GEDUNG Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung) begitu "angker” bagi tokoh-tokoh oposisi, terutama dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Satu per satu mereka diperiksa sebagai saksi Peristiwa 27 Juli 1996. Mereka antara lain Megawati Soekarnoputri, Ridwan Saidi, Aberson M. Sihaloho, Sophan Sophiaan, Sabam Sirait, Soetardjo Soerjogoeritno, Sukowalujo Mintorahardjo, Julius Usman, dan Permadi.

PADA 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri di Istana Merdeka, Jakarta. Dia digantikan wakilnya, BJ Habibie, yang saat itu juga diambil sumpah sebagai presiden. Inilah pertemuan terakhir mereka. Habibie kemudian sempat berbicara melalui telepon pada 9 Juni 1998, sehari setelah Soeharto ulang tahun ke-77. Selain mengucapkan selamat hari jadi, Habibie juga minta bertemu, namun Soeharto menolaknya. “Tidak menguntungkan bagi keadaan sekarang, jikalau saya bertemu dengan Habibie. Laksanakan tugasmu dengan baik, saya hanya dapat melaksanakan tugas sampai di sini saja. Saya sudah tua,” kata Soeharto.

Ada sebagai respon terhadap rutinitas alami wanita. Berkembang seturut perjalanan masa.

Konsep cantik selalu berubah dari masa ke masa, tergantung wacana politik yang diusung penguasa. Tapi gagasan cantik selalu identik dengan kulit terang, putih, kendati di negeri tropis sengatan matahari adalah makanan sehari-hari.

DALAM kunjungan ke Jakarta pada 2008, Prof. John L. Esposito menyatakan rasa kagumnya terhadap kecintaan kaum Muslim terhadap agamanya. Namun dia mengkritik ekspresi itu kerap kali tidak disertai semangat untuk memahami Islam lebih mendalam. Akibatnya, banyak kelompok Islam yang terjatuh dalam tindak radikalisme. “Sedangkan gerakan radikalisme agama merupakan taman bermain paling nyaman bagi para agen intelijen dan ini membahayakan masa depan agama itu sendiri,” ujar Guru Besar Studi Islam di Universitas Georgetown, Amerika Serikat itu. Pernyataan Esposito bisa jadi benar. Menurut Karen Armstrong dalam The Batlle for God , (lewat badan intelijen) negara-negara di dunia sering menggunakan kelompok-kelompok keagamaan sebagai instrumen untuk memainkan kepentingan mereka. Kasus HAMAS (Gerakan Pertahanan Islam) di Palestina, menjadi salah satu contohnya.  “Israel pada awalnya mendukung HAMAS, sebagai cara untuk meruntuhkan PLO,” ujar perempuan yang dijuluki sebagai “Duta Besar Islam di Dunia Barat” tersebut. Pendiri WikiLeaks Julian Assange memperkuat pendapat Karen Armstrong. Dalam suatu wawancara dengan sebuah surat kabar Argentina yang dikutip Russia Today edisi 25 Maret 2015, Assange mengatakan: “Jaringan kami mengungkapkan bahwa Israel selalu mendukung HAMAS terutama pada masa awal kelompok ini berkembang, tujuannya untuk memecah perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka.” ISIS (Negara Islam Irak dan Syam) yang menjadi biang keladi kerusuhan berdarah di Mako Brimob dan beberapa kota di Indonesia belakangan ini, juga disinyalir sebagai organ yang dibentuk para agen Mossad (Badan Intelijen Israel), CIA (Badan Intelijen AS) dan M16 (Badan Intelijen Inggris). Berbagai kalangan mengakui hal tersebut, termasuk Edward Snowden, eks anggota NSA (Badan Keamanan Nasional AS) yang membelot ke Rusia. Kasus Indonesia Di Indonesia, pemanfaatan kelompok-kelompok radikal oleh para agen rahasia sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Salah satunya adalah DI/NII (Darul Islam/Negara Islam Indonesia), gerakan yang menjadi cikal bakal adanya dua gerakan Islam radikal pada hari ini: Jamaah Islamiyah (JI) yang menginduk ke Al Qaidah dan Jamaah Anshar Daulah (JAD) yang berafiliasi kepada ISIS. Kisah tersebut bermula dari kejadian pada 1 Agustus 1962, saat DI/NII memutuskan untuk mengakhiri pemberontakan mereka terhadap pemerintah RI (Republik Indonesia) yang sudah berusia 13 tahun. Keputusan itu dicetuskan oleh 32 tokoh dan ulama DI/NII (terdiri dari orang-orang terdekat Imam DI/NII S.M. Kartosoewirjo). Mereka antara lain Adah Djaelani, Danu Muhammad Hasan, Tahmid Rahmat Basuki, Dodo Muhammad Darda, Ateng Djaelani dan Djaja Sudjadi. Ikrar kesetiaan terhadap pemerintah RI tidak sia-sia karena beberapa waktu kemudian pemerintah RI (lewat tentara) mengganjar mereka dengan berbagai “hadiah”. Untuk para eks kombatan DI/NII setingkat prajurit dan perwira disediakan modal usaha dan biaya untuk memulai hidup baru di wilayah transmigrasi. Sedangkan untuk para petingginya, mereka langsung dibina oleh Kodam Siliwangi dan dimodali untuk berbisnis. “Seperti Ateng Djaelani dan Adah Djaelani, mereka dijadikan penyalur minyak tanah di Bandung dan Jakarta,” ujar Solahudin dalam NII Sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia . Hubungan mesra antara eks anggota DI dengan tentara semakin kuat manakala mereka dilibatkan dalam penumpasan orang-orang PKI (Partai Komunis Indonesia) pasca Peristiwa 1 Oktober 1965. Pihak tentara menunjuk pentolan Kodam Siliwangi seperti H.R. Dharsono dan Aang Kunaefi serta beberapa pejabat BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) yakni Ali Moertopo dan Yoga Sugama untuk berkoordinasi dengan para petinggi DI. “Dalam operasi itu, pihak tentara hanya memberikan pinjaman senjata sedangkan untuk soal-soal teknis termasuk logistik, orang-orang DI membiayai sendiri,” ungkap Sholahudin. Sukses memberangus eks anggota PKI, para tokoh DI/NII diarahkan oleh para petinggi BAKIN untuk terlibat dalam proyek pemenangan Golkar (Golongan Karya) dalam Pemilihan Umum 1971. Kendati sempat terjadi perdebatan di kalangan internal eks anggota DI/NII, pada akhirnya ajakan itu diterima. “Lewat Pertemuan Situaksan, Bandung (yang ditengarai dananya dari BAKIN) pada 21 April 1971, sekitar 3000 eks anggota DI menyatakan siap mendukung Golkar,” kata Solahudin. Perkembangan selanjutnya DI/NII bermetamorfosis menjadi sebuah gerakan bersenjata kembali. Sejak pertengahan tahun 1970-an, ruang lingkup perjuangan mereka tidak lagi hanya semata di Jawa, namun juga sudah meluas hingga Sumatera dan Sulawesi. Aksi-aksi DI/NII semakin militan, kreatif dan mulai berjejaring secara internasional, terutama setelah mereka mendirikan JI dan JAD. Apakah mereka sudah terlepas dari kuasa para agen rahasia? Dalam dunia intel, tak ada yang bisa menjamin itu tidak terjadi.

SEOLAH tak mempedulikan nyawa manusia, militer Israel meladeni demonstrasi “Great March Return” rakyat Palestina dengan tembakan. Akibatnya, lebih dari 100 orang tewas dan 1000 lainnya terluka. Israel mengklaim para serdadunya menjaga kedaulatan. Insiden berdarah itu menambah panjang deretan insiden berdarah yang sejak lama terjadi. Suasana makin dikeruhkan oleh peresmian Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yerussalem pada Selasa (15/5/2018). Meski banyak pemimpin dunia mengutuk dan mengecam keputusan itu, Presiden Donald Trump bergeming. AS bahkan mematahkan sejumlah resolusi yang dikeluarkan Dewan Kemanan (DK) PBB. “Apapun resolusinya akan di-veto AS. Mereka kan pegang hak veto,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana kepada Historia . Eksodus Penduduk Palestina Great March Return dihelat untuk memperingati eksodus besar-besaran orang Palestina. Dalam Perang Palestina 1948, sekira 700 ribu warga Palestina mengungsi dari tempat tinggal mereka akibat pendudukan Israel. Menurut Benny Morris dalam The Birth of Palestinian Refugee Problem Revisited , hingga kini para penyintas dan keturunan mereka tersebar di Yordania (dua juta), Lebanon (428 ribu), Suriah (478 ribu), Tepi Barat (788 ribu), dan Jalur Gaza (satu juta). Ratusan Ribu warga Palestina mesti terusir dari tanahnya akibat Perang Palestina 1948 hingga kini dikenal Hari Nakba (Foto: cojs.org ) Hari pengungsian itu dikenal sebagai Nakba atau Yawm an-Nakba, yang berarti Hari Bencana. Pada 1950-an, Liga Arab menyebutnya sebagai Hari Palestina. Oleh Yasser Arafat Hari Nakba ditetapkan secara resmi pada 1998. “Orang-orang Arab di Israel-lah yang awalnya mengajarkan para penduduk di wilayah Israel untuk memperingati Hari Nakba,” cetus mantan Wakil Walikota Yerusalem Meron Benvenisti dalam Son of Cypresses. Mempertanyakan Legalitas Kedubes Amerika Dalam peringatan 70 tahun Hari Nakba yang jatuh tahun ini, rakyat Palestina menggelar Gerakan 40 ribu warga Palestina di berbagai wilayah Gaza. Berbarengan dengan gerakan itu, AS meresmikan perpindahan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan itu ibarat menyiram bensin ke bara api hubungan Palestina-Israel. “Besar dugaan, motifnya Trump ingin mewujudkan janji kampanyenya,” ujar Hikmahanto. Trump berpijak pada undang-undang (UU) bernama Jerusalem Embassy Act (JEA) yang RUU-nya dicetuskan kali pertama oleh Senator Bob Dole di Komite Senat Bidang Luar Negeri dan Komite Kongres Bidang Hubungan Internasional Senat, 13 Oktober 1995. Setelah diluluskan Senat dan Kongres pada 24 Oktober 1995, JEA resmi jadi UU pada 8 November 1995. JEA berangkat dari prinsip AS bahwa Yerusalem berdasarkan sejarahnya merupakan bagian dari pemerintahan di bawah Inggris (Mandatory Palestine). Untuk memperkuat prinsip itu, AS menggunakan UU Yerusalem Israel yang –mengklaim Yerusalem sebagai ibukota Israel– diterbitkan Knesset (badan legislatif Israel) pada 30 Juli 1980. Kebijakan Trump meruntuhkan fondasi toleransi yang dibangun para pendahulunya. Meski ayat 3 JEA menyatakan bahwa Kedubes AS harus sudah dipindah dari Tel Aviv pada 31 Mei 1999, pemerintahan Clinton hingga Barack Obama senantiasa menunda pelaksanaannya. Mereka berpijak pada ayat 7, di mana presiden berhak menunda proses pemindahan kedubes selama enam bulan. Trump sebetulnya sempat mengikuti para pendahulunya, namun pada Desember 2017 dia mengakui Yerusalem adalah ibukota Israel meski kembali menandatangani penundaan pemindahan kedubes. Pada 15 Mei 2018, berbarengan dengan 70 tahun deklarasi kemerdekaan Israel, Trump meresmikan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang kemudian diikuti Guatemala. Kedubes AS di Yerusalem (Foto: wikimedia.org) Keputusan Trump yang menggugurkan sejumlah resolusi DK PBB itu menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Keputusan itu melanggar banyak hukum internasional sekaligus mencederai legitimasi AS sebagai penengah konflik Israel-Palestina. “Dunia harus terus menunjukkan penentangannya. Termasuk mengingatkan Trump, rakyat AS, dan kepentingan AS di luar negeri bisa jadi korban kebijakannya. Ditambah, dunia juga mesti mendorong Rusia atau negara-negara pemilik hak veto lainnya di DK PBB untuk melakukan tindakan unilateral yang bisa membuat Trump berpikir ulang,” lanjut Hikmahanto. Tindakan unilateral mesti diambil mengingat jika persoalan itu dibawa ke DK PBB, hasil resolusinya bisa kembali di-veto AS. “Atau masyarakat dunia hendaknya merangkul warga AS dengan harapan bisa dihentikan (atau dibatalkan) melalui lembaga peradilan di AS, atau bahkan mendorong agar Presiden Trump di- impeach (dimakzulkan),” tutup Hikmahanto.

KOTA Bandung kini punya Jalan Majapahit dan Jalan Hayam Wuruk. Penamaan jalan ini disebut sebagai rekonsiliasi hubungan antara suku Jawa-Sunda. Penyebabnya adalah peperangan antara Majapahit dan Sunda di lapangan Bubat pada 1357. Tanah lapang itu diperkirakan terletak di utara Kota Majapahit. Di sana raja Sunda, permaisuri, putri, para pengiring dan pengawalnya beristirahat seraya menunggu diterima Hayam Wuruk, raja Majapahit. Nahas, di tempat itu pula mereka menemui ajal. Menurut arkeolog Agus Aris Mundandar dalam Gajah Mada: Biografi Politik, Peristiwa Bubat bisa dianggap sebagai titik balik kesuksesan karier Mahapatih Gajah Mada. Ketika Sumpah Palapanya hampir sempurna dibuktikan, Gajah Mada justru menggagalkannya sendiri.

MERCUSUAR di atas hamparan pasir. Di sekelilingnya banyak pohon damar tumbuh. Orang pun menyebut pulau itu sebagai Pulau Damar Besar. Zaman kompeni VOC dulu namanya Pulau Edam. “Salah satu tempat paling menyenangkan di dunia,” tulis Adolf Heuken dalam Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta .     Pulau Edam hanya berjarak 30 menit perjalanan dengan menggunakan kapal motor dari Teluk Jakarta. Pulau ini sekarang lebih sering sunyi, tapi dulu punya banyak cerita tentang anak-anak terlantar di ibukota. Anak-anak terlantar adalah anak-anak yang luntang-lantung tak tentu. Scott Merrillees menangkap gejala ini telah muncul di Jakarta sejak masa Perang Kemerdekaan. Dalam Greetings From Jakarta: Postcards of a Capital 1900-1950 , Scott menampilkan foto seorang anak terlantar yang tertidur di tepi kali. “Pemandangan tragis dan menyayat hati dari seorang bocah lelaki berpakaian compang-camping di Jalan Juanda pada akhir dekade 1940-an,” tulis Scott.  Beberapa anak terlantar tadinya masih punya orangtua dan kadang berhubungan dengannya. Tapi orangtua mereka berada dalam lingkaran kemiskinan: tak punya pendidikan mumpuni, tak ada pekerjaan tetap, dan tak menghuni rumah permanen. Aktivitas keseharian orangtua mereka ialah menggelandang di kota.  Keadaan begitu berpengaruh terhadap anak. Mereka turut jejak orangtuanya jadi gelandangan. Dan lama-lama mereka kurang beroleh perhatian dari orangtua.  Anak-anak itu tumbuh liar dan dewasa sebelum waktunya. Mereka bekerja sejak dini sebagai penyemir sepatu. Lainnya berupaya mencuri kecil-kecilan. Mereka tak punya agenda pergi ke sekolah. Waktu mereka habis bersama jalanan ketimbang bersama orangtuanya. Hubungan dengan orangtua pun jadi renggang. Jadilah mereka anak-anak terlantar. Sebagian anak-anak terlantar itu masih mendingan punya orangtua. Tapi lebih banyak anak terlantar tak bernasib seperti itu. “Pada umumnya hubungan mereka dengan orangtuanya telah tidak ada lagi, bahkan banyak yang tidak mempunyai keluarga sama sekali (yatim-piatu),” tulis Kementerian Penerangan dalam Kotapradja Djakarta Raya , terbitan 1952. Anak-anak terlantar mudah tersua di pasar dan jalan-jalan umum ibukota pada dekade 1950-an. “Masih ada lebih kurang 5.000 anak yang masih bergelandangan di Jakarta,” tulis Sjamsuridjal, walikota Jakarta 1951-1953, dalam Karya Jaya: Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Ibukota 1945-1966 . Anak-anak itu menjadi urusan Djawatan Sosial. Negara bertanggung jawab merawat mereka sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Wujud pemeliharaan itu berupa penangkapan anak-anak terlantar berusia di bawah 16 tahun di jalan-jalan oleh aparat pemerintah. Mereka dibawa ke penampungan di seberang pulau Jakarta, yaitu Pulau Edam.  “Di sanalah dididik, agar menjadi orang yang baik-baik. Rombongan pertama datang pada tanggal 12 Juni 1950 yang terdiri dari 50 anak-anak, kemudian disusul pula pada tanggal 4 Juli 1950 oleh 25 anak-anak, sedangkan rombongan ketiga ialah tanggal 18 Juli ditamvah pula 42 anak. Di antara anak-anak itu terdapat juga 3 orang anak Tionghoa,” tulis Ipphos Report , 15 Agustus 1950. Di Pulau Edam, anak-anak terlantar itu mendapat pakaian layak, makanan bergizi, dan kamar lapang. Badan mereka lebih bersih dan tubuh jadi berisi. Tiap hari mereka ceria. Anak-anak terlantar di Pulau Edam punya aktivitas teratur, dari pagi sampai malam. Mereka juga mengenal lagi kehidupan sekolah. Jam sekolah mereka antara pukul 10.00 sampai 12.00, 14.00 sampai 16.00, dan 16.30 sampai 17.30. Di sesela bersekolah ada jadwal makan, olahraga, bermain, cuci piring, dan bersih-bersih penampungan. Hasil penerapan jam sekolah itu cukup lumayan bagi anak-anak terlantar. “Dari antara mereka telah ada yang dapat terus melanjutkan pelajarannya di sekolah menengah dan sekolah teknik radio/elektro teknik,” tulis Kementerian Penerangan. Empat anak mampu menjadi siswa sekolah Angkatan Laut di Surabaya. Tapi di sebalik upaya pendidikan kembali anak terlantar ini, anggaran pemerintah terus menciut. Perekonomian negeri terjerembab pada dekade 1960-an, sedangkan gejala menggelandang kian menonjol. Dua ribu anak terlantar memenuhi penampungan di Pulau Edam, sesuai kapasitasnya. Kemudian jumlah mereka terus bertambah sehingga pemerintah tak sanggup lagi menampung anak terlantar. Pemerintah memindahkan anak-anak terlantar itu ke penampungan lain di luar Pulau Edam. Penampungan anak terlantar pun tak berpusat di Pulau Edam lagi, melainkan juga di dalam kota. Kebanyakan dibentuk oleh organisasi masyarakat. Pulau Edam perlahan jadi pulau terlantar. Tak ada aktivitas anak-anak terlantar lagi di sana.

KEPRIHATINAN terhadap tak adanya organisasi suporter Persija membuat Tauhid Ferry Indrasjarief dan puluhan penggemar lain klub ibukota itu duduk bareng mencari pemecahan. “Kita diskusi tentang keinginan jadi member buat pendukung Persija,” ujar Ferry kepada Historia . Diskusi intens mereka lalu membuahkan hasil dengan berdirinya The Jakmania yang bertahan hingga kini. Keberadaan The Jak melanjutkan organisasi-organisasi suporter Persija yang pernah ada. Berbeda dari Persib yang sejak 1937 selalu diiringi Bobotoh, suporter terorganisir Persija timbul-tenggelam dan tak pernah lama. Pada 1930-an, Persija yang masih bernama Voetbal Indonesische Jacatra (VIJ) punya VIJers. Kelompok suporter ini tak hanya rajin menyambangi pertandingan-pertandingan kandang VIJ, di Pulo Piun, tapi juga tandang. Menurut Ario Yosia dkk. dalam Gue Persija , VIJers turut hadir kala Persija bertandang ke Lapangan Kebon Pala, markas tim Persatoean Perkoempoelan Voetbal Indonesia Meester Cornelis (PPVIM), atau ke markas Persitas Tasikmalaya pada 1934. Namun, VIJers mandek seiring terhentinya aktivitas Persija pada masa pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan, VIJers benar-benar hilang lantaran bergantinya nama VIJ menjadi Persija. Setelah itu, Persija selalu main tanpa suporter “resmi”. Stadion Menteng atau Senayan tempat Persija memainkan laga memang acap penuh penonton, tapi mereka hanya pribadi-pribadi penggemar Persija, bukan fans yang tergabung dalam sebuah organisasi. Keadaan seperti itu berakhir pada 7 Desember 1994 kala Persija menjamu Bandung Raya di edisi perdana Liga Indonesia. Di laga itu, kelompok suporter Persija terorganisir bernama Persija Fans Club (PFC) muncul. “Iya dulu saya dukung Persija zaman kuliah, itu ada Persija Fans Club. Banyak artis-artisnya yang ikut dukung. Ketuanya malah pernah juga Dicky Zulkarnaen, Oddie Agam. Artis-artis lain yang ikut PFC itu juga ada Nia Zulkarnaen, Ari Sihasale, Reni Jayusman, Jelly Tobing, Chintami (Atmanegara),” ujar Ferry. Di pertandingan-pertindangan Persija, mereka kerap menggunakan atribut, mulai syal hingga kaos, berwarna merah atau perpaduan merah-putih. Keanggotaan mereka ditandai dengan kepemilikan kartu anggota. Tauhid Ferry Indrasjarief, Ketum The Jakmania Periode 2017-2020 (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Ketua pertama PFC dijabat manajer Persija U-21 Zulfikar Utama. PFC membawa Persija lebih dekat dengan kultur Betawi. Alhasil, julukan “Macan Kemayoran” diganti jadi “Si Jampang”. Sayang, laiknya VIJers, eksistensi PFC tak bertahan lama. “Kemudian hilang begitu saja,” kata Ferry. Gelora Jakmania Buruknya prestasi Persija di Liga Indonesia II (peringkat 13 wilayah Barat) dan III (peringkat 14 wilayah Barat) menyebabkan PFC tinggal nama. Ketiadaan organisasi suporter itu membuat prihatin banyak fans Persija. Sekira 40 fans Persija, termasuk Ferry, lalu merintis organisasi suporter baru pada 1997.  “Ya berawal dari obrolan gue dengan beberapa teman dari Commandos (suporter Pelita Jaya). Kita diskusi tentang keinginan jadi member buat pendukung Persija. Lalu kita omongin ke manajer Persija saat itu, Diza Rasyid Ali. Dia lalu mengarahkan ke humas Persija Edi Supatmo. Dari situ kita ditantang sama mereka untuk bikin sendiri fans club,” kata Ferry kala menerima Historia di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rapat berikutnya mereka lepas dari tangan manajemen klub. Pada pertemuan di Graha Wisata Kuningan, Jakarta Selatan, 19 Desember 1997, mereka sepakat membentuk fans club dengan 40 anggota pertama. Markas pertama mereka di Stadion Menteng. Meski sudah berdiri, organisasi suporter mereka belum punya nama. “Waktu di Menteng, sempat lihat spanduk, tulisannya: ‘Welcome The Jak’. Dijelaskan manajemen, ternyata itu julukan baru Persija. Oh, kalau gitu suporternya biar kayak (band legendaris) The Beatles yang pendukungnya Beatlesmania, kita The Jakmania aja. Nama itupun disepakatin,” sambung pria kelahiran Bandung, 18 Februari 1965 itu. Para pionir Jakmania lalu mendapuk Muhammad Gunawan Hendromartono alias Gugun Gondrong jadi ketua umum pertama. “Ya dulu milihnya aklamasi aja. Kalau Gugun karena dia public figure. Terus gue ketua 1, sementara posisi yang lain juga main tunjuk aja yang ada di situ,” imbuh Ferry. Mereka lalu menetapkan logo jemari membentuk huruf “J” sebagai logo Jakmania. Ide logo datang dari Edi Supatmo, humas Persija. “Awalnya logo kita sudah sempat dibikin kawan kita, Heri. Logonya berupa pantulan bola berbentuk huruf ‘J’ dan titiknya itu gambar bola. Sudah kita pakai selama tiga bulan, tapi mas Edi bilang, dia ada logo baru, ya yang seperti sekarang ini dan kita setuju semua,” tuturnya. Logo itulah yang menginspirasi Ketua Gugun mencetuskan salam Jakmania berupa acungan tangan kiri di mana jemari membentuk huruf “J”. The Jakmania senantiasa mengawal Persija di manapun berlaga (Foto: persija.id) Seiring bergantinya jersey Persija jadi berwarna oranye, atribut Jakmania ikut serba oranye. “Warna oranye itu memang baru zaman Bang Yos (Gubernur DKI Sutiyoso) muncul. Kenapa oranye, belum terjawab. Banyak versi. Salah satu versinya, karena Bang Yos nggak pengin (menyamai) warna partai. Waktu itu kan partai masih cuma tiga: hijau (PPP), kuning (Golkar), merah (PDI). Makanya yang ditampilin oranye (untuk Persija dan Jakmania),” ujar Ferry. Hingga kini, kata Ferry, jumlah anggota Jakmania berkartu anggota mencapai 48 ribu. Jumlah itu terus bertambah dengan bermunculannya fans club anyar macam Jak Angel, Curva Nord Persija, Ultras Persija, Jak Kampus, dan lain-lain di berbagai kota. “ Alhamdulillah semua masih satu atap. Walau dia alirannya Ultras, Hooligans atau yang lain, ya silakan saja selama masih dalam satu komando (Jakmania). Mayoritas dari mereka juga semua anggota kita. Di Curva Nord misalnya. Para leader- nya itu anggota kita zaman gue ketua dulu (1999-2005). Beda dengan kota-kota lain, di Jakarta harus tetap ada satu payung yang mengayomi mereka semua,” tandas Ferry yang kembali jadi “panglima” Jakmania untuk periode 2017-2020.

Pelopor kehadiran perempuan dalam dunia seni lukis, aktif menggelar pameran, dan pendobrak tatanan seni yang menjadikan perempuan sebagai objek.

Rivalitas Malaysia-Indonesia telah merembes ke berbagai bidang, terlebih di olahraga. Robby Darwis, stopper Persib dan timnas era 1980-an, merasakan betul hal itu. Dia tak pernah melupakan peristiwa yang dialaminya 29 tahun silam. Alih-alih mendapat senang dan kebanggaan merumput bersama klub luar, dia justru sial sejak awal gegara sebuah insiden. Pada 1989, Robby dikontrak Kelantan FC dari Persib. Bersama Kelantan, Robby bermain di Divisi 1 Liga Semi-Pro Malaysia. Robby menjalani debutnya pada 11 Juli kala timnya menghadapi Singapore FA (timnas Singapura yang “membonceng” kompetisi Liga Malaysia). “Ketika itu saya baru saja pulang dari (timnas) PSSI untuk Pra Piala Dunia, saya langsung ke Singapura. Di pertandingan lawan Singapura itulah terjadi insiden. Ada protes sampai ricuh di lapangan,” ujar Robby kepada Historia. Mengetahui ada kericuhan, Robby mendekati rekan-rekannya yang mengerubungi wasit untuk melerai. “Waktu saya lagi berusaha memisah-misahkan rekan-rekan tim, wasit kakinya ketendang ,” kenang Robby. Tendangan itu membuat wasit tersungkur dan marah. “Begitu bangun, dia (wasit) ngeluarin kartu merahnya ke saya. Saya sendiri nggak tahu pelakunya,” lanjut Robby. Skorsing Aneh Negeri Jiran Hukuman itu membuat Robby merasa dijadikan korban “konspirasi”. Pasalnya, setelah itu FAM (induk sepakbola Malaysia) membawa kasus itu ke FIFA. Berbeda dari para pemain Singapura yang disanksi hanya dengan skorsing 2-3 pertandingan, Robby dapat skorsing jauh lebih banyak. “Saya tiga-empat bulan larangan bermain. Makanya aneh di situ. Ya habis itu musim sudah selesai. Jadi sedikit sekali saya bermain di sana,” sesalnya. Skorsing itu juga membuat Robby tak bisa memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 1989. “Tahun 1989 itu kan Malaysia tuan rumah. Sementara Indonesia juara bertahannya (cabang sepakbola SEA Games). Apalagi saya juga di tim inti timnas, jadi ya nggak tahu lah (konspirasinya). Saat itu kita masih tim kuat. Di samping fisik kita bagus, kualitasnya juga bagus-bagus,” sambung Robby. Kecurigaan Robby bukan tanpa alasan. Sebab, ingat Robby, technical meeting (TM) ASEAN Football Federation sempat membicarakan kasusnya. “Waktu rapat TM itu saya dibilangnya boleh main. Makanya waktu menjelang lawan Brunei (di penyisihan Grup B), saya sudah pemanasan. Tapi lalu saya malah nggak boleh main. Nah , habis SEA Games justru sanksi saya dicabut,” kata Robby. Sekembalinya ke Persib usai putus kontrak dengan Kelantan, Robby juga baru bisa merumput di Perserikatan 1989/1990 selepas 2 Desember, setelah FIFA mencabut sanksinya. Menurut Sekretaris Umum PSSI Nugraha Besoes, dilansir Pikiran Rakyat 1 November 1989, hukuman Robby dicabut FIFA kemungkinan besar lantaran rekaman video yang diperiksa tak menunjukkan Robby melakukan serangan fisik terhadap wasit. “Itulah makanya. Saya sendiri nggak mau mempermasalahkan yang sudah lalu. Meski pihak klub (Kelantan) juga sempat protes dan ingin melihat saya lebih sering bermain untuk mereka. Hubungan saya, pergaulan dengan rekan-rekan setim yang asli Malaysia pun baik-baik saja, nggak ada sentimen apa-apa,” ujarnya menutup pembicaraan.

Umat Katolik bumiputra terasing di dua komunitas pada masa kolonial. Mereka hidup dalam masyarakat mayoritas Muslim. Sedangkan di dalam gereja, mereka terasing karena berada dalam golongan di bawah Eropa dan Tionghoa. Ketika masa pendudukan Jepang, mereka mendapatkan nasib yang tak lebih baik. Menurut Gregorius Budi Subanar, rohaniwan dan budayawan, sejumlah pemimpin Katolik bumiputra ditahan. Layanan para misionaris untuk pendidikan dan kesehatan pun nyaris macet. “Orang-orang Kristen ini dicap sebagai antek kolonial,” kata Budi Subanar, yang akrab disapa Romo Banar, kepada Historia . Di sisi lain, kata Romo Banar, ada umat Katolik yang berbalik iman, dengan mengembalikan buku doa ke gereja. Kendati demikian, pemimpin umat Katolik yang tersisa tetap berusaha turun ke daerah-daerah untuk menenangkan umat dan memberikan pelayanan. Nasib Tragis Nasib tragis juga dialami para pemimpin Katolik berdarah Belanda. Romo Banar mengatakan, mereka ditangkap dan dipenjara. Di wilayah misi di Flores, misalnya, 173 imam misionaris dimasukkan ke kamp interniran. Nasib yang sama dialami pemimpin Katolik di Langgur, Maluku Tenggara. Menurut Romo Banar, sesaat setelah tentara Jepang mendarat di Pulau Kei, Mgr. Aerts yang menjadi pemimpin gerejani Maluku dihabisi. Begitu pula dengan empat imam, delapan bruder, dan satu suster. Penangkapan-penangkapan pun terjadi di wilayah Vikariat Apostolik Semarang. Proses penahanan dimulai pada Mei 1942. Vikariat Apostolik merupakan bentuk otoritas sebuah kawasan dalam Gereja Katolik Roma, yang dibentuk dalam wilayah misi di negara yang belum memiliki keuskupan. Status Vikariat Apostolik Semarang ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung Semarang pada 1961. Di Surakarta, tiga misionaris Serikat Jesuit dan dua misionaris Keluarga Kudus ditangkap pada 30 Mei 1942. Kemudian, pada 28 Juni 1942, para bruder anggota Tarekat Maria Yang Dikandung Tanpa Noda di Surakarta ditahan. Menyusul, sejumlah orang dari komunitas Katolik lainnya di berbagai tempat ditawan. “Saat pendudukan Jepang, Yesuit yang berkarya di Jawa ada 172 orang, 120 misionaris Eropa ditahan dalam kamp internir,” kata Romo Banar, yang menulis buku Soegija Catatan Harian Seorang Pejuang Kemanusiaan. Guna menegakkan kekuasaannya, pemerintah militer Jepang mengeluarkan sembilan undang-undang. “Dua di antaranya mengatur dan membatasi gerak lembaga agama,” ujar Romo Banar. Seluruh kegiatan di dalam gereja, baik khotbah, nyanyian, dan ungkapan religius harus menggunakan bahasa Indonesia atau daerah. “Bahasa musuh”, dalam hal ini bahasa Belanda, dilarang. Para pastor berada di bawah kontrol, dan laporan tentang mereka harus dikirim kepada pejabat Jepang setempat. “Pastor-pastor di internir banyak yang meninggal. Yang kemudian (selamat) pulang, ya gila. Stres,” kata Romo Banar. Perjuangan Soegijapranata Ketika banyak petinggi gerejani ditangkap Jepang, Soegijapranata menjadi penjaga keutuhan umat Katolik di Semarang, dan wilayah Jawa Tengah. Dia adalah sosok pemimpin umat Katolik bumiputra kala itu. Sebagai pemimpin Apostolik Semarang, Soegijapranata intens berkomunikasi dengan para aktivis gereja yang diinternir. Salah satunya dengan Mgr. P. Willekens, Vikaris Apostolik Batavia, yang kemudian dibebaskan dari tahanan setelah mendapat bantuan dari diplomat Swiss. Kedua pemimpin gereja itu menjalin relasi surat-menyurat. Bersama Rektor Seminari Kecil Mertoyudan, Jawa Tengah. Soegojapranata dan Willekens lalu berkirim surat kepada penguasa Jepang untuk meminta izin membuka kembali Seminari Menengah yang ditutup. Dalam situasi sulit, Soegijapranata mengkoordinir pelayanan dengan turun langsung ke daerah-daerah maupun lewat surat-menyurat. “Surat-surat yang saya temukan banyak. Ada ratusan. Setiap minggu selama masa Jepang dia kirim surat. Dia diplomasi, komunikasinya, secara tulisan dan lisan,” ujar Romo Banar. Komunikasi juga dilakukannya dengan Sukarno. “Jadi selama masa Jepang, Sukarno pernah ke Semarang, pidato, lalu komunikasi lewat kurir. Dia menyerukan pemuda-pemudanya, ikut gerakan Sukarno.” Setelah kemerdekaan, menurut Romo Banar, umat Katolik menyatakan 100 persen Katolik, 100 persen Indonesia. Motto ini populer di kalangan umat Katolik, sebagai upaya menepis cap lama, yakni tudingan antek kolonial, sekaligus memotivasi umat Katolik  agar berguna bagi masyarakat Indonesia.