SEJAK pukul 5.30, Isar, pengajar di Budi Luhur, sudah siap mengikuti lomba lari yang diselenggarakan IBCWE sebagai bentuk perayaan Hari Perempuan Sedunia. Dia mengikutinya karena mendukung kampanye Hari Perempuan untuk membentuk kultur egaliter antara lelaki-perempuan di tempat kerja. “Kesetaraan gender di tempat kerja sangat penting, supaya antar-rekan kerja bisa kerjasama dengan baik,” kata Isar. Pandangan serupa juga diutarakan Deva Mulia Warman dan Kartika, yang merupakan rekan sekantor di salah satu bank swasta asing. Menurut Deva, lelaki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya. “Di tempat saya bos perempuan juga banyak,” kata Deva. “Kita bisa bersaing secara sehat dan perempuan juga bisa memiliki jabatan tinggi,” kata Kartika menimpali. Ribuan orang adu lari di Epicentrum Epiwalk, Kuningan untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia. Ada yang berlari sejauh 5 kilometer (km), ada pula yang 10 km. Lomba yang diikuti oleh berbagai kalangan, pekerja-mahasiswa, lelaki-perempuan ini merupakan kampanye IBCWE untuk membuat lingkungan kerja yang ramah perempuan. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap lingkungan kerja ramah perempuan dan menggalang dukungan untuk gerakan HeForShe. Kampanye HeForShe diprakarsai UN Women, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdedikasi untuk masalah perempuan. “Kesetaraan gender tidak akan terjadi tanpa dukungan dan keikutsertaan laki-laki,” kata Suci Haryati, Communications Specialist IBCWE. HeForShe merupakan gerakan solidaritas yang mengajak laki-laki menjadi rekan sejajar dan sebagai agen perubahan untuk mewujudkan masyarakat egaliter. Pada perayaan Hari Perempuan kali ini, lomba lari dipilih sebagai simbol sportivitas dunia kerja. “HeForShe Run menjadi ajang bagi pelari untuk menyatakan bahwa mereka bersedia untuk bersikap sportif dan mendukung kesetaraan gender di dunia kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata Anne Patricia Sutanto, Ketua Pelaksana HeForShe Run yang juga Anggota Dewan Pembina IBCWE. Hari Perempuan Sedunia di Masa Lalu Hari Perempuan Sedunia yang diperingati tiap 8 Maret bermula dari aksi demonstrasi buruh perempuan di New York, Amerika Serikat pada 1857. Mereka menuntut kesejahteraan di tempat kerja dan kenaikan upah. Protes serupa muncul kembali di New York tahun 1908, ketika ribuan buruh menuntut pengurangan jam kerja dan hak politik mereka sebagai perempuan. Dua tahun setelah protes besar di New York, Clara Zetkin yang aktif di Partai Sosialis Jerman mengusulkan untuk menjadikan 8 Maret sebagai Hari Perempuan. Usulan itu diterima Konferensi Kaum Sosialis Internasional di Swis. “Usulan tersebut disepakati oleh para delegasi yang mewakili 17 negara dan dihadiri lebih dari 100 peserta perempuan,” tulis Umi Lasminah dalam “8 Maret Hari Perempuan Internasional” yang dimuat Wartafeminis.com. Di Indonesia, perayaan Hari Perempuan Sedunia hanya diperingati oleh beberapa organisasi perempuan. Di awal Indonesia merdeka, 8 Maret tak sepopuler sekarang. Tahun 1950-an justru organisasi-organisasi perempuan sosialis yang merayakan 8 Maret. Bahkan Kongres Perempuan Indonesia KWI baru memperingati 8 Maret pada 1966. “Tahun 1952 Gerwani mengajak organisasi perempuan lainnya untuk ikut serta merayakan Hari Perempuan tanggal 8 Maret,” tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Pengahancuran Gerakan Parempuan di Indonesia . Tuntutan perempuan soal pemenuhan hak mereka pun disuarakan tiap perayaan Hari Perempuan Sedunia. Pada peringatan tahun 1954, misalnya, para perempuan menekankan tuntutan pada hak dalam perkawinan, moralitas, serta masalah lain yang dihadapi perempuan. Sedangkan pada 8 maret 1961, Wanita Komunis (Wankom) menyatakan kaum wanita Indonesia harus memperkuat persatuan dengan kaum buruh dan tani anti-feodal. Meski berbagai suara perempuan tentang upaya penghapusan diskriminasi sudah suarakan pada Hari Perempuan Sedunia sejak lama, hingga kini kesetaraan gender di Indonesia masih sangat rendah. Indonesia menempati posisi ke-88 dari 144 negara dalam hal kesetaraan gender.

MESKI cenderung menghindari konflik terbuka, Soeharto beberapa kali terlibat konflik baik sejak masih jadi opsir maupun setelah jadi presiden. Ada yang selesai dalam waktu sebentar, tapi tak sedikit yang berbuntut panjang.

GERAKAN pemurnian Islam (al-harakah al-tandhifiyah al-Islamiyah) dalam mazhab Hanbali di Arab Saudi dimotori Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792) sejak pertengahan abad ke-18. Gerakan Wahhabi atau Wahabisme ini menjalar ke Cina yang mayoritas muslimnya bermazhab Hanafi pada akhir abad ke-19 melalui seorang ulama dari suku Dongxiang keturunan Mongol bernama Ma Wanfu.

MERASA ada yang salah dengan daftar nama calon anggota perempuan Dewan Rakyat (Volksraad) yang diusulkan Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVV), Nyonya Datoe Toemenggoeng langsung mengeluhkannya. Daftar itu hanya memuat nama calon yang merupakan perempuan kulit putih. Nyonya Toemenggoeng kemudian mengusulkan agar VVV mencalonkan juga perempuan-perempuan dari berbagai organisasi perempuan Indonesia. Tapi, usulan itu tak didengar. Nyonya Datoe Toemenggoeng keluar dari VVV tak lama kemudian. Ketidakpedulian pimpinan VVV menunjukkan adanya ambivalensi dalam sikap dan perjuangan perempuan Belanda terhadap hak pilih perempuan di negeri jajahan. Meski berupaya memperjuangkan hak pilih perempuan, di saat bersamaan mereka memandang rendah perjuangan perempuan Indonesia. Hal itu terlihat dari pandangan pemimpin VVV Nyonya M. Nittel-de Wolff van Westerode dalam tulisannya di tahun 1917, “Doel en Atreven van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht”. Menurutnya, seperti dikutip Elsbeth Locher-Scholten dalam Women and the Colonial State, “Jika 'orang pribumi yang tidak berpendidikan' memperoleh hak politik, apa lagi wanita Eropa yang terpelajar?” Pandangan rasis juga terlontar dari anggota terhormat VVV Ny. M. Stibbe-Knoch. Ketika berdebat untuk calon anggota Volksraad tahun 1934, dia mengatakan bahwa perempuan pribumi tidak berpendidikan sehingga menjadi anggota Dewan Rakyat adalah hal yang sulit. Dalam beberapa kesempatan, mereka kerap menyebut diri sebagai penyelamat peradaban. Maka ketika merespon realita adanya perempuan pribumi yang maju, semisal Kartini, mereka pasti menitikberatkan pada pendidikan Barat dan perempuan Eropa yang jadi sahabat pena Kartini, bukan pada pemikiran Kartini. Para feminis Eropa berpendapat, perempuan pribumi terbelakang karena pemikirannya didominasi agama dan adat. Hal itu menyalahi realita kala itu bahwa sudah banyak perempuan pribumi mengenyam pendidikan tinggi dan berprofesi sebagai guru, dokter, atau pengacara serta aktif dalam gerakan perempuan. Beberapa perempuan pribumi bahkan berpendidikan lebih tinggi ketimbang anggota VVV. Maria Ulfah, misalnya, dengan gelar sarjana di bidang hukumnya dari Universitas Leiden jelas membuatnya berpendidikan lebih tinggi dari Cornelia Metzer, anggota perempuan pertama Volksraad asal VVV, yang hanya mengenyam sekolah guru. Menurut Elsberth, penyataan dan sikap para feminis Eropa menunjukkan adanya prasangka rasial dan pemeliharaan prestis orang kulit putih. “Wanita Eropa yang progresif dalam perilaku mereka di satu sisi menunjukkan sikap kolonial. Meskipun secara eksplisit mereka tidak membatasi hak pilih hanya untuk perempuan Eropa, pernyataan dan argumentasi mereka meninggalkan sedikit ruang untuk hak perempuan Indonesia,” tulis Elsbeth. Pandangan dan sikap para feminis Eropa itu datang dari minimnya pengetahuan mereka terhadap perempuan pribumi. Di sisi lain, mereka sangat berani menyimpulkan. Hasilnya, mereka membuat kesimpulan amat sembrono yang menjadi dasar tindakan mereka. Alhasil, sikap berat sebelah kerap mengiringi perjuangan mereka. Sikap berat sebelah itu antara lain ditunjukkan saat VVV mengajukan usulan anggota Dewan Rakyat. Lantaran mendapat protes dari Nyonya Datoe Toemenggoeng, yang merupakan pribumi, VVV tak mau mendengar. Sehingga, Nyonya Datu pun keluar. “(Keluarnya Datu Tumenggung, red .) mungkin karena perbedaan pendapat antara dia dan anggota VVV tentang posisi perempuan Indonesia dalam VVV,” tulis Elsbeth. Hubungan Tegang dengan Gerakan Perempuan Indonesia Sejak bersatu di Kongres Perempuan Indonesia (KPI), gerakan perempuan Indonesia tak pernah ambil pusing dengan keberadaan VVV. Hubungan kedua organisasi perempuan itu sangat berjarak. “Kebanyakan anggota VVV memandang rendah saudari pribumi yang dianggap kurang tercerahkan. Cara pandang mereka pun sangat konservatif, mencerminkan masyarakat Eropa di Hindia pada akhir 1920-an dan 1930-an,” kata Susan Blackburn dalam Women and the State in Modern Indonesia. Terlepas dari progresifnya feminisme di Eropa, feminisme di Hindia-Belanda yang dijalankan para feminis Belanda masih rasis. Sebagian karena para feminis bagian dari sayap kanan politik kolonial. Pemimpin VVV berafiliasi dengan Vaderlandsche Club (VC), partai sayap kanan ultra-konservatif yang mayoritas anggotanya pro pemerintah kolonial. Hal itu membuat hubungan VVV dan gerakan perempuan Indonesia terus tegang karena sebagian anggota KPI adalah sayap organisasi nasionalis. Pada 1928, VVV tak bisa menghadiri Kongres Wanita Indonesia pertama meski amat ingin hadir. Penyelenggara kongres tidak menghendaki kehadiran perwakilan VVV. Ketua VVV Sophie van Overveldt-Biekart amat menyayangkan penolakan itu. Menurutnya, gerakan perempuan Indonesia bisa belajar dari organisasi perempuan Eropa karena mereka merasa lebih berpengalaman terkait pergerakan perempuan. “Sejalan dengan partai politik Eropa konservatif, feminis kolonial Belanda menampilkan dirinya terlibat penuh dalam proyek kolonial…. Dengan demikian tidak ada alasan sama sekali untuk solidaritas perempuan,” tulis Elsbeth.

BERBEKAL janji yang sudah dibuat sejak jauh hari, Siti Rahmah berangkat ke rumah Bambang Darmono di Cikeas, Bogor. Sempat menunggu, dia akhirnya bertemu tuan rumah yang datang terlambat. “Rumah SBY sebelah sana, nggak jauh dari rumahku,” kata Rahmah menirukan ucapan Bambang, ketika berbicara dalam peluncuran bukunya, Jejak Setapak di Tanah Rencong (berikutnya disebut Jejak Setapak ) , Rabu (28/2/18) sore di The Atjeh Connection, Sarinah, Jakarta Pusat. Bambang merupakan panglima Komando Operasi TNI di Aceh sewaktu provinsi paling barat Indonesia itu ditetapkan Darurat Militer pada 2003. Dari Bambang, Rahmah ingin mengorek informasi tentang konflik Aceh dan penyelesaiannya versi TNI. Dan, Rahmah mendapatkannya. Tulisan tentang Aceh semasa konflik dan persahabatan Rahmah dengan sang jenderal menjadi satu dari sekian tulisan di buku tersebut. Bambang hanyalah “minoritas” di buku kumpulan tulisan Rahmah. Mayoritas narasumber dalam tulisan-tulisan Rahmah di buku tersebut adalah “orang-orang kecil”, mulai dari pasukan dan pemasok senjata GAM, Inong Balee (pasukan perempuan GAM), kurir, aktivis penyelesaian konflik Aceh, hingga penerjemah GAM. “Buku Rahmah bercerita tentang orang-orang biasa. Bukan orang besar. Peristiwa-peristiwa kecil dan orang-orang kecil,” kata Budi Setiyono, penyunting Jejak Setapak , yang juga menjadi pembicara di acara itu. Selama 10 tahun sejak 2008, Rahmah melakukan riset mendalam, menemui orang-orang yang terlibat dalam konflik, dan melakukan pendekatan secara personal. “Ketemu dulu, ngobrol ringan, dapat banyak cerita lalu saya bilang, ‘gimana kalau saya tulis jadi buku?’, kemudian mulai menulis,” kata Rahmah. Ide penulisan Jejak Setapak tidak muncul begitu saja. Bermula dari diskusi ketika dia menjadi peneliti program conflict and development di Bank Dunia, Rahmah lalu terjun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat korban konflik. Dari situ ia mulai tertarik menulis tentang mereka. Jejak Setapak memuat 19 tulisan. Sebagian pernah dipublikasikan di media massa, terutama di pantau.or.id . Rahmah memberi porsi besar pada kisah para perempuan dalam konflik Aceh. Cut Farah Meutia atau Farah, misalnya. Dia beserta 20-an teman sesama anggota Perempuan Merdeka menolak kehadiran TNI di Aceh dan menuntut penyelesaian konflik Aceh secara damai. Mereka berdemonstrasi ketika Megawati datang ke Aceh, 8 September 2001. Kegiatan Farah ini menarik simpati pemimpin GAM dan memintanya memberi pengetahuan politik untuk InongBalee . Integritas Farah membuatnya terpilih sebagai peninjau sipil, mewakili Perempuan Merdeka, di perundingan Tokyo, Mei 2003. Farah tak pernah menduga dirinya bakal menjadi penentu dalam perundingan itu. Para anggota delegasi GAM lepas tangan dalam menentukan keputusan akhir, apakah akan menerima otonomi khusus yang disodorkan delegasi Indonesia atau menolak dengan risiko diserang, dan memasrahkannya pada Farah dan Erwanto. Erwanto pun kemudian melemparkannya pada Farah. “Karena keputusan dimandatkan ke tangan saya, posisi saya seperti simalakama. Jika saya mengatakan otonomi, saya akan diklaim sebagai pengkhianat sepanjang masa oleh GAM dan juga rakyat Aceh. Jika saya ambil keputusan untuk berperang, tentunya itu bukan kapasitas saya,” kata Farah membatin. Sambil terus diburu waktu yang hanya 10 menit, Farah terus menimbang-nimbang. Dia akhirnya mengambil sikap ketika waktu untuk menyatakan keputusan tiba. “Kita siap berperang melawan Indonesia sampai kapanpun,” kata Farah kepada mediator dari Henry Dunant Centre. Perundingan pun gagal. Indonesia menjawab keputusan delegasi GAM, yang dibuat Farah, dengan memberi status Darurat Militer untuk Aceh. Pertumpahan darah kembali terjadi. Bersama perang, beragam cerita lahir dan mengiringi. Perempuan Merdeka, oraganisasi yang didirikan Farah bersama temanny,a lahir di tengah konflik. “Perempuan Aceh pada masa konflik sangat kuat. Banyak perempuan Aceh yang saya temui sangat berani dan perempuan di garis depan. Dari dulu sangat berani,” kata Rahmah. Rahmah juga mewawancara Abdullah Puteh yang kala konflik menjadi Gubernur Aceh. Puteh punya peran penting dalam penyelesaian konflik Aceh, penghubung antara pemerintah RI dan GAM. “Rahmah menulis sesuatu di tengah konflik. Banyak peristiwa-peristiwa lain yang tidak diketahui dan perlu digali lagi,” kata Puteh yang juga hadir di peluncuran buku. Tapi, tidak seluruh isi buku Rahmah membahas tentang konflik Aceh. Ada pula pembahasan lain, seperti kesenian Aceh. “Saya meyayangkan buku ini tidak ada indeksnya. Tapi Rahmah memotret semua dimensi di Aceh. Potret dinamika masyarakat Aceh, tsunami, konflik, maupun perdebatan masalah perdamaian Aceh. Kebaruannya tidak lepas meski rentang waktu 10 tahun,” kata Irine Gayatri yang juga menjadi pembicara. Rahmah mengajak pembaca mengikuti jejaknya menelusuri konflik Aceh. Dengan sangat dekat, dengan gaya bercerita yang membuat pembaca merasa hadir bersama Rahmah.

DI ujung senjanya, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution masih mendapat perlakuan tak menyenangkan meski di tengah suasana dukacita. Kala melayat mantan koleganya Jenderal T.B. Simatupang yang wafat pada 1 Januari 1990, Nasution dengan kasar didorong ke luar ruangan jenazah oleh para pengawal Soeharto. Waktu itu, Presiden Soeharto memang akan tiba juga untuk melayat.

UNTUK memperingati Hari Perempuan Sedunia (HPS), Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) bekerjasama dengan UN Women menggelar HeForShe Run pada 4 Maret 2018. Direktur Eksekutif IBCWE Maya Juwita dalam siaran pers mengatakan, kegiatan lari dipilih karena identik dengan semangat menumbuhkan sportivitas di dunia olahraga. “Olahraga lari yang kini populer dan bersifat lintas gender serta usia dipandang dapat menjadi medium untuk menunjukkan dan membentuk sportivitas di kalangan peserta baik laki-laki dan perempuan untuk mencapai garis lintas akhir ( finish ),” kata Maya. Lomba lari menjadi simbol dan sarana menumbuhkan sportivitas antara lelaki dan perempuan. Kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya laki-laki, untuk ikut berkontribusi dalam memperkecil kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender di dunia kerja serta pemberdayaan ekonomi perempuan. “Kesetaraan gender akan tercapai apabila perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan, kemampuan, serta pilihan-pilihan yang setara dalam keseharian mereka. Hal ini membutuhkan partisipasi sportif dari kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan,” kata Anne Patricia Sutanto, ketua pelaksana HeForShe Run sekaligus anggota Dewan Pembina IBCWE. IBCWE adalah koalisi perusahaan yang peduli kesetaraan gender di tempat kerja dan membantu pemberdayaan ekonomi perempuan. Tiap perusahaan yang menjadi anggota IBCWE akan menjalani asesmen untuk mengetahui tingkat kesetaraan gender di perusahaan tersebut. Setelah asesmen dan audit, IBCWE bersama perusahaan terkait akan membuat road map dan action plan . “Kalau mau menaikkan tingkat kesetaraan gender di satu perusahaan, perlu ada kebijakan-kebijakan yang menciptakan kondisi, baik bagi pekerja laki-laki maupun perempuan, berkontribusi secara setara,” kata Suci Haryati, communications specialist IBCWE. Dalam misi mendukung kalangan bisnis agar berperan optimal menciptakan kesetaran gender di dunia kerja dan pemberdayaan ekonomi perempuan, IBCWE berupaya mempersuasi pemimpin perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang adil gender. Hal ini diwujudkan antara lain melalui upaya mengatasi kesenjangan upah antar-gender, memajukan perempuan dalam kepemimpinan dan posisi badan kelola, meningkatkan partisipasi pekerja perempuan, investasi untuk kondisi kerja ramah perempuan (misalnya, cuti haid, ruang laktasi, parental leave ), dan memastikan para pemimpin dan manajer menerapkan kesetaraan gender. Upaya di Masa Lalu Upaya untuk memenuhi hak pekerja perempuan sudah berjalan sejak Indonesia belum merdeka. Istri Sedar, organisasi perempuan yang diprakarsai Suwarni Pringgodigdo, mengupayakan kesejahteraan buruh pada pertemuannya, Juli 1932. Pertemuan itu meski bahasan utamanya mengenai pendeklarasian bentuk gerakan menjadi gerakan politik, tapi juga membahas masalah perburuhan. Istri Sedar memutuskan untuk mengkampanyekan kebutuhan perempuan kelas proletar sehingga pihak pemberi kerja dapat menyediakan kondisi kerja yang baik bagi mereka. Imbasnya, para perempuan pekerja memiliki kesempatan menjadi ibu yang baik. Bukan hanya Istri Sedar, Perikatan Perkoempoelan Isteri Indonesia (PPII) atau biasa disebut Kongres Perempuan juga menaruh perhatian pada nasib pekerja perempuan. Saat mendapat kabar dari Dr. De Kat Angelino, direktur Dinas Pendidikan dan Pengajaran, bahwa banyak pabrik batik di Lasem melakukan pelanggaran hak-hak buruh, Badan Federasi PPII langsung mengutus Sujatin dan Nyonya Hardjodiningrat mengunjungi perusahaan batik di Lasem pada 1930. “Para pekerja sempat mengadu pada Sujatin karena mendapat perlakuan sewenang-wenang dari majikan. Hasil kunjungan Sujatin ke Lasem itu langsung dia kemukakan dalam Rapat Umum PPII,” tulis Hanna Rambe dalam biografi Sujatin, Mencari Makna Hidupku. Ketika Kongres Perempuan melakukan pertemuan pada Juli 1935, organisasi itu membentuk Komite Investigasi untuk mengurusi masalah perburuhan. Upaya memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan terus berlanjut ketika Indonesia sudah merdeka. Dalam kongres di Bandung tahun 1952, Kongres Perempuan antara lain memutuskan meneliti besaran gaji yang diterima perempuan pegawai negeri sipil dan buruh. Selain itu, Kongres Perempuan mengorganisasi pengasuhan anak bagi ibu yang bekerja, dan mendirikan kantor yang berhubungan dengan masalah buruh, kesehatan, pendidikan, dan perkawinan. Untuk merealisasikan putusan tersebut, diusulkan mendirikan Yayasan Happy Childhood, namun pelaksanaannya tak diketahui. Sementara itu, tarik-ulur tentang cuti haid juga sudah terjadi di masa lalu. Kementerian Perburuhan dalam laporan Repelita 1956-1960, menolak diberlakukannya cuti haid. Alasannya, seperti dikutip Cora Vreede-de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia, diberikannya hak cuti haid pada perempuan membuat perusahaan enggan mempekerjakan pegawai perempuan. Padahal, aturan tentang pemberian cuti haid sudah dikeluarkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1951 yang mengatur jatah cuti haid sebanyak dua hari dan pemberian gaji penuh terhadap karyawan yang mengambil cuti ini. Meski sudah dibahas sejak lama, tempat kerja yang mengakomodasi kebutuhan ibu bekerja, cuti haid untuk perempuan, dan kadilan remunerasi bagi laki-laki maupun perempuan masih terus diperjuangkan sampai sekarang, antara lain oleh IBCWE. “Tantangannya di Indonesia adalah mengajak para pemimpin perusahaan untuk membangun budaya kerja yang kondusif untuk terwujudnya kesetaraan gender di dunia kerja di tengah masyarakat yang masih patriarkis,” kata Suci.

AWALNYA Partai Demokrat menginginkan nomor urut 9 dalam Pemilu 2019. Namun, dalam pengundian, nomor 9 direbut Perindo. Partai Demokrat mendapat nomor 14. Dalam konsolidasi kader partai di Stadion Redjoagung Tulungagung, Minggu 25 Februari 2018, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaitkan nomor 14 itu dengan kejayaan Kerajaan Majapahit pada abad 14. SBY juga mengungkapkan bahwa keluarganya masih keturunan pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya, dari garis Ki Ageng Buwono Keling. “Kalau diurut dari eyang saya Ki Ageng Buwono Keling hingga kedua anak saya yakni Agus Harimurti dan Edi Baskoro adalah trah ke-14,” kata SBY dikutip tempo.co . Jika mau dirunut lagi, Wijaya juga keturunan pendiri Kerajaan Singhasari. Dia adalah anak dari Dyah Lembu Tal, cucu Mahisa Camapaka atau Narasinghamurti. Kakeknya ini, adalah anak dari Mahisa Wonga Teleng, putra dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Ken Angrok atau Sri Ranggah Rajasa adalah pendiri Dinasti Rajasa yang kemudian menurunkan raja-raja Singhasari dan Majapahit. Belum lagi, dari genealoginya, Wijaya juga merupakan keponakan Kertanagara, raja besar sekaligus terakhir Singhasari. Adapun Kertanagara adalah keturunan dari Anusapati, putra Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Wijaya kemudian menjadi menantu Kertanagara. Empat putri Kertanagara yang menikah dengan Wijaya, yaitu Sri Parameswari Dyah Dewi Tribhuwaneswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, Sri Jayendradewi Dyah Dewi Prajnaparamita, dan Sri Rajendradewi Dyah Dewi Gayatri. Dengan Tribhuwana, Wijaya mempunyai seorang putra bernama, Jayanagara. Dengan Gayatri, Wijaya memperoleh dua putri. Si sulung bernama Tribhuwanattunggadewi Jayawisnuwarddhani. Si bungsu bernama Rajadewi Maharajasa. Mengenai pernikahan Wijaya, Kidung Harsawijaya, Kidung Ranggalawe, dan Pararaton , menyebut Wijaya menikah dengan dua putri Kertanagara. Sementara dalam Prasasti Sukamrta (1296), Prasasti Balawi (1305), dan kakawin Nagarakrtagama , Wijaya disebut menikah dengan empat putri Kertanagara. Menurut Slamet Muljana, Nagarakrtagama dapat dipercaya karena penulisnya, Prapanca, mendapatkan berita sejarah Singhasari dan Majapahit dari Dang Acarya Retnamsa. Pada zaman Kertarajasa Jayawardhana, Dang Acarya telah tua karena lahir pada 1276. “Jadi, dia mengalami masa pemerintahan Kertanagara dan Kertarajasa. Kiranya berita Nagarakrtagama itu dapat dipercaya,” tulis Slamet Muljana dalam Tafsir Sejarah Nagarakrtagama. Arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar sepakat kalau keempat putri Kertanagara menikah dengan Wijaya. Namun, sebelumnya salah satu putri itu sempat menikah dengan anak Jayakatwang, Ardharaja. “Mungkin dengan Mahadewi atau Jayendradewi. Setelah itu Ardharaja kan membelot membela ayahnya, dia dihabisi juga, lalu semua putri menikah dengan Raden Wijaya,” kata Agus ketika ditemui di kantornya, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Wijaya dalam sumber prasasti maupun dalam naskah kesusastraan dikenang sebagai tokoh yang berhasil mengalahkan Jayakatwang sekaligus mengusir Mongol dari Jawa. Setelah tentara Khubilai Khan itu kembali ke Tiongkok, Wijaya menobatkan dirinya menjadi raja Majapahit. Kidung Harsawijaya mencatat peristiwa itu pada 15 Bulan Kartika 1215 saka (12 November 1293). Dia dinobatkan dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawarddhana. Prasasti Balawi 1305 menyebut Wijaya tidak mendirikan wangsanya sendiri, tetapi tetap meneruskan wangsa Rajasa. Dia ingin melanjutkan Kerajaan Singhasari, yang terputus akibat Jayakatwang pada 1292. “Nama Abhiseka Wijaya mengandung Rajasa, yaitu pendiri Kerajaan Singhasari. Dengan demikian Wijaya menunjukkan kesetiaannya kepada Singhasari,” tulis Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana selama pemerintahan Kertarajasa Jayawardhana (1293-1309) dan pemerintahan putranya, Jayanagara (1309-1328), Majapahit menerapkan doktrin politik konsolidasi dalam negeri. Usaha ini pernah dilakukan pada masa Raja Wisnuwardhana, ayah Kertanagara. Doktrin politik Wisnuwardhana berkisar pada penyatuan Janggala dan Panjalu, seperti yang dilakukan pula oleh Airlangga pada awal abad 11. Pada masa pemerintahan Wijaya, politik konsolidasi dalam negeri diwujudkan dalam bentuk menyejajarkan posisi Kadiri dan Majapahit. Sehingga dalam Prasasti Penanggungan, Kadiri mempunyai susunan pemerintahan sederajat dengan Majapahit. Prapranca dalam Nagarakrtagama menyebut “selama Raja Kertarajasa Jayawardana bertakhta, seluruh tanah Jawa tunduk kembali dengan hormat menyembah beliau. Semua senang melihat istri baginda empat jumlahnya…,” Namun, Wijaya juga harus menghadapi beberapa pemberontakan. Pada 1295 dia berhasil memadamkan pemberontakan Rangga Lawe, namun akibatnya Lumajang pisah dari Majapahit. Lumajang baru bergabung lagi dengan Majapahit setelah pemberontakan Nambi berhasil ditumpas pada 1316. Wijaya juga menghadapi pemberontakan Lembu Sora pada 1300 M. Bahkan hingga masa pemerintahan putranya, Jayanagara, pemberontakan masih terus terjadi. Pemberontakan Nambi disusul pemberontakan Kuti pada 1319. Kemudian peristiwa Tanca yang mengakibatkan mangkatnya Jayanagara pada 1328. “Penumpasan pemerontakan, selama itu bisa ditafsirkan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan negara,” tulis Slamet Muljana. Setelah memerintah selama 16 tahun, Wijaya meninggal pada 1309. Dia dicandikan di Antahpura dengan arca Jina dan didharmakan di Simping dengan arca Siwa. Candi Simping lokasinya di Sumberjati dekat Blitar. Di situ terdapat sebuah arca perwujudan, yang menunjukkan ciri percampuran tokoh Siwa dan Wisnu, atau yang disebut Harihara. Arca inilah yang diperkirakan sebagai perwujudan dari Wijaya. Menurut Slamet Muljana, Wijaya diwujudkan sebagai Wisnu, padahal dia adalah pemeluk Siwa. Alasannya dimaksudkan untuk membayangkan sang raja dalam usahanya merebut kembali kekuasaan pada 1293 dari Jayakatwang, yang dianggap sebagai perusak dunia. “Wisnu adalah penjaga dunia, konon dia menitis dalam Sanggramawijaya untuk membasmi Jayakatwang,” tulis Slamet Muljana.

PRESIDEN Sukarno gusar begitu mendengar kapal induk Belanda, Karel Doorman, memasuki Irian Barat. Hubungan Indonesia dan Belanda makin panas menuju ke arah perang. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Abdul Haris Nasution merangkap Menteri Pertahanan, dipanggil menghadap Sukarno Di Istana Negara, sebuah misi terucap dari Bung Karno. Dalam memoarnya, Nasution mengingat pembicaraan itu berlangsung sekira akhir November atau awal Desember 1960. “Nas, kamu saya utus ke Moskow. Persiapkan segala sesuatu,” demikian perintah lisan Sukarno kenang Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Presiden Sukarno meminta Nasution membeli senjata berat milik pemerintah Uni Soviet. Bagi Nasution, order itu ibarat menjilat ludah sendiri. Pemerintah Uni Soviet, sebelumnya telah menawarkan bantuan militer untuk menjual alat utama sistem persenjataannya kepada Indonesia. Tawaran tersebut disampaikan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev dalam lawatannya ke Indonesia pada Februari 1960. Namun atas permintaan Angkatan Darat, tawaran Khrushchev ditangguhkan. Nasution masih berkeyakinan senjata berat yang dibutuhkan dapat diperoleh dari Amerika Serikat (AS). “PM Khrushchev membuka jalan untuk pembelian senjata bagi TNI. Tapi saya mendahulukan untuk memperoleh di AS,” ujar Nasution. “Misi Nasution” Pada Oktober 1960, Nasution mencoba melobi AS untuk memperoleh senjata berat ofensif. Walhasil Nasution pulang dengan tangan hampa. Presiden Eisenhower enggan menjual persenjataanya kepada Indonesia lantaran terikat persekutuan dengan Belanda dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Bagi Presiden Sukarno tiba saatnya menempatkan Uni Soviet sebagai kekuatan penyeimbang. Jenderal Nasution diutus ke Moskow pada akhir Desember 1960. Selama seminggu proses negosiasi, persetujuan pembelian senjata berhasil rampung pada 6 Januari 1961. Diplomat kawakan Ganis Harsono dalam Cakrawala Politik Era Sukarno mencatat kerjasama militer itu tertera dalam piagam ”untuk membela perdamaian dan persaudaraan di Asia Tenggara”. Di Moskow, Nasution mendapat pelayanan yang menyenangkan dari pemerintah Uni Soviet. Kesempatan berpidato di Istana Kremlin digunakan Nasution untuk menyatakan terimakasih. Nasution juga mengapresisasi sikap bersahabat yang ditunjukan Nikita Khruschev terhadap dirinya. “Saya menyatakan bahwa RI dan Uni Soviet mempunyai ideologi dan sitem yang berbeda, yang satu adalah Pancasila dan yang lain adalah Marxisme. Namun terjadi kerja sama yang erat dengan dasar politik yang sama ialah anti-kolonialisme,” kata Nasution dihadapan petinggi pemerintah Soviet. Ketika Nasution kembali ke tempat duduknya, Khrushchev menyambut Nasution dengan kata-kata “orator, orator”. Misi Nasution pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai $ 450 juta. Mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka 20 tahun dengan bunga 2,5 persen. Kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian tersebut. “Yang terbesar ialah untuk AL,” ungkap Nasution. “Termasuk 12 kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat AL, helikopter-helikopter dan peralatan amfibi untuk KKO lebih kurang 3 resimen.” Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pembom, dan sistem pertahanan udara beserta radarnya. Sedangkan untuk Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri. Kontrak tersebut masih akan terus disesuaikan kebutuhannya untuk satu semester ke depan. Pasalnya, sistem persenjataan Soviet yang dialihkan untuk Indonesia memerlukan waktu dalam operasionalnya yang meliputi: proses pengiriman, persiapan pangkalan udara dan laut, serta pelatihan teknisi. Oleh karenanya, Indonesia masih terikat untuk melanjutkan pembelian senjata dari Uni Soviet pada bulan Juni 1961. Angkatan Perang Terkuat Walaupun belum siap tempur, persenjataan dari Uni Soviet memberi suntikan moral bagi Angkatan Perang Indonesia. Menurut Johannes Soedjati Djiwandono dalam Konfrontasi Revisited: Indonesia Foreign Policy Under Soekarno, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia yang memperoleh senjata berat termutakhir dari Uni Soviet. Beberapa diantaranya seperti pesawat bomber jarak menengah TU-16 dan pesawat jet tempur MIG-21. Untuk mengimbangi Kareel Doorman , Indonesia memesan sebuah kapal penjelajah Soviet yang kemudian dinamai KRI Irian berbobot 16640 ton. Tak ayal lagi, kekuatan militer Indonesia pada saat itu merupakan yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Sejarawan University of Connecticut, Bradley Simpsons yang mendalami kajian Asia menyebutkan keberhasilan misi Nasution berdampak besar terhadap pertarungan Perang Dingin. Pengaruh Soviet kian menguat di tubuh Angkatan Perang Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat seperti Nasution yang antikomunis sekalipun bersimpati atas jasa Soviet memodernasi TNI. “Bantuan militer Soviet secara signifikan telah memperkuat posisi Moskow di Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia, dan perwira-perwira Angkatan Darat di Jawa seperti Jenderal Nasution, yang sudah lama mencurigai dukungan Amerika Serikat kepada PRRI,” tulis Simpsons dalam Economist with Guns: Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru . Di sisi lain, peran Soviet di Indonesia membuat Presiden AS John F. Kennedy yang baru terpilih jadi gelisah. Pemerintahan Sukarno yang condong ke blok Soviet mulai memaksa AS untuk ikut ambil bagian dalam konflik Irian Barat. Gedung Putih hanya akan dihadapkan pada dua pilihan: Indonesia atau Belanda.

MONGOL kian mendesak. Penaklukan Dinasti Song pada 1279 oleh tentara Mongol atas perintah Kubilai Khan membuat seluruh Tiongkok tunduk di bawah Dinasti Yuan. Berikutnya giliran wilayah Asia Tenggara yang diincar. Birma, Kamboja, Champa diserbu agar mau mengakui kekuasaan Mongol. Jawa pun tak luput dari incaran Mongol. Kertanegara, raja Singhasari yang menyadari kondisi itu, mempersiapkan diri demi membendung pengaruh Kubilai Khan. Beberapa kali Kubilai Khan mengirim utusan ke Jawa, pada 1280, 1281, dan 1286. Dia menuntut Kertanagara mengakui kekuasaannya dengan mengirimkan anggota keluarga Singhasari ke istananya di Beijing. Namun, Kertanagara justru merusak wajah Meng Qi, utusan Mongol terakhir pada 1289, sebagai wujud pernolakan. Mengapa Kertanagara berani melawan Kubilai Khan? “Kertanegara merasa dirinya cukup kuat dan cukup jauh dari China untuk dapat bertahan terhadap permintaan Mongol,” tulis arkeolog George Coedes dalam Asia Tenggara Masa Hindu. Keraguan pun muncul, bahwa Kertanagara sebenarnya tak tahu risiko perbuatannya. Dia tak sadar kekuatan Mongol waktu itu. Adalah ahli bahasa Jawa C.C. Berg dan filolog Stuart Robson pada tahun 60-an yang bertanya-tanya soal itu. Mereka bilang pendapat yang mengatakan Kertanagara tahu soal ekspedisi sang kaisar, siap dan mampu memperluas wilayahnya ke utara dan berkonflik langsung dengan Kubilai Khan adalah pendapat yang tak berbukti. Kertanagara memang merasa dirinya kuat. Tapi dia bukannya tak menyadari kekuatan Mongol. Menurut Agus Aris Munandar, arkeolog Universitas Indonesia, ada hal yang tak banyak diketahui oleh para peneliti. Itu adalah watak Kertanagara yang ahangkara. Watak itu membuat dirinya bangga dengan kekuatan dirinya sendiri. Karenanya dia selalu ingin unggul dari musuh-musuhnya. “Aku ini kuat, raja besar, selalu ingin unggul dari musuh-musuhnya,” kata Agus kepada Historia . Hal itu diisyaratkan oleh Prasasti Camundi dari 1292 M. Di sebutkan di sana, Kertanegara telah puas dengan kemengan-kemenangannya di semua tempat dan menjadi payung pelindung seluruh dwipantara atau Nusantara. Sebagaimana disebut dalam Negarakrtagama , Kertanegara telah menguasai seluruh Jawa, Sunda, dan Madura. Ia mengirim ekspedisi militer ke Malayu, menguasai Pahang di Semenanjung Malayu, juga menaklukkan Bali dan memboyong rajanya sebagai tawanan pada 1284. Dia juga menguasai Gurun, pulau di wilayah timur Nusantara, dan Bakulapura atau Tanjungpura di barat daya Kalimantan. Dwi Cahyono, arkeolog dan pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang mengatakan, ada kemungkinan ekspedisi Kertanegara ke Malayu pada 1275 adalah untuk menjadikannya mitra sejajar. Itu dalam mengontrol Selat Malaka, dan khususnya menghadapi serangan Mongol. “Walaupun dalam Nagarakrtagama disebut menundukkan,” kata Dwi, “namun, menurut saya tidak ada pertempuran, kalau ada itu akan mempermudah Mongol masuk, karena energi berkurang. Menurut saya ini semacam MoU (memorandum of understanding) . Jika dua kekuatan itu berkoalisi, diharapkan bisa menghadapi musuh bersama, yaitu Mongol.” Singhasari di bawah kepemimpinannya memang menempatkan dirinya sebagai kerajaan besar. Selain di Nusantara, Kertanegara juga bersekutu dengan Champa untuk membendung serangan bangsa Tartar, sebutan Jawa untuk Mongol. Dalam Prasasti Po Sah di dekat Phanrang dari 1306 M disebutkan seorang permaisuri Raja Champa adalah putri dari Jawa bernama Tapasi, adik Kertanagara yang menikah dengan Raja Jaya Simhawarman III (1287-1307). Keuntungan yang didapat Kertanegara dari kerjasama itu muncul ketika rombongan Mongol ditolak menurunkan jangkarnya di pelabuhan Champa pada 1292. Saat itu mereka hanya berniat menambah perbekalan di tengah perjalanannya ke Jawa. “Memang (Kertanagara, red ) sudah memperkirakan sebelumnya soal kedatangan Mongol ini. Makanya Singhasari malah kosong ketika sebagian tentaranya dikirim ke Malayu dengan alasan mengawal Arca Amogapasha. Mereka di sana untuk mengawasi kalau ada (tentara Mongol, red. ) yang nyasar ke Sumatera,” kata Agus. Namun, yang terjadi di luar ekspektasi Kertanagara. Dia justru tewas sebelum benar-benar sempat berhadapan langsung dengan Mongol. Kubilai Khan membalas penghinaan Kertanagara dengan mengirim ekspedisi militer ke Jawa pada 1292. Namun, sesampainya di Jawa, Kertanagara telah mati di tangan Jayakatwang, raja Gelang Gelang, antara tanggal 18 Mei dan 15 Juni 1292. Raden Wijaya, menantu Kertanegara dan pendiri Majapahit, menggandeng pasukan Mongol untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Setelah menundukkan Jayakatwang pada 26 April 1293, Wijaya meminta izin kepada pasukan Mongol untuk kembali ke Majapahit mengambil upeti untuk Kubilai Khan. Namun, Wijaya malah menghabisi orang Mongol yang mengiringinya. Bersama pasukan Jawanya, dia kemudian menyerang pasukan Mongol di Kadiri dan memaksa mereka kembali ke kapalnya. Pada 31 Mei 1293, mereka kembali ke China dan sampai pada 8 Agustus 1293. “Ekspedisi Mongol yang dimaksudkan untuk menghukum Kertanagara akhirnya mempunyai akibat yang tidak terduga, yaitu mengembalikan ke atas takhta pewarisnya yang sah,” tulis Coedes. Kendati Wijaya mengusir pasukan Mongol setelah dimanfaatkan melawan Jayakatwang, “hubungan dengan China agaknya pulih kembali, sebab ada disebut empat utusan Jawa selama pemerintahan Kertarajasa (nama nama penobatan atau gelar Raden Wijaya, red .).”

BISMA Karisma harus rela adegan ciumannya dengan Andania Suri dalam film Silariang: Cinta Yang (Tak) Direstui (2018) dipotong Lembaga Sensor Film (LSF). Pemotongan adegan ciuman film yang rilis pada 18 Januari 2018 itu untuk memperluas jangkauan penonton dari semula kategori 21 tahun ke atas menjadi 13 tahun ke atas. Silariang menambah daftar film yang merasakan tajamnya gunting lembaga sensor. Sejak zaman penjajahan, lembaga sensor silih berganti muncul. Adegan-adegan seksual, adegan yang bertentangan dengan norma susila dan hukum yang berlaku, dan adegan yang dianggap berpotensi memberi pengaruh negatif menjadi sasaran berbagai lembaga sensor itu. Sensor Masa Penjajahan Penyensoran film pada masa kolonial bermula dari kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda terhadap banyaknya film, kala itu masih film bisu, yang masuk dan menampilkan adegan bercumbu atau kekerasan. Meski lumrah buat penonton Eropa, film-film itu jadi masalah bagi pemerintah karena ditonton juga oleh pribumi. Bahkan, acara nonton kerap diselenggarakan di desa-desa. Bagi pemerintah, yang merasa lebih beradab, beredarnya film dengan adegan kekerasan dan percumbuan bisa merusak cintra mereka di mata rakyat jajahan. Oleh karena itu pada 1916 pemerintah mengeluarkan Ordonansi Bioskop untuk mengendalikan peredaran film. Untuk pelaksanaannya, pemerintah membentuk Commissie voor de Kuering van Films atau Komisi Pemeriksa Film (KPF). Menurut Sarief Arief dalam Politik Film di Hindia Belanda, lembaga tersebut memiliki kewenangan menggunting film yang dianggap merusak kesusilaan umum, ketentuan umum, atau menyebabkan kemunculan gangguan umum yang dapat berpengaruh pada lingkungan. Namun, ada ketidakrincian kriteria tentang ketentuan umum dan kesusilaan umum dalam ordonansi itu. Akibatnya, KPF di Batavia, Medan, Semarang, dan Surabaya berjalan sendiri-sendiri sesuai interpretasi mereka terhadap ordonansi dan keadaan di wilayah masing-masing. Di masa pendudukan Jepang, sensor film bejalan amat ketat. Seluruh kegiatan pembuatan film di Asia Tenggara harus dikoordinasikan ke badan di Tokyo yang bernama Nichi’ei. Untuk mencegah studio film membuat film anti-Jepang, Penguasa Militer Pendudukan Jepang menggunakan panduan perfilman tahun 1940. Menurut panduan itu, film yang dibuat tak boleh mengandung unsur kebarat-baratan, kontennya harus berisi semangat kebangsaan, kebahagiaan keluarga, dan sopan santun. Panduan itu dengan tegas melarang film memuat adegan tentang tokoh borjuis kecil, perempuan merokok, adegan di cafe yang menyuguhkan minuman keras, dan sikap seenaknya. Di Indonesia, realisasi aturan itu dijalankan oleh Hodohan Nippon Sidosho atau Pusat Kebudayaan dan Propaganda Pemerintah Militer Jepang di Indonesia. Lembaga ini selain menjalankan koordinasi dengan Nichi’ei juga mengawasi hulu-hilir produksi film. Semua skrip film mesti masuk lembaga ini. Bila ada skrip tak sesuai Panduan Perfilman 1940, lembaga ini meminta pembuat film menulis ulang skrip. Hasilnya, tulis Misbach Yusa Biran dalam Peran Pemuda dalam Kebangkitan Film Indonesia, tidak ada film-film masa Jepang yang keluar dari “kebijaksanaan nasional tentang film”. Mayoritas film yang beredar pada masa Jepang adalah film propaganda tanpa adegan bercumbu. Sensor Indonesia Penyensoran film berlanjut ketika Indonesia sudah berdiri, dijalankan oleh Panitia Sensor Pusat (PSP) yang dibentuk tahun 1950. Antara Bumi dan Langit (1950) karya sutradara Huyung, film Indonesia pertama yang memuat adegan ciuman, menjadi film pertama yang kena cekal. Adanya pemberitaan media massa yang memicu protes masyarakat membuat PSP menahan film itu selama dua tahun sekaligus meminta produsennya merevisi. Film itu baru bisa beredar setelah adegan ciuman dibuang dan judulnya diganti menjadi Frieda . Frieda meraih sukses besar. Namun, Armijn Pane sebagai penulis cerita menolak namanya dicantumkan dalam Frieda . Menyusul lesunya perfilman nasional usai transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah membuka keran impor film. Derasnya arus film impor membuat bioskop-bioskop kebanjiran penonton. Tapi di sisi lain, film impor mematikan perfilman nasional. Para sineas tanahair tak sanggup bersaing dengan film-film impor yang sebetulnya banyak memuat adegan seks dan kekerasan juga. Para sineas tanahair lalu minta diberi kebebasan menggunakan unsur seks dalam film-film garapan mereka. Permintaan itu dikabulkan pemerintah demi menjaga kelangsungan industri film nasional. Lembaga sensor yang baru, Badan Sensor Film (BSF), pun melonggarkan guntingnya mulai 1970-an. Film-film berkonten adegan cumbuan bermunculan sejak itu. Bernafas dalam Lumpur (1970) yang dibintangi Suzanna menjadi pionirnya. Film ini diangkat dari cerita bersambung “Berenang dalam Lumpur” yang dimuat Majalah Varia . Berbeda jauh dari nasib Frieda , Bernafas dalam Lumpur lolos dari gunting sensor meski di dalamnya sarat adegan dan dialog kasar serta tak senonoh. Hanya masyarakat Bandung yang tak bisa menikmati film itu akibat adanya larangan pemutaran film tersebut dari Komando Distrik Militer setempat. Menyusul kesuksesan Bernafas dalam Lumpur di pasaran, film-film serupa bermunculan. Setelah InsanKesepian (1971), ada Dara-Dara (1971), Bumi Makin Panas (1973), dan sederet judul film lainnya. Pembuatan film-film dengan adegan bercumbu merupakan cara para sineas tahun 1970-an untuk bertahan dan bersaing dengan film-film impor. “Film Indonesia yang laku adalah film-film yang dibuat dengan cerita dan penyajiannya serampangan tapi penuh dengan bumbu yang bisa mengimbangi kecabulan film impor kodian tipe ‘sex education’,” tulis Misbach Yusa Biran dalam Selintas Kilas Sejarah Film Indonesia . Namun, gunting BSF tetap tajam terhadap film-film non-konten seksual. Film-film macam Max Havelaar (1975), Bandot Tua (1977), atau Nyoman dan Presiden justru tertahan di BSF. Max Havelaar harus ngendon 10 tahun di BSF karena menampilkan sosok orang Eropa baik hati sementara penguasa pribumi ditampilkan sebagai antagonis. Hal itu jelas bertentangan dengan konsep nasionalisme “hitam-putih” yang dibangun Orde Baru. Bandot Tua, yang mengisahkan kecemburuan seorang pensiunan jenderal kepada selingkuhannya yang jadi model lukisan, tak kalah sial. Film ini mesti tiga kali ganti judul. Baru setelah jadi Cinta Biru film ini bisa beredar. Ketika BSF ganti nama jadi Lembaga Sensor Film (LSF) tahun 1994, ketajaman guntingnya tak berubah bahkan justru kian tumpul. Hal itu dibuktikan dari peredaran film di pasaran. Bila film-film tahun 1970-an dan 1980-an hanya menampilkan konten seksual, film-film 1990-an justru menampilkan konten seksual plus judul vulgar seperti Gairah Malam (1993), Bebas Bercinta (1995), Akibat Bebas Seks (1996). Usai reformasi, melalui UU No. 33 pemerintah mengatur perfilman mulai dari pendidikan hingga tata edar film Indonesia. Namun, konten seksual tetap hadir dalam film-film yang muncul dalam periode ini, seperti Buruan Cium Gue (2004), Hantu Puncak Datang Bulan (2010), Pocong Mandi Goyang Pinggul (2011). LSF tak tinggal diam, tentu. Buruan Cium Gue dipaksa ganti judul jadi Satu Kecupan . Hantu Puncak Datang Bulan selain ganti judul jadi Dendam Pocong Mupeng juga harus kena gunting 28 adegan syur-nya hingga menyisakan durasi 64 menit dari sebelumnya 90 menit. Namun, bagi sebagian masyarakat sensor oleh badan-badan yang ada masih lemah. Beragam badan sensor yang ada seolah bertindak tebang pilih, mereka galak kepada film-film yang mengancam kekuasaan tapi lemah terhadap film-film komersil yang sebetulnya sarat konten kekerasan ataupun seksual. Akibatnya, self-censorship di masyarakat menguat. Saat Pembalasan Ratu Laut Selatan dirilis tahun 1988, masyarakat memprotes keras. Protes itu memaksa BSF memeriksa ulang film tersebut agar bisa beredar lagi. Di Cianjur, masyarakat melarang beredarnya film Bumi Makin Panas . Pasca-Reformasi, dai Abdullah Gymnastiar lantang mengecam Buruan Cium Gue . Enam tahun kemudian, MUI mencekal Hantu Puncak Datang Bulan .

Lika liku Persija Dalam Persepakbolaan Indonesia