Hasil pencarian

SUASANA malam Minggu di kawasan Jalan Bangka, Kelurahan Lateng, Kabupaten Banyuwangi, begitu meriah. Banyak orang lalu-lalang untuk mencari dan menikmati sajian kuliner khas Timur Tengah di lapak-lapak yang berjejer di pinggir jalan. Di sana, setiap malam Minggu, ada pasar wisata kuliner yang sayang kalau dilewatkan. Namanya Arabian Street Food (Arasfo). Arasfo sudah diresmikan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada 31 Oktober 2019. Keberadaannya melengkapi pasar wisata khusus tiap pekan yang digagas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Awalnya aktivitas Arasfo digelar setiap Kamis malam tapi kemudian diubah jadi Sabtu malam dimulai pukul 16.00 - 22.00. “Setelah ada masukan dari para tokoh di Lateng, jadwal yang semula Kamis diganti Sabtu, sebab kalo Kamis malam itu saatnya orang tahlilan,” ujar Bupati Banyuwangi Azwar Anas saat membuka Festival Pasar Wisata Kuliner di arena Arabian Street Food, Banyuwangi, 29 Februari 2020. Ada beragam sajian khas Timur Tengah yang disajikan dalam acara Arasfo. Ada makanan berat seperti nasi kebuli, mandhi, briyani hingga kambing guling. Ada kudapan seperti khamir, roti maryam, shawarma hingga kebab. Ada juga minuman macam kopi Arab, kopi Turki, naknak, pokak hingga aneka teh. Siapa tak tergiur. Di Arasfo terdapat 126 menu hidangan ala padang pasir yang terbagi dalam 29 lapak. Para penjajanya, khususnya laki-laki, memakai jubah dan sorban. Menariknya lagi, pengunjung juga bisa menikmati musik dan tarian gurun pasir atau belanja beragam kosmetik. Benar-benar semarak. Acara Arasfo digelar di Lateng bukan tanpa alasan. Sejak dulu Lateng merupakan permukiman orang-orang Arab sehingga lebih dikenal orang sebagai Kampung Arab. Penyerbukan Kuliner Terbentuknya komunitas Arab punya akar sejarah yang panjang. Pada abad ke-18, Tanah Jawa dibanjiri imigran Hadramaut (sebuah provinsi di Yaman), Hijaz, dan Mesir. Selain berdakwah, mereka mencari peruntungan dengan berdagang di kota-kota pelabuhan seperti Batavia, Banten, Cirebon, Surabaya, Pekalongan, dan Semarang. Lambat-laun, mereka menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. “Maka, sejak itu, muncullah kampung-kampung Arab lengkap dengan tradisi, budaya, dan kuliner khas mereka” tulis L.W.C van den Berg dalam Orang Arab di Nusantara . Banyuwangi menjadi salah satu wilayah yang didatangi para imigran dari Hadramaut. Menurut catatan van den Berg, jumlah orang Arab di Banyuwangi tahun 1885 sebanyak 356 orang; terdiri dari 84 laki-laki, 25 perempuan, dan 247 anak yang lahir di Banyuwangi. Suasana Pecinan Street Food di kawasan Karangrejo, Banyuwangi, yang menyajikan aneka kuliner khas masyarakat Tionghoa. (Dok. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). Jejak-jejak keturunan Arab bisa dilihat pada Makam Syekh Abdurrahim atau dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Datuk Ibrahim Bauzir, yang dipercaya sebagai ulama dari Hadramaut dan penyebar Islam di Banyuwangi. Ada sekolah Ar Irsyad yang diresmikan Syeikh Ahmad Soorkaty, pendiri organisasi Al Irsyad, tahun 1927. Gedungnya sudah berganti Pasar Blambangan setelah sekolah dipindahkan ke depan pasar tersebut. Ada juga Masjid At Taqwa yang dibangun 1923 dan Masjid Al Hadi, yang masing-masing dibangun tahun 1923 dan 1967. Bukan hanya berperan dalam pendidikan dan penyebaran agama Islam, orang-orang Arab ikut andil memberi pengaruh pada khazanah makanan. Mereka membuat makanan sesuai selera lidahnya namun dengan bahan-bahan yang tersedia di sini. Nasi kebuli, misalnya, menggunakan bahan-bahan khas Nusantara seperti ketumbar, cengkih, kayu manis, salam koja, mentimun, dan bawang merah Nasi kebuli, martabak, gulai, maraq, dan sambosa adalah berbilang nama di antara masakan khas Arab. Sajian khas itulah yang bisa dinikmati pengunjung dari dalam maupun luar kota pada acara Arasfo setiap akhir pekan. Pasar Kuliner Arasfo hanyalah salah satu konsep pasar kuliner tematik yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Saat ini, tak kurang ada 19 pasar kuliner yang tersebar di berbagai kecamatan dengan waktu yang berbeda-beda. Di setiap pasar setidaknya terdapat 40 pelapak yang menjual aneka jajanan. Sebut saja Pecinan Street Food, Pasar Jajanan Olehsari, Pasar Wit-Witan, Pasar Kampung Kopat, Pasar Seni dan Jajanan Rakyat Banyuwangi (Pasjari), dan Pasar Kuliner Porobungkil. "Di tengah kelesuan ekonomi, kita perlu terus berinovasi untuk menggerakkan berbagai sektor. Pasar kuliner ini adalah salah satu cara untuk mendongkrak ekonomi lokal di masing-masing desa," ujar Abdullah Azwar Anas. Inovasi memang menjadi kunci keberhasilan Banyuwangi dalam memajukan perekonomiannya. Tak heran jika berkali-kali Banyuwangi dianggap kabupaten paling inovatif dan kreatif di Indonesia. Yuk, datang ke Banyuwangi!

Douwes Dekker menulis Max Havelaar dalam kamar kecil di kota Brussel, Belgia, selama hampir dua bulan, September-November 1859. Dia menggunakan catatan dan pengalamannya sebagai bahan penulisan. Dia memperoleh keduanya setelah bertugas sebagai Asisten Residen di Lebak selama tiga bulan pada 1856. Max Havelaar memuat kisah perilaku menyeleweng Bupati Lebak, sikap abai atasan Dekker terhadap penyelewengan, kondisi penduduk yang rudin, dan hayat tokoh utama bernama Max Havelaar yang menjadi personifikasi Dekker. Max Havelaar terbit perdana di Belanda pada 14 Mei 1860. Dekker menggunakan Multatuli sebagai nama penulisnya. Multatuli berarti aku sudah banyak menderita. Orang-orang Belanda membaca Max Havelaar . Mulai anak-anak sekolah hingga pejabat tinggi. Negeri Belanda gempar. Kemudian orang-orang bertanya tentang kebenaran isi Max Havelaar dan tokoh-tokoh di dalamnya. Mereka memperdebatkan isi Max Havelaar di sekolah, rumah, dan universitas. “ Pembaca Max Havelaar terbelah menjadi Multatulian dan Anti-Multatuli,” kata Ubaidillah Muchtar, Kepala Museum Multatuli Rangkasbitung kepada Historia. Multatulian meyakini Dekker alias Multatuli telah bekerja secara benar dan tepat membela rakyat Hindia Belanda. Sedangkan anti-Multatuli memandang Dekker hanya menulis sebagai wujud ambisi pribadinya demi naik ke jenjang birokrasi selanjutnya. Nyaris Dijegal Perdebatan tentang Max Havelaar sebenarnya telah dimulai sebelum buku ini terbit. Saat itu Dekker baru saja usai menyerahkan urusan penerbitan kepada dua rekannya : Van Hasselt dan Jacob van Lennep. B Van Hasselt adalah ahli hukum sekaligus bekas anggota parlemen, sedangkan Van Lennep bekerja sebagai pengacara di Belanda Utara dan pengarang amatiran. Dua orang ini memang membantu Dekker menerbitkan Max Havelaar . Tapi di belakang Dekker, mereka bersuratan. Isinya menjelek-jelekkan diri Dekker berikut karyanya. Orang bermuka dua. Demikian sebutan Rob Nieuwenhuys, penulis buku Mitos dari Lebak sekaligus pengkritik Multatuli, untuk dua nama tadi. Van Hasselt sempat kepikiran untuk memanipulasi Max Havelaar agartak jadi terbit. Dia ingin melakukan itu setelah membacanya sampai tuntas. Dia tahu buku ini nanti akan merepotkan Pemerintah Belanda. Dia tak bisa membantah kualitas sastrawi buku ini atau kebenaran faktual di dalamnya. Dia takut sekali pada isinya. “Saya berpendapat bahwa buku itu harus segera dicegah penerbitannya,” tulis Van Hasselt dalam suratnya kepada Rochussen, Menteri Daerah Jajahan, 11 November 1859, seperti dikutip oleh Willem Frederik Hermans dalam Multatuli yang Penuh Teka Teki .  Van Hasselt bahkan bisa-bisanya menghakimi niat Dekker menerbitkan Max Havelaar sebatas cari makan saja. Dia mengipasi Rochussen agar turut memberikan nilai jelek untuk Dekker dan karyanya. Rochussen secara pribadi mengenal dan menghormati Dekker. Tapi dia setuju Max Havelaar tak seharusnya terbit. Dia menawarkan posisi enak di pemerintahan kepada Dekker asalkan bersedia mengurungkan penerbitan itu. Tapi Dekker menolaknya. Cara penolakan Dekker unik. Dekker sengaja melempar syarat tinggi-tinggi supaya tak bisa diraih oleh Rochussen. Tekad Dekker telah bulat : mau menjadi pengarang saja. Dia tak bersedia duduk di pemerintahan lagi. Setelah tahu Rochussen tak sanggup penuhi syarat Dekker, Van Lennep bergerak. Dia punya keinginan serupa dengan Van Hasselt : menghambat Max Havelaar terbit. Tapi rasa takutnya pada Max Havelaar tak sebesar Van Hasselt. Dia merasa pengetahuannya tentang Hindia Belanda lebih banyak daripada Dekker. “Jika pengarang ini mengira bahwa ia lebih banyak tahu dari kita, maka ia keliru,” kata Van Lennep. Van Lennep melakukan berbagai cara untuk melucuti kekuatan Max Havelaar . Antara lain dengan menghapus beberapa data dan kata dalam tulisan asli Dekker. Van Hasselt kurang setuju dengan cara van Lennep. Menurutnya, cara itu tak bisa menahan kekuatan Max Havelaar. Van Lennep enggan menyerah. Dia membatasi sirkulasi Max Havelaar dengan menaikkan harga agar orang tak mampu beli. Tapi harapannya mampus. Max Havelaar tetap beredar dan dibaca banyak orang. Buku yang Menggetarkan Getaran Max Havelaar menjalar ke antero Belanda. Istilah ‘getaran’ berasal dari Baron van Hoevell, anggota Majelis Rendah (Parlemen Belanda) dari Partai Liberal. Hoevell telah melihat adanya kesewenang-wenangan di daerah koloni sepuluh tahun sebelum Dekker menulis Max Havelaar . Dia menyerang sistem tanam paksa dan kebijakan turunan Partai Konservatif Belanda untuk melestarikan sistem itu. Termasuk pula pidato-pidato semu dari anggota Partai Konservatif  tentang keadaan negeri koloni. Kata Partai Konservatif, “Negeri Koloni baik-baik saja.” Tapi Hoevell tak percaya itu. Dia mencoba mendiskusikan isi Max Havelaar dalam Sidang Parlemen 25 September 1860. Hoevell bertanya, “Apakah pidato kerajaan yang nadanya menenangkan dapat menghilangkan pengaruh buku itu?” Dalam sidang itu Duymaer van Twist, mantan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa Dekker menjabat Asisten Residen Lebak, hadir. Dialah orangnya yang berupaya menjinakkan Dekker agar tak terlalu nafsu menyerang Raden Adipati Karta Natanegara, Bupati Lebak. Menanggapi pertanyaan Hoevell, van Twist mengatakan tak mau membahas Max Havelaar . Baginya, masalah Dekker sudah kelar. Dia enggan menyebut nama itu lagi, bahkan mengucapkan judul bukunya pun tidak. Sikap van Twist diikuti oleh anggota parlemen lain. Mereka meminta Hoevell jangan coba-coba memancing perdebatan soal Max Havelaar dalam sidang. Kebenaran Multatuli Di luar sidang parlemen, orang menyikapi Max Havelaar secara lebih terbuka. Profesor Veth, guru besar bahasa-bahasa Timur di Amsterdam dan kemudian di Leiden, membenarkan cerita Multatuli dengan penuh wibawa pada 1860. “Orang-orang Jawa, bangsa pribumi pada umumnya, diperlakukan dengan tidak adil. Ini berlaku bagi Lebak, ini berlaku pula bagi daerah-daerah lainnya,” kata Veth seperti dikutip Gerard Termorshuizen dalam “ Max Havelaar di Lebak” termuat di Kian Kemari : Indonesia dan Belanda dalam Sastra. Profesor P.J. Veth, Guru Besar Bahasa Timur di Universitas Leiden, membenarkan cerita Multatuli dalam Max Havelaar. Keyakinan Veth bersambungan dengan keyakinan Multatulian setelahnya, baik dari kalangan Anak Negeri maupun Eropa. Dekker dan Max Havelaar -nya beroleh tempat cukup kuat di kalangan kaum pergerakan nasional. Keduanya menjadi inspirasi perjuangan. Sesudah Indonesia merdeka, Max Havelaar diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Yang paling terkenal adalah terjemahan H.B. Jassin, Paus Sastra Indonesia. Terjemahan itu terbit pada 1972. " Max Havelaar bukan saja suatu dokumen sejarah tapi juga suatu gugatan terhadap keburukan-keburukan yang terasa aktuil dalam setiap masyarakat," kata Jassin menjawab pertanyaan mengapa dia bersusah-payah menerjemahkan buku berbahasa Belanda itu. Keterangannya termuat dalam Horison , November 1973. Pramoedya Ananta Toer, sastrawan ternama lainnya, searus dengan Jassin. Dia menyatakan gagasan Dekker dalam Max Havelaar­ mempunyai pengaruh tidak langsung dalam dekolonisasi Indonesia dan negara-negara di Afrika. “Dia itulah yang kasih tahu pada orang Indonesia bahwa dirinya dijajah,” kata Pram kepada Koesalah Soebagyo Toer dalam Pramoedya Ananta Toer Dari Dekat Sekali. Pembendung Multatuli Tapi arus puja-puji terhadap Dekker dan Max Havelaar bertemu bendungan kuat. Pembangun bendungan adalah Rob Nieuwenhuys. Dia menulis De Mythe van Lebak pada 1956 . Tujuannya mengkaji ulang tindakan Dekker melaporkan Bupati Lebak atas sangkaan menyeleweng dan mengkritik sikap cuek-bebek atasannya terhadap perilaku Bupati. Nieuwenhuys mengumpulkan sejumlah pandangan dari kaum anti-Multatuli. Beralas itulah dia mendirikan pandangan bahwa Dekker tak mengenal dunia dimana dia tinggal. Dunia yang terbangun atas struktur sosial khas masyarakat Banten sekaligus juga hierarki birokrasi kolonial. Rob Nieuwenhuys, penulis buku  Mitos dari Lebak , mengkritik Multatuli dan  Max Havelaar. Dalam pemahaman Nieuwenhuys, orang-orang di Banten melakukan pekerjaan untuk Bupati sebagai bentuk pengabdian sukarela dan penghormatan. Sebaliknya, bagi Bupati, mengerahkan orang untuk bekerja bukanlah pemerasan. Kalaupun ada penyelewengan dari Bupati, Nieuwenhuys berpendapat seharusnya Dekker memberantas penyelewengan itu dengan mempertimbangkan struktur sosial dan kebudayaan di Banten. Dekker tak bisa seenaknya meminta atasannya agar menyingkirkan Bupati ke luar Lebak untuk diadili. Cara itu justru merusak struktur sosial dan kebudayaan setempat. Bahkan juga melangkahi hierarki birokrasi kolonial. Nieuwenhuys juga menyerang Max Havelaar . Bukan gagasan dan kualitas sastrawinya, melainkan kebenaran faktualnya. Menurut Nieuwenhuys, buku itu fiksi. “Multatuli tidak menulis sebuah laporan mengenai kejadian di Lebak itu, bukan pula sebuah brosur ataupun pamflet, melainkan benar-benar sebuah roman, yaitu dalam arti kata suatu produk yang didasarkan pada angan-angan,” tulis Nieuwenhuys dalam Mitos dari Lebak , terjemahan Indonesia De Mythe van Lebak. JJ Rizal, direktur penerbit Komunitas Bambu yang menerbitkan ulang buku Nieuwenhuys, mengatakan sosok Dekker tampil dengan corak hiperbola tersebab pertempuran pemaknaan. Ini terjadi pada 1970-an ketika gerakan sosial penentang arus modal asing dan wacana hegemonik Orde Baru membutuhkan sosok perlawanan. “Salah seorang tokoh yang dipilih untuk dilibatkan dalam pertempuran ini adalah Multatuli,” kata Rizal. Max Havelaar pun tak luput sebagai alat pertempuran pemaknaan. Gagasan dalam Max Havelaar dianggap memenuhi semua persyaratan untuk melawan wacana hegemonik Orde Baru. Tetap Relevan Menanggapi serangan Nieuwenhuys dan penerbitan ulang buku Mitos dari Lebak , Ubaidillah Mucthar menganggapnya sebagai kewajaran. Yang terpenting ide Multatuli dalam Max Havelaar tetap abadi. Biarpun Dekker sudah berjarak 200 tahun lamanya dan karyanya telah lewat 160 tahun lalu. “Sebab apa yang dimaksudkan oleh Dekker dalam Max Havelaar tidak dapat dibantah, ‘orang Jawa dieksploitasi!’ Multatuli menuntut ketidakadilan di tanah Hindia Belanda dihentikan. Multatuli menuntut kemanusiaan,” kata Ubaidillah.  Ubaidillah menambahkan, perdebatan soal Dekker dan Max Havelaar justru memperkaya cara pandang. Ini penting untuk mengaktualisasikan terus ide-ide Dekker pada masa sekarang. Misalnya untuk mengupayakan pemerintahan bersih dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. “Publik menjadi mengerti bahwa Perkara Lebak yang terjadi jauh di belakang kita masih tetap dapat dilihat di kehidupan hari ini,” ujar Ubai. Dekker dan Max Havelaarnya akan terus dibaca.

LORONG di lingkungan RSUD Dr. Adjidarmo itu disusuri Arjan Onderdenwinjgaard. Pria Belanda berambut dan berengos putih itu sempat mencoba mengingat lagi tujuannya. Hingga tiba pada sebuah bangunan telantar di belakang rumahsakit berplat merah di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Pandangan matanya ke mana-mana. Serasa sarat keprihatinan di dalam dada melihat sisa-sisa bekas tempat tinggal eks Asisten Residen Lebak, humanis, cum penulis yang pernah menggemparkan negerinya sendiri, Eduard Douwes Dekker alias Multatuli. ‘Sret…sret…sret…’ Beberapakali ia mencoba menyeka puing lantai keramik zaman modern yang sudah rompal dengan kakinya. Ia terhenti ketika sudah melihat apa di baliknya. Sisa-sisa ubin kuno yang ternyata sempat ditindih lapisan keramik era modern yang tentunya tak berasal dari zaman berkuasanya Bupati Lebak Adipati Karta Natanegara (periode 1830-1865). Ubin motif persegi lima dengan kombinasi warna hitam dan putih. Setidaknya hanya itu yang tersisa dari bangunan lama tempat tinggal Multatuli, selain sebidang tembok setinggi kira-kira 6,5 meter yang menempel di bangunan zaman modern namun sudah mangkrak itu. Setidaknya begitu sutradara Yogi D. Sumule membuka tirai dokumenter Setelah Multatuli Pergi . Film yang mengorbit dalam rangka memperingati 200 tahun kelahiran Multatuli. Sosok Belanda pertama yang melantangkan kesewenang-wenangan dan perselingkuhan kaum feodal di Lebak dan kolonialis negerinya lewat novel satir Max Havelaar (1860). Maka tak heran alur cerita yang mengikuti perjalanan Arjan membawanya ke Museum Multatuli dekat Alun-Alun Rangkasbitung. Museum bertama antikolonial pertama di Indonesia yang baru diresmikan medio Februari 2018. Selain menengok narasi sejarah kolonial di dalamnya, Arjan juga lega melihat salah satu sumbangannya masih terpelihara – sebuah bekas ubin lama peninggalan rumah Multatuli yang menyisakan puing saat ia berkunjung pertamakali ke Lebak 32 tahun silam. Bupati Lebak Hj.Iti Octavia Jayabaya memberikan sambutan dalam pemutaran perdana film "Setelah Multatuli Pergi" di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Lebak (Foto: Dok. Bonnie Triyana) Beberapa plot Setelah Multatuli Pergi juga kemudian berselip deretan footage lawas milik Arjan kala datang ke Lebak, awal 1987, secara bergantian dengan alur maju-mundur. Selebihnya, Arjan seolah melakoni napak tilas sebagaimana yang ia lakukan 32 tahun lalu, baik saat mengintip suasana pasar nan sibuk di Rangkasbitung, hingga perjalanannya yang menantang ke Desa Badur. Kenapa Badur? Buat Arjan, ia merasa harus kembali ke desa terpencil di pedalaman Lebak yang aksesnya masih tak sedap itu. Alasan pertama, lantaran Desa Badur merupakan latarbelakang salah satu petikan roman Saidjah dan Adinda yang dikandung Max Havelaar. Film yang digarap mulai awal 2019 itu diputar perdana di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Sabtu (7/3/2020) yang lalu. Bupati Lebak Hj. Iti Octavia Jayabaya turut hadir bersama puluhan tamu undangan dan penonton lainnya di pendopo museum. Setelah pemutaran perdananya, menurut rencana film ini bakal menjajal panggung festival di beberapa negara, termasuk Belanda mulai April mendatang. Di Balik Layar Tone dalam Setelah Multatuli Pergi yang jernih cukup nyaman untuk asupan pandangan mata sepanjang durasi sekira 90 menit. Pun dengan iringan scoring yang minimalis nan pas, agar substansi yang ingin disampaikan dalam alur cerita tetap menonjol. Untuk perjalanan Arjan di titimangsa 2019 narasinya mengombinasikan metode observatori dan ekspositori, di mana selain menyuguhkannya via aktivitas Arjan di Kota Rangkasbitung hingga Desa Badur, juga lewat wawancara beberapa tokoh terkait. Mulai dari sejarawan cum pemred Historia.id Bonnie Triyana, Kepala Museum Multatuli Ubaidillah Muchtar, hingga Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya yang notabene masih putri dari bupati sebelumnya, Mulyadi Jayabaya. Tak ketinggalan Arjan menyambangi beberapa tokoh arus bawah di Desa Badur, seperti H. Sapari yang mengaku sebagai keturunan Saidjah, hingga Jumar dan Rasti Guna. Menariknya, Jumar dan Rasti Guna pernah pula tertangkap mata kamera yang dibawa Arjan kala pertamakali menginjakkan kaki di Desa Badur 32 tahun lampau. Makanya kala bersua, Arjan pun memperlihatkan lagi rekaman video lawas itu kepada Jumar dan Rasti. Dua sosok yang dianggapnya sebagai Saidjah dan Adinda “milik” Arjan. Dua sosok yang jadi serat inti Arjan mengisahkan narasi dalam dokumenter ini. Suasana Nobar Perdana film "Setelah Multatuli Pergi" (Foto: Dok. Yogi D. Sumule) Bicara rekaman video lawasnya, Arjan bercerita bahwa video itu dibuat dalam rangka pekerjaannya sebagai wartawan lepas Katholieke Radio Omroep ( KRO ). Video yang akhirnya selama 32 tahun itu juga ia simpan dan baru pada 2019 digunakan untuk “bahan jahitan” film Setelah Multatuli Pergi. “Untuk ukuran video lama, rekamannya masih baik ya. Waktu itu saya gunakan Camcorder Semi Pro Sony. Aslinya waktu saya ambil gambar 1987 itu ada enam tape . Ya, kira-kira durasinya sembilan jam. Tetapi hanya sekitar 15-20 menit yang dipakai di film ini. Tapi kemudian saya kecewa. Karena ketika saya tawarkan ke dua stasiun TV di Belanda, mereka menolak,” ujar Arjan kepada Historia . “Saya kecewanya karena mereka menolak sebelum melihat isi videonya. Katanya kualitas teknisnya tidak baik karena saya hanya pakai camcorder. Padahal di zaman Orde Baru, tidak mungkin bisa dengan kru ke Indonesia dan syuting begitu tanpa izin dan tanpa diikuti agen pemerintah. Berarti itu semua syuting saya rahasia,” sambung pria yang juga sudah terlibat di 12 film Indonesia itu. Yang Tercecer Sederhananya, Arjan kembali ke Lebak setelah 32 tahun atau menjelang dua abad kelahiran Multatuli (2 Maret 1820), ibarat ingin membandingkan kehidupan rakyat Lebak. Mengulang yang dilakoninya pada 1987 kala ia napak tilas isi roman Max Havelaar , utamanya bab-bab tentang Hindia Belanda (kini Indonesia) di Rangkasbitung hingga Badur dalam rangka 100 tahun wafatnya Multatuli (19 Februari 1887). Bahwa apa yang tercecer usai Multatuli pergi, pun kala Belanda angkat kaki dari Bumi Pertiwi, pergulatan hidup itu masih setia menemani. Utamanya bagi orang-orang kecil macam Jumar dan Rasti – Saidjah dan Adinda “milik” Arjan. Betapa pendidikan masih sulit dinikmati Jumar dan Rasti hingga berimbas pada masa depan mereka yang gampang ditebak – juga harus bergulat pedih. “Yang saya alami pada 1987 dan 2019 adalah, bahwa tidak seorangpun peduli dengan rakyat Lebak. Semua fokus pada buku ( Max Havelaar ), berdebat ini fiksi atau fakta, ini mitos atau bukan. Di 1987 pun suasana yang saya bayangkan di Max Havelaar tidak berubah. Saya masih bisa bayangkan Saidjah-Adinda hidup di sana,” tambah Arjan. “Bedanya 2019 sudah ada rumah tembok, sebelumnya 1987 semua masih rumah panggung. Makanya saya kembali ke Badur dalam hal itu mewakili rakyat kecil Lebak. Bahwa sampai zaman ini keadaan tidak banyak berubah. Kekuasaan juga masih dikuasai kaum elit, seperti zamannya Multatuli,” tutur Arjan menyiratkan kritik. Keluarga Jumar masih hidup dalam keadaan memprihatinkan (Foto: Dok. Arjan Onderdenwijgaard) Kritik sosial juga begitu terasa dalam Setelah Multatuli Pergi, kala Arjan menemui seorang seniman mural yang termarjinalkan. Padahal mural bergambar wajah Multatuli yang mengungkit kata-kata: “Apakah ketamakan pejabat terkait keluarga yg kuat”, begitu menyentil lantaran mengungkit relasi sensitif terkait garis keluarga dalam lingkar kekuasaan saat ini. “Bahwa si pelukis mural itu antara enggak berani atau enggak sadar, bahwa karyanya itu perlawanan. Itu kritik yang kuat. Si pelukis, Jumar, sampai Rasti, memang tidak serta-merta nyambung terkait tulisan dan pesan Max Havelaar. Tapi apa yang terjadi pada mereka, perjuangan dan perlawanan itu masih begitu aktual karena terjadi di manapun di dunia ini,” papar Arjan. “Kalau bisa menyesapi substansinya itu menyedihkan. Mereka mewakili rakyat kecil seperti yang ditulis Multatuli. Meski fiksi tapi cerita fiksi itu seperti ditulis Multatuli, menggambarkan kebenaran yang luas. Mungkin tidak hanya apa yang kita lihat tapi justru cara pikir orangnya. Cara mereka putus asa atau berjuang begitu kuat untuk bertahan hidup,” tandasnya.

DI depan corong radio London, Ratu Belanda Wilhelmina berpidato. Bukan dalam bahasa Belanda, Sri Ratu menyampaikan sabdanya lewat bahasa Inggris. Hal ini dapat dimengerti sebab keberadaan Ratu Wilhelmina di Inggris dalam status pelarian setelah negerinya diduduki oleh tentara Jerman. Dalam pidatonya, Wilhelmina mengenang betapa kejinya serangan Jepang terhadap Amerika Serikat (AS) setahun silam. Sang Ratu menekankan peran Belanda yang tanpa ragu ikut ke kancah perang berada bersama AS sebagai sekutu. Pidato tersebut disiarkan pada 7 Desember 1942 dan harian Inggris, Time ikut pula memuatnya. Yang menarik, Wilhelmina juga menyanjung jasa negeri koloninya, Hindia Belanda. Wilhelmina menyampaikan rasa terimakasih kepada Hindia Belanda karena telah mempertahankan diri dari serbuan pasukan Jepang dengan heroik. Dan pada kesempatan itulah untuk kali pertama, Sang Ratu menyebut nama Indonesia dalam pidato resminya. Indonesia –bersama dengan Suriname dan Curacao– kata Wilhelmina akan dilibatkan dalam satu konferensi yang setara dengan Kerajaan Belanda. Ratu Belanda itu menjanjikan bentuk pemerintahan baru bagi negeri koloninya untuk bebas sesuai dengan spirit Piagam Atlantik. Wilhelmina bersedia memenuhi janjinya untuk duduk berembuk bersama Indonesia setelah perang berakhir. Sekilas terdengar seperti angin sejuk, namun pidato Wilhelmina itu mengandung muatan politis cukup besar. Di tengah deru Perang Dunia II yang masih berlangsung, Belanda tengah menarik simpati para sekutunya. Belanda sejatinya masih memiliki kepentingan terhadap negeri koloni. “Tanpa memandang apakah pernyataan tersebut jujur atau hanya basa-basi, pernyataan Ratu Wilhelmina tersebut berhasil menimbulkan akibat yang diharapkan,” ujar sejarawan Universitas Amsterdam Belanda Frances Gouda dan peneliti militer Thijs Brocadees Zaalberg dalam Indonesia Merdeka Karena Amerika?   Politik Luar Negeri AS dan Nasionalisme Indonesia, 1920-1949. Menurut Gouda dan Zaalberg, pemerintah Belanda melalui pidato Ratu Wilhelmina ingin menggiring opini guna menarik dukungan AS. Di balik pidato itu, tersebutlah peran Hubertus van Mook, pamong praja Belanda yang berpengalaman sekaligus progresif. Van Mook kelak menjadi penguasa Belanda yang terakhir dan sangat berpengaruh bagi negeri tersebut selama revolusi kemerdekaan Indonesia berlangsung. Memang terbukti, sepanjang Perang Dunia II, Presiden AS, Franklin Roosevelt memakai janji Wilhelmina sebagai contoh untuk ditiru Inggris dan Prancis. Pernyataan Roosevelt kepada Duta Besar Australia di Washington pada akhir 1944 menjadi bukti keberpihakan AS kepada Belanda. Roosevelt percaya Belanda akan menepati janji memberikan demokrasi dan status persemakmuran kepada koloninya di Asia Tenggara. Keganjilan dalam pidato Ratu Wilhelmina juga disampaikan oleh sejarawan Belanda lainnya, Cees Fasseur. Menurut guru besar sejarah Universitas Leiden ini mengapa pidato sepenting itu baru diucapkan di masa perang. Ketika pemerintah Belanda berada dalam pengasingan dan wilayah negeri Belanda diduduki Jerman. “Pendudukan Jerman atas Nederland telah menjadikan Indonesia sebagai sebuah wilayah berpemerintahan kolonial tanpa negeri induk,” tulis Fasseur seperti dikutip M. Adnan Kamal dalam Kepulauan Rempah-Rempah . Di Hindia Belanda sendiri, komitmen Ratu Wilhelmina itu kurang begitu bergaung. Orang-orang Indonesia menyambut dingin pidato Sri Ratu. Menurut sejarawan Ongokham dalam Runtuhnya Hindia Belanda , peluang besar Belanda untuk mempertahankan Hindia Belanda kandas setelah penolakan terhadap Petisi Soetardjo. Ketika ancaman pendudukan Jepang datang, ajakan Ratu Wilhelmina mempertahankan Hindia hanya seruan yang melempem. Dan ketika perang usai, janji Wilhelmina pun tidak pernah benar-benar ditunaikan. Sabda Sri Ratu tidak lebih dari janji politik yang dijadikan alat oleh para politisinya belaka. Alih-alih diwujudkan, Belanda malah melakukan dua agresi militer-nya untuk kembali menguasai Hindia yang telah memerdekakan diri sebagai Republik Indonesia.*

Berita mengejutkan meluncur dari Presiden Joko Widodo hari Senin, 2 Maret 2020. Ditemani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Jokowi mengumumkan bahwa dua warga negara Indonesia positif terkena Corona. Jokowi mengungkapkan bahwa dua orang tersebut tertular oleh warga Jepang. Sontak berita tersebut membuat kepanikan, tak terkecuali di Jakarta. Dua pasien Korona itu sehari-hari berdomisili di Depok, Jawa Barat. Jarak Depok ke Jakarta dekat. Bahkan selang beberapa hari pemerintah kembali mengumumkan bahwa bertambah dua orang lagi warga Indonesia yang positif virus tersebut.  Banyak pekerja di Jakarta berasal dari Depok. Keadaan kian gaduh. Orang-orang memborong barang kebutuhan pokok.  Panic buying.  Padahal itu tidak perlu. Sejarah wabah flu mematikan sebenarnya cukup lekat dengan Indonesia. Jauh sebelum Corona, Flu Spanyol juga pernah masuk ke Indonesia. Flu Spanyol merupakan wabah flu yang memiliki dampak luas dari segi sebaran dan korbannya.  Flu Spanyol mulai masuk ke Jawa pada Juli 1918. Penyebaran awalnya diperkirakan melalui para awak kapal laut atau kapal kargo dari Sumatra Utara. Awalnya, pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat tidak menyadari datangnya virus ini karena lebih terfokus pada penyakit berbahaya lainya. Korban mulai berjatuhan. Rumah sakit sontak mendadak penuh. Bahkan beberapa sampai menolak pasien. Jumlah korban Flu Spanyol tidak diketahui secara pasti. Tapi menurut Colin Brown dalam “The Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia”, korban Flu Spanyol di Hindia Belanda mencapai 1,5 juta jiwa. Angka sangat besar untuk Hindia Belanda kala itu.  Sejumlah warga Jakarta menggunakan masker di halte busway . (Fernando Randy/Historia). Seorang pengguna MRT bermasker saat membeli tiket di loket MRT Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Sejumlah warga Jakarta menggunakan masker sebagai tindakan pencegahan terhadap virus Corona. (Fernando Randy/Historia). Dua warga menggunakan masker saat berjalan di trotoar kawasan Sudirman Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Seorang warga menggunakan masker di kawasan Blora, Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Seorang pekerja saat menggunakan gel pembersih tangan di stasiun MRT Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Para pekerja melintas di jembatan penyeberangan Jakarta dengan menggunakan masker. (Fernando Randy/Historia). Sejumlah warga menggunakan masker saat jam pulang kantor di Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Pihak keamanan pun turut serta menggunakan masker untuk mencegah virus Corona. (Fernando Randy/Historia). Seorang pria bermasker saat membeli tisu di kawasan Jakarta. (Fernando Randy/Historia). Pihak MRT mengukur suhu tubuh setiap pengguna MRT sebagai tindakan pencegahan Corona. (Fernando Randy/Historia). Kembali ke masa kini, Indonesia tengah berjuang melawan wabah virus. Ditemukan pertama kali di Wuhan China, Corona atau Covid-19 saat ini telah semakin meluas dan menjangkiti ribuan orang. Tanpa vaksin yang tak kunjung ditemukan, orang-orang mulai cemas. Pemerintah telah membuat sejumlah pedoman untuk mengatasi kecemasan. Misalnya mengajak warga menggunakan masker ketika sakit.  Wajah-wajah bermasker bermunculan di mana-mana. Masyarakat dan pemerintah pun menjadi lebih peka dengan kesehatan. Terlihat dari disediakannya banyak pembersih tangan di angkutan-angkutan umum. Semua tentu berharap virus ini cepat berlalu dan kebiasaan sehat warga Jakarta tetap dipelihara. Karena tentunya kesehatan memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia.  Para pengguna Transjakarta menggunakan masker untuk mencegah Corona. (Fernando Randy/Historia). Para pekerja melintas di Blora dan menggunakan masker untuk mencegah Corona. (Fernando Randy/Historia).

SETELAH Belanda hengkang, Indonesia berusaha membenahi sistem tata kesehatan masyarakat. Dengan kembalinya dokter Eropa ke negeri masing-masing, jumlah dokter di negara baru ini pun amat minim, pun layanan kesehatan ibu dan anak. Untuk mengatasi minimnya jumlah dokter, pemerintah meminta bidan, mantri, bahkan perawat bertindak sebagai pemimpin layanan kesehatan di pedalaman. Mereka harus memberi layanan kesehatan umum, layanan persalinan dan postpartum, cek kesehatan, Keluarga Berencana, vaksinasi, dan konsultasi kesehatan warga. Sebagai ujung tombak dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak khususnya di pedalaman, para bidan lulusan RS Budi Kemulyaan berkumpul pada 15 September 1950  untuk merumuskan tujuan bersama. Mereka sepakat membentuk perkumpulan yang bertujuan menghidupkan rasa persaudaraan sesama bidan dan perempuan pada umumnya dan menyokong kerjasama dengan pemerintah dalam menjaga kesehatan rakyat. Lantaran perkumpulan itu bersifat amat lokal, para bidan kembali berkumpul pada 24 Juni 1951. Kali ini bidan dari berbagai daerah hadir. Selain Suleki Soemardjan, bidan lulusan kebidanan RS Jebres Solo yang merupakan istri sosiolog kondang Selo Soemardjan, hadir pula Bidan Fatimah Muin, Sri Mulyani, Sukaesih, dan kawan-kawan. Pertemuan ini menyempurnakan hasil musyawarah sebelumnya dan melahirkan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Fatiman Muin terpilih sebagai ketuanya. Pertemuan itu juga membahas langkah IBI dalam mendukung program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang diluncurkan pemerintah pada 1951. Dalam upaya meningkatkan KIA, pemerintah berencana membangun Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) di desa-desa. Untuk merealisasikannya, Kementerian Kesehatan mengadakan Kursus Tambahan Bidan (KTB) pada 1953. Sebagai koordinator para bidan, peran IBI dilakukan dengan mendata ketersediaan bidan di daerah. Ruang lingkup dan tugas bidan pun meluas pasca-mendapat KTB. Bidan tak hanya melayani pengawasan kehamilan, pertolongan kehamilan, dan perawatan ibu nifas. Lebih jauh, mereka yang sudah menjalani KTB ditugasan untuk memberikan layanan kesehatan secara umum di masyarakat. Dikutip dari Bidan Sebuah Perjalanan Karier, Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, penasehat Ikatan Bidan Indonesia, mengatakan layanan KIA berkaitan dengan kelangsungan hidup, di mana tingkat kesehatan yang optimal sangat menentukan keselamatan bangsa. Pernyataan Sarwono sejalan dengan buku Pedoman dan Berita yang diterbitkan Departemen Kesehatan pada 1966. Disebutkan  buku itu bahwa pemeliharaan kesehatan masyarakat, ibu, bayi, dan anak dilakukan dalam rangka mempertinggi (meningkatkan) ketahanan revolusi. Model layanan kesehatan di era kolonial yang hanya bisa diakses segelintir orang pun ditinggalkan. Akses kesehatan pasca-kemerdekaan diharapkan dapat diakses semua rakyat dan “mencari sistem baru yang sesuai dengan sosialisme Indonesia.” Para bidan yang bertugas memimpin BKIA menjadi garda tedepan dalam penyediaan layanan pemeriksaan pra dan pasca-persalinan, pemeriksaan bayi dan anak, termasuk pemberian vaksinasi, imunisasi, serta penyuluhan mengenai pemeliharaan kesehatan. Masalah gizi anak dan pelayanan Keluarga Berencana pun jadi urusan para bidan yang bertugas di BKIA. Selain bertugas di BKIA, para bidan juga bertanggung jawab atas pengawasan kesehatan di lingkungan tugasnya. Mereka tak jarang melalukan kunjungan ke rumah warga yang sakit untuk memberikan penyuluhan tentang perawatan kesehatan. Pengawasan kesehatan anak prasekolah di Taman Kanak-Kanak pun menjadi tugas para bidan. Pada Kongres IBI 1955, Suleki terpilih sebagai ketua IBI menggantikan Ruth Soh Sanu yang menjadi ketua sejak 1953. Dalam Bidan Indonesia Menyongsong Masa Depan yang diterbitkan bertepatan dengan 50 tahun IBI, Mustika mencatat bahwa kala kondisi politik sedang tak menentu akibat pemilu 1955, IBI berusaha melakukan konsolidasi agar persatuan para bidan tak terpengaruh polarisasi politik dan tetap teguh pada tugas kemanusiaan. Sosialisasi program KIA pun terus dilakukan. Suleki bahkan menyumbangkan rumahnya di Jalan Johar Baru Jakarta Pusat pada IBI untuk dipakai sebagai BKIA. Pada perkembangan selanjutnya, pelayanan KIA terintegrasi dengan layanan kesehatan yang tersedia di Puskesmas. Bidan tetap mengepalai BKIA, sementara manajerial Puskesmas tetap dipegang oleh kepala Puskesmas yang seringnya dijabat dokter umum. Keberhasilan program BKIA pun bisa ditilik dari menurunnya masalah kurang gizi, Angka Kematian Ibu, atau Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan data statistik 1950-an, jumlah angka kematian ibu mencapai 55.000 sementara AKB mencapai 600.000 karena kurang perawatan. Angka ini terus menurun. Pada 1960, AKB yaitu 216 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara pada akhir 1980 AKB menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup.*

SEKALI waktu Mayor Jenderal (tituler) Tengku Daud Beureueh berkunjung ke Tanah Karo. Daud Beureueh merupakan gubernur militer untuk wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Selama tiga hari, Daud Beureueh menginspeksi pasukan Resimen I Divisi X Sumatra yang dipimpin Letkol Djamin Gintings. Selain itu, ulama kharismatik asal Aceh itu berceramah untuk meningkatkan moral pasukan menghadapi Belanda. Pada hari ketiga, 28 Januari 1948, rombongan Daud Beureueh tiba di Kutabaluhberteng. Komandan front setempat, Kapten Rimrim Ginting menjadi perwira yang bertugas mempersiapkan penyambutan dan pelayanan. Kepada para rombongan, Kapten Rimrim memberitahukan bahwa makanan berupa nasi bungkus sudah tersedia. “Tiap bungkus berisi nasi beserta dua buah cabai merah dan sedikit garam. Tidak ada lauk yang lain,” tutur Djamin Gintings dalam catatan hariannya yang pada 1964 dibukukan dengan judul Bukit Kadir . Sambil tersenyum masam Daud Beureueh dan para perwira pengiringnya terpaksa memakan isi nasi bungkus yang disajikan. Apa boleh buat, perut mereka sudah keroncongan. Walau sudah barang tentu tidak sesuai selera, mereka melahap saja nasi garam-cabe itu daripada kelaparan. Letkol Djamin Gintings sang komandan resimen beserta staf nya agak keheranan menyaksikan menu makanan yang memprihatinkan itu. Pasalnya, biaya makanan untuk menyambut gubernur militer sudah diberikan. Biaya yang dianggarkan bahkan cukup untuk menyembelih seekor sapi atau kerbau. Setelah selesai makan, gunjingan pun bermunculan. Mayor Minggu mengoceh kepada sesama perwira. “Komandan apa ini, biaya telah diberikan, tapi makanan cuma dengan cabai," katanya dalam nada ketus. Alih-alih merasa malu, komandan front Kapten Rimrim Ginting malah menjadi tersinggung. Dengan muka merah ia lalu menimpali omelan atasannya itu, “Saya harap Mayor jangan bicara lagi seperti itu, sebab Mayor belum tahu maksud saya.” Daud Beureueh memanggil Kapten Rimrim Ginting. Sambil tersenyum kecut, dia menanyakan riwayat hidup sang komandan front. Setelah rombongan Daud Beureueh berangkat meninggalkan Kutabuluhberteng, barulah makanan yang enak-enak disuguhkan. Kapten Rimrim menginstruksikan pasukannya untuk menyantap makanan itu. Mereka pun bersantap ria diiringi rasa terkejut dan sedikit keanehan.   “Mengapa Komandan berbuat demikian?” tanya salah seorang prajurit. “Maksud saya menunjukkan kepada rombongan Gubernur Militer,” kata Kapten Rimrim. “Bahwa kita setiap harinya makan nasi hanya dengan cabai dan garam di front ini. Kalau para pembesar datang baru diberi ektramakanan.” Rupanya Kapten Rimrim ingin memberikan pelajaran agar pasukannya juga diperhatikan dengan diberikan asupan makanan yang cukup. Duh, berani-beraninya ya.*

HUBUNGAN India dan Pakistan kerap kali dirundung konflik. Namun bagi Indonesia, kedua negara itu merupakan sahabat lama. Hubungan baik dengan kedua negara setidaknya sudah terjejaki pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Dalam otobiografinya, Sukarno mengenang orang-orang India yang punya jasa di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. “Orang India suka menolong. Selama pertempuran (di) Surabaya, 600 orang (India) menyeberang memihak kepada kami,” kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat . Ketika India dilanda bencana kelaparan, Indonesia membalas budi dengan mengirimkan bantuan 500 ribu ton beras pada April 1946. Saling sokong antara India dan Indonesia terjalin karena kedekatan pemimpin masing-masing: Sukarno dan Pandit Jawaharlal Nehru. Saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, Nehru yang memimpin Partai Kongres Nasional India menyatakan dukungan dan simpati. Nehru bahkan mengajukan protes kepada Inggris yang cenderung memihak Belanda. “Ia (Nehru) pun minta kepada Pemerintah Inggris untuk tidak menggunakan serdadu Gurkha (maksudnya India) guna melawan gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jawa,” tulis Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid 1: 1945. Pada September 1946, Nehru dilantik menjadi Perdana Menteri India yang pertama. Sukarno lantas mengirimkan kawat ucapan selamat. Sehubungan dengan terpilihnya Nehru, Sukarno mengungkapkan perasaan sukacita bangsa Indonesia terhadap saudara-saudaranya bangsa India. Dalam surat balasan kepada Sukarno, Nehru menyatakan “India dan Indonesia di tahun terakhir ini makin dekat-mendekati. Di India banyak simpati atas perjuangan kemerdekaan Indonesia.” Pada 1947, gerakan pemisahan terjadi di India karena segregasi agama Hindu dan Islam. Pemimpin Liga Muslim India, Muhammad Ali Jinnah menginisiasi pembentukan negara Pakistan sekaligus menjadi presiden pertama Republik Islam Pakistan. Bagaimana Sukarno memandang Pakistan? Menurut Sigit Aris Prasetyo dalam Dunia dalam Genggaman Bung Karno , Sukarno memiliki hubungan erat dengan sederatan pemimpin besar Pakistan. Mereka antara lain: Muhammad Ali Jinnah, Presiden Iskander Mirza (1956-58), dan Ayub Khan (1958-69). Pergaulan Sukarno dan pemimpin Pakistan dilatari pengalaman sejarah masa revolusi. Kenyataan bahwa banyak serdadu Pakistan yang tergabung dalam resimen tentara Sekutu melakukan desersi di Indonesia. Mereka menolak berperang melawan pejuang dan rakyat Indonesia yang dijunjung tinggi sebagai saudara seiman. Sukarno dalam otobiografinya mengaku cukup mengenal Ayub Khan yang gemar bermain golf. Kedekatan Sukarno dan Ayub Khan dapat diketahui karena keduanya sering saling mengunjungi. Ketika berkunjung ke Pakistan pada Juni 1963, Sukarno disambut bagaikan tamu agung. Sukarno dan Ayub Khan diarak dengan kereta kuda berikut kawalan pasukan tradisional mengelilingi jalan protokol di Karachi. “Di Pakistan, hubungan yang hangat dan akrab antara Presiden Ayub Khan dengan Presiden Sukarno ditandai dengan satu pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama ini Presiden Ayub Khan menyatakan sokongannya terhadap penyelenggaraan Conefo,” ujar juru bicara Departmen Luar Negeri Ganis Harsono dalam memoarnya Cakrawala Politik Era Sukarno . Dilema melanda tatkala India dan Pakistan terlibat sengketa wilayah Kashmir pada 1965. Dalam perang India-Pakistan tersebut, Sukarno mengambil sikap: mendukung Pakistan. Indonesia secara terang-terangan sekubu dengan Ayub Khan ketimbang Nehru. Dukungan Sukarno bukan sekedar orasi simbolis. Sukarno pernah mengirimkan kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) ke Pakistan sebagai sinyal kepada pihak India agar tidak menyerang Pakistan. Keberpihakan Sukarno terhadap Pakistan yang dipimpin Ayub Khan bukannya tanpa sebab dan alasan kuat. Dalam berbagai isu politik global Sukarno dan Ayub Khan merupakan kompatriot. Dalam kasus konfrontasi Indonesia-Malaysia misalnya, Ayub Khan membela posisi Sukarno dengan bersikap “netral”. Netralitas Ayub Khan ini terbilang janggal sebab Pakistan terikat solidaritas persemakmuran negara-negara “ Commonwealth ” dimana Inggris, India dan Federasi Malaysia ada didalamnya. Manuver Ayub Khan demikian sungguh diharapkan Sukarno yang sedang getol-getolnya melancarkan kampanye ganyang Malaysia. “Sikap Ayub Khan ini juga berseberangan dengan India yang cenderung mendukung  terbentuknya Federasi Malaysia yang diprakarsai Inggris,” tulis Sigit Aris Prasetyo. Kecendrungan Sukarno terhadap Pakistan agaknya mempengaruhi hubungan dengan India. Sukarno dan Nehru secara ideologi politik mulai bersebrangan. Itu ditandai dengan penolakan Nehru bergabung dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) II yang digagas Sukarno. Agenda Sukarno untuk unjuk gigi pada KAA II yang sedianya diselenggarakan di Aljazair  itu pun urung terlaksana. Meski demikian, Sukarno tetap menjunjung hormat figur Nehru secara pribadi. Di bagian akhir otobiografinya, Sukarno mendaku sahabat India nya itu dengan rasa takzim: “Teman akrabku, Pandit Jawaharlal Nehru”.*

SEJAK pengumuman kasus positif corona di Depok, Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (2/3/2020), pemberitaan virus corona mendominasi pemberitaan nasional. Kasus corona bahkan memicu kepanikan masyarakat dengan memborong masker dan sembako. Virus corona yang sebelumnya bernama “Flu Wuhan”, pernah diprediksi Dean Koontz dalam novelnya terbitan 1981, The Eyes of Darkness . Konon virus itu merupakan buah pikiran para ilmuwan China untuk kemudian dijadikan senjata biologis. Dalam novelnya, Koontz mengisahkan virus itu bernama “Wuhan-400” lantaran dikembangkan sebagai senjata yang sempurna di laboratorium dekat kota Wuhan. Kengerian itu lalu dibocorkan seorang ilmuwan China. “Seorang ilmuwan China melarikan diri ke Amerika membawa rekaman dalam disket tentang senjata biologis baru paling penting dan berbahaya dalam satu dekade terakhir. Mereka menyebutnya ‘Wuhan-400’ dan itu senjata yang sempurna,” kata Dombey, salah satu karakter di novel itu. “Prediksi” Koontz itu jadi heboh di jagat maya setelah penulis Nick Hinton mengunggah salah satu bagian novel itu di akun Twitter-nya, @NickHintonn , pada 16 Februari 2020. Sebulan sebelumnya, eks perwira intelijen Israel, Dany Shoham meyakini COVID-19 alias virus corona serupa dengan garis besar kisah novel itu – berupa senjata biologis yang dikembangkan China. “Lab-lab tertentu di institut (Wuhan Institute of Virology) mungkin terlibat, dalam hal riset dan pengembangan senjata biologis di China, setidaknya secara kolateral,” ungkapnya kepada The Washington Times , 26 Januari 2020. Ilustrasi COVID-19 atau virus corona (Foto: pcma.org ) Pernyataan Shoham itu kemudian dibantah beberapa ilmuwan Amerika. Di antaranya Richard Ebright, profesor biologi-kimiawi di Universitas Rutgers. Ebright tak melihat virus corona sebagai wabah buatan manusia. “Berdasarkan genome virusnya dan unsur-unsurnya, tidak ada indikasi apapun yang mengungkapkan bahwa virus itu adalah buatan (manusia),” sanggahnya. Terlebih jika merujuk pada karakteristik virus Wuhan-400 yang ada dalam novel dan virus corona di dunia nyata, keduanya berbeda bak langit dan bumi. Mengutip Reuters , 28 Februari 2020, berdasarkan data WHO, virus corona berinkubasi dalam tubuh manusia dalam kurun 1-14 hari. Gejalanya berupa batuk-batuk, pilek, hingga sesak nafas. Angka kematiannya di Wuhan sebagai ground-zero berada di 2-7 persen dan di luar Wuhan 0,7 persen dari total penderita. Namun menurut The Eyes of Darkness , thriller fiksi yang lazim punya dramatisasi ekstrem, virus Wuhan-400 disebut lebih mematikan dari virus ebola. Masa inkubasi di tubuh manusia hanya empat jam dan dipastikan angka kematian para penderitanya 100 persen. Gejala virus Wuhan-400 biasanya memangsa jaringan otak yang melumpuhkan fungsi organ tubuh. Mula Senjata Biologis Senjata biologis adalah senjata yang dipakai satu pihak untuk meracuni tubuh pasukan lawan menggunakan bisa serangga, racun jamur, tanaman beracun, bakteri, hingga virus agar dapat dikalahkan. Ia termasuk senjata pemusnah massal. Mengutip Albert J. Mauroni dalam Chemical and Biological Warfare: A Reference Handbook , sepanjang sejarah, penggunaan senjata biologis terbagi pada dua periode. Pertama, periode sebelum abad ke-20, metode lazimnya adalah meracuni makanan dan air dengan racun biologis atau bakteri dari hewan dan tanaman busuk. Kedua, periode abad ke-20. Seiring perkembangan teknologi, agen-agen biologisnya sudah berupa bakteri ( anthrax , brucella , tularemia ), virus (cacar, virus hemoragis), serta racun ( botulium , ricin , dll). Meski penggunaan senjata biologis kemungkinan telah dilakukan jauh sebelumnya, penggunaannya dalam peperangan sudah terjadi pada Perang Troya (1260-1180 SM). Epos Iliad dan Odyssey karya Homer pada abad ke-8 SM mendeskripsikan pasukan Yunani yang dipimpin Raja Sparta Menelaus menggunakan anak panah dan tombak yang dilumuri bisa ular. Dampaknya, musuh yang termangsa bakal mengeluarkan darah yang menghitam. “Detail-detail dalam karya Homer itu menjadi penanda awal penggunaan racun dari ular berbisa. Dalam Odyssey, Homer menggambarkan pahlawan Yunani Odysseus juga menggunakan ekstrak tanaman beracun untuk anak panahnya. Menurut legenda kuno, sayangnya Odysseus sendiri terbunuh oleh senjata beracun –tombak yang dilumuri racun dari ikan pari, spesies yang banyak ditemukan di Mediterania,” ungkap Philip Wexler dalam History of Toxicology and Enviromental Health: Toxicology in Antiquity II . Ilustrasi Odysseus yang menggunakan panah beracun dalam Perang Troya Namun, bukti tertulis itu masih berbalut mitos. Catatan pertama non-mitos baru muncul pada abad keenam SM, tepatnya pada Perang Cirraean (595-585 SM) atau pengepungan kota Cirrha oleh pasukan Yunani dari koalisi Amphictyonic League. Mereka menggunakan ekstrak racun dari tanaman helleborus untuk meracuni persediaan air kota Cirrha hingga kota itu akhirnya dihancurkan. Pada Abad Pertengahan (Abad ke-5 hingga Abad ke-15), tren penggunaan senjata biologis dalam peperangan paling kondang adalah menyebar wabah penyakit via mayat maupun bangkai hewan yang membusuk. Itu dilakukan antara lain oleh pasukan Mongol di abad ke-13, pasukan Tartar (abad ke-14), dan pasukan Inggris pada 1340 kala mengepung kota Thun-l’Évêque di awal Perang 100 Tahun. Penggunaan senjata biologis tertutup oleh penggunaan senjata konvensional dan senjata kimia seiring perkembangan senjata konvensional pada abad ke-20. Meski sejumlah negara tetap punya program senjata biologis, hanya ada sedikit catatan tentang penggunaan senjata biologis. Antara lain, penggunaan senjata biologis untuk misi-misi sabotase di Perang Dunia I (1914-1918). “Di era modern, Jerman adalah negara terdepan dalam studi bakteriologi dan memulai pengunaan agen biologis. Antara 1915 dan 1917 sabotase biologis dilancarkan di Argentina, Rumania, Skandinavia, Spanyol, dan Amerika. Tujuannya mengganggu suplai hewan bagi musuh dengan menginfeksi kuda-kuda serta keledai-keledai militer, hingga hewan-hewan ternak,” tulis D. B. Rao dalam Biological Warfare. Infeksi biasanya dilakukan dengan menularkan bakteri anthrax ( bacillus anthracis ) dan glanders ( burkholderia mallei ). Penggunaan bakteri-bakteri itu, terutama anthrax, masih tetap digunakan di masa Perang Dunia II (1939-1945). “Di Perang Dunia II Inggris mengujicobakan efektivitas bacillus anthracis di udara terbuka dengan domba-domba mereka di Kepulauan Gruinard, serta memproduksi kue-kue yang terkontaminasi spora-spora anthrax. Mereka bermaksud menggunakannya sebagai langkah balasan jika Jerman menginvasi Inggris,” sambung Rao. Senjata biologis sedikit-banyak masih digunakan dalam Perang Dunia I (Foto: winstonchurchill.hillsdale.edu ) Jepang, lanjut Rao, juga diketahui memproduksi ribuan kilogram bakteri anthrax serta ratusan bakteri glanders. Di tengah berkecamuknya Perang Pasifik, Jepang mengembangkan bom-bom yang mengandung bakteri anthrax yang sudah diujicobakan dampaknya terhadap manusia. Konon, Jepang memanfaatkan sejumlah tawanan perang sebagai “kelinci percobaannya”. Usai Perang Dunia II, pengembangan senjata biologis tetap eksis di negara-negara pemenang perang meski bergulir di bawah bayang-bayang pengembangan nuklir. Roda pengembangan teknologi senjata biologis dari waktu ke waktu makin mengerikan. Hal itu menyadarkan mereka untuk mengrem pengembangannya mengingat makin intensnya situasi Perang Dingin. Inggris dan Uni Soviet mulai menyadarinya pada 1969. Lewat “mediasi” Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dihelatlah Konvensi Senjata Biologis pada 10 April 1972 sebagai perjanjian multilateral pertama untuk menghentikan produksi dan pelarangan penggunaan senjata biologis. Dari 183 negara yang mengikuti konvensi hanya 109 yang meneken perjanjian dan hanya 22 di antaranya yang meratifikasinya. Faktanya, hingga milenium berganti penggunaan senjata biologis tetap tak pernah sirna. Setelah di Perang Kemerdekaan Zimbabwe (1964-1979) dengan bakteri kolera, penggunaan senjata biologis berlanjut di Perang Teluk (1990-1991), lalu di serangan terorisme (serangan anthrax) atas Washington DC, West Palm Beach, dan New York pada September-Oktober 2001.