Pada Oktober 1961, Cindy Adams bersua dengan Presiden Sukarno. Jurnalis berparas cantik kebangsaan Amerika itu memang tengah bertugas mewawancarai Bung Besar. Sukarno meminta Cindy menjadi penulis otobiografinya. Dalam pertemuan pertama mereka, Cindy melontarkan sebuah pertanyaan menggelitik namun terbilang berani. “Tuan, mengapa anda selalu mengenakan seragam?” tanya Cindy dalam My Friend the Dictator . “Aku memakai seragam oleh karena aku Panglima Tertinggi. Rakyatku sudah begitu lama dijajah Belanda. Mereka telah dijadikan koloni selama ratusan tahun, mereka sudah lama diperbudak,” jawab Sukarno. “Setelah kemerdekaan Indonesia aku proklamirkan, aku harus bisa memberikan kepada mereka sebuah citra, suatu kebanggaan. Maka aku selalu memakai seragam.” Namun, dengan setengah menggoda, Cindy menukas Sukarno dengan tatapan mata yang lekat, “Saya tidak percaya terhadap semua penjelasanmu. Saya yakin, kau selalu memakai pakaian seragam karena kau sendiri sadar, dirimu terlihat tampan jika memakainya.” Sukarno terdiam sesaat, kemudian menjawab, “Kamu benar, tapi tolong jangan ceritakan keluar.” Tak hanya Sukarno. Beberapa pemimpin Asia Tenggara yang lain juga punya gaya yang ikonik dalam berbusana. Politik berpakaian memang kerap ditampilkan oleh pemimpin negara di Asia Tenggara, terutama setelah negerinya merdeka dari kungkungan kolonialisme. Jose Rizal pemimpin gerakan nasionalis Filipina dalam berbagai potret acap kali mengenakan jas mantel membaluti tubuhnya. Padahal, suhu musim panas dan musim dingin di negeri itu sesungguhnya tak jauh berbeda. Jas mantel Rizal itu ternyata dibuat di Hong Kong. Menurut Karim Raslan, jas mantel Jose Rizal mencerminkan simbol perlawanan. Filipina dijajah Spanyol selama empat ratus tahun. Dalam cengkraman Spanyol, orang-orang Indio –penduduk Filipina asli seperti Rizal– begitu terdesak dan terasing. Sementara itu, Jose Rizal adalah segelintir nasionalis Filipina yang terdidik di masanya. Dia adalah seorang dokter-cum-sastrawan yang menulis dua buah novel dalam bahasa Spanyol. Dia juga seorang poliglot yang menguasai delapan bahasa, termasuk Belanda, Yunani, dan Latin. “Baginya (Rizal), menulis dalam bahasa Spanyol dan memperagakan segala perlengkapan lelaki budiman penghujung era Victoria mengampuhkan rasa kebanggaan nasional,” tulis Karim, jurnalis kawakan Malaysia dan pengamat Asia Tenggara dalam Menjajat Asia Tenggara . Ada lagi Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura periode 1959-1990. Yew terlihat khas dengan kemeja putihnya. Hal ini bisa jadi melambangkan egalitarianisme Lee yang memimpin Singapura dengan berbagai etnis dan kelas sosial di dalamnya . “Kesederhanaan jelas kemeja putih itu akan membantu merapatkan sedikit jurang perbedaan etnik,” tulis Karim. Di negeri Malaysia, pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman malah menampilkan gaya berpakaian yang jauh dari kesan sederhana. Tak heran, dia memang putra seorang sultan. Dengan balutan kain sutera dilengkapi selempang dan aneka hiasan, pakaian resminya menyolok mata. Potretnya kini masih terpampang dalam mata uang ringgit. “Pakaian resmi gilang gemilang dan mahal zaman itu mencerminkan ciri feodal yang terus didaulatkan oleh masyarakat Melayu,” tulis Karim. Sementara itu, Sukarno, menurut Karim, dengan penampilannya juga melambangkan citra diri penuh kebanggaan. Sukarno kerap terlihat mengenakan seragam militer rancangannya sebagai panglima tertinggi lengkap dengan lencana-lencana –kendati dirinya bukan berlatar belakang militer. Tak lupa kaca mata hitam dan tongkat komando dalam kepitan. Dirinya pun tampak semakin sedap dipandang mata dengan peci, ibarat mahkota yang menudungi rambutnya yang mulai menipis. Dalam otobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat, Sukarno mengakui citra dirinya bertujuan untuk meninggikan martabat bangsanya selepas penjajahan. “Indonesia harus menguasai kesadaran diri dan rasa rendah diri. Ia membutuhkan rasa percaya diri. Itulah yang harus kuberikan kepada rakyatku sebelum aku meninggalkan mereka. Saat ini Sukarnolah yang menjadi faktor pemersatu Indonesia.”

Banyak veteran pejuang kemerdekaan yang hidupnya prihatin. Mereka hanya bergantung kepada tunjangan veteran setiap bulannya. Namun, H. Ilyasa bin H. Malih, veteran asal Babelan, Kabupaten Bekasi, enggan menerima tunjangan. Kendati hidupnya sederhana, mantan anggota Laskar Hisbullah pimpinan KH Noer Ali ini, punya alasan mengapa menolak tunjangan itu. “Kita mah enggak berharap tunjangan. Dulu kita ikut laskar kan juga udah disumpah jabatan sebagai anggota pakai Alquran segala di atas kepala kita, bahwa kita berjuang tanpa pamrih. Kita berjuang jangan ngarepin (mengharapkan) gaji, kita berjuang dengan ikhlas,” kata Ilyasa di kediamannya kepada Historia. “Kalau kita minta tunjangan, minta pamrih, ya kita mengingkari sumpah kita sendiri. Tapi itu kalau saya. Kalau (veteran) yang lain berharap tunjangan, ya silakan aja. Tapi memang sering tuh saya ngedapetin orang yang suka ngaku-ngaku. Bilangnya dulu berjuang, padahal mah saya tahu dia dulu enggak ikut perang,” tambahnya. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai mantan anak buah KH Noer Ali, Ilyasa biasanya akan mengajukan pertanyaan: di mana baku tembak pertama Laskar Hisbullah dengan Sekutu (Inggris) dan Belanda di Bekasi? “Kalau jawabnya tidak sama dengan saya, berarti dia bukan pejuang dulunya,” lanjut Ilyasa. Ilyasa menceritakan bahwa baku tembak pertama Laskar Hisbullah dengan Sekutu terjadi di Pedaengan atau kini Cakung, Jakarta Timur. Tepatnya di sekitar front garis demarkasi pasca Jakarta dijadikan kota diplomasi pada 9 November 1945. Sebagaimana diungkapkan Panglima Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Resimen V/Jakarta Raya Letkol Muffreni Mu’min dalam biografinya, Jakarta-Karawang-Bekasi dalam Gejolak Revolusi: Perjuangan Moeffreni Moe’min , semua pasukan bersenjata kecuali polisi, diharuskan keluar dari Jakarta. Sementara eksistensi tentara Republik hanya boleh diwakili kantor penghubung di Jalan Cilacap Nomor 5. Semua badan-badan perjuangan, keluar dari Jakarta dan Letkol Muffreni memilih markasnya yang baru di Cikampek, hingga mengubah unitnya dari Resimen V/Jakarta Raya menjadi Resimen V/Cikampek. Meski begitu, wilayah pengawasannya tetap meliputi Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Cikampek. Kali Cakung dijadikan front terdepan karena di situlah garis demarkasinya. Muffreni tidak hanya menempatkan pasukannya dari Batalyon III Bekasi, tapi juga meminta bantuan dari sejumlah badan perjuangan lain, termasuk Laskar Hisbullah. “Sering itu ada infiltrasi dari sekutu atau Belanda yang coba-coba melewati garis demarkasi di Cakung. Biasanya kita takutin dengan tembakan, baru dia mundur lagi. Tapi seiring waktu, kita terus terdesak. Terutama setelah ada bentrok besar, Pertempuran Sasak Kapuk (kini Pondok Ungu, Bekasi Utara),” kata Ilyasa. Pertempuran Sasak Kapuk Pertempuran Sasak Kapuk terjadi pada 29 November 1945. Konvoi Inggris datang dari arah Klender menuju Cakung melewati Kranji. Dekat Stasiun Kranji, pasukan Punjab Ke-1, Pasukan Perintis ke-13, Resimen Medan Ke-37, Detasemen Medan ke-69 serta Kavaleri FAVO ke-11, sempat dihadang lebih dulu oleh kelompok Pesilat Subang pimpinan Ama Puradiredja. Meski dampaknya tidak besar, setidaknya konvoi Sekutu itu sempat tercerai-berai sebelum akhirnya dihantam lagi di Sasak Kapuk oleh gabungan Laskar Hisbullah, Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pimpinan M. Hasibuan, serta para pemuda rakyat. “Dari arah Kranji setelah mereka diserang kelompok pesilat, mereka nembakin mortirnya ke arah Sasak Kapuk. Kita yang masih pada ngumpet , melihat mortir-mortirnya enggak ada yang meledak. Pada takabur yang lain dan ketika keluar dari tempat persembunyian, baru ditembakin infantrinya Inggris,” kenang Ilyasa. Ilyasa dan rekan-rekannya yang lain, termasuk KH Noer Ali pun memilih mundur ke arah Kaliabang. Beruntung, Inggris tak ikut mengejar, hanya terus menembaki artileri dan mortir, sementara para pejuang mundur. Ilyasa juga mengaku bahwa ketika tengah lari tunggang langgang mundur dari pertempuran, senapan Lee Enfield-nya nyaris hilang karena terjatuh. “Itu senjata kita satu-satunya. Dulu itu dapatnya dari penghubung tentara yang sering komunikasi dengan KH Noer Ali. Sebelumnya waktu awal-awal ikut mah , pegangnya masih golok sama bikin panahan. Mata panahnya kita bikin dari bambu, terus dikasih racun kodok,” aku veteran kelahiran 1928 itu. Ilyasa ikut KH Noer Ali sekitar usia 16-17 tahun. Thamam, mantan tentara Heiho (tentara pembantu Jepang), melatihnya menembak, melempar granat Jepang yang kepala pinnya kuning ( Kyunana-shiki Teryudan /Granat Tangan Type 97), biasanya digetok di kaki dulu, ditahan pinnya, baru diayun tiga kali sebelum dilempar. Kisah tentang front terdepat di Kali Cakung juga didapat dari veteran Hisbullah lainnya, H. Mursal. Sebagaimana diceritakan Ilyasa, Mursal juga mengalami baku tembak pertamanya di Pedaengan, Cakung. “Sampai kita harus bikin halang rintang itu. Nebangin pohon-pohon yang kecil sampai yang gede buat menghalangi Inggris sama Belanda yang sering nyolong-nyolong (menyusup) masuk ke wilayah kita. Tapi ya yang namanya Belanda, peralatannya banyak, gampang aja menerobos penghalang yang kita bikin,” aku Mursal. Ilyasa dan Mursal untuk sementara ini tercatat sebagai dua dari tiga mantan anggota Laskar Hisbullah yang tersisa. Satu veteran lainnya yang juga pernah ditemui Historia adalah Mat Ali yang tinggal di Tarumajaya. Sedianya sebelum ini masih ada satu lagi, H. Abdullah di Karawang yang sayangnya terakhir kali coba disambangi, ternyata sudah tiada sejak medio Juni 2017. Menariknya, kesemua veteran Laskar Hisbullah itu menggemari senapan Lee Enfield buatan Inggris. “Kalau senjata Jepang mah jarang kita bisa ngenain musuh. Lebih enak pakai LE (Lee Enfield). Pasti kena kalau nembak pakai itu,” cetus Mat Ali.

Panas menyengat Jalan Raya Ampera, Jakarta Selatan siang itu. Pada satu ruas trotoar, seorang lelaki tua tengah berjalan dengan kaki setengah pincang. Sementara bahu rentanya memikul seperangkat alat untuk mematri (anglo, air keras, solder tradisional dan lain-lain), tangan kanannya mengayunkan rangkaian lempengan logam yang mengeluarkan bunyi khas: krelek…krelek…krelek. Hamik, nama lelaki asal Cirebon itu. Kali pertama datang ke Jakarta pada 1970 dan langsung mengambil pematri sebagai profesinya. Ada beberapa alasan ia mengambil profesi tersebut. Selain mengikuti jejak sang ayah, juga (kala itu) banyak orang-orang yang memerlukan jasa tukang patri. Rata-rata langganan Hamik adallah ibu-ibu rumah tangga dan para pengelola warung tegal (warteg). Mereka kerap meminta tolong kepada Hamik untuk menambal panci, dandang dan kompor. Bahkan saking banyaknya, dalam satu hari ia bisa mengerjakan puluhan pematrian. “Sampai-sampai, lagi ngerjain di Cilandak eh dari Ragunan udah ada yang manggilin…” kata Hamik sambil tertawa. Sejatinya, situasi bisnis patri stabil terus saat itu. Namun pada 1989, Hamik sempat tergoda untuk pindah profesi. Ia kemudian banting setir: mencoba peruntungan lain dengan menjadi tukang cendol lalu tukang gorengan-gorengan. Namun bidang niaga kuliner itu ternyata tidak cocok dengan dirinya. Singkat cerita, Hamik pun memutuskan untuk kembali menjadi tukang patri hingga kini. “Ternyata pekerjaan yang membuat saya lebih nyaman ya jadi tukang patri kayak begini,” ungkap ayah dari enam anak itu. Kiamat kecil mulai mengunjungi hidup Hamik, ketika pada awal 2000-an ibu-ibu rumah tangga dan para pengelola warteg mulai meninggalkan kompor minyak tanah dan menggantikannya dengan kompor gas. Sejak itulah, ia banyak kehilangan pelanggan. Kendati ia sudah berupaya menyiasati dengan lebih menambah jangkauan jelajah, namun keuntungan tak jua kembali menghampirinya. “Di mana-mana orang sudah pakai kompor gas, terlebih zaman sekarang memasak nasi saja enggak pakai dandang lagi tapi langsung ada wadahnya yang dicolokin ke listrik,” keluh lelaki kelahiran tahun 1945 itu. Kini Hamik praktis mengandalkan rasa belas kasihan semata. Kendati ada satu-dua pedagang mie ayam minta dandang nya yang bocor dipatri atau pengendara sepeda motor yang kebetulan knalpotnya bolong lalu menggunakan jasa Hamik untuk menambalnya, namun pendapatan yang paling banyak justru didapat dari pemberian orang-orang di jalanan. Termasuk untuk makan , ada saja orang yang mengantarkan bungkusan nasi dan lauk pauk kepadanya setiap hari. “Saya ini sudah seperti setengah pengemislah istilahnya. Tapi ya gimana, jalan hidup saya harus begini, saya terima saja…” kata Hamik. Lantas kenapa Hamik tidak mencari profesi lain yang lebih kekinian? Selain pofesi sebagai pematri sudah menjadi panggilan hidup, ia pun merasa umur sudah tak muda lagi dan sering sakit-sakitan terutama di bagian kakinya. Kendati ia paham dunia telah banyak berubah, namun ia meyakini semua mahluk Tuhan pasti sudah memiliki rezekinya masing-masing. Itulah yang utama membuat ia setia dengan jalannya tersebut. Akibat perubahan zaman , bisa dikatakan kini hidup Hamik ada dalam jurang kemiskinan. Menurutnya dengan profesi sebagai tukang patri pada hari ini, sangatlah mustahil diandalkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dirinya dan salah satu anak lelakinya selama di Jakarta. “Kontrakan rumah saja sebulan 500 ribu, sedangkan keuntungan jadi tukang patri sebulan 100 ribu saja enggak ada,” ungkapnya. Kenyataan pahit yang melingkari hidupnya menjadikan Hamik tak lagi memiliki harapan untuk menurunkan ketrampilan mematri kepada anak-anaknya. Berbeda dengan ayahnya yang meyakini profesi ini akan memberi penghidupan sehingga mewariskan kepadanya, Hamik sangat sadar profesi pematri sebentar lagi akan mati. “Ya, kalau dunia tambah modern, siapa yang butuh lagi tukang patri?” tanyanya seolah kepada dirinya sendiri. Profesi tukang patri pernah menjadi bagian penting dalam masyarakat Indonesia terutama di Jawa. Menurut antropolog S. Ann Dunham, meskipun bersifat usaha kecil namun patut dicatat bahwa pernah ada sejumlah pandai besi yang pekerjaan rutinnya adalah memperbaiki alat . “Mereka memang tidak dihitung oleh sensus industri…” tulis Dunham dalam Pendekar-Pendekar Besi Nusantara .

SUDAH setengah abad lebih berkiprah, kariernya belum juga redup. Hingga kini, setidaknya sudah 80 judul film dan 30 judul sinetron telah dia bintangi. Mieke Wijaya, berusia 76 tahun, mulai dikenal ketika membintangi film drama musikal Tiga Dara (1956). Kariernya kian bersinar ketika meraih gelar aktris terbaik pada Pekan Apresiasi (Festival) Film Nasional berkat aktingnya dalam film Gadis Kerudung Putih (1967). Dia juga berhasil meraih dua Piala Citra: sebagai Aktris Pembantu Terbaik dalam film Ranjang Pengantin (1974) dan Pemeran Utama Wanita Terbaik lewat film Kembang Semusim (1980). Di layar kaca, perannya sebagai Bu Broto dalam sinetron Losmen (1987) mencuri hati masyarakat. Sinetron Antara Jakarta-Perth (1996) mengantarkannya menjadi Aktris Pemeran Pembantu Terbaik dalam ajang Asian Television Award. Kepada Historia , selain soal film, Mieke berbagai cerita mengenai perkenalannya dengan Bung Karno, proklamasi dan presiden pertama Indonesia, sosok yang dikaguminya. Kenapa mengaguminya? Saya kebetulan kenal Bapak; sebagai bapak bangsa, tegas terhadap penjajah. Saya juga kagum Bapak itu merakyat sekali. Jiwa seninya kan juga tinggi; suka lukisan dan lain-lain. Bagaimana bisa bertemu Bung Karno? Bapak kan suka mengundang artis-artis kalau ada acara. Di Istana Negara, Istana Bogor. Saya juga sering diundang. Ya sebagai rakyat saja. Saya bukan hanya kenal baik dengan Bapak. Saya juga kenal baik dengan Ibu Fatmawati, Mas Guntur, dan anak-anaknya yang lain. Apa sih yang paling diingat dari Bung Karno? Beliau ramah sekali. Ada pengalaman menarik dengan Bung Karno? Bapak itu suka menari. Tari lenso. Saya pasti diajak lenso sama Bapak. Terus kan kalau acara-acara begitu banyak duta dari mancanegara, saya suka dituntun sama beliau sambil bilang ke tamu: “ Beautiful lady …” (tertawa). Terus kalau acara duduk, saya datang terlambat, saya pasti disuruh duduk di kursi belakangnya. Tapi yang paling senang ya lenso itu. Saya sih ketemu Bapak cuma kalau ada acara. Bung Karno sudah tiada, bagaimana cara Anda mengenang beliau? Yang jelas berdoa selalu. Kita terus menjalankan apa yang sudah diperjuangkan. Saya sih ingin berbuat baik kepada sesama, sama seperti beliau.*

Sumatra Utara, khususnya Kota Medan, banyak melahirkan jago-jago rumput hijau yang bermain di berbagai klub, mulai PSMS Medan yang dulu tampil di kompetisi amatir, Perserikatan, hingga Pardedetex dan Mercu Buana di kompetisi semiprofesional, Galatama (Liga Sepakbola Utama). Sebut saja Bambang Nurdiansyah dan Djadjang Nurdjaman (Djanur) yang sekarang membesut Persib Bandung di Liga 1 Indonesia. Keduanya pernah merumput di Mercu Buana yang bermarkas di Stadion Teladan, Medan. Djanur berseragam Mercu Buana dengan posisi winger (pemain sayap) selama tiga tahun (1982-1985). Mercu Buana didirikan oleh Probosutedjo, adik Presiden Soeharto. Klub ini dinamai sesuai perusahaan yang didirikannya, PT Mercu Buana. Mercu Buana bermarkas di Medan karena Probo pernah menjadi guru di sana pada 1950-an dan beristri orang Pematang Siantar. Kelak, Probo juga mendirikan universitas bernama Mercu Buana pada 1985. Dalam memoarnya, Saya dan Mas Harto , Probo mengaku memiliki obsesi terhadap sepakbola, selain tenis. Dia terdorong membuat klub sepakbola karena melihat tim nasional kerap kedodoran. “Saya tertarik membuat klub sepakbola sendiri, nama Mercu Buana pun kemudian saya niatkan untuk menjadi nama klub,” kata Probosutedjo. Mercu Buana terbentuk setelah melewati proses yang cukup panjang untuk menyaring pemain-pemain potensial dan mencari pelatih yang unggul. “Saya danai program latihan mereka, termasuk menyediakan asrama, gaji, makanan yang sesuai kebutuhan olahragawan, sampai mendatangkan pelatih dari Inggris,” kata Probosutedjo. Mercu Buana tampil perdana di Galatama pada musim 1980-1982 setelah melalui turnamen play off seleksi Galatama pada 1980. Di seleksi play off itu, Mercu Buana nyaris tak terkalahkan. Melawan enam tim lainnya, Mercu Buana hanya sekali kalah dari klub Angkasa, 2-1 di laga pamungkas. Di klasemen akhir, Mercu Buana bercokol di posisi tiga di bawah UMS 80 dan Angkasa yang sukses jadi kampiunnya. Musim demi musim, Mercu Buana mencuat jadi salah satu tim kuat. Bahkan, di musim 1983-1984, Mercu Buana mencapai partai final. Sayangnya, mereka kalah 0-1 dari Yanita Utama yang turut diperkuat Bambang Nurdiansyah, mantan pemain Mercu Buana. Namun, di musim berikutnya, prestasi Mercu Buana merosot. Di musim 1984-1985, mereka hanya menempati posisi tujuh klasemen dan menjadi kesempatan terakhir berlaga di Galatama. “Selama beberapa tahun klub ini berjalan cukup baik. Namun, lama-kelamaan saya melihat mulai muncul ketidakdisiplinan. Berbagai laporan kurang baik juga mampir ke telinga saya tentang betapa lemahnya semangat para pemain untuk berlatih. Saya masih mencoba mempertahankan sambil mengevaluasi diri karena saya juga kurang waktu untuk ikut memonitor,” kata Probosutedjo. Namun, suatu kali dalam sebuah pertandingan di Bogor, Probosutedjo melihat sesuatu yang mencurigakan dalam tim Mercu Buana. Bola dibiarkan masuk, sementara posisi kiper memungkinkan untuk menangkapnya. Akhirnya, Probosutedjo tak bisa lagi mempertahankan Mercu Buana. Dia kecewa berat karena para pemain Mercu Buana terlibat skandal suap. “Belakangan saya tahu bahwa pemain-pemain di klub saya sudah disuap dan mereka mau menerimanya. Bukan main kecewanya saya. Mercu Buana kemudian saya tutup. Tidak ada pentingnya mengembangkan klub yang sudah dikotori mental suap,” kata Probosutedjo. Skandal suap yang menimpa Mercu Buana juga dialami Perkesa 78. Bedanya, Perkesa 78 batal dibubarkan dan terus berlaga di Galatama dengan berpindah tempat menjadi Perkesa Sidoarjo lalu Perkesa Mataram. Sedangkan Mercu Buana dibubarkan untuk selamanya.

TURISME di Indonesia bermula dari akhir abad XIX. Itu ditandai dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan organisasi turisme sukarela di beberapa kota besar di Hindia Belanda. Perkembangan turisme di Hindia Belanda juga ditengarai dengan pergeseran istilah vreemdelingenverkeer (lalu lintas orang asing) ke toeristenverkeer (lalu lintas wisatawan) di Belanda dan Hindia Belanda. Dalam proses pergeseran istilah ini tergambar dinamika kegiatan dan perkembangan awal pariwisata modern di Hindia Belanda. Dinamika itu dibahas oleh Achmad Sunjayadi, pengajar pada Program Studi Belanda Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, dalam disertasinya yang berkepala “Dari Vreemdelingenverkeer ke Toeristenverkeer : Dinamika Pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942.” “Perubahan pandangan pemerintah Hindia Belanda dari ‘orang asing’ menjadi ‘wisatawan’ memperlihatkan sebuah proses perkembangan kegiatan pariwisata di Hindia,” demikian Achmad Sunjayadi saat mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor di FIB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 6 Juli 2017. Ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai pada akhir abad XIX adalah faktor penting yang mendukung bagi embrio pariwisata modern Hindia Belanda. Ketersediaan infrastruktur ini memudahkan vremdelingenverkeer atau petualang-petualang asing dari Eropa mengeksplorasi alam Hindia Belanda. Umumnya mereka adalah kalangan berpunya. Pada pertengahan hingga akhir abad XIX, objek-objek wisata di Hindia Belanda telah terbentuk. Objek-objek itu masih terbatas dikunjungi oleh petualang asing dengan izin khusus. Itu pun terbatas pada wilayah yang telah dikuasai Belanda, seperti Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, sebagian Sumatra dan Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Para petualang Eropa itu kemudian menulis catatan perjalanannya untuk publik. “Wilayah-wilayah itu kemudian dicatat, dibukukan, dan menjadi pegangan petualang berikutnya yang datang ke Hindia Belanda. Catatan-catatan itu juga dihimpun dan disusun kembali menjadi buku panduan wisata oleh jurnalis, praktisi perhotelan, dan pemerintah,” tutur Achmad. Lambat laun motif petualangan itu bergeser kepada motif pelesir untuk bersenang-senang. Pada tahun-tahun awal abad XX kunjungan itu semakin ramai. Pariwisata di Hindia Belanda semakin mapan dengan dibentuknya Vereeniging Toeristenverkeer (VTV) pada 13 April 1908 di Batavia. VTV adalah asosiasi resmi yang bertujuan mempromosikan turisme Hindia Belanda. “Meskipun telah memakai istilah toeristenverkeer, namun yang dimaksud turis tetap merujuk kepada orang asing. Pembentukan VTV pada akhirnya hanya mengubah istilah tanpa mengubah makna,” ujar Achmad. Segera terlihat bahwa istilah turis itu diskriminatif dan hanya berdimensi ekonomis. Saat itu, wisatawan pribumi belum mendapat perhatian yang memadai dari pemeritah Hindia Belanda. Achmad juga menjelaskan bahwa dalam industri pariwisata kolonial, peran orang-orang bumiputra juga relatif terbatas. Mereka umumnya menjadi jongos, porter, atau mandor di hotel-hotel. VTV gencar mempromosikan pariwisata Hindia Belanda melalui penerbitan buku panduan, peta, brosur, majalah, poster, dan film dokumenter. Namun, lagi-lagi sasaran utamanya adalah wisatawan dari kalangan berbahasa Inggris. Istilah turis yang hanya merujuk pada wisatawan asing mulai meluas pada 1920-an hingga 1940-an. Menurut Achmad, pergeseran makna itu dipicu oleh kondisi Perang Dunia II. Saat Indonesia diduduki Jepang jumlah wisatawan dari Barat mengalami penurunan. Karenanya, kini wisatawan lokal pun mulai mendapat perhatian dari pemerintah yang berkuasa saat itu. “Kondisi perang di Eropa dan kedatangan Jepang mengubah kebijakan pemerintah terkait pariwisata. Saat itulah makna turisme tidak hanya terbatas kepada ‘lalu lintas orang asing’ tetapi ‘lalu lintas wisatawan’ (baik asing maupun lokal),” katanya. Sejak itu, istilah turis merujuk secara umum kepada wisatawan, baik asing maupun lokal.

Cikal bakal pariwisata di Hindia Belanda yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan suatu perkumpulan olahraga dan gaya hidup (sepeda dan motor), perkumpulan sosial masyarakat dan komersial, serta perseorangan. Orang-orang yang menjadi perintis pariwisata di Hindia Belanda seperti pendeta Marius Buys, wartawan Karel Zaalberg, profesional bidang perhotelan Johan Martinus Gantvoort, pegawai negeri Louis Constant Westenenk, dan militer yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.B. van Heutsz. “Pariwisata di Hindia Belanda merupakan suatu gagasan dari para individu dan sekelompok individu yang diawali dengan kegiatan perjalanan mengunjungi tempat lain di luar tempat tinggalnya,” tulis Achmad Sunjayadi dalam disertasinya berjudul “Dari Vreemdelingenverkeer ke Toeristenverkeee : Dinamika Pariwisata Di Hindia-Belanda 1891-1942,” yang dipertahankan dalam sidang terbuka senat akademik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 6 Juli 2017. Mereka mencatat perjalanannya yang memuat tempat-tempat yang dikunjungi, objek-objek yang dilihat, dan tata cara dan kebiasaan hidup di Hindia Belanda. Catatan perjalanan ini kemudian menjadi panduan atau pedoman bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Hindia Belanda. Namun, ketika datang ke Hindia Belanda, mereka mengeluhkan keadaan pariwisata yang belum terorganisir, tidak ada fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata, seperti pusat informasi dan akomodasi di wilayah yang memiliki objek wisata. Hal itu menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda, masyarakat, dan swasta, yang melihat ada kebutuhan terkait kegiatan pariwisata, terutama untuk menarik wisatawan datang ke Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta membentuk organisasi yang bergerak dalam menangani pariwisata. “Dalam proses mewujudkan gagasan tersebut, pemerintah Hindia Belanda meniru Kihinkai (Welcome Society ) yang dibentuk pada 1893 di Jepang. Perhimpunan pariwisata di Jepang yang mengatur kegiatan pariwisata,” tulis Achmad. Awalnya, Kihinkai belum melibatkan pemerintah sehingga perhimpunan tersebut bersifat nonpemerintah. Kihinkai didukung dan didanai dari sumbangan perusahaan kereta api dan pelayaran swasta, pemilik hotel dan penginapan. Pada 1907, Konsul Belanda di Kobe, Jepang, J. Barendrecht mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.B. van Heutsz mengusulkan agar pemerintah Hindia Belanda meniru Kihinkai dalam mengelola pariwisata. Sebelumnya, pada 1905, Karel Zaalberg, redaktur Bataviaasch Nieuwsblad menuliskan pendapatnya tentang pariwisata yang menurutnya jika dikelola dengan baik dapat menjadi potensi pemasukan besar bagi pemerintah Hindia Belanda. J.M. Gantvoort, direktur Hotel des Indes, juga mengusulkan soal promosi pariwisata di Hindia Belanda. Akhirnya, pada 13 April 1908, didirikan Perhimpunan Pariwisata ( Vereeniging Toeristenverkeer atau VTV) di Batavia. Sebagai perhimpunan pertama di Hindia Belanda, pendirian VTV bertujuan untuk mengembangkan vreemdelingenverkeer (lalu lintas orang asing) di Hindia Belanda. Struktur organisasi VTV mirip dengan Kihinkai , khususnya dalam bentuk perhimpunan yang terdiri dari para pengusaha dan inisiatif pihak swasta. Seperti Kihinkai , para anggotanya terdiri dari pihak swasta, seperti perusahaan pelayaran, perhotelan, dan perbankan. Pemerintah menempatkan wakilnya dalam susunan pengurus VTV. Untuk mendukung kegiatannya, VTV memiliki jaringan yang luas baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, VTV membuka kantor cabang di Surabaya, Semarang, Padang, dan Medan, serta perwakilan di Surakarta, Yogyakarta, Kedu, Singapura, Amsterdam, Hongkong, dan Shanghai. Pada periode berikutnya, VTV juga memiliki perwakilan baru di Amerika, Australia, dan Afrika. Selain itu, upaya lain yang juga dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan organisasi sejenis dan lainnya di Belanda guna mempromosikan pariwisata di Hindia Belanda. Kemunculan VTV turut mendorong menculnya berbagai organisasi pariwisata di tingkat lokal, seperti di Padang, Bandung, Magelang, Malang, Lawang, Yogyakarta, dan Batavia. Dengan demikian, menurut Achmad, para pelaku yang berperan sebagai penggerak pariwisata di Hindia Belanda adalah masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Mayjen TNI (Purn.) Acub Zainal gila bola. Mantan Panglima Kodam (Pangdam) XVII Cendrawasih yang juga mantan Gubernur Irian Jaya (1973-1975) itu mencari bibit-bibit pesepakbola dari Papua dan menampungnya dalam klub Perkesa 78. Klub ini menjadi peserta dalam Kompetisi Galatama (Liga Sepakbola Utama), kompetisi semiprofesional pertama di Indonesia yang dibentuk pada 17 Maret 1978. Berbeda dengan Kompetisi Perserikatan yang levelnya masih amatir, Galatama jadi kompetisi yang bisa dibilang cikal bakal kompetisi profesional Liga Indonesia sekarang. Sayangnya, Galatama tinggal kenangan karena berakhir pada 1994. Peserta-peserta Galatama musim pertama 1979-1980 belum mencakup seluruh daerah Indonesia. Dari Indonesia timur, pesertanya datang dari Bali, Makassar dan Palu. Belum ada Persipura Jayapura yang mewakili provinsi paling timur. Kendati begitu, bukan berarti Galatama tanpa para pemain Papua. Para pemain dari Papua bergabung dengan klub Perkesa 78 yang didirikan Acub Zainal. Namanya melejit di dunia olahraga dan sepakbola berkat kesuksesannya sebagai ketua pelaksana Pekan Olahraga Nasional VII tahun 1969 di Surabaya. Awalnya, Perkesa 78 hanya tim amatir di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nama klubnya juga merupakan kependekan dari asal daerah itu: Persatuan Sepakbola Kebayoran dan Sekitarnya. Klub itu kemudian menjadi perseroan terbatas (PT) pada November 1978 untuk diikutkan dalam kompetisi Galatama pada musim pertama. Acub Zainal sebagai direktur utama, Martalegawa sebagai direktur pemasaran, R.A.S. Kartawidjaja sebagai direktur umum dan Wijatno Darman sebagai direktur keuangan. Harian Kompas, 7 November 1978, melaporkan Perkesa 78 diisi para pemain berprospek cerah dari Papua seperti Salim Alkatiri, Salim Permana, Saul Sibi, Fredrik Sibi, Tonny B, Alo T, Onny Mayor, Yulius Wolff, Bertus, Erren SP, Baco Ivac Dallon dan Jafeth Sibi sebagai kapten tim. Mereka dibawa dari Papua untuk kemudian ditempa di Cipaku, Bogor dengan suasana penuh optimisme. Meski dilatih keras dengan disiplin ala militer, bukan berarti Acub mengabaikan perasaan para pemainnya. Dilatih untuk menang, tapi pemain harus tetap senang. “ Boys , kamu semua main bukan buat Irian, bukan buat Bogor atau siapapun. Kamu main buat meningkatkan sepakbola Indonesia. Oke , everybody happy ?” kata Acub. Harapan Acub hancur karena para pemain Perkesa 78 menerima suap dari bandar judi. Terlebih perantara suap adalah sang kapten, Jafeth Sibi. Tempo , 14 Juli 1979, melaporkan para pilar Perkesa 78 melalui Jafeth Sibi disogok Rp1,5 juta dari JSG (Jeffry Suganda Gunawan) untuk mengalah dari tim Cahaya Kita dalam laga di Stadion Menteng, Jakarta pada 5 Juni 1979. Selain Jafeth, para pemain yang rata-rata menerima Rp80 ribu antara lain Fredrik Sibi, Saul Sibi, Baco Ivac Dallom, dan Yulius Wolff. Acub yang mengetahui dari seorang “Mister X” lewat sepucuk surat, bak tersambar petir. Setelah mericek laporan dari sepucuk surat tersebut, Acub membawa skandal suap ini ke pengurus Galatama. Tidak lama setelah rapat Komisi Galatama, Acub memutuskan membubarkan Perkesa 78. Kapten Jafeth Sibi dipecat dan para pemain yang menerima suap diganjar sanksi. “Bagaimana tidak sakit? Saya mencari pemain langsung ke Irian. Bukan mengambil orang yang sudah jadi, bukan! Tapi setengah jadi. Malah yang belum setengah jadi! Saya bawa ke sini. Saya didik di sini, sampai berkembang. Tetapi akhirnya kena suap juga. Bayangin gimana enggak sedih?” kata Acub dalam biografinya, Acub Zainal: I Love the Army . Masyarakat Papua geger dan berharap Perkesa 78 tidak dibubarkan. Banyaknya desakan dan saran dari berbagai kalangan, membuat Acub batal membubarkan Perkesa 78. Namun, klub harus berpindah-pindah tempat. Dari Bogor, klub pindah ke Sidoarjo menjadi Perkesa Sidoarjo pada 1980, kemudian pindah lagi ke Yogyakarta menjadi Perkesa Mataram pada 1987 hingga tamatnya Galatama pada 1994.

SABTU, 1 Juli 2017, pemerintah Malaysia merazia pekerja asing dari 15 negara termasuk Indonesia. Sekira tiga juta pekerja migran Indonesia tersebar di tiga sektor: industri, perkebunan dan pekerja rumah tangga. Setengahnya tanpa dokumen alias ilegal. Pemerintah Negeri Jiran menggelar operasi yustisi terkait habisnya masa program E-Kad atau dokumen legal sementara yang berjangka waktu 15 Februari-30 Juni 2017. Program tersebut ditujukan agar para pekerja migran nondokumen bisa melegalkan status mereka. “Dalam pelaksanaannya program ini gagal memenuhi target untuk memutihkan 600 ribu buruh migran tak berdokumen di Malaysia. Hingga tenggat waktu, hanya sekitar 23% (155.680 orang),” ungkap Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo kepada Historia. Dari jumlah itu, hanya 22 ribu pekerja migran yang ikut program pemutihan dan pelegalan status mereka. Namun, menurut Migrant Care, kebijakan pemerintah Malaysia merazia dengan cara-cara koersif dan represif dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Migrant Care mencatat bahwa razia-razia terhadap pekerja migran tidak jarang dilandaskan pada tendensi rasisme, xenophobia, hingga diskriminatif. “Seharusnya setiap upaya penegakan hukum keimigrasian harus berbasis pada standar HAM. Migrant Care juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membuka crisis center dan melakukan monitoring langsung ke basis-basis buruh migran Indonesia yang tak berdokumen,” lanjutnya. Untuk sementara ini, data Migrant Care menyebutkan 155 pekerja migran yang terjaring operasi. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan diplomasi dan mendorong kesepakatan dengan pemerintah Malaysia soal penegakan hukum berbasis HAM. Dengan berkaca pada sejarah, penyelesaian pekerja migran asal Indonesia bisa dilakukan dengan cara yang baik. Sejarah telah mencatat bahwa pemerintah Malaysia pernah kekurangan tenaga pekerja dan meminta bantuan Indonesia untuk mengirimkan TKI. pada 1969, Malaysia dilanda huru-hara antara etnis Melayu dengan Tionghoa yang menguasai sektor ekonomi. Akibatnya, roda perekonomian dan pembangunan negeri bekas jajahan Inggris itu terganggu. Untuk mengatasi masalah itu, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak diam-diam meminta bantuan kepada Presiden Soeharto. Agus Sudono, Ketum Gasbiindo (Gabungan Serikat-Serikat Buruh Islam Indonesia) yang sedang mengikuti sidang ILO (International Labour Organization) di Jenewa, Swis, dipanggil pulang ke Jakarta. Asisten pribadi Soeharto, yaitu Sudjono Humardhani dan Ali Murtopo, menugaskan Agus untuk merekrut ribuan TKI yang diperlukan Malaysia untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di sana. “Sebagai negara muda, Malaysia membutuhkan tenaga kerja tingkat atas dan pimpinan. Dengan bertambahnya tenaga kerja berpendidikan tinggi dan berkualifikasi pimpinan, Malaysia dapat menyeimbangkan perkembangan ekonomi antara etnis Melayu dan Tionghoa,” kata Agus Sudono dalam biografinya, Pengabdian Agus Sudono . Syarat dan kualifikasi TKI antara lain berpendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, beragama Islam dan rajin salat lima waktu. “Syarat lain yang mesti saya pegang teguh, pengiriman TKI ke negara tetangga ini harus dijalankan dalam rangka silent operation (operasi senyap), tak bolah diketahui oleh rakyat Malaysia maupun Indonesia,” kata Agus. Pimpinan operasi senyap pengiriman TKI adalah Tan Sri Gazali dari pihak Malaysia dan Ahmad Yusuf, kepala intelijen Malaysia, serta Benny Moerdani, konsul jenderal Indonesia di Malaysia. “Dalam waktu cukup singkat saya dapat merekrut 1.500 TKI sesuai persyaratan, di antara mereka terdapat dosen lulusan Universitas Indonesia dan perguruan tinggi lainnya, karyawan GIA (Garuda Indonesian Airways), dan perusahaan-perusahaan negara,” kata Agus. Mereka diberangkatkan dengan kapal Bogowonto menuju Sabah, kemudian diteruskan ke Kuala Lumpur dan kota-kota lain di Malaysia. Operasi yang tersamar ini nyaris bocor karena sebuah koran di Sabah mempertanyakan mengapa para TKI itu berpendidikan tinggi. Perkelahian TKI dengan pekerja dari Filipina di Sandakan juga hampir membocorkan proyek itu. “Akhirnya proyek ini benar-benar sukses,” kata Agus. “Hampir tiga puluh tahun setelah pengiriman TKI, masih banyak di antara mereka yang menduduki jabatan penting di Malaysia, seperti di RTM (Radio dan Televisyen Malaysia), MAS (Malaysian Airways), sebagai guru agama, pengurus masjid dan sebagainya.” Alangkah baiknya bila pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan masalah pekerja migran nondokumen asal Indonesia menengok sejarah bahwa TKI pernah berjasa dalam pembangunan Malaysia saat usianya masih muda.*

K.H. Wahab Chasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, dianggap sebagai penggagas halalbihalal pada 1948. Istilah itu diajukan Wahab kepada Presiden Sukarno karena elite politik tidak bersatu dan selalu saling menyalahkan. Ternyata, istilah halalbihalal telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sunarto Prawirosujanto (lahir di Solo tahun 1927) yang kelak menjadi dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan, menceritakan asal usul lahirnya istilah halalbihalal. “Acaranya terkait dengan agama Islam dan bunyinya bernapaskan bahasa Arab, tapi baik acara maupun kata-katanya tidak terdapat di negeri Arab. Arti kata halalbihalal sudah dibakukan ( KBBI : hal maaf-memaafkan setelah puasa Ramadan), akan tetapi rasanya sudah puluhan tahun belum dapat ditemukan asal mula perkataan itu,” kata Sunarto dalam biografinya, Rintisan Pembangunan Farmasi Indonesia. Sunarto mengingat bahwa perkataan halalbihalal sudah ada sejak sekitar tahun 1935-1936. Ketika itu, dia belum berusia sepuluh tahun dan suka main ke Taman Sriwedari yang terletak di tengah-tengah kota Solo. Taman ini dibangun oleh Pakubuwono X pada 17 Juli 1901 dan menjadi tempat rekreasi. Di taman itu ada pulau di tengah-tengah danau buatan serta kebun binatang. Di Taman Sriwedari terdapat pedagang martabak seorang India. Kalau di jalanan harga martabak hanya 7 sen per potong, tapi pada Maleman, acara keramaian di malam bulan puasa, harganya dinaikkan menjadi 9 atau 10 sen. Khusus pada hari Lebaran, dia berjualan di luar taman di depan pintu keluar penonton. Dia dibantu oleh seorang pribumi yang disuruh mendorong gerobak dan mengurusi api penggorangen. “Untuk menarik perhatian pembantu itu berteriak ‘martabak Malabar, halal bin halal, halal bin halal’ terus-menerus sehingga setiap penonton yang melalui gerbang itu pasti mendengarnya. Tidak ayal lagi anak-anak dan anak-muda sepulangnya dari Sriwedari ikut berteriak ‘martabak, martabak, halalbehalal di sepenjang jalan menirukan penjual martabak itu,” kata Sunarto. Waktu itu, kemungkinan martabak adalah makanan baru dan untuk menarik pembeli Muslim disebutlah bahwa martabak adalah halal. Perkataan halalbehalal atau alalbalal menjadi populer di kalangan masyarakat Solo. Pergi ke Sriwedari di hari Lebaran disebut berhalalbalal; pergi keluar berpakaian rapi di hari Lebaran disebut berhalalbalal; dan pergi silaturahmi pada hari Lebaran, biasanya berpakain rapi, disebut berhalalbalal. Semula acara halalbihalal hanya berupa selamat datang dari pihak penyelenggara, disusul pertunjukan dan makan bersama. “Kemudian saya pernah mendengar anjuran Bapak Mulyadi Joyomartono agar pertemuan menjadi bermakna, sebelum acara pertunjukkan hendaknya didahului oleh ceramah keagamaan Islam,” kata Sunarto. “Saya masih ingat salah satu pidatonya di muka corong SRI (Siaran Radio Indonesia), yang mencontohkan kebesaran Tuhan kepada umat manusia pada kafilah yang kelaparan di tengah padang pasir. Tiba-tiba burung-burung berjatuhan dari langit, sudah dalam keadaan digoreng, kata beliau, disusul dengan jatuhnya hujan, sehingga kafilah itu terhindar dari kematian.” Menurut Sunarto, istilah halalbihalal kemudian masuk dalam kamus Jawa-Belanda karya Dr. Th. Pigeaud yang terbit tahun 1938. Persiapan penyusunan kamus itu dilakukan di Surakarta pada 1926 atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1925. Pada huruf A dapat ditemukan kata “alal behalal”: “ de complimenten (gaan, komen) maken (vergiffenis voor fouten vragen aan ouderen of meerderen na de Vasten (Lebaran, Javaans Nieuwjaar) vgb . Artinya “dengan salam (datang, pergi) untuk (memohon maaf atas kesalahan kepada orang lebih tua atau orang lainnya setelah puasa (Lebaran, Taun Baru Jawa).” Selain itu pada urutan huruf H terdapat kata "halal behalal": “ de complimenten (gaan, komen) maken (wederzijds vergiffenis vragen bij Lebaran, vgb). Artinya kurang lebih “dengan salam (datang, pergi) untuk (saling memaafkan di waktu Lebaran).” Menurut Sunarto, alfabet huruf Jawa adalah ha na ca ra ka. Meskipun ditulis dengan huruf ha selalu diucapkan sebagai huruf a (Latin), kecuali untuk perkataan asing. Jadi, mengapa ada dua versi: alalbalal dan halalbalal? Hal itu dikarenakan adanya dua pandangan. Apabila dianggap sebagai bahasa Jawa, penulisannya dalam huruf Latin adalah alalbalal, tapi kalau dianggap sebagai bahasa asing, maka harus ditulis halalbalal atau halalbehalal.

KURANG dari sepekan menjelang lebaran, KPK menangkap tangan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya terkait suap proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penangkapan tersebut KPK berhasil menyita uang Rp1 milyar sebagai persekot dari total 4,7 milyar uang yang dijanjikan oleh pemenang proyek. Tak hanya kali ini, perkara korupsi pun pernah terjadi di Bengkulu pada masa yang lalu. Korupsi yang menggejala di tengah-tengah kehidupan elite Bengkulu saat itu menurut sejarawan Agus Setiyanto dalam bukunya Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19 disebabkan, “gaya hidup yang lebih mengutamakan status,” sehingga mengarah kepada “kehidupan yang boros karena mengeluarkan uang lebih banyak daripada pendapatannya sendiri,” tulis Agus. Praktik penyelewengan keuangan juga merebak di kalangan pegawai pemerintah kolonial Inggris. Pada awal abad ke-19, Bengkulu adalah karesidenan yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada saat itu pemerintah Inggris di Benggala, India, sebagai pusat kekuasaan tempat Bengkulu menginduk, sudah memberikan perhatian khusus kepada pola pengelolaan keuangan residensi Bengkulu. Agus menulis, “Sistem manajemen Residensi yang tidak efisien tersebut ternyata membawa efek semakin tingginya tingkat korupsi dan kolusi di antara amtenar (pegawai pemerintah kolonial, red .) dan kepala pribumi, baik dalam perdagangan maupun dalam peradatan.” Berdasarkan catatan William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra , Bengkulu telah dikenal lama sebagai penghasil lada. Penjajahan Inggris atas Bengkulu kemudian mengupayakan penanaman lada dan kopi secara besar-besaran yang melibatkan pemerintah dan pemuka masyarakat setempat untuk mengumpulkan hasil panen lada dari para petani. Kendati pemerintah kolonial Inggris melakukan pengawasan ketat, dalam praktiknya, menurut Agus, “terjadi korupsi dan kolusi di antara para amtenar, para pengusaha dan para kepala pribumi.” Mengutip catatan J. Kathirithamby-Wells dalam A Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Southwest Sumatra (1685-1824) , Agus menulis praktik penyelewengan itu terjadi dalam bentuk penimbangan palsu, pembayaran yang kurang tepat dan pemberlakuan harga komoditi yang sangat rendah untuk kemudian dijual dalam harga yang lebih tinggi. Walhasil praktik koruptif dan pemerasan tersebut tak hanya merugikan pemerintah Inggris, lebih-lebih para petani. “Para petani kebun semakin terjerat oleh hukum perdagangan yang tidak jelas baik dilakukan oleh para amtenar maupun oleh para kepala pribumi yang cenderung korup,” tulis Agus. Pemecatan pejabat pribumi yang ketahuan korupsi kali pertama terjadi pada Daeng Mabela. Mabela adalah pemuka masyarakat Bugis yang ada di Bengkulu. Dia diangkat sebagai kapten, jabatan yang lazim diberikan kepada pemimpin komunitas suku dalam masyarakat jajahan, sebagaimana pula kapten (kapiten) dalam masyarakat Tionghoa atau Arab di Hindia Belanda. Pemecatan itu dilakukan oleh residen Thomas Parr yang bertugas di Bengkulu 1805-1807. Joana Cicely Fenell dalam tulisannya The Assasination of Thomas Parr, Resident of Bencoolen menyebutkan Thomas Parr adalah anak pasangan John Parr dan Sarah Walmesley. Keluarga Parr mengklaim masih keturunan Sir William Parr, saudara lelaki Katharine Parr, istri keenam Raja Henry VII. Sebelum dilantik jadi residen Bengkulu pada April 1805, Parr adalah usahawan senior yang banyak berhubungan dengan Kompeni Dagang Inggris untuk Hindia Timur. Parr dikenal sebagai pejabat yang tertib dan keras hati memperjuangkan kepentingan Inggris di wilayah jajahannya. Ketika ditugaskan ke Bengkulu, Parr banyak melaporkan penyelewengan di kalangan pejabat pribumi dan juga amtenar Inggris, seperti yang terjadi pada Thomas Blair, residen Sillebar yang dinilainya kurang cakap menjalankan tugas. Dalam kasus Mabela, Parr menuduh pemuka masyarakat Bugis di Bengkulu itu telah menyelewengkan uang yang semestinya digunakan untuk keperluan karesidenan. Menurut Agus, karena temuan kasus itu, “Daeng Mabela tidak saja dipecat dari kepegawaian kompeni Inggris sebagai kapten, tetapi juga didepak dari keanggotaannya di dewan pangeran , sebuah dewan yang paling bergengsi di antara dewan-dewan pengadilan pribumi yang lain.” Pemberhentian tidak hormat tersebut merugikan sekaligus mempermalukan Mabela. Terlebih jabatan yang dipegangnya itu diperoleh secara turun temurun. Namun demikian cara Thomas Parr memerintah sebagai residen, yang terkenal ketat dan teliti atas nama kepentingan kompeni Inggris, pun menimbulkan kebencian di kalangan penduduk. Semua kejadian itu kemudian terakumulasi dan memantik kemarahan masyarakat yang bermuara kepada peritiwa Mount Felix 23 Desember 1807. Dalam kerusuhan itu, Thomas Parr tewas dibunuh di kediamannya di Mount Felix (masyarakat Bengkulu menyebutnya Bukit Palik). Kepalanya dipenggal oleh sekelompok warga yang datang ke rumahnya pada malam hari saat ia tertidur. Sebuah komisi yang bertugas menyelidiki pembunuhan tersebut kesulitan menemukan petunjuk siapa yang jadi dalang pembunuhan Parr. Dugaan semula mengarah kepada Mabela karena dinilai punya motif sakit hati atas pemecatanya. Tuduhan itu dilontarkan oleh Depati Sukarami, kolega Mabela, yang kemudian malah jadi tersangka utama dari pembunuhan Parr. Tuduhan bahwa Mabela dalang pembunuhan tak pernah bisa dibuktikan. Usai kasus pembunuhan tersebut, kendati sempat dipecat karena korupsi, Mabela kemudian mendapatkan kembali jabatannya.*

PADA suatu hari di tahun 1980-an, Ayatrohaedi, arkeolog dan guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia, menerima misi penting dari Maulana Ibrahim, kepala bidang pemugaran Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Maulana meminta Ayatrohaedi untuk pergi ke Mojokerto termasuk Trowulan untuk mencari tempat Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa sebagaimana disebutkan dalam Nagarakretagama karya Mpu Prapanca. “Seketika itu juga aku mengatakan kecil kemungkinan menemukan tempat itu, namun Maulana memaksaku juga,” kata Ayatrohaedi dalam memoarnya, 65=67 Catatan Acak-Acakan dan Cacatan Apa Adanya.