Hasil pencarian

BILIKI, Petrus Kanisius, Iqbal Menezes, Zacarias Pereira, Benvindo bukanlah sekadar nama-nama. Mereka, bersama ribuan putra dan putri asal Timor Leste, mewakili sebuah tragedi. Mereka tercerabut dari akarnya di tengah perang dan pendudukan militer Indonesia.

Sidang Mahkamah Rakyat Internasional bagi kejahatan serius 1965-1966 (IPT 1965) dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyusul sesudahnya telah dilangsungkan di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Keputusan Panel Hakim juga sudah diumumkan di Jakarta dan Amsterdam oleh Hakim Zac Yacoob pada 20 Juli 2016. Intinya bahwa aparat negara pada masa itu bertanggungjawab atas berbagai elemen kejahatan terhadap kemanusiaan. Menyusul hasil IPT 1965 itu, para pegiatnya telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan Komnas HAM terkait penyelesaian pelanggaran HAM 1965. Namun, hingga kini proses penyelesaian yang diharapkan malah tidak ada kejelasan. Karenanya, para pegiat IPT65 bersama Komnas Perempuan akan terus berjuang sampai tercapai penyelesaian yang adil bagi korban Peristiwa 1965. Ketua penyelenggara gelaran “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas,” Harry Wibowo, mengungkapkan bahwa banyak penelitian dan temuan terkait tragedi 1965 yang sudah diungkap. Di antaranya adalah temuan kuburan massal korban tragedi 1965 di sejumlah titik di Jawa. Akan tetapi, menurutnya, Komnas HAM belum melakukan tindakan berarti. “Karena itu kami menuntut adanya penyelidikan lanjutan oleh Komnas HAM agar temuan-temuan baru tersebut dapat memperkuat penelitian terdahulu yang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kami juga mengusulkan Komnas HAM melakukan proteksi terhadap temuan-temuan itu,” terang Harry Wibowo dalam konferensi pers penutupan acara “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas,” Minggu (19/3). Penyelidikan oleh pegiat IPT 1965 juga mengungkap kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan. Sayangnya, karena kewenangan Komnas Perempuan terbatas, penyelesaiannya juga menemui jalan buntu. Hal ini menjadi intensi Komnas Perempuan untuk ikut serta mendesak penyelesaian kasus kejahatan HAM di masa lalu. “Pengungkapan kebenaran harus dilakukan oleh negara. Komnas HAM harus menjalankan fungsi dan tugasnya yang istimewa, yaitu melakukan penyelidikan atas tragedi 1965 dan mendesak Presiden Joko Widodo agar peristiwa ini tidak terualang,” tegas Mariana Amirudin, perwakilan dari Komnas Perempuan. Sementara itu Panitia Kongres IPT 1965, Dolorosa Sinaga, mengatakan akan terus mengupayakan hasil-hasil persidangan di Den Haag yang pernah mereka gelar mendapat respons pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menggelar suatu kongres di tahun ini guna mempertegas dua upaya sebelumnya. “Kami sepakat meneruskan perjuangan ini. Salah satunya melalui pembentukan organisasi yang lebih besar. Tidak hanya simposium tetapi berupa kongres, Kongres IPT 1965 Indonesia,” ujar Dolorosa. Sebagai langkah awal, pihaknya akan mensosialisasikan hasil-hasil IPT 1965 di Den Haag ke kota-kota yang bersinggungan dengan tragedi 1965. Dari kegiatan itu nantinya diharapkan dapat menjaring aspirasi yang lebih substansial dari setiap kota. Masukan-masukan itulah yang nantinya akan dibahas dalam Kongres IPT 1965 Indonesia. “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas” sendiri adalah acara yang diselenggarakan oleh pegiat IPT 1965 bersama Komnas Perempuan dan YLBHI. Konferensi pers terkait pengungkapan kebenaran dan desakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 adalah rangkaian terakhir dari acara yang telah digelar sejak Jumat lalu. Konferensi pers ini sempat mengalami penundaan karena adanya aksi unjuk rasa dari sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi Suara Rakyat. Para pengunjuk rasa meneriakkan penolakan terhadap acara ini karena dianggap untuk membangkitkan kembali komunisme. Acara yang dihadiri oleh para penyintas peristiwa 1965 itu akhirnya bisa dilangsungkan setelah tempat acara dipindahkan dari selasar ke salah satu ruang rapat dalam gedung Komnas Perempuan. “Acara ini bukan untuk melawan pemerintah, tapi justru kita ingin memberi ide kepada pemerintah untuk penyelesaian kasus 1965. Kami mendukung pemerintah dan Komnas HAM,” pungkas Sri Lestari Wayuningrum, perwakilan IPT 1965 Jakarta.

MALAM itu, enam tahun lalu, seorang pemuda bertopi masuk ke ruangan saya. Tubuhnya ceking, berkulit gelap. Dia bicara setengah berbisik walaupun dia tahu tak ada yang memata-matainya atau menyadapnya di ruangan itu. Waspada seperti sudah tertanam dalam kepalanya. Mungkin cemas, entahlah. Oktovianus Pogau, nama pemuda itu, datang dari tanah yang jauh, nun di Papua sana. Malam itu dia bercerita banyak: tentang orang-orang yang dianiaya, kekayaan alam yang dijarah dan tuan-tuan tanah yang datang dari antah berantah. Okto, demikian dia dipanggil, terlihat gelisah. Ada semacam gugatan dari sorot matanya. Sejurus kemudian, dia pun bertanya, “kapan bung tulis sejarah kami, orang Papua?”

Halaman tengah kompleks kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, tepatnya di depan beranda kantor Komnas Perempuan, disesaki instalasi replika karya perupa-perupa yang mengangkat tema peristiwa 1965. Sebagian besar adalah replika lukisan, karikatur, komik strip dan poster. Replika-replika tersebut disusun membentuk lorong dengan beratap karung goni. Pameran replika karya para perupa itu mengambil judul: Lorong Genosida 65-66. “Kami mengumpulkan replika-replika karya para perupa, lebih dari 35 seniman, yang bertema masalah 65. Paling senior adalah lukisan para perupa dari Sanggar Bumi Tarung. Kami memilih menampilkan replika karena masalah tempat yang terbatas,” ujar perupa Andreas Iswinarto, kurator pameran. Pameran replika karya seni itu menyertai kegiatan bertajuk “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas” yang merupakan kerja bareng antara IPT 65, Komnas Perempuan dan YLBHI. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, 17-19 Maret 2017, diisi acara peluncuran buku, diskusi seputar penyelesaian masalah 1965, pemutaran film, aksi seni, dan ditutup dengan Deklarasi Latuharhary. “IPT 65 yang digelar di Den Haag pada 2015 silam, yang dipimpin Zak Yacoob, menyimpulkan bahwa rezim Orde Baru saat itu bertanggung jawab dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan salah satu butir putusan terakhir menyatakan, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh atas kejahatan kemanusiaan oleh rezim Orde Baru. Di sini kita mengadvokasi dan mengedukasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang apa yang terjadi pada tahun 1965-1966,” ujar Harry Wibowo, salah satu panitia kegiatan tersebut. Meski ditingkahi hujan deras dan petir yang menyambar, para peserta yang terdiri dari para penyintas yang sudah berusia lanjut, aktivis HAM, seniman, sejarawan, dengan tekun mengikuti acara demi acara. Pada kesempatan itu, panitia menyiarkan secara langsung diskusi serupa yang dilakukan di Semarang sebagai bagian dari kegiatan “Jalan Berkeadilan bagi Penyintas.” “Hasil IPT 65 itu kami sosialisasikan juga di sembilan kota lain di Indonesia. Seperti hari ini, kegiatan sosialisasi dan diskusi juga dilakukan di Semarang, dan disusul delapan kota lain. Tentu kami memilih kota yang memiliki singgungan dengan kejadian 65, dan pasti memiliki pengalaman yang berlainan. Dalam roadshow nanti, kami mencoba mengumpulkan kembali informasi berdasarkan pengalaman yang dialami para penyintas di masing-masing kota saat terjadi tragedi 65 silam,” terang perupa Dolorosa Sinaga. Lebih jauh, sambung Dolorosa, kegiatan ini adalah upaya untuk mengingatkan pemerintah mengenai penyelesaian kejahatan kemanusiaan atas peristiwa 1965 dan pertangunggjawaban negara. Selain pembukaan, acara sore tadi juga diisi oleh pembacaan cerpen oleh sastrawan Martin Aleida berjudul “Surat Tapol Kepada TKW Cucunya.” Pada malam harinya diadakan pula peluncuran dua buku berjudul Final Report of The International People's Tribunal on Crimes Against Humanity in Indonesia 1965 dan Dari Beranda Tribunal . “Buku Final Report itu berisi dakwaan, putusan IPT 65, lalu buku Dari Beranda Tribunal berisi bunga rampai pengalaman dari kami yang terlibat dalam IPT 65, semacam di balik layarnya IPT 65. Dan satu lagi nanti akan ada booklet yang berisi ilustrasi keputusan-keputusan dalam IPT 65. Buku-buku itu nanti dijualbelikan secara bebas,” pungkas Dolorosa. Tak lupa, Dolorosa pun mengingatkan bahwa acara tiga hari itu adalah kegiatan pemanasan atau pra kongres sebelum dihelat Kongres IPT 65 pada September mendatang.

Di awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia hendak membangun tradisi ilmiah baru yang nasionalis. Pemerintah menasionalisasi lembaga-lembaga ilmiah yang telah berdiri sejak masa kolonial dan menyingkirkan para administrator ilmiah Belanda pada 1950-1951. “Dan saat itu para ilmuwan Indonesia bertanggung jawab atas upaya penciptaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan Indonesia,” tulis Andrew Goss dalam Belenggu Ilmuwan dan Pengetahuan: Dari Hindia Belanda sampai Orde Baru . Salah satu bidang yang menjadi titik mula pengembangan sains adalah biologi. Tokohnya Koesnoto Setyodiwiryo, sarjana pertanian dari Wageningen University, Belanda. Semasa pendudukan Jepang dia menjabat Kepala Biro Penelitian Pertanian dan pada medio 1950 menjabat Direktur Kebun Raya Bogor. Dialah yang berinisiatif bahwa disiplin biologi profesional harus dikembangkan oleh ahli biologi Indonesia sendiri. Pada 1950-an, calon ahli biologi mulai dididik di ITB, UI, dan UGM. Tetapi, lulusannya belum bisa memenuhi kebutuhan staf di lembaga-lembaga ilmiah yang ada. Sementara itu, staf ilmiah bangsa Belanda sudah jauh berkurang. Itu membuat akselerasi pengembangan biologi Indonesia seret. Masalah lain, ungkap Andrew Goss, kebanyakan ahli biologi akademik Indonesia yang baru lulus langsung diserap sebagai pengajar oleh jurusan biologi universitas mereka masing-masing. Keadaan inilah yang mendorong Koesnoto mengajukan ide mendirikan Akademi Biologi dalam Departemen Pertanian. Ide ini disetujui pada 28 Mei 1955. Akademi ini akan terhubung dengan Kebun Raya Bogor dan lulusannya akan diwajibkan bekerja di sana. Pada 10 Oktober 1955, Akademi Biologi yang didirikan Departemen Pertanian dan berlokasi di Kebun Raya Cibodas, Bogor, diresmikan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hadir pula Menteri Pertanian Mohammad Sardjan. Akademi Biologi didirikan guna menyediakan tenaga ahli biologi bangsa Indonesia yang profesional dan lepas dari pengaruh kolonial. Diharapkan lulusannya bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan para ilmuwan Belanda. Di awal pendiriannya, Akademi Biologi mencetuskan mimpi besar. “Akedemi Biologi berjanji akan menghasilkan 30 lulusan ahli biologi Indonesia per tahun dan dimaksudkan untuk mendekolonisasi biologi Indonesia,” terang Andrew Goss. Pembiayaan Akademi Biologi diperoleh dari bantuan Yayasan Ford. Perkuliahannya menggunakan sistem yang dipakai di sekolah tinggi Amerika Serikat. Semua mahasiswa mengikuti kurikulum yang sama dan mengikuti ujian di akhir perkuliahan selama tiga tahun. Sistem ini belum lazim untuk saat itu karena umumnya masih dipakai sistem liberal. “Dari akademi inilah muncul generasi pertama ahli biologi Indonesia, satu generasi ilmuwan berbakat, idealis, dan patriotik yang akan memimpin biologi profesional Indonesia setelah 1966,” tulis Andrew Goss. Setelah setahun, karena sering mendapat gangguan dari DI/TII SM Kartosoewirjo, Akademi Biologi dipindahkan ke Kompleks Pertanian Ciawi, Bogor. Akademi Biologi juga berubah nama menjadi Akademi Pertanian. Akademi Pertanian Ciawi berlangsung hingga meluluskan sembilan angkatan. Pada 1968, dengan pertimbangan jumlah lulusan perguruan tinggi sudah memadai, Akademi Pertanian Ciawi ditutup.

Lustrum Perhimpunan Mahasiswa Indologi di Universitas Leiden atau Studenten Indolegen-Vereeniging dihelat pada 23-24 November 1917. Lustrum yang dipusatkan di kleine-auditorium atau pusat kampus Universitas Leiden ini dibuka oleh HJ van Mook dan dihadiri perwakilan dari perkumpulan mahasiswa seperti Van Verre (korps mahasiswa Indonesia di Utrech), Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging), Chung Hwa Hui (perkumpulan mahasiswa Cina-Indonesia), Vereeniging Onze Kolonien dari Delft; Vereeniging Koempoelan Tani Djawi di Wageningen, dan beberapa perkumpulan lain. Dahlan Abdullah, mahasiswa Universitas Leiden yang mewakili Perhimpunan Hindia memberikan ceramah yang menggemparkan. Ceramahnya pada hari pertama lustrum seabad lampau itu, 23 November 1917, berjudul “Indie voor Indiers.” “Meski mengambil judul 'Hindia Belanda untuk Orang Hindia Belanda', namun isi ceramahnya menyebutkan berkali-kali kata ‘wij, Indonesier’ (kami, orang Indonesia),” kata Suryadi, filolog dan pengajar di Universitas Leiden dalam Simposium Nasional H. Baginda Dahlan Abdullah di Gedung Caraka Loka, Kementerian Luar Negeri, Jakarta (15/3/2017). Dahlan sebagai penceramah termuda dengan tegas menyatakan: “Kami, orang Indonesia, merupakan bagian utama masyarakat Hindia Belanda dan dengan demikian kami berhak, lebih dari yang sampai sekarang telah diberikan, untuk mempunyai andil dalam pemerintahan negara.” “Ini mungkin sebuah taktik untuk menghadapi keadaan pada waktu itu: tentu perlu sebuah trik untuk mengemukakan ide kontroversial ini di hadapan publik Universitas Leiden yang menjadi think tank kolonial Belanda,” kata Suryadi, penulis biografi Baginda Dahlan Abdullah. Menurut Malik Abdullah, anak ketujuh Dahlan Abdullah, berdasarkan beberapa sumber, Dahlan menjadi orang pertama yang mengatakan “kami, orang Indonesia” di hadapan publik Belanda. Sumber yang dimaksud dan dikutip oleh Suryadi adalah The Idea of Indonesia: a History karya Robert E. Elson yang mencatat bahwa “ceramah Dahlan itu merupakan pernyataan awal di Eropa dari seorang pribumi Hindia Belanda yang menyebut kata ‘orang Indonesia’ dalam konteks politik.” Sementara itu, Akira Nagazumi dalam “The Word ‘Indonesia’: The Growth of Its Political Connotation,” Indonesia Circle, tahun 1978, menerangkan bahwa Dahlan Abdullah dan Soerjoputro merupakan dua orang Indonesia pertama yang memakai kata "Indonesia", namun ujaran Dahlan lebih bernada tuntutan. Dahlan Abdullah lahir pada 15 Juni 1895 di Pariaman, Sumatera Barat, dari pasangan Bagindo Abdoellah dan Siti Alidjah. Dia anak sulung dari sepuluh bersaudara. Saat belajar di Sekolah Raja (Kweekschool) di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi), dia sekelas dengan Sutan Ibrahim atau Tan Malaka. “Dahlan Abdullah adalah orang yang dapat dengan cepat mengenali Tan Malaka ketika Tan Malaka kembali ke Indonesi setelah menjadi pelarian dengan menggunakan berbagai nama samaran,” ujar sejarawan Harry A. Poeze. Setamat dari Sekolah Raja, Dahlan melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda. Pada 1913, dia masuk Haagsch Gennotschaap Kweekschool di Den Haag yang mengajarkan pengetahuan umum serta keterampilan berkebun dan bertukang. Pada 1917, Dahlan menjadi ketua Perhimpunan Hindia menggantikan Loekman Djajadiningrat. Dia membawa Perhimpunan Hindia, yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, semakin tertarik kedalam politik atau dunia pergerakan. Pada 1918, Dahlan berkesempatan menjadi guru bantu pengajaran bahasa Melayu di Universitas Leiden, mendampingi Van Ronkel, ahli bahasa Melayu yang pernah lama tinggal di Sumatera Barat. Dari situ, Dahlan pun tercatat sebagai penutur asli pertama dalam pengajaran bahasa Melayu di Universitas Leiden. Selain mengajar, Dahlan juga belajar di jurusan bahasa-bahasa Timur di Universitas Leiden, bahkan sempat mendapat ijazah lulus ujian Bahasa Melayu dan Etnografi. Namun, aktivitas politik di Perhimpunan Hindia tak memberikannya cukup waktu untuk menyelesaikan studinya secara penuh. Setelah lima tahun menjadi asisten Van Ronkel, dia mundur dan kembali ke Indonesia pada 1924. Setiba di Indonesia, Dahlan menyunting Siti Nafsiah dan dikaruniai seorang anak. Namun, usia pernikahan mereka tidak lama karena Nafsiah meninggal pada 1927. Dahlan kembali mengajar di Bandung dan aktif di Perhimpunan Sarikat Sumatera yang turut ambil bagian dalam Kongres Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Dia menikah lagi dengan Siti Akmar pada 1930. “Ayah seorang yang mudah bergaul. Dia pandai membawa diri dan memiliki tawa yang khas. Ciri fisiknya, ya, kulitnya yang gelap,” ujar Gandasari Abdullah Win, putri Dahlan Abdullah. Dahlan politikus yang cukup sukses. Dia masuk Partai Indonesia Raya (Parindra) dan terpilih menjadi anggota Gementeraad kota Batavia pada 1934. Saat Jepang berkuasa, Dahlan menduduki posisi wakil khusus walikota Jakarta. Pasca kemerdekaan, Dahlan yang menjadi anggota Partai Masyumi, diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Duta Besar Republik Indonesia Serikat di Irak pada Februari 1950. Namun, jabatan ini hanya dijalaninya selama tiga bulan. Pada Mei 1950, dia meninggal dunia karena serangan jantung dan dimakamkan di Baghdad. Simposium nasional tersebut bagian dari persyaratan mengusulkan Dahlan Abdullah sebagai Pahlawan Nasional. Sejarawan dari Universitas Andalas, Gusti Asnan mengatakan bahwa Dahlan berkesempatan mendapatkan Pahlawan Nasional karena belum banyak Pahlawan Nasional yang berasal dari kalangan diplomat. Sementara itu, sejarawan dari Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi menyatakan bahwa tidak mudah menjadi Pahlawan Nasional karena perjuangan tokoh yang diajukan harus benar-benar pantas mendapatkan penghargaan itu. Dia mengusulkan perjuangan Dahlan yang sangat penting untuk ditekankan adalah keberaniannya menolak menyanyikan lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus, mengkritik kurikulum Universitas Leiden, dan yang utama mengatakan untuk pertama kali: "kami, orang Indonesia" dalam kesempatan resmi di hadapan orang-orang Belanda.

Pada 1951, Jawatan Penerangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menerbitkan sebuah majalah. Nomor perdananya memuat laporan pemberontakan Kahar Muzakkar yang memimpin Brigade Hasanuddin. Para redaktur memutuskan untuk menghiasi sampul majalahnya dengan gambar Sultan Hasanuddin (1631-1670). “Tapi di mana bisa ditemukan potret dari Sultan? Dokumen sejarah tak mewariskan gambarnya. Ada Sinrili (legenda atau cerita rakyat yang dituturkan dengan diiringi oleh alat musik yang dinamakan keso-keso atau rebab), tapi itu pun masih ditimbang-timbang kebenarannya,” tulis majalah Mimbar , No. 14 Tahun II, 20 April 1972. Akhirnya, para redaktur memutuskan untuk membuat gambar Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI. Tarekat Kimin, pelukis Jawatan Penerangan Provinsi Sulawesi Selatan, ditugaskan membuat sketsa di atas kertas dengan pensil. “Saya kerjakan dua jam,” kata Tarekat yang saat itu berusia 48 tahun. Tarekat menjelaskan bahwa sketsa itu dibuat berdasarkan imajinasinya setelah mendengarkan keterangan segi-segi anatomi dan watak Sultan Hasanuddin dari cucunya. Dia juga mendapatkan inspirasi dari sketsa Arung Palaka, Raja Bone XIV, yang bertubuh besar dengan alis bersambung. Maka, jadilah lukisan Sultan Hasanuddin karya Tarekat Kimin yang kemudian disalin ke atas kanvas 1,5 x 1 meter oleh TT Tjoang, juga pegawai Jawatan Penerangan Provinsi Sulawesi Selatan. Copyright lukisan itu milik Jawatan Penerangan Provinsi Sulawesi Selatan. “Sebenarnya topi Sultan bukan begitu, tetapi bulat. Cuma kalau bulat akan sama dengan beberapa daerah lain. Jadi, saya pakaikan passapu (destar) yang spesifik daerah ini,” kata Tarekat. Menurut Tarekat selama kurang lebih setahun menunggu kalau-kalau ada reaksi. Ternyata tidak ada. Lalu copyright -nya dicabut dan lukisan tersebut dinyatakan sebagai lukisan resmi Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin. Namun, reaksi akhirnya muncul juga. Di antaranya datang dari Drs. HD Mangemba, anggota Badan Penelitian Sejarah Sulawesi Selatan, dan Drs. Fachruddin Ambo Enre, sarjana sastra IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Makassar yang menjabat BPH (Badan Pemerintah Harian) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka memprotes mata Sultan Hasanuddin yang terlalu besar, penggambaran watak yang terlampau garang, dan pemakaian Sundang (keris) yang tidak tepat, dan lain-lain. “ Sundang itu cuma dipakai kalau ada upacara-upacara kerajaan, tidak dalam pakaian perang,” kata Mangemba. Tapi kemudian reaksi-reaksi tersebut tetap tidak mengubah lukisan itu. Sebab, tak ada bukti otentik yang bisa dipegang oleh Badan Penelitian Sejarah Sulawesi Selatan yang bertugas dalam usaha mengoreksi wajah Pahlawan Nasional itu. Sultan Hasanuddin ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada November 1973 karena melawan VOC (Kongsi Dagang Hindia Belanda) yang menjulukinya Ayam Jantan dari Timur.

Pesawat tempur bercorak biru langit terpampang gagah di pelataran depan Museum TNI Satria Mandala. Di sayap pesawat jenis A4 Skyhawk, tertera nomor seri: TT 0438. Pada dekade 1980-an, A4 Skyhawk ini merupakan kekuatan inti penempur TNI AU, terutama untuk misi serangan darat. “Monumen ini didedikasikan kepada senior AU yang pernah berjuang di tahun 80-an untuk menerbangkan A4 Skyhawk,” ujar Kepala Staf Angkatan Udara TNI AU, Marsekal Hadi Tjahjanto dalam sambutan peresmian Monumen Pesawat A4 Skyhawk di Museum TNI Satria Mandala, Jakarta Selatan, 14 Maret 2017. A4 Skyhawk merupakan pesawat pabrikan Douglas Mcdonnell yang diimpor dari Angkatan Udara Israel. Perancangnya adalah Edward Henry Heinemann, insinyur penerbangan kebangsaan Amerika Serikat. Banyak nama panggilan untuk pesawat ini, antara lain: Scooter, Batman, dan Bomber. Pesawat ini mulai beroperasi di Indonesia pada Mei 1980 sebanyak 32 unit. Diperlukan operasi khusus untuk mendatangkannya dari Israel ke Indonesia dengan sandi Alpha. Operasi Alpha diambil dari nama inisial pertama pesawat A4 Skyhawk. Operasi ini melibatkan jajaran intelijen dari kedua negara. Hal ini mengingat antara Israel dan Indonesia saat itu belum terjalin hubungan diplomatik. Sejak tahun 1979, kontak-kontak intelijen telah dilakukan disusul kemudian pelatihan pilot dan teknisi TNI AU untuk membawa pulang A4 Skyhawk. Mereka yang berperan dalam Operasi Alpha seperti Benny Moerdani (Kepala Badan Intelijen Strategis/BAIS), Teddy Rusdy (Direktur Rencana Penelitian dan Pengembangan BAIS), dan Ashadi Tjahyadi (KSAU). Sementara agen Mossad (intelijen Israel) Jerry Hessel berperan sebagai penghubung terhadap pihak Angkatan Udara Israel. “Sasaran Operasi Alpha ialah membawa masuk pesawat-pesawat A4 Skyhawk ke zona NKRI tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat Indonesia. Operasi rahasia ini melibatkan pula sejumah perwira Badan Intelijen Strategi ABRI,” ungkap Marsekal Muda (Purn.) Teddy Rusdy dalam biografinya Think Ahead karya Servas Pandur. Di kalangan TNI AU, A4 Skyhawk dikenal dengan nama Si Gombong. Ini dikarenakan coraknya yang terlihat seperti bambu (gombong). Semasa aktif beroperasi, pemusatannya ditempatkan dalam Skuadron 11 di Pekanbaru dan Skuadron 12 di Makassar. Menurut Hadi, pesawat A4 Skyhawk yang dimiliki TNI AU menyimpan nilai kesejarahan yang penting. Sepanjang operasi militer TNI AU, A4 Skyhawk telah banyak dilibatkan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Beberapa di antaranya seperti Operasi Seroja untuk melumpuhkan gerakan klandestin Fretilin di Timor-Timur (1980-1999); Operasi Halau untuk mencegah infiltrasi melalui laut dan udara terhadap pengungsian besar-besaran dari Vietnam (1985); Operasi Oscar menjaga perairan Sulawesi (1991-1992); Operasi Rencong menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (1991-1993). “Nilai-nilai kejuangan itulah yang akan kita wariskan kepada generasi penerus, sehingga saya memilih lokasi penempatan pesawat A4 Skyhawk di Museum Satria Mandala,” imbuh Hadi. Tanggal 5 Agustus 2004 menjadi penerbangan terakhir A4 Skyhawk mengangkasa di langit Indonesia. Setelah purnatugas, salah satunya diabadikan sebagai monumen di Museum TNI Satria Mandala.

BEBERAPA hari belakangan beredar foto spanduk penolakan merumat jenazah yang mendukung penista agama semasa hidupnya. Spanduk tersebut terpasang di beberapa masjid dan agaknya merujuk kepada kontestasi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang bakal berlangsung pada April mendatang. Sebelumnya beredar pula surat imbauan larangan merumat jenazah pendukung penista agama yang kemudian dinyatakan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Sjaifuddin sebagai kabar bohong ( hoax ).

Selama ini, sejarah Indonesia hanya mengenal nama Ktut Tantri alias Muriel Stuart Walker yang menjadi propagandis bagi kemerdekaan Indonesia. Muriel yang dikenal dengan cuap-cuap pedasnya terhadap Inggris dan Belanda dalam perang di Surabaya (November 1945), merupakan warga negara Amerika Serikat keturunan Skotlandia. Dia mengawali kiprahnya sebagai seorang propagandis pro-Republik di Radio Pemberontakan Surabaya. “Dia tandem yang cocok bagi Bung Tomo,” ujar sejarawan Rushdy Hoesein kepada Historia . Namun, tak banyak orang mengetahui bahwa Muriel bukan satu-satunya. Ada beberapa bule yang pernah terlibat sebagai juru propaganda Indonesia dalam era revolusi. Di antaranya adalah John Edward, Piet van Staveren, dan Elisabeth van Voorthangsen. John adalah perwira Sekutu berkebangsaan Inggris dari Batalion 6 South Wales Border Brigade 4 pimpinan Brigjen TED Kelly. Dia membelot ke pihak Republik pada 1946 dan bergabung dengan Batalion B pimpinan Kapten Nip Xarim. Dia lantas dibawa ke Aceh dan menjadi penyiar bahasa Inggris Radio Rimba Raya. Kadang-kadang dia menjadi ajudan Komandan Divisi X Kolonel Husein Yusuf. Beberapa waktu kemudian, pangkatnya dinaikan menjadi kapten. Di kalangan gerilyawan Indonesia kawasan Sumatera, John Edward lebih dikenal sebagai Kapten Abdullah Inggris. “Setelah memperistri perempuan Pematang Siantar, dia masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdullah Siregar. John Edward meninggal di Pematang Siantar pada tahun 1956 sebagai orang sipil biasa dan hidup sangat sederhana,” ujar Muhammad TWH, jurnalis sepuh Medan yang pernah mendalami kehidupan Edward. Bule kedua bernama Piet van Staveren. Dia merupakan prajurit Belanda dari Divisi 7 Desember. Menjelang agresi pertama Belanda pada Juli 1947, dia melarikan diri dari kesatuannya di Sumedang lalu ditangkap pasukan TNI. Piet lantas diserahkan ke Markas Besar Tentara di Yogyakarta. Atas permintaan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, dia lalu diserahkan ke kesatuan Lasykar Pesindo di Madiun dan menjadi tenaga propagandis untuk Radio Gelora . Sebagai propagandis, Piet sangat kritis terhadap Belanda. Pernah karena pidato-pidatonya di Radio Gelora , pemerintah Belanda yang tengah berunding dengan pemerintah Indonesia di Kaliurang, Yogyakarta, memprotes dan meminta pihak Indonesia membungkamnya demi kelancaran perundingan. Menjelang penyerahan kedaulatan pada akhir 1949, Piet ditangkap Polisi Militer Belanda di Solo. “Dia diserahkan begitu saja oleh dua perwira TNI dan ditukarkan dengan dua ekor kambing,” ungkap HJC Princen, pembelot Belanda lainnya. Piet kemudian dibawa ke Belanda pada 1950. Selama proses pemeriksaan, dia mengalami penyiksaan hebat hingga masyarakat Belanda memprotes penangkapannya. Dia kemudian dilepas pada 1954 dan menjalani hidupnya hingga kini di Belanda dalam usia 91 tahun. Bule berikutnya bernama Elisabeth van Voorthangsen (Betty). Menurut Rushdy, Betty semula adalah buronan Inggris dan Belanda karena sempat bekerja untuk bala tentara Jepang pada 1944-1945. Dalam pelarian bersama dua putrinya di Bandung pada 1945, dia kemudian bertemu dengan Letna Kolonel Abdullah Saleh Hasibuan, Komandan Batalion Beruang Merah Tasikmalaya. Saleh kemudian memperistri Betty dan memboyong perempuan berkebangsaan Jerman itu ke Tasikmalaya. “Sejak itulah Betty aktif sebagai propagandis Indonesia di Radio Tasikmalaya hingga berhenti pada 1947,” ujar Rushdy.

Thomas Stamford Raffles adalah pengingat yang jempolan. Dia tekun mendengarkan cerita-cerita dari beberapa kolega seperti Bupati Yogyakarta, Tan Jin Sing, dan Bupati Semarang Surohadimenggolo, tentang tempat-tempat eksotis di Jawa. Bukan itu saja, dia pun rajin mengumpulkan tulisan-tulisan terdahulu mengenai segala hal yang berhubungan dengan Jawa, terutama dari sisi budayanya. Dari situ, dia pun doyan jalan-jalan. Maka tak heran, setahun setelah purnatugas di Hindia Belanda, dia menerbitkan karya besarnya, The History of Java pada 1817. Buku itu dibaca banyak orang Eropa dan mengundang hasrat beberapa pelancong untuk berkunjung ke Jawa. Beberapa lokasi eksotis yang pernah dicatat dalam The History of Java , hari ini pun menjadi destinasi pariwisata yang ramai. “Menurut saya, Raffles sebagai orang yang mengeksploitasi daerah-daerah yang kini menjadi tujuan pariwisata. Dalam pandangan pariwisata sekarang, Raffles disebut perintis. Dia memperkenalkan daerah-daerah yang menarik untuk dikunjungi. The History of Java menjadi rujukan penjelajah yang datang ke Hindia Belanda seperti Ida Laura Reyer Pfeiffer dari Austria. Raffles lebih menyukai daerah-daerah, jika memakai kacamata pariwisata hari ini, adalah wisata budaya. Dia menulis banyak mengenai candi-candi,” terang Ahmad Sunjayadi, pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dalam diskusi “Raffles dan Kita: 200th The History of Java” di Balai Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) Jalan Veteran, Jakarta Pusat, 6 Maret 2017. Masa bakti Raffles sebagai Letnan Gubernur di Hindia Belana singkat (1811-1816). Purnatugas di Jawa, dia membawa semua hasil kerja risetnya dalam 200 peti seberat 30 ton ke Inggris, dan merampungkan penulisan The History of Java yang kemudian diterbitkan kali pertama pada 1817 dalam dua jilid dengan ilustrasi gambar. Rupanya, kecepatan penulisan ini didukung oleh berlimpahnya sumbangan bahan tulisan dari orang-orang di sekitar Raffles seperti Collin Mackenzie yang ahli militer, John Crawfurd, Surohadimenggolo, Notokusumo yang menjadi Pakualam, hingga Sultan Sumenep. “Raffles menerima banyak bahan tulisan dari mereka semua. Namun dalam History of Java , nama para penyumbang itu pun tidak disebutnya. Tidak ada dedikasi untuk mereka. Tidak ada terima kasih,” kritik Peter Carey. Achmad Sunjayadi, pengajar FIB UI dalam diskusi Raffles dan Kita: 200th The History of Java di gedung BPPI, Jakarta Pusat, 6 Maret 2017. (Aryono/Historia.id). Sosok yang membuat Raffles tergila-gila dengan Jawa salah satunya adalah John Casper Layden (1775-1811) dari Skotlandia yang ahli bahasa Persia, Sanskerta dan Melayu. Pada Oktober 1805, dia memutuskan pindah ke Penang dari India untuk berobat. Di situlah dia bertemu Raffles dan istri pertamanya, Olivia Mariamne. Dalam pandangan Peter Carey, Layden dan Olivia terlibat hubungan cinta Platonik dan itu diamini oleh Raffles. “Raffles memiliki kisah hidup yang menarik. Dia agak limbung saat ditinggal mati John Layden. Selang berapa tahun, dia kehilangan Olivia, yang lebih tua 10 tahun dan berhasil momong dia hingga ke puncak kariernya. Raffles ini berangkat dari nol, dia bukan kalangan atas di Inggris. Dia merintis dari bawah. Dan Olivia, adalah perempuan di balik kesuksesannya,” ungkap Peter Carey. Selain TheHistory of Java , Raffles juga mewariskan sistem birokrasi dan administrasi. Dia mengganti sistem tata kelola tanah, dari tanam paksa ( cultuur stelsel ) menjadi sistem penyewaan tanah ( landrente ) yang lebih menguntungkan pihak penggarap dan penyewa. “Dua tahun Raffles membentuk tim untuk menyelidiki kondisi tanah dan petani. Baru pada 1813, atas rekomendasi timnya, dia menciptakan struktur lengkap kepemilikan tanah dan sistem perpajakan,” ujar Tri Wahyuning M. Irsyam dari Universitas Indonesia yang memaparkan kebijakan landrente Raffles. Namun, Raffles juga dikenang karena kekejamannya seperti memerintahkan menghabisi prajurit Belanda di Jatinegara dan dikuburkan di Rawabangke. Dia juga melakukan penaklukan dan penjarahan Keraton Yogyakarta. “Raffles memang fenomenal. Dia seperti komet. Pada usia 35 tahun, sudah menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Menurut saya, dia adalah figur menarik dalam sejarah Inggris,” ujar Peter Carey.

PANDIT Jawaharlal Nehru, Ketua Partai Kongres India, menulis tulisan berjudul “Republik Indonesia Harus Diakui” di New York Times . Antara lain dikatakan bahwa pemerintah Indonesia mendapat sokongan bulat dari rakyat, dan sanggup menjaga keamanan, sehingga kemerdekaan Indonesia dan pemerintahnya harus diakui. Demikian disebut dalam Kronik Revolusi Indonesia karya Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil. Buku ini mengutip Documenta Historica karya Osman Raliby. Osman mencatat bahwa “sejarah Indonesia di masa beberapa bulan ini sangat mengagumkan. Rol (peran) Inggris (Sekutu) yang dimainkan di sana adalah di luar dugaan sama sekali. Telah terbukti pemerintah Indonesia sanggup mengurus soal-soal tanah airnya sendiri karena pemerintah itu mendapat sokongan yang bulat dari rakyat. Mereka sanggup menjaga keamanan dan karena itu haruslah diakui kemerdekaan Indonesia dan juga pemerintahnya harus diakui.” Menurut Pram dkk, kantor berita Belanda di Bombay mengabarkan bahwa Nehru telah menyatakan simpatinya terhadap sahabat-sahabatnya di Indonesia yang berjuang untuk memelihara kemerdekaan dan mempertahankan Republiknya. Presiden Sukarno menyampaikan ucapan selamat kepada Nehru ketika menjabat Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Pemerintah India Sementara pada September 1946. Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India pada 1947-1964. Dalam surat balasan kepada Sukarno, Nehru menyatakan “India dan Indonesia di tahun terakhir ini makin dekat-mendekati. Di India banyak simpati atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.” Nehru juga menyatakan bahwa “India sangat terharu oleh kiriman beras dari Indonesia, yaitu waktu Indonesia sendiri menghadapi kesusahan.” Perdana Menteri Sutan Sjahrir mengirim beras 500.000 ton ke India yang sedang dilanda kelaparan. Sebaliknya, pemerintah India mengirimkan 200 peti pakaian. “Dengan diplomasi internasional ini Perdana Menteri Sjahrir hendak mematahkan propaganda Belanda di dunia Internasional yang selalu menggambarkan Republik kacau-balau. Juga dengan ekspor beras itu hendak dipatahkan blokade laut Belanda sekitar Jawa dan Sumatra, selanjutnya untuk mencari pengakuan atas dirinya dari negara-negara lain,” tulis Pram, dkk.*