Hasil pencarian

SUKANAGARA, Cianjur Selatan pada 1947. Soma baru saja melantunkan azan ashar saat sudut matanya menangkap gerakan beberapa serdadu Belanda di jalanan kampung. Tetiba dia ingat beberapa gerilyawan Republik yang sedang mandi di sungai belakang surau. “Saya yang tadinya mau teriak hayya’ ala shalah, ku bakat geumpeur (karena saking gugup) dan takutnya, jadi teriak aya walandaaa (ada Belandaaa),” kenang lelaki berusia 92 tahun itu. Namun, lantunan azan Soma yang tak lazim itu, lekas ditangkap oleh para gerilyawan dan penduduk kampung. Secepat kilat mereka langsung menghindar dari kawasan itu. Ada yang langsung masuk hutan, ada juga yang pura-pura mengerjakan sesuatu. Kelompok terakhir itu adalah orang-orang kampung yang tak sempat menyelamatkan diri.

INDONESIA dengan usia kemerdekaan 75 tahun bulan ini masih menyisakan warisan kolonialisme Belanda bernama sekat rasial. Perlakuan diskriminatif, utamanya terhadap Tionghoa, masih lestari dalam kehidupan masyarakat. Tokoh-tokoh Tionghoa yang punya jasa seperti Liem Koen Hian, misalnya, masih dimarjinalkan. Sejarawan Didi Kwartanada melihat peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momen era baru untuk bebas dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang. Namun kemerdekaan tak serta-merta dirasakan dengan kebahagiaan untuk orang-orang Tionghoa. “Tapi sebenarnya peristiwa itu (proklamasi) juga merupakan penjungkirbalikan situasi, dimulainya tatanan baru. Di sisi lain, golongan Tionghoa menjadi golongan yang resah karena mereka minoritas perantara, mengingat mereka di masa kolonialisme Belanda (bersama orang-orang Arab) acap jadi masyarakat kelas dua di piramida klasifikasi masyarakat antara orang-orang Belanda dan bumiputera,” ujar Didi dalam webinar yang dihelat Roemah Bhinneka Surabaya bertajuk “Liem Koen Hian: Bapak Bangsa yang Ditolak”, Senin (17/8/2020) malam.

SLAMET Soetikno, Menteri Keuangan Kabinet Ali Sastroamidjojo heran apa perlunya ada kalimat “tidak berpoligami” tertera pada surat nikah putrinya. Dia lantas bertanya kepada pihak besan. Sekadar minta penjelasan. “Waktu itu ayah saya pun heran kenapa perlunya ada kalimat itu. Dari pihak suami saya jawab bahwa itu yang atur Ibu Ietje,” kata Supartiwi Soetikno. Supartiwi binti Slamet Soetikno dinikahi Darmawan Wiroreno, anak angkat Maria Ullfah pada 1 Juli 1959. Mereka berkenalan di Amerika Serikat. Darmawan kuliah sementara Supartiwi turut ayahnya yang sedang bertugas di kantor pusat IMF, Washington DC, setelah tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Maria yang meminta agar kalimat larangan berpoligami tercantum di dalam surat nikah anaknya. “Itu karena ibu Ietje yang minta, makanya ada kalimat itu,” kata Darmawan. Ada juga kisah lain. Saat anak dr. Seno Sastroamidjojo, kakak Ali Sastroamidjojo, menikah, pengantin sepakat untuk mencantumkan enam butir taklik talak di dalam surat nikah mereka. Penghulu pun tak bisa menolaknya. Penghulu itu kemudian menyatakan bahwa dr. Seno Sastroamidjojo termasuk “golongan Maria Ullfah”.

PERANG Kemerdekaan meninggalkan beragam kesan bagi banyak rakyat Indonesia yang terlibat di dalamnya, termasuk M. Jasin (kelak pada 1970-1973 menjadi Wakasad). Pada masa itulah dia melangsungkan pernikahan dengan Siti Abesanti, tepatnya pada 31 Maret 1946. Pada masa itu pula dia mengalami berbagai pengalaman dari yang membahayakan hingga yang lucu-konyol. Kejadian paling mengesankan bagi Jasin terjadi pada Agustus 1948, sekira sebulan sebelum Madiun Affair. Seperti biasa, Jasin pulang pada Kamis malam ke rumahnya di kota Madiun dari tempat tugasnya di Maospati. Saat itu Jasin bertugas di batalyon 40 di Maospati dan rangkap jabatan. “Sejak 1947 sampai 1948 Kapten M. Jasin diangkat menjadi Kepala Staf III Resimen 31 Divisi 5. Setelah terbentuknya Divisi-divisi baru tersebut, M. Jasin diangkat menjadi Kepala Staf Mobile Batalyon 40 di bawah Divisi I, yaitu sampai bulan Desember 1948. Pada waktu yang bersamaan ia merangkap sebagai pejabat Komandan Batalyon tersebut,” tulis Dinas Sejarah Militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Sejarah TNI-AD, 1945-1973: Riwayat Hidup Singkat Pimpinan Nasional Indonesia Angkatan Darat.

SEIRING kecaman para pemimpin dunia terhadap gempuran Israel ke wilayah Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, simpati dan dukungan untuk warga sipil Israel turut mengalir dari arena sepakbola. Tidak hanya dari pesepakbola Muslim di Timur Tengah, namun juga dari para pemain Nasrani di sebuah klub di Chile. Aksi duo pemain Leicester City, Hamza Choudhury dan Wesley Fofana, membentangkan bendera Palestina seraya merayakan raihan Piala FA pada 15 Mei 2021 menjadi viral. Aksi tersebut hanya sebagian kecil dari sikap yang diambil para bintang sepakbola terkait konflik Palestina-Israel yang masih berkecamuk. Tiga hari setelah Choudhury dan Fofana, sepasang bintang Manchester United, Paul Pogba dan Amad Diallo, melakoni hal serupa usai laga Premier League kontra Fulham pada 18 Mei. Kendati berbeda bentuk, sikap serupa juga disuarakan Sadio Mané dan Mohamed Salah yang berseragam Liverpool lewat akun Twitter pribadi masing-masing. Salah bahkan meminta Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk ikut menekan Israel agar menghentikan serangannya yang hingga Kamis (20/5/2021) menewaskan 230 warga Palestina, di mana 65 di antaranya anak-anak.

DESAS-desus kekacauan Perang Dunia II berhembus kencang di kalangan rakyat Gorontalo pada permulaan tahun 1942. Negeri Belanda dikabarkan tengah berada di ambang kehancuran akibat perang terus berkecamuk di Benua Biru. Kekacauan itu pun diyakini akan memberikan dampak kepada pemerintahan mereka Hindia-Belanda. Berita perang besar itu disambut suka cita oleh rakyat Gorontalo. Mereka akhirnya bisa merasakan kebebasan setelah sekian lama hidup di bawah tekanan imperialisme Belanda. Rakyat siap menyambut kebebasan yang amat mereka idam-idamkan tersebut. Benar saja, tidak lama setelah tersebarnya kabar itu pemerintahan Hindia Belanda di Gorontalo mulai kehilangan kendali dalam memerintah. Mereka tidak lagi mampu mengontrol gejolak yang terjadi di masyarakat. Laskar pejuang Gorontalo pun dengan mudah merebut wilayahnya. Mereka berhasil mengamankan pusat komando Belanda.

BOLA panas terkait penelitian dekolonisasi yang dilakukan tiga lembaga Belanda kini sudah sampai ke parlemen “Negeri Tulip”. Selain para politisi, sejarawan, dan perwakilan institusi veteran Belanda, diskusi meja bundarnya juga memberi panggung “dengar pendapat” dari pihak Indonesia. Tiga lembaga riset Belanda itu adalah Koninklijke Instituut vor Taal, Land, en Volkunde (KITLV), Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), dan Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Mereka dibantu 17 akademisi Indonesia asal UGM (Universitas Gadjah Mada) memulai penelitiannya yang bertajuk “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950” (Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950) pada 2017 silam. Penelitian rampung empat tahun berselang. Penelitiannya berangkat dari buku hasil penelitian sejarawan Swiss-Belanda, Rémy Limpach, De Brandende Kampongs van Generaal Spoor (terj. Kampung-Kampung yang Dibakar Spoor, 2016), yang menyingkap pembantaian massal oleh militer Belanda di masa Revolusi Fisik. Riset berongkos 4,1 juta euro itu rampung pada 2019 meski kemudian baru dipublikasikan lewat 14 buku pada Februari 2022.

SETELAH Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha merebut kembali negeri jajahannya itu. Bangsa Indonesia pun berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di dalam negeri, orang Indonesia di luar negeri pun ikut berjuang, seperti di Australia. Sejarah orang-orang Indonesia di Australia termasuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan dihadirkan dalam pameran “When Merdeka Came to Australia: The History of Us (1942–1950)” yang diselenggarakan Jaringan Diaspora Indonesia Victoria. Pameran bertempat di Immigration Museum, 400 Flinders Street, Melbourne, Victoria, Australia itu berlangsung pada 27–29 Mei 2022. “Secara pribadi, pameran ini bermakna. Isi sejarah dalam pameran sangat sedikit diketahui oleh banyak orang, bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia dapat ditelusuri jauh ke belakang,” kata Kuncoro Giri Waseso, Konsul Jenderal RI Melbourne, yang membuka pameran.

SAMPAI saat ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945) tidak pernah diakui oleh Belanda secara resmi. Negara eks penjajah itu selalu mengklaim 27 Desember 1949 sebagai titimangsa kedaulatan pemerintah Indonesia. Saling silang pengakuan ini kerap memantik polemik dalam hubungan sejarah kedua negara. “Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada17 Agustus 1945 itulah yang kita punyai. Bahwa Belanda tidak mau mengakui, itu urusan lain. Itulah yang menyebabkan terjadinya perang. Dan perang itu yang dipaksakan Belanda kepada kita,” kata sejarawan Anhar Gonggong dalam diskusi sejarah secara daring bertajuk “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Dilema Belanda” pada 17 Agustus 2022. Dari sudut pandang Belanda, kemerdekaan Indonesia ditandai lewat perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Alih-alih mengakui Proklamasi kemerdekaan yang dideklarasikan Sukarno dan Hatta, Belanda malah menuding keduanya sebagai kolaborator Jepang.

PRO dan kontra mengenai hasil penelitian dekolonisasi bergulir di arena perdebatan para anggota Tweede Kamer atau Parlemen Belanda pada Rabu (14/6/2023) waktu setempat. Namun yang menjadi sorotan setelahnya adalah pernyataan Perdana Menteri (PM) Mark Rutte yang turut hadir di sela perdebatan. Sebelumnya, 15 anggota parlemen yang masing-masing mewakili partainya mempersoalkan setidaknya tiga hal terkait penelitian bertajuk “Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950” (Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950) sejak 2017 dan hasilnya dalam publikasi penelitian tiga lembaga Belanda medio Februari 2022 lalu, yang menyebutkan adanya kekerasan ekstrem militer Belanda yang terstruktur. Pertama, soal aspek hukum. Penelitian itu cenderung menggunakan istilah “kekerasan ekstrem”, bukan “kejahatan perang”. Kedua, adalah soal tanggung jawab dan permintaan maaf pemerintah terhadap para korban dan veteran Belanda itu sendiri. Ketiga, soal kompensasi dan rehabilitasi para veteran perang yang dianggap penjahat perang.

KEMENANGAN Sekutu dalam Perang Dunia II memberi kesempatan kepada Belanda untuk kembali menguasai Indonesia yang belum lama memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika pasukan Belanda yang membonceng tentara Sekutu kembali ke tanah air, sejumlah upaya dilakukan untuk merebut kembali wilayah jajahannya, salah satunya melarang perayaan kemerdekaan Indonesia di wilayah yang didudukinya. Tak hanya Belanda, menurut sejarawan Richard McMillan dalam The British Occupation of Indonesia 1945-1946: Britain, the Netherlands and the Indonesia revolution, tantara Inggris (Sekutu)juga mengambil sikap tegas di Jawa dan Sumatra terhadap perayaan ulang tahun pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1946. “Pada tanggal 12 Agustus, Mayor Jenderal Hedley mengeluaran Instruksi Operasional kepada para komandan bawahannya yang menguraikan kebijakan Inggris tentang Hari Kemerdekaan Indonesia…Hedley memerintahkan para komandan bawahannya untuk mencegah parade, pawai, atau demonstrasi apa pun yang berlangsung di daerah pendudukan Sekutu pada 17 Agustus dengan patroli aktif,” tulis McMillan.