UANG sebagai alat tukar sudah digunakan di Nusantara sejak zaman Hindu-Budha. Penggunaan dan jenisnya semakin beragam seiring meningkatnya perdagangan internasional, sehingga memunculkan profesi penukar uang . Penukar uang sudah terjumpai oleh Yunus bin Mihran, pedagang asal Siraf, sebuah kota di Teluk Persia, yang mengunjungi kerajaan Sriwijaya dan juga Jawa pada abad ke-10. Mihran menceritakannya dalam Marveilles de l’Indie karya Bozorg ibn Shahryar, seorang kapten kapal. Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 2 , Yunus menceritakan bahwa di kota kerajaan Maharaja Sriwijaya terdapat pasar besar yang sedemikian banyak jumlahnya, dan dia menghitung ada delapan ratus penukar uang di pasar yang disediakan bagi mereka, tidak termasuk yang tersebar di pasar-pasar lain. Sejak abad ke-10, menurut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia IV, penukar uang sebagai salah satu fasilitas perdagangan (bersama gudang, penginapan, makanan, keamanan dan ketertiban, dan sebagainya) telah membuat pelayaran melalui laut tidak lagi berkesinambungan, tetapi dapat dilakukan secara bertahap dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. “Sehingga jungku-jungku dagang dari satu emporium hanya perlu mengarungi lautan ke emporium berikutnya,” tulis Marwati dan Nugroho. Di sini emporium merujuk pada pasar, bukan suatu wilayah kekuasaan. Pengunjung lain yang juga mencatat keberadaan penukar uang adalah Ludovico di Varthema, petualang asal Italia, yang mengunjungi Pidie, Aceh pada 1503-1508. “Warthema pernah melihat lebih kurang 500 orang penukar mata uang di sebuah jalan di Pidie,” tulis Marwati dan Nugroho dalam Sejarah Nasional Indonesia III. Menurut Denys Lombard, yang aktif dalam perdagangan uang dan perniagaan biasanya perempuan. Para pengamat Eropa menyebut peran mereka di pasar-pasar Nusantara hingga kios-kios penukaran uang. Salah satunya, William Dampier, petualang asal Inggris, yang singgah sebentar di Aceh pada akhir abad ke-17, menulis: “Di sini hanya ada perempuan, seperti di Tonkin (Vietnam, red. ); mereka berurusan dengan penukaran uang. Mereka duduk di pasar dan di ujung jalan dengan uang timah.” Para penukar uang, tulis Denys Lombard dalam Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636 , merupakan rakyat biasa yang tidak berwenang dan tidak ikut langsung mengecap keuntungan perniagaan besar. Tetapi mereka mencari nafkah dengan bebas dan tinggal di rumah sendiri. Selain penukar uang, dalam kelompok ini termasuk nelayan, pengrajin, dan pemilik toko. Namun mereka wajib menyerahkan upeti secara tetap, baik berupa uang atau hasil bumi, kepada seorang orang kaya yang mereka anggap sebagai pelindung. Pekerjaan penukar uang merupakan profesi lama yang bertahan hingga sekarang. Ia bisa berupa lembaga maupun perorangan yang biasanya bermunculan menjelang Lebaran.*

SERSAN Clayton Lonetree, anggota Marine Security Guard AS, tak menduga bertemu gadis pujaannya, Violetta Sanni, di stasiun metro di Moscow. Mereka kemudian mengobrol sambil jalan-jalan. Mereka biasanya bertemu di tempat kerja, Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Moscow, dalam suasana formal. Lonetree sebagai penjaga, sementara Violetta penerjemah. Sebagai penjaga sejak 1984, Lonetree menjalani hari-hari yang sepi. Teman-temannya tak begitu menghormatinya. Aturan juga tak membolehkannya bergaul dengan penduduk setempat, di samping melarang membawa istri atau pasangan. Lebih-lebih pada 1985 sentimen anti-AS meningkat di Moscow. Kondisi itu membuat Lonetree tertekan. Dia tenggelam dalam minum-minuman dan sering murung. Kehadiran Violetta mengubah hari-hari Lonetree. Selain ramah dan pintar, gadis cantik itu enak diajak ngobrol. Terpikat pada Violetta, Lonetree tak lagi peduli aturan. Rupanya dia juga mengikuti ulah para atasannya, yang diam-diam sering main perempuan. Hubungan keduanya kian jauh. “Lonetree dan Violetta beberapa kali betemu di apartemen Violetta dan tempat-tempat lain di Moscow yang jauh dari kedutaan,” tulis Leo Daugherty dalam The Marine Corps and the State Department: Enduring Partners in United States Foreign Policy, 1798-2007 . Keduanya akhirnya pacaran. Violetta memperkenalkan Lonetree kepada pamannya yang dipanggil Paman Sasha. Sasha orangnya ramah dan pandai bergaul. Tak butuh waktu lama bagi Lonetree untuk akrab dengannya. Namun Lonetree tak sadar dirinya telah masuk perangkap. Aleksi Yefimov, nama asli Sasha, merupakan kepala direktorat II KGB (dinas intelijen Uni Soviet), yang tugas utamanya memantau personel kedutaan-kedutaan dan mengidentifikasi orang-orang yang potensial direkrut. Sasha mengirim Violetta untuk mencari target orang dalam yang bisa digunakan untuk mengeruk data di Kedubes. Tugas itu dijalankan dengan baik oleh Violetta. “Lonetree adalah target yang menarik. Dia baik, naif, dan agak kurang ajar, perpaduan tak sehat dari perspektif keamanan. Lonetree telah direkrut KGB dalam sebuah operasi klasik ‘perangkap madu’,” tulis Michael J. Sulick dalam American Spies: Espionage against the United States from the Cold War to the Cold War to the Present. Sasha memanfaatkan Lonetree dengan cara halus dan perlahan. Buahnya, Sasha mendapatkan informasi rencana dasar (blueprint) Kedubes AS, di dalamnya ada data anggota-anggota CIA, dan mugbook (kumpulan foto tindak kriminal, biasanya digunakan untuk kepentingan sidang). Pada 1986 Lonetree pindah tugas ke Kedubes AS di Wina, Austria. Sasha memintanya tetap bekerjasama dengan Soviet, dan memberi 700 dolar dari 3.500 dolar yang dijanjikan. Lonetree menerimanya. “Tapi meskipun sebagai tamtama laut dia bergaji rendah, Lonetree tak termotivasi oleh uang seperti kebanyakan tamtama lainnya yang menjadi mata-mata untuk Uni Soviet,” tulis Sulick. Lonetree tak ingin kehilangan Violetta, Sasha-lah satu-satunya penghubung dia kepada Violetta. Akibatnya, blueprint Kedubes AS di Wina pun jatuh ke tangan KGB. Pada Desember 1986, Lonetree kehilangan kontak dengan Violetta. Ketika Sasha mengirim penggantinya, berkode nama George, Lonetree galau dan menyadari dirinya telah menjadi objek permainan spionase. Sempat mencoba bunuh diri, dia akhirnya melaporkan kegiatan spionasenya kepada kepala CIA setempat, Jim Olson. Washington berang atas ulah Moscow. Selain mengancam akan membongkar gedung Kedubes AS di Moscow yang baru bila tak ada jaminan Moscow bahwa gedung itu bebas dari alat penyadap, Presiden Ronald Reagan melarang Soviet menempati gedung Kedubesnya yang baru di Washington. Washington mengirim beberapa agen Naval Investigative Service (NIS) untuk membawa pulang Lonetree. Pada 26 Desember, Lonetree tiba di AS lalu diperiksa intensif. Dia menjalani isolasi di markas marinir Quantico sambil menunggu diadili. Pada 1987, pengadilan militer memvonis marinir kelahiran 1961 itu hukuman 30 tahun penjara, sedikitnya dengan lima dakwaan: spionase, tak taat aturan, melakukan kontak yang tak sah, hubungan seksual, dan pengkhianatan. Lantaran berkelakuan baik dan kooperatif selama dalam tahanan, Lonetree beberapa kali menerima pengurangan hukuman. Dia bebas pada Februari 1996.

PADA 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di tahanan pembuangan di Makassar. Keikhlasan dan kejujuran menjadi warna penting dalam episode akhir pemimpin utama Perang Jawa ini. Sikap keikhlasan tergambar dalam pengakuan Justus Heinrich Knoerle (1796-1833), opsir pengawal asal Jerman yang mendampingi Diponegoro selama pelayaran ke Manado. Knoerle dipilih karena bisa berbahasa Jawa. Selama perjalanan, menumpang korvet Pollux (4 Mei-12 Juni 1830), Diponegoro sering bercakap-cakap dengan Knoerle di atas tikar. “Selama itu saya memanggilnya Kanjeng Tuwan Pangeran, dan ia memanggil saya dengan kowe . Saya tanya dia, dan ia mengatakan artinya keluar dari hati yang tulus (manah waras) dan saya harus menganggapnya sebagai rasa ungkapan persahabatan,” tulis Knoerle dalam jurnalnya, seperti dikutip Peter Carey dalam Kuasa Ramalan . Kepada Knoerle, Diponegoro berbicara mengenai misteri hidup, ketika dihadapkan pada pergantian roda nasib. Dia bercerita, sebelum Perang Jawa, dia memiliki 60 tukang hanya untuk memotong rumput demi kuda-kudanya di Tegalrejo. Namun, ketika menjadi buronan, untuk menghindari pasukan gerak cepat Belanda, dia hanya ditemani dua pengiring setianya, Banteng Wareng dan Joyosuroto. “Di sinilah orang yang dapat kehilangan seluruh dunia, tetapi tetap teguh mempertahankan kemanusiaannya,” tulis Peter Carey dalam catatan kuratorialnya untuk pameran “Aku Diponegoro: Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa dari Raden Saleh hingga Kini” yang akan diselenggarakan di Galeri Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, pada 6 Februari-8 Maret 2015. Carey menilai perjalanan hidup Diponegoro sebagai pergerakan menciptakan dunia baru, yang dalam konteks Islam disebut hijrah . Diponegoro memulai hijrahnya pada sore hari dari Tegalrejo ke Selarong pada 20-21 Juli 1825. Hijrah kedua saat dia ditangkap Jenderal de Kock di Magelang, 28 Maret 1830, yang menandai awal masa seperempat abad menjadi tahanan dan buangan. “Posisinya sebagai Ratu Adil ditukar dengan dua kamar yang menyedihkan dan membuat gerah di Fort Nieuw Amsterdam di Manado (1830-1833) dan kemudian di Fort Rotterdam Makassar (1833-1855),” tulis Carey. Perjalanan hijrah Diponegoro berikutnya, lanjut Carey, yaitu “dari ranah badaniah perang ke ranah intelektual kepenulisan dan meditasi serta seni.” Kreativitasnya tumbuh dengan menghasilkan 1.150 halaman otobiografi ( Babad Diponegoro ) dan mengembangkan ketrampilan kaligrafi dalam gambar-gambar diagram mistis (da rah) serta menyalin Al-Qur'an. “Mereka yang mengamati dengan jeli transisi ini berbicara tentang ‘ketenangan, keikhlasan, atau kepatuhan Sang Pangeran yang tak tergoyahkan’, emosi-emosi yang Pangeran sendiri gambarkan secara lebih puitis seperti ‘emas yang dihanyutkan air’ ( lir mas kintaring toyo ).” Membaca Babad Diponegoro , menurut Carey, terasa seolah-olah Sang Pangeran sedang duduk dan berbicara langsung kepada kita. Gaya ekspresinya bersemangat, lugas, dan jujur. Lihatlah pengakuannya saat menerima “penglihatan” dalam penampakan mistik Ratu Adil-nya bahwa dia tidak mampu berkelahi karena “tidak tahan melihat kematian”, atau kerelaannya memasukkan catatan mengenai kelemahannya yang “permanen” bila melihat perempuan. Dalam menggenapi takdirnya, menurut Carey, Diponegoro menjalaninya seperti dalam tradisi samurai Jepang yang disebut “kemuliaan kegagalan” ( the nobility of failure ), yaitu kemampuan untuk tetap setia kepada sesuatu yang ideal. Dalam kasus Diponegoro, yaitu “menjunjung tinggi agama Islam di seluruh pulau Jawa” ( mangun luhuripun agami Islam wonten ing Tanah Jawa sedaya ), meskipun dia tahu tidak akan berhasil. Sebagaimana telah diramalkan kakek buyutnya, Mangkubumi (bertakhta 1749-1792), ketika Diponegoro masih bayi (lahir 11 November 1785): “Ia akan menyebabkan kerusakan lebih dahsyat kepada Belanda daripada yang telah dia lakukan selama perang Giyanti (1749-1755) tetapi hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu apa yang akan terjadi kelaknya.”*

PADA 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock di Magelang. 27 tahun kemudian, pelukis Raden Saleh Syarif Bustaman (1807/1811-1880) melukiskan kisah penangkapan itu: Diponegoro yang berdiri dikelilingi pengiringnya mendongakkan kepalanya ke arah pejabat Belanda. Menurut kurator Jim Supangkat, lukisan Penangkapan Diponegoro yang dihadiahkan kepada Raja Belanda, Willem III, mengandung kritik tersembunyi tentang politik kolonial yang tidak etis atas penangkapan Diponegoro. Lukisan tersebut dikembalikan kepada pemerintah Indonesia pada 1979. Lukisan ini direstorasi oleh studio konservasi seni GRUPPE Köln di Cologne, Jerman, di bawah pimpinan Susanne Erhard. Sebelum direstorasi, lukisan tersebut dalam keadaan kusam dan beberapa cat mengelupas. “Bahkan suatu ketika cat yang mengelupas ini pernah dicat kembali secara serampangan oleh kurator istana,” kata Jim Supangkat dalam konferensi pers pameran “Aku Diponegoro: Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa dari Raden Saleh hingga Kini”, di Galeri Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat (6/1). Penangkapan Diponegoro merupakan salah satu lukisan yang akan dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia di Jl. Medan Merdeka Timur No 14 Gambir, Jakarta Pusat, pada 6 Februari-8 Maret 2015. Pameran ini merupakan kelanjutan dari pameran “Raden Saleh dan Awal Lukisan Indonesia Modern” pada 2012. Pameran kali ini dibagi tiga bagian, masing-masing menampilkan pendekatan tersendiri terhadap sosok Diponegoro. Selain lukisan Penangkapan Diponegoro , ditampilkan juga sejumlah lukisan potret Diponegoro karya seniman ternama Indonesia seperti Soedjono Abdullah, Harijadi Sumodidjojo, Basuki Abdullah, Sudjojono, dan Hendra Gunawan. “Lukisan penting ini harus dianggap sebagai Diponegoro an-sich (Diponegoro klasik), karena lukisan tersebut telah banyak disebarluaskan dan digunakan sebagai model untuk hampir semua peringatan Diponegoro di Indonesia,” ujar kurator dan antropolog Werner Kraus dalam keterangan tertulisnya. Bagian kedua dipamerkan karya-karya para seniman seperti Srihadi Soedarsono, Heri Dono, Nasirun, dan Entang Wiharso yang memberikan pendekatan kontemporer kepada sosok Diponegoro. “Paling tidak akan ada 20 karya yang akan ditampilkan. Beberapa masih dalam proses negosiasi peminjaman baik ke beberapa kolektor atau kepada pemerintah,” kata Jim Supangkat. Bagian ketiga menghadirkan karya-karya seni low art (seni keseharian atau seni rakyat/populer) yang berkaitan dengan Diponegoro seperti fotografi, lukisan pada kaca, patung kayu, kartu, lukisan batik, komik, t-shirt , poster-poster politis, dan uang. “Dengan demikian,” tulis Kraus, “kami menantang tradisi yang cenderung menciptakan jurang pemisah antara seni ‘kelas tinggi’ dan ‘sehari-hari’.” Pameran ini juga akan menayangkan dokumentasi foto dan video restorasi lukisan Penangkapan Diponegoro . “Juga akan diadakan semacam workshop singkat mengenai teknik restorasi lukisan saat pameran digelar,” ujar Rizki Lazuardi, manajer teknis pameran dari Goethe Institute. Pameran ini menjadi lebih menarik karena ada ruangan untuk memamerkan artefak peninggalan Diponegoro: jubah putih, pakaian khas saat berperang, tombak pusaka, pelana kuda, tempat tidur, dan kursi yang dipakai di rumah residen Kedu. “Kami menganggap ruangan ini sebagai pusat spiritual pameran,” tulis Kraus. Sejarawan sekaligus kurator Peter Carey mengatakan, dengan pameran ini tugasnya sudah sampai ke “ujung jalan.” “Pameran ini akan menjadi tindakan publik terakhir saya sehubungan dengan panggilan saya sebagai penulis biografi Sang Pengaran,” kata Carey yang menghabiskan separuh hidupnya untuk meneliti dan menulis sejarah Diponegoro. Carey menilai pameran ini berhasil “jika dapat menghidupkan bahkan sebagian kecil dari kemanusiaan dan kearifan Diponegoro dan cara bagaimana karakter Sang Pangeran diingati oleh rakyat kebanyakan sepanjang abad sesudah wafatnya pada 8 Januari 1855.”*

Tiba di Indonesia Senen lalu (29/12), jenazah penyair Sitor Situmorang disemayamkan di Galeri Nasional, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, sebelum dibawa ke tanah kelahirannya. Kerabat, rekan seniman, dan menteri menyambut jenazahnya. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan Sitor Situmorang adalah salah satu tokoh yang terimbas pertarungan ideologi di Indonesia pada 1960-an. Meski demikian, kepulangan jenazahnya ke Indonesia menjadi penyatu dari perbedaan. “Pikiran boleh beda, ideologi boleh beda. Dan kita di sini untuk menghormati Sitor. Atas nama pemerintah Indonesia, kami menyampaikan duka mendalam,” ujar Anies. Setelah sambutan Anies, sahabat dan rekan bergantian mengucap kata perpisahan. Sukmawati Sukarnoputri, putri Sukarno, membacakan puisi Sitor yang ditujukan kepada ibunya Fatmawati berjudul "Jakarta Dinihari 17 Agustus 45": … Lama didambakan/menjadi kenyataan/wajar, bebas/seperti embun/seperti sinar matahari/menerangi bumi/di hari pagi/Kemanusiaan/Indonesia Merdeka/17 Agustus 1945 . Sitor lahir pada 2 Oktober 1923 di Harianboho, Tapanuli Utara, Sumatra Utara. Pendidikannya sekolah dasar pribumi (Hollands Inlandse School) di Sibolga, sekolah menengah pertama (Meer Uitgebreid Lager Ondewijs) di Tarutung, dan sekolah menengah atas (Algemeene Middelbare School) di Jakarta. Pada awal kemerdekaan, Sitor memulai karier sebagai wartawan. Pada 1947, dia menjadi pemimpin redaksi harian Waspada di Medan. Saat bekerja di Waspada , dia bertugas sebagai koresponden untuk mengikuti perundingan Indonesia-Belanda di Yogyakarta pada 1948. Dia terseret dalam revolusi kemerdekaan ketika agresi Belanda II. Dia ditangkap Belanda dan dibui di penjara Wirogunan, Yogyakarta. Pada 1950, Sitor pergi ke Belanda dan tinggal di Amsterdam selama setahun. Lalu dia bekerja di kedutaan Indonesia di Paris. Sekembalinya ke Indonesia pada 1953, dia melahirkan banyak puisi. Dia menerbitkan antologi puisi Surat Kertas Hidjau (1953) dan setahun kemudian antologi puisi Dalam Sadjak dan Wadjah Tak Bernama . Puisi “Lagu Gadis Itali” dalam Surat Kertas Hidjau , melukiskan keindahan teluk Napoli. Penyair Taufik Ismail membuktikan sendiri keindahan teluk itu saat berkesempatan ke Amerika Serikat, sekira September 1956. “Kelas 3 SMA dapat beasiswa ke Amerika. Ke sana naik kapal laut, kemudian bertukar kapal di Napoli. Begitu masuk Napoli, buku Sitor saya pegang, dan saya baca. Indah sekali,” kenang Taufik kepada Historia . Taufik, yang pernah berseberangan ideologi, merasa kehilangan Sitor. Menurut Maman S. Mahayana dalam Akar Melayu , ciri khas puisi-puisi Sitor adalah tema-tema yang menggambarkan keterasingan dirinya dalam memasuki kembali dunia masa lalunya. “Sitor merasa keasingan dan kesepian yang mendalam, seperti bunga di atas batu/dibakar sepi (“Bunga”) atau sunyi terbagi/jadi percakapan seorang diri/antara mata (“Kawan”). Beberapa puisi pendeknya juga mengisyaratkan hal demikian,” tulis Maman. Tidak hanya puisi, Sitor juga menulis drama berjudul Jalan Mutiara (1954). Cerpennya Pertempuran dan Salju di Paris (1956) memperoleh penghargaan Hadiah Sastra dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional pada 1955-1956. Sitor kemudian berpolitik praktis. Dia menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), dan pada 1959 membentuk dan memimpin Lembaga Kebudayaan Nasional, underbouw PNI. Hal ini, menurut Ajip Rosidi, mempengaruhi karya-karyanya. "Kelincahan dan kemerduan yang tadinya terdapat dalam sajak-sajaknya diganti dengan bahasa bombastis dan slogan-slogan murah. Hal mana nampak sekali dalam sajak-sajaknya yang terkumpul dalam kumpulan yang berjudul Zaman Baru (1962)," tulis Ajip dalam Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia . Pasca Gerakan 30 September 1965, Sitor yang Sukarnois dipenjara selama delapan tahun (1967-1975) oleh rezim Orde Baru tanpa pengadilan. “Bapak mertua saya selalu menceritakan sosok Sitor Situmorang. Kalau tidak salah dia juga mendorong pembebasan Sitor dari penjara,” kenang Nano Riantiarno, pendiri teater Koma yang juga menantu tokoh nasionalis Abdul Madjid. Usai dibebaskan, Sitor kembali berkarya. Kumpulan puisinya Dinding Waktu terbit pada 1976. Kumpulan sajaknya Peta Perjalanan (1977) mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta (1976-1977). Sejak 1984 Sitor bermukim di Belanda bersama istri keduanya, Barbara Brouwer. Sesekali kembali ke Indonesia. Dia masih terus menulis hingga usia 80-an. Dia meninggal dunia pada 21 Desember lalu dan akan dimakamkan sesuai wasiatnya dalam sajak "Tatanan Pesan Bunda": Bila nanti ajalku tiba/ Kubur abuku di tanah Toba/ Di tanah danau perkasa/ Terbujur di samping Bunda.

BUKTI-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah banyak terungkap. Komisi Nasional HAM pada 2012 yang lalu juga telah menyerahkan hasil penyelidikan pro justisia pelanggaran berat HAM peristiwa 1965 ke Kejaksaan Agung. Namun, sampai hari ini belum ada kejelasan sikap pemerintah atas tragedi kemanusiaan itu. Presiden Joko Widodo dalam kampanye pemilihan presiden berjanji akan “menghormati HAM dan penyelesaian berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu termasuk 1965.” Tapi harapan menipis saat Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada peringatan Hari HAM sedunia 10 Desember lalu, menyatakan pemerintah tak akan meminta maaf atas pelanggaran HAM masa lalu. “Dari pertimbangan tersebut, saat diskusi film Jagal bersama Joshua Oppenheimer di Den Haag pada 22 Maret 2013, kami bersepakat akan memberikan tekanan internasional kepada pemerintah Indonesia,” ujar Nursyahbani Katjasungkana, koordinator sekretariat International People’s Tribunal 1965 (IPT 65), pada peluncuran situs 1965tribunal.org , di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta (17/12). Tekanan internasional itu berupa Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965), yang akan dilaksanakan pada Oktober 2015 di Den Haag, Belanda, bertepatan dengan setengah abad peristiwa 1965. Untuk sampai ke sana, sekretariat IPT 65 bekerjasama dengan organisasi-organisasi penyintas, pegiat HAM, akademisi, peneliti, seniman, jurnalis, mahasiswa, dan berbagai tokoh masyarakat serta aktivis prodemokrasi nasional dan internasional. Sekretariat IPT 65 di Indonesia dan Belanda akan mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen masa lalu, materi audiovisual, pernyataan para saksi atau testimoni dan alat bukti lain yang akan dipresentasikan dalam sidang. “Segala macam testimoni terkait masalah 65 dapat dikirim pada situs IPT, dan nanti akan ada tim yang mengolah,” ujar Saskia Eleonora Wierenga, koordinator peneliti IPT 65,  yang juga penulis buku Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Prosedur IPT 1965 berupa sidang HAM formal, bukan sidang kriminal yang menuntut seseorang atas dakwaan melakukan perbuatan pidana. Melainkan penuntut akan mendakwa negara Indonesia agar bertanggungjawab secara moral dan hukum berdasarkan bukti-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan yang tersebar luas dan sistematis pasca 1965-1966. Majelis hakim akan melakukan penghakiman dengan menguji bukti-bukti dan membangun rekam sejarah yang akurat dan sahih sebagai dasar untuk memberikan putusannya. Pembacaan putusannya akan dilaksanakan pada 2016 di Jenewa, Swiss. Menurut Nursyahbani, yang telah bersedia menjadi hakim adalah Elizabeth Odio Bonito, mantan ketua majelis hakim pengadilan internasional Yugoslavia, dan Helen Jarvis, mantan hakim pengadilan internasional Kamboja. IPT 65 akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan sepanjang 2015 yang diharapkan dapat membantu proses pemulihan para penyintas serta keluarganya. Pengadilan Rakyat Internasional 1965 pada akhirnya akan menciptakan iklim politik di Indonesia, dimana HAM diakui dan dihormati.*

PAGI, 2 Oktober 1965. Pilot Komodor Udara Ignatius Dewanto dan kopilot Kapten Udara Willy Kundimang mendaratkan Cessna L-180 tanpa pemandu di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Setelah memarkir pesawat, keduanya turun. Tiga anggota Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) –kini Komando pasukan Khusus atau Kopassus– menghampiri sembari menodongkan senjata AK-47. Begitu tahu mereka berhadapan dengan seorang perwira tinggi, mereka segera memberi hormat. Setelah menjelaskan tujuannya, mereka minta izin melucuti senjata –kecuali Dewanto. Toto, sapaan akrab Dewanto, dan Kundimang tak melawan sesuai perintah Laksda Sri Moelyono Herlambang, petinggi AU yang menjadi menteri negara tanpa portofolio dalam Kabinet Dwikora I, agar sedapat mungkin menghindari kontak senjata. Kelima orang tersebut lalu menuju hangar dan bergabung dengan prajurit Yon-1/RPKAD lainnya. Tuan rumah menjamu dengan ramah. Maklum, banyak di antara mereka saling kenal dan pernah menjalani operasi militer bersama dari Trikora hingga konfrontasi Indonesia-Malaysia. Di tengah obrolan santai, terdengar rentetan senjata. Baku tembak terjadi antara pasukan Batalyon 454 Banteng Raiders dan RPKAD. Wakil komandan Yon 454 Kapten Inf. Koentjoro mendapat perintah dari atasannya, Mayor Sukirno, untuk mempertahankan Halim dan tak boleh ada pasukan manapun masuk kecuali AU. Di sisi lain, RPKAD di bawah Kolonel Inf. Sarwo Edhie Wibowo diperintahkan Pangkostrad Mayjen Soeharto untuk menduduki Halim. Perintah itu keluar menyusul kekhawatiran Soeharto akan terjadinya serangan AU terhadap Makostrad. Dalam pandangan Soeharto, AU mendukung G30S pimpinan Letkol Untung. “Kalau pertempuran itu kita biarkan, habis Halim. Kamu tahu Willy, di Halim ada aset negara yang sangat berharga, yaitu pesawat. Selain itu banyak keluarga AURI,” kata Toto kepada Kundimang, sebagaimana dimuat dalam Menyingkap Kabut Halim 1965 yang disunting Aristides Katoppo. Toto dan Kundimang berinisiatif melerai. Dengan jip Nissan Patrol, mereka menembus hujan peluru menuju posisi pasukan Raiders. Kundimang menemui Koentjoro dan memintanya menghadap Toto. Koentjoro sempat marah. Setelah dijelaskan Dewanto ingin bertemu untuk menyelesaikan pertempuran, Koentjoro mengajak dua anak buahnya. Di depan Dewanto, Koentjoro menjelaskan alasan penempatan pasukannya di Halim. Toto mengapresiasi profesionalitasnya, tapi memerintahkan Koentjoro agar menahan tembakan. Pertempuran mereda. Kundimang, dikawal seorang prajurit Pasukan Gerak Tjepat (PGT), lalu ditugaskan menyerahkan surat yang ditujukan untuk Sarwo Edhie. Berbekal kain putih sebagai lambang perdamaian dan pita merah-hijau di bahu kiri –tanda pengenal dari Raiders– Kundimang dan prajurit PGT berjalan ke tempat pasukan RPKAD. Sesampai di sana, karena Sarwo Edhie masih dalam perjalanan ke Halim, mereka ditemui Mayor Inf. Goenawan Wibisono. Setelah menyerahkan surat, mereka kembali. Pita pengenal dari RPKAD tersemat di bahu kanan. Di tengah penantian kedatangan Sarwo Edhie yang hampir sejam, dua dentuman keras tiba-tiba terdengar dan diikuti rentetan senjata. Pasukan Raiders bahkan melepaskan bazoka begitu melihat kedatangan panser Ferret Mk-1/1 dari arah RPKAD. Padahal panser itu berbendera putih dan dikirim untuk menindaklanjuti upaya perundingan. Koentjoro, atas perintah Toto, akhitnya memerintahkan pasukannya menahan tembakan. Kundimang kembali ke posisi RPKAD. Goenawan mengatakan Sarwo Edhie minta Toto yang datang. Setelah mendapatkan pinjaman mobil, Kundimang menjemput Toto. “Sebagai yang empunya Halim, saya akan menjemput tamu saya,” kata Toto. Ketegangan sempat terjadi antara Toto dan Koentjoro yang bersikeras menjaga Halim. “Saya mengerti sikap Kapten, tapi untuk apa Kapten melaksanakan perintah dengan harus menutup pintu rumah saya?” kata Toto. Toto dan Kundimang bertemu Sarwo Edhie yang setuju mengakhiri pertempuran. Maka, jip Kundimang dan Toto kembali ke posisi Raiders. Goenawan ikut bersama mereka. Sesampai di tujuan Koentjoro memberi hormat kepada Toto dan berpelukan dengan Goenawan. Koentjoro mengatakan kepada Toto bahwa dia akan menarik pasukan Raiders ke arah timur menuju Bekasi. Pertempuran yang menewaskan seorang prajurit RPKAD itu berhenti. Mission accomplished.

TEPAT di hari ulang tahun ke-44 pada 11 November 1829, Pangeran Diponegoro disergap pasukan gerak cepat ke-11 yang dipimpin Mayor A.V. Michiels, di wilayah pegunungan Gowong, sebelah barat Kedu. Diponegoro hampir tertangkap, namun berhasil lolos dari kejaran, walaupun kakinya terluka. Namun beberapa barang miliknya tertinggal: kuda, peti pakaian, dan yang terpenting pusakanya yaitu tombak Kiai Rondhan. Tombak Kiai Rondhan memiliki panjang 54 cm. Batangnya berbahan kayu, berbentuk silinder yang mengecil hingga ke leher tombak. Terdapat lempeng emas melingkar yang memisahkan bahan kayu dan lilitan kawat sampai ke leher tombak yang berhias dua batu mulia (semula empat buah) dan dibalut ukiran emas. Bilah tombaknya berbentuk segitiga dengan bahan besi. “Dipanegara percaya bahwa tombak Kiai Rondhan menolak bala,” kata Peter Carey, adjunct professor (guru besar tamu) Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kehilangan tombak pusaka memberinya isyarat akan timbul kesulitan dan bahaya. Setelah penyergapan itu, Diponegoro mengembara di hutan wilayah Bagelen barat dengan ditemani pengiring setianya (panakawan) , Joyosuroto atau Roto dan Bantengwareng. Hingga akhir hayatnya pada 8 Januari 1855, Diponegoro tak pernah berjumpa lagi dengan tombak pusakanya. “Justru pusaka lainnya, keris Kiai Bondoyudo, yang dibawa oleh Diponegoro ke Manado dikubur bersamanya menurut tradisi keluarga di Makassar,” ujar Carey. Tombak Kiai Rondhan beserta pelana kuda dan keris berjuluk Kiai Nogosiluman dikirim ke Belanda dan dipersembahkan kepada Raja Willem I (bertahta 1813-1840) sebagai “trofi perang”. Pusaka itu disimpan di Koniklijk Kabinet van Zeldzaamheden atau kabinet kerajaan untuk barang antik di istana Den Haag. Menurut Carey, Raden Saleh yang kala itu magang sebagai pelukis di Belanda (1830-1839) diutus untuk membuat deskripsi pusaka Diponegoro oleh R.P. van de Kasteele, kepala Koniklijk Kabinet van Zeldzaamheden , pada Januari 1831. Raden Saleh bertemu dengan keris Kiai Nogo Siluman yang diambil pasukan Belanda saat penangkapan Diponegoro di Magelang. Beberapa tahun setelahnya, keris Kiai Nogosiluman raib secara misterius, sedangkan pusaka lainnya dikembalikan ke Indonesia. Tombak Kiai Rondhan, pelana kuda, dan lukisan Raden Saleh berjudul “Penangkapan Pemimipin Jawa Diponegoro” (1857), yang tersimpan di Museum Veteran Tentara Belanda di Bronbeek, Arnhem, dikembalikan oleh Ratu Juliana (bertakhta 1948-1980) kepada pemerintah Indonesia pada 1976 di bawah ketentuan "Cultural Accord" yang ditandatangani pada 1969. Setahun kemudian diselenggarakan pameran di Museum Gajah (kini Museum Nasional). Hingga kini, tombak Kiai Rondhan tersimpan di Museum Nasional sebagai peninggalan Pangeran Diponegoro atau koleksi relik sejarah dengan nomor inventaris 270 dan pelana kuda yang kondisinya telah rapuh (nomor inventaris 271). Sementar lukisan “Penangkapan Pemimpin Jawa Diponegoro” menjadi koleksi Istana Kepresidenan di Jakarta, kemudian dipindahkan ke Istana Kepresidenan Gedung Agung di Yogyakarta. Satu lagi tongkat pusaka Diponegoro kembali ke Indonesia setelah lebih dari 183 tahun disimpan oleh keluarga Baud di Belanda. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menerima tongkat Kiai Cokro dari keturunan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jean Chretian Baud (menjabat 1833–1836) saat pameran "Aku Diponegoro" di Galeri Nasional pada 6 Februari 2015. Lima tahun kemudian, Presiden Joko Widodo menerima keris Kiai Nogo Siluman milik Diponegoro yang diserahkan Raja Belanda Willem Alexander di Istana Bogor pada 10 Maret 2020.* Tulisan ini diperbarui pada 21 Juni 2023

SEJARAH Indonesia dibentuk oleh berbagai tokoh dari berbagai latarbelakang, termasuk warga Tionghoa. Namun, penulisan sejarah oleh orang atau kelompok dengan tujuan tertentu telah menenggelamkan sumbangsih mereka kepada bangsa dan negara. “Tiga dekade Orde Baru berkuasa telah menyembunyikan peran-peran Tionghoa kepada negara,” kata pengamat militer, Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi buku Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran karya Iwan “Ong” Santosa, di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat (4/12). Oleh karena itu, kata Jaleswari, sejarah harus dikritisi karena banyak yang direduksi. Buktinya, buku ini menguak peran-peran Tionghoa dalam kemiliteran yang tidak dimuat dalam buku-buku sejarah. Buku ini menapaktilasi peran Tionghoa, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, kolonial Belanda, revolusi Indonesia, hingga awal Orde Baru (1966-1967), dan sekilas era reformasi.

PADA 1 Agustus 1959, FAR Eastern Aero Technical Institute (FEATI), Manila, Filipina, memberi penghargaan kepada alumninya asal Indonesia, Kolonel Nurtanio Pringgoadisurjo, berupa Distinguish Achievement Medal. Penghargaan disematkan Wakil Presiden FEATI G.Y. Zara. “Keahlian dan prestasi yang ditunjukkan oleh Kolonel Nurtanio telah membangkitkan rasa bangga, bukan saja bagi rakyat Indonesia, bahkan juga bagi rakyat-rakyat Asia umumnya serta mengangkat tinggi martabat dan gengsi bangsa Indonesia khususnya,” ujar Zara, diberitakan majalah Varia , Januari 1965. Nurtanio lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan, pada 3 Desember 1923. Sejak kecil, dia tertarik dunia teknik. Dia memilih keluar saat duduk kelas dua Algemeene Middlebare School (AMS) atau sekolah menengah atas di Semarang pada 1940 untuk masuk Sekolah Teknik (Instituut voor Electrotechnisch Vak Onderwijs/IVEVO). Dia lulus pada 1945. Nurtanio bergabung dengan AURI pada Desember 1945. Dengan pangkat Opsir Muda Udara setara Letnan Udara II, dia ditempatkan pada bagian Rentjana/Konstruksi di Maospati, Madiun. Bersama Wiweko Soepeno –kelak menjadi pionir pencipta pesawat berkokpit tiga awak– dan J. Sumarsono, dia mengubah gudang kapuk di Magetan menjadi bengkel. Di tempat inilah mereka menghasilkan pesawat layang Zogling dengan kode NWG-1 (Nurtanio-Wiweko Glider). Nurtanio sukses mengujicoba pesawat tersebut. Melihat bakat dan tekad Nurtanio, AURI mengirimnya ke Filipina pada Juli 1948. Dua tahun kemudian, setelah menggondol Bachelor in Aeronotical Science dari FEATI, dia kembali ke tanah air dan pindah tugas ke Djawatan Tehnik Udara di lanud Husein Sastranegara dengan pangkat letnan I. Pada 1954, Nurtanio berhasil membuat Si Kumbang, pesawat dalam negeri pertama yang bahannya seratus persen logam. Pesawat tempur antigerilya itu diproduksi tiga buah. Tes terbang perdananya pada 1 Agustus 1954. “Si Kumbang diterbangkan untuk pertama kalinya oleh seorang ‘test pilot’ profesional berkebangsaan Amerika,” tulis Chappy Hakim dalam Awas Ketabrak Pesawat. Nurtanio menciptakan pesawat latih Belalang pada 1958 untuk pendidikan penerbangan. Dia menguji terbang pada 26 April 1958. Dia memperbaiki kekurangan-kekurangannya sehingga kecepatannya mencapai 144 km per jam. Setelah itu, tiga Belalang diproduksi dan dikirim ke sekolah penerbangan AU di Yogyakarta dan Curug, Tangerang, dan sekolah penerbangan AD di Semarang. PAda tahun yang sama, Nurtanio juga menciptakan pesawat Si Kunang untuk olahraga. Pesawat berbadan kayu ini menggunakan mesin Volkswagen 25HP berkapasitas 1190cc. Eksperimen Nurtanio berlanjut dengan beberapa pesawat ciptaannya seperti Gelatik, Benson ( gyrocopter ), dan helikopter Kepik. Pencapaian itu berbanding lurus dengan kariernya. Setahun setelah pulang dari Filipina, dia memegang berbagai jabatan: mulai dari kepala Djawatan Tehnik Udara sampai anggota Dewan Perancang Nasional. Bersama beberapa perwira AURI lain, seperti Wiweko Soepono dan Halim Perdanakusuma serta dibantu Prof. Rooseno, dia membenahi tata kepangkatan AURI. Atas pencapaian-pencapaian itu, Kementerian Pertahanan memberinya penghargaan pada 17 Februari 1959. Sewaktu Menteri/KSAU Suryadi Suryadarma membentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (Lapip) pada 1 Agustus 1960, Nurtanio menjadi salah satu pendirinya. Bersama perwira-perwira lain dari berbagai angkatan, dia juga dipercaya membesarkan Panitia Industri Angkatan Perang yang didirikan KASAB Nasution. Nurtanio merintis kerjasama dengan berbagai pihak, yang terpenting dengan CEKOP, pabrik pesawat terbang Polandia. Kontrak kerjasama itu berjalan setelah pemerintah membentuk Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat Terbang (Kopelapip) –terdiri dari Lapip dan PN Industri Pesawat Terbang Berdikari– pada 1965. Kesepakatan dalam kontrak kerjasama itu meliputi pembangunan pabrik, pelatihan karyawan, dan lisensi produksi pesawat PZL-104 Wilga. Selain dengan CEKOP, Kopelapip juga bekerjasama dengan Fokker, perusahaan pesawat terbang Belanda. Kopelapip memproduksi pesawat Gelatik, nama Indonesia PZL-104 Wilga yang diberikan Presiden Sukarno, sebanyak 44 unit. Meski mengotaki beberapa pesawat buatan dalam negeri, Nurtanio tetap rajin menerbangkan pesawat. Bahkan, dia bercita-cita terbang nonstop Sabang-Merauke. Pada 21 Maret 1966, dia dan kopilot Soepadio mengudara dengan Super Aero-45, berkeliling kota Bandung. Namun baru tiga menit di udara, satu mesin tiba-tiba mati sehingga pesawat kehilangan tenaga. Pesawat menghantam bangunan dan pecah berkeping-keping. Nurtanio dan Soepadio tewas seketika. Dunia penerbangan kehilangan dua pionir penerbangannya. B.J. Habibie, yang kemudian dipercaya pemerintahan Soeharto mengembangkan industri penerbangan, mengabadikan nama Nurtanio untuk lembaga yang dipimpinnya: Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR).

SINGKONG tiba-tiba naik kelas. Pada 2004, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran agar semua instansi pemerintah menyediakan makanan lokal, termasuk singkong. Namun tampaknya kebijakan ini tak berjalan, mengingat Yudi sendiri kena reshuffle.

SEJAK era reformasi, nama-nama gedung di kompleks DPR/MPR bernama Nusantara I sampai V. Pada masa pemerintahan Soeharto, yang kental dengan nuansa Jawa, nama-nama gedung dan ruangan itu berasal dari Sanskerta. Gedung DPR/MPR dibangun atas perintah Sukarno. Semula ditujukan untuk penyelenggaraan Conference of the New Emerging Forces (Conefo). Proyeknya digarap pemenang sayembara, yaitu tim dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang dipimpin Sujudi Wirjoatmodjo, arsitek jebolan Technische Universitat Berlin Barat. Pemancangan tiang pertama pada 19 April 1965. Pembangunan terhenti karena meletus peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada 9 November 1966, Soeharto, sebagai ketua Presidium Kabinet Ampera, menginstruksikan untuk melanjutkan proyek gedung Conefo, namun peruntukkannya akan menjadi gedung parlemen. Keputusan ini diambil setelah proyek peremajaan gedung DPR GR di Lapangan Banteng, terhenti. Menteri Pekerjaan Umum menerjemahkan instruksi Soeharto dengan membubarkan Komando Proyek New Emerging Force dan membentuk badan pelaksana bernama Proyek Pembangunan Gedung DPR/MPR RI. Secara bertahap, pembangunan gedung selesai dan diserahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR: Main Conference Building pada Maret 1968, Secretariat Building dan Gedung Balai Kesehatan (Maret 1978), Auditorium Building (September 1982), dan Banquet Building (Februari 1983). Pemberian nama gedung yang semua pakai bahasa Inggris kemudian diubah menggunakan bahasa Sansekerta: Grahatama, Lokawirabasha Tama, Pustakaloka, Grahakarana, dan Samania Sasanagraha. “Yang jelas semua menggunakan bahasa Sanskerta yang amat sulit bahkan untuk orang Jawa, apalagi mereka yang datang dari seberang,” tulis Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi . Tak jarang, nama-nama ruangan ini salah diucapkan oleh anggota parlemen. Salim Said mencontohkan Ismail Hassan Metareum, ketua Partai Persatuan Pembangunan yang juga wakil ketua DPR/MPR, dalam sebuah sidang salah menyebut ruang utama paripurna sebagai ruang Kartasasmita , yang disambut tawa anggota parlemen. Maklum, Kartasasmita adalah nama keluarga Ginandjar, tokoh politik terkemuka saat itu. Pada 1998, gedung DPR/MPR diduduki mahasiswa, Orde Baru pun tumbang. Semua hal yang berbau Orde Baru mulai digugat. Termasuk dominasi bahasa Jawa. Beberapa waktu berselang, muncul usulan dari anggota DPR/MPR untuk mengubah nama-nama gedung dan ruangan tersebut. “Saya mengusulkan perubahan dan penyederhanaan nama ruang rapat di gedung DPR,” tulis Salim Said, yang di awal reformasi menjadi anggota Badan Pekerja MPR. Salim Said lalu membuat dan mengedarkan petisi mengenai perubahan nama. Setelah berhasil menghimpun hampir 300 tanda tangan anggota parlemen, dia menyerahkan petisi itu kepada Afif Ma’roef, sekretaris jenderal DPR/MPR, pada September 1998. Menurut Afif Ma’roef, usulan perubahan nama itu sudah tercetus sejak keanggotaan DPR/MPR periode 1992/1997. “Sudah diusulkan, cuma tidak terlalu direspons, jadi dibiarkan saja,” ujar Afif kepada Panji Masyarakat terbitan tahun 1999. Rapat pimpinan DPR pada 18 November 1998 memutuskan membentuk Tim Penggantian Nama-nama Gedung MPR/DPR RI yang dipimpin Wakli Ketua DPR Korkesra Fatimah Achmad. Tim segera bekerja. Rapat terakhir pada 14 Desember 1998 memutuskan menyetujui penggantian nama gedung-gedung DPR/MPR. Maka, gedung-gedung yang menggunakan bahasa Sansekerta pun berubah: Grahatama menjadi Gedung Nusantara, Lokawirasabha Tama (Gedung Nusantara I), Ganagraha (Gedung Nusantara II), Lokawirasabha (Gedung Nusantara III), Pustakaloka (Gedung Nusantara IV), Grahakarana (Gedung Nusantara V), Samania Sasanagraha (Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI), dan Mekanik Graha (Gedung Mekanik). Perubahan juga terjadi pada nama ruangan, yang cukup menyebut ruang sidang atau ruang fraksi, komisi, dan paripurna.