diganti sebagai langkah pertama stabilisasi TNI), otonomi daerah yang luas, dan melarang komunisme yang hakikatnya berorientasi internasional.

SUATU hari seorang opsir Jepang datang tergesa-gesa menghadap Gubernur Sumatra Teuku Mohammad Hasan. Dia menyampaikan pesan Panglima Tentara Jepang di Pematang Siantar. Isinya, mendesak Hasan supaya meninjau Kota Langsa karena keadaan sangat genting: akan terjadi pertempuran antara pihak militer Jepang dengan para pejuang Indonesia. “Mengingat kepentingan keamanan umum dan kepentingan negara, maka desakan Jepang ini saya setujui,” kenang Hasan dalam memoarnya Mr. Teuku Hasan dari Aceh ke Pemersatu Bangsa . Pada 29 Desember 1945, rombongan Hasan berangkat menuju Langsa. Setengah perjalanan tibalah di Kuala Simpang. Hasan menemui pimpinan tentara Jepang, Mayor Jenderal Sawamura. Laporan Sawamura menyebutkan kejahatan orang-orang Langsa. Mereka telah merampas senjata milik Jepang. Padahal, tentara Jepang telah menyerahkan senjatanya kepada TKR, pimpinan Letkol Bachtiar. Selain itu, TKR merampas pula obat-obatan, uang, beras, pakaian, makanan, kendaraan dan kendaraan Jepang. Perampasan yang terjadi membuat tentara Jepang siap siaga menggempur Langsa. Moncong meriam telah diarahkan. Sawamura menuntut senjata yang dirampas dikembalikan. Hasan meneruskan perjalanannya ke Langsa.   Tiba di Langsa, Hasan bertemu dengan T. Hasan Ibrahim, pemimpin laskar rakyat. Dari Ibrahim didapati keterangan tentang tindakan Jepang yang kejam dan kasar. Makanya rakyat Aceh dari seluruh penjuru berduyun-duyun ke Langsa. Bersenjatakan tombak, rencong, bambu runcing, mereka hendak menggempur tentara Jepang. Pada 30 Desember 1945, diadakanlah rapat antara Gubenur Sumatra dengan pemuka rakyat bertempat di rumah asisten residen. Sepanjang jalan dipenuhi oleh laskar rakyat yang membawa aneka senjata tajam. Mereka berjalan sambil melantunkan kalimat syahadat dan ayat-ayat Al- Qur’an. “Keadaan suasana waktu itu sangat seram dan tegang, seolah-olah hendak menyerbu saja tentara Jepang yang kejam itu,” kata Hasan.Setelah dengar pendapat, Hasan berkesimpulan pertempuran dengan Jepang buang-buang tenaga dan waktu. Tengah hari, Hasan berangkat dari Langsa menuju Kuala Simpang untuk berunding dengan Sawamura. Reaksi Sawamura tidak disangka-sangka. Dia tetap bersikukuh agar senjata Jepang dikembalikan. Sawamura lantas memanggil opsir-opsirnya dan memberikan perintah. Seorang kolonel yang bertugas sebagai penerjemah memberi tahu Hasan bahwa Sawamura marah. Ultimatum dilontarkan: besok pagi pukul 6 meriam-meriam akan ditembakan ke Kota Langsa sampai hancur. Hasan melobi pihak Jepang untuk mengulur waktu. Waktu tambahan diberikan hingga pukul 12 untuk pengembalian senjata. Kembali ke Langsa, Hasan bertindak cepat. Dia meminta komandan TKR dan kepala polisi setempat untuk mencari beberapa pucuk senapan rampasan, lalu menyerahkannya langsung kepada Sawamura. Hasan juga membujuk Hasan Ibrahim agar menyerahkan senjata yang dirampas oleh para laskar. Mendengar anjuran Hasan, Ibrahim menyadari bahaya yang akan menimpa Kota Langsa. Dia berjanji menyerahkan beberapa pucuk senjata kepada Hasan untuk dikembalikan kepada pihak Jepang. Pagi hari, tanggal 31 Desember 1945, sudah terkumpul puluhan pucuk senapan di kediaman Hasan. Pukul 9 pagi, semua barang itu diantar oleh staf Hasan, Abdul Xarim MS ke Kuala Simpang. Sebelum jam 12, sampailah senjata rampasan itu kepada pihak Jepang. Kepada rakyat di Langsa, Hasan memberi penjelasan tentang keputusannya untuk mengembalikan senjata rampasan. Maka terhindarlah Kota Langsa dari amukan balatentara Jepang.

Tiga film Indonesia akan mengikuti Busan International Film Festival (BIFF) ke-24 pada 3-12 Oktober 2019 mendatang. Tiga film tersebut yaitu The Science of Fictions (2019), Tak Ada yang Gila di Kota Ini (2019), dan Aladin (1953). The Science of Fiction karya Yosep Anggi Noen akan tayang perdana dalam program A Window on Asian Cinema. Sedangkan film Tak Ada yang Gila di Kota Ini garapan Wregas Bhanuteja akan berkompetisi dalam program Wide Angle: Asian Short Film Competition. Yang terakhir, film Aladin masuk dalam program Busan Classics. Dalam laman resmi BIFF, ditulis, “Film ini memberi tahu kita bahwa film-film Indonesia pada 1950-an memiliki tingkat teknologi yang fantastis. Meskipun tidak cocok untuk Aladdin Disney, film ini menunjukkan tingkat film Indonesia pada saat itu dalam menggunakan efek khusus.” Film buatan tahun 1953 ini disutradarai oleh Tan Sing Hwat. Sutradara yang jarang diperbincangkan ini bernama alias Tandu Honggonegoro. Menurut arsip Sinematek, Tan Sing Hwat lahir di Pasuruan, 5 Januari 1918 dari pasangan Tan Thwan Kie dan Dewata. Sejak muda, Tan mengikuti kursus mengetik, Bahasa Indonesia, Administrasi, Boekhoeding , serta Bahasa Inggris, Belanda, hingga Jerman. Tan pernah bersekolah di sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) selama kurang dari dua tahun. Sejak 1935, Tan menulis cerita pendek dan cerita bersambung di beberapa majalah dan harian di antaranya Liberty , Sadar , Star Weekly , Aneka , dan harian Republik . Potret Tan Sing Hwat tahun 1980. (Sinematek). Leo Suryadinata, sinolog Tionghoa Indonesia dalam Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches 4th Edition menyebut Tan pernah bekerja sebagai penjaga toko di sebuah perusahaan dan terlibat konflik antara pekerja dan pemerintah Belanda hingga membuatnya ditangkap. Kemudian pada 1940, Tan dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena menulis artikel yang dianggap menghina Belanda. Pada 1942, pasca invasi Jepang, Tan bergabung dengan gerakan gerilya Indonesia. Sempat ditangkap Jepang, namun dibebaskan. Pada perang kemerdekaan, tepatnya pada 1948, dia ditahan Belanda karena terlibat dalam gerakan revolusioner. Tan dibebaskan pada 1950. Sebelum menggeluti dunia film, Tan merupakan wartawan harian Keng Po di Jakarta. Selain itu, dia juga membantu harian Malang Post dan Pewarta Surabaya . Karier filmnya bermula dari membantu sandiwara keliling Bintang Surabaya pimpinan Fred Young dan Nyoo Cheong Seng. Tan juga mulai belajar menulis skenario film dari Fred dan Nyoo. Pada 1950, Tan mulai pindah ke dunia film dan kemudian bekerja sebagai sutradara tetap di Golden Arraw. Dia juga pernah bekerja sama dengan Wim Umboh dan Lie Ik Sien (Iksan Lahardi). Film pertamanya, Siapa Dia? rilis tahun 1952. Sejak itu, dia mulai aktif menyutradarai berbagai film di antaranya, Bawang Merah Bawang Putih , Gadis Tiga Zaman hingga Sri Asih,  film superhero pertama Indonesia. Sinematek mencatat, dia menyutradarai 13 judul film. Pada Festival Film Indonesia (FFI) 1960, Tan mendapat penghargaan sebagai penulis skenario terbaik lewat filmnya Kunanti di Jogja. Selain sebagai sutradara, Tan juga aktif di grup teater Lekture dan Manunggal Film Surabaya. Dia tergabung dalam Yayasan Film & Teater Liberty Surabaya. Pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Film dan Televisi Dewan Kesenian Surabaya serta melatih teater untuk disiarkan TVRI stasiun Surabaya. Pada 1962, Tan bekerja sebagai sutradara lepas dan menyutradarai film untuk Perusahaan Gema Masa. Krishna Sen dalam Chinese Indonesians in National Cinema menyebut Tan Sing Hwat bersama Fred Young, adalah dua penulis-sutradara Indonesia Tionghoa paling produktif. “Tan Sing Hwat menggunakan nama Jawa, Tandu Honggonegoro (yang dia gunakan sesekali sejak awal 1950-an) menyutradarai dua film pada tahun 1961 ( In the Valley of Gunung Kawi  [ Dilereng Gunung Kawi ], dan A Song and a Book  [ Lagu dan Buku ]),” sebut Krishna Sen. Bachtiar Siagian, sutradara yang juga anggota Lekra dalam Catatan Mengenai Hubunganku dengan Teater yang dipublikasikan Indoprogress.com , menyebut bahwa Tan Sing Hwat merupakan salah satu pengurus Sarikat Buruh Film dan Seni Drama (Sarbufis). Sedangkan Leo menyebut bahwa mungkin karena hubungannya dengan Lekra, dia tidak bisa menulis lagi setelah tahun 1965. “Menurut akunya sendiri, dia bekerja sebagai pengemudi bemo (kendaraan bermotor roda tiga) selama sembilan tahun. Namun, selama tahun 1970-an dia mulai menulis lagi dan menghasilkan sejumlah drama TV,” tulis Leo. Tan Sing Hwat berganti nama menjadi Agoes Soemanto sejak terbitnya Keputusan Presedium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966, yang mengatur ganti nama bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Tan Sing Hwat alias Tandu Honggonegoro alias Agoes Soemanto, sang sutradara itu meninggal dunia pada akhir 1980-an.

PADA 4 Desember 1964, seorang Belanda, Werner Verrips, yang mengendarai mobil sport barunya, Mercedes, tewas dalam kecelakaan di jalan bawah dekat Sassenheim, Belanda. Dia dimakamkan di Zeist Nieuwe Begraafplaats, Utrecht, Belanda. Kematian Verrips mencurigakan. Siapakah dia?

Sebelumnya sudah ada Jalan Hatta, Jalan Sjahrir hingga Jalan Munir. Kini, akan ada Jalan Merdeka dan 9 jalan dengan nama orang Indonesia lainnya di Belanda.

AJARAN Islam telah menyentuh Bali sejak abad ke-16. Keberadaannya sempat dihalang-halangi oleh para penguasa Bali yang tidak ingin ajaran Hindu di negerinya tergantikan oleh agama pendatang itu. Namun seiring waktu, keduanya bisa saling bekerjasama dan menjalin hubungan baik. Melalui penelitiannya Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang , Dhurorudin menyebut jika kegiatan keagamaan Islam dan Hindu di Bali saling menyesuaikan satu sama lain. Seperti saat beberapa pura di Bali tidak memakai daging babi sebagai sesaji karena dekat dengan lingkungan komunitas Muslim yang mengharamkan hewan itu. Atau saat orang-orang Muslim memberi ketupat saat upacara Galungan. “Secara makro hubungan Muslim dengan penduduk Hindu tidak ada perbedaan yang spesifik. Semua sama dalam corak hubungan, yakni terbangun apa yang disebut sebagai nyame slam : saudara Islam,” kata Dhurorudin. Namun yang paling unik, orang-orang Islam dan Hindu pernah terlibat dalam proses mempertahankan wilayah Bali dari penyerangan tentara Belanda. Meski akhirnya mereka terlibat dalam konflik yang sempat memecah persaudaraan dua agama tersebut. Menghalau Pengaruh Belanda Upaya kolonialisasi di wilayah Kepulauan Nusantara memasuki babak baru. Pertengahan abad ke-19 hampir tiap daerah telah berada di bawah kuasa penjajahan. Namun tidak semua. Karena hingga 1840, Bali masih memiliki kerajaan yang memerintah secara mandiri dan sama sekali tidak ada dalam kontrol pihak mana pun termasuk pemerintah Hindia Belanda. Kekhawatiran para penguasa Bali muncul saat kekuasaan mereka di Blambangan berhasil dilumpuhkan oleh tentara Belanda.  Dalam Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali disebutkan bahwa Blambangan menjadi benteng penting bagi Bali. Sebagai daerah paling timur di pulau Jawa, yang bersebelahan langsung dengan Bali, Blambangan dapat menghalau serangan yang datang dari arah Barat. Setelah memastikan pemerintahannya di Blambangan, para pejabat Hindia Belanda mulai mengalihkan perhatiannya kepada Bali. Pada 8 Juni 1848, Belanda mengerahkan pasukannya untuk menyerang Buleleng. Mengetahui hal itu, penguasa Jembrana segera mengirim bala bantuan. Sebagai negeri vasal (yang ditaklukan) kerajaan Buleleng, Jembrana berkewajiban ikut menghalau serangan tersebut. “Sikap raja Buleleng yang menolak menyerahkan daerahnya kepada Belanda dan juga menandatangani suatu perjanjian merupakan sikap ksatria yang tidak mau bertuankan Belanda, karena perjanjian-perjanjian yang diminta oleh Belanda itu hanya berarti kehilangan kemerdekaan raja-raja saja,” tulis Made Sutaba, dkk. dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialsime dan Kolonialisme di Daerah Bali . Jembrana yang kala itu dipimpin Anak Agung Putu Ngurah memberangkatkan pasukan terbaiknya di bawah komando Pan Kelap. Menurut Dhurorudin tidak hanya rakyat Bali yang memang mayoritas Hindu saja yang terusik dengan kehadiran Belanda di negerinya, tetapi umat Muslim juga. Dalam Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali, Salah Saidi dan Yahya Anshori mengatakan kalau sejak awal orang-orang Islam di Bali anti terhadap kolonialisme. Sehingga mereka pun ikut berjuang dengan mengirim pasukannya ke Buleleng. Pejuang Muslim yang dikirim ke medan pertempuran jumlahnya sangat besar. Mereka merupakan gabungan dari komunitas Islam yang sejak abad ke-16 telah menetap di Bali dan para pendatang yang datang pada akhir abad ke-17. Para pendatang itu umumnya pelarian dari Sulawesi yang tidak menerima kekuasaan Hindia Belanda di daerahnya. Mereka menolak mengakui kejatuhan Kesultanan Gowa oleh pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya komunitas Muslim dari Gowa itu pergi berlayar mencari tempat baru untuk ditinggali. “Kedatangan para serdadu Islam asal Sulawesi Selatan dan Pontianak ini disambut positif oleh raja Bali, di manapun mereka mendarat. Alasan utamanya, mereka dapat dimanfaatkan untuk menjadi benteng pertahanan,” tulis Dhurorudin. Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga menyebut orang-orang Islam ini bukan penduduk biasa, mayoritas adalah mantan prajurit kesultanan dan pelaut. Pengalaman militer mereka mampu diterapkan dengan baik. Sehingga dengan adanya bantuan dari komunitas Muslim ini diharapkan angin kemenangan berpihak kepada Bali. “Dengan bersatunya kekuatan beberapa kerajaan yang didukung kekuatan-kekuatan Islam, pasukan Belanda akhirnya dapat dipukul mundur dan sisa-sisa pasukannya kembali ke kapal,” tulis Dhurorudin. Namun kemenangan itu tidak berlangsung lama. Pada April 1849, Belanda kembali melakukan serangan ke wilayah Bali dengan membawa pasukan yang lebih besar. Wilayah Buleleng-Jembrana pun berhasil ditaklukan. Hindia Belanda akhirnya mendirikan pemerintahannya di sana. Bukan Konflik Agama Konflik besar antara masyarakat Hindu dan Islam pernah terjadi pasca pemerintah Hindia Belanda membangun kekuasaannya di Bali. Pertikaian ini melibatkan sebagian elit Hindu di Jembrana dengan komunitas Muslim. “Tetapi jika dicermati hal itu terjadi bukan murni akibat sentiment keagamaan, tetapi lebih disebabkan oleh kebijakan politik raja yang kurang aspiratif pada masyarakat. Terbukti, sebagian elit Kerajaan Jembrana justru bekerjasama dengan umat Islam dalam kemelut ini,” kata Dhurorudin. Konflik bermula saat pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kerajaan Jembrana sebagai regenschap (kabupaten) di bawah residensi Banyuwangi. Sejak itu, banyak masyarakat Muslim Jawa yang datang ke Bali. Mereka segera menyebar, menempati beberapa daerah yang sebelumnya telah ada komunitas Muslim di dalamnya. Mayoritas umat Muslim dari Jawa membawa kemampuan mengobati. Sehingga dalam kesehariannya para ulama ini membuka praktek pengobatan di sekitar tempat mereka tinggal. “Mungkin karena banyaknya warga yang berhasil disembuhkan secara gratis, banyak kaum Hindu yang tertarik masuk Islam,” ucap Dhurorudin. Mengetahui hal itu, Raja Jembrana tidak tinggal diam. Ia segera memberlakukan larangan untuk warga Hindu masuk Islam. Raja pun meminta bantuan para pendeta untuk mempertahankan rakyatnya tersebut. Namun bukan perkara mudah bagi raja menjaga posisinya. Di dalam istana sendiri saat itu sedang terjadi konflik. Banyak pejabat yang kecewa terhadap pemerintahan Jembrana yang otoriter dan sewenang-wenang dalam membuat peraturan. Akhirnya terbentuklah dua kekuatan yang saling berhadapan. Kubu pertama dipimpin oleh Ida Anak Agung Putu Raka dan I Gusti Agung Made Rai yang loyal terhadap pemerintahan raja. Sementara kubu penentang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Made Pasekan, dibantu pasukan Muslim, serta masyarakat Hindu yang tidak senang dengan tabiat buruk raja. Pemerintahan buruk raja Jembrana sebenarnya telah dilaporkan kepada para pejabat Hindia Belanda di Banyuwangi, melalui Surat Gugatan Komisaris Hindia Belanda No. 85 tahun 1855. Namun karena tidak kunjung mendapat tanggapan, pasukan penentang raja akhirnya melancarkan serangan. Perang antara dua kubu itu meletus pada 2 Desember 1855. Pertempuran berlangsung sengit. Kubu Made Pasekan melancarkan serangan dari wilayah Loloan menggunakan meriam bekas pertempuran dengan Belanda. Sementara pihak kerajaan memakai persediaan senjata mereka yang besar, ditambah meriam-meriam bekas penyerahan kapal-kapal pasukan Muslim dari Sulawesi. Meski pasukan Made Pasekan kalah jumlah dengan pasukan kerajaan, tetapi mereka mampu menguasai jalannya pertempuran. Tentara muslim dianggap memberikan efek besar, sama seperti saat melawan pasukan Belanda dahulu. Merasa tertekan, Raja Anak Agung Putu Raka dan para pejabat yang mendukungnya memilih mundur dari Jembrana. Pemimpin pasukan Muslim, Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qodry, yang melihat kemenangan pasukannya kemudian memberi ultimatum kepada Raja Jembrana. Ia berkata: “Maaf tuanku yang mulia, anda telah diambang pintu keruntuhan. Sesungguhnya kami terlarang membunuh orang yang menyerah. Kami mengangkat senjata bukan hendak merebut kekuasaan, tetapi kami menyebarkan agama sambil berniaga dan menolak sekeras-kerasnya perbuatan dzalim yang menghambat agama kami.” Catatan milik pemerintah Hindia Belanda di Banyuwangi, dalam Raad van Bestuur Oost Indische Gouverment , menyebut kalau Raja Jembrana pergi ke Buleleng setelah meninggalkan kekuasaannya. Takhta Jembrana pun diserahkan kepada Made Pasekan (1855-1866). Masa pemerintahan Made Pasekan disebut-sebut sebagai era keemasan perkembangan Islam di Bali dan perniagaan di sekitar bandar Loloan. Wilayah komunitas Islam juga meluas ke beberapa daerah, seperti Rening, Pabuahan, dan Tegal Badeng. Hubungan Muslim-Hindu pun kembali berlangsung secara harmonis.

Yoga Sugomo adalah orang lingkaran dalam Soeharto. Pernah menyarankan sang presiden turun takhta.

PB Djarum menyatakan akan menghentikan program Audisi Umum mulai 2020. Banyak pihak menyayangkan keputusan itu. Pasalnya, PB Djarum dalam 50 tahun terakhir berhasil berperan sebagai salah satu kawah candradimuka dalam melahirkan bintang-bintang bulutangkis Indonesia tingkat dunia. Keputusan PB Djarum diambil menyusul adanya tuduhan miring dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Lentera Anak. Kedua lembaga menyatakan Audisi Umum PB Djarum di bawah naungan Djarum Foundation telah mengeksploitasi anak demi bisnis rokoknya. Entah berapa banyak pebulutangkis Indonesia yang berjaya di pentas internasional sudah dilahirkan PB Djarum. Kevin Sanjaya dan Tontowi Ahmad yang kini sedang berjaya pun “kelahiran” Audisi Umum. Keduanya hanya menjadi penerus estafet para juara yang dilahirkan PB Djarum, yang embrionya turut mengiringi usia setengah abad PB Djarum. Prestasi Hastomo Arbi Bermula dari Audisi Kendati Audisi Umum PB Djarum baru digelar secara kolosal dan terbuka mulai 2006, PB Djarum sudah punya “program audisi” sejak 1970 kendati masih semi-terbuka. Hastomo Arbi merupakan salah satu produk binaan kedua PB Djarum setelah legenda Liem Swie King. “Saya masuk PB Djarum 1970. Swie King pertama, lalu ada Agus Susanto yang kemudian jadi kakak iparnya Swie King. Mulanya waktu saya ketemu Agus Susanto dan saya ngomong bahwa saya ingin gabung PB Djarum. Lalu kemudian saya memberanikan melamar, istilahnya,” kata Hastomo kepada Historia . Hastomo yang lahir 5 Agustus 1958 di Kudus memang berasal dari keluarga bulutangkis. Ayahnya, Ang Tjin Bik, sering juara di kejuaraan lokal di Kudus. Maka, sejak kecil Hastomo sering diajak ayahnya berlatih dan bertanding dengan peralatan sederhana, raketnya masih raket kayu. “Hanya di Djarum saja yang raketnya besi,” sambung Hastomo. PB Djarum yang berdiri pada 1969 memang berawal dari perkumpulan olahragara para karyawan. Perkumpulan itu baru menerima orang luar, Liem Swie King,  lantaran pemilik PT Djarum Budi Hartono mengajak King berlatih di Brak Bitingan Lama. Ketertarikan Hastomo pada PB Djarum tak lepas dari kiprah para karyawan Djarum yang juga turut berprestasi di ajang-ajang lokal. Terlebih saat itu di Kudus belum eksis perkumpulan bulutangkis yang menyediakan sarana dan prasarana laiknya PB Djarum. Hastomo di usianya yang baru menginjak 12 tahun, jadi yang kedua lewat proses “audisi”. “Setelah melamar, saya dites oleh pelatih Pak Arisanto. Setelah dites saya baru boleh ikut gabung. Setelah saya ada dua lagi yang ikut tes, Bejo dan Suwandi. Jadi ada empat orang luar yang jadi binaan PB Djarum waktu itu (1970),” lanjut kakak kandung Hariyanto Arbi itu. Hastomo tekun berlatih kendati aroma tembakau masih sangat kuat membaui tempat latihan. “Waktu itu lapangannya di Bitingan Lama. Itu tempat membuat rokok. Kalau pagi buat bikin rokok, kalau malam buat latihan. Alat-alatnya biasanya kita tepikan dulu, baru pasang net. Itu memang aromanya kuat sekali. Namun lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah selesai, kita tata lagi alat-alatnya untuk para karyawan bekerja besoknya,” kata Hastomo. Perlahan tapi pasti prestasi pun berdatangan. Mengutip Setengah Abad PB Djarum: Dari Kudus Menuju Prestasi Dunia , gelar pertama Hastomo adalah kejuaraan lokal Munadi Cup 1977. Setahun kemudian, ia memetik medali emas PON untuk Jawa Tengah di nomor beregu hingga membawanya masuk Pelatnas PBSI pada 1979. Di tahun itu juga Hastomo turut menyumbang dua emas untuk Indonesia di SEA Games 1979. Satu emas diraihnya dari nomor individu, satu lainnya dari nomor beregu putra. Hastomo Arbi (kanan) di Thomas Cup 1984 (Foto: Repro "Majalah All Sports" edisi Juni 1984) Namun, prestasi paling berkesan baginya adalah ikut mengantarkan tim Indonesia, yang mayoritas pemainnya jebolan PB Djarum, merebut Thomas Cup 1984. Hastomo yang tidak diunggulkan justru jadi salah satu pahlawan paling dielu-elukan. Pasalnya, di final kontra Cina, dua andalan tunggal putra Indonesia, Liem Swie King dan Icuk Sugiarto, keok lebih dulu. Beruntung, King yang juga bermain di nomor ganda berpasangan dengan Hariamanto Kartono, berhasil menang. Pasangan Christian Hadinata/Hadibowo akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Tinggallah Hastomo di partai terakhir harus menghadapi “raksasa” Han Jian. “Han Jian itu salah satu lawan paling sulit buat saya. Sebelumnya saya belum pernah menang lawan dia,” tambah Hastomo. Namun sebagai underdog , Hastomo berhasil menjawabnya dengan kemenangan setelah melewati rubber set: 14-17, 15-6, 15-8. Banyak orang terperangah kagum ia bisa mengalahkan Han Jian. Indonesia pun membawa pulang Thomas Cup untuk kedelapan kalinya. Momen itu juga jadi klimaks buat Hastomo karena dua tahun kemudian ia pensiun dari pelatnas PBSI. Setelah pensiun, Hastomo masih berkecimpung di dunia bulutangkis lewat PB Djarum. Hingga kini, ia masih giat membantu pembinaan PB Djarum di GOR Jati, Kudus. Kendati usianya tak lagi muda, kondisi fisik dan staminanya masih prima. Bahkan pada 2015, Hastomo jadi juara dunia tunggal putra veteran usia 55+ di Helsingborg, Swedia. “Ya masih suka jaga fisik kadang-kadang main (bulutangkis) habis bantu melatih dan mengawasi anak-anak. Di Djarum itu kekeluargaannya kental sekali. Biarpun sudah pensiun tapi kita masih diperhatikan. Arti PB Djarum buat saya? Kalau enggak ada PB Djarum saya enggak bisa hidup,” kata pria yang tidak merokok itu.

SIKAP tak mau kalah itu perlu dalam berkompetisi di sebuah pertandingan olahraga. Namun, ia mesti tetap dalam trek sportivitas. Kalau kalah, ya mesti diakui. Jangan malah mengamuk dan melampiaskannya ke suporter lawan. Sikap tidak sportif itulah yang dilakoni sejumlah oknum suporter Indonesia terhadap suporter Malaysia usai Indonesia dikalahkan Malaysia 2-3 dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2022 Grup G Zona Asia, Kamis (5/9/2019) malam.  Sejumlah suporter norak justru memicu provokasi saat laga masih berlangsung. Sekira 100 suporter tim tamu yang menamakan diri “Ultras Malaya” di Tribun VIP Barat, sudah mulai dihina dan dilempar botol air mineral dari beberapa tribun berdekatan yang disesaki suporter Indonesia. Celakanya, di sana ada Menpora Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang memilih nonton bersama warganya. Ia bersama suporter Malaysia akhirnya harus dievakuasi via lorong pemain. Perilaku memalukan suporter Indonesia itu mencederai nama baik negeri lantaran disorot beberapa media asing. Lantas, bagaimana sikap PSSI? Menpora Malaysia Syed Saddiq di antara "Ultras Malaya" saat laga Indonesia vs Malaysia (Foto: Antara) Mengutip Bolalob , Jumat (6/9/2019), Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria mengaku salah dan pasrah, namun tiada permintaan maaf yang keluar dari mulutnya. Padahal, FAM (Induk sepakbola Malaysia) mengancam melaporkannya ke FIFA. Lewat situs resminya, fam.org.my , FAM kecewa dengan ketidakbecusan PSSI mengantisipasi insiden yang sebetulnya acap terjadi kala kedua negeri serumpun itu bersua di lapangan. Permintaan maaf hanya keluar dari Menpora RI Imam Nahrawi saat bersua Menpora Malaysia di pagi pasca-insiden. “Menpora menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah Indonesia dan memastikan proses hukum terhadap oknum akan diproses secara tegas,” demikian dinyatakan Kemenpora di akun Twitter @KEMENPORA_RI , Jumat (6/9/2019). Sikap norak dan tak terima kekalahan semacam itu menunjukkan sifat inferior dan kekerdilan jiwa dalam menerima kenyataan. Nyatanya, dalam beberapa hal negeri jiran itu memang lebih maju ketimbang Indonesia. Tengok saja kesiapan dalam menghelat sebuah kejuaraan internasional. Indonesia baru akan bersaing dalam memperebutkan kepercayaan FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2021. Kabar itu didapat setelah PSSI mengajukan diri. Berhasil atau tidaknya baru akan diumumkan di rapat Dewan FIFA di Shanghai pada 23 Oktober mendatang. Untuk keluar menjadi pemenang, Indonesia mesti bersaing dengan Peru, Brasil, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Bahrain. Salah satu aksi provokatif suporter Indonesia terhadap Malaysia di laga Indonesia vs Malaysia (Foto: Fernando Randy/HISTORIA) Dalam soal ini, Indonesia jelas tertinggal jauh dari Malaysia. Negeri jiran itu sudah sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 1997. Kala itu turnamennya masih bernama Kejuaraan Dunia Yunior. Namun, tak semua hal dimenangi Malaysia. Dari statistik head to head Indonesia kontra Malaysia dalam pertemuan resmi yang berjumlah 96 pertandingan, Indonesia menang di 39 laga, sementara Malaysia baru menang di 36 laga. Pemain Indonesia juga lebih banyak berkiprah di Malaysia. Sedikitnya 17 pemain Indonesia pernah berkarier di Malaysia, sementara hanya Safee Sali pemain Malaysia yang berkarier di Indonesia. Prestasi di tingkat senior pun, sebagaimana diakui pemerhati bola sepak Malaysia Lucius Maximus mengakuinya dalam How Malaysia Never Reach the World Cup: Harimau Malaya’s 40-Year Chronicle of Failure , Indonesia lebih baik dari Malaysia. Hingga 2014, Malaysia stuck di peringkat ke-25 AFC dan masih banting tulang untuk mencapai 10 besar. “Di antara tim-tim Asia Tenggara, hanya Indonesia yang pernah mencapai Piala Dunia, meski sebagai tim Hindia Belanda di edisi Piala Dunia 1938. Walau juga tetangga kami itu pulang sangat awal setelah dikalahkan 0-6 oleh Hungaria yang saat itu dijuluki ‘ The Magnificent Magyars ’,” ungkap Lucius. Timnas Hindia-Belanda yang menjadi wakil Asia pertama di Piala Dunia 1938 dan diakui FIFA sebagai pendahulu Timnas Indonesia (Foto: the-afc.com ) Namun, dalam soal prestasi Malaysia tampak mulai menyalip Indonesia. Jangankan di Asia, di Asia Tenggara saja “sang adik” sudah lebih baik. Di SEA Games, misalnya, Malaysia sudah mengantongi tiga emas cabang sepakbola (1977, 1979, 1989). Indonesia baru dua (1987, 1991). Di ajang Piala AFF (sebelumnya Piala Tiger), Malaysia sekali mencicipi gelar juara pada 2010. Sedangkan Indonesia baru lima kali jadi finalis (2000, 2002, 2004, 2010, 2016). Politik dan Rivalitas Kedua Bangsa Mulanya, persaingan Indonesia dan tetangganya di lapangan hijau tetap dalam suhu normal. Presiden Sukarno bahkan menjuluki timnas Malaya dengan “Harimau Malaya”. Julukan itu keluar dari mulut Sukarno setelah dia terpukau pada permainan Dollah Don, pesepakbola Malaysia asal Johor, dalam laga melawan Persija pada 1953. “Sukarno menjuluki dia sebagai ‘Harimau Malaya’ setelah dia mencetak hattrick melawan klub raksasa Persija di Jakarta pada 1953,” tulis New Strait Times dalam obituari Dollah Don pada 24 Desember 2014. Politik-lah  yang menjadi sumber rivalitas panas Indonesia-Malaysia di lapangan. Proklamasi beridirinya Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman membuat Sukarno berang dan mencapnya sebagai neo kolonialisme. Seruan “Ganyang Malaysia” pun dikeluarkan Sukarno. Akibatnya, banyak segi kehidupan dalam hubungan kedua negara terjangkit sentimen nasionalisme. Sepakbola salah satu yang terparah. Tak ada asap jika tak ada api. Sukarno menyerukan “Ganyang Malaysia” bukan tanpa sebab. Perkara sebelumnya gegara demo anti-Indonesia di depan KBRI Kuala Lumpur, September 1963. KBRI diserbu dan pendemo merobek-robek foto Sukarno. Lambang Garuda di KBRI dirusak Massa juga sempat membawa lambang Garuda itu dan memaksa PM Tunku Abdul Rahman menginjak-injaknya. Kendati begitu, normalisasi hubungan kedua negara pada 1967 berhasil meredakan tensi tinggi hubungan kedua negara. Indonesia membuktikannya dalam gelaran Merdeka Games pada Oktober 1969. Mulanya, Indonesia sekadar ingin mengirim timnas “kelas dua”. Namun karena ada permohonan Malaysia, PSSI berkenan mengirim timnas utama demi memulihkan citra Malaysia pasca-kerusuhan rasialis beberapa bulan sebelumnya. Toh, bara yang terlanjur menyala belum benar-benar padam. Hingga kini sentimen nasionalisme masih kuat ketika Indonesia-Malaysia bertemu di lapangan. Laga terakhir menjadi bukti.

TAHUN 1981. Panglima ABRI Jenderal M. Jusuf mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) dan Latihan Gabungan (Latgab) ABRI. Kegiatan itu diadakan di kawasan Indonesia Timur selama sembilan hari (24 Maret—1April). Berturut-turut latihan dimulai dari Bacau (Timor Timur), Ambon, Makassar, Morotai, Manado, Seram, hingga Irian Jaya (kini Papua). Selain 34.000 personel ABRI dari semua angkatan, Latgab juga dihadiri oleh para “jenderal tua” sesepuh TNI yang telah purnawirawan. Mereka antara lain Letjen G.P.H. Djatikusumo, Brigjen Soetoko, Marsda Wiriadinata, dan Brigjen Abdul Manaf Lubis. Turut diundang pula sejumlah tokoh insan pers untuk meliput, di antaranya Rosihan Anwar dari TVRI. Salah satu tokoh yang menarik perhatian Rosihan ialah Manaf Lubis. Secara pribadi, Rosihan kurang mengenal sosok Manaf yang pernah menjabat panglima Kodam Bukit Barisan pada 1961-1963. Setelah pensiun, Manaf berkecimpung dalam politik sebagai anggota DPR dari Komisi I. Rosihan langsung merasa akrab ketika Manaf menuturkan pengalaman perangnya di Sumatra sat zaman revolusi. “Ia tukang bercerita yang kocak,” kenang Rosihan dalam catatan perjalanannya bertajuk Perkisahan Nusa, “Sebuah istilah yang timbul dari kisah-kisahnya adalah ‘ilmu komandan’ yaitu peri laku komandan.” Dalam pertempuran semasa revolusi fisik, Manaf Lubis berkisah, ada saja akal-akalan komandan yang oportunis. Apabila si komandan melihat pertempuran akan berakhir dengan kemenangan di pihaknya, maka dengan semangat dia berada di tengah barisan depan pasukannya. Sebaliknya, kalau dilihatnya kondisi pertempuran tidak menguntungkan, sang komandan akan cari alasan untuk ngacir . Dalihnya macam-macam. Komandan bisa bilang hendak memeriksa perbekalan atau modus tugas dadakan yang membenarkannya meninggalkan front. Salah satu nama yang disebut Manaf Lubis ialah Mayor Bejo. Di front Medan Area dan Sumatra Timur, Bejo dan pasukan dikenal pemberani sehingga dijuluki “Harimau Sumatra”. Bejo memimpin pasukan yang diberi nama “Brigade B”. Pernah suatu ketika, tiada masyarakat yang mau kasih beras untuk jatah makan pasukan Bejo yang sedang bergerilya. Di daerah itu, penduduknya dominan Muslim dan terdapat perkumpulan tarekat atau mistis. Menurut pemimpin agama di sana, para tentara dianggap sudah ciut nyali melawan Belanda. Itulah sebabnya, pasukan Bejo tidak layak lagi diberi makan.      Bejo putar akal. Menurut kabar, anggota-anggota pengajian tarekat itu punya kebiasaan unik mengoles lengan dengan sejenis bubur dengan tanda pengenal. Mendegar itu, Bejo langsung beraksi ikutan mengoles bubur di lengannya. Di saat itulah Manaf Lubis bertemu Bejo dengan tangan yang sudah putih kena olesan bubur. Ketika Manaf menghampirinya, Bejo berbisik dalam bahasa Jawa, “ Kowe meneng wae, niki politik beras .” Artinya, “kamu diam saja, ini politik beras. Penyamaran Bejo berhasil. Rakyat daerah itu kembali memberikan beras pada tentara.      “Itulah yang dinamakan ‘ilmu komandan’,” ujar Manaf Lubis. Setelah cerita kocak Bejo dan bubur olesnya, Manaf lanjut mengisahkan dirinya. Pada 1952, Manaf memimpin pasukan yang didaratkan di Aceh melawan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Ketika itu, keluarlah ulama yang sudah tua-tua, berjubah putih, siap melakukan jihad. Begitu mendarat, kendaraan panser kiriman Manaf Lubis segera dikepung oleh para pejuang berjubah putih. Manaf Lubis tetap kalem menghadapi laskar DI. Keluarlah “ilmu komandan” nya. Pertama-tama, Manaf menahan anak buahnya agar tidak melepaskan tembakan. Kemudian, dia justru memerintahkan semua pasukannya memberi hormat secara militer kepada lawan-lawannya seraya mengucapkan berulang-ulang, “Assalamualaikum….Assalamualaikum….” Sapaan ramah pasukan Manaf Lubis memantik simpati di kalangan DI. Perlawanan pasukan berjubah putih itu pun dapat diatasi.   “Ini bukan kisah-kisah human interest semata-mata. Ini kisah berharga untuk pembinaan kader-kader ABRI,” demikian kesan Rosihan.

DI era kolonial, aborsi dilarang oleh hukum Kristen. Penolakan pada praktik pengguguran janin ini jadi satu suara mutlak kala itu lantaran hukum kolonial juga melarangnya. Jadi, ada kesamaan prinsip antara pemimpin moralis dari penjajah maupun terjajah. Sementara, laporan petugas kesehatan GHG Harloff tahun 1853 menyebutkan, orang Jawa tidak memandang aborsi sebagai sebuah tindakan kriminal atau dosa. Mereka bisa menjalankan aborsi karena keinginan si perempuan bahkan jika diketahui suaminya. Harloff dalam laporannya berharap praktik aborsi ini perlahan berubah karena pengaruh “peradaban Barat” dan pemberlakuan hukuman. Pernyataan Harloff tentang peradaban barat semacam kebanggaan kosong sebab perempuan Eropa juga melakukan aborsi. Liesbeth Heeselink dalam Healers on the Colonial Market menulis, secara resmi dokter Eropa tidak menjalankan prosedur pengguguran kandungan karena dilarang sehingga tidak pernah dipelajari. Aturan tentang aborsi ini disahkan pada 1881 di Belanda dalam Wetboek van Strafrecht . Peraturan ini mendapat penolakan pada 1886 yang menyasar praktisi kesehatan dan perempuan. Dari laporan Van den Burg, mayoritas dokter Eropa menolak permintaan pasien yang ingin menggugurkan janin. Namun beberapa dokter mengaku pernah melayani keinginan perempuan untuk mengugurkan kandungan. Dokter J Schülein pernah menulis surat untuk van den Burg pada 1905. Selama 25 tahun kariernya, ia mengaku pernah dua kali melayani keinginan perempuan untuk aborsi. Sangat sulit menemukan dokter yang mau membantu menggugurkan kandungan seperti Schulen. Alhasil, perempuan Eropa pergi ke dukun jika ingin melakukan aborsi. Lewat para dukun inilah praktik pengguguran kandungan dilakukan perempuan Eropa, Tionghoa, maupun pribumi. Masih dalam laporan Harloff, dukun beranak bahkan bisa menjalankan aborsi hanya dengan jamu. Selain dibekali kemampuan penanganan persalinan dan perawatan bayi, para dukun juga punya pengetahuan untuk pencegahan kehamilan (kontrasepsi) dan peningkatan kesuburan. Dalam laporannya tahun 1882, Van der Burg menyebut dukun juga bisa mencegah kehamilan pada gadis  dengan pijatan khusus. Melalui pijatannya, dukun mengubah posisi rahim, mengurangi kemungkinan untuk hamil. Jika si perempuan ingin memiliki anak, si dukun bisa mengubah posisi rahim seperti semula. Sementara dalam ilmu pengobatan Eropa, metode kontrasepsi dan obat aman untuk menggugurkan kandungan belum ditemukan. Padahal di samping melayani kebutuhan si perempuan, ilmu pengguguran kandungan juga perlu dipelajari untuk menyelamatkan nyawa ibu pada kondisi kritis. Meski sebagian dokter Eropa seperti Harloff menyerang praktik aborsi, di satu sisi ada pula dokter dan peneliti Eropa yang melakukan riset pada kerja-kerja dukun. Salah satunya Dokter Van der Scheer yang meneliti tentang resep jamu para dukun. Ia menghimpun informasi dari para dokter Jawa kenalannya. Ketertarikan ini diikuti dokter Eropa lain. Hingga 1900, para cendikiawan Eropa terus meneliti pengobatan lokal, termasuk metode perawatan dan pijatan dukun untuk melayani aborsi. Pada 1918, pemerintah kolonial mengadopsi hukum larangan aborsi yang berlaku di Belanda ke negeri jajahan. Aborsi dimasukkan dalam hukum pidana yang menghukum praktisi kesehatan pemberi layanan dan pasien yang menjalani pengguguran kandungan. Aturan hukum ini sepertinya tidak begitu ditegakkan. Terence Hull dan Ninuk Widyantoro dalam tulisannya “Abortion and Politics in Indonesia” di buku Abortion in Asia menulis, meski dari laporan pemerintah jumlah aborsi di HIndia-Belanda mencapai ratusan, aduan hukum pada pelaku aborsi tidak lebih dari hitungan jari dalam setahun. Menurut Hull dan Ninuk, alih-alih peraturan ini digunakan sebagai cara pemerintah mempresekusi orang-orang “bengal”. Dokter Suzanne Houtman misalnya yang ditangkap karena membuka praktik aborsi. Suzanne merupakan mantan istri Sam Ratulangi. Ia seorang indo yang lahir dari keluarga kaya. Setelah bercerai dengan Sam Ratulangi, Suzanne kembali ke rumah keluarganya di Jawa. Ia membuka praktik di salah satu rumah besar berpaviliun milik keluarganya. Di sana ia melayani pengobatan orang-orang pribumi dan perempuan. Sebaliknya, ia menolak mengobati keluarga Belanda atau lelaki. Orang Sunda, Jawa, dan Tionghoa, sering terlihat mengantri sebagai pasiennya. Pada 1933, Suzanne ditangkap karena membuka praktik aborsi. Dia dihukum lima tahun di penjara Semarang. Kasus ini jadi kasus yang jarang ditemui di masanya. Padahal, dokter, bidan, dan dukun beranak lain ada juga yang mempraktikkan aborsi dan tidak ditangkap. Tull dan Ninuk berasumsi, Suzanne kemungkinan ditangkap karena aktif menentang penjajahan dan sering menunjukkan perlawanan pada pemimpin konservatif terutama kertika masih jadi istri Sam Ratulangi. Sangkaan aborsi hanya celah yang digunakan untuk meringkusnya. Aturan tinggalan hukum Belanda tersebut masih berlaku hingga Indonesia merdeka. Sementara di Belanda, hukum aborsi dicabut pada 1981 karena dianggap rentan mengkriminalkan perempuan.

Banyak kesalahan yang dilakukan para ahli ketika menerjemahkan prasasti-prasasti Sriwijaya. Karenanya pengertian akan keberadaan Sriwijaya selama ini pun banyak yang salah kaprah. Hal itu dikatakan budayawan Betawi, Ridwan Saidi, dalam salah satu video yang diunggah di kanal YouTube "Macan Idealis". Menurutnya, salah satu kesalahan adalah pengertian mengenai tokoh Dapunta Hyang yang disebutkan dalam Prasasti Kedukan Bukit. Kesalahan itu disebabkan kekhilafan para ahli yang menyangka prasasti itu berbahasa Melayu Kuno. Padahal prasasti itu berbahasa Armenia. “Banyak sekali bahasa Melayu menyerap dari bahasa Armenia. Jadi ketika dibaca oh ini bahasa Melayu padahal bahasa Armenia,” kata Ridwan. Akibatnya, tokoh Dapunta Hyang dikira para ahli sebagai seorang prabu. “Padahal itu artinya image  Tuhan,” kata Ridwan. Selain itu, Ridwan juga menyalahkan penerjemahan kata Sriwijaya. Menurutnya dalam bahasa Armenia, Sriwijaya artinya Sang Ruang. Jadi, Kedatuan Sriwijaya artinya bukan Keraton Sriwijaya, tapi selubung Sang Ruang. Ridwan sendiri mengaku tak membaca keseluruhan Prasasti Kedukan Bukit. Namun, menurutnya, prasasti itu mengisahkan para agamawan yang disebut rsi. Mereka suka sekali air dan buah-buahan segar. Mereka selalu beribadah kepada image Tuhan, yaitu Dapunta Hyang sehingga badan mereka menjadi sehat. Ridwan juga menganggap Prasasti Kedukan Bukit bukanlah bukti adanya Kerajaan Sriwijaya. Namun itu adalah bukti adanya komunitas spiritual kaum Sheba yang dibawa Ratu Sheba pada abad ke-2.  “Jadi, ini maknanya soal beribadah. Ini prasasti soal teologi bukan tentang power . Kedukan Bukit itu teologi dari kaum Sheba,” kata Ridwan. Sementara itu, berdasarkan terjemahan yang dilakukan ahli epigrafi Indonesia, Boechari dan filolog Belanda, J.G. de Casparis, prasasti yang ditemukan di Palembang itu isinya adalah tentang Dapunta Hyang yang naik perahu untuk menempuh suatu perjalanan. Dia berangkat dari Minangga Tamwan membawa bala tentara dua puluh ribu jumlahnya. “…sukacita. pada hari ke lima paro-terang bulan (Asada) lega gembira datang membuat wanua ini… (maka) Sriwijaya berjaya, dan perjalanan itupun berhasil dan makmur sejak itu,” catat prasasti itu. Sebelumnya, N.J. Krom dan Mohammad Yamin menganggap kalau prasasti Kedukan Bukit adalah proklamasi Kerajaan Sriwijaya. Namun, menurut Slamet Muljana dalam Sriwijaya, prasasti ini tak ada hubungannya dengan soal pendirian Sriwijaya. Berdasarkan berita Tiongkok, Sejarah Dinasti Tang , Kerajaan Sriwijaya telah mengirim utusan ke Tiongkok pada 670, sekitar 13 tahun sebelum Prasasti Kedukan Bukit diterbitkan. Artinya, pada 683, yaitu pertanggalan dalam Prasasti Kedukan Bukit, Kerajaan Sriwijaya telah berdiri tegak. Bahkan Dapunta Hyang sudah punya tentara paling tidak 20.000 orang. “Demikianlah anggapan bahwa Piagam Kedukan Bukit adalah piagam proklamasi dengan sendirinya tidak dapat dipertahankan,” tulis Slamet Muljana. Maka, Slamet Muljana pun berpendapat Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti siddhayatra , bahkan prasasti jayasiddhayatra . Maksudnya, prasasti ini mencatat perjalanan jaya sebagaimana disebutkan di dalamnya. Menurutnya sudah jelas bahwa perjalanan jaya adalah kejadian besar dalam kehidupan kenegaraan. Perjalanan jaya itu mempunyai hubungan dengan kemenangan yang diperoleh dalam peperangan. “Piagam Kedukan Bukit itu piagam perjalanan, terbukti karena pada piagam yang terlalu pendek itu tercatat beberapa perjalanan,” tulis Slamet Muljana. Dapunta adalah Gelar Adapun tokoh Dapunta Hyang, menurut Slamet Muljana tak merujuk pada aspek ketuhanan seperti yang dikatakan Ridwan Saidi. Dapunta adalah gelar seseorang. Pasalnya, bukan cuma sekali tokoh bergelar dapunta  ini disebutkan dalam sejarah. Gelar dapunta hyang juga muncul dalam Prasasti Talang Tuwo yang dikeluarkan setahun setelah terbitnya Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Talang Tuwo ditemukan di dekat Bukit Siguntang, Palembang. Di dalamnya, istilah dapunta hyang menjadi awalan bagi nama Sri Jayanasa, yaitu parwanda punta hyang sri jayanasa. Prasasti itu mengisahkan Sri Jayanasa sebagai tokoh yang memerintahkan pembangunan taman Sriksetra. Taman ini ditanami beragam buah-buahan untuk kebaikan masyarakat. Pada akhir prasasti terdapat doa untuk Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Agaknya bunyi prasasti ini yang lebih mirip isi Prasasti Kedukan Bukit versi Ridwan Saidi, yaitu tentang buah-buahan dan doa bagi Dapunta Hyang. Doa itu untuk mendoakan Dapunta Hyang sebagai balasan amalannya, yaitu memberi hadiah taman buah-buahan bagi rakyatnya. Menurut Slamet Muljana prasasti itu lebih jauh mengungkapkan harapan di balik pembangunannya. Di balik keinginan untuk beramal, pemberian hadiah itu juga disertai doa agar Dapunta Hyang memperoleh pula kebaikan. Sesuai ajaran Buddha, taman yang dibangun Sri Jayanasa itu merupakan persembahan dengan tujuan mencapai level tertinggi dalam kehidupan Buddha yang dijalaninya.   Berdasarkan prasasti ini, menurut Slamet Muljana, dapunta hyang adalah gelar penguasa Sriwijaya, yaitu Sri Jayanasa yang memerintahkan pembangunan taman. Begitu pula yang dimaksud dalam Prasasti Kedukan Bukit. “Mengingat selisih waktu antara Piagam Kedukan Bukit dan Piagam Talang Tuwo hanya satu tahun saja, maka kiranya dapunta hyang pada Kedukan Bukit adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa juga,” tulis Slamet Muljana. Istilah dapunta  muncul pula dalam Prasasti Sojomerto yang ditemukan di Batang, Jawa Tengah. Prasasti yang juga berdialek Melayu Kuno ini diperkirakan semasa dengan Prasasti Kedukan Bukit. Penanggalan itu dijabarkan oleh Boechari dalam "Old Malay Inscription Sojomerto" termuat di Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti . Menurutnya, penanggalan itu didapat dengan membandingkan gaya penulisan karakter " ya"  dalam Prasasti Kedukan Bukit dan juga dalam Prasasti Dinoyo di Malang dari 760. “Dengan perbandingan itu perasasti ini sangat mungkin berasal dari abad ke-7,” tulis Boechari. Dalam Prasasti Sojomerto, dapunta dipakai untuk mengawali penyebutan Selendra, yaitu dapunta selendra. Dia disebutkan dalam prasasti sebagai pemuja Siwa yang taat, yang memiliki ayah bernama Santanu, ibu bernama Bhadrawati, dan istri bernama Sampula. Gelar dapunta  juga dipakai oleh beberapa tokoh dengan kedudukan yang berbeda. Boechari menyebut banyak contoh dalam epigrafi Jawa Kuno yang memakai gelar seperti, punta , dapunta , dan dapu hya . Gelar-gelar itu tak melulu milik anggota keluarga kerajaan. Kebanyakan justru menjadi gelar para pemuka agama. Seperti disebutkan dalam prasasti-prasasti masa Mpu Sindok dari masa Tamwlang-Kahuripan di Jawa bagian timur sekira tahun 929-948. Gelar dapunta sering kali dipakai oleh samgat tiruan. Samgat adalah singkatan dari san pamgat, yang merupakan gelar keagamaan. Samgat tiruan pada masa Majapahit adalah salah satu dari pejabat kehakiman. Menurut Nagarakrtagama jumlahnya ada tujuh. Belum diketahui apakah hal yang sama diberlakukan pada masa Mataram Kuno. Gelar itu juga disebut dalam Prasasti Dang Pu Hawang Glis dari 827 yang ditemukan di Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti Melayu Kuno ini menyebut gelar dapunta dan dapu hya bukan untuk keluarga kerajaan. Prasasti ini berisi tentang ritual agama. Yang jelas,entah dimiliki raja atau kaum agamawan, dapunta menurut bukti-bukti yang ada merupakan gelar bagi seseorang. Menurut Slamet Muljana, bukan hal yang aneh jika pemakaian gelar itu bisa berbeda-beda di berbagai tempat dan waktu. “Pemakaian gelar terikat pada waktu dan tempat. Oleh karena itu, mungkin sebutan atau gelar yang sama, berbeda maknanya di Jawa dan di Sumatra,” tulis Slamet Muljana. Misalnya, pemakaian gelar teuku atau tengku di Aceh. Gelar ini menunjukkan keturunan raja. Pun demikian halnya tengku dan ungku di Johor, Malaysia. Namun, sebutan yang sama di Minangkabau biasa digunakan untuk menyebut seorang guru. Derajatnya sama dengan pak di Indonesia. “Ringkasnya, gelar atau sebutan itu dalam pemakaiannya dapat mengalami perubahan semantik,” tulis Slamet Muljana. Jika pun Ridwan Saidi meyakini gelar itu sebagai emanasi Tuhan, dia toh mengaku telah mempelajari berbagai bahasa kuno sejak 1989. Termasuk bahasa Armenia yang tak diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Dia tentu tak akan percaya pendapat para ahli itu, sebagaimana yang dia katakan dalam salah satu video di kanal YouTube "Macan Idealis": “Saya mencoba menguasai aksaranya juga termasuk hieroglif. Saya nggak percaya buku-buku yang disodorkan.”