Hasil pencarian

PRANCIS menguasai Louisiana ( Vente de la Louisiane ) sejak 1682, kemudian menyerahkan kepada sekutunya, Spanyol pada 1762. Pada 1800, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte mengambil kembali Louisiana ditukar dengan Tuscany sebagai upaya membangun kembali kerajaan kolonial Prancis di Amerika Utara.  Namun, karena terlilit utang akibat perang dan kegagalan menekan pemberontakan di Saint-Domingue (kini Haiti), ditambah kemungkinan terjadinya peperangan baru dengan Inggris, mendorong Napoleon untuk menjual Louisiana kepada Amerika Serikat.   Akuisisi Louisiana merupakan tujuan jangka panjang Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson, yang sangat ingin menguasai pelabuhan penting di Sungai Mississippi di New Orleans. Jefferson menugaskan James Monroe dan Robert R. Livingston untuk membeli New Orleans.  Ternyata Prancis menawarkan seluruh wilayah Louisiana. Tentu saja Amerika Serikat langsung setuju. Kesepakatan penjualan ditandatangani oleh James Monroe dan Robert R. Livingston dengan Menteri Keuangan Prancis François Barbé-Marbois.   Pada 30 April 1803, Prancis menjual wilayah Louisiana seluas 2.140.000 km2 kepada Amerika Serikat sebesar US$15 juta setara dengan sekitar US$371 juta pada 2023. Dengan mengakuisisi Louisiana, luas wilayah Amerika Serikat menjadi hampir dua kali lipat.  Conrad H. Lanza dalam Napoleon dan Strategi Perang Modern menyebut penjualan tanah Louisiana itu mungkin merupakan jual beli tanah secara damai yang terbesar dalam sejarah sekaligus mengubah Amerika Serikat menjadi suatu negara berukuran benua.  Saat ini, Louisiana meliputi 15 negara bagian: Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Mississipi, Minnesota, Dakota Utara, Dakota Selatan, New Mexico, Texas, Montana, Wyoming, dan Colorado.*

Amerika Serikat merayakan 100 tahun keterlibatannya dalam Perang Dunia I. Perayaan berlangsung meriah. Militer beberapa negara sekutu Amerika Serikat ikut meramaikan. Jet-jet tempur Prancis melakukan airshow di atas Pelabuhan New York. Perang Dunia I merupakan ajang pertama keterlibatan Amerika Serikat dalam kancah politik internasional. Perang Dunia I juga mengubah tatanan sosial, politik, dan ekonomi global yang menguntungkan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya sebagai pemenang. Dalam perang itu, Amerika Serikat mengerahkan hampir lima juta warganya. Dari jumlah itu, sekira 350 ribu merupakan orang-orang Afro-Amerika yang kala itu masih mendapatkan perlakuan diskriminatif. Meski awalnya banyak kalangan menolak keterlibatan Afro-Amerika, termasuk sebagian kecil Afro-Amerika sendiri, militer Amerika Serikat berhasil menggunakan warga Afro-Amerika berdasarkan Espionage Act tahun 1917 dan Sedition Act tahun 1918. Bagi banyak Afro-Amerika, masuk dinas militer dan terjun ke medan tempur merupakan sebentuk tanggung jawab kepada negara seperti yang ditunjukkan oleh Charles Brodnax, petani asal Virginia. Menurutnya, dirinya merupakan milik pemerintah negerinya dan harus menjawab semua panggilan (untuk ikut perang, red .) dan mematuhi perintah guna mempertahankan demokrasi. Selain itu, terjun ke medan perang merupakan kesempatan untuk menunjukkan patriotisme dan kesetaraan hak mereka sebagai warga negara yang kala itu masih sebatas impian. Para pemimpin kulit hitam, seperti Richmond Planet, terus menghembuskan pandangan seperti itu. Dengan pengorbanan diri melalui perang, negara pada akhirnya tak punya pilihan selain menghormati mereka dengan memberi hak-hak sipil lebih besar. Dari sekitar satu juta Afro-Amerika yang mendaftarkan diri ke dinas militer, 350 ribu di antaranya berhasil diterima. Mereka lalu dilatih di kamp-kamp militer yang kebanyakan berada di kota-kota selatan, yang masih kental perbudakannya. Selama pelatihan pun para Afro-Amerika mendapatkan diskriminasi berupa segregasi seperti pemisahan latihan antara serdadu kulit putih dan kulit hitam. Orang kulit putih masih khawatir terhadap akan munculnya perlawanan rasial dari kulit hitam bila latihan disatukan. Kerusuhan rasial di St. Louis pada 2 Juli 1917 yang memakan korban lebih dari 100 Afro-Amerika menjadi ujian bagi tekad para Afro-Amerika, yang dalam Perang Dunia I ditempatkan dalam Divisi Tempur ke-92 dan Divisi Tempur ke-93. Diskriminasi itu tetap berlangsung hingga ketika mereka sudah di Prancis. Alih-alih mendapat kesempatan memanggul senapan, kebanyakan mereka mendapat tugas non tempur seperti menggali parit, mengangkut logistik, atau menguburkan mayat. Bahkan karena ketidakpercayaan, militer Amerika Serikat meminjamkan Divisi ke-93 ke militer Prancis –menjadi satu-satunya divisi Amerika Serikat yang langsung berada di bawah komando militer asing. Bagi Afro-Amerika di Divisi ke-93, peminjaman itu justru menjadi berkah. “Serdadu-serdadu kulit hitam menerima sambutan hangat dari warga Prancis, yang, tak seperti pasukan kulit putih Amerika Serikat, hanya sedikit menunjukkan perilaku rasis,” tulis Chad Williams dalam "African American and World War I", dimuat di exhibitions.nypl.org . Di militer Prancis, mereka juga lebih sering berinteraksi dengan serdadu kulit hitam, yang meningkatkan kesetiakawanan. Yang terpenting, kesetaraan dalam militer Prancis yang lebih besar dari militer Amerika Serikat memberi kesempatan mereka untuk terlibat dalam pertempuran –hal yang tak didapatkan para Afro-Amerika di Divisi ke-92; mereka kemudian menjadi sasaran fitnah para komandan kulit putih. Para prajurit Divisi ke-93 menunjukkan semangat juang mereka di berbagai pertempuran. Kopral Freddie Stowers dari Resimen Infantri ke-371 berhasil memimpin penyerangan terhadap pasukan Jerman di hutan Ardennes, September 1918. Thomas Davie dari Resimen Kaveleri ke-10 juga menunjukkan prestasi mengesankan dalam pertempuran di Meuse-Argonne. Perjuangan paling populer dilakukan Kopral Henry Johnson, serdadu Resimen Infantri ke-369, sekitar pertengahan 1918. Demi menyelamatkan rekannya yang terluka, Needham Roberts, dia nekat menyerang sekelompok kecil pasukan Jerman di Hutan Argonne dengan hanya bermodalkan pistol dan pisau komando. Kerjasama keduanya menewaskan empat serdadu Jerman dan melukai selusin lainnya. Meski Johnson kemudian juga terluka, keduanya selamat. Resimen 369, dikenal sebagai “Harlem Hellfighters”, jadi populer karena dedikasi patriotik mereka dalam pertempuran sengit yang mereka ikuti. Meski kehilangan 1500 prajuritnya, resimen itu tak pernah punya catatan anggotanya tertawan dan tidak satu pun wilayah yang mereka kuasai jatuh ke tangan lawan. Lebih dari 100 prajurit resimen itu mendapatkan penghargaan atas keberanian mereka. Henry Johnson dan Needham Roberts menjadi serdadu Amerika Serikat pertama yang memperoleh penghargaan French Croix de Guerre. Meski kalah cepat dari publik Prancis, publik Amerika kemudian memuji prestasi para prajurit Afro-Amerika itu. Lebih dari 70 tahun setelah itu, militer Amerika Serikat menganugerahi Medal of Honor kepada mendiang Henry Johnson dan Freddie Stowers, dan US Victory Medal kepada mendiang Thomas Davie. “Pahlawan Needham Roberts dan Henry Johnson dari Infanteri ke-369 berjasa sebagai pahlawan rasial historis dan simbol individu dari potensi kemampuan orang kulit hitam dalam memerangi dan mengalahkan serangan rasial kulit putih,” tulis Chad L. Williams dalam Torchbearers of Democracy: African American Soldiers in the World War I Era .

John F. Kennedy adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat yang berkenan di hati Sukarno, presiden pertama RI. Secara personal, keduanya memiliki kemiripan: tampan dan flamboyan. Meski keduanya terpaut jauh dalam soal usia, namun Sukarno menaruh takzim terhadap Kennedy yang dilantik sebagai presiden termuda AS pada 1961. Kesan terhadap presiden AS ke-35 itu diakui Sukarno dalam otobiografinya Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Sukarno bukannya tidak beralasan memiliki sikap hormat kepada Presiden Kennedy. Ia menyebut selain memiliki kesamaan dengan dirinya, Kennedy pun dinilai tokoh proklamator itu sebagai negarawan yang selalu menjalankan pendekatan diplomasi secara manusiawi.

MATAHARI baru muncul dari ufuk timur. Sebagian rakyat Yogyakarta belum beraktivitas. Maklum, hari Minggu. Tiba-tiba, suara pesawat merobek pagi yang tenang. 14 Desember 1948, Belanda menerjunkan tentaranya di lapangan udara Maguwo untuk menguasai Yogyakarta, ibukota republik Indonesia kala itu.

Grace Natalie, mantan pembaca berita yang kini memimpin Partai Solidaritas Indonesia, bertutur tentang kekagumannya pada pribadi Kartini, perempuan pembaharu dari Jepara, Jawa Tengah. Menurutnya, Kartini adalah sosok yang tekun mencatat serta berani menuliskan hal yang mengekang hak perempuan. Kartini (1879-1904) putri dari pasangan Sosroningrat, bupati Jepara, dengan Ngasirah, putri pemuka Islam di Teluk Awur. Sedari remaja, Kartini getol membaca. Dia terhitung mati muda, 25 tahun. Setelah dia wafat, surat-surat yang dikirimkannya ke kawan-kawan perempuannya di Eropa dibukukan dengan judul Door Duisternis tot Licht , Habis Gelap Terbitlah Terang. Grace berkisah tentang tokoh idolanya tersebut. Siapakah tokoh sejarah yang Anda kagumi? Kartini. Saya senang karena dia otentik sebagai simbol perlawanan, di tengah zaman yang memandang rendah perempuan. Kartini bukan hanya melawan dengan pena, tapi juga dengan pikiran dan tubuhnya. Meski dipaksa menikah dengan Adipati Ario tapi tubuh, hati, dan cita-citanya tak pernah benar-benar tunduk. Bukankah banyak tokoh perempuan selain Kartini? Memang banyak. Namun di sini saya harus setuju dengan Sukarno, karena Kartini menulis! Sekali lagi, menulis. Zaman itu jangan kita samakan dengan ngetwit di zaman ini. Menulis saat itu adalah perbuatan berbahaya. Jangankan menulis, berpikiran maju untuk perempuan saat itu adalah tindakan melawan kodrat. Tentang sosok Kartini, bagaimana Anda memandang? Sedari kecil, Kartini haus ilmu. Kartini percaya bahwa ilmu adalah kunci menuju kemajuan. Dan kemajuan tidak berguna jika perempuan ditinggalkan. Perempuan adalah pembawa peradaban demikian tulis Kartini kepada Stella Zechandelaar di Belanda. Jika hari ini tentu Kartini pakai sosial-media. Nah, dia itu kan posturnya kecil ya, tak heran jika kemudian dia sering dipanggil “Trinil” oleh ayahnya. Trinil ini kalo tidak salah nama burung yang lincah dan gesit. Apa pendapat Anda tentang tulisan-tulisan Kartini? Ya menulis di zaman itu bukan pekerjaan mudah loh. Bisa dituduh subversif. Apalagi jika kontennya tentang politik. Kartini cerdik karena mengemasnya dengan cara perempuan: berkirim surat kepada sahabat perempuannya. Di tengah kesulitan hidup, perempuan memang selalu bisa mendapatkan cara untuk survive . Itu menginspirasi saya. Seperti apa inspirasi itu? Berpikir maju, Kartini pasti tak suka dikenang sebagai masa lalu, zaman yang dilawannya! Kartini pasti lebih senang dikenang sebagai cahaya yang akan terbit setelah gelap. Perempuan yang berpikiran maju tentang masa depan, berani! Kedua, Kartini menentang diskriminasi gender yang tumbuh dari cara pandang feodal. Maka hari Kartini adalah hari antidiskriminasi gender! Ketiga, Kartini adalah perempuan yang menulis tentang bangsanya, tentang kaumnya. Sekali lagi, baginya, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jangan sembunyi-sembunyi, apalagi takut. Selemah-lemahnya twit galau, itu juga tulisan, terekam abadi di linimasa.

BAGI masyarakat Jawa, terutama di kalangan bangsawan dan kerabat keraton, tari bukan hanya salah satu bentuk ekspresi kebudayaan, melainkan juga sebuah cara pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai. Tari dengan segala aspeknya adalah pengejawantahan pengetahuan dan nilai-nilai yang berkembang sepanjang peradaban. Saat belajar tari, komunikasi antara penari yang sudah mahir dan yang pemula, antara yang status sosialnya tinggi maupun lebih rendah terjadi. Dalam interaksi itu, terjadi pewarisan nilai saling menghormati dan tenggang rasa. Bagaimana yang senior dan junior bisa saling belajar skill dan cara bersikap, itu ada dalam praktik menari di Jawa. “Tarian pun pada dasarnya juga mengandung makna tertentu yang mesti dipahami oleh seorang penari,” ujar Anastasia Melati, seniman tari Yogyakarta, dalam diskusi bertema “Membingkai Ulang Tari Jawa” di Griya Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Jakarta Pusat,18 April 2017. Dalam diskusi itu, Anastasia memaparkan bagaimana nilai-nilai kejawaan mengejawantah dalam seni tari. Dia juga menyoroti pergeseran nilai-nilai itu dalam perjalanan sejarah masyarakat Jawa. Pemaparan itu ia sarikan dari penelitiannya tentang beberapa tarian Jawa. Anastasia menerangkan, pengejawantahan nilai bisa dilihat misalnya dalam tari bed h aya yang berkembang di Yogyakarta. Meskipun berkembang semasa Islam telah mapan di Jawa, khususnya Mataram, tari bed h aya memiliki nilai sakral yang berakar dari tradisi Hindu. Itu terlihat misalnya dari jumlah penari yang harus sembilan orang. “Itu merupakan simbolisasi sembilan mata angin dan dewa-dewa Hindu yang menjaganya. Kesakralan juga terlihat dari penari yang harus dalam keadaan suci saat menari. Mereka tidak boleh berlatih atau menari dalam keadaan haid,” terang Anastasia. Nilai sakral itu tetap berlaku hingga kini. Namun, Anastasia juga mencatat adanya pergeseran dalam perkembangan tari bedhaya . Kini tari bedhaya tidak seeksklusif dulu, karena bisa dipelajari oleh orang-orang di luar kalangan kraton. “Sejak masa Hamengku Buwana VII, tari bedhaya mulai keluar dari kraton. Siapa pun yang mau, bisa mempelajarinya,” ujarnya. Keluarnya bedhaya dari keraton berangkat dari keinginan para tokoh seni tari dan karawitan yang menjadi abdi dalem keraton untuk memajukan seni tari dan karawitan. Setelah mendapat restu Hamengku Buwono VII, mereka mendirikan perkumpulan Krida Beksa Wirama (KBW) pada 17 Agustus 1918. Hamengku Buwono VIII lalu memberi bantuan moril maupun materiil. “Pada tahun 1922 itu pula KBW menerima sebagai murid putri dan putra Sri Paku Alam VII,” tulis Moeljono dalam RWY Larassumbogo, Karya dan Pengabdiannya . Bagi orang Jawa, tari juga merupakan wadah ekspresi kesetaraan gender. Itu terlihat dalam tarian yang berkembang di luar Mataram, seperti di Banyumas dengan tari ronggeng-nya dan Jawa Timur lewat tari remo-nya. Anastasia menyebut bahwa di Banyumas wanita penari ronggeng selalu menempati posisi istimewa dalam masyarakat. “Penari ronggeng adalah sakti atau pusaka bagi suatu desa. Penari ronggeng adalah orang terpilih. Bahkan, di Banyumas menari bersama ronggeng bisa menunjukkan prestis dan status sosial seseorang. Karena orang yang pertama kali diajak menari oleh penari ronggeng adalah orang terpandang,” ujar Anastasia. Nilai kesetaraan gender juga bisa dilihat dalam tari remo yang berkembang di Jawa Timur. Seperti halnya bedhaya dan ronggeng, remo juga ditarikan oleh perempuan. Bedanya, gerak tari remo sangat maskulin, sehingga meruntuhkan segala stereotipe atas perempuan. “Remo ini menggambarkan praktik perempuan mempertahankan kuasanya melalui tarian,” kata Anastasia. Kini, sebagian orang luput dalam memahami nilai-nilai dalam tarian Jawa. Hal itu, kata Anastasia, sudah terjadi sejak agama-agama Abrahamik masuk ke Indonesia. Ronggeng, misalnya, selalu diasosiasikan sebagai tarian yang mempertontonkan sensualitas. “Padahal ronggeng awalnya adalah sebuah ekspresi syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah. Ronggeng memang mengajak orang yang menontonnya gembira dan merasakan kenikmatan sebagai wujud syukur. Ketika agama-agama Abrahamik masuk, hal semacam itu bergeser menjadi negatif,” ujarnya. Meski kondisi seperti ini perlu disikapi, tari pada dasarnya selalu berkembang mengikuti zaman. Karena itu, nilai-nilai dan praktiknya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.*

PUNGUTAN liar atau pungli menjadi sorotan publik setelah tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, melakukan operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), 11 Oktober 2016. Beberapa pegawai yang kedapatan melakukan pungli untuk pengurusan buku pelaut dan surat kapal ditangkap.

MEDAN, 15 Maret 1958, aktivitas di ibu kota Sumatera Utara itu tak setenang biasanya. Sejak siang hari hingga malam, situasi Ksatrian Batalion 131 di Jalan Jakarta (kini Jalan Imam Bonjol) sudah nampak sibuk luar biasa. Pasukan dikumpulkan dan disiagakan. Semua perlengkapan, persenjataan dan amunisi, termasuk juga 25 kendaraan lapis baja, dipersiapkan. Dalam waktu singkat, sendi-sendi penting kota Medan dikuasai. Lapangan udara AURI Polonia direbut pasukan lapis baja. Kecuali satu yang berhasil lolos, semua pesawat terbang di landasan porak-poranda. Stasiun RRI turut diambilalih. Operasi bersandi “Sabang-Merauke” itu merupakan operasi militer pertama yang mendukung PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Gerakan tersebut dipimpin oleh Mayor Boyke Nainggolan, Wakil Kepala Staf Teritorium I Bukit Barisan. “Boyke Nainggolan seorang perwira Batak Toba dan dianggap sebagai salah seorang perwira tempur Angkatan Darat terbaik,” tulis Audrey Kahin dan George McTurnan Kahin dalam Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia . Sejatinya, Boyke adalah seorang perwira yang lurus. Sikap itu diperlihatkannya pada suatu hari dalam tahun 1950, saat mobil yang dikendalikannya menabrak seorang anak yang tengah bersepeda di tengah kota Medan. Usai membawa anak itu ke rumah sakit, ia lantas mengontak kantor CPT (Corps Polisi Tentara) setempat dan meminta para petugas CPT datang untuk menangkapnya. “ Padahal anak itu cuma lecet-lecet biasa saja, “kenang almarhum Sukotjo Tjokroatmodjo, eks perwira CPT yang ditugaskan “menangkap” Boyke. Mengawali karir militer sebagai opsir PETA (Pembela Tanah Air), di masa revolusi, Boyke bergabung ke dalam tentara sukarela Korps Pasukan Kelima dengan pangkat letnan dua. Pasukan Kelima adalah cabang khusus lasykar Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) – yang kemudian memisahkan diri –terdiri dari sekumpulan orang-orang Batak. Ayah Boyke, dr. Nainggolan seorang dokter merangkap Wakil Komandan I Pasukan Kelima. “Ia seorang yang amat berdarah panas seperti sebuah bola api,” tulis Takao Fusayama dalam A Japanese Memoir of Sumatra, 1945--1946: Love and Hatred in the Liberation War . Sikap mudah naik darah itu, bisa jadi dipengaruhi oleh situasi psikologis yang melatarbelakangi kisah pribadi Boyke. Dikisahkan Fusayama, ibu dan adik perempuan Boyke telah menjadi korban revolusi sosial tahun 1946 di Brastagi karena dianggap menjadi bagian dari bangsawan feodal. Ironisnya, mereka berdua diperkirakan terbunuh oleh laskar Pesindo, kelompok bersenjata yang justru menjadi tempat awal karir militer Boyke di masa Indonesia merdeka. Selepas pengakuan kedaulatan, Boyke diangkat sebagai opsir TNI (Tentara Nasional Indonesia) berpangkat mayor. Komandan Teritorium I Bukit Barisan, Kolonel Maludin Simbolon mempercayakannya sebagai Komandan Batalyon Pengawal untuk kota Medan. Di jajaran TNI, Boyke dikenal sebagai perwira brilian. Itu dibuktikan dengan dipilihnya Boyke menjadi salah satu dari dua perwira yang direkomendasikan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) mengikuti pendidikan General Staff and Command College, sekolah staf dan komando di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat (AS) pada awal 1956. “Mayor Nainggolan merupakan perwira dari Sumatera Utara yang cerdas luar biasa! Kecerdasannya sudah diakui oleh banyak pimpinan AD,” ungkap Ventje Sumual dalam Memoar Ventje Sumual . Justru sekembali dari AS, Boyke yang “apolitis” terprovokasi sejumlah seniornya untuk membelot dan terlibat dalam gerakan PRRI. Ia lantas ditugaskan untuk memimpin Operasi Sabang Merauke, sebagai respon dari tindakan pemerintah pusat yang menyerang Dewan Banteng di Sumatera Barat dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. “ Saya yakin, sebenarnya Boyke tak bermaksud untuk berontak kepada pemerintah…” ujar Sukotjo kepada Historia . Dan memang dalam buku Kolonel Maludin Simbolon: Liku-liku Perjuangannya dalam Pembangunan Bangsa karya Payung Bangun, Maludin Simbolon yang terlebih dahulu bergabung dengan PRRI, sempat menjalin korespondensi dengan Boyke. Secara gamblang, ia menjelaskan perjuangan PRRI adalah untuk membangun daerah dan melawan pengaruh komunisme yang semakin melilit pemerintah pusat. Sejak pergolakan yang diawali di Padang pada 15 Februari 1958, pemerintah pusat di Jakarta memutuskan untuk menghadapi gerakan PRRI dengan aksi militer. Situasi tersebut menjadikan Boyke berstatus sebagai musuh pemerintah dan secara otomatis menjadi buruan TNI hingga ia menyingkir ke rimba pegunungan Tapanuli, Sumatera Utara. Karena kurangnya dukungan rakyat, pada 1961 PRRI menyerah total terhadap pemerintah. Sebagai bentuk kompromi, pimpinan militernya direhabilitasi oleh rezim Sukarno. Nainggolan termasuk salah satu perwira menengah – bersama Simbolon dan Mayor Sahala Hutabarat - yang dipertimbangkan untuk dimaafkan namun dengan syarat diberhentikan dari TNI. Mereka lantas dikaryakan ke beberapa perusahaan milik pemerintah. Boyke sendiri memilih untuk menetap di Medan. Ia diangkat menjadi Wakil Direktur Pertamina cabang Sumatera Timur. Nahas, Boyke gagal mengembangkan hubungan baik dengan direkturnya. Suatu hari, mayat Boyke ditemukan di bawah menara radio dekat perumahan dinas Pertamina. Kematiannya didesas-desuskan sebagai bunuh diri. Ayahnya dr. Nainggolan, mengusulkan untuk memeriksa jenazah Boyke tetapi tidak diizinkan pemerintah. Boyke Nainggolan lantas dimakamkan di Brastagi. Berakhirlah kisah hidup perwira lurus nan brilian tersebut

SEJUMLAH lembaga didirikan untuk memberantas korupsi. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan petinggi berhasil diungkap. Sebagian diseret ke pengadilan. Namun, tidak jarang usaha itu gagal justru karena dijegal oleh penguasa sendiri. Berikut ini lembaga-lembaga pemberantasan korupsi yang pernah didirikan meski kemudian dibubarkan. Bapekan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) berdiri pada awal 1959 dengan ketua Sultan Hamengku Buwono IX dan anggota Samadikoen, Semaun, Arnold Mononutu, dan Letkol Sudirgo. Tugasnya mengawasi, meneliti, dan mengajukan usul kepada presiden berkaitan dengan kegiatan aparatur negara. Lingkup tugas Bapekan mencakup aparat sipil maupun militer dalam badan-badan usaha milik negara, yayasan, perusahaan, dan lembaga negara. Bapekan menerima segala macam pengaduan dari masyarakat terkait kinerja atau dugaan korupsi aparatur negara. Mereka bisa mengirimkan pengaduannya ke alamat pos Bapekan, Tromol No. 8 Jakarta. Melalui alamat pos itu, Bapekan menerima beragam aduan mulai dari serdadu hingga sastrawan. Di Jawa Timur, kerjasama Bapekan dengan Gubernur Soewondo Ranoewidjojo amat efektif. Koordinasi keduanya berhasil membongkar praktik korupsi di jajaran pemerintahan hingga tingkat kecamatan. Di Jakarta, Bapekan antara lain berhasil membongkar korupsi di Jawatan Bea Cukai sejak 1950-1960 senilai Rp40 juta. Namun, pendirian Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) oleh Jenderal Nasution mengurangi ruang gerak Bapekan, keduanya bahkan hampir berkonflik. Riwayat Bapekan tamat saat menangani dugaan-dugaan korupsi terkat pembangunan sarana olahraga untuk Asian Games 1962. Belum sempat menyelesaikan penyelidikan atas dugaan korupsi itu, pada 5 Mei 1962 presiden membubarkan Bapekan dengan alasan tidak diperlukan lagi. Paran Banyaknya korupsi yang dilakukan militer selepas nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda membuat sejumlah perwira Angkatan Darat jengah. Upaya pemberantasan oleh Jenderal AH Nasution (menteri keamanan nasional sekaligus KSAD) gagal karena hanya bermodalkan UU Keadaan Darurat Perang. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Nasution mengusulkan kepada Presiden Sukarno perlunya pembentukan sebuah lembaga untuk membenahi birokrasi dan memberantas korupsi. Presiden setuju dan menunjuk Nasution untuk mengonsepnya. Maka, lahirlah Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) pada 1959. AH Nasution duduk sebagai pimpinannya serta dibantu oleh Muhammad Yamin dan Roeslan Abdulgani. Salah satu tugas Paran, mendata kekayaan para pejabat negara. Dari laporan kekayaan itu Paran mengetahui banyaknya salah urus dan korupsi. Temuan-temuan itu lalu diteruskan ke kejaksaan, pengadilan, atau kepolisian. Meski tak diketahui berapa jumlah pasti korupsi yang dibongkar Paran, kinerja badan tersebut cukup memuaskan. Namun, langkah Paran mendapat banyak rintangan. Banyak pejabat membangkang dengan tak melaporkan kekayaan. Tak sedikit dari mereka yang langsung menyerahkan daftar kekayaan kepada presiden. Dalih mereka, mereka bawahan presiden. “Siapa yang bisa melawan Presiden Sukarno?” kata mantan anggota Paran Priyatna Abdurrasyid kepada Historia . Paran akhirnya mengalami mengalami deadlock saat posisi AH Nasution sebagai pimpinan AD digantikan oleh Ahmad Yani pada 1962. Sejak itu Paran semakin terkucil. Operasi Budhi Sebagai respons terhadap radiogram KSAD Nasution tentang perintah kepada Kodam untuk membentuk dan melaksanakan program Paran, Pangdam Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie langsung membentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Kekayaan Para Perwira Tinggi dan Menengah. Program terbatas itu diberi nama Operasi Budhi. Selain menelusuri kekayaan para perwiranya, Siliwangi juga menarik perwira-perwiranya yang gagal menjalankan jabatan-jabatan sipil. “Adjie tak mau berkompromi dalam soal ini,” tulis Ulf Sundhaussen dalam Politik Militer Indonesia 1945-1967 . “Operasi Budhi bukan semata untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tapi juga memberikan jawaban yang memadai atas tuduhan korupsi yang dilancarkan PKI terhadap para perwira Siliwangi.” Keberhasilan Operasi Budhi lalu diambil-oper Nasution dan dijadikan program nasional oleh Paran, yang kala sedang lesu. Melalui Keputusan Presiden No 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digeber dengan membentuk Operasi Budhi. Nasution menjadi komandannya, dibantu Ketua Mahkamah Agung Wiryono Prodjodikusumo. Operasi Budhi bergerak menyasar perusahaan-perusahaan plat merah serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan korupsi. Selain berhasil memejahijaukan banyak pejabat sipil maupun militer, dengan ganjaran paling maksimal pemecatan dan pemenjaraan. Dalam kurun tiga bulan sejak dijalankan, Operasi Budhi menyelamatkan sekira Rp.11 milyar uang negara. Jumlah itu setara dengan 3000 lebih sedan Mercedes Benz. “Dulu Mercedes 3,5 juta lho harganya,” kata mantan anggota Operasi Budhi Mohamad Achadi (menteri Transmigrasi dan Koperasi di Kabinet Dwikora I) kepada Historia . Namun, ketika Operasi Budhi hendak memeriksa Pertamina, Dirut Pertamina Ibnu Sutowo dan para anggota direksinya menolak. Mereka beralasan pelaksanaan operasi belum dilengkapi surat tugas. Operasi Budhi juga tersendat karena banyak pejabat atau perwira yang berlindung di balik kuasa Sukarno –dengan membisikkan bahwa Nasution dengan Operasi Budhi-nya sedang menggalang kekuatan untuk melawan presiden– atau Ahmad Yani. Akhirnya Operasi Budhi dibubarkan pada Mei 1964. Kotrar Sebagai ganti dari pembubaran Paran/Operasi Budhi, Presiden Sukarno membentuk Komando Tertinggi Retooling Aparatur (Kotrar) pada 1964. Presiden menunjuk Soebandrio sebagai ketuanya dan Letjen Ahmad Yani sebagai kepala staf. Namun, alih-alih bekerja cepat sesuai tujuan pendiriannya, Kotrar justru menjadi kendaraan politik Soebandrio. Perbaikan administrasi pemerintahan dan pemberantasan korupsi hampir tak tersentuh. Kotrar mengalami stagnasi hingga jatuhnya Presiden Sukarno. TPK Dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam pemberantasan korupsi yang selama itu terbengkalai. Sebagai wujudnya, dia kemudian membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tim ini diketuai Jaksa Agung Sugih Arto. Anggotanya tak hanya orang-orang Kejaksaan, tapi ada yang dari kepolisian, militer, pers, dan lain-lain. Kasus terbesar yang ditangani TPK adalah dugaan korupsi di Pertamina, yang melibatkan pucuk pimpinan perusahaan plat merah itu. Menurut mantan anggota Operasi Budhi yang juga menjadi anggota TPK Priyatna Abdurrasyid, yang sempat memeriksa Ibnu Sutowo dan Haji Taher, hambatan pemeriksaan Pertamina amat besar. Teror kerap menghampiri anggota pemeriksa. Suatu hari, Priyatna dicaci-maki oleh asisten pribadi Presiden Soeharto yang mengatakan padanya bahwa presiden marah karena menilai Priyatna lancang memeriksa Pertamina. “Ancaman fisik pun pernah saya dapatkan. Suatu hari seorang pejabat teras Pertamina yang saya kenal datang ke kantor saya. Di kamar kerja saya, dia membanting pistol di atas meja saya. Ditantang begitu, darah saya naik,” ujar Priyatna kepada Historia . Intervensi penguasa membuat TPK gagal. Hingga tiga tahun berjalan, pengusutan terhadap perusahaan-perusahaan negara atau institusi negara yang ditengarai menjadi sarang korupsi seperti Bulog, Pertamina, dan Departemen Kehutanan, tidak tuntas. Masyarakat pun mempertanyakan keseriusan pemerintah memberantas korupsi. Mahasiswa lalu berdemonstrasi. “Ini merupakan gerakan anti korupsi paling besar dalam 25 tahun sejarah Republik Indonesia.,” tulis Akhiar Salmi dalam “Kebijakan Politik dalam Pemberantasan Korupsi Dari Masa ke Masa”, dimuat di Korupsi Yang Memiskinkan . Presiden akhirnya membubarkan TPK. Komisi Empat Selain membubarkan TPK, Presiden Soeharto merespon protes mahasiswa dengan membentuk Komisi Empat, 31 Januari 1970. Presiden menunjuk Moh. Hatta sebagai penasehat komisi itu dan mantan Perdana Menteri Wilopo sebagai ketua. Tiga tokoh senior yang dianggap bersih dan berwibawa, Prof Johannes (mantan rektor UGM), I.J. Kasimo (Partai Katolik), dan A. Tjokroaminoto (PSII), dipercaya menjadi anggotanya. Mayoritas kasus-kasus yang ditangani Komisi Empat merupakan kasus-kasus korupsi yang terbengkalai penanganannya, seperti dugaan korupsi di Pertamina. “Komisi Empat mengemukakan bahwa PN Pertamina tidak berpegang teguh pada pasal 33 UUD 1945. Komisi Empat juga menunjukkan beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh PN Pertamina. Di antara “kelalaian” PN Pertamina yang utama ialah kelemahannya dalam mengadakan budget control ,” tulis JB Sudarmanto dalam Politik Bermartabat: Biografi IJ Kasimo . Temuan paling fenomenal Komisi Empat adalah kasus Presiden Direktur Pertamina Ibnu Sutowo. Dia dicurigai memanfaatkan sebagian pendapatan perusahaan untuk tujuan politik dan pribadi. Namun, hasil temuan itu tak mendapat respon pemerintah. “Ibnu Sutowo tidak pernah dinyatakan merugikan keuangan negara atau melanggar hukum pidana; kasusnya hanya dinyatakan (sebagai) hasil ‘salah manajemen’ atau salah urus,” tulis Sudarmanto. Alih-alih memperdalam penyelidikan, tanpa alasan jelas pemerintah malah membubarkan Komisi Empat pada 16 Juli 1970. KPKPN Meski singkat, pemerintahan Presiden BJ Habibie berusaha menangani pemberantasan korupsi dengan serius melalui pembentukan Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. KPKPN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara. “Fungsi utama KPKPN adalah mengeluarkan formulir kekayaan yang harus diisi oleh pejabat publik,” tulis Simon Butt dalam Corruption and Law in Indonesia . Dinahkodai Jusuf Syakir, KPKPN beranggotakan 35 orang dari beragam latar belakang profesi. Mereka menyasar semua pejabat publik, mulai anggota MPR/DPR hingga perwira militer. “Khusus untuk pemeriksaan kekayaan anggota KPKPN sendiri akan dikerjakan oleh auditor independen,” kata Jusuf, dimuat Panji Masyarakat , 2001. Untuk menyiasati kekurangan man power dan kekuatan yang dimilikinya, KPKPN membuat pernyataan publik di media massa mengenai nama-nama pejabat yang tidak atau belum melaporkan kekayaannya. “KPKPN menjadi salah satu lembaga anti korupsi yang lebih efektif. Melalui publikasi tahunan pengumuman kekayaan (pejabat – red .), KPKPN berhasil mengembangkan satu embrio budaya tanggung jawab terkait kekayaan dan konflik kepentingan,” tulis buku Indonesia: Selected Issues. Meski sempat tak jelas nasibnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, KPKPN akhirnya melebur ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. TGPTPK Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), dengan ketuanya Hakim Agung Andi Andojo. Badan ini dibentuk dengan Keppres No. 19/2000. “Tim ini bertugas untuk berburu para koruptor yang diduga bersembunyi di luar Indonesia,” tulis Diana Ria dalam KPK in Action . Namun, legalitas tim ini dipermasalahkan karena dasar pembentukannya berbenturan dengan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi akhirnya membubarkan lembaga tersebut. KPK KPK didirikan berdasarkan UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Taufiequrachman Ruki didapuk menjadi ketua KPK pertama. Sejak kepemimpinannya hingga pimpinan sekarang, KPK terus bergerak cepat membongkar kasus-kasus korupsi hingga ke pemerintah daerah. Sepak terjang KPK mendapat perlawanan, mulai serangan personal hingga institusional. Terakhir, penyidik senior KPK Novel Baswedan menjadi korban penyiraman air keras lantaran sedang mengusut korupsi besar KTP elektronik yang menyebut banyak anggota DPR.

Persoalan pluralisme yang terkait kebebasan beragama selalu dikaitkan dengan pengalaman negara-negara di Eropa atau Amerika. Padahal, dalam sejarah Indonesia dapat dijumpai kebebasan beragama dan saling menghormati antarpemeluk agama. Hal itu dicatat pelancong asing yang berkunjung ke Banten dan Makassar. Vincent Le Blanc (1553-1633), seorang pengembara asal Perancis pada abad 17 mengunjungi Kesultanan Banten masa Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596-1651). Vincent menyaksikan Sultan Banten itu memberikan izin kepada warga Tionghoa yang tinggal di Banten untuk mendirikan klenteng. “ Les Chinois ont un temple où ils adorent (Orang-orang Cina mempunyai klenteng tempat di mana mereka beribadah),” catat Vincent. Selain untuk penganut agama Konghucu, Sultan Banten juga memberikan izin kepada umat Katolik menjalankan ibadahnya. Saat itu, ada beberapa pendeta Katolik di Banten. Mereka meminta izin kepada sultan untuk mengadakan ritual keagamaan. Sultan memenuhi permintaan mereka dengan hangat. Bahkan, Sultan menyatakan dengan senang hati untuk membantu jika diperlukan. Menurut Ayang Utriza Yakin, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, sikap bijak penguasa Banten itu mungkin untuk memberikan keamanan bagi pedagang asing. Maka, tak heran bila Banten menjadi salah satu pusat dagang besar di Nusantara. “Kalau sekarang ada orang menolak Tionghoa karena agama mereka, ini bukan saja kita kalah dengan nenek moyang abad 17, tapi kita balik ke abad primitif karena tidak ada dasarnya di Indonesia,” kata Ayang dalam bedah bukunya, Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer, di Masjid Bayt Al-Qur’an, Pondok Cabe, Tanggerang, Senin (17/4). Selain Sultan Banten, Sultan Alauddin (1591-1638), raja Gowa pertama yang memeluk Islam, juga menjamin umat Katolik dari Portugis untuk menjalankan agamanya. Hal itu dicatat oleh Nicolas Gervaise (1663-1729), pendeta Katolik Prancis pada paruh kedua abad 17 yang berdiam di Thailand, berdasarkan kesaksian orang-orang yang berkunjung ke Makassar. Bahkan, sultan dan para penggantinya seperti Sultan Muhammad Said (1639-1653) memberi kebebasan kepada umat Katolik untuk mendirikan gereja. “Raja Makassar mendirikan sebuah gereja yang menakjubkan di dalam Kota Makassar yang dia berikan kepada para pedagang dari Portugis untuk melancarkan perdagangan mereka,” tulis Gervaise sebagaimana dikutip Ayang. Gereja Katedral Makassar atau nama resminya Gereja Hati Kudus Yesus Yang Mahakudus itu menjadi gereja tertua di Makassar dan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Kesaksian dari pelancong asing itu menunjukkan bahwa toleransi dan pluralisme telah dilaksanakan oleh para penguasa kesultanan Islam di Nusantara. “Sehingga pluralisme tidak lagi dianggap sebagai barang impor baru dari Eropa dan Amerika,” kata Ayang.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram rokok sejak awal tahun 2009. Ternyata, fatwa haram rokok dan opium telah dikeluarkan oleh Ahmad Rifai Kalisalak (1786-1872), seorang ulama dari Kendal, untuk melawan Belanda yang membuat masyarakat kecanduan. “Dialah ulama pertama yang mengeluarkan fatwa haram pada dua hal, rokok dan narkoba, dulunya opium,” ungkap Ayang Utriza Yakin, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, kepada Historia . Ayang menyelesaikan master dan doktornya dalam bidang sejarah, filologi, dan hukum Islam dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris, Prancis. Ayang menjelaskan, perdagangan opium telah ada pada paruh pertama abad 17, sebelum Nusantara dikuasai Belanda. Akhir abad 16, bangsa Arab adalah pemasok opium pertama ke Asia, termasuk ke Nusantara, dan khususnya ke Jawa. Pedagang Inggris, Prancis, Denmark, dan Arab saling bersaing memperebutkan pasar opium. Namun, sejak tahun 1677, Kompeni Belanda menjadi pemain utama setelah menandatangani perjanjian dengan Amangkurat II, penguasa Kerajaan Mataram. Kompeni Belanda pun mendapatkan monopoli perdagangan opium untuk mengimpor dan menjualnya ke seluruh Jawa. Sejak itu, perdagangan opium menanjak pesat. “Perdagangan opium menjadi sumber pedapatan besar bagi Kompeni pada abad ke-18 dan bagi pemerintahan kolonial pada abad 19 di Jawa,” kata Ayang. Menariknya, kata Ayang, keuntungan terbesar penjualan opium berasal dari orang Jawa. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi kawasan pengisap opium terbesar di Jawa. Rifai menentang keras budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai Islam, seperti mengisap opium. Dia juga menentang Belanda yang menumpuk keuntungan dari menjual opium. Akibatnya, dia diasingkan ke Ambon. Di tempat pembuangan, Rifai terus melawan dengan mengeluarkan fatwa haram mengisap opium dan merokok tembakau. Fatwa itu juga berlaku pada orang yang membantu menyiapkannya. Jika seseorang tetap melakukan perbuatan itu, maka akan membawa kepada kefasikan. Jika seseorang fasik, hilang dua haknya, yaitu hak sebagai saksi nikah dan wali nikah. Fatwa tersebut tercantum dalam Bahsul Ifta yang ditulis dalam bahasa Jawa dan aksara Arab atau pegon. Naskah ini tidak ditulis langsung oleh Rifai, tetapi diriwayatkan oleh Muhammad Busyra bin Abdul Hamid. Di dalamnya terdapat penjelasan dan surat Rifai dari Ambon. Di dalam naskah, banyak rujukan kepada karya Rifai yang lain. Walaupun tertulis tahun 1269 H (tahun 1852), naskah ini bukanlah naskah asli, tetapi salinan. “Dari sini jelas naskah ini adalah kumpulan dari tulisan dan pemikiran Rifai dalam berbagai masalah yang disalin oleh para muridnya,” tulis Ayang dalam bukunya, Sejarah Hukum Islam di Nusantara. Secara umum, Bahsul Ifta banyak membahas ushuluddin yaitu rukun iman, dosa, dan kafir; syariat yaitu taharah, salat, puasa, zakat, dan haji; serta tasawuf yaitu ikhlas, tawakal, riya, dan taubat. Menariknya adalah sumber fatwa itu. Ayang mencatat bahwa Rifai melakukan ketidakjujuran intelektual dalam mengeluarkan fatwanya. Dia menggunakan dua sumber sebagai landasan mengeluarkan fatwa. Pertama, tiga hadis terkait haram mengisap opium, merokok tembakau, dan akibat bagi mereka yang meragukan hadis Nabi. Kedua, dia merujuk pada karya Kiayi Muhammad Saleh Darat untuk memperkuat pendapatnya. Menurut Ayang, Rifai tidak menyebutkan kitab hadis yang dirujuknya dan siapa perawinya. Apalagi, dari segi struktur bahasa Arab dan ilmu hadis, hadis yang dia rujuk tampak sangat sederhana dan terkesan bukan hadis tapi seperti pendapat Rifai. Opium memang sudah ada sejak masa Nabi lahir pada abad ke-6. Namun, Ayang mempertanyakan apakah opium ada di Mekkah dan Madinah pada abad ke-6 dan ke-7? Daerah mana yang memproduksi opium? Apakah sudah ada jual beli opium di Tanah Suci? Padahal, opium bukan hasil alam di Semenanjung Arab, baik di Mekkah maupun Madinah. Opium juga bukan barang dagangan utama bangsa Arab. “Apakah Rasulullah hanya mendengar perihal opium dari para kafilah dagang yang berbahaya dan memabukkan seperti khamar , lalu mengharamkannya? Saya tidak tahu,” papar Ayang. Tembakau juga tidak ada di Semenanjung Arab. Tembakau berasal dari pohon yang tumbuh di negara dengan iklim khusus, seperti Indonesia atau negara di Amerika Latin. “Tembakau menjadi rokok adalah fenomena belakangan, terutama setelah kedatangan bangsa Eropa di Amerika pada abad ke-16 dan di Nusantara pada abad ke-17,” lanjutnya. Soal rujukan pada karya Saleh Darat, Ayang meneliti dan menegaskan bahwa yang digunakan Rifai sebenarnya tidak pernah dikatakan Saleh Darat. “Ternyata main asal kutip. Saleh Darat tidak pernah menulis tentang keharaman rokok dan opium. Tidak pernah. Saya tidak habis pikir kenapa ulama sebesar dia (Rifai, red ) mengeluarkan ini?” tanya Ayang. Namun, Ayang menilai bahwa Rifai mengeluarkan fatwa itu untuk merespons keadaan masyarakat yang menjadi pecandu opium dan rokok sekaligus melawan Belanda. Dia berharap fatwa itu ditaati sehingga konsumsi menurun dan ekonomi kolonialis jatuh. Sayangnya, fatwa itu tidak diikuti oleh masyarakat. Sampai abad ke-19, konsumsi rokok dan opium di Jawa luar biasa besar. Rifai meninggal di tempat pengasingan, Ambon, di usia 86 tahun pada 1872.

KENDATI memainkan peran penting, penampilan Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) di dalam buku sejarah tak sesering tokoh republik lainnya. Soal tentangnya paling dikaitkan dengan posisinya sebagai wakil presiden RI kedua atau Wapres pertama semasa Presiden Soeharto. Selebihnya hanya terdengar sayup-sayup dalam berbagai perbincangan soal sejarah dan sesekali politik di negeri ini. Buku yang lumayan memberikan informasi tentang HB IX adalah Tahta Untuk Rakyat terbit pertama kali pada 1982. Buku yang disusun oleh para sahabat dekat HB IX seperti Mohammad Roem dan Mochtar Lubis itu memuat tulisan-tulisan mereka yang mengenal dekat HB IX dan juga kisah-kisah seputar kehidupan HB IX. Namun sebagaimana buku “festschrift” yang ditulis oleh kalangan dekat HB IX, buku tersebut tak berjarak sama sekali alias kehilangan daya kritiknya. Maka penampilan HB IX pada buku tersebut tak lebih sebagai seorang yang menerima puja dan puji, nyaris tanpa cela sebagai manusia biasa. Padahal biografi, kata Gerry van Klinken dalam “Aku yang Berjuang: Sebuah Sejarah Penulisan Tentang Diri Sendiri pada Masa Orde Baru” yang dimuat dalam Henk Schulte, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (ed.), Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia , harus menyentuh aspek pribadi tokoh yang ditulis dan tidak melulu menonjolkan hal-hal positif dari si tokoh. Dalam soal itu, John Monfries, penulis buku A Prince in a Republic mencoba untuk menelaah HB IX secara lebih kritis. Dia menyadari Sultan Yogyakarta itu bukanlah seorang yang terbuka dan tak termasuk tokoh publik yang banyak dikaji oleh para sarjana. “Hamengku Buwono” kata Monfries, “kurang berkharisma dan tak jago berpidato seperti Sukarno, lincah seperti Adam Malik, bukan administrator yang ulet seperti Hatta, intelek seperti Sjahrir dan tak bergaya komandan seperti Nasution.” (Hlm. 3). Menurut Monfries, HB IX memainkan peran penting dalam sejarah di republik ini. Ketika Jakarta semakin berbahaya bagi pemimpin republik, HB IX membuka pintu istananya di Yogyakarta untuk dijadikan pusat pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan dia menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk menghidupi pemerintahan yang masih jabang bayi. Saat pemerintah Soeharto membutuhkan seorang lihai mengatasi krisis ekonomi, HB IX diundang untuk mengatasinya. Penjaga Gawang Karena banyaknya peran yang dimainkan oleh HB IX, banyak orang menjuluki HB IX sebagai “penjaga gawang” yang baik. Karena berkat dialah republik berhasil diselamatkan dari serangan luar dan dalam. Pada titik ini Monfries melontarkan kritik terhadap pemujaan peran HB IX yang terlampau berlebihan. Tak mudah menulis HB IX terlebih karena kepribadiannya yang cenderung agak tertutup dan tidak termasuk kategori pencari ketenaran. Hal tersebut berpengaruh pada sumber penulisan yang juga cenderung tak banyak menyediakan informasi tertulis tentangnya. Khususnya mengenai peran penting dia di dalam berbagai peristiwa sejarah. Pada bagian awal buku ini Monfries menyebutkan tentang dokumen sejarah yang menyebutkan kehadiran HB IX dalam beberapa peristiwa. Namun tidak pernah ada penjelasan peran penting apa yang dimainkannya. Dari sembilan dokumen notulensi rapat kabinet pada 1948 yang pernah disita Belanda, hanya satu yang memuat isi pembicaraan HB IX. Untuk seorang yang berpendidikan tinggi, naskah pidato HB IX sejak masa kolonial sampai era kemerdekaan dipandang Monfries terlalu ortodoks. “Bahkan di antaranya cukup mengejutkan karena sama sekali kurang ilmiah atau tak merujuk pada referensi sejarah,” ujar Monfries dalam pengantarnya. Karier HB IX yang panjang dan beragam menampilkan beberapa paradoks dan kontradiksi: dia seorang “pangeran di republik”; seseorang yang penting baik di tingkat daerah, nasional bahkan regional; seorang sultan yang tampak peragu namun berperan sebagai tuan ningrat di istananya; dia bergerak secara mudah antara dunia tradisi Jawa dan alam pergaulan barat yang modern. Selama 40 tahun lebih terlibat di dalam politik praktis namun tetap terlihat apolitis. Monfries menyebutkan HB IX kerap ada di tengah-tengah peristiwa bersejarah tapi entah bagaimana ia mampu mengatur kesan kalau dirinya tak pernah ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Pada bab ketujuh, Monfries menjelaskan perihal tersebut. Dia mengambil contoh keterlibatan HB IX dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Bagi Monfries, peran HB IX dalam peristiwa semikudeta itu cukup penting. Karena sebagai menteri pertahanan menurutnya HB IX melakukan berbagai upaya serius untuk mendamaikan tentara dengan para politikus parlemen. HB IX justru merasa dikhianati Presiden Sukarno yang menurut dia tidak berupaya serius dalam membangun demokrasi dengan mengangkat Bambang Supeno sebagai KSAD menggantikan Nasution (Hlm. 230). Peran HB IX inilah yang yang luput dari pengamatan para sarjana pengaji peristiwa 17 Oktober 1952. “Cerita mengenai affair itu (yang pernah dibahas oleh Herbert Feith, Ulf Sundhaussen, Buyung Nasution, Harold Crouch dan Salim Said) pada umumnya merujuk kepada aktivitas para perwira senior Angkatan Darat dan hanya memberikan sedikit pembahasan mengenai peran HB IX. Ini bisa dimengerti karena TB Simatupang dan Nasution lebih nyata terlihat ketimbang HB IX,” ujar Monfries dalam buku ini. Serangan Umum 1 Maret 1949 Bukan hanya itu, peran penting HB IX yang sempat jadi pembicaraan publik di Indonesia adalah seputar perannya di dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Perbincangan mengenai hal ini mengemuka pascakejatuhan Soeharto sebagai presiden. Versi sejarah yang mengkultuskan perannya mendadak dipertanyakan, termasuk tentang siapa pencetus serangan umum itu. Pada masa Orde Baru, peran Soeharto sebagai penggagas serangan umum ditonjolkan bahkan sampai dibuat sebuah film untuk mengabadikan peran historisnya. Belakangan muncul keraguan tentang otentisitas idenya dalam serangan umum tersebut. Tersiar kabar bahwa penggagas serangan umum terhadap pihak Belanda di Yogyakarta justru datang dari HB IX sendiri. Monfries menyinggung soal ini pada halaman 183–184. Menurutnya, pada pertengahan Februari 1949 HB IX langsung memanggil Jenderal Soedirman begitu mendengar pengumuman radio tentang sidang Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan berlangsung pada awal Maret. HB IX berencana menyampaikan idenya kepada Sudirman agar pasukannya menyerang Yogyakarta yang diduduki Belanda pada siang hari. Namun Sudirman berhalangan hadir. Sebagai gantinya dia meminta HB IX untuk mengundang Soeharto, komandan wilayah Yogyakarta. “Mereka membicarakan serangan balik yang besar dan Soeharto menggenapi rencana operasi serangan itu agar cepat dan efisien, sebuah rencana yang mengundang kekaguman HB IX,” tulis Monfries. Menurut Monfries pertemuan itulah untuk pertama kalinya HB IX bermuka-muka dengan Soeharto. Ide yang didiskusikan itu dilakukan pada 1 Maret 1949, tepat pukul 06:00 pagi hari. Serangan umum tentara itu ternyata memiliki dampak baik pada diplomasi delegasi Indonesia di sidang umum Dewan Keamanan PBB. Satu tanda bahwa Indonesia masih eksis dan pemerintahan berjalan sebagaimana adanya. Selama puluhan tahun HB IX diam menyimpan kisah bahwa dia adalah bagian utama dari penyerangan bersejarah itu. Akibatnya pengajaran sejarah diberikan secara sepihak dengan mengkultuskan peran Soeharto. Lebih dari dua generasi menerima informasi sejarah yang sepotong-sepotong tentang serangan umum itu. Melobi Negara Donor Sebagai politikus yang menghindari konflik politik frontal, HB IX memilih untuk berada di pinggiran arena pertarungan. Monfries menyebut posisi HB IX sebagai ketua BPK di pengujung tahun 1963 adalah cara dia untuk tidak masuk ke dalam kabinet Sukarno di era Demokrasi Terpimpin. “Dia lebih memilih berada di luar kabinet dan menerima pengangkatannya sebagai ketua BPK kendati dia harus kecewa saat pemerintah tak mengindahkan laporan penyelewengan keuangan di banyak lembaga pemerintah,”ujar Monfries pada halaman 241. Monfries juga membahas peran penting HB IX sebagai pelobi ke negara-negara donor pascakejatuhan Sukarno. Sebagai menteri koordinator ekonomi dan keuangan di era awal Orde Baru, HB IX bertugas mempromosikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Tugasnya terbilang sukses. Pada 1967, Undang-Undang Penanaman Modal Asing diberlakukan untuk mendukung kebijakan investasi Orde Baru. Sebuah iklan dibuat untuk mengundang negara pemodal tanamkan uangnya di Indonesia. “ 5 years from now you could be sorry you didn’t read this ad ” kata iklan berfoto dan bertandatangan HB IX yang dimuat New York Times, 17 Januari 1969 itu. Dampak iklan tersebut baru terasa berpuluh tahun kemudian: selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi, juga membawa Indonesia menjadi negeri “taklukan” modal asing. Buku ini berhasil memperkenalkan sosok HB IX yang selama ini tak banyak dibuka ke publik. Satu saja yang amat disayangkan tidak dibahas dalam buku ini adalah kehidupan pribadi HB IX dari dalam keratonnya: tentang bagaimana hubungan dengan istri-istrinya; anak-anaknya dan bagaimana seorang raja di dalam istana, pejabat tinggi sebuah negeri menghadapi persoalan di dalam rumah tangganya.