Hasil pencarian

SETELAH memperbolehkan keturunan PKI dan menganulir tes keperawanan dalam pendaftaran masuk TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengambil kebijakan merevisi aturan dalam penerimaan taruna Akademi Militer (Akmil) tahun 2022. Andika menurunkan syarat tinggi badan calon taruna Akmil dari 163 cm –sempat 165 cm– menjadi 160 cm untuk laki-laki dan 157 cm menjadi 155 cm untuk wanita. Perubahan ini membuka kesempatan lebih besar bagi anak-anak di seluruh Indonesia yang rata-rata tingginya 160 cm untuk masuk Akmil di Magelang. Persyaratan tinggi badan belum menjadi persoalan pada awal kemerdekaan. Bahkan, tinggi badan tidak menjadi syarat masuk Akademi Militer Tangerang. Tata Usaha Markas Tentara Keamanan Rakyat Keresidenan Jakarta yang mengeluarkan pengumuman penerimaan calon taruna Akademi Militer pada 10 November 1945 hanya mensyaratkan: umur 18–25 tahun, badan sehat, kemauan sungguh untuk mempertahankan Indonesia tetap merdeka, dan serendah-rendahnya tamat SMP.

MAYOR Inf. Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Demokrat. Untuk itu dia mengajukan pengunduran diri dari dinas ketentaraan. Pengajuannya diproses dengan cepat sehingga menjadi perbincangan di dunia maya. Pasalnya, proses itu biasanya memakan waktu lama. Setelah mendapat persetujuan dari matranya, seorang prajurit masih harus mendapatkan persetujuan dari Mabes TNI. Meski berbeda era dan aturan, Didi Kartasasmita, panglima Komandemen Jawa Barat, pernah mengalami sulitnya mundur dari dinas ketentaraan. Pengunduran Didi berawal dari ketidaksetujuannya atas langkah Presiden Sukarno memecat Letjen TNI Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Oemoem TKR dan memberinya kedudukan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Didi menganggap itu merupakan bentuk pembuangan. Dia juga kecewa lantaran dilangkahi perwira-perwira eks KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) lulusan Bandung seperti T.B. Simatupang yang jauh lebih junior. Menurutnya, sesuai etika di lingkungan perwira KNIL, pelangkahan sama saja menganggap orang yang dilangkahi tak becus.

PADA 1948 pemerintah Indonesia membeli pesawat angkut Dakota DC-47 dengan sumbangan dari masyarakat Aceh. Sebagai pesawat kepresidenan, pesawat ini diberi nomor registrasi RI-001 dan dinamakan Seulawah artinya gunung emas untuk menghomati rakyat Aceh. Pesawat ini pernah digunakan menembus blokade Belanda untuk menyelundupkan senjata, peralatan komunikasi, dan obat-obatan dari Burma (kini Myanmar) ke Pangkalan Udara Blangbintang dan Loknga, Aceh. Pesawat ini kemudian punya kisah sendiri di Burma. Pada Desember 1948, pesawat RI-001 berada di India untuk menjalani overhaul (pemeriksaan/perbaikan) mesin dan pemasangan long range tank (tangki bahan bakar jarak jauh). Namun, pesawat ini tidak bisa kembali ke Indonesia karena Belanda melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Akhirnya, pesawat ini dioperasikan sebagai penerbangan sipil di luar negeri. Namun, pemerintah India tidak memberikan izin karena sudah memiliki Indian National Airways.

SEORANG pria, kelihatan lebih dari 70 tahun, berdiri meminta waktu bicara, memperkenalkan diri sebagai veteran perang Belanda. Tidak ada pertanyaan darinya kecuali pernyataan keberatan istilah yang berulang kali digunakan oleh para pembicara: kejahatan perang (oorlogsmisdaden). Kamis malam tadi, pukul 20:00 waktu Belanda, veteran serdadu tersebut hadir di gedung Pakhuis De Zwijger, Amsterdam bersama sekitar duaratus orang peserta acara peluncuran program penelitian dekolonisasi lainnya. Remy Limpach, penulis buku De Brandende Kampongs van Generaal Spoor (Kampung-kampung yang Ter(di)bakar Jenderal Spoor) yang berhasil mengungkap kekerasan masa agresi militer Belanda di Indonesia tampil sebagai salah satu pembicara. Temuannya itu menggemparkan Belanda. Foto-foto kekerasan serdadu Belanda di Indonesia kurun tahun 1946 sampai 1949 yang ada dalam bukunya, terpampang di berbagai media massa. Mendorong para politikus Belanda membawa topik tersebut sebagai perdebatan di dalam parlemen dan, akhir tahun lalu keluar keputusan pemerintah untuk mendanai penelitian besar tersebut.

DI BAWAH kabut pekat dan udara dingin yang nyaris membekukan, 600 personil Special Service Forces (SSF) Amerika Serikat (AS) mendayung perahu karet-perahu karet mereka untuk mencapai Pulau Kiska di Kepulauan Aleut. Pukul enam pagi 15 Agustus 1943, pasukan gabungan dari angkatan darat dan angkatan laut itu menginjakkan kaki di pantai. Setelah mengamankan garis pantai, mereka langsung merangsek ke bagian lebih dalam pulau. Tiga puluh menit kemudian, gelombang pertama pasukan utama tiba di pantai Kiska. Kabut pekat yang membuat jarak pandang nyaris nol meter membuat pergerakan mereka amat lambat. Namun, baik personil SSF maupun pasukan utama semua mengalami kebingungan di detik-detik awal Operasi Cottage –operasi amfibi yang dilakukan AS dan Kanada untuk merebut Pualu Kiska– itu.

SEMINAR sejarah bertajuk “Perubahan dan Kesinambungan Historis dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran” yang semula bakal digelar pada 24 Oktober mendatang dibatalkan setelah aparat militer mendesak pihak kampus Universitas Negeri Malang (UM). Dalam surat pemberitahuan bernomor 10.10.85/UN32.7.5.3/KP/2018 yang diperoleh redaksi Historia.ID, alasan pembatalan terdiri dari lima butir, antara lain mengkhawatirkan meluasnya pemahaman keliru dari masyarakat setempat yang beredar di media sosial hingga jadi sorotan pihak keamanan Kota Malang. Selanjutnya, penundaan itu merupakan hasil negosiasi panitia (Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah UM) dengan pihak Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Malang. Seminar sedianya akan menghadirkan empat pembicara, yakni Asvi Warman Adam (sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Sri Margana (sejarawan Universitas Gajah Mada), Abdul Syukur (sejarawan Universitas Negeri Jakarta) dan Ari Sapto (sejarawan/Ketua Jurusan Sejarah UM). Dalam surat penundaan seminar yang mestinya dihelat di Aula Utama A3 Lantai 2 UM itu disebutkan pula bahwa penundaan berlangsung untuk batas waktu yang belum ditentukan.

HUBUNGAN perkawanan antara sesama kadet Akademi Militer Yogyakarta angkatan pertama (1948) dan para instrukturnya, dikenal sangat erat dan kompak. Menurut Sayidiman Suryohadiprodjo, keadaan tersebut bukan saja menimbulkan keakraban dan kekompakan sepanjang hayat namun juga munculnya kisah-kisah lucu di kalangan mereka. “Terdapat banyak anekdot yang beredar di kalangan kami,” ujar kadet angkatan pertama di Akademi Militer Yogyakarta itu. Ada suatu cerita yang kerap dikenang oleh anak-anak Akademi Militer Yogyakarta angkatan awal yakni kisah celana pinjaman Aswawarmo, salah seorang instruktur di akademi militer tersebut. Kisah itu pernah ditulis oleh Daud Sinjal dalam Laporan Kepada Bangsa.

Puasa tahun ini Indonesia berperang lawan Corona. Sementara pada puasa tahun 1947, Indonesia juga sedang berperang lawan musuh yang bernama Belanda.

KOTA Brisbane hampir dipastikan terpilih menjadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Hal itu disampaikan Presiden IOC Thomas Bach dalam jumpa pers di markas IOC di Swiss, Rabu, 24 Februari 2021. “Setelah diskusi yang mendalam, kami secara aklamasi menyetujui rekomendasi tersebut. Berdasarkan keputusan ini, komisi mulai melakukan diskusi yang rinci dengan Komite Brisbane 2031 dan juga Komite Olimpiade Australia mengenai potensi mereka menjadi tuan rumah Olimpiade 2032,” ujar Bach sebagaimana dikutip detik.com, 25 Februari 2021. Apabila terpilih, Brisbane bakal menyingkirkan kandidat-kandidat lain seperti Budapest (Hungaria), Doha (Qater), Istanbul (Turki), dan Jakarta (Indonesia). Selain itu, Brisbane juga berhasil mengikuti jejak dua kota Australia yang pernah menjadi tuan rumah olimpiade (Melbourne, 1956; Sydney, 2000). Brisbane bakal kedatangan banyak orang luar.

HASIL survei mengenai persepsi penjajahan Belanda di Indonesia oleh Historia.ID dan harian Belanda De Volkskrant, menunjukkan bahwa tanam paksa merupakan periode terburuk dalam penjajahan Belanda. Survei ini diadakan pada 17 Agustus–16 September 2021. Dalam survei yang melibatkan 1.604 responden dari 34 provinsi ini, 37.97% responden memilih tanam paksa sebagai sistem yang paling menyengsarakan rakyat. “Belanda mengambil seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia serta melakukan penindasan dengan melaksanakan tanam paksa,” tulis salah satu responden. Setelah tanam paksa, 32.04% responden memilih kekerasan militer Belanda pada perang kemerdekaan 1946–1949 sebagai periode terburuk dalam penjajahan Belanda. Disusul dengan 11.16% responden yang memilih pembunuhan massal di Pulau Banda pada 1621. Sementara penaklukkan Aceh dan wilayah lain pada abad ke-19 dipilih 9.60% responden.

KERUSAKAN yang diakibatkan Perang Diponegoro (1825-1830) memukul roda perekonomian Belanda. Keadaan demikian menyebabkan pemerintah Belanda harus mencari cara untuk kembali mendulang laba di tanah koloni. Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch untuk mengatasi kemelut ekonomi itu. Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan cultuurstelsel. Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1, sistem ini memungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni dapat memberikan hasil melebihi biayanya. Tiap desa harus menyerahkan seperlima bagian dari tanah dan pekerja taninya untuk ditanami produk natura (hasil bumi) yang sedang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, teh, dan indigo. Tanaman pemerintah harus dirawat warga desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat. Desa akan menerima pembayaran uang hasil bumi yang ditaksir saat tanaman dagang masih berdiri di ladang.

AKHIRNYA keputusan itu keluar juga. Jumat, 2 Desember 2016, dalam jumpa pers mingguan, Perdana Menteri Mark Rutte mengumumkan bahwa pemerintah Belanda akan membiayai penelitian menyeluruh dan mandiri terhadap kekerasan tentara Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia, 1945-1949. Keputusan yang tidak terlalu mengejutkan, walaupun empat tahun lalu pemerintah masih menolak seruan mengadakan penelitian macam itu. Apa pasal? Kenapa sekarang Den Haag berubah pendirian? Mark Rutte menegaskan penyebab kabinetnya mengambil keputusan ini adalah disertasi doktor sejarawan Remy Limpach yang September lalu terbit sebagai buku berjudul De brandende kampongs van generaal Spoor (Kampung-kampung Jenderal Spoor yang terbakar). Dalam penelitiannya Limpach berhasil menunjukkan bahwa kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh tentara Belanda di Indonesia bersifat struktural, menyebar, dan tertancap dalam struktur militer waktu itu. Selama ini pemerintah Belanda berpendapat bahwa kekerasan itu hanya ekses belaka, ulah beberapa oknnum dan bukan beleid resmi Den Haag. Pada 2012 seruan penelitian menyeluruh ini pertama kali dikeluarkan oleh tiga lembaga yang aktif dalam penelitian sejarah Belanda: KITLV (Institut Kajian Asia Tenggara dan Karibia), NIMH (Institut Sejarah Militer Belanda, tempat Remy Limpach menginduk) dan NIOD (Institut Kajian Perang, Holocaust dan Genosida).