Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sebentar lagi menjadi presiden RI ke-8 menerima pangkat jenderal TNI kehormatan. Semasa aktif di TNI, mantan panglima Kostrad periode 1998 itu hanya mencapai pangkat letnan jenderal. Penganugerahan pangkat jenderal kehormatan disematkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, (28/2). Presiden menuturkan, penganugerahan tersebut seharusnya sudah diberikan dua tahun lalu atas jasa Prabowo Subianto di bidang pertahanan.

SEBUAH jip yang dinaiki Pembantu Letnan (Peltu) Jan Baptist Vermeulen dan Sersan Mayor Albert Schultz tiba di punggung sebuah gunung. Vermeulen dan beberapa orang lalu turun dari jip dan berjalan kaki ke dua kampung bernama Segeri dan Talolo. Sampai di sana, bintara tinggi itu malah terpaksa menyaksikan pemandangan mengerikan. Tiga bawahannya terbunuh. Mereka adalah Sersan Theunis Okkerse, Prajurit Pieter van Ee, dan Prajurit Peter Antonius Peeters. Ketiga anggota pasukan khusus Depot Speciale Troepen (DST) didikan Kapten Westerling itu ditemukan dalam kondisi tercincang-cincang. “Mayat-mayat itu dirampas dan ditusuk berkali-kali. Juga kompas, pistol, dan arloji dari Sersan Okkerse hilang,” kenang Vermeulen seperti dicatat Maarten Hidskes dalam Di Belanda Tak Seorang pun Mempercayai Saya . Baca juga:  Anak Buah Westerling Bikin Kudeta di Suriname Vermeulen dan anggota DST lain lalu menyita semua senjata tajam atau bahan peledak dari kampung itu. Vermeulen yakin bahwa orang-orang Segeri dan Talolo adalah orang yang bersalah atas kematian tiga anak buahnya itu dan mereka harus bertanggungjawab. Lalu dikumpulkannyalah orang-orang dari Talolo dan Segeri. “Tembak semua orang,” Vermeulen yang marah mengeluarkan perintah dalam bahasa Melayu pasar. Hari itu, seperti dicatat laporan Van Rij en Stam , ada 200-an orang kampung yang terbunuh. Peristiwa pada 1 Februari 1947 itu terjadi setelah 26 anggota Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) telah dieksekusi pada hari itu juga. Ini belum termasuk rakyat sipil yang menjadi korban daripada pasukan Kapten Westerling tersebut. Baca juga:  Mayor Belanda Tewas di Parepare, Westerling Ngamuk Tak peduli berapa ratus orang yang telah dihabisi dalam perjalanannya, kematian tiga anggota Vermeulen oleh pihak lawan yang disebutnya “ extrimist” tak bisa diterima olehnya. Vermeulen begitu terpukul dengan kejadian itu. “Brengsek, kurang ajar, orang-orang saya mati seperti itu,” Vermeulen memaki ketika sampai kembali ke jip, seperti dicatat Maarten Hidskes. Tentang kematian tiga anggota DST tersebut, ada beberapa versi cerita. Maarten Hidskes mencatat: ada versi yang menyebut Sersan Okkerse dan dua prajurit itu digoda “gadis-gadis nakal” dengan “tawaran erotis” mereka. Ketiganya termakan perangkap “gadis-gadis nakal” itu. Versi lain, dari keluarga van Okkerse, menyebut bahwa ketiganya dijebak oleh orang-orang yang menyamar dengan memakai pakaian serdadu KNIL. Anggota DST itu tidak ambil pusing dengan pikiran orang-orang kampung yang membunuh ketiga kawan mereka itu merasa terancam hingga harus membunuh kawan mereka. Baca juga:  Aksi Sadis Westerling di Medan Prajurit Peter Antonius Peeters, menurut arsip OGS, adalah kelahiran Belfeld, 15 November 1921. Sementara Prajurit Pieter van Ee lebih tua lagi usianya, ia kelahiran 2 September 1917. Sementara itu, Sersan Theunis Okkerse adalah yang termuda. Dia kelahiran 14 Agustus 1922 dan sebelum jadi pasukan khusus DST pernah berada di korps artileri. Kematian Sersan Theunis Okkerse tentu menggagalkan rencana perkawinannya dengan tunangannya. Ketika Theunis Okkerse terbunuh, pacarnya sedang dalam perjalanan ke Hindia Belanda untuk menikahi Okkerse. Kematian tiga serdadu DST itu menghalangi usaha pembantaian terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai ekstrimis oleh tentara Belanda. Sebab, ketika datang ke Sulawesi Selatan pada Desember 1946, Kapten Westerling memimpin lebih dari 120 anggota DST yang telah dilatihnya di Jakarta. DST yang dilatih dan dipimpin Kapten Westerling itu tak hanya berisikan bule Belanda saja, tapi juga orang-orang Indonesia dari berbagai etnis.*

AFTER the Japanese left Medan, the Allied troops arrived. They came to free prisoners of war as well as to disarm the remaining Japanese. The first contingent of Allied troops came from the 4th Brigade of the Indian Division which entered Medan on October 9, 1945.

JABIER Amin is always happy and excited whenever his eyes feast on the lush plantation while inspecting the trees, examining the fruits, and supervising the pickers and the process of sorting the coffee beans. In his old age, he begins to ask himself about the charm of coffee which always makes time go unnoticed.

NATAL tahun 1948 agaknya hampir pasti dilewatkan oleh Prajurit Akuluhiluh dan rekannya Alfred Lapian. Tugas penting ke Yogyakarta telah menanti kedua prajurit berbaret hijau tersebut beberapa hari sebelum Natal. Akuluhiluh maupun Alfred merupakan serdadu pasukan elite Korps Speciale Troepen (KST). Pelatih KST terkenal adalah Kapten Raymond Paul Pierre Westerling, yang –sempat juga memimpin KST– terkenal sebagai “Jagal” Sulawesi Selatan dan pemimpin Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung. “Sebagai bagian dari KNIL ada ‘pasukan-pasukan khusus’, komando-komando yang jumlahnya tidak pernah lebih dari seribu, tetapi mempunyai arti yang sangat penting, yaitu pasukan Depot yang kemudian menjadi Depot Speciale Troepen/Korps Speciale Troepen (DST/KST). Berbeda dengan angkatan bersenjata bagian Belanda, pasukan KNIL termasuk DST/KST di segi etnis beragam, setidaknya mereka yang berpangkat rendah,” tulis Gert Oostindie dkk. dalam Serdadu Belanda di Indonesia, 1945-1950: Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah .   Baca juga:  Murid Westerling Tumbang di Jogja Akuluhiluh tinggal di tangsi KST yang terletak di Purabaya, Batujajar, Cimahi, Jawa Barat. Dia satu dari ratusan anggota KST di sekitar Bandung. Arsip OGS menyebut, dia berasal dari Ambon, Maluku. Nomor stamboeknya sebagai anggota KNIL adalah 24714127. Pangkatnya adalah prajurit kelas satu. Keluarganya juga tinggal di tangsi Purabaya. Di tangsi itulah Akuluhiluh punya teman bernama Alfred Lapian, yang berasal dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Keduanya sama-sama prajurit rendahan. Alfred yang kelahiran 11 Maret 1927 lebih muda dari Akuluhiluh. Sudah tentu Akuluhiluh juga punya kawan yang berasal dari Belanda. Namun, “kehangatan” kehidupan sosial di tangsi terpaksa mereka tinggalkan dulu. Sebelum Natal 1948, Alfred dan Akuluhiluh diikutkan dalam sebuah misi besar. Mereka diberangkatkan ke Semarang. Sekitar 15 Desember 1948, ketika mereka tiba di Semarang, keadaan cukup tenang bagi militer Belanda. Baca juga:  Murid Westerling Tewas di Parepare Jelang pagi 19 Desember 1948, kompi-kompi KST disiapkan untuk naik pesawat Dakota. Setelah terbang sebentar dari Semarang, pesawat yang membawa KST itu mendarat di Maguwo, pinggiran kota Yogyakarta. Pesawat itu bisa mendarat tanpa gangguan setelah pasukan para baret merah yang sebelumnya terjun payung berhasil merebut bandara tersebut. Setelah keluar pesawat, Akuluhiluh dan Alfred naik jip militer –yang juga keluar dari pesawat– ke dalam kota Yogyakarta. Misi mereka yakni menduduki Yogyakarta yang merupakan ibukota Republik Indonesia. Dalam hitungan jam, pasukan tersebut sudah mencapai istana Presiden Sukarno, Istana Gedung Agung, di selatan Malioboro. Mereka berhasil menduduki ibukota RI dan mengasingkan para pejabat, termasuk Presiden Sukarno, ke dua tempat di Sumatra. Setelah misi berhasil, pasukan para Belanda itu keluar Yogyakarta, sedangkan pasukan baret hijau sebagian ada yang bertahan. Baca juga:  Mayor Belanda Tewas di Parepare, Westerling Ngamuk Esoknya, 20 Desember 1948, sepasukan KST bergerak ke sebuah daerah yang disebut Kampung Salem. Pergerakan KST ke situ untuk operasi pembersihan terhadap sisa-sisa tentara RI yang jumlahnya masih banyak dan ingin bergerilya meski ibukota sudah diduduki dan para pejabatnya ditangkapi. Dalam operasi di Kampung Selam itu, Kopral Johannes Josephus Petrus van der Made, yang berusia 32 tahun, terbunuh. Pada hari yang sama dengan kematian Kopral Johannes, Akuluhiluh sedang berjuang antara hidup-mati. Dia tertembak dalam operasi pendudukan Yogyakarta sehari sebelumnya. Akuluhiluh langsung dibawa ke Semarang dan mendapat perawatan medis di RS Juliana (kini RS Bhakti Wira Tamtama). Hari penyerbuan Yogyakarta, yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II, ternyata menjadi hari terakhir Akuluhiluh sadar. Pada 20 Desember 1948, ajal menjemputnya. Selang sehari kemudian, 21 Desember 1948, satu korban jatuh lagi dari KST di Kampung Salem. Kali ini, Prajurit Alfred Lapian, kawan Akuluhiluh. Dia tertembak, namun bukan oleh lawan melainkan oleh kawannya ( friendly fire ). Alfred dengan segera dibawa ke rumahsakit Petronella (RS Bathesda) Yogyakarta. Alfred juga tak tertolong. Dia meninggal dunia ketika usianya masih 22 tahun. Seperti Akuluhiluh, Alfred juga kemudian dimakamkan di Ereveld Candi, Semarang.*

PADA 17 Mei 1928, publik Amerika Serikat dibuat penasaran oleh pengumuman di majalah Life . Pasalnya, sebulan sebelum Partai Republik dan Partai Demokrat mengadakan konvensi pemilihan presiden, majalah mingguan bertema humor yang populer tahun 1920-an itu lebih dulu mengumumkan bahwa Partai Anti-Bunk akan mengusung seorang tokoh menjadi calon presiden. Seminggu setelahnya, Will Rogers, seorang komedian terkenal, diumumkan sebagai kandidat presiden dari Partai Anti-Bunk. Satu minggu kemudian, dia menyampaikan sambutan yang menandai dimulainya kampanye. Pencalonan Rogers sesungguhnya hanya lelucon, namun Life mengemas proses pencalonan dan kampanyenya dengan serius tetapi penuh canda. Seperti kampanye calon presiden pada umumnya, majalah itu menampilkan berbagai berita baru terkait kampanye Rogers, ilustrasi, surat kepada editor, konten editorial, iklan, hingga jajak pendapat, serta dukungan kepada calon presiden. Baca juga:  Iklan Kampanye dan Kemenangan Eisenhower dalam Pilpres AS Life juga memasang foto Rogers pada pin-pin kampanye lengkap dengan slogan “ He Chews to Run ,” plesetan dari pernyataan Presiden AS ke-30 John Calvin Coolidge ketika mendapat pertanyaan dalam pilpres periode sebelumnya, dia menjawab, “Saya tidak berencana untuk mencalonkan diri”; serta kegemaran Rogers mengunyah ( chews ) permen karet. Kemunculan Rogers dalam kampanye pilpres di majalah Life menghebohkan publik. Alasannya, selain dikenal sebagai komedian tersohor, pria yang piawai melontarkan kritik sosial berbalut humor itu beberapa kali ditawari mencalonkan diri sebagai pejabat publik, tetapi dia tidak tertarik. Pada konvensi Partai Demokrat tahun 1924 misalnya, dua delegasi Arizona mendukung Rogers untuk mencalonkan diri. Selain itu, pada Februari 1928 dia menulis pernyataan “saya tidak berniat untuk terlibat dalam pertempuran politik dalam bentuk apapun selama musim gugur 1928.” Menurut Steven K. Gragerts dalam “He Chews to Run”: Will Rogers’ Life Magazine Articles, 1928, maksud pernyataan Rogers itu untuk meredam gerakan yang sedang berkembang di negara bagian asalnya, Oklahoma, yang berniat mencalonkan dirinya sebagai kandidat presiden. “Pernyataan itu mungkin memang yang diinginkannya –setidaknya untuk saat ini. Namun, lima bulan kemudian, Rogers benar-benar menjadi calon presiden, meskipun hanya sebagai kandidat yang bercanda dan tidak berasal dari kelompok politik biasa, tetapi dari jenis yang paling tidak biasa –Partai Anti-Bunk– yang didedikasikan untuk tujuan tunggal memerangi ‘ bunk (omong kosong, red .) dalam segala bentuk’,” tulis Gragerts. Baca juga:  Empat Pilpres Kontroversial Amerika Ide membuat lelucon itu berasal dari editor majalah Life , Robert E. Sherwood dan direktur seninya, Fred P. Cooper, sementara Rogers mengusulkan nama partai yang mengusungnya.Ketika Sherwoodmenawarkan ide ini kepada Rogers, komedian tersebut setuju untuk menulis serangkaian artikel mingguan yang akan memuat pidato kampanye dan program-programnya. Sebagai imbalannya, Life akan membayar Rogers sebesar US$500 per edisi, yang disebut oleh Sherwood sebagai “uang yang sangat banyak untuk Life .” Setelah mencapai kesepakatan, Rogers mulai menulis gagasan-gagasannya yang ditampilkan oleh Life di bawah berita utama, yang mengumumkan serangkaian kebijakan anti-kebohongan. Di bawah tajuk “Kandidat Kami Menghina Para Pemilih” misalnya, Rogers mengomentari pernyataan Franklin Roosevelt, tokoh yang sedang naik daun dari Partai Demokrat. Roosevelt muda menyatakan bahwa klaim Partai Republik bahwa mereka adalah partai kemakmuran adalah salah dan orang Amerika terlalu pintar untuk disesatkan lagi oleh omong kosong seperti itu. Menanggapi pernyataan Roosevelt, Rogers berkata, “dari semua omong kosong yang diberikan selama kampanye, yang terbesar dari semuanya adalah mencoba memuji pengetahuan pemilih dan mengatakan bahwa dia tidak bisa dibodohi seperti dulu.” Selama melakukan kampanye, Rogers hanya membuat satu janji kepada para pembacanya, yakni “Jika saya terpilih, saya akan mengundurkan diri.” Elizabeth Rider Montgomery dalam Will Rogers: Cowboy Philosopher menyebut kampanye Rogers itu disambut positif oleh publik Amerika. Baca juga:  Lembaga Survei Terkenal Salah Memprediksi Pilpres AS “Orang-orang mulai mengatakan bahwa Will Rogers akan menjadi presiden yang baik. Rogers sendiri menertawakan ide tersebut. Dia juga menertawakan permintaan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Oklahoma, senator Amerika Serikat, dan duta besar untuk Meksiko,” sebut Montgomery. Besarnya perhatian publik terhadap kampanye Rogers membuat majalah Life dibanjiri surat dukungan serius pencalonan Rogers sebagai kandidat presiden AS. Salah satu surat bahkan berasal dari Henry Ford, seorang industrialis, yang mengatakan bahwa kampanye Anti-Bunk adalah “upaya serius untuk mengembalikan akal sehat Amerika ke dalam politik Amerika.” Walaupun pilpres AS 1928 dimenangkan oleh Herbert C. Hoover dari Partai Republik, dalam edisi setelah pemilu pada November 1928, Life mengumumkan bawa Will Rogers terpilih sebagai presiden AS oleh “ silent majority ”, yaitu para pemilih yang tidak puas dengan hasil pilpres. Sesuai janjinya, Rogers pun segera mengundurkan diri. Baca juga:  Saling Serang Lewat Iklan Mark Stein dalam The Presidential Fringe: Questing and Jesting for the Oval Office menyoroti kemunculan Will Rogers sebagai kandidat presiden palsu yang melakukan kampanye lelucon. Stein mengutip pendapat Bridgeport Post di Connecticut, “Tak seorang pun yang dapat melihat dengan jelas para politisi di Washington selain Rogers. <…> Sebagai presiden, dia tentu tidak akan takut pada Senat; Senatlah yang akan takut padanya. Setiap kali salah satu anggota Senat mulai berulah, Rogers akan mengeluarkan komentar tajam yang mungkin terdiri dari sepuluh kata dan mengempiskannya.” slot pulsa Sementara itu, menurut Bryan B. Sterling dan Frances N. Sterling dalam Will Rogers’ World: America’s Foremost Political Humorist Comments on the ‘20s and ‘30s– And ‘80s and ‘90s , terlepas dari nama Rogers yang masuk nominasi pada konvensi nasional Partai Demokrat tahun 1928 dan 1932, “karier Will Rogers dalam politik” telah mencapai puncaknya. Dia menolak setiap dan semua upaya untuk menariknya ke dalam partisipasi aktif. Seperti yang dia katakan kepada orang-orang Oklahoma yang mencoba mengusungnya, “ketika itu dilakukan sebagai lelucon tidak masalah, tetapi ketika dilakukan dengan serius, itu menyedihkan. Kita sudah terbiasa dengan semua orang yang disebut sebagai kandidat presiden, namun negara ini belum sampai pada tahap seorang komedian yang serius. Tidak ada bujukan yang akan membuat saya cukup bodoh untuk mencalonkan diri sebagai pejabat politik. Saya ingin berada di luar, di mana saya bisa berteman dengan melawak dengan mereka semua, bahkan presiden sekalipun.”*

Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 baru saja usai. Rakyat sudah mencoblos dan memilih presiden serta anggota legislatif untuk lima tahun ke depan. Meski KPU masih menghitung perolehan suara resmi, pasangan calon nomor 2 Prabowo-Gibran diperkirakan memenangkan kontestasi. Banyak serba-serbi cerita yang terjadi di bilik suara maupun selama proses perhitungan suara di TPS. Di Jawa Timur, kertas suara untuk calon legislatif di coret-coret oleh seorang pemilih. “KORUP SEMUA CAPE ASLI,” begitu isi coretannya yang memenuhi kolom pencoblosan. Tulisan “KORUPTOR :)” juga terdapat di kertas suara TPS wilayah Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok. Sementara itu, di tingkat DPD, nama komedian Alfiansyah Bustami alias Komeng merajai perolehan suara di daerah pemilihan Jawa Barat. Saban kali nama Komeng dicoblos dalam perhitungan suara, serentak orang-orang sekitar TPS berteriak “UHUUUII,” yang menjadi ciri khas Komeng ketika membawakan acara komedi Spontan. Itulah sekelumit kejadian unik pada pemilu tahun ini. Pada Pemilu 1955, insiden yang menggelitik bahkan sudah terjadi sebelum pemilu dihelat. Namun, peristiwa ini berbau tidak sedap. Bukan coretan, tapi kotoran berupa tinja dijadikan alat perang urat syaraf. Seperti itulah yang terjadi di Kampung Tanah Sereal, Kelurahan Krukut, Jakarta Barat. Di kawasan itu, alat-alat peraga kampanye berseliweran menghiasi jalanan. Kebanyakan adalah gambar lambang partai yang ditempel di sana-sini. Baca juga:  Jakarta Kota Tinja Sekali waktu, kedapatanlah bahwa salah satu tanda gambar partai dilumuri tahi oleh orang-orang nakal bin culas. Perbuatan itu dilakukan pada malam hari dan baru ketahuan waktu pagi kemudian. Tentu saja para pengikut dari partai yang tanda gambarnya dilempari kotoran menjadi marah. Tapi, mereka hanya bisa mengelus dada. Tidak diketahui siapa orang yang berbuat kurang ajar demikian. Jengkel sudah kepalang. Namun, orang yang diburu tak kunjung tampak batang hidungnya. Kemarahan lantas ditimpakan kepada partai lain yang tanda lambangnya ditempel berdekatan dengan gambar partai yang dilumuri tahi. Jadilah tanda gambar partai kompetitor itu penuh kotoran juga. Para pengikutnya pun ikut meradang. Masyarakat sekitar jadi penasaran. Dalam waktu berdekatan dua tanda gambar partai yang menjadi alat peraga kampanye sama-sama berlumuran tahi. Karena dilakukan pada malam buta, sulit mengungkap siapa orang di balik aksi ugal-ugalan itu. Teknologi untuk memantau seperti CCTV pada saat itu belum ada.  Baca juga:  Tafsiran dan Ejekan Lambang Partai Seperti bersiap-siap mau perang, para pengikut partai yang bersangkutan lantas melakukan ronda. Pada malam hari, mereka mondar-mandir di tempat tempelan gambar partai yang belum kelumuran najis. Ronda malam ini dimaksudkan supaya alat peraga kampanye mereka tidak dilumuri kotoran lagi. Begitu pula dengan pengikut partai yang satunya lagi. Mereka juga merasa berkewajiban membela tanda gambar partai mereka dari ulah orang-orang usil. Maka terjadilah ronda kontra ronda. Antar-pengikut partai saling mengintai saru sama lain. Namun, karena masing-masing menjaga dan dijaga, lantas tiada lagi yang berani main lempar-lemparan tahi. Maka selamatlah alat peraga kampanye mereka yang ditempel di tembok-tembok, tiang-tiang jalan, dan sudut-sudut gang. Semua itu berkat kesungguhan para pengikut partai yang saban malam melakukan ronda istimewa. Peristiwa ini pun jadi ada hikmahnya. “Dan karena perondaan terus-menerus itu, kampung tersebut menjadi aman, tidak ada maling yang berani masuk ke sana! Gara-gara tanda gambar partai,” demikian diberitakan Majalah Minggu Pagi , No.47, 20 Februari 1955.  Baca juga:  Insiden Menghebohkan di Stasiun Kroya Pemilu 1955 berlangsung di bulan September. PNI, Masyumi, NU, dan PKI jadi partai pemenang pemilu dengan raupan suara terbanyak.  Secara umum, pemilu pertama di Indonesia ini berjalan aman, lancar, dan damai. Kendati terselip pula sekelumit insiden saling sikut seperti kasus di Tanah Sereal tadi, turut mewarnai jalannya pemilu.

Akhir tahun 2023 lalu, film 12.12 The Day dirilis di Korea Selatan (Korsel). Kisahnya seputar para jenderal di sekitar Kudeta 12 Desember 1979 di Korea Selatan. Tiga tahun sebelumnya, Korsel juga merilis sebuah film tentang para jenderal mereka dalam The Man Standing Next (2020). Meski berbeda kisah, kedua film itu menggambarkan pula kenekatan para jenderal-jenderal Korsel.

THE LIGHTS in the house on Jalan Pegangsaan Timur No. 56 were fully lit on the night of December 2, 1957. Over a cloud of cigarette smoke, the leaders of the Functional Group argued about the plan to nationalize all Dutch companies in Indonesia. The order to confiscate Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), a Dutch-owned shipping company, was ready to be signed by all those present. However, the meeting was deadlocked. Through its representative, the cabinet didn't support the move.

HASIL quick count jadi yang paling dinanti publik selepas Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu (14/2/2024) lalu. Kendati penentuan pemenang resminya masih harus menunggu real count atau penghitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), quick count tetap yang paling diandalkan. Selain lebih cepat, hasilnya juga takkan jauh berbeda dari penghitungan manual. Margin of error hitung cepat terbilang kecil jika dibandingkan dengan hitung manual resmi KPU. Pada Pemilu 2004, hitung cepat yang dilakoni Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) dan National Democratic Institute (NDI) menyuguhkan angka pasangan pemenang Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) sebanyak 62,2 persen, sementara hasil real count KPU berada di angka 60,62 persen. Pun pada Pemilu 2009 hingga 2019, di mana lebih banyak lembaga survei yang latah menggelar metode quick count, pun margin of error-nya juga tipis dari real count KPU. Adapun untuk Pemilu 2024 ini, untuk membandingkan lagi keakuratannya, masih menunggu hitung manual KPU pada medio Maret 2024 mendatang. Kendati begitu, berbagai lembaga survei rata-rata sudah menyajikan angka quick count untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah di atas 55 persen, yang berarti menang telak satu putaran. Lantas, apa itu quick count? “Quick count adalah proses menghimpun informasi yang dikumpulkan oleh ratusan atau bahkan ribuan relawan. Semua informasi atau data berasal dari pengamatan langsung dalam proses pemilu. Para pengamat mengamati otoritas pemilu seiring mereka bertugas dalam proses pemungutan suara dan menghitung surat suara. Mereka merekam informasi, termasuk hasil riil pemungutan suara dengan berkas-berkas yang distandarisasi dan menyampaikan temuan-temuan mereka kepada pengumpulan (informasi) pusat,” tulis peneliti NDI Melissa Estok, Neil Nevitte, dan Glenn Cowan dalam The Quick Count and Election Observation: An NDI Guide for Civic Organizations and Political Parties. Baca juga:Electoral College dan Pilpres Amerika Quick count termasuk metode statistik dengan pengambilan data sampel, seperti halnya survei atau exit poll atau riset opini politik sebagian pemilik hak suara. Ia berbeda dari real count KPU, yang termasuk metode statistik dengan mengambil data sensus atau populasi total. Kendati begitu, quick count sama sekali berbeda dari survei atau exit poll karena metode quick count tidak mendasarkan pengumpulan datanya dengan bertanya kepada pemilik hak suara sebagaimana dua metode tadi. Oleh karenanya data yang terkumpul dan kemudian diolah dalam quick count bisa lebih cepat memberikan hasil, meski tidak imun terhadap manipulasi data statistik. “Statistik tidak pernah berbohong tapi yang bohong (adalah) orang yang pegang kendali pada data statistiknya,” kata Muhammad Fakhruddin, praktisi statistik cum dosen Universitas Negeri Jakarta, kepada Historia dalam salah satu kuliahnya. Baca juga: Buka-Tutup Sistem Pemilu Indonesia Dari Filipina ke Indonesia Adalah National Citizens’ Movement for Free Elections (NAMFREL), organisasi masyarakat pemantau pemilu Filipina, yang merintis penggunaan quick count di Pemilu 1986. NAMFREL yang didirikan Jose S. Concepcion Jr. pada 1983 merupakan suksesor yang meneruskan tongkat estafet organisasi serupa pada 1960-an, New Voters Registration Committee. Tujuan berdirinya NAMFREL sederhana, yakni memastikan hasil pemilu yang jujur dan adil, mengingat seringnya kecurangan pemilu di Filipina sejak 1960-an. Menjelang Peemilihan Presiden (Pilpres) 1986, Commission on Elections (Comelec) Filipina turut memberi akreditasi untuk NAMFREL guna membantu “Operation Quick Count” dengan memobilisasi 500 ribu relawan non-partisan. Pilpres 1986 itu menghadirkan masing-masing dua calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres). Mereka adalah petahana Ferdinand Marcos yang diusung Partai Pergerakan Masyarakat Baru (KBL) dan Corazon Aquino dari Partai UNIDO (Organisasi Nasionalis Demokratik Bersatu). Sedangkan di kontestasi cawapres, yang bertarung adalah Salvador Laurel dari Partai UNIDO dan Arturo Tolentino dari Partai KBL. Baca juga: Dinasti Marcos Kembali Masuk Istana Hari-H pemilu dibuka pada pukul 7 pagi 7 Februari 1986. Hasil yang dirilis Comelec menyatakan Marcos sang diktator sebagai pemenangnya dengan meraup 10.807.197 suara (53,62 persen), sedangkan Aquino di angka 9.291.761 suara (46,10 persen). Namun, hasil itu berbeda dari hasil yang dikeluarkan NAMFREL dengan metode quick count-nya. Kebalikan dari Comelec, NAMFREL justru menyuguhkan hasilnya memenangkan Aquino dengan 7.158.679 suara, sementara Marcos hanya 6.532.362 suara. Maria Corazon "Cory" Sumulong Cojuangco-Aquino (kiri) & Presiden Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. (malacanang.gov.ph) Hasil itu mengindikasikan adanya dugaan manipulasi dan penggelembungan suara untuk petahana yang sudah 26 tahun mempertahankan rezimnya. Indikasi itu makin kuat lantaran dua hari pasca-pemilu, sejumlah teknisi komputer Comelec mengundurkan diri. “Dalam aksi mogok yang dramatis terhadap (dugaan) manipulasi dalam Pilpres Filipina, 30 operator computer-terminal dan data processor mengundurkan diri seiring hasil yang memenangkan Presiden Ferdinand E. Marcos. Mereka juga sampai mengungsi ke gereja Katolik terdekat, di mana sekitar 300 pendukung calon oposisi Corazon Aquino menjaga mereka,” tulis suratkabar LA Times edisi Februari 1986. Baca juga: Lima Walikota Jadi Gubernur dan Presiden Sejumlah perwakilan International Observer Delegation yang turut jadi pengamat juga menyatakan Pilpres 7 Februari 1986 itu tidak dilaksanakan secara jujur dan bebas karena tekanan dari Presiden Marcos. Mereka menyatakan deklarasi kemenangan Marcos tidak sah. Skandal itu lantas bereskalasi menjadi gejolak politik. Revolusi Kekuatan Rakyat yang berlangsung pada 22-25 Februari 1986 akhirnya melengserkan Marcos. Corazon Aquino yang ayahnya, senator Benigno Aquino Jr., dibunuh tiga tahun sebelumnya pasca-dipenjara rezim Marcos, akhirnya resmi dilantik menjadi Presiden Filipina ke-11 pada 25 Februari 1986. “Quick count juga berperan dalam plebisit Chile 1988 yang menolak perpanjangan masa jabatan Presiden (Jenderal Augusto) Pinochet dan mencegah manipulasi data Pemilu Panama 1989 oleh Presiden Manuel Noriega,” sambung Estok dkk. Baca juga: Cerita di Balik Pasangan SBY-JK di Pilpres 2004 Seiring waktu, metode quick count juga hadir di Indonesia. LP3ES yang merintis percobaannya pada Pemilu 1997, di Provinsi DKI Jakarta semata. Lantas pada Pemilu 1999, LP3ES mengujicobakannya lagi khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal yang sama juga dilakukan Forum Rektor Indonesia (FRI) di seluruh wilayah dengan ratusan relawan mahasiswa. “Pada pemilu bebas pertama dalam sejarah Indonesia itu, quick count yang dilakukan FRI terbukti krusial. Pasalnya luasnya geografi dan terbatasnya infrastruktur di wilayah urban nyaris membuat kolaps mekanisme penghitungan suara,” tandasnya. Baca juga: Serba-serbi Politik Gentong Babi

FILM dokumenter Dirty Vote bikin geger perpolitikan Indonesia. Pasalnya film berdurasi 1 jam 57 menit itu dirilis tiga hari jelang Pemilu 2024 yang ditengarai rawan kecurangan. Digarap rumah produksi Watchdog dengan sutradaranya Dandhy Dwi Laksono, Dirty Vote menyajikan pendekatan eksplanatori dari tiga ahli hukum tata negara sebagai narasumbernya: Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. Filmnya dirilis di tiga akun Youtube : Dirty Vote , PSHK Indonesia , dan Refly Harun sejak 11 Februari 2024. Dirty Vote tidak sekadar menyuarakan kekhawatiran akan potensi rusaknya tatanan demokrasi lewat penggunaan instrumen kekuasaan demi memenangi pemilu. Sedikit-banyak film ini juga menyuguhkan pendidikan politik bagi penontonnya, khususnya soal sistem pemilu. Pakar hukum Universitas Andalas Feri Amsari, misalnya, mengungkapkan bahwa kemenangan pemilu pemilihan presiden (pilpres) hanya bisa dicapai jika dalam sebaran wilayah, satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) bisa mendulang 50 persen plus 1 suara dari seluruh total suara, menang di 20 dari total 38 provinsi, serta menang lebih dari 20 persen suara di setiap provinsi. “Sebaran wilayah tentu saja sangat menentukan. Saya ingin mengambil contoh kasus Pemilu (pemilihan) Presiden Amerika di tahun 2016. Semua orang tahu bahwa dalam pemilu itu Hillary Clinton memenangkan suara terbanyak popular vote tetapi Hillary tidak menang di jumlah sebaran. Bandingkan dengan kemenangan sebaran wilayah yang didapat Donald Trump,” ungkap Feri. Baca juga: Joe Biden dan Pemimpin Gagap Pilpres Amerika Serikat (AS) memang unik. Sejak pertama kali digelar pada 1789, sistem kemenangan dalam pilpresnya diraih lewat electoral college atau suara elektoral. Pada praktiknya, setiap warga punya hak memilih lewat popular vote atau pencoblosan rakyat, tetapi penentuan pemenangnya tetap melalui suara elektoral. Di setiap masa, jumlah suara elektoral AS kian meningkat seiring masuknya koloni-koloni menjadi negara bagian di AS. Pada Pemilu terakhir di 2020, tercatat 538 total suara elektoral berdasarkan 435 wakil rakyat dan 100 senator dari 50 negara bagian plus tiga suara elektoral khusus dari ibukota Washington DC. Untuk bisa menang, seorang capres minimum harus meraup 270 suara elektoral. “Sebanyak 32 negara bagian menominasikan para pemilih (elektoral) lewat konvensi-konvensi negara bagian. Di lima negara bagian lain dan (Washington) District of Columbia, komite pusat masing-masing partai yang menominasikannya. Tiga (negara bagian) lainnya menerapkan aneka metode untuk memilih pemegang suaranya, di antaranya dengan memercayakan keputusannya kepada otoritas partai, nominasi dari gubernur lewat rekomendasi komite partai, serta melalui pemilu negara bagian,” tulis George C. Edwards III dalam Why the Electoral College Is Bad for America, Third Edition. Sebaran kemenangan suara elektoral Donald Trump di Pilpres Amerika 2016 (Tangkapan Layar Youtube Dirty Vote) Jika dalam popular vote pemilihnya adalah setiap warga negara, lantas siapa pemegang hak pemilih dalam suara elektoralnya? “Konstitusi menyatakan bahwa pemilik suara elektoral (yang dinominasikan) tidak boleh berasal dari kalangan senator, wakil rakyat, atau pejabat di dalam pemerintahan. Para pendiri bangsa ingin mencegah anggota kongres dan pejabat federal memiliki peran dalam memilih presiden –setidaknya dalam fase awal pemilihan, untuk menghindari suap dan intrik-intrik tertentu yang memengaruhi hasilnya,” lanjutnya. Menariknya, dari 59 pilpres hingga 2020, tercatat ada empat pilpres di mana seorang capres yang kalah dalam popular vote bisa menang dalam suara elektoral hingga akhirnya menjadi presiden terpilih. Berikut empat pilpres kontroversial AS: Baca juga: Presiden Amerika Mengintip Jeroan Lawan Politik Pilpres 1876 Pilpres 1876 dengan mempertemukan Rutherford B. Hayes (Republik) melawan Samuel J. Tilden (Demokrat) menjadi kasus pertamanya. Kendati Tilden unggul dengan 4,2 juta suara popular vote (41,4 persen), Hayes yang memenangi 185 dari 369 suara elektoral. Dia pun menjadi presiden Amerika ke-19. Tilden sempat protes lantaran menuding adanya manipulasi dan kecurangan. Terlebih Hayes menang tepat di ambang batas suara elektoral (185), sementara Tilden hanya mendapatkan 184 suara elektoral. “Di negara bagian Oregon terdapat satu suara elektoral yang dinyatakan tidak sah oleh Gubernur La Fayette Grover. Ia mengklaim salah satu pemilik suara elektoral, John Watts, dianggap tidak sah karena Watts masih menduduki sebuah jabatan federal,” ungkap Andrews E. Benjamin dalam History of the United States. Baca juga: Enam Pelaut Amerika yang Menjadi Presiden Ending pilpres paling kontroversial dalam sejarah Amerika itu diselesaikan dengan kompromi demi mencegah konflik seperti Perang Saudara (1861-1865). Lewat Kompromi 1877, komisi elektoral “memaksa” pihak Demokrat menerima hasil pilpres dengan “imbalan” penarikan pasukan federal dari negara bagian South Carolina dan Louisiana yang diduduki sejak berakhirnya Perang Saudara. “Saya bisa pensiun dari kehidupan publik dengan kesadaran bahwa saya akan menerima pengakuan telah memenangkan posisi tertinggi yang diberikan rakyat tanpa hak dan kewajiban dalam pemerintahan,” tukas Tilden dikutip Aaron T. Walter dalam Dirty, Rotten, Scandalous: U.S. Presidential Elections Throughout History. Pilpres 1888 Pada Pilpres 1888, petahana Grover Cleveland (Demokrat) meraup 5,5 juta popular vote (48,6 persen) dan 168 suara elektoral. Tetapi yang terpilih jadi presiden justru Benjamin Harrison (Republik) yang mengantongi 5,4 juta suara (47,8 persen) dan meraup 233 dari 401 suara elektoral. “Pilpres 1888 merupakan salah satu persaingan (capres) paling ketat dalam sejarah Amerika. Juga salah satu pilpres yang paling kotor dalam kampanyenya,” tulis Larry Sabato dan Howard R. Ernst dalam Encyclopedia of American Political Parties and Elections. Baca juga: Kala Presiden Amerika Terpapar Virus Influenza Dikatakan kotor karena Partai Republik menggencarkan kampanye negatif bahwa Cleveland adalah pengecut karena tidak pernah berperan dalam Perang Saudara. Kampanye hitam lainnya adalah digembar-gemborkannya opini duta besar Inggris yang memihak Cleveland via suratkabar-suratkabar. Kala itu sentimen anti-Inggris sebagian masyarakat Amerika masih kuat gegara isu perdagangan bebas. “Hal terburuknya adalah Cleveland tak mampu mengusung kampanye kontra narasi yang efektif. Wakil presidennya, Allen Thurman pun tak sanggup total ikut berkampanye karena masalah kesehatan,” imbuh Sabato dan Ernst. Pilpres 2000 Dalam Pilpres 2000, Partai Republik diwakili capres George W. Bush. Sementara, Demokrat mengusung Al Gore. Mereka saling berebut 538 suara elektoral (minimum 270 suara elektoral). Dalam kontestasi yang begitu ketat, Al Gore mengantongi nyaris 51 juta suara (48,4 persen) tapi hanya meraup 266 suara elektoral. Sedangkan Bush mendapatkan 50,5 juta suara (47,9 persen) namun mengantongi 271 suara elektoral. Dari 50 “medan pertempuran”, penentuan pemenangnya jatuh pada negara bagian Florida dengan 25 suara elektoral. Bush dinyatakan komisi pemilihan Florida sebagai pemenangnya lewat penghitungan ulang. Gore pun menggugatnya ke meja hijau karena menganggap ada puluhan ribu surat yang tak terbaca di mesin suara. Akan tetapi gugatan Gore untuk melakukan penghitungan ulang ditolak Mahkamah Agung. Baca juga: Obituari George Bush Sr. Pilpres 2016 Hillary Clinton sejatinya unggul dalam popular vote sebanyak 65,8 juta (48,2 persen), namun capres Demokrat itu hanya mengantongi 227 suara elektoral. Sebaliknya, capres Republik Donald Trump dalam hal sebarannya memenangi 304 dari 538 suara elektoral meski hanya meraup 63 juta popular vote (46,1 persen) namun. Kemenangan Trump itu mengejutkan banyak pihak lantaran Trump cenderung rasis terhadap golongan-golongan minoritas dalam sejumlah kampanyenya. Maka protes anti-Trump pun meledak di mana-mana. Trump kemudian juga didera isu pelecehan seksual. “Donald Trump melanggar hampir semua aturan dalam politik untuk memenangkan nominasi capres Republik. Disusul kemenangan yang mengejutkan semua orang dari Hillary Clinton dalam pilpres,” ungkap Larry J. Sabato, Kyle Kondik, dan Geoffrey Skelley dalam Trumped: The 2016 Election That Broke All the Rules. Baca juga: Trump

SEWAKTU dalam perjalanan ke New York untuk menjalani tugas barunya sebagai kepala Perwakilan Tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ali Sastroamidjojo menyempatkan diri mampir ke Kairo pada awal Juni 1957. Dia hendak menyambangi Gamal Abdel Nasser, presiden Mesir.