Hasil pencarian

SEORANG pria, kelihatan lebih dari 70 tahun, berdiri meminta waktu bicara, memperkenalkan diri sebagai veteran perang Belanda. Tidak ada pertanyaan darinya kecuali pernyataan keberatan istilah yang berulang kali digunakan oleh para pembicara: kejahatan perang (oorlogsmisdaden). Kamis malam tadi, pukul 20:00 waktu Belanda, veteran serdadu tersebut hadir di gedung Pakhuis De Zwijger, Amsterdam bersama sekitar duaratus orang peserta acara peluncuran program penelitian dekolonisasi lainnya. Remy Limpach, penulis buku De Brandende Kampongs van Generaal Spoor (Kampung-kampung yang Ter(di)bakar Jenderal Spoor) yang berhasil mengungkap kekerasan masa agresi militer Belanda di Indonesia tampil sebagai salah satu pembicara. Temuannya itu menggemparkan Belanda. Foto-foto kekerasan serdadu Belanda di Indonesia kurun tahun 1946 sampai 1949 yang ada dalam bukunya, terpampang di berbagai media massa. Mendorong para politikus Belanda membawa topik tersebut sebagai perdebatan di dalam parlemen dan, akhir tahun lalu keluar keputusan pemerintah untuk mendanai penelitian besar tersebut.

DI BAWAH kabut pekat dan udara dingin yang nyaris membekukan, 600 personil Special Service Forces (SSF) Amerika Serikat (AS) mendayung perahu karet-perahu karet mereka untuk mencapai Pulau Kiska di Kepulauan Aleut. Pukul enam pagi 15 Agustus 1943, pasukan gabungan dari angkatan darat dan angkatan laut itu menginjakkan kaki di pantai. Setelah mengamankan garis pantai, mereka langsung merangsek ke bagian lebih dalam pulau. Tiga puluh menit kemudian, gelombang pertama pasukan utama tiba di pantai Kiska. Kabut pekat yang membuat jarak pandang nyaris nol meter membuat pergerakan mereka amat lambat. Namun, baik personil SSF maupun pasukan utama semua mengalami kebingungan di detik-detik awal Operasi Cottage –operasi amfibi yang dilakukan AS dan Kanada untuk merebut Pualu Kiska– itu.

SEMINAR sejarah bertajuk “Perubahan dan Kesinambungan Historis dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran” yang semula bakal digelar pada 24 Oktober mendatang dibatalkan setelah aparat militer mendesak pihak kampus Universitas Negeri Malang (UM). Dalam surat pemberitahuan bernomor 10.10.85/UN32.7.5.3/KP/2018 yang diperoleh redaksi Historia.ID, alasan pembatalan terdiri dari lima butir, antara lain mengkhawatirkan meluasnya pemahaman keliru dari masyarakat setempat yang beredar di media sosial hingga jadi sorotan pihak keamanan Kota Malang. Selanjutnya, penundaan itu merupakan hasil negosiasi panitia (Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah UM) dengan pihak Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Malang. Seminar sedianya akan menghadirkan empat pembicara, yakni Asvi Warman Adam (sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Sri Margana (sejarawan Universitas Gajah Mada), Abdul Syukur (sejarawan Universitas Negeri Jakarta) dan Ari Sapto (sejarawan/Ketua Jurusan Sejarah UM). Dalam surat penundaan seminar yang mestinya dihelat di Aula Utama A3 Lantai 2 UM itu disebutkan pula bahwa penundaan berlangsung untuk batas waktu yang belum ditentukan.

HUBUNGAN perkawanan antara sesama kadet Akademi Militer Yogyakarta angkatan pertama (1948) dan para instrukturnya, dikenal sangat erat dan kompak. Menurut Sayidiman Suryohadiprodjo, keadaan tersebut bukan saja menimbulkan keakraban dan kekompakan sepanjang hayat namun juga munculnya kisah-kisah lucu di kalangan mereka. “Terdapat banyak anekdot yang beredar di kalangan kami,” ujar kadet angkatan pertama di Akademi Militer Yogyakarta itu. Ada suatu cerita yang kerap dikenang oleh anak-anak Akademi Militer Yogyakarta angkatan awal yakni kisah celana pinjaman Aswawarmo, salah seorang instruktur di akademi militer tersebut. Kisah itu pernah ditulis oleh Daud Sinjal dalam Laporan Kepada Bangsa.

Puasa tahun ini Indonesia berperang lawan Corona. Sementara pada puasa tahun 1947, Indonesia juga sedang berperang lawan musuh yang bernama Belanda.

KOTA Brisbane hampir dipastikan terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Hal itu disampaikan Presiden IOC Thomas Bach dalam jumpa pers di markas IOC di Swiss, Rabu, 24 Februari 2021. “Setelah diskusi yang mendalam, kami secara aklamasi menyetujui rekomendasi tersebut. Berdasarkan keputusan ini, komisi mulai melakukan diskusi yang rinci dengan Komite Brisbane 2031 dan juga Komite Olimpiade Australia mengenai potensi mereka menjadi tuan rumah Olimpiade 2032,” ujar Bach sebagaimana dikutip detik.com, 25 Februari 2021. Apabila terpilih, Brisbane bakal menyingkirkan kandidat-kandidat lain seperti Budapest (Hungaria), Doha (Qater), Istanbul (Turki), dan Jakarta (Indonesia). Selain itu, Brisbane juga berhasil mengikuti jejak dua kota Australia yang pernah menjadi tuan rumah olimpiade (Melbourne, 1956; Sydney, 2000). Brisbane bakal kedatangan banyak orang luar.

HASIL survei mengenai persepsi penjajahan Belanda di Indonesia oleh Historia.ID dan harian Belanda De Volkskrant, menunjukkan bahwa tanam paksa merupakan periode terburuk dalam penjajahan Belanda. Survei ini diadakan pada 17 Agustus–16 September 2021. Dalam survei yang melibatkan 1.604 responden dari 34 provinsi ini, 37.97% responden memilih tanam paksa sebagai sistem yang paling menyengsarakan rakyat. “Belanda mengambil seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia serta melakukan penindasan dengan melaksanakan tanam paksa,” tulis salah satu responden. Setelah tanam paksa, 32.04% responden memilih kekerasan militer Belanda pada perang kemerdekaan 1946–1949 sebagai periode terburuk dalam penjajahan Belanda. Disusul dengan 11.16% responden yang memilih pembunuhan massal di Pulau Banda pada 1621. Sementara penaklukkan Aceh dan wilayah lain pada abad ke-19 dipilih 9.60% responden.

KERUSAKAN yang diakibatkan Perang Diponegoro (1825-1830) memukul roda perekonomian Belanda. Keadaan demikian menyebabkan pemerintah Belanda harus mencari cara untuk kembali mendulang laba di tanah koloni. Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch untuk mengatasi kemelut ekonomi itu. Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan cultuurstelsel. Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1, sistem ini memungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni dapat memberikan hasil melebihi biayanya. Tiap desa harus menyerahkan seperlima bagian dari tanah dan pekerja taninya untuk ditanami produk natura (hasil bumi) yang sedang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, teh, dan indigo. Tanaman pemerintah harus dirawat warga desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat. Desa akan menerima pembayaran uang hasil bumi yang ditaksir saat tanaman dagang masih berdiri di ladang.

AKHIRNYA keputusan itu keluar juga. Jumat, 2 Desember 2016, dalam jumpa pers mingguan, Perdana Menteri Mark Rutte mengumumkan bahwa pemerintah Belanda akan membiayai penelitian menyeluruh dan mandiri terhadap kekerasan tentara Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia, 1945-1949. Keputusan yang tidak terlalu mengejutkan, walaupun empat tahun lalu pemerintah masih menolak seruan mengadakan penelitian macam itu. Apa pasal? Kenapa sekarang Den Haag berubah pendirian? Mark Rutte menegaskan penyebab kabinetnya mengambil keputusan ini adalah disertasi doktor sejarawan Remy Limpach yang September lalu terbit sebagai buku berjudul De brandende kampongs van generaal Spoor (Kampung-kampung Jenderal Spoor yang terbakar). Dalam penelitiannya Limpach berhasil menunjukkan bahwa kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia bersifat struktural, menyebar, dan tertancap dalam struktur militer waktu itu. Selama ini pemerintah Belanda berpendapat bahwa kekerasan itu hanya ekses belaka, ulah beberapa oknnum dan bukan beleid resmi Den Haag. Pada 2012 seruan penelitian menyeluruh ini pertama kali dikeluarkan oleh tiga lembaga yang aktif dalam penelitian sejarah Belanda: KITLV (Institut Kajian Asia Tenggara dan Karibia), NIMH (Institut Sejarah Militer Belanda, tempat Remy Limpach menginduk) dan NIOD (Institut Kajian Perang, Holocaust dan Genosida).

SEMBILAN bulan setelah pemerintah Belanda memutuskan mendukungnya, pada 14 September silam, di Amsterdam, diadakan aftrap atau pengenalan publik terhadap penelitan besar proses dekolonisasi Indonesia. Kamis malam itu, para peneliti dari tiga lembaga yang menggondol tugas penelitian, masing-masing KITLV (Institut Kerajaan untuk Bahasa, Sejarah dan Kebudayaan), NIOD (Institut Belanda untuk Dokumentasi Perang, Holocaust dan Genosida) dan NIMH (Institut Belanda untuk Sejarah Militer) membeberkan rancangan kerja mereka. Penelitian ini akan dibagi dalam sembilan proyek besar, tiga di antaranya melibatkan Indonesia. Menurut Frank van Vree, direktur NIOD, peneliti Indonesia akan dilibatkan dalam meneliti periode Bersiap, kajian regional di pelbagai wilayah Indonesia dan penelitian khusus terhadap kesaksian mereka yang mengalami sendiri pelbagai kekerasan selama, bagi kita, perang kemerdekaan itu. Walaupun dalam bahasa Indonesia, bisa dipastikan tidak banyak di antara kita tahu apa yang disebut periode Bersiap. Di Belanda periode Bersiap dikenal sebagai masa penuh kekerasan (1945-1946) yang dialami oleh orang-orang Belanda, kalangan Indo berdarah campuran, kalangan Tionghoa serta warga minoritas lain yang dianggap bersekutu dengan Belanda. Pelaku kekerasan, masih menurut anggapan khalayak Belanda, adalah orang-orang Indonesia.

DUA puluh tahun pertama penerapan cultuurstelsel (tanam paksa) adalah masa tersulit bagi masyarakat Pulau Jawa. Para petani dan penduduk desa diwajibkan menanam, memelihara, dan memanen tanaman ekspor seperti tebu dan kopi. Tak hanya itu, mereka juga harus membangun prasarana dan infrastruktur. Akibatnya, tanah-tanah pertanian terbengkalai yang menyebabkan bencana kelaparan. Seperti di Demak dan Grobogan selama 1848 sampai 1850. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV mencatat, “Jumlah penduduk Demak, misalnya, telah turun dari 336.000 sampai 120.000, sedangkan jumlah penduduk Grobogan turun dengan lebih banyak lagi, yaitu 89.500 sampai 9.000.” Daerah-daerah lain di Jawa Tengah juga mengalami hal yang sama. Gagal panen dan kelaparan berujung pada wabah penyakit dan rendahnya asupan gizi. Standar kesehatan penduduk menurun drastis, padahal pemerintah kolonial amat bergantung kepada tenaga mereka. Kondisi ini lalu direspons oleh dokter-dokter kolonial.

PADA 1 Agustus lalu, Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas menyelenggarakan sebuah seminar di Jakarta yang membahas keabsahan riset tentang Perang Kemerdekaan 1945-1950 oleh pemerintah Belanda. Dalam sebuah surat pernyataan, para pembahas di seminar itu mengutarakan kekhawatiran mereka perihal dukungan pemerintah Belanda yang sejatinya diberikan sebagai sebuah upaya untuk menutup-nutupi kejahatan perang yang dilakukan Belanda selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Mereka juga mencurigai bahwa kerja sama yang terjalin dengan para peneliti sejarah dari Universitas Gadjah Mada dalam proyek ini akan dimanfaatkan sebagai cara untuk melegitimasi upaya pemerintah Belanda tersebut. Hal ini bukan hanya menimbulkan penafsiran yang sangat keliru, namun juga mengancam integritas para rekan peneliti kami dari Indonesia. Pada 2016 pemerintah Belanda memutuskan untuk membiayai sebuah proyek penelitian tentang kekerasan militer selama Perang Kemerdekaan (1945-1950) dan meminta tiga lembaga penelitian, yakni KITLV, NIOD, dan NIMH, untuk menyusun sebuah usulan penelitian. Usulan penelitian yang didesain oleh ketiga lembaga tersebut kemudian disetujui Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sebelum menerima usulan tersebut, telah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menyatakan bahwa beliau tidak berkeberatan dengan diselenggarakannya penelitian tersebut. Pemerintah Belanda menegaskan bahwa ketiga lembaga yang disebut di atas akan menyelenggarakan penelitian ini secara mandiri, tanpa campur tangan apapun dari pemerintah. KITLV dan NIOD adalah dua lembaga yang bernaung di bawah KNAW, Akademi Ilmu Pengetahuan Belanda. Sementara NIMH adalah bagian dari Kementerian Pertahanan Belanda. Namun, NIMH adalah lembaga yang independen yang dalam setiap penyelenggaraan penelitiannya selalu menerbitkan temuan-temuannya sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Kemandirian ini berarti bahwa NIMH tidak dibayangi oleh ketentuan-ketentuan kementerian. Selain daripada itu, sebuah dewan penasihat ilmiah dibentuk dan ditugasi untuk mengukur keilmiahan usulan-usulan penelitian serta hasil-hasil yang dibuahkan dari proyek ini.