Hasil pencarian

DECA Park, taman hiburan di utara Lapangan Merdeka, dipenuhi perempuan pada 17 Desember 1953. Mereka berasal dari bermacam organisasi perempuan seperti Partai Wanita Rakyat, Ikatan Bidan Indonesia, Pemuda Putri Indonesia, Bhayangkari, Gerwani, Wanita Katolik dan masih banyak lagi. Tak hanya hendak menghadiri perayaan sewindu Perwari, mereka sekaligus mengadakan rapat umum untuk memprotes Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1952. PP yang mengatur tunjangan pensiun janda pegawai negeri itu menjadi pukulan telak bagi gerakan perempuan yang tengah getol memperjuangkan keadilan dalam pernikahan –pukulan telak berikutnya terjadi pada 1954 saat Sukarno melakukan poligini. PP itu mengatur pembagian pensiun seluruh janda pegawai negeri secara merata. Bila si almarhum pegawai negeri melakukan poligini, janda-jandanya semua mendapat uang pensiunannya. Negara memberi sejumlah uang yang nilainya dua kali pokok pensiun biasanya untuk dibagi rata sesuai jumlah janda yang ditinggalkan. Keputusan pemerintah itu menuai protes para aktivis perempuan dan kalangan yang memperjuangkan kepentingan gender. “Saya tidak mengerti mengapa soal ini bisa lolos dari perhatian saya, ketika saya bertugas sebagai direktur kabinet dan Abdul Wahab SH sebagai sekretaris Dewan Menteri. Mungkin waktu itu saya sedang sibuk dengan soal-soal lain sehingga tidak sempat membaca usul yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet yang dipersiapkan oleh Abdul Wahab SH,” kata Maria Ulfah dalam biografinya yang disusun Gadis Rasyid, Maria Ulfah Subadio, Pembela Kaumnya . PP tersebut, menurut Ulfah, berarti pemerintah tak hanya mengakui bahwa seseorang pegawai diperbolehkan mengambil isteri kedua. Lebih dari itu, pemerintah seakan-akan memberi dorongan pada pegawai negeri untuk mengambil lebih dari seorang istri. Para perempuan yang mengikuti pertemuan di Deca Park juga sependapat dengannya. Mereka tidak memprotes tunjangannya, tetapi pengakuan secara tidak langsung negara pada praktik poligini. “Padahal dalam Angkatan Bersenjata gerakan wanita telah berhasil mencapai kemenangan kecil, yaitu bahwa seseorang anggota angkatan bersenjata tidak boleh mengambil istri kedua tanpa izin komandannya. Dan izin ini dalam praktik jarang diberikan,” kata Maria Ulfah. Di parlemen, para perempuan sedang memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan yang adil. Pada 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk atau lebih dikenal dengan Panitia NTR (Nikah, Talak, dan Rujuk). Anggotanya terdiri dari Maria Ulfah, Nani Suwondo, Sujatin Kartowijono, Kwari Sosrosumarto dari Wanita Katolik, dan Mahmudal Mawardi yang mewakili perempuan Muslim. Oleh karena itu, kemunculan PP tersebut di tengah pembahasan UU Perkawinan yang adil oleh Komisi NTR tentu menjadi pukulan bagi gerakan perempuan. Alhasil, mereka menempuh sejumlah upaya untuk menolak PP tersebut. Dalam dengar pendapat tentang PP No. 19 Tahun 1952 pada Agustus 1952, Perwari lantang menyuarakan penentangannya. Perlawanan berlanjut pada November 1952 ketika 19 organisasi perempuan menyatakan penolakan terhadap PP tersebut. Mereka menilai PP itu sebagai wujud pemborosan uang negara untuk membiayai poligini. PP itu, lanjut mereka, juga mendorong merajalelanya perkawinan poligini. Puncak protes terjadi pada 17 Desember 1953. Usai mengadakan pertemuan di Deca Park, para perempuan berdemonstrasi. Berjalan dalam barisan, mereka menuju ke Istana Kepresidenan yang jaraknya hanya beberapa puluh meter. Demonstrasi ini, tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia , menjadi demonstrasi pertama yang dilakukan para perempuan pasca-kemerdekaan. Meski banyak anggota Kongres Wanita Indonesia (KWI) yang ikut dalam demo secara perseorangan, KWI sebagai organisasi tidak mendukung protes tersebut. KWI tak banyak meributkan soal PP No. 19 tahun 1952 itu lantaran beberapa organisasi yang tergabung dalam kongres mempunyai pandangan berbeda-beda tentang permen tersebut. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Muslimat NU, misalnya, menyatakan persetujuan pada PP tersebut sebagaimana pandangan partai Masyumi. Demo berjalan dengan tertib. Satuan polisi berjaga di sepanjang jalan dan mengatur lalu lintas. “Kami mengajak semua anggota Perwari di Jakarta dan wanita umumnya untuk berdemo,” kata Sujatin Kartowijono dalam biografinya yang disusun Hana Rambe, Mancari Makna Hidupku . Selain dihadiri aktivis perempuan, demo diramaikan oleh murid-murid dari Sekolah Kepandaian Putri di Jalan Sabang. Mereka datang membawa kertas besar yang bertuliskan protes terhadap PP. Sampai di Istana Kepresidenan, mereka disambut Sukarno. Perwari memberi mosi agar pemerintah meninjau kembali PP No. 19 Tahun 1952. Para perempuan juga mendesak agar pemerintah segera membuat Undang-Undang Perkawinan yang menjamin kedudukan istri sesuai UUD 1945. Dari istana, demostrasi berlanjut ke kantor Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di Pejambon. Para demonstran menyerahkan petisi lalu bergerak ke kantor DPRS di pojok Lapangan Banteng. Meski publikasi terhadap demonstrasi itu baik, pemerintah tetap tak paham maksud para perempuan. Serangkaian pembahasan memang dilakukan di parlemen usai demonstasi itu, tapi pada Februari 1954 parlemen memutuskan ketetapan tentang pensiuan pada janda-janda pegawai negeri masih tetap berlaku.

SEBAGAI pejabat presiden, Soeharto berkepentingan membersihkan parlemen dari unsur Orde Lama. Sang Jenderal menginginkan lembaga perwakilan rakyat direstrukturisasi dan mengisinya dengan wajah baru. Manuver ini semata untuk tujuan politik: menarik dukungan yang efektif dari dewan legislatif atas setiap kebijakan rezim Soeharto. Tak hanya orang partai dan tentara, beberapa mahasiswa ikut dilibatkan. Mereka yang “terjaring” adalah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) yang berperan menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno lewat serangkaian aksi demonstrasi. “Ujian pertama dari KAMI datang pada saat penawaran menjadi anggota DPR-GR. Golongan moral forces menolaknya, karena melihat racun berbungkus madu diatas kursi empuk DPR-GR. Sebaliknya golongan politisi setuju karena suara mereka diperlukan untuk voting anti Soekarno (yang makin lemah) dan menyusun UU Pemilihan Umum,” tulis Soe Hok Gie dalam artikel “Menyambut Dua Tahun KAMI: Moga-Moga KAMI Tidak Mendjadi Neo PPMI”, Kompas , 26 Oktober 1967. Pada Januari 1967, sebanyak tiga belas mahasiswa ditunjuk menjadi perwakilan mahasiswa di DPR-GR. Semuanya berasal dari KAMI Pusat (Jakarta). Mereka yang disebut Gie sebagai golongan politik antara lain: Slamet Sukirnanto, T. Zulfadli, Fahmi Idris, Mar’ie Muhammad, Firdaus Wadjdi, Soegeng Sarjadi, Cosmas Batubara, Liem Bian Khoen, Djoni Simanjuntak, David Napitupulu, Zamroni, Yozar Anwar, dan Salam Sumangat. “Agar partai-partai Orla (Orde Lama, red. ) tak mendominasi di sana,” kata seorang Ketua Presidium KAMI kepada Gie ketika ditanya soal kesediaannya menjadi anggota DPR-GR. Sinis bercampur sedih mengisi benak Gie tatkala memandang laku para rekannya yang menurutnya sudah mulai silau dengan kekuasaan. Dalam artikel yang sama, Gie menyebut sebagian besar aktivis-aktivis KAMI adalah tokoh-tokoh yang hidup dengan menunggangi status kemahasiswaannya. Umurnya rata-rata mendekati 30 tahun dan telah berkali-kali tak naik kelas karena jarang kuliah. Mereka bukan lagi mahasiwa yang berpolitik, tetapi politikus yang punya kartu mahasiswa. “Akhirnya Soekarno jatuh tetapi mahasiswa yang di DPR-GR juga jatuh martabatnya di mata mahasiswa biasa,” tulis Gie. Mendandani Bopeng Mahasiswa Begitu para aktivis kampus ini duduk di kursi anggota dewan, perpecahan mulai meletup. Pasalnya, mereka yang telah ditunjuk dalam parlemen bersekutu dengan partai politik. Mereka tak lagi berbicara atas nama mahasiswa, melainkan sebagai wakil golongan Islam, Katolik, dan sebagainya. Perselisihan pun mencuat ditingkat akar rumput, yaitu diantara sesama anggota KAMI. Sebagai organisasi mahasiswa yang menanungi berbagai golongan, KAMI tak lagi satu suara untuk kepentingan bersama. “Dari sini kelihatan bahwa tokoh-tokoh KAMI mulai kembali ke induknya,” ujar Gie. Gie secara radikal menentang mantan rekannya sesama aktivis mahasiswa yang memilih terjun berpolitik praktis. Mengapa? Dalam disertasinya di Australian National University, John Maxwell menjelaskan gagasan Gie bahwa mahasiswa seharusnya hanya muncul sebagai aktor politik manakala krisis sedang mencapai puncaknya. Ketika krisis sudah berlalu, mereka seharusnya kembali ke kampus. Gie membayangkan semangat aktivisme yang wajar: mulai soal olahraga sampai soal kebebasan mimbar kampus. Namun, yang terjadi kemudian justru sebaliknya. “Segera terlihat bahwa aktivis-aktivis terkemuka KAMI tidak tertarik untuk atau cakap menangani masalah sehari-hari yang paling signifikan bagi mahasiswa biasa, seperti kualitas pendidikan yang mereka dapatkan, kondisi sumber daya universitas, misalnya perpustakaan dan laboratorium, dan penyediaan fasilitas olahraga yang lebih baik,” tulis Maxwell dalam Soe Hok-Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani . Prediksi Gie tentang “racun bercampur madu” yang menjerat di kursi di dewan legislatif terbukti. Kelakuan minus para aktivis mahasiswa-cum-anggota parlemen yang lupa diri ini terendus ke muka publik. Mulai dari wara-wiri keluar negeri dalam rangka “misi pencarian fakta” tanpa hasil, ketidakterbukaan soal gaji mahasiswa sebagai anggota DPR-GR, hingga berlomba-lomba kredit mobil mewah. Puncaknya ketika para anggota laskar menggemboskan mobil ban tokoh-tokoh mahasiswa di markas Laskar Arief Rachman Hakim. Mereka merasa tertipu melihat kemewahan para pemimpinnya. Maxwell mencatat beberapa pemimpin KAMI, yang ditunjuk untuk duduk di dewan legislatif ternyata terlibat dalam manipulasi penyediaan kendaraan bermotor untuk para anggota parlemen. Mereka mendapatkan jatah mobil Holden Spesial dengan pengaturan biaya khusus sehingga harga mobil-mobil ini bisa jauh di bawah harga pasar yang berlaku. Skandal ini ramai mengisi bagian muka berita media-media di Jakarta saat itu. Reaksi keras dan kritik juga berdatangan dari mahasiswa-mahasiswa lain, terutama dari Bandung. Gie tak ketinggalan. Dalam artikelnya “Menaklukkan Gunung Slamet” termuat di Kompas , 14 September 1967, Gie menyebut sebagian dari pemimpin-pemimpin KAMI adalah maling. “Mereka korupsi, mereka berebut kursi, ribut-ribut pesan mobil dan tukang kecap pula.” Tak cukup sampai di situ. Menyaksikan perangai cacat mantan kawan seperjuangannya, Gie tergerak memberikan apresiasi. Bersama beberapa rekannya, dia mencetuskan rencana untuk mengirimkan hadiah “Lebaran-Natal” kepada wakil-wakil mahasiswa di parlemen. Sebuah paket diantar pada 12 Desember 1969. Isinya antara lain: pemulas bibir, bedak pupur, cermin, jarum, dan benang. Sepucuk surat dan kumpulan tanda tangan mengiringi. Sebagaimana termuat dalam harian Nusantara , 15 Desember 1969, demikian pesan dalam paket tersebut. Bersama surat ini kami kirimkan kepada anda hadiah kecil kosemetik dan sebuah cermin kecil sehingga anda, saudara kami yang terhormat, dapat membuat diri kalian lebih menarik di mata penguasa dan rekan-rekan sejawat anda di DPR-GR. Bekerjalah dengan baik, hidup Orde Baru! Nikmatilah kursi anda –tidurlah nyeyak! Teman-teman mahasiswa anda di Jakarta dan ex-demonstran ’66.

KABUT duka menyelimuti dunia hiburan. Aktor laga legendaris Advent Bangun mengembuskan napas terakhir di RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018) dini hari. Sedari Jumat malam, aktor layar lebar era 1970 sampai 1990 itu, sudah dilarikan ke IGD RSUP Fatmawati akibat sesak napas. Kendati sudah diupayakan pertolongan medis, detak jantungnya tak lagi berdetak. Dia dinyatakan meninggal sekira pukul 02.30 dini hari dalam usia 65 tahun. Thomas Advent Perangin-angin Bangun lahir di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 12 Oktober 1952. Dia dikenal sebagai bintang film layar lebar dengan memulai debutnya di film Rajawali Sakti (1976). Dia mulai dikenal luas sebagai pemeran utama di film Satria Bambu Kuning (1985). Hampir segala genre film pernah dibintanginya. Tak hanya film laga, komedi dan asmara, dia juga sempat meramaikan film perjuangan, Komando Samber Nyawa (1985) bersama Barry Prima. Perlahan namanya disejajarkan dengan legenda film laga lainnya seperti Barry Prima, George Rudy, Ratno Timoer hingga Johan Saimima. Sebelum menjadi bintang film, dia pernah meniti karier sebagai atlet karate. Sejak muda, Advent mendalami karate, ilmu beladiri asal Jepang, dengan bergabung ke INKAI (Institut Karate-Do Indonesia). Dia mendalami karate karena pengalaman pahit yang menimpanya di Tanjung Priok pada 1968. Ketika itu, dia bersama kakak perempuannya diganggu sekira 20 preman. Tak terima kakaknya diganggu, Advent pasang badan. Dia dikeroyok dan wajahnya penuh luka memar dan lebam. “Untung badan saya tak cedera,” kata Advent, dikutip dari Apa & Siapa Sejumlah Orang Indonesia: 1981-1982. Oleh karena itu, Advent kemudian mendalami karate dengan sungguh-sungguh hingga menjadi atlet. Selama 12 tahun sejak 1971, dia langganan juara di kejuaraan nasional maupun Pekan Olahraga Nasional (PON). Dia juga sering ikut dalam beragam turnamen tingkat ASEAN, Asia hingga dunia. Advent mengawali karier internasional dalam kejuaraan karate ASEAN 1978 di Istora, Jakarta. Dia juga ikut di beberapa ajang dunia lainnya. Mulai dari kejuaraan dunia karate di Paris, Prancis 1972; Bremen, Jerman 1980; hingga World Games 1981 di Santa Clara, Amerika Serikat. Sayangnya, Indonesia belum bisa berbicara banyak. Advent hanya sempat menempati peringkat lima besar. Dengan karate pula Advent lantas masuk ke dunia hiburan layar lebar. “Keahliannya (dalam karate) ini yang membawa profesinya di bidang film. Sebelum terjun ke dunia film, (Advent) sempat menjadi pegawai negeri Bea & Cukai Tanjung Balai Karimun,” demikian tertulis dalam Apa Siapa Orang Film Indonesia. Advent sendiri menganggap olahraga beladiri hanya untuk pertahanan diri. Namun, ketika olahraga itu mengantarkannya ke dunia film yang serba gemerlap, dia lupa diri dan terhempas ke dalam kehidupan glamor. “Syukurlah, di tengah kesuksesan duniawi itu dia tiba-tiba tersadar dan berusaha kembali ke jalan Tuhan. Sosok yang berjuang supaya Advent kembali ke jalan Tuhan yakni sang istri,” tulis tabloid Reformata , edisi 51 Januari 2007. Setelah mendekatkan diri kepada Tuhan, Advent seakan telah melupakan segala piala maupun catatan panjang perjalanannya di dunia hiburan. Secara bertahap, dia rajin beribadah ke gereja. Sejak tahun 2000, dia menjadi koordinator di Gereja Tiberias Indonesia di Cawang, Jakarta Timur. Dari seorang petarung di arena dan layar lebar, Advent beralih menjadi pendeta. Namanya menjadi Yohanes Thomas Advent Bangun. Hari ini, dia berpulang ke haribaan Tuhan. Selamat jalan Advent Bangun.

TEPAT di Hari Pahlawan 10 November 1992, Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI) berdiri. I Gusti Kompyang (IGK) Manila yang sedari awal membidani dan membina wushu, punya pekerjaan rumah (PR) besar sebagai Ketua Umum pertama PBWI. Terlebih, target jangka pendek organisasi itu adalah pembinaan dan pengembangan para atlet untuk persiapan SEA Games 1993 di Singapura. Manila langsung mengagendakan beragam tur sosialisasi dan pengguliran kejuaraan di 27 provinsi. “Pak Manila ingin wushu lebih dikenal masyarakat,” kenang Ahmad Idris, praktisi dan salah satu atlet pertama wushu Indonesia yang sempat diminta ikut sosialisasi di berbagai kota selama tiga bulan, dikutip koran Tempo , 28 Januari 2004. Namun, kendala bermunculan. Dua hal paling urgent adalah dana untuk perlengkapan berstandar internasional dan kebutuhan akan pelatih-pelatih yang qualified. Manila lantas membawa persoalan ini ke Cendana, tempat kediaman Presiden Soeharto. Manila yang ketika itu masih berpangkat kolonel dari satuan intelijen Corps Polisi Militer (CPM), dikenal Soeharto sebagai komandan Operasi Ganesha dan manajer timnas PSSI di SEA Games 1991. Soeharto juga tahu gagasan dari KONI untuk mengembangkan Wushu yang dijalankan Manila. Dia menganggap Wushu bisa jadi sarana persahabatan yang lebih erat lagi dengan China setelah pemulihan hubungan RI-China, Agustus 1990. “Soeharto manggut-manggut waktu dilapori. Tidak banyak cakap, the smiling general itu langsung angkat telepon merah –yang hanya dipakai Soeharto menghubungi orang-orang untuk urusan yang sangat penting,” tulis Hardy R. Hermawan dan Edy Budiyarso di biografi IGK Manila: Panglima Gajah, Manajer Juara. Selesai mengontak seseorang lewat telepon merah, Soeharto memberi solusi singkat pada Manila. “Hubungi Gunung Sahari!” perintah Soeharto. “Siap,” jawab Manila. Gunung Sahari yang dimaksud Soeharto merupakan sebutan tempat tinggal konglomerat Tionghoa kenalan dekat Soeharto bernama Liem Sioe Liong alias Sudono Salim –yang beralamat di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Dari situ, Manila mendapat modal dana untuk memuluskan pengembangan wushu. Kendala Manila t inggal mencari pelatih wushu berkualitas. Perihal ini, Manila melakukan pendekatan ke Kedutaan Besar RRC. Dari situ, Manila mendapat rekomendasi mendatangkan dua pelatih: Wang Donglien dan Deng Changli. Kedua nama ini kemudian mengemban tugas penyeleksian terhadap 100 calon atlet yang tersaring dari berbagai daerah. Setelah tersaring 14 atlet, kedua pelatih itu lalu menebalkan skill para atlet di disiplin ilmu Taolu selama enam bulan. “Kita sempat dibawa ke China, tepatnya ke Shanxi. Jadi kita lima bulan pelatnas di Jakarta. Lalu sebulan sebelum SEA Games, kita dikirim ke Shanxi,” kenang Fonny Kusumadewi, salah satu mantan atlet timnas Wushu di SEA Games 1993, kepada Historia. Di sana, mereka lebih mendalami Taolu atau kategori keindahan jurus. Taolu terbagi menjadi nomor tangan kosong dan senjata. Tangan kosong berisi antara lain changquan (pukulan panjang utara), nanquan (tinju selatan), taijiquan ( style taichi), xingyiquan (pukulan jarak dekat), dan duilian yang dilakukan dua atlet berpasangan. Sedangkan Taolu yang menggunakan senjata terdiri dari daoshu (jurus golok/pedang bermata satu), jianshu (jurus golok/pedang bermata dua), nandao (jurus golok/pedang selatan), taijijuan (jurus pedang Taiji), gunshu (jurus tongkat/toya), nangun (jurus tongkat/toya selatan), dan Qiangshu (jurus tombak). Kategori Sanda atau pertarungan/duel berkembang kemudian. Ia berisi kelas nomor 48 kilogram (kg), 52 kg, 56 kg, 60 kg, 70 kg, dan 75 kg. Keempat belas atlet Indonesia yang belajar di Tiongkok itu lalu memulai debut di SEA Games 1993 Singapura. Sayangnya, mereka pulang dengan tangan hampa. “Karena kita Indonesia peserta terbaru, persiapan juga hanya enam bulan. Dari nol semua. Sementara negara lain persiapannya sudah sekian tahun karena berdiri lebih dulu. Dari 14 yang dikirim, satupun tak ada dapat medali. Tapi kita menyadari waktu itu masih paling bawah,” lanjut Fonny. Prestasi pertama mereka datang dua tahun kemudian di ajang Kejuaraan Dunia 1995 di Baltimore, Amerika Serikat (AS). Sebagaimana dilansir Kompas 12 Desember 2017, atlet Wushu Jainab memetik medali perak di kategori Taolu nomor Taijiquan putri. Prestasi ini baru bisa dilewati oleh Gogi Nebulana di Kejuaraan Dunia Wushu 2007 di Beijing. Gogi meraih emas untuk kategori Taolu nomor Jianshu putra. Di era Reformasi, wushu kian menggema. Indonesia akhirnya dipercaya IWUF (Federasi Wushu Internasional) untuk menggelar Kejuaraan Dunia Wushu 2015 di Jakarta. Gelaran akbar itu turut mendatangkan praktisi wushu yang tersohor sebagai aktor laga, Li Lian Jie. Publik sejagat mengenalnya sebagai Jet Li. Panitia mengundangnya untuk lebih mempromosikan wushu dan menularkan inspirasi pada khalayak Indonesia. Meski gagal juara umum, di ajang ini Indonesia jadi runner-up dengan 7 emas, 3 perak dan 6 perunggu, di bawah China.

DENGAN baju seragam tak dimasukkan ke celana, Dilan (Iqbaal Ramadhan) masuk ke kelas Milea (Vanesha Prescilla) saat jam pelajaran. Dia memberi Milea bungkusan plastik sebagai kado ulang tahun. Saat dibuka Milea di rumah, bungkusan itu berisi buku Teka-Teki Silang (TTS) yang sudah diisi. Aneh! Tapi Milea tertawa terbahak ketika membaca surat Dilan yang mengatakan bahwa dia tak ingin Milea pusing mengisi TTS itu, maka Dilan melakukannya. Itulah cuplikan film Dilan 1990 yang rilis 25 Januari 2018. Diangkat dari novel Pidi Baiq dengan judul sama, Dilan 1990 menambah deretan film bertema remaja yang diangkat dari novel. Seperti Ali Topan Anak Jalanan (1977), Gita Cinta dari SMA (1979), dan Lupus, Tangkaplah Daku Kau Kujitak (1986), Dilan 1990 juga menjadi gambaran kehidupan remaja di eranya. Ratna Noviani dalam artikel “Konsep Diri Remaja dalam Film Indonesia”, termuat di Jurnal Kawistara April 2011, menulis bahwa film remaja menggambarkan konsep remaja ideal yang berubah dari masa ke masa. Di tahun1970-an, remaja ideal digambarkan lewat sosok Galih (Rano Karno) dalam Gita Cinta dari SMA. Galih remaja pintar, anak basket, dan terampil berkesenian mulai dari main gitar, mencipta lagu, sampai membuat puisi. Gambaran itu kebalikan dari sosok macam Ali Topan (Junaedi Salat). Meski pintar, Topan menjadi gambaran remaja nakal lantaran suka merokok, berkelahi, dan anak motor. Kepintarannya tak mampu membuat publik mencapnya positif. Tapi stigma Topan belum tentu miring bila dia hadir pada 1980-an, saat konsep remaja ideal berubah jadi lebih santai. Ikon remaja ideal 1980-an, Lupus (Ryan Hidayat), merupakan sosok nakal dan jahil. Tapi karena cerdas dan berprestasi dengan bekerja sambilan sebagai wartawan majalah remaja Hai, Lupus bisa diterima masyarakat. Dilan pun sama. Meski anak motor seperti Topan, Dilan lebih diterima oleh lingkungannya karena zaman tempatnya tumbuh sudah lebih permisif. Tak heran bila penerimaan orangtua cewek gebetan Topan dan Dilan terhadap kedua tokoh itu berbeda. Saat menghadiri ulangtahun Anna (Yati Octavia), Topan langsung diusir ibunya Anna sedangkan Dilan diterima dengan hangat oleh ibunya Milea. Status sama, nasib beda. Adanya perubahan dalam menanggapi perilaku remaja terlihat jelas dari ketiga film. Dilan, Topan, dan Lupus mendapat respon berbeda ketika melawan guru mereka. Topan langsung dipanggil kepala sekolah lalu diskors selama sebulan akibat melawan. Topan hanya bisa pasrah menerima hukuman itu. Sementara, Lupus hanya mendapat nasehat halus dari kepala sekolah setelah tertangkap basah berusaha kabur dari razia rambut gondrong di sekolah. Namun di masa Dilan, justru guru yang lebih lunak dari murid. Amukan kasar Dilan karena kerah bajunya ditarik guru Suripto (Teuku Rifnu Wikana) justru berbalas tanggapan tenang kepala sekolah. “Berbeda dengan dekade sebelumnya, remaja pada film remaja 1980-an ditampilkan lebih aktif, enerjik, dan berani berdebat serta bernegosiasi termasuk dengan orang tua,” tulis Ratna. Sebagai film bertema remaja, ketiga film jelas menampilkan kisah asmara berikut jurus-jurus mendekati pujaan hati para tokoh utama. Namun, film-film sebelum Dilan 1990 lebih realistis. Lupus, misalnya, batal mengapel Poppy (Nurul Arifin) lantaran lupa menanyakan alamat rumah Poppy ketika janjian dan tak punya nomor telepon rumah si gadis. Keteledoran yang membuahkan omelan Poppy itu selain menghadirkan humor, biasa terjadi pada orang yang sedang dimabuk asmara. Namun, Dilan 1990 menampilkan banyak adegan “ujug-ujug”. Dilan digambarkan selalu menelepon Milea lewat telepon umum, tapi dari mana dia mendapat nomor telepon rumah Milea tak pernah jelas. Dilan juga tahu alamat rumah Milea meski tak pernah bertanya atau diberitahu. Yang lebih tak realistis, Dilan tahu loper koran yang biasa ke rumah Milea meski tak pernah bertanya atau diberitahu. Bukankah mengerikan ketika orang lain tahu hal mendasar tanpa pernah bertanya? Ketidakcermatan dalam menangani fakta jelas terjadi pada Dilan 1990 . Saat berulangkali menelepon Milea via telepon umum, Dilan tak pernah mengantri. Dilan bahkan kerap mendapati keadaan sepi di mana hanya ada dia dan telepon umum. Padahal, di masa telepon selular belum ada itu telepon umum merupakan satu-satunya alat komunikasi jarak jauh langsung yang ada di masyarakat. Antrian mengular biasa terjadi di berbagai telepon umum. Fenomena itu bahkan sampai diabadikan Wiwiek Sumbogo lewat lagunya “Telepon Umum” (1987). Dilan 1990 juga berupaya mengemas hal mengerikan menjadi manis. Itu ditampilkan antara lain dalam dialog saat Dilan menelepon Milea. “Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu,” kata Dilan. “He he he. Kenapa?” tanya Milea. “Nanti, besoknya orang itu akan hilang!” Kalimat rayuan Dilan itu identik dengan kalimat penguasa Orde Baru. Rezim militeristik itu selama berkuasa gemar mengedepankan intimidasi. Hal itulah yang mungkin merasuk ke alam bawah sadar Dilan. Kebetulan, dia merupakan anak seorang prajurit TNI AD. Kalau bukan hendak menampilkan sosok remaja di masa militeristik berkuasa, Dilan 1990 jangan-jangan membawa pesan bahwa remaja ideal adalah remaja seperti Dilan.

Gar Soepangat (89) selalu ingat kejadian itu. Suatu malam, ia memimpin satu seksi pasukan menyelundup ke Purwakarta. Dalam gerakan itu, selain berhasil menculik beberapa pejabat pemerintahan yang dibentuk Belanda, pasukannya pun berhasil menempelkan ratusan selebaran anti Belanda dan memasang bendera kecil merah putih di beberapa sudut kota. “Besoknya dari radio, kami mengetahui Belanda sangat marah dengan aksi kami itu hingga mereka mendatangkan pasukan yang lebih kuat dari Jakarta,” kenang eks anggota gerilyawan Satoean Pemberontak 88 itu. Sejak Juli 1948, situasi kemananan di Jawa Barat memang semakin kritis. Kendati sejak Februari 1948, Divisi Siliwangi sudah hijrah ke wilayah Republik, berbagai gangguan terhadap pemerintah sipil bentukan Belanda nyatanya semakin menggila. Alih-alih mengendalikan situasi, polisi dan tentara Belanda malah tersudut di pos masing-masing. Inisiatif penyerangan berpindah ke tangan kaum gerilyawan. Kondisi tersebut menyebabkan Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia Letnan Jenderal S.H. Spoor mencopot Mayor Jenderal Durst Britt dari jabatannya sebagai Komandan Divisi 7 December (Divisi C) dan menggantikannya dengan Mayor Jenderal (KNIL) E. Engles “Mayor Jenderal Engles menemukan kenyataan pahit Jawa Barat merupakan ‘het centrum van de guerilla-activiteit in de Archipel’ (pusat kegiatan gerilya di Nusantara),” tulis Himawan Soetanto dalam Long March Siliwangi . Namun kemajuan itu tidak serta-merta membuat para gerilyawan di Jawa Barat cepat puas. Untuk lebih mengefektifkan perlawanan, pada 17-19 November 1948, empat organ besar perlawanan di Jawa Barat yakni Satoean Pemberontak 88 (unsur Divisi Siliwangi), Barisan Banteng (unsur nasionalis), Bamboe Roentjing (murbais) dan Tentara Islam Indonesia (islamis) membentuk Pemerintah Rakjat Djawa Barat (PRDB). Mereka mengangkat Oya Soemantri untuk posisi pimpinan. “Sebagai ujung tombak perlawanan didirikan pula Divisi 17 Agustus dengan pimpinan Letnan Kolonel Muhidin Nasution dari Bamboe Roentjing,”ujar Robert B. Cribb kepada Historia. Kendati demikian, PRDB dan Divisi 17 Agustus tak pernah menemukan bentuk perlawanan yang kompak terhadap posisi Belanda. Selain ideologi, perbedaan taktik dan strategi pun menjadi masalah yang menjadikan organ-organ perjuangan tersebut tak pernah seia-sekata dalam tindakan. Misalnya, jika Bamboe Roentjing bermimpi Divisi 17 Agustus dapat menjadi kekuatan militer nyata pengganti Divisi Siliwangi yang hijrah ke kantong-kantong Republik di Jawa Tengah dan Yogyakarta, maka Barisan Banteng, Satoean Pemberontak 88 dan Tentara Islam Indonesia tidak demikian adanya. Barisan Banteng dan Satoean Pemberontak 88 memaknai perlawanan mereka hanya sebatas perjuangan awal semata. Makanya mereka tetap konsisten dengan perlawanan-perlawanan psikologis lewat sabotase, kontra-intelijen, dan agitasi-propaganda. Sementara menurut C.van Dijk dalam Darul Islam, Sebuah Pemberontakan , Tentara Islam Indonesia memiliki agenda tersendiri secara politis yakni menjadikan Jawa Barat sebagai Darul Islam (negara Islam) yang tentu saja harus terbebas dari pengaruh Republik. Pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militernya yang ke-2. Situasi tersebut mengharuskan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat sesuai perintah kilat Panglima Besar Jenderal Soedirman. “Tentu saja SP 88 dan Barisan Banteng menyambut baik kedatangan kembali Divisi Siliwangi, sebaliknya Tentara Islam Indonesia dan Bamboe Roentjing bersikap dingin-dingin saja,” ujar Gar Soepangat . Aliansi antar organ perjuangan pun semakin rapuh. Klimaksnya terjadi awal Agustus 1949 saat pemerintah Indonesia memerintahkan seluruh kekuatan bersenjatanya melakukan gencatan senjata menyusul Perjanjian Roem-Royen. “Tentara Islam Indonesia dan Bamboe Roentjing menolak keras perintah itu karena ketidakyakinan akan niat baik politik Belanda,” ujar Gar. Perbedaan sikap tersebut otomatis membuat Divisi 17 Agustus bubar. Satoean Pemberontak 88 dan Barisan Banteng menyatakan loyal terhadap perintah para petinggi Republik. Sedangkan Bamboe Roentjing dan Tentara Islam Indonesia memutuskan untuk kembali ke hutan-hutan Jawa Barat guna kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Republik Indonesia. Sejarah mencatat, perlawanan Bamboe Roentjing baru bisa berakhir pada 1954 sedangkan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia mencapai akhir riwayatnya pada 1962.

WAJAH Letnan Kolonel A.E. Kawilarang mendadak berubah kelam. Ketika pasukannya tengah asyik-asyiknya menghadapi tentara Belanda di wilayah Sukabumi dan Cianjur, tetiba datang perintah dari Markas Besar Tentara di Yogyakarta lewat Mayor Islam Salim bahwa seluruh kekuatan Brigade II Soerjakantjana yang dia pimpin harus hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. “Seperti (mendengar) halilintar di siang hari bolong rasanya…”ungkap Kawilarang seperti dituliskan dalam biografinya yang disusun Ramadhan KH, Untuk Sang Merah Putih . Kawilarang hanya salah satu dari unsur Divisi Siliwangi yang merasa kecewa dengan hasil Perjanjian Renville. Umumnya tak ada prajurit yang paham, mengapa pemerintah menyetujui kesepakatan yang kesannya sangat merugikan pihak Republik itu . Namun, sebagai seorang tentara yang harus patuh pada disiplin, para komandan di lapangan akhirnya bisa menguasai diri. “Daripada kita capek mikirin politik pemerintah, ya sudah kita terima saja perintah itu, kita ini kan cuma bawahan…” ujar Letnan Kolonel (Purn) Eddie Soekardi, salah satu eks perwira dari Brigade IV Guntur I. Turun Gunung Awal Februari 1948, para maung (sebutan untuk para prajurit Siliwangi yang artinya harimau) mulai keluar dari hutan dan gunung di seluruh Jawa Barat. Mereka bukan saja membawa diri mereka masing-masing tetapi ada juga yang mengikutsertakan seluruh anggota keluarganya. Menurut buku Hijrah Siliwangi yang diterbitkan oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, jumlah keseluruhan peserta hijrah adalah 30.000 orang. Sebagai titik temu seluruh rombongan Divisi Siliwangi dari pelosok Jawa Barat, dipilihlah Cirebon. Dari kota udang tersebut, mereka berangkat ke wilayah Republik dengan menggunakan tiga cara: diangkut dengan kapal laut menuju Rembang, menggunakan kereta api hingga Yogyakarta dan berjalan kaki hingga Wonosobo atau Gombong. Selanjutnya dari kedua kota itu, rombongan menggunakan kereta api dan truk menuju Yogyakarta dan sekitarnya. Saat menuju tempat tujuan hijrah inilah, pihak Belanda dikejutkan dengan performa prajurit-prajurit Siliwangi. Kendati berpakaian compang-compang, mereka tetap menunjukan disiplin tinggi laiknya tentara profesional. Termasuk saat seluruh prajurit harus menyerahkan senjata masing-masing guna diangkut secara terpisah, sesuai kesepakatan dengan pihak pengawas dari Komisi Tiga Negara (KTN). “Berbeda dengan penggambaran yang kerap ditulis koran-koran Belanda bahwa TNI itu sejenis kumpulan perampok dan ekstrimis, mereka justru terlihat seperti pasukan yang sangat teratur dan memiliki disiplin…” ujar Piere Heyboer dalam De Politionele Acties . Dukungan Rakyat Pihak Belanda pun harus menemukan kenyataan bahwa “para gerombolan” tersebut mendapat dukungan penuh dari rakyat. Itu dibuktikan dengan sambutan antusias masyarakat sepanjang rute hijrah. Ketika memasuki Cirebon saja (yang merupakan wilayah Belanda), rakyat sudah berderet sepanjang jalan seraya tak henti-hentinya memekikkan kata “merdeka” setiap lewat barisan prajurit Siliwangi yang tengah bergerak menuju stasiun kereta api dan pelabuhan. “Untuk menghentikan histeria rakyat, tentara Belanda yang mengawal para prajurit Siliwangi itu tak jarang menembakkan senjatanya ke udara,” tulis Himawan Soetanto dalam Yogyakarta, 19 Desember 1948 . Sebaliknya, para pengawal dari pihak tentara Belanda terutama dari satuan KST (Korps Pasukan Khusus) dan Batalyon Infanteri V Andjing NICA (yang anggotanya terdiri dari orang-orang Indo Belanda dan bangsa Indonesia) kerap berprilaku provokatif. Selain mengejek dengan sebutan “rampokers”, mereka pun kerap menyanyikan lagu-lagu berbahasa Belanda yang isinya menghina kaum gerilyawan. Banyak anggota Siliwangi yang paham bahasa Belanda merasa terhina dengan provokasi tersebut, namun demi disiplin mereka terpaksa mendiamkannya. Selama perjalanan perlakuan buruk juga diterapkan oleh pihak militer Belanda. Menurut Maman Soemantri, salah satu veteran Siliwangi yang ikut hijrah, pemberian jatah makan dilakukan laiknya kepada binatang. “Mereka menyajikan makanan buat kami dalam kaleng-kaleng bekas kornet dan sardencis yang kadang sudah berkarat,” ujar eks prajurit Divisi Siliwangi dari Brigade Kian Santang tersebut. Kapal Plancius yang disediakan untuk pengangkutan pun kondisinya sangat kotor, hingga menyebabkan banyak prajurit dan anggota keluarga prajurit yang sakit. Perlakuan-perlakuan buruk itu tak jarang menimbulkan keributan kecil di antara para prajurit Siliwangi dengan prajurit Belanda. Sepuluh hari kemudian, hampir seluruh kekuatan Divisi Siliwangi telah sampai ke wilayah Republik. Di Stasiun Tugu Yogyakarta, mereka langsung disambut oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman dan ribuan masyarakat Yogyakarta.

BETAPAPUN jauhnya melangkah hingga ke dunia perbankan dan hiburan, Muthia Datau tetap kembali ke lapangan. Namun bukan lagi sebagai pemain, tapi sebagai pegiat sepakbola putri. Muthia memulai karier sepakbolanya di usia belasan tahun bersama tim Buana Putri Jakarta. Perkembangannya yang pesat menjadikannya pilar inti di bawah mistar tim nasional PSSI putri sejak 1977. Kariernya berhenti setelah dia gantung sarung tangan di Buana Putri pada 1985. Seperti lazimnya pesepakbola putri, Muthia pensiun dari sepakbola lantaran menikah. Perempuan cantik itu dipinang Herman Felani, aktor yang beradu akting dengan Muthia antara lain di film Malu-Malu Kucing (1980), Sirkuit Kemelut (1980), dan Intan Mendulang Cinta (1981). Kebintangan di lapangan membuat Muthia bisa terjun ke dunia hiburan, mulai dari model foto majalah hingga bintang iklan. Bekal itu kemudian membukakan jalan bagi masuknya tawaran main film. Muthia langsung menyambarnya. Pendapatan di dunia hiburan jauh lebih menjanjikan daripada di sepakbola. “Kalau dibilang upah (dalam sepakbola), ya mohon maaf ya, kita enggak ada. Begitu juga dengan gaji (tidak ada). Karena kita itu di sepakbola memang karena hobi. Bisa jalan-jalan ke luar negeri saja kita sudah senang. Uang saku juga saya lupa, pernah dapat atau tidak. Paling hanya ongkos saja, saya juga lupa berapanya,” tutur Muthia kepada Historia. Namun di dunia layar lebar, ibu tiga anak itu tak bertahan hingga tahun 1990-an. Muthia terakhir tampil di layar lebar tahun 1983 lewat film perjuangan Tapak-Tapak Kaki Wolter Monginsidi . Muthia justru banting setir ke dunia perbankan. “Sempat jadi ibu rumah tangga. Kemudian kerja di Bank Duta 10 tahun. Terus, di Bank Nusa juga kira-kira 10 tahun. Saya berhenti setelah kedua bank itu merger,” lanjutnya. Memasuki tahun 2000, Muthia mulai gandrung olahraga kebugaran yoga. Yoga merupakan resep perempuan berusia 58 tahun itu bisa tetap fit dan segar sampai zaman now hingga bisa terus menyelesaikan beragam kesibukan dari segudang aktivitasnya. “Saya yoga sudah dari tahun 2000. Tubuh kita ini kan semakin tua akan semakin bungkuk. Tapi yang saya rasakan dengan yoga, saya semakin sehat, tulang saya masih kuat, pernapasan saya bagus, tulang belakang saya tetap sehat,” imbuhnya . Setelah mengambil program instruktur, tahun 2013 Muthia mendirikan sanggar bernama “Yoga by Muthia Datau” di Jalan Warung Jati Barat (Warung Buncit), Jakarta Selatan. Kini, selain disibukkan jadwal syuting, Muthia “kembali” ke lapangan dengan menjadi anggota kepengurusan Asosiasi Sepakbola Wanita Indonesia (ASWI). Organisasi yang terbentuk 8 Desember 2017 itu diketuai Papat Yunisal . “Saya sekarang duduk di Komite ASWI. Saya di bidang (Komite) Bisnis, di bawah bu Papat. Sepakbola wanita sekarang digalakkan lagi, ini karena kita tuan rumah Asian Games (2018). Mau enggak mau kita harus ikut. Kita lihat saja nanti. Kita sendiri enggak ada target muluk-muluk. Jangan sampai ada beban, berikan saja yang terbaik,” tandas Muthia.

KENDATI diskriminasi terhadap perempuan di ranah domestik maupun publik masih terjadi hingga detik ini, perempuan Indonesia tak lagi direpotkan oleh perjuangan hak pilih. Di masa lalu, hak politik personal sebagai warganegara itu merupakan impian. Perjalanan perjuangan hak pilih perempuan dimotori organisasi-organisasi perempuan Indonesia pada 1930-an. Di tahun-tahun sebelumnya, sedikit sekali catatan tentang perjuangan mereka. “Ada beberapa alasan atas kelambanan dalam menyadari isu hak pilih. Organisasi konservatif, biasanya berdasar agama, meyakini bahwa perempuan tidak siap untuk berperan dalam urusan politik dan tidak pernah didorong untuk melakukannya. Selain itu, politik selalu diartikan sebagai dunia laki-laki,” tulis Susan Blackburn dalam Women and the State in Modern Indonesia. Hal itu membuat perempuan Belanda di Hindia-Belanda lebih cepat memperjuangkan secara terorganisir hak pilih ketimbang perempuan Indonesia. Pada 1908, mereka mendirikan cabang Asosiasi Hak Pilih Perempuan (Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, VVV) di Hindia Belanda. Ketika Dewan Rakyat (Volksraad) didirikan tahun 1918, VVV langsung merespons dengan mengajukan usul soal hak pilih aktif perempuan. Mereka juga mendesak gubernur jenderal memberi kesempatan pada perempuan ikut pemilihan dewan kota. Di Dewan Rakyat, baik anggota yang orang Belanda maupun Indonesia sebetulnya sepakat Dewan Rakyat boleh diisi perempuan. Cora Vreede de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia mencatat beberapa dukungan dari laki-laki Indonesia pada rapat Dewan Rakyat tanggal 5 Juli 1919. AL Wawo Runtu, bupati Sonder di Minahasa, mendukung hak-hak perempuan untuk hadir menyuarakan pendapat baik di Dewan Rakyat maupun jenjang di bawahnya. Kedudukan perempuan Jawa pun dibela oleh Tjipto Mangunkusumo dan Achmad Djajadiningrat. Dukungan para lelaki terhadap kedudukan perempuan di Dewan Rakyat terjadi lantaran belum adanya perempuan yang bisa masuk ke Dewan Rakyat dan minimnya perempuan Indonesia yang tertarik dengan ide hak pilih. Pandangan itu sejalan dengan pandangan Menteri Kolonial Belanda Plyte. Dia mendukung hadirnya perempuan di Dewan Rakyat karena tak ada alasan kuat untuk melarang kehadiran perempuan di Dewan Rakyat. Bermula di Tahun 1930-an Dari penelusuran Historia , pembahasan tentang hak pilih pertamakali muncul di Kongres Perikatan Perempuan Istri Indonesia (PPII) I yang dilaksanakan di Surabaya, 13-18 Desember 1930. Hasil kongres menyepakati dibentuknya Badan Perantara (BP). Selain menjadi perantara pengurus PPII dengan organisasi anggota, BP bertugas mempelajari hak pilih. Namun, kongres-kongres berikutnya tak lagi membahas hak pilih perempuan. Kongres Perempuan lebih menitikberatkan perjuangannya dalam masalah pendidikan, perburuhan, dan perkawinan. Suara perempuan tentang hak pilih kembali terdengar pada 1935 ketika pemerintah kolonial menunjuk Cornelia Hendrika Razoux Schultz-Metzer, seorang perempuan Belanda, sebagai anggota Dewan Rakyat. Penunjukan itu melukai hati aktivis perempuan Indonesia lantaran usulan mereka menghadirkan wakil perempuan Indonesia di dewan itu tak digubris. Ketika pemerintah kolonial akhirnya memberikan hak pilih pasif Dewan Kota pada Februari 1938, para perempuan kembali berkumpul. Kongres Perempuan Indonesia (KPI) III di Bandung, Juli 1938 membahas tentang hak pilih aktif bagi perempuan. Aktivis VVV Rangkayo Chailan Syamsu Datu Tumenggung juga hadir di pertemuan itu untuk memberi ceramah. Hasil kongres menyepakati bahwa hak pilih harus terus diperjuangankan sekaligus mendeklarasikan perjuangan KPI di ranah politik. “Jika kita kaum perempuan cuma diberi hak dipilih maka itu suatu kepincangan. Kita boleh duduk dalam Dewan Gemeente (Kota) tapi kita tidak boleh memilih wakil kita sendiri. Artinya, seorang perempuan harus dipilih oleh kaum lelaki. Jadi, jika kita ingin mempunyai wakil di Dewan Gemeente kita harus meminta-minta pada saudara kita kaum lelaki yang punya actiefkiesrecht (hak pilih aktif),” tulis Maria Ulfah dalam “Soal Hak Pilih” yang dimuat di Isteri Indonesia No. 8, Agustus 1941. Menjelang pemilihan Dewan Kota tahun 1939 para perempuan tak patah arang untuk mengusulkan wakil mereka di Dewan Rakyat. Mereka mengajukan wakil dari perempuan Indonesia yang dirasa layak menjadi anggota Dewan Rakyat: Rangkayo Chailan Syamsu Datu Tumenggung dan Maria Ulfah. Lagi-lagi, suara para perempuan Indonesia tak diacuhkan. Cornelia terpilih lagi. Sebagai wujud protes, mereka merencanakan demonstrasi, namun dilarang pemerintah. Empat puluh lima organisasi perempuan kemudian mengadakan pertemuan umum memprotes ketidakpedulian pemerintah. Tuntutan perempuan Indonesia akan hak pilih secara menyeluruh kembali dibahas pada KPI IV di Semarang, Juli 1941. Hasil kongres kemudian dikirim melalui telegram pada anggota Dewan Rakyat. Soeroso, anggota Dewan Rakyat, membacakan tuntutan para perempuan di sidang Dewan Rakyat tangal 4 September 1941. Sidang berlangsung cukup alot lantaran beberapa anggota Dewan Rakyat, T de Raadt, Soeangkoepon, dan Loa Sek Hie, menolak tuntutan itu. Pemerintah Kolonial menanggapi tuntutan dari KPI pada sidang kedua, 9 September 1941. Mr. Van Hasselt sebagai perwakilan dari Pemerintah Kolonial menyatakan belum saatnya memberi hak pilih pada perempuan Indonesia dan perempuan bangsa asing. Akan tetapi, secara prinsip pemerintah tidak keberatan dengan hak pilih perempuan Indonesia dan bangsa asing. Pernyatan ini mengecewakan para perempuan. Perjuangan para perempuan didukung pula oleh perempuan Belanda yang duduk di Dewan Rakyat. “Apakah perempuan di sini, sama seperti di negara beradab lain, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan hukum yang akan dibuat kemudian dipatuhi? Tidak? Lalu, harusnya perempuan Belanda juga tidak bisa. Ya kan? Lalu, itu (hak pilih) seharusnya berlaku untuk semua perempuan yang punya bekal pendidikan,” kata Neuyen Hakker, anggota Dewan Rakyat yang aktif di VVV. Atas desakan dari berbagai pihak, pemerintah akhirnya memberikan hak pilih untuk perempuan Indonesia.Tanggal 20 September 1941 keluar keputusan pemerintah tentang hak memilih secara penuh untuk Dewan Kota. Tapi karena hak pilih ini menyasar perempuan berpendidikan, hanya mereka yang mendaftarkan diri yang bisa ikut memilih anggota Dewan Kota. Meski demikian, hak itu tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah kolonial tidak pernah menyelenggarakan pemilihan lagi karena Jepang keburu menduduki Indonesia. Tapi setelah Indonesia merdeka, perempuan langsung memiliki hak pilih yang sama seperti laki-laki walaupun angka partisipasinya masih sangat minim.

Cornelia Hendrika Razoux Schultz-Metzer menjadi perempuan pertama yang duduk di Dewan Rakyat Hindia-Belanda (Volksraad). Ia mengisi kekosongan wakil perempuan yang tak pernah ada sejak parlemen Hindia Belanda itu didirikan tahun 1918. Sebelumnya, lembaga legislatif (meski wewenangnya terbatas) itu hanya diisi laki-laki. Cornelia berhasil menduduki kursi Dewan Rakyat pada 1935 melalui penunjukan dan memperoleh hak pilih pasif, yakni bisa dipilih tapi tak bisa memilih. Sepak terjang Cornelia dalam gerakan perempuan di Hindia-Belanda bermula dari pertemuannya dengan EGGR. Ellendt pendiri Perhimpunan Indo-Eropa (Indo-Europeesche Verbond, IEV) yang juga dicalonkan sebagai anggota Volksraad dari organisasinya. Ellendt juga salah satu pendiri Organisasi Perempuan Indo-Eropa (Indo-Europeesche Vrouwen-Organisatie, IEVO). Mereka bertemu dalam perjamuan di kediaman keluarga Razoux Schultz, suami Cornelia, beberapa saat setelah Cornelia pindah ke Hindia-Belanda dan tinggal di Meester Cornelis (sekarang Jatinegara). Ellendt menceritakan rencananya untuk membentuk organisasi wanita yang sehaluan dengan perjuangan IEV dan khusus mewadahi perempuan Indo-Eropa. Rencana ini disambut baik oleh Cornelia. Selanjutnya, menurut artikel “De Eerste Vrouw in den Volksraad”di harian Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie tanggal 15 Mei 1935, Cornelia memenuhi syarat yang dicari Ellendt. Ia menginginkan perempuan yang dekat dengan lingkaran IEV, memiliki keberanian untuk memimpin organisasi perempuan, dan bersimpati pada program IEV. Kebetulan, suami Cornelia merupakan orang cukup penting. Razoux Schultz bekerja sebagai insinyur bidang perawatan kesehatan di kantor Pusat Dinas Kesehatan Rakyat (Dienst van Volksgezondheid, DGV), Batavia. Cornelia juga tertarik dengan tujuan IEV untuk mengupayakan perjanjian Indo-Eropa dan siap menerima tugas baru untuk memimpin organisasi perempuan. Artikel “De Eerste Vrouw in den Volksraad” juga menggambarkan Cornelia sebagai pribadi yang energik, berani, cekatan, dan teguh pada pendirian. Akhirnya Ellendt menyerahkan rencananya pada Cornelia. Dari sinilah awal mula Cornelia terjun dalam aktivisme perempuan di Hindia-Belanda. Ia terpilih sebagai Presiden IEVO. Sebuah komite kepala kemudian dibentuk di bawah kepemimpinan Cornelia tahun 1931. Cornelia bersama IEVO fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan. Ia membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan keahlian mengasuh, memasak, dan membuat pakaian. Di daerah Kramat dibangun sebuah sekolah negeri kelas dua ( tweede klasse , ongkoloro ) yang melayani lebih banyak murid setiap tahunnya. Sekolah ini ditujukan untuk memberikan pelatihan kilat pada anak perempuan untuk menjadi pengasuh atau pengurus rumah. Pendirian sekolah-sekolah itu dibarengi dengan pembuatan perpustakaan yang dilakukan di berbagai tempat di Jawa, termasuk Bandung dan Mojokerto. Fokus perjuangan Cornelia pada pendidikan dan pendirian sekolah tidak lepas dari aktivitasnya di Eropa. Cornelia yang lahir 27 Oktober 1898 di Duisburg, Jerman menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Arnhem. Dia mengenyam pendidikan di Kweekschool untuk menjadi guru. Ketika berusia 19-20an tahun dia meminta ditempatkan di sekolah rakyat yang mengajar anak-anak usia 14-15 tahun. Sebagai guru muda, Cornelia kerap membantu orang-orang yang kesusahan. Ia menyakini bahwa pemerataan kesejahteraan hidup sesama manusia adalah hal yang penting. Pemikiran ini membuatnya menjadi sosok berpengaruh di kalangan anak muda. Atas kepedulian Cornelia dalam bidang pendidikan, Kerajaan Belanda memberinya penghargaan Ksatria Ordo Oranje-Nassau. Sebuah penghargaan yang diberikan pada orang yang dianggap berjasa pada masyarakat. Tidak hanya soal pendidikan, Cornelia juga aktif memperjuangkan hak pilih perempuan ketika menjadi anggota Dewan Rakyat. Pada 1937 Cornelia mengajukan mosi di Dewan Rakyat yang mendesak Pemerintah Kolonial untuk memberi hak pilih perempuan bagi semua ras. Cornelia tetap setia pada keinginannya untuk mendukung hak pilih perempuan dari semua ras ketika Asosiasi Hak Pilih Perempuan (Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, VVV), organisasi yang juga dia ikuti selain IEVO, memutuskan untuk menghentikan pejuangan mereka. VVV yang sebelumnya aktif mendesak pemerintah untuk memberikan hak pilih pada perempuan dari semua ras, mengganti tuntutannya dengan meminta hak pilih hanya bagi perempuan Belanda. Protes Para Perempuan Indonesia Keputusan Pemerintah Kolonial untuk mengangkat Cornelia sebagai anggota Dewan Rakyat memancing protes para perempuan Indonesia. Cora Vreede de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia menulis, para perempuan menginginkan seorang wakil perempuan Indonesia di Volksraad. Tapi alih-alih memilih perempuan Indonesia, pemerintah Belanda menunjuk seorang perempuan Belanda yang aktif di organisasi perempuan sayap IEV. Sudah begitu, Cornelia hanya memperoleh hak pilih pasif, yakni boleh dipilih tapi tak boleh memilih. Sementara di Negeri Belanda sendiri hak perempuan untuk dipilih (hak pilih pasif) disetujui pada 1917. Dikutip dari Atria.nl , dua tahun setelah penetapan hak pilih pasif tersebut, pada 1919 perempuan Belanda baru memperoleh hak untuk memilih dan dipilih. Padahal, perjuangan mereka untuk mendapatkan hak pilih sudah dimulai sejak akhir abad ke-19 dengan Aletta Jacobs sebagai sebagai salah satu pemimpin pergerakannya. Di negeri jajahan, hal ini terjadi jauh setelahnya. Masalah hak pilih baru dibahas perempuan Indonesia pada Kongres ke III di Bandung tahun 1938. Hasil kongres mengamanatkan untuk melakukan penyelidikan tentang hak pilih perempuan Indonesia. Selain itu, 18 organisasi perempuan juga mengatur pertemuan pada 8 Agustus 1938 di Jakarta untuk membahas lebih lanjut tentang hak pilih mereka. Menjelang pemilihan kembali anggota Dewan Rakyat tahun 1939, para perempuan kembali berkumpul. Mereka kembali meminta agar dipilih wakil dari perempuan Indonesia. Sarikat Kaum Ibu Sumatera bahkan mengirimkan telegram hasil keputusan pertemuan mereka ke Pemerintah Kolonial pada 20 Januari 1939. Isinya menyatakan Maria Ullfah sebagai kandidat yang paling pantas untuk mewakili perempuan Indonesia. Tidak hanya Maria Ullfah, ada calon lain yang diajukan organisasi perempuan, yakni Rangkayo Chailan Syamsu Datu Tumenggung yang aktif di VVV. “Seorang perempuan Belanda, bukan Indonesia, sekali lagi yang dipilih menjadi anggota Volksraad. Hasil ini lebih mengecewakan karena Maria Ullfah, seorang lulusan Hukum Universitas Leiden, telah dicalonkan oleh para perempuan Indonesia,” tulis Cora. Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, suara para perempuan Indonesia tak didengar. Pemerintah Kolonial kembali memilih Cornelia menjadi anggota Dewan Rakyat pada 1939. Tak ada wakil perempuan Indonesia di sana.

RENCANA pergantian nama Jalan Mampang Prapatan Raya dan Jalan Warung Buncit Raya menjadi Jalan Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution dihentikan karena mendapat penolakan dari komunitas warga Betawi. Sebagaimana Warung Buncit, asal usul Mampang Prapatan juga ada tiga versi. Versi pertama dalam buku 212 Asal Usul Djakarta Tempo Doeloe karya Zaenuddin MH. Mampang Prapatan berakar dari kata “Mampang” yang artinya terpampang atau terlihat jelas dan “Prapatan” yang artinya simpang atau pertemuan empat jalur. Jadi, Mampang Prapatan adalah persimpangan empat jalur yang terpampang jelas oleh para pengendara. Lain lagi dengan versi Rachmat Ruchiat, budayawan dan penulis buku Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta . Menurutnya, kata “Mampang” berasal dari nama sebuah kali atau sungai yang berhulu di kawasan Ragunan (kini Kebun Binatang Ragunan) hingga bermuara di Kali (Sungai) Krukut, sebagai tanda batas kekuasaan tuan tanah Belanda. “Dari hulu sampai muara Mampang tersebut tercatat tanggal 2 Desember 1695, sebagai milik tuan tanah Belanda bernama asli Hendrik Lucasz Cardeel alias Pangeran Wiraguna,” kata Rachmat kepada Historia . Setelah sang tuan tanah tiada, tanah di sekitar aliran Kali Mampang dipecah-pecah jadi tanah-tanah partikelir. Sementara Mampang dan Ragunan, pada akhir abad ke-19, dimiliki dua tuan tanah bumiputra. “Berdasarkan Regeerings Almanak tahun 1881, Mampang tercatat sebagai tanah partikelir yang dikuasai tuan tanah bernama Said Aidit dan Said Hoesin,” kata Rachmat. Yahya Andi Saputra punya versi lain. Menurut budayawan dan ketua Asosiasi Tradisi Lisan Jakarta tersebut, Mampang asal katanya dari nama sebuah pohon. “Mampang asalnya nama pohon. Dulu sudah cukup lama ada, walau kita belum riset mendalam tentang sejak kapan adanya. Intinya, keberadaan pohon-pohon Mampang itu sebagai penanda pemeliharaan lingkungan hijau,” kata Yahya kepada Historia. Selama beberapa waktu belakangan ini, kawasan Mampang Prapatan menjadi satu dari sekian simpul kemacetan di Jakarta Selatan. Tak hanya karena tingginya volume kendaraan di jam-jam sibuk, namun juga karena adanya proyek underpass . Belum lagi kawasan itu turut disesaki sejumlah bangunan pertokoan. Padahal sampai tahun 1975, menurut sejarawan-cum-wartawan senior Alwi Shahab, kawasan itu masih sangat sepi meski sudah ada jalan beraspal. Namun, di kedua sisi jalan, masih berupa hutan. Dalam tulisannya di Republika , 24 Juli 2005, Alwi menguraikan kawasan Mampang hingga Warung Buncit, masih sekadar “diramaikan” kebun-kebun belimbing, empang dan sejumlah peternakan sapi.

JAUH sebelum adanya rencana Pemerintah DKI Jakarta menggantikan nama Jalan Warung Buncit Raya dengan Jalan Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution, nama sang jenderal legendaris itu sudah ditabalkan sebagai nama jalan yang membentang antara Cicaheum-Cibiru, Bandung, Jawa Barat. “Itu sudah pasti, walau dia orang Mandailing tapi sejak awal pembentukan Divisi Siliwangi namanya sudah berkibar di Jawa Barat,” ujar sejarawan Rushdy Hoesein. Divisi Siliwangi dan A.H. Nasution memang dua nama yang tak bisa dipisahkan. Ketika Komandemen Jawa Barat dibubarkan, namanya langsung tercantum sebagai panglima di Divisi I Siliwangi (nama pengganti Komandemen Jawa Barat). Padahal di Jawa Barat saat itu masih banyak senior-senior Nasution semasa di KNIL. Sebuat saja di antaranya adalah Mayor Jenderal Didi Kartasasmita dan Kolonel Hidajat Martaatmadja, dua perwira Sunda alumni KMA Breda. Didi menyebut Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin lebih munyukai para juniornya. Itu disebabkan para senior eks KNIL seperti dirinya dan Hidayat dianggap “kurang revolusioner”. Dia juga tak menafikan bahwa di antara eks KNIL sendiri terdapat friksi antara kelompok tua (sebagian besar alumni KMA Breda) dengan kelompok muda (lulusan KMA Bandung dan CORO, sekolah perwira cadangan KNIL). “Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah pusat,” ujar Didi seperti disampaikan kepada Tatang Soemarsono dalam Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi Kemerdekaan . Merasa Dilompati Usai menjadi Panglima Divisi Siliwangi, karier Nasution kian meroket. Ketika pemerintahan Amir Sjarifuddin jatuh lantas digantikan oleh Mohammad Hatta, Nasution didapuk sebagai Kepala Staf TNI, menggantikan Suryadi Suryadarma. Menurut Didi, langkah para tokoh sipil itu sudah sangat keterlaluan dan membuatnya kecewa. Secara gamblang, dia menyebut pencopotan Letnan Jenderal TNI Oerip Soemohardjo dari jabatan Kepala Staf TNI sebagai upaya membunuh karier militer seniornya tersebut. “Tindakan itu betul-betul melukai hati saya,” ungkapnya. Didi bisa menerima jika pengganti Oerip adalah Suryadarma, teman seangkatannya di KNIL. Namun, jika pemerintah mengangkat Nasution sebagai Kepala Staf TNI, itu menyalahi prosedur ketentaraan. Kata Didi, seorang opsir yang “dilompati” juniornya otomatis dia harus mengundurkan diri, karena dianggap sebagai opsir yang tidak becus melaksanakan tugas. “Itulah yang menyebabkan saya mundur dari TNI,” ujar mantan Panglima Komandemen Jawa Barat tersebut. Presiden Sukarno sendiri tak pernah mengizinkan Didi untuk keluar dari TNI. Usai melayangkan surat pengunduran dirinya yang kesekian kali, Sukarno pernah mengutus Kolonel T.B. Simatupang untuk mengurungkan niatnya dengan alasan dia akan dijadikan salah satu delegasi khusus ke Amerika Serikat. Alih-alih merasa tersanjung dengan ajakan itu, Didi malah sudah terlanjur mutung. “Ketika dulu saya membentuk tentara, saya lakukan demi pengabdian. Karena itu kalau pun hari ini saya akan mundur, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya,” jawabnya kepada Simatupang. Dikeluarkan dari KNIL Usai mundur dari TNI, Didi ditangkap oleh tentara Belanda di wilayah sekitar Purwokerto. Setelah beberapa bulan ditahan, dia dilepaskan atas jaminan langsung dari mantan instrukturnya di KMA Breda, Jenderal S.H. Spoor. Didi lantas hidup sebagai seorang sipil di Bandung dan sempat mengabdi sebagai pegawai biasa di lingkungan Kementerian Kesehatan Negara Pasundan. “Itu saya lakukan untuk sekadar bertahan hidup,” ujar Didi. Pemerintah Republik Indonesia berang dengan keputusan Didi. Secara terbuka, Nasution sendiri pernah menyebut Didi sebagai “tukang menyebrang” dan orang-orang yang pro federalisme. “Penyebrangan-penyebrangan terakhir seperti dilakukan Didi Kartasasmita cs. tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pemerintahan RI,” ungkap Nasution dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 . Didi menampik bahwa dia telah melakukan pengkhianatan. Jika mau, selepas dari tahanan Belanda dia bisa saja bergabung kembali dengan KNIL atau menerima tawaran menjadi Komandan Batalion Pertahanan Negara Pasundan. Tapi itu tak pernah dia lakukan karena masih ada mencintai Republik Indonesia. Usai menolak masuk kembali KNIL, Didi diberi surat pemecatan dari KNIL terhitung tanggal 17 Agustus 1945. Namun, surat itu baru diberikan pada awal 1949. Bisa jadi jika Didi menerima tawaran itu, surat pemecatan tak akan pernah sampai kepadanya. Anehnya, Nasution sendiri tak termasuk dalam daftar anggota KNIL yang dipecat karena keberpihakannya kepada Republik Indonesia. Menurut Manai Sophian dalam Apa yang Masih Teringat , hanya Didi, Oerip, Suryadarma dan beberapa eks perwira tinggi Republik lainnya yang dinyatakan dikeluarkan secara tidak hormat dari KNIL.