Hasil pencarian

Padang Sidempuan, kota kecil di Tapanuli Selatan itu mendadak ramai. Orang-orang dari balik gunung-gunung datang berpuluh ribu banyaknya. Mereka berbaris di sepanjang jalan, semata-mata untuk melihat wajah seorang pembesar negeri. Mereka tak lain ingin menyaksikan dan mendengarkan Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu.  Bung Hatta, seturut dengan reportase wartawan Antara, Muhammad Radjab, tiba di Padang Sidempuan pada 19 Juli 1947. Kedatangan Hatta disambut dengan gembira dan meriah sekali. Dari pagi sampai jam 5 petang, rakyat menunggu di tepi jalan. Yang tua renta juga tidak ketinggalan. “Seorang kakek berkata,” tutur Radjab dalam memoarnya Tjatatan dari Sumatra , “Sekarang aku relalah mati, karena sudah melihat Raja Islam.” Menurut Radjab, masyarakat Tapanuli Selatan agak berbeda dari orang-orang di Utara. Di Tapanuli Selatan banyak ditemui orang-orang yang air mukanya jernih peramah, lunak, dan lekas tertawa. Tidak seperti saudara mereka di Utara yang kasar, bengis, dan kaku walaupun mungkin hatinya baik. Masyarakat Tapanuli Selatan membuat orang pendatang lekas menyesuaikan diri. Mereka suka menjamu tamu dan cenderung tidak mencurigai orang baru.     “Keinsafan nasional mereka lebih tinggi dari daerah lain-lain, mereka menerima kita bukan sebagai orang Sunda, orang Jawa, atau orang Minangkabau, tetapi sebagai orang Indonesia,” kata Radjab. Meski demikian, ketika Hatta datang, ada perkara yang membuatnya jengkel dengan orang-orang Tapanuli Selatan. Waktu itu sedang bulan puasa. Untuk menjaga pita suaranya tetap prima kala berpidato, Hatta suka menjeda waktu dengan meminta massa menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Kemudian, melanjutkan pidato lagi. “Dalam perjalanan itu aku mengalami, rakyat Tapanuli Selatan kurang pandai menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’,” kenang Hatta dalam Memoir . Pengalaman tersebut disaksikan Hatta tatkala dirinya turun dari mobil dan berdiri di atas meja yang telah disiapkan untuk menyampaikan amanat. Hatta lalu meminta rakyat menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Namun menurut Hatta, nyanyian mereka begitu sumbang dan kacau. Hatta berkeluh kesah kepada Aboe Bakar Lubis, wartawan Berita Indonesia dari Kementerian Penerangan. Lubis yang juga orang Tapanuli Selatan ini bertepatan berada di samping Hatta. Dalam Memoir , Hatta mengenang pembicaraannya dengan Lubis. “Lagu apa yang mereka nyanyikan itu,” ujar Hatta, “Itu toh bukan lagu daerah?” Lubis hanya menjawab singkat, “Indonesia Raya,” katanya. “O,” kata Hatta dengan nada datar, “Begitukah lagu “Indonesia Raya”? Mendengar itu, Lubis jadi malu dan mencari alasan logis. “Maksud mereka menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Tetapi mereka tidak terlatih dan sedikit kacau,” ujar Lubis. “Tidak sedikit, melainkan banyak kacau,” sergah Hatta. Omelan Hatta di Padang Sidempuan itu kiranya menggambarkan wataknya yang lurus dan disiplin. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan penghormatan kepada negara yang diperjuangankannya. Seperti dikatakan Mochtar Lubis dalam kumpulan tulisan Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan , “pada diri Bung Hatta amat menonjol disiplin yang dipasangnya pada dirinya sendiri.” Sesudah Padang Sidempuan Hatta melanjutkan perjalanan sampai ke Sibolga, Tapanuli Tengah. Di sana, rakyat menyanyikan lagi “Indonesia Raya” dengan baik dan benar. Dari Sibolga, lanjut lagi ke Tarutung, Tapanuli Utara. Peristiwa Hatta di Tapanuli Selatan tampaknya menjadi sebuah sejarah kecil dari episode besar perjuangan masa revolusi. Menurut Aboe Bakar Lubis dalam Bung Hatta yang Saya Kenal, Hatta yang perangainya terlihat serius itu mendadak cair saban kali bersua dengannya seraya berkelakar. “Orang kampung Si Loebis tidak bisa menyanyi.”

Melalui akun twitter -nya (10/8), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengumumkan bahwa dalam rangka HUT ke-75 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo akan memberikan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh dalam berbagai bidang. Di antaranya Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang akan mendapat Bintang Mahaputera Nararya. Beragam tanggapan bermunculan, di antaranya mempertanyakan apa jasa Fahri Hamzah dan Fadli Zon sehingga mendapat penghargaan Bintang Mahaputera. Terlebih, kedua politikus itu kerap melontarkan kritik kepada pemerintah. Mahfud menjelaskan bahwa pemberian Bintang Mahaputera kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mantan ketua/wakil ketua lembaga negara, mantan menteri dan yang setingkat, mendapat bintang jasa seperti itu jika selesai tugas dalam satu periode jabatan. Fahri Hamzah yang kini menjadi pegurus Partai Gelora menjabat Wakil Ketua DPR RI (2014–2019) dari PKS. Fadli Zon juga menjabat Wakil Ketua DPRI RI (2014–2019) dari Partai Gerindra. "Bahkan (sebelum ada masalah hukum) mantan pejabat seperti Irman Gusman, Suryadharma Ali, Jero Wacik, dll. sudah dianugerahi bintang tersebut. Pemerintah tidak boleh tidak memberikan tanpa alasan hukum. Jika bintang jasa tidak diberikan terhadap orang kritis berarti pemerintah mempolitisasi hak orang secara unfair ," kata Mahfud. Selain Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Mahfud menyebut ada banyak yang mendapat Bintang Mahaputera antara lain Hatta Ali, Faruk Mohammad, Suhardi Alius, dll. Ada juga bintang jasa kepada 22 tenaga medis yang gugur karena menangani Covid-19; Bintang Pelopor, Penegak Demokrasi, dll. Bulan November bisa ada gelar Pahlawan Nasional. Semua ada UU-nya. Pemerintah mulai memberikan penghargaan Bintang Mahaputera pada 1959 dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 6 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera. Kemudian pada masa Orde Baru diatur lagi dalam UU No. 4 Tahun 1972. Bintang Mahaputera merupakan bintang sipil tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia. Diberikan kepada mereka yang berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa dalam bidang tertentu di luar bidang militer. Penganugerahannya bertepatan dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurut peraturan, penghargaan ini diberikan atas usulan dari perorangan, organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintah, serta penunjukan dari presiden atau wakil presiden. Semua usulan dibahas dalam sidang Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan presiden dalam penganugerahan tanda kehormatan. Bintang Mahaputera terdiri atas lima kelas: Adipurna (Kelas I), Adipradana (Kelas II), Utama (Kelas III), Pratama (Kelas IV), dan Nararya (Kelas V). Kelas I milik presiden karena presiden adalah pemilik pertama semua jenis bintang Kelas I. Sedangkan Kelas II untuk wakil presiden yang diberikan oleh presiden dalam sidang pleno DPR sesaat setelah wakil presiden mengangkat sumpah. Sementara itu, Bintang Mahaputera Kelas III sampai V diberikan kepada warga negara bahkan warga negara asing yang berjasa luar biasa pada Indonesia. D.N. Aidit (kanan) dan Mayjen TNI Wilujo Puspujodo (kiri) bersama Presiden Sukarno setelah penganugerahan Bintang Mahaputera Kelas III di Istana Merdeka, Jakarta, 13 September 1965. (Perpusnas RI). Pemilik Bintang Mahaputera berhak atas pemakaman dengan biaya negara (Pasal 6). Pemilik bintang Kelas IV dan V dapat diberi uang hadiah tiap bulan selama hidup yang besarnya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 7). Menurut Pasal 5, Bintang Mahaputera bisa dicabut apabila pemiliknya tidak memenuhi lagi syarat umum dalam Pasal 7 ayat 2 UU Darurat No. 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan; yaitu berakhlak dan berbudi pekerti baik , serta tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan. Pencabutan Bintang Mahaputera pernah terjadi pada D.N. Aidit, ketua CC PKI. Aidit menerima Bintang Mahaputera Kelas III dari Presiden Sukarno pada 13 September 1965. Penghargaan itu diberikan karena Aidit adalah pejabat negara yang menjabat Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Menurut Julius Pour dalam Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, & Petualang , penghargaan tersebut dilandasi pertimbangan sangat mengejutkan, "...atas kepahlawanan berikut teladan yang telah dia berikan dalam political leadership ". Sementara itu, A . G . Pringgodigdo dalam Ensiklopedi Umum , menyebut bahwa dalam upacara kenegaraan pe ng anugerahan, Sukarno menyebut Aidit "pahlawan teladan terutama dalam menjalankan politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis, red .) dan yang telah menunjukkan kesetiaan yang mendalam dan jasa-jasa yang luar biasa kepada bangsa dan negara". Jenderal TNI A.H. Nasution hadir dalam upacara penganugerahan itu. Menurut Julius Pour, Nasution mencatat "selesai upacara, Aidit datang kepada saya sambil menanyakan, manakah dari sederet pita tanda jasa di dada Jenderal, mengenai operasi militer dalam Peristiwa Madiun tahun 1948? Tentu saja langsung saja tunjukkan. Sesudah itu, dia menggandeng saya dan meminta para wartawan mengambil gambar kami." Tak lama kemudian terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965. PKI disebut dalang peristiwa berdarah itu. Aidit menjadi buronan. Dia ditangkap di Solo pada 22 November 1965 kemudian dieksekusi mati di daerah Boyolali. Bintang Mahaputera Kelas III dicabut dari Aidit dengan TAP MPRS No. XXX/MPRS/1966. Sementara itu, PKI dilarang dengan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

Dalam sejarah Indonesia, bila ada tokoh yang berniat lama menetap di tempat pembuangan, maka orang itu ialah Bung Hatta. Hal itu bisa diketahui dari barang-barang yang dibawa ketika pemerintah kolonial mengasingkannya ke Boven Digul. Di samping sekoper pakaian, Hatta memboyong serta buku-bukunya sebanyak 16 peti. Perlu waktu tiga hari untuk mengemasnya dari kediaman Hatta di Jalan Sawah Besar, Batavia. Pada 28 Januari 1935, Hatta tiba di Tanah Merah, Boven Digul, Merauke. Kekhawatiran melanda Hatta waktu akan memulai perjalanan ke tempat pembuangan: bagaimana caranya mengangkut kumpulan buku-buku. Dari kantor pemerintahan setempat ke kampung pembuangan jaraknya sekira 1,5 km berjalan kaki. Tidak terbayangkan betapa melelahkannya jika itu dilakukan secara bolak-balik. “Seorang anggota Panitia Penerimaan mengusulkan kepadaku, supaya barang-barangku itu diminta tolongkan mengusungnya oleh orang Kaya-kaya (penduduk asli) yang ada disitu yang sudah agak ‘jinak’, yang sebagian sudah  bekerja pada orang buangan,” tutur Hatta dalam Memoir . Hatta menerima usulan itu. Negosiasi terjalin antara Hatta dengan seorang pemimpin orang Kaya-kaya. Mereka sepakat dengan ongkos yang harus ditanggung Hatta, yakni satu uang kelip untuk tiap-tiap peti. Uang kelip setara dengan 5 sen, berbentuk bundar dan berlobang ditengahnya. Dengan demikian, Hatta pun melanjutkan perjalanan dengan hati tenang bersama dengan orang Kaya-kaya yang menggotong barangnya.   Kira-kira tengah hari, rombongan Hatta sampai di rumah yang telah disiapkan pemerintah kolonial. Koper dan peti besi tempat buku-buku Hatta juga dibawa ke situ. Di rumah itu sudah menanti Sutan Said Ali bersama istinya Uni Umi. Said Ali seorang Digulis asal Minangkabau yang dikenal Hatta sebagai guru Sekolah Adabiah di Padang pada 1918. Menurut kebiasaan di Boven Digul, orang Kaya-kaya bekerja pada orang-orang buangan dengan perjanjian tertentu. Kontrak kerja biasanya berlangsung selama dua bulan. Selama bekerja mereka mendapat sehelai kemeja tangan pendek dan celana pendek. Majikan juga harus memberi makan orang Kaya-kaya yang bekerja di rumahnya. Atas rekomendasi Uni Umi, Hatta dapat mempekerjakan seorang Kaya-kaya sebagai asisten rumah tangga. Pagi-pagi pukul 9 orang Kaya-kaya itu sudah datang dan pulang kembali pada pukul 5 sore. Kerjanya hanya mencuci pakaian dan kadang-kadang membantu menanak nasi. Hatta memberikan separuh dari beras ransumnya beserta ikan asin yang tidak digoreng kepada asistennya itu. Bagi orang Kaya-kaya, ikan asin cukup dengan dibakar saja. Apabila asistennya akan pulang ke hutan, Hatta mengupahnya dengan sehelai baju dan celana pendek serta satu kampak. “Selama aku di Digul kubelikan juga untuk dia, tiap kali mau pulang, sekilo tembakau,” ujar Hatta.   Pada akhir tahun, pemerintah kolonial berencana memindahkan Hatta ke tempat pengasingan yang lain, Banda Neira. Lagi-lagi orang Kaya-kayalah yang berjasa menyelematkan “harta” dari kampung pembuangan menuju pelabuhan. Hatta meminta sebanyak 20 orang Kaya-kaya untuk mengotong koper pakaian dan peti-peti bukunya. Ketika merundingkan biaya angkut, Hatta mendapati kemajuan yang signifikan dalam hitung-hitungan orang Kaya-kaya. Waktu pertama kali tiba di Digul, orang Kaya-kaya mematok ongkos sebesar 5 sen. Ketika Hatta akan pindah ke Banda Neira, orang Kaya-kaya meminta tarif sebesar 10 sen. “Satu kemajuan dalam pikiran dalam waktu hampir satu tahun,” kenang Hatta. “Dengan segala senang hati kubayar upah yang mereka minta itu.” Oleh karena itu, rasanya tidak berlebihan kalau mau dikata bahwa ada keringat orang Papua dalam perjuangan Bung Hatta.

Pada masa sastra Jawa Baru abad 18 hingga 19, banyak pujangga Jawa menulis serat yang bermuatan seks. Sebagian besar berisi ajaran dalam persenggamaan. Ada pula kisah-kisah tentang penyimpangan seks. Adi Deswijaya, filolog dan pengajar Program Pendidikan dan Sastra Daerah FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, memaparkan mengenai teks-teks tesebut dalam Dialog Sejarah “Seks Zaman Dahulu Kala dari Fetish sampai Bestialitas” di saluran Facebook dan Youtube Historia.id , Selasa, 11 Agustus 2020. Teks pertama adalah Babad Tanah Jawi , yang memuat banyak kisah asmaradahana atau api asmara di kalangan para raja dan bangsawan. Dalam babad ini perebutan wanita antara para raja adalah hal umum. Semisal, Sultan Amangkurat Mataram merebut Ratu Malang, istri Ki Dalem, yang berujung pada kematian Ki Dalem. Amangkurat juga pernah menyukai Rara Hoyi, anak Ki Mangunjaya dari Surabaya, yang masih kecil. Rara Hoyi ketika sudah dewasa juga dijadikan rebutan oleh Adipati Anom, putra Amangkurat. Perebutan wanita kala itu merupakan hal umum dalam relasi antar-kerajaan bahkan antar-keluarga dan saudara yang berakhir pada pembunuhan-pembunuhan. Kisah persenggamaan antara Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan juga muncul dalam babad ini. “Nah hal-hal semacam itu merupakan asmaradahana . Api asmara, perselingkuhan, percintaan dan lain sebagainya yang menyelimuti para bangsawan saat itu,” jelas Adi. Teks kedua yang dirujuk Adi adalah Serat Centhini yang ditulis pada 1814-1823. Serat yang diprakarsai oleh Kanjeng Pangeran Adipati Anom Amengkunagoro III yang kemudian bergelar menjadi Pakubuwono V ini sebenarnya merupakan sebuah ensiklopedia jawa. Seks hanya salah satu bagian di dalamnya. “Di situ diceritakan Seh Amongraga dan Ken Tambangraras dalam melakukan persetubuhan tidak langsung menikah langsung copot-copot baju langsung, jadi tidak. Menunggu 40 hari baru melakukan persetubuhan, cumbana ,” kata Adi merujuk Serat Centhini Kamajaya Jilid 6. Dalam serat itu, diceritakan pula penyimpangan seks berupa persenggamaan dengan kuda yang disebut sebagai bentuk pegobatan. Dalam Centhini Kamajaya Jilid 10 dikisahkan bahwa Ki Kulawirya mendapat mimpi untuk menyembuhkan Nuripin yang terkena penyakit raja singa harus bersenggama dengan kuda. Sementara, dalam Centhini Jilid 9 Pupuh 568-583 diceritakan tentang perilaku seks di luar nikah. Kisah itu dilakukan tokoh bernama Banem. Perempuan perawan itu mendatangi Jayengraga, tamu laki-laki di rumahnya, untuk diajari berhubungan seks. Serat Centhini juga berisi bagaimana cara bersenggama agar dapat menghasilkan anak laki-laki atau perempuan. Di dalam Centhini juga terdapat teks tentang seks bernama Saresmi . Namun, Saresmi ditulis kembali menjadi satu teks sendiri oleh beberapa pujangga. Saresmi berisi perintah dan larangan, tata-cara hingga anjuran waktu dalam bersenggama. Teks ketiga yang dipaparkan Adi adalah Narasawan yang ditulis pada 1930-an ( Nara berarti laki-laki, sawan berarti kesurupan karena hal ghaib). Teks ini menceritakan persetubuhan manusia dengan hewan dan makhluk halus. Ada 10 hewan yang disebut teks ini: lembu estri, mesa kapal, menda gembel estri, menjangan, menda jawi, maesa bule, lembu pohan, wawa estri, rangutan, munyuk gerang. Sementara, makhluk halus yang disebutkan ada tiga: genderuwo, peri sari, dan kuldi wadon. Menurut Adi, Narasawan mirip dengan teks Cekruk Truno , dongeng yang berkisah tentang seorang pemuda pengangguran yang ingin menjadi ledhek , saudagar, hingga menjadi hakim namun tidak pernah melakukan usaha apapun. “Dan Narasawan ini sendiri menurut saya, itu sepertinya adalah sebuah karya sastra yang hanya sebuah dongeng. Karena Cekruk Truno sendiri adalah dongeng,” kata Adi. Selain bersenggama dengan hewan, ada pula teks yang menyebut tentang penyimpangan seks, semisal Serat Trilaksita . Lima penyimpangan yang disebutkan dalam Trilaksita yakni ngoyag-oyag turus ijo atau menyukai anak wanita yang masih belum bersuami, ngrusak pager ayu atau menyukai istri dari sadara sendiri atau tetangga, anggege mangsa atau menyukai anak yang belum menginjak akhil balig, meksa saresmi atau memaksa berhubungan badan (memperkosa) dan anjejamah atau orang yang senang bersenggama tanpa memandang situasi. Pembahasan seks juga dimuat Kawruh Sanggama, yang merupakan ajian asmaragama yang didapat Bathara Guru dari Sang Hyang Tunggal dengan bertapa. Karena sebelumnya mendapat empat putra yang berwatak tidak baik, Bathara Guru lalu mencari ajian asmaragama hingga kemudian berputrakan Sang Hyang Whisnu. Kawruh Sanggama menjelaskan bagaimana cara agar mendapat anak yang baik, memuaskan wanita, tatacara bersenggama, hingga halangan-halangan dalam bersenggama. Terdapat pula catur brata untuk aji asmaragama. Catur brata merupakan empat hal yang harus dilakukan suami kepada istri dalam hubungan senggama. Yang pertama, lila atau mengikuti permintaan istri, kemudian narima atau menerima atas pelayanan yang disiapkan istri, temen atau menepati janji dan sabar atau tidak senang marah, dan selalu memberi maaf atas kesalahan istri. Selain Babad Tanah Jawi , Centhini, dan Narasawan , masih banyak kisah-kisah lain yang sebagian juga disadur dari serat-serat induk itu. Teks-teks itu kebanyakan tersimpan di perpustakaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta serta koleksi pribadi perpustakaan swasta atau yayasan. Dari sekian banyak teks tentang persenggamaan yang banyak ditulis pujangga di lingkaran keraton, Adi belum menemukan teks yang mengisahkan pengalaman senggama rakyat biasa atau dari luar keraton. “Kalau untuk teks-teks di luar keraton itu memang hanya sebatas perjalanan, cerita rakyat. Tetapi kalau untuk wulang - wulang itu kebanyakan dari raja, pujangga, kepada para putranya,” jelas Adi.

SEORANG hakim anonim (diperankan Mark Rylance) di sebuah kota terpencil di perbatasan sebuah kekaisaran mencoba bersikap tenang walau pikirannya dipenuhi tanda tanya. Di hari biasa itu, ia menyambut kedatangan Kolonel Joll (Johnny Depp), perwira Third Bureau, semacam kesatuan polisi rahasia dari ibukota kekaisaran. Dalam pikirannya sang hakim bertanya-tanya, buat apa seorang kolonel dari Third Bureau sampai datang ke kota terpencilnya yang berpopulasi multietnis dan nyaris jarang terjadi tindak kejahatan. Tetapi belum sempat ia menyelesaikan isi pikirannya, rombongan sang kolonel tiba. Dari dalam kereta kuda, sang kolonel keluar dengan wajah tampak dingin. Sejak saat itu, situasi di kota terluar kekaisaran itu tak lagi sama. Begitulah sutradara Ciro Guerra memulai film bertajuk Waiting for the Barbarian s. Film drama itu diangkat dari novel dengan judul serupa karya novelis Afrika Selatan John Maxwell Coetzee. Sang novelis juga terlibat sebagai penulis naskahnya. Menariknya, sebagaimana di novelnya, kisahnya dibuat tanpa detail latar belakang lokasi dan titimangsa. Namun jika diperhatikan sekilas, kota terpencil di perbatasan sebuah kekaisaran itu bisa ditebak berada di kawasan Asia Tengah dan sekiranya berkisar di antara akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kolase adegan sang hakim yang memulangkan gadis barbar bekas tawanan yang disiksa. ( samuelgoldwynfilms.com ). Kekaisaran itu mengalami paranoia bahwa suku-suku barbar di luar perbatasan dikhawatirkan akan memberontak. Isu ini yang ternyata membuat Kolonel Joll si perwira bengis datang dari ibukota. Ia juga mengklaim lebih punya kuasa ketimbang sang hakim yang hanya seorang pejabat sipil. Klaim lebih berkuasa membuat Joll bisa seenaknya bertindak. Seperti misalnya menyiksa seorang pria dan keponakannya yang dituduh pencuri domba dengan keji sampai mati. Joll juga membawa pasukan mendatangi habitat suku barbar sang tertuduh yang tak bersalah itu dan menangkapi warganya dan mencap mereka sebagai tawanan perang. Nasib mereka tak berbeda dari sang tertuduh dan keponakannya sebelumnya, disiksa tanpa peri kemanusiaan. Betapapun sang hakim protes, ia tak berdaya. Namun ketika Kolonel Joll melakukan ekspedisi ke luar batas kota, sang hakim mencoba membebaskan para “tawanan perang” itu. Banyak yang memilih kabur ke habitat sukunya, namun beberapa yang terluka parah hidup menggelandang di kota. Salah satunya, seorang gadis yang kedua sendi kakinya patah akibat penyiksaan luar biasa. Sang gadis barbar (Gana Bayarsaikhan) yang hidup terlunta-lunta di jalan, ditemukan dan dirawat sang hakim. Seiring pulihnya si gadis, hakim mengantarnya kembali ke habitat sukunya sekaligus menjelaskan kesalahpahaman antara kaum imperialis dan suku barbar dengan para tetua barbar. Adegan sang hakim disiksa dan dipermalukan di muka umum. ( samuelgoldwynfilms.com ). Tetapi sekembalinya sang hakim ke kota, ia ditangkap Opsir Mandel (Robert Pattinson) dengan tuduhan pengkhianatan dan mata-mata suku barbar. Di dalam tahanan, sang hakim diperlihatkan penyiksaan brutal para “tawanan perang”. Tuduhan berkawan dengan musuh kian diyakini Opsir Mandel dan Kolonel Joll sebagai tindakan berkhianatnya kepada kekaisaran. Sang hakim yang awalnya sekadar ditahan, kini juga ikutan disiksa di muka publik. Bagaimana kelanjutannya? Baiknya Anda tonton sendiri Waiting for the Barbarians yang sudah ditayangkan serentak di seluruh dunia mulai 7 Agustus 2020. Mengingat masih masa pandemi virus corona dan karenanya tak bisa diputar di bioskop, penikmat film tanah air bisa menyaksikannya secara eksklusif di platform digital Mola TV. Cerminan Paranoia Kolonial Waiting for the Barbarians menarik secara sinematografi dan substansi. Meski alur ceritanya sederhana, tone film yang terang namun halus dengan latar belakang gurun dan stepa luas ditambah iringan music scoring Giampiero Ambrosi, menambah greget adegan-adegan dramatis. Sederhana namun punya pesan dalam sebagaimana novelnya yang rilis pada 27 Oktober 1980 di Inggris. Meski Coetzee mengambil judul sama dengan judul puisi Yunani karya Constantine Peter Cavafy, inti ceritanya lebih dipengaruhi novel The Tartar Steppe karya Dino Buzzati yang terbit empat dekade sebelum Waiting for the Barbarians. J. M. Coetzee (kiri) turut jadi penulis naskah film yang diangkat dari novelnya. ( portrait.gov.au/samuelgoldwynfilms.com ). Kendati dalam kisahnya Coetzee tak menyebut nama kekaisaran, nama kota ataupun titimangsa, Coetzee menuliskannya sebagai cerminan situasi kaum penindas dan tertindas di negeri kelahirannya yang digulirkan dengan sistem Apartheid, utamanya di era 1970-an. Dalam sebuah ulasan novelnya di suratkabar The New York Times , 18 April 1982, kolumnis Irving Howe menyebutnya “A Stark Political Fable of South Africa” (Fabel Politik Afrika Selatan). “Bayangkan rasanya hidup sebagai seorang penulis di Afrika Selatan: di tengah bisingnya berita-berita tentang ketidakadilan rasial, mengalami perasaan bahwa hidup seseorang tergadaikan dalam masyarakat yang larut dalam kebencian, sebuah kemarahan yang melelahkan sampai menjadikannya depresi. Tidak ada perasaan lega kecuali diam atau pindah ke lain negeri,” tulis Howe. “Coetzee mengisahkan sebuah kekaisaran khayalan, berlatarbelakang tempat dan waktu yang tak spesifik, namun bisa sangat diterka sebagai Afrika Selatan versi universal. Hal ini membuat Coetzee bisa memberi jarak antara estetika dan subyeknya meski ia sendiri tak bisa keluar dari keburukan dan kekacauan masyarakat lokal,” imbuhnya. Pergerakan anti-Apartheid dalam Pemberontakan Soweto (Repro The Soweto Revolt: Roots of a Revolution? ) Senada dengan Howe, David Atwell dalam biografi J.M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing menguraikan, karya Coetzee itu jadi penggambaran situasi pemerintah Afrika Selatan di masa itu yang mengalami paranoia, baik terkait perkara dari dalam maupun dari luar. Di dalam negeri, sejak awal 1970 muncul banyak aksi dan gerakan kaum pekerja ilegal dan resesi yang memperburuk angka pengangguran. Situasi tersebut diperparah dengan Pemberontakan Soweto 16 Juni 1976. Sementara, faktor luar yang berpengaruh adalah goncangan pemerintahan di Portugal pada 1974, menyebabkan kolapsnya koloni-koloni Mozambik dan Angola. Perang gerilya berlangsung dekat perbatasan Afrika Selatan. Periode itu juga diguncang perang saudara di Zimbabwe yang mengantarkan kemerdekaannya pada 1980. “Sebagai responnya, pemerintah Apartheid melancarkan sejumlah kebijakan yang lebih rasis dan berbau teror terhadap sejumlah organisasi anti-Apartheid. Kelas menengah juga didorong untuk mempersekusi kaum kulit hitam, utamanya para aktivis pergerakan Black Consciousness (BCM) dan dianggap sebagai garda melawan ‘komunisme’. Saat itu pemerintah Apartheid tengah mengedepankan kebijakan-kebijakan anti-komunisme,” tambahnya. "Waiting for the Barbarians" menggambarkan situasi kaum penindas dan tertindas yang sebenarnya lebih universal. ( samuelgoldwynfilms.com ). Lorena Russell dalam “Waiting for the Barbarians: Narrative, History, and the Other” yang dimuat dalam Exploration and Colonization menyingkap, inti kisah itu sejatinya tak sekadar mencerminkan Apartheid di Afrika Selatan, namun juga gambaran umum penindasan oleh pihak-pihak neo-imperialis, neo-kolonialis, serta penguasa tiran. Semisal di India di masa kekuasaan Inggris, Jerman di rezim Nazi, Kamboja di rezim Pol Pot, atau Indonesia di masa Orde Baru. Itu merupakan gambaran lebih universal bahwa sebuah negeri selalu membutuhkan musuh bersama dari luar untuk bisa bertahan dan menguatkan tatanannya. Elemen-elemen masyarakat di bawah bisa digiring pemerintah untuk tetap percaya dan menyokong kepentingan pemerintah untuk memerangi ancaman, entah benar atau hanya isu yang direkayasa. Dalam film dan novel Waiting for the Barbarians , ancaman itu dihadirkan lewat kaum barbar. “Konteksnya adalah pergulatan antara pihak kekaisaran dan kaum barbar, menyingkap sejumlah dinamika sentral secara ideologis dan psikis terhadap kolonialisme. Narasinya memancing pembaca pada pertimbangan yang kompleks terkait kekuasaan, imperialisme dan kolonisasi, serta isu-isu pascakolonial yang berpusat pada jarak yang memisahkan satu golongan dan golongan lainnya,” papar Russell. “Sebagian besar nilai-nilai yang dikiaskan Waiting for the Barbarians bisa teraplikasi luas dalam sejumlah situasi. Afrika Selatan era Apartheid tak hanya jadi tempat di mana masyarakat hidup dalam rezim yang terlibat pelanggaran HAM. Termasuk salah satunya Amerika di era (Presiden George Walker) Bush, ketika teknik-teknik penyiksaan yang diizinkan negara diimplementasikan sebagai bagian dari ‘Perang Melawan Teror’,” tandasnya. Data film: Judul: Waiting for the Barbarians | Sutradara: Ciro Guerra | Produser: Monica Bacardi, Michael Fitzgerald, Andrea Iervolino, Olga Segura| Pemain: Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi, David Dencik, Sam Reid, Harry Melling | Produksi: Iervolino Entertainment, AMBI | Durasi: 112 Menit | Rilis: 7 Agustus 2020.

Peristiwa pemberontakan rakyat Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada 1919 begitu menggemparkan. Rakyat menolak kerja rodi, yang berujung perlawanan fisik. Tercatat ada sejumlah pegawai bumiputra dan seorang controleur bernama De Kat Angelino, terbunuh. Rupanya keberanian rakyat itu muncul dari dorongan seorang anggota Sarekat Islam, yang juga dikenal sebagai sastrawan besar, Abdoel Moeis. “Kata-katanya di Toli-Toli pada Vergadering tahun 1919 telah membakar anggota Sarekat Islam di sana, dan setelah kepulangan beliau ke Jawa meledaklah peristiwia demonstrasi dan pemogokan, berujung pada pergolakan besar-besaran, yang gemanya sampai menggoyang seluruh Nusantara saat itu,” tulis Aji Dedi Mulawarman dalam Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto . Akibat berulah di Sulawesi dan Jawa, pemerintah Hindia Belanda pun mengasingkan Abdoel Moeis ke Sumatera pada 1923. Namun itu bisa jadi kesalahan besar pemerintah kolonialis. Sebab Abdoel Moeis kembali menunjukkan kepandaiannya menggolakkan semangat perjuangan rakyat di Ranah Minang. Berdasar laporan Residen Sumatera Barat W.A.C. Whitlau kepada Gubernur Jenderal Fock tanggal 20 April 1923, Abdoel Moeis gelar Sutan Penghulu, mengadakan rapat SI di Padang pada 1 April 1923. Melalui selebaran undangan, dia meminta padoeka angkoe-angkoe mengirimkan perwakilannya untuk duduk bersama di dalam rapat. Kurang lebih begini isi undangannya: “Karena kita mesti mengambil suara bersama buat membantah rupa-rupa hal yang menindas kita punya penghidupan, yang mengambil kita empunya hak dan memijak kita punya adat,” tulis Residen Whitlau seperti dikutip Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil: Petite Historie Indonesia Jilid I . Rupanya rapat yang mendapat sambutan baik dari banyak kepala adat itu bukan yang pertama diadakan oleh Abdoel Moeis. Laporan Jaksa Agung Hindia Belanda D.G. Wolterbeek Muller, menyebut bahwa tanggal 31 Maret, Abdoel Moeis juga mengadakan pertemuan dengan kepada adat dari 18 tempat. Abdoel Moeis mencoba menyelesaikan tiga permasalahan utama yang dihadapi rakyat Minang kala itu: pajak yang dikenakan kepada rumah gadang, penentuan batas-batas hutan yang tidak adil, dan pajak tanah yang begitu menyengsarakan kehidupan rakyat. “Abdoel Moeis mengucapkan terima kasih atas kedatangan para penghulu itu karena mereka telah menunjukkan perhatian terhadap apa yang dirasakan oleh rakyat Minangkabau,” tulis Rosihan. Kehadiran Abdoel Moeis di Sumatera membuat pemerintah Belanda khawatir. Mereka kembali teringat peristiwa pemberontakan rakyat Toli-Toli dan pemogokan buruh pegadaian di Jawa. Meski sempat terjadi kericuhan, kedua peristiwa itu ditangani dengan cepat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan besar. Namun aksi Abdoel Moeis di Minangkabau tidak bisa disamakan dengan dua peristiwa sebelumnya. Rakyat Minang diniliai terlalu sensitif menanggapi pergolakkan. Dikhawatirkan gejolak di tengah masyarakat akan membesar seperti Perang Padri dan Perang Belasting. Kegiatan-kegiatan di Sumatera Barat itu membuat Abdoel Moeis masuk daftar hitam pemerintah Hindia Belanda. Dia dicap sebagai sosok yang berbahaya. Dijelaskan Maman Mahayana dalam Akar Melayu , pemerintah Hindia Belanda segera mengeluarkan passenstelsel , larangan memasuki suatu daerah, untuk Abdoel Moeis. Dia tidak diizinkan tinggal di Sumatera Barat. Pemerintah HIndia Belanda juga melarang Abdoel Moeis mengunjungi semua daerah di luar pulau Jawa dan Madura. “Setelah ada larangan itu, Abdoel Moeis kemudian tinggal sebagai petani di Garut tahun 1924,” ungkap Maman. “Dia mengawali penulisan novelnya awal tahun 1927 saat dia sudah meninggalkan kegiatan politiknya dalam Sarekat Islam selama lebih dari satu dekade.” Setelah kegiatan politiknya di Sumatera Barat, Abdoel Moeis memutuskan lebih fokus mendalami kesusastraan. Pada 1928 dia berhasil menelurkan sebuah karya fenomenal Salah Asuhan . Novel itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Karyanya itu jugalah yang mendudukkan Abdoel Moeis ke dalam jajaran sastrawan nasional. Selain Salah Asuhan, dia juga menerbitkan banyak karya, di antaranya Pertemuan Jodoh, Surapati, Robert Anak Surapati, Kurnia, dan Hendak Berbakti . Di samping karya asli, Abdoel Moeis juga menerjemahkan novel-novel seperti Don Kisot de la Sancha , Sebatang Kara, dan Tom Sawyer. Abdoel Moeis wafat pada 17 Juni 1959 di Bandung, Jawa Barat. Tahun itu juga dia dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Sukarno. Tercatat sebagai yang pertama menerima gelar tersebut. Hari kelahirannya, 3 Juli, juga diperingati sebagai Hari Sastra Indonesia.

Suatu hari di awal tahun 1946. Kopral Abu Nawaz mendapat tugas untuk menghancurkan satu basis kaum pengacau di Medan. Adalah Letnan Kolonel Doli Loundly, salah seorang petinggi di British Indian Army (BIA), yang langsung memerintahkan Nawaz melakukan tugas tersebut. “Saya lantas membawa satu seksi pasukan menuju sasaran,” ungkap Nawaz kepada Muhammad TWH, jurnalis senior di Sumatera Utara. Begitu mencapai target penyerangan, betapa terkejutnya Kopral Nawaz dan anak buahnya. Basis kaum pengacau yang dikatakan oleh Loundy tak lain ternyata sebuah masjid, tempat ibadah orang-orang Islam seperti mereka. Namun sebagai bawahan mereka tak bisa menolak tugas tersebut. Dengan sedih, mereka meledakan Masjid Medan Timur (sekarang Masjid Perjuangan 45) itu. “Kami merasa ditipu. Awalnya, kami berpikir kedatangan kami ke Sumatera adalah untuk mengurus orang-orang Jepang yang sudah menyerah, tapi ternyata kami harus memusuhi orang-orang yang seagama dengan kami,” kenang lelaki kelahiran Jhelum (sekarang masuk dalam wilayah Pakistan) pada 1927 itu. Keterlibatan dalam “perbuatan laknat” itu menjadikan Nawaz dan kawan-kawan-nya sempat tidak bisa memaafkan diri mereka. Rasa sesal terus menghantui. Tetiba muncullah ide gila dari para prajurit muslim itu untuk melakukan perbuatan nekat: lari dari kesatuan dan bergabung dengan para pejuang Indonesia. Maka atas bantuan para pengelola Rumah Makan Fajar Asia (tempat biasa mereka makan), Nawaz dan 14 kawan-nya kemudian melakukan pembelotan. Hingga Perang Kemerdekaan berakhir, Nawaz tetap setia dengan jalannya untuk mengabdi Republik. Tercatat dia pernah bertugas di beberapa front Sumatera, salah satunya di Bukittinggi. “Tahun 1953 dia kemudian pulang ke Pakistan,” ujar Muhammad TWH yang kini mengelola secara pribadi Museum Perjuangan Rakyat Sumatera Utara. Pembelotan yang dilakukan oleh Nawaz dan kawan-kawannya, bukanlah kasus tunggal dalam sejarah perang kemerdekaan di Indonesia. Menurut buku 600 Gallant Pakistani Soldiers karya Allama Noor Quadri, sekira 600 prajurit India muslim (sekarang Pakistan) telah membelot ke kubu Republik Indonesia pada 1945-1946. “Itu meliputi Jawa dan Sumatera…” ungkap Quadri. Dalam suatu wawancara dengan Muhammad Jusuf (jurnalis The Indonesia Times ) di London pada awal Oktober 1979, eks Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu di Sumatera Utara Brigadier (Purn) T.E.D. Kelly mengakui soal adanya praktek desersi di kalangan anak buahnya pada saat itu. Tetapi jumlahnya sangat kecil. “Semuanya prajurit biasa, (jadi) tidak ada satu pun perwira yang meninggalkan kesatuan kami (karena) itu adalah desersi dan bisa dihukum berat,” ujar Kelly. Apa yang dikatakan Kelly bisa jadi ada benarnya jika mengingat di seluruh Sumatera sendiri, para pembelot dari India/Pakistan itu hanya berjumlah 71 orang. Menurut Muhammad TWH dalam Sumatera Utara Bergelora , awalnya hampir sebagian besar para pembelot tersebut ditampung dalam Batalyon Putra Asia yang dipimpin oleh seorang Arab bernama Mayor Abdul Sattar al Quraisy (lebih dikenal sebagai Young Sattar). Karena pengalaman tempur dan ketrampilan militer sebagian besar anggotanya mumpuni, kesatuan multi etnik  itu kemudian berkembang menjadi suatu unit khusus yang terlatih. Begitu diseganinya hingga saat Wakil Presiden Mohammad Hatta berkunjung ke Pematang Siantar pada 27 Juli 1947, Yon Putra Asia didapuk menjadi pengawal khusus. Dua hari setelah mengawal Hatta, Yon Putra Asia kemudian terlibat dalam pertempuran brutal dengan para serdadu Belanda di wilayah Pantoan. Pertempuran tersebut berlangsung secara seru selama berjam-jam hingga peluru-peluru para petarung Putra Asia habis tak tersisa. Layaknya aturan dalam militer, usai peluru habis mereka langsung memasang bayonet masing-masing dan lantas terlibat pertarungan jarak dekat dengan para serdadu Belanda. “Setelah terkepung rapat, kekuatan mereka berhasil dihancurkan dengan korban 15 prajurit India muslim tewas. Mayor Sattar sendiri nyaris tertangkap namun berhasil meloloskan diri dari pembersihan militer Belanda dengan menyamar sebagai penjual bandrek,” ungkap TWH. Setelah Batalyon Putra Asia dibubarkan, para prajurit India muslim kemudian disebar ke seluruh palagan yang berkobar di Sumatera. Mereka kemudian ada yang melatih para gerilyawan Indonesia di Aceh atau menjadi komandan-komandan lapangan di Padang, Bukittinggi dan Palembang. Salah satu nama yang sempat dicatat oleh TWH adalah Nur Muhammad. Usai meninggalkan kesatuannya (Divisi ke-26 British Indian Army), Nur berperan sebagai “orang intel” yang tugasnya mempengaruhi para prajurit Sekutu untuk membelot ke kubu Republik. Setelah matang di front Medan Barat, Nur kemudian dipindahtugaskan ke Aceh sebagai instruktur pasukan TNI di Panjang Peureulak, Aceh Timur.

Pada pengujung 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan gagasan untuk mengadakan gelar Pahlawan Nasional bagi sejumlah tokoh pejuang nasional yang sudah meninggal. Idenya berangkat dari keinginan merehabilitasi semua korban kesewenang-wenangan Belanda. Pemerintah RI kala itu memunculkan sosok-sosok pemberani yang menentang kompeni di berbagai daerah dalam memori masyarakat. Sejarawan Prancis Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid I: Batas-batas Pembaratan , mencatat ada banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menghargai perjuangan tokoh-tokoh tersebut: membuat biografi, dengan kisah yang diperindah; mengusung potret tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan; sampai mengabadikan nama-nama tertentu sebagai nama jalan. “Agar prakarsa-prakarsa itu dapat ikut memperkuat ideologi persatuan, sejak 1959 Sukarno memutuskan untuk menyusun sebuah daftar resmi Pahlawan Nasional,” tulis Lombard. Lantas siapa sosok yang pertama kali dihadiahi gelar Pahlawan Nasional di Indonesia? Dia adalah Abdoel Moeis. Tokoh kelahiran Solok, Sumatera Barat, pada 3 Juli 1886. Setelah lulus pendidikan dasar di sekolah khusus Eropa (ELS), Abdoel Moeis melanjutkan studi di sekolah dokter Jawa STOVIA. Namun tidak berhasil menyelesaikannya gegara menderita sakit. Berkat bantuan JH Abendanon, direktur departemen pendidikan dan agama, dia pun diterima bekerja di departemen tersebut sebagai juru tulis. Hanya bertahan selama dua tahun. Sekira tahun 1905, Abdoel Moeis bertemu Abdul Rivai, pemimpin majalah Bintang Hindia . Dia pun bergabung sebagai wartawan dan pemimpin redaksi Bintang Hindia edisi bahasa Indonesia di Batavia. Akibat kurangnya dukungan keuangan majalah itu berhenti terbit, dan memaksa Abdoel Moeis pindah ke surat kabar Belanda Preanger Bode , yang juga tidak berumur panjang. Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil: Petite Historia Indonesia Jilid I mengatakan bahwa Abdoel Moeis pernah juga bekerja di majalah Soeara Merdeka yang terbit di Bandung. Pada 1912, Abdoel Moeis bersama Mohammad Yunus dan A. Widiadisastra mendirikan suratkabar Kaum Muda . Belakangan suratkabar yang dia dirikan itu mendapat perhatian pihak Belanda karena isinya banyak memprovokasi padangan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sejak mendirikan Kaum Muda , Abdoel Moeis banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh Islam. Berkat itu jugalah dia, bersama Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) dan Wignyadisasra, mendapat undangan bergabung dengan Sarekat Islam dari HOS Tjokroaminoto. Dia dipercaya sebagai ketua cabang Bandung dari organisasi politik yang bertujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam tersebut. Sementara wakil ketua dipegang Ki Hadjar Dewantara, dan sekertaris oleh Wignyadisasra. “Sejak itu, perkenalan dengan Pak Tjokro dan Abdoel Moeis makin intens, sampai kemudian karena kedekatan beliau, bersama pula dengan Hadji Agoes Salim, mereka bertiga disebut dengan Tiga Serangkai Sarekat Islam,” tulis Aji Dedi Mulawarman dalam Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto . Akibat aktivitas politiknya di SI, Abdoel Moeis masuk daftar hitam pemerintah Belanda. Dia dipantau secara ketat karena dianggap berbahaya. Bahkan pernah ketika selesai mengunjungi Toli-Toli, Sulawesi Tengah, rakyat di sana menolak kerja rodi dan melakukan perlawanan pada Juni 1919. Sejumlah pegawai bumiputra dan seorang controluer Belanda terbunuh. Pemerintah menuduh Abdoel Moeis mengompori rakyat untuk memberontak. Kemudian pada 11 Februari 1922, Abdoel Moeis memimpin gerakan pemogokan besar-besaran buruh pegadaian di Jawa. Tahun berikutnya, ketika berkunjung ke Sumatera, Abdoel Moeis memperjuangkan rakyat Minangkabau agar terbebas dari beban pajak atas tanah dan harta benda yang mereka miliki. Akibat kegiatan-kegiatan tersebut, pemerintah kolonial mengeluarkan passenstelsel , yang melarang Abdoel Moeis mengunjungi semua daerah di luar pulau Jawa dan Madura. “Setelah ada larangan itu, Abdoel Moeis kemudian tinggal sebagai petani di Garut,” tulis Maman Mahayana dalam Akar Melayu . Tahun 1928, setelah memilih menghentikan aktivitas politiknya, Abdoel Moeis menerbitkan karya perdana berjudul Salah Asuhan . Novel romansa yang menggambarkan kondisi budaya masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda itu telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa (Inggris, Tiongkok, Jepang). Novel itu juga diadaptasi ke layar lebar pada 1972 oleh sutradara Asrul Sani. Selain Salah Asuhan , dia juga menulis Pertemuan Djodoh (1930), dan Soerapati (1950). Dia sempat menerjemahkan karya pengarang Amerika Mark Twain, Tom Sawyer Anak Amerika (1949), dan karya Cervantes, Don Kisot (1949), serta Sebatang Kara karya Hector Malot. Abdoel Moeis wafat pada 1959 di Bandung, Jawa Barat. Tahun itu juga dia diangkat menjadi Pahlawan Nasional oleh Presiden Sukarno. “Tidak ada alasan jelas mengapa Abdoel Moeis dipilih sebagai Pahlawan Nasional yang pertama,” tulis Klaus H. Schreiner dalam “Pencipta Pahlawan-Pahlawan Nasional,” dimuat Outward Appearances karya Henk Schulte Nordholt (ed.). Betapapun Salah Asuhan telah membuat nama Abdoel Moeis begitu populer, imbuh Maman Mahayana, aktivitasnya sendiri sebagian besar dicurahkan dalam bidang politik dan kewartawanan. Menurutnya bukan bidang kesustraan yang membuat Abdoel Moeis diangkat sebagai Pahlawanan Nasional, melainkan dalam politik karena dia dianggap berjasa dalam pergerakan kebangsaan ketika dia menjadi anggota SI.

Butet Kartaredjasa, si raja monolog, ternyata mengidolakan Ki Hadjar Dewantara. Menurut Butet, Ki Hadjar sukses memberi sentuhan kemanusiaan di Taman Siswa, satu hal yang dilupakan institusi pendidikan di Indonesia dewasa ini. Ki Hadjar Dewantara –nama mudanya Soewardi Soerjaningrat– terlahir dari lingkungan ningrat Paku Alaman di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Di usia 23 tahun, bersama Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo, dia mendirikan Indische Partij, yang membuatnya masuk penjara. Gagal di politik praktis, Ki Hadjar merintis Onderwijs Instituut Tamansiswa  atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada Juli 1922. Sekolahnya meluas, kendati pemerintah Hindia Belanda mencapnya sebagai “sekolah liar”. Disela-sela kesibukannya menyiapkan pentas Gundala Gawat di Gedung Kesenian Jakarta, Butet berbagi cerita tentang sosok Ki Hadjar dan pengalamannya bersekolah di Taman Siswa. Berikut wawancaranya: Mengapa Anda mengidolakan Ki Hadjar Dewantara? Karena dia peletak dasar pendidikan formal, yang dalam mengimplementasikannya tetap mempertimbangkan sentuhan kemanusiaan. Jadi anak didik tak diperlakukan hanya seperti angka-angka, namun juga subjek untuk mengembangkan diri. Apa arti merasakan sentuhan kemanusiaan itu? Saya menyelesaikan SMP di sana, waktu itu Taman Dewasa Ibu Pawiyatan. Saya merasa betul ada dimensi kemanusiaan di sana. Anak didik dihargai secara utuh, punya martabat, punya harga diri. Jadi, ukurannya bukan sukses akademik, namun sukses sebagai manusia. Bagi saya itu lebih penting. Dan tiga nilai dari ajaran Ki Hadjar ada di sana, ing ngarso sung tulodo , ing madyo mangun karso , tut wuri handayani ; yang di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang mendorong. Apa saja yang diajarkan di Taman Siswa? Waktu itu, misalnya mata pelajaran ke-Taman Siswa-an, yang gak ada di sekolah lain. Isinya ya tentang sejarah. Sejarah Ki Hadjar. Cita-citanya. Nilai-nilai kebangsaannya. Kemudian ada pelajaran ekstra, yaitu pencak silat dan menari; salah satu wujud menghargai produk kebudayaan dan menanamkan nilai. Butet Kartaredjasa bersama Presiden Joko Widodo Istana Merdeka, 6 April 2018. (Kantor Staf Presiden). Apakah nilai-nilai yang diajarkan Taman Siswa itu memengaruhi Anda? Jelas. Saya mulai mencintai sastra, membaca novel, itu dimotivasi oleh guru saya, guru bahasa Indonesia yang namanya Pak Rusmiadi atau Ki Rusmiadi. Lalu suka melukis, mengelola majalah dinding, yang memotivasi Ki Sukirno. Mereka memberi perhatian khusus. Namanya anak SMP kan bangga mendapat penghargaan personal, dan menjadi rajin. Saya yang sebelumnya bandel, suka membolos, kemudian menjadi percaya diri dan merasa bangga karena merasa punya talenta. Sampai saat ini, saya selalu memakai sandal “Taman Siswa”, sandal yang dulu dikenakan guru-guru di Taman Siswa. Mungkin jalan sejarah hidup saya akan lain jika tidak sekolah di Taman Siswa. Di situlah terbuka perspektif saya. Semangat apa yang Anda dapatkan dari sosok Ki Hadjar Dewantara? Semangat ayah saya mendirikan padepokan Bagong Kussudiardja tidak jauh beda dengan semangat Ki Hadjar Dewantara ketika mendirikan Taman Siswa. Nah, sepeninggal Pak Bagong, saya mengelola padepokan Bagong Kussudiardja, dengan warisan semangat yang sama pula. Sekarang saya meneruskan cita-cita almarhum ayah saya, menanamkan visi kepada orang yang datang belajar di padepokan, yang bukan sekadar belajar keterampilan seni namun juga menciptakan manusia yang punya integritas, mimpi besar, dan tanggung jawab sosial. Di titik ini, ayah saya dipengaruhi Ki Hadjar Dewantara, sedang saya dipengaruhi ayah saya. Jadi , ini suatu rentetan, suatu produk pendidikan yang bukan model kurikulum, karena ada dimensi kemanusiaannya.

Dr. Naek L. Tobing, SpKJ. meninggal dunia pada 6 April 2020 karena Covid-19. Ia dikenal sebagai seksolog atau pakar kesehatan seks terkemuka di Indonesia. Selain membuka praktik kesehatan seks, ia juga rajin menulis buku-buku tentang masalah reproduksi, seperti Problema Seks dalam Rumah Tangga (1989), Masalah Seks di Kalangan Remaja (1990), Seks dan Problemanya (1991). Dokter kelahiran Samosir, Tapanuli, 14 Agustus 1940 ini tamatan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara. Sempat mendalami masalah kejiwaan sebelum akhirnya tertarik mendalami seksologi. Di balik sosoknya yang humoris, ternyata Naek mengagumi sosok raja dari tanah Batak, Raja Pontas Lumbantobing. Raja Pontas Lumbantobing lahir sekira 1835. Dikenal sebagai pelindung kaum misionaris seperti Gerrit van Asselt (1833–1910), dan I.L . Nommensen (1834–1918). Cerita beredar menyebutnya sebagai sosok pemberani, gemar mengembara tanpa rasa takut dari desanya di Silindung menuju daerah Toba atau Uluan, sekarang Porsea. Selain itu, Raja Pontas dianggap sebagai juru damai setiap ada pihak yang berselisih. Pada Oktober 1886, ia diangkat pemerintah kolonial Hindia Belanda menjadi Jaihutan, pemimpin dari sekalian pemimpin adat yang benar-benar memiliki otoritas. Hingga hari ini, namanya tenggelam di bawah nama Sisingamangaraja XII, namun di hati warga Batak Kristen, nama Raja Pontas adalah pahlawan sebenarnya. Ditemui di rumah sekaligus tempat praktiknya yang rindang, di bilangan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Naek bercerita tentang tokoh idolanya. Dari mana Anda mulai mengenal nama Raja Pontas? Pada usia 18 tahun, saya membaca buku Tuanku Rao , yang ditulis Mangaradja Onggang Parlindungan. Nah, darisitu, saya benar-benar mengetahui ketokohan Raja Pontas, berikut kiprahnya bagi kemajuan warga Batak. Selain dari buku, dari mana lagi Anda mengetahui sosok Raja Pontas? Cerita dari para orang tua dulu, sangat sedikit. Hanya, seingat saya, menceritakan bahwa setiap Raja Pontas mau bicara di khalayak umum, maka semua akan tenang mendengarkan. Kemudian dia dikenal pemberani, dan juru damai bagi orang yang berselisih. Seksolog dr. Naek L. Tobing, SpKJ. ( Twitter/@DrNaekLTobing ). Apa saja kiprah Raja Pontas? Dialah yang sebenarnya menyadari sedari awal, bahwa orang Batak kala itu sedang dalam posisi krisis. Zaman itu, sekira abad 19, banyak perang yang melibatkan bangsa Batak. Dari situ, Raja Pontas berpendirian bahwa orang-orang tanah Batak utara harus menyesuaikan diri dengan zaman modern. Artinya, orang tanah Batak utara harus berpendidikan dan harus beragama monoteisme. Ia adalah primer il benefactor , atau yang memberikan dirinya. Seperti apa persinggungan pertama Raja Pontas dengan para misionaris Kristen? Mulanya, tanah Batak ini jarang dimasuki orang kulit putih. Jika ada orang kulit putih masuk tanah Batak, selalu dihadapkan kepada Raja Pontas. Satu kali, ia menerima misionaris Van Asselt dan Heine. Kemudian, mereka bertiga jalan-jalan dan bertemu opung Manahara yang sedang sakit latapon atau bisul di bibir. Tahu akan hal itu, Van Asselt pun memberinya obat, dan manjur. Raja Pontas pun berpikir, ini dia yang kami butuhkan, kesehatan. Dari situ, nanti berlanjut dengan kedekatannya dengan misionaris Nommensen. Apakah nilai yang bisa diwarisi dari sosok Raja Pontas? Misalnya begini, jangan pernah berebut harta atau kekuasaan dari orang tua. Ternyata kemudian begini, kalau orang mengharapkan warisan atau legacy , baik itu berupa kekuasaan atau uang, maka jiwa orang tersebut akan mati. Maka jangan mengharap legacy . Mengapa namanya tak setenar Sisingamangaraja XII? Sisingamangaraja XII tercatat dalam sejarah resmi negeri ini karena ia melawan Belanda. Sementara Raja Pontas adalah raja Batak pertama yang berpikir bagaimana menyelamatkan bangsa Batak menuju dunia yang semakin modern.  Memang ia tak tertulis dalam sejarah resmi, namun buat kami, dialah pahlawan yang sesungguhnya.

Video dialog Erdian Aji Prihartanto atau Anji dan Hadi Pranoto di youtube seputar klaim penemuan obat Covid-19 berbuntut panjang. Dua orang ini dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran berita bohong. Anji berlakon sebagai pembawa acara dalam video itu, sedangkan Hadi Pranoto menjadi narasumber bergelar doktor (Dr.) dan menyebut dirinya profesor. Belakangan Hadi Pranoto meralat atribusinya. Dia bilang atribut doktor dan profesor cuma panggilan sayang dari teman-temannya. Padahal gelar doktor dan jabatan profesor atau guru besar tak bisa sembarangan dipakai. Ada ancaman pidana dalam pasal 69 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 terhadap pengguna gelar, sertifikat kompetensi, dan profesi palsu. Dalam sejarah negeri ini pun gelar akademik bukan perkara main-main. Gelar akademik menandakan adanya penguasaan seseorang dalam bidang keilmuan tertentu. Pemberian gelar akademik sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi. Di Hindia Belanda perguruan tinggi mulai berdiri pada 1920-an. Pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda berfokus pada tiga disiplin keilmuan. Sesuai dengan usulan J. Homan van der Heide, Direktur Pekerjaan Umum, kepada Gubernur Jenderal Idenburg. “Mengingat ke arah mana kemajuan Hindia Belanda bergerak, maka pada waktunya pendidikan tinggi akan masuk ke sini dan pertama-tama dalam bentuk pendidikan teknik, medis, dan juridis-administratif,” tulis Homan, seperti dikutip oleh S.L. van der Wal dalam Pendidikan di Indonesia 1900–1940 . Kebanggaan Bachtiar Rifai dalam Perguruan Tinggi di Indonesia menyebut pemerintah kolonial mendirikan tiga perguruan tinggi sepanjang 1920-an. Dua di Jakarta dan satu di Bandung. Perguruan tinggi di Jakarta bergerak di bidang keilmuan hukum (Rechtshogeschool) dan kedokteran (Geneeskundige Hogeschool), sedangkan di Bandung berfokus pada teknik dan arsitektur (Technische Hoogeschool, kemudian menjadi Institut Teknologi Bandung). Tiga perguruan tinggi ini membuka jenjang sarjana. Jika telah selesai masa pendidikan, lulusan perguruan tinggi itu berhak menyandang gelar meester in de rechten (Mr . ) untuk hukum, dokter (Arts.) untuk kedokteran, dan insinyur (Ir.) untuk teknik. Penamaan gelar ini mengikuti aturan di Negeri Belanda. Gelar akademik tersebut memberikan kebanggaan bagi para wisudawan. Selain karena tak banyak orang mampu mengecap pendidikan tinggi, gelar itu juga mengukuhkan keahlian tertentu pada dirinya sehingga bisa dipakai untuk melamar pekerjaan dengan gaji lumayan.    Pemerintah kolonial kemudian meluaskan pendirian perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga membuka jenjang doktoral dan menambah disiplin ilmu dalam perguruan tinggi sepanjang 1930-an. Semasa pendudukan Jepang, aktivitas perguruan tinggi berhenti. Pemberlakuan kembali aktivitas perguruan tinggi terjadi pada masa revolusi oleh NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda) dengan membentuk Universiteit van Indonesie. Pemerintah Indonesia mengambil alih kembali perguruan tinggi dari administrasi NICA pada 1950-an. Bentuk perguruan tinggi juga berkembang menjadi universitas. Dari kebijakan ini muncullah aneka gelar akademik baru. “Gelar untuk kesarjanaan Mr., Ir., Drs., M.A., dan M.Sc. dengan catatan bahwa diantara gelar-gelar itu ada yang merangkap untuk beberapa cabang ilmu pengetahuan,” tulis Fanar Fuadi dalam “Gelar-Gelar Kesardjanaan di Indonesia” dalam Djaja , 24 November 1962. Dr. kependekan dari doctorandus . Gelar ini untuk lulusan ekonomi, sosial, politik, sastra, pendidikan, kepolisian, farmasi, psikologi, dan kedokteran tingkat V. Sementara gelar M.A. (Master of Arts) dan M.Sc. (Master of Science) saat itu masih untuk tingkat sarjana. Gelar-gelar tersebut pengaruh sistem pendidikan anglosaxon (Inggris, Amerika Serikat, Irlandia, dan Australia). Acara wisuda Universitas Indonesia. ( sekar.ui.ac.id ). Keliru Dokter dan Doktor Bersama itu pula, jumlah orang bergelar doktor (Dr.) mengalami peningkatan. Seringkali gelar ini menyaru dengan gelar dokter (Dr.). Padahal dokter sendiri bukanlah gelar akademik. Dokter merupakan sebutan untuk profesi seseorang yang telah menempuh pendidikan profesi kedokteran. Karena itulah Bahder Djohan, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia bersurat pada presiden (sekarang rektor) universitas dan kepala perpustakaan negara agar menaruh perhatian terhadap masalah tersebut. “Penggunaan singkatan ‘Dr’ untuk perkataan ‘dokter’ itu, selain tidak teliti dan tidak pada tempatnya, pula dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita ingini,” tulis Bahder Djohan dalam surat No . 41726, 11 November 1952, koleksi A rsip N asional R epublik I ndonesia . Bahder menegaskan, singkatan Dr. hanya untuk pemegang gelar doktor sebagaimana berlaku di belahan dunia lainnya. “Ialah gelaran yang diberikan kepada seseorang, yang telah menempuh promosi atas kitab disertasinya ataupun karena penghargaan suatu universitet atas jasa-jasanya ( doctor honoris causa ),” terang Bahder. Soal gelar akademik juga kembali memperoleh sorotan pada 1960-an. Pada masa ini, Djaja menyebut orang Indonesia kian tergila-gila dengan gelar akademik. Mereka menaruh semua gelar akademiknya secara berentet. Dari tingkat sarjana sampai jenjang doktoral. “Sebagai dasar kebanggaannya di masyarakat,” catat Djaja . Gila Gelar Lazimnya, jika seseorang telah memperoleh gelar doktor dalam suatu bidang ilmu, gelar akademik yang lebih rendah tak perlu dipasang lagi. Sepanjang dia memperoleh gelar dalam satu bidang ilmu yang sama. Dia boleh mencantumkan gelar akademik yang lebih rendah jika gelar bidang keilmuannya berbeda.   Kegilaan pada gelar akademik dimanfaatkan segelintir orang untuk tujuan dan keuntungan pribadi. “Sering kita dengar penipuan-penipuan dengan berkedokan gelar sarjana. Berlagak sebagai Mr. Pelan sebagai Nyonya Drs. Anu dalam menggaruk keuntungan. Banyak korban sudah karena pengelabuan semacam ini,” catat Djaja . Pelaku penipuan gelar itu antara lain Djokosutomo. Dia menyematkan atribusi profesor di depan namanya dan menambah M.A. di belakang namanya. Ternyata M.A itu kependekan dari Marto Atmodjo, nama panjangnya. Berdasarkan kejadian-kejadian tadi, Prof. Budi Susetyo sebagai Wakil Presiden Universitas Airlangga mengusulkan untuk menghapus semua gelar akademik tingkat sarjana. “Hal ini sebagai tantangan terhadap sifat gila-gilaan pemuda kita sekarang untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari suatu perguruan tinggi,” terang Budi dalam Djaja . Tapi Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (pecahan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan) menolak usulan Budi Susetyo. Kementerian berjanji akan mengatur dan menertibkan ulang semua gelar akademik sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Tapi aturan itu baru keluar 30 tahun setelahnya. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Keputusan ini merumuskan ulang aturan dan penyebutan gelar-gelar akademik. Juga ancaman pidana bagi pencantuman gelar yang tidak sesuai aturan.

PADA 8 Agustus 1945, beberapa jam menjelang pergantian hari menuju 9 Agustus, Uni Soviet mengejutkan Jepang. Menteri Luar Negeri Vyacheslav Molotov menyatakan kepada Duta Besar Jepang Naotake Sato bahwa Uni Soviet menyatakan perang kepada Jepang. Pernyataan itu membuat harapan Jepang bertahan di sisa kekuatannya selama Perang Dunia II runtuh. Dua hari sebelumnya, Jepang telah kehilangan Hiroshima karena dibom atom Amerika Serikat. Dengan kekuatan yang tersisa Jepang terpaksa menghadapi dua front sekaligus: di timur-selatan melawan Amerika Serikat (AS) dan front di utara-barat melawan Soviet.   Pernyataan perang Soviet itu juga mencederai kesepakatan tak saling serang yang dibuat kedua negara pada 1941. Meski sejak Jepang mendirikan pemerintahan Manchukuo di Manchuria militer kedua negara kerap terlibat pertempuran di perbatasan sebagai akibat dari persaingan Rusia-Jepang sejak akhir abad ke-20, Soviet dan Jepang di Perang Dunia II sepakat berdamai karena ingin fokus terhadap perang masing-masing: Soviet di barat melawan Jerman-Nazi dan Jepang di Pasifik melawan AS. Pada akhirnya perkembangan di lapanganlah yang membuat sikap kedua negara meninjau ulang sikap masing-masing. Jepang tetap berharap perjanjian dengan Soviet dipertahankan, demi kelancaran proyek Asia Timur Raya-nya. Sebaliknya, Soviet jadi merasa perlu memperhatikan ke timur setelah mampu bangkit dari keterpurukan setelah Pertempuran Stalingrad. Namun, perhatian untuk wilayah timur Soviet itu masih sebatas angan-angan. Bagaimanapun Soviet masih terikat perjanjian tak saling serang (Pakta Netralitas) dengan Jepang. Dalam Konferensi Tehran (1943), pemimpin Soviet Joseph Stalin sampai harus mengambil jalan tengah ketika PM Inggris Winston Churchill dan Presiden AS Franklin D. Roosevelt menyatakan harapan agar Soviet mau terjun ke Perang Pasifik. Jalan tengah Stalin yakni, Soviet baru akan terjun ke Pasifik bila Jerman sudah dikalahkan. Dengan begitu, Stalin akan mendapatkan dua hal sekaligus: terhindar dari perang dua front sekaligus dan angan-angannya untuk memperluas wilayah maupun pengaruh di timur lebih mudah dicapai. Baru pada Konferensi Yalta (Februari 1945) Soviet menegaskan kesediaannya untuk ikut serta dalam Perang Pasifik. Itupun setelah diberi jaminan oleh Roosevelt bahwa Soviet akan diberikan kembali wilayahnya yang hilang. “Pada Januari-Februari 1945 para pemimpin Sekutu --Franklin D. Roosevelt, WInston Churchill dan Joseph Stalin– bertemu di Yalta di Krimea dan setuju untuk ‘mentransfer’ Kuril dan ‘mengembalikan’ Sakhalin Selatan ke Uni Soviet, sebagai persyaratan untuk partisipasi Soviet dalam perang melawan Jepang. Perjanjian Yalta berbeda sifat dari perjanjian internasional lainnya, karena merupakan perjanjian rahasia antara Uni Soviet dan pihak ketiga –AS dan Inggris– tanpa partisipasi Jepang, yang saat itu merupakan pemilik sah wilayah tersebut. Pulau-pulau itu tidak lain adalah irisan yang menguntungkan bagi AS untuk menjamin partisipasi Rusia dalam perang di Pasifik,” tulis Kimie Hara dalam Japanese-Soviet/Russian Relations Since 1945: A Diffiicult Peace . Pulau Sakhalin dan Kepulauan Kuril merupakan wilayah persengketaan Jepang dengan Rusia. Pada Perang Ruso-Jepang tahun 1905, keduanya direbut Jepang. Jaminan AS membuat Soviet kian gencar mengirim pasukannya ke timur guna memperkuat upaya yang sudah dirintis sebelumnya dengan sembunyi-sembunyi. Soviet berupaya membangun 90 divisi di timur. Yang lebih penting, pada April 1945 Soviet memberitahu keinginannya untuk tidak memperpanjang perjanjiannya dengan Jepang. Meski begitu, Moscow tetap berupaya meyakinkan Tokyo bahwa perjanjian tersebut masih berlaku hingga 12 bulan ke depan dan Moscow akan menjalankan semua keputusan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan pada dua pakta (Pakta Netralitas dengan Jepang dan Pakta Yalta dengan Sekutu) itu membuat Stalin bimbang. Sejak Yalta, Jepang makin intens mengirim utusan ke Soviet untuk membujuk agar Soviet mau memperpanjang pernjajian tidak saling serang. Kebingungan Stalin memuncak ketika pada akhir Juni Jepang mengajukan proposal. Isinya mengundang Soviet untuk memperpanjang pakta Netralitas dan merundingkan permintaan Jepang agar Soviet menjadi mediator dalam perdamaian di Timur Jauh yang diinginkan Jepang, berikut tawaran konsesi teritori menarik sebagai imbalan atas kesediaan Soviet. Stalin amat berminat namun terlanjur terikat Pakta Yalta. Maka sebagai respon, Soviet terus menunda memberi jawaban. Usai Konfernesi Potsdam, Soviet akhirnya menjawab permintaan Jepang dengan menarik semua staf kedutaannya di Jepang pada 24 Juli 1945. Pada 8 Agustus, Soviet mempertegas sikapnya terhadap Jepang dengan deklarasi perang yang disampaikan Menlu Molotov kepada Dubes Sato. Keputusan Soviet berangkat dari perkembangan situasi bahwa setelah Jerman kalah, Jepang satu-satunya negara yang masih berperang melawan Sekutu karena menolak untuk menyerah tanpa syarat sebagaimana diminta AS-Inggris-China. Untuk itu Soviet menerima tawaran Sekutu untuk bergabung melawan agresi Jepang demi mempersingkat durasi perang, mengurangi jumlah korban, dan memfasilitasi pemulihan perdamaian universal lebih cepat. "Pemerintah Soviet menganggap bahwa kebijakan ini adalah satu-satunya cara yang dapat membawa perdamaian lebih dekat, membebaskan rakyat dari pengorbanan dan penderitaan lebih lanjut dan memberikan kemungkinan kepada rakyat Jepang untuk menghindari bahaya dan kehancuran yang diderita Jerman setelah penolakannya untuk menyerah tanpa syarat. Mengingat hal di atas, Pemerintah Soviet menyatakan bahwa mulai besok, yaitu mulai 9 Agustus, Pemerintah Soviet akan menganggap dirinya berperang dengan Jepang," demikian keputusan Soviet yang diberikan kepada Dubes Sato,sebagaimana dimuat  jewishvirtuallibrary.org. Meski Sato berjanji menyampaikan kabar itu kepada Tokyo secepat mungkin agar bisa dilakukan perbaikan, Soviet tak peduli lagi. Beberapa saat setelah masuk tanggal 9 Agustus, lebih dari 1,5 juta serdadu Soviet di bawah pimpinan Marsekal Aleksandr Vasilevsky menyerbu Manchuria, Korea, dan Kepulauan Kuril. Perlawanan gigih Jepang tak berhasil membendung serangan itu. Bersama bom atom yang dijatuhkan AS di Nagasaki pada hari yang sama (9 Agustus), serbuan itu mempercepat kapitulasi Jepang. Perang Dunia II pun berakhir.*