Hasil pencarian

Tokoh pergerakan bawah tanah acapkali tidak mendapat tempat dalam panggung sejarah. Namanya sayup-sayup terdengar, antara ada dan tiada. Dalam sejarah Indonesia nama Djohan Sjahroezah jarang disebut-sebut walaupun turut memainkan peran penting dalam perjuangan merintis kemerdekaan. “Sosok Djohan tidak meninggalkan jejak kekuasaan, melainkan jejak keluhuran,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran buku Kesabaran Revolusioner Djohan Sjahroezah: Pejuang Kemerdekaan Bawah Tanah di Gedung Perintis Kemerdekaan Jakarta Pusat, Selasa, 15 September 2015.  Sepak terjang aktivis pergerakan, jurnalis, dan politikus kelahiran Palembang kelahiran 26 November 1912 tersebut mulai terungkap dalam buku setebal 414 halaman karya Riadi Ngasiran, seorang jurnalis yang datang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pribadi Djohan sukar terkuak dan pembawaanya yang low profile , terkesan enggan dikenal. Dia tipikal pejuang bawah tanah yang lebih banyak berperan sebagai simpul jaringan akar rumput massa Partai Sosialis Indonesia (PSI). Anak sulung Djohan, Ilya Arslaan, dalam kesempatan yang sama juga mengakui sifat diam sang ayah. “Kalau di rumah beliau cenderung mendengarkan ketimbang berbicara. Kalaupun berbicara dia hanya membicarakan teman-temannya saja,” tutur Ilya. Menurut sejarawan Bonnie Triyana kegiatan politik Djohan Sjahroezah memang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi. Dia memilih untuk berada di bawah tanah karena adanya represi dari pemerintah Belanda. “Selepas pemberontakan PKI tahun 1926, perlawanan terhadap otoritas kolonial membuat keadaan politik tidak memungkinkan bagi gerakan-gerakan perlawanan untuk tampil di muka,” kata Bonnie, pemimpin redaksi majalah Historia . Djohan adalah aktivis hasil pengaderan PNI-Pendidikan bentukan Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Di PNI-Pendidikan, Djohan memulai pergulatannya dalam dunia pergerakan. Pada 1933, Djohan mendekam di penjara Sukamiskin, Bandung, selama 18 bulan. Pemerintah kolonial Belanda memenjarakannya karena tulisan-tulisannya yang menentang sistem kolonialisme termuat di Kedaulatan Ra’jat, suratkabar PNI-Pendidikan. Menurut Emil Salim, ketokohan Djohan lebih dikenal sebagai pencetak kader. Sebagai jurnalis, Djohan menjadi mentor bagi wartawan-wartawan muda seperti Adam Malik, Mochtar Lubis, Sukarni, dan lainnya. Pada 1937, Djohan bersama Adam Malik, Pandoe Kartawiguna, A.M Sipahutar, dan Sumanang mendirikan kantor berita Antara . Ketika pendudukan Jepang, Djohan adalah tokoh penting di balik pembentukan jaringan bawah tanah kaum antifasis di Surabaya. Menurut Bonnie, Djohan adalah politikus kawakan yang bisa merangkul semua golongan dan bergaul dengan berbagai kalangan kiri, termasuk dengan Tan Malaka yang justru secara politik berseberangan dengan Sjahrir. Dalam soal pertempuran di Surabaya, Djohan cenderung kepada memiliki sikap yang mendukung perlawanan arek-arek. Hal yang sama pula terjadi pada Tan Malaka yang mendukung pertempuran militan rakyat Surabaya. Sementara Sjahrir, melalui brosur  Perdjoangan Kita  mengeritik aksi heroik itu karena menelan banyak korban. “Djohan seperti matahari lain di kubu Sjahrir. Dia adalah sinar penerang yang lain,” kata Bonnie. Menjelang Pemilu 1955, Djohan menjabat sekretaris jenderal PSI, orang kedua setelah Sutan Sjahrir. Sekalipun sempat diwarnai perdebatan, Djohan-lah orang yang mencantumkan Marxisme sebagai ke dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI. Perhatiannya ditujukan terhadap kelas buruh dan tani yang berjuang mencapai kesejahteraan. Menurut Djohan ajaran Marxisme bukan monopoli kaum komunis dan diperlukan sebagai pisau analisa kondisi masyarakat tertindas. Namun Djohan menafsirkan cara perjuangan kelas yang tidak melalui pertentangan yang berpotensi menimbulkan kekerasan. “Cara memperjuangkan pertentangan kelas tidak dengan cara totaliter melainkan dengan jalan demokrasi. Karena itu, sosialisme PSI adalah adalah sosialisme kerakyatan,” ujar Emil Salim. Kuncinya, lanjut Emil, ada pada pendidikan kader. Mendidik kelas-kelas buruh dan tani. "Apabila kelompok yang tidak berdaya ini dididik menjadi kekuatan penyeimbang, maka dia akan bisa mencapai cita-citanya tanpa kekerasan. Inilah inti sosialisme kerakyatan yang menjadi visi dari Djohan Sjahroezah yang masih relevan hingga saat ini.” Kendati sempat duduk sebagai Sekjen PSI, Djohan tetap memilih untuk berada di bawah panggung politik. Karier politiknya secara formal berakhir seiring pembubaran PSI pada Agustus 1960. Setelah sempat dipenjara di Madiun bersama pemimpin PSI dan Masyumi atas tuduhan subversif terhadap pemerintah Sukarno, Djohan wafat pada 1968. “Sebagai orang yang berjuang di bawah tanah, Djohan berada di bawah panggung kekuasaan untuk menopang mereka yang terbaik berdiri di atas panggung. Namun kesalahan Djohan adalah terlalu lama di bawah panggung sehingga panggung tersebut terlanjur diisi oleh orang-orang yang tidak pantas berada di atasnya,” pungkas Bonnie.

SUASANA siang di salah satu kantin di bawah kolong Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar cukup gerah. Beberapa dosen menikmati kopi dan bediskusi lepas. Topiknya beragam dari ekonomi, politik, hingga makna di balik nama. Sesekali diskusi diselingi candaan atau tertawa lebar terbahak-bahak. Akhirnya, tersebutlah beberapa nama raja dan bangsawan. Seperti nama raja di wilayah Pangkep, yakni Petta Tallese Lesee, yakni raja yang dikebiri agar fokus tetap berperang dan tidak memikirkan hal lain. Kamudian diurutlah beberapa nama raja. Salah seorang adalah pendiri Benteng Somba Opu, Tumapa’risi’ Kallonna. Nama lengkap raja ini adalah Daeng Matanre, Karaeng Mangutungi, Tumapa’risi’ Kallonna (Raja Gowa IX periode 1510-1546). Selama berkuasa, dia menciptakan undang-undang tata pemerintahan dan aturan perang. Gelar Tumapa’risi’ Kallonna dalam bahasa sehari-hari di Makassar artinya sakit leher. Beberapa pendapat mengatakan raja tersebut menderita penyakit gondok. Namun, sejarawan Universitas Hasanuddin Makassar, Edwar Poelinggomang menyangsikan itu. “Saya kira orang-orang Makassar adalah pelaut. Pusat kerajaan pun berada di pesisir laut, jadi masyarakat tak kekurangan garam. Jadi saya kira bukan gondok. Tapi jika itu sakit leher benar,” katanya. Raja ini kemudian digantikan anaknya, I Mario Gau’ Daeng Bonto, Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (Raja Gowa X periode 1546-1565). Raja ini memiliki keberanian dan keperkasaan tiada banding. Dia mudah bergaul dan pandai berdiplomasi. Dia juga memiliki kemasyhuran dan kekayaan yang melimpah. Tunipalangga yang kemudian menyempurnakan struktur Benteng Somba Opu dari tumpukan tanah liat menjadi dinding batu bata merah setengah matang. Tunipalangga dalam pengertian sehari-hari adalah pengganjal dan Ulaweng adalah emas. Jadi dalam pengertian bebas Tunipalangga Ulaweng adalah singgasana raja yang berlapis emas. Raja Gowa berikutnya adalah I Tajibarani Daeng Marompa, Karaeng Data, Tunibatta (Raja Gowa XI periode 1565-1575). Raja ini dikisahkan sebagai seseorang yang gemar berperang. Pada masa 20 hari pemerintahaannya dia mengobarkan perang terhadap Kerajaan Bone. Dia tewas dalam perang dan jenazahnya tergeletak di tanah. Pasukannya lari tercerai berai meninggalkan jasad sang raja. Raja Bone VII Latenrirawe Bonngkannge melalui penasihatnya yang termasyhur Kajao Lalido mengembalikan jenazah Tunibatta yang disambut penuh kebesaran oleh rakyat Gowa. Oleh karena raja tersebut tewas terpancung dalam peperangan maka diberilah gelaran Tunibatta (orang yang tertetak). Raja berikutnya adalah I Manggorai Daeng Mammeta, Karaeng Bontolangkasa’, Tunijallo (Raja Gowa XII periode 1565-1590). Pada masa pemerintahan ini, penulisan catatan-catatan kerajaan dilakukan dengan cermat. Penulisan kesustraan dalam Lontara Makassar mengalami kemajuan yang pesat. Perdamian dengan kerajaan Bone dilakukan. Dia juga yang memberikan tempat para pedagang Melayu di sekitar Benteng Somba Opu mendirikan rumah ibadah seperti masjid. Namun, persekutuan kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo (dikenal dengan nama persekutuan Tellu Boccoe) yang dipelopori kerajaan Bone dalam masa tenang itu dianggap sesuatu yang mengancam Gowa, maka Tunijallo pun marah. Pada 1585, Gowa akhirnya melancarkan serangan ke Bone yang berakhir gagal karena bantuan kerajaan dalam persekutuan Tellu Boocoe . Tak puas, lima tahun kemudian Gowa kembali menyerang Bone namun kandas di tengah jalan karena sang raja tewas diamuk pasukan sendiri. Dalam Lontara Gowa, dijelaskan bahwa sang raja tewas diamuk oleh saudara sesusunya sendiri bernama I Lolo Tamakkana. Maka karena kejadian itulah, sang raja diberi gelar Tunijallo (raja yang meninggal karena diamuk). Raja Gowa XII periode 1590-1593 adalah putra Tunijallo yakni I Tepu Karaeng Daeng Parambung, Karaeng ri Bontolangkasa’ Tunipasulu. Raja ini dikisahkan sebagai seorang yang memiliki perangai yang buruk. Bersikap sewenang-wenang, membunuh orang tanpa peradilan, mengganti pejabat kerajaan sesuka hati. Maka karena perangainya itulah sang raja mendapat gelar Tunipasulu (orang yang dikeluarkan atau diusuir keluar wilayah kerajaan). Dari sekian gelar anumerta sang raja itu, bukan berarti mengejek-ejek bangsawan, melainkan karena pencapaian akan minat pencatatan sejarah yang objektif. Menurut Edwar Poelinggomang, pada masa lalu para pencatat atau penulis lontara kerajaan terlebih disumpah atas nama raja dan adat agar menulis dengan objektif. Bahkan, kata Edwar, sebelum penulis lontara memulai tulisan maka dilakukan pula ritual khusus memohon keselamatan atas ketidaksopanannya menuliskan dengan terang nama asli sang raja. “Pada masa itu, seseorang tak dibenarkan menyebut nama asli seorang raja atau bangsawan, maka diberilah gelaran. Dan itu sangat membantu peneliti, karena peristiwa-peristiwa dibalik kekuasan tercatat dengan baik, dari gelar anumerta tersebut,” katanya.

PEMILIHAN umum baru saja selesai. Rakyat sudah memilih siapa yang bakal jadi wakilnya di DPR dan DPRD. Ini, katanya, mekanisme demokrasi. Idealnya, wakil rakyat akan membawa aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya, agar kehidupan mereka semakin lebih baik. Tapi terkadang masih ada kecurigaan terhadap wakil rakyat yang justru dianggap tak mewakili kepentingan rakyat. Dan celakanya hal itu sudah berlangsung sejak lama. Ia adalah cerita yang selalu berulang. Pada abad yang lalu, tepatnya 1918, terjadi keributan besar di kalangan Sarekat Islam. Pangkal perkaranya adalah keanggotaan HOS Tjokroaminoto di dalam Volksraad  (Dewan Rakyat) yang dibentuk pemerintah kolonial pada 16 Desember 1916. Kubu kiri dalam Sarekat Islam menganggap Tjokro kompromi dengan pemerintah kolonial. Buat Tjokro, keikutsertaannya di dalam Volksraad  adalah bentuk perlawanan terhadap praktik alienasi rakyat Hindia Belanda yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tjokro tak ingin rakyat Hindia Belanda cuma jadi obyek. Ia mesti jadi subyek di negerinya sendiri. Volksraad salah satu jalannya. Tapi menurut Semaoen, tokoh utama dari kubu kiri SI, Volksraad  hanyalah “pertunjukan kosong, suatu akal dari kaum kapitalis mengelabui mata rakyat jelata untuk memperoleh untung lebih banyak”. Tak ada guna bagi Tjokro untuk bergabung di dalamnya. Dalam pamfletnya, Parlemen atau Soviet?  (1921), Tan Malaka pernah juga mengkritik lembaga perwakilan rakyat. “Tiadalah kita sia-sia mengatakan yang anggota Dewan bukan wakil rakyat dan tiadalah kita heran, kalau keperluan mereka itu berlawanan dengan keperluan rakyat,” kata Tan. Bahkan, suatu kali dia pernah secara keras mengatakan kalau Volksraad  itu tak ubahnya perkumpulan “komedi omong”. Dalam suasana demokrasi liberal tahun 1950-an, “komedi omong” cukup berkualitas. Perdebatan di Parlemen dan Konstituante menunjukkan kalau mutu politikus saat itu di atas rata-rata. Perdebatan yang terjadi di dalam Konstituante tentang dasar negara misalnya, membuktikan kalau negeri ini pernah punya parlemen yang cukup bermartabat. Lain lagi cerita di zaman Soeharto. Peran parlemen di zaman Orde Baru, bukan seperti “komedi omong” yang dituduhkan oleh Tan Malaka. Karena di masa itu, jangankan ngomong komedi, ngomong serius –yang sudah jadi tugasnya pun– jarang terjadi. Fungsi anggota DPR cuma jadi tukang stempel dan menjalankan tugas “3 D” alias “Datang, Duduk, dan Diam”. Citra DPR zaman Orba sebagai tukang stempel yang kerjaannya, mengutip Iwan Fals, “tidur waktu sidang soal rakyat” terlanjur melekat erat. Tak heran jika tak lama setelah Soeharto tumbang, DPR memperkuat dirinya. Menjadi lembaga legislatif yang bertaring runcing; kekuatan penyeimbang sekaligus pengawas jalannya pemerintah. Tapi lagi-lagi ada pertanyaan lain. Stephen Sherlock, Indonesianis dari Australia, menulis dalam buku Problems of Democratisation in Indonesia (2010), apakah parlemen di zaman reformasi ini sebuah forum (wakil) rakyat atau hanya sekadar perkumpulan kroni? Dan tenyata, kata dia, DPR lebih tampak sebagai paguyuban kroni politik ketimbang mewakili kepentingan rakyat. Mungkin untuk kali ini tuduhan Tan Malaka ada benarnya. Parlemen cuma tempat “komedi omong”. Kalau melihat profil beberapa anggota legislatif yang terpilih kali ini mungkin bikin kita sedikit cemas. Bagaimana tidak? Beberapa di antaranya jadi anggota DPR sekadar bermodal populer, dikenal orang banyak. Selebritas dan anak pejabat daerah bisa melenggang masuk Senayan. Sementara aktivis politik yang punya kapasitas harus bersabar menerima kekalahan. Tapi beginilah nasib rakyat Indonesia yang menganut “demokrasi elektoral”. Siapa suka, boleh pilih. Namun seapes-apesnya nasib, masih bolehlah kita berharap pada satu-dua wakil rakyat yang punya keberpihakan serta kepedulian pada kepentingan orang banyak. Kita juga berharap semoga para politikus di Senayan itu memegang teguh keyakinan bahwa politik adalah arena mempertarungkan gagasan demi perbaikan kehidupan bersama, bukan perbaikan nasib diri sendiri. Harapan yang sama kita gantungkan kepada dua calon presiden mendatang yang bakal kita pilih dalam pemilihan presiden 9 Juli ini. Semoga janji Capres bukan sekadar janji manis yang rutin kita dengar setiap lima tahun sekali. Kita tak mau Senayan jadi perkumpulan komedi omong, begitu pula tak ingin kelak negeri ini dipimpin oleh seorang presiden spesial komedi omong.* Majalah Historia Nomor 19, Tahun II, 2014

Di dunia maya tersebar meme hubungan uang dan kemerdekaan, yang berbunyi: “Merdeka adalah saat Sukarno dan Hatta berbaris di dompet. Jika yang berbaris Pattimura berarti masih perjuangan.” Sukarno-Hatta adalah gambar di uang kertas nilai tertinggi, Rp100.000. Sedangkan gambar Kapitan Pattimura tercantum dalam uang kertas nilai terendah, Rp1.000. Ada cerita menarik di balik gambar Pattimura alias Thomas Matulessy (1783-1817), yang barang kali tidak banyak diketahui orang. Ternyata, gambar Pattimura yang awal berbeda dengan gambar di uang kertas Rp1.000. Menurut Des Alwi Abu Bakar dalam Sejarah Maluku, Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon, gambar Pattimura yang pertama dilukis oleh Q.M.R. Verhuell, komandan Marinir Belanda yang menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Pattimura, pada 1817. Verhuell melukis Pattimura saat membuat berita acara pemeriksaan. Gambar Pattimura karya Verhuell tersimpan di Museum Angkatan Laut di Prince Hendrik Kade, Rotterdam, Belanda. Sementara itu, lanjut Des Alwi yang diangkat anak oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir (menjabat 1945-1947), gambar Pattimura yang diketahui secara luas dan tercantum dalam uang kertas Rp1.000 adalah karya pelukis Christian (Curis) Latuputty pada 1951 dari Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), organisasi para seniman yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dokumen Kongres Nasional Pertama Lembaga Kebudayaan Rakjat, Solo 22-28 Januari 1959, menyebut bahwa “Kongres telah menyusun suatu komposisi yang terdiri dari wakil-wakil Lekra di daerah, seperti Curis Latuputty, Hr. Bandaharo, Sugiarti Siswadi…” Thamrin Ely, yang pernah menjadi ketua delegasi Muslim pada Pertemuan Maluku di Malino 11-12 Februari 2002, membenarkan bahwa “Christian Latuputty seorang pelukis Lekra ( onderbouw PKI) melukis tokoh Pattimura. Dan M. Sapiya seorang militer yang diusulkan PKI menjadi anggota Konstituante menulis buku ( Sejarah Perjuangan Pattimura Pahlawan Indonesia , tahun 1951) yang dipakai sebagai bahan rujukan untuk menetapkan Pattimura alias Thomas Matulessy sebagai pahlawan nasional.” Pattimura ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. “Mereka semua sudah meninggal, dan kita orang Islam dan Kristen masih memperdebatkan tentang Kapitan Pattimura,” tulis Thamrin Ely dalam makalah “Jatuh Bangunnya Kearifan Lokal Maluku dalam Tantangan Pluralisme dan Demokrasi di Indonesia” yang disampaikan pada Seminar Protestantisme oleh GPI di Ambon 26 Februari 2005. Menurut Des Alwi yang lahir di Banda Neira, Maluku, 17 November 1927, kepahlawanan Thomas Matulessy yang dapat menduduki Benteng Duurstede di Saparua beredar dari mulut ke mulut di Maluku pada abad ke-19. Meskipun Pattimura telah dihukum mati, tapi pemberontakan melawan Belanda berjalan terus. Setiap pemimpin pemberontakan selalu digelari Pattimura mengikuti jejak Kapitan Pattimura. Nama Pattimura juga dipakai sebagai nama keluarga atau nama bayi laki-laki yang baru dilahirkan terutama di Seram Barat atau tempat terjadinya pemberontakan kecil melawan pemusnahan kebun-kebun cengkeh dan pala yang disebut hongi . “Sejarah hanya cerita dari mulut ke mulut, sehingga ada yang berpendapat seperti dari kalangan keluarga Islam di Seram, bahwa sosok Kapitan Pattimura adalah beragama Islam. Kekeliruan ini mungkin terjadi karena pangkat Pattimura selalu digunakan kepada mereka yang memberontak terhadap penjajahan Belanda,” terang Des Alwi. Menurut M. Sapija dalam Sedjarah Perdjuangan Pattimura: Pahlawan Indonesia , nama Pattimura sebenarnya sebuah gelar. “Macam-macam tafsiran diberikan orang kepada gelaran ini. Ada yang mengatakan bahwa gelaran tersebut berarti ‘Patih yang murah hati’ (Di Maluku orang beranggapan, bahwa perkataan ‘Patih’ atau ‘Latu’ itu sama artinya dengan perkataan ‘Tuan’ atau ‘Kepala’ dalam arti pemimpin). Kami dapat menyetujui tafsiran ini,” tulis Sapija. Meributkan agama Pattimura mungkin tak akan ada habisnya. Yang pasti, penduduk Kristen dan Islam bersatu melawan Belanda di bawah pimpinan Pattimura. Bahkan, salah satu pemimpin perlawanan –selain Pattimura, Anthone Rhebok, dan Philip Latumahina– adalah Said Perintah, raja Siri-Sori Islam. “Dan bila kita ingat bahwa Ulupaha adalah berasal dari negeri Seit (jazirah Hitu) yang penduduknya semua beragama Islam, maka dapatlah kita bayangkan bahwa dalam perjuangan Pattimura golongan Islam dan Kristen itu bersatu-padu menjadi satu front anti-penjajah yang dengan sendirinya harus dijadikan contoh bagi kita yang hidup pada masa sekarang,” tulis Sapija.

TIGA pasang pria dan wanita berhadap-hadapan. Mereka menari sambil melepas rasa dalam balutan pantun. Saling sahut-menyahut, mencurahkan nyanyian isi hati. Gesekan biola dan akordion mengiringi dendang irama Melayu. Penyayi dan penonton tenggelam dalam alunan ria pertunjukan. Demikianlah suasana riuh Ronggeng Deli yang diadakan komunitas Melayu di anjungan Sumatra Utara Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 2 September 2015. Ronggeng Deli dimulai sejak tanah Deli dibuka menjadi perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Kesenian ini menjadi sarana mengungkapkan perasaan. Roman Merantau ke Deli karya Buya  Hamka mengisahkan, kesenian ronggeng telah menjadi hiburan yang diminati masyarakat kebun. “Dan yang asyik menonton ronggeng itupun, bila sudah bersangatan asyiknya, ada yang tampil ke muka, sama-sama menari dengan sehelai selendang bersama perempuan ronggeng itu, sama-sama berbalas pantun! Demikianlah kehidupan di perkebunan, kehidupan dalam lingkungan Punale Sanctie ,” tulis Hamka. Pembeda Ronggeng Deli dengan Ronggeng Jawa adalah seni berbalas pantun yang menjadi ciri khas orang Melayu. Selain itu, instrumen biola dan akordion memperlihatkan pengaruh Portugis yang menduduki Malaka pada abad ke-16. Umumnya, Ronggeng Deli dimainkan oleh tiga pasang penyanyi dan lima orang pemain musik. Ronggeng Deli semakin populer pada dekade 1920-1930-an. “ Ronggeng biasanya digelar di pasar malam atau hajatan. Sampai-sampai dipanggil ke istana untuk menghibur sultan dan pejabat Belanda,” tutur Totok Sam, seniman Ronggeng Deli generasi ketiga. Pantun-pantun yang dilantunkan berkisah tentang kehidupan, seperti percintaan, nasihat, hingga ratapan kepada Tuhan. Walaupun dilakukan berpasangan, Ronggeng Deli tidak memperbolehkan lelaki dan perempuan bersentuhan. “Jangan coba nyentuh, tak boleh. Menyanyi boleh, berjoget pun boleh. Tapi jangan coba nyentuh . Kalo di (Ronggeng) Jawa kan sampai bisa masuk duit ke tetek. Melayu identik dengan Muslim, itulah yang kami jaga,” terang Totok dengan logat Melayunya. Menurut peneliti dan pemerhati budaya Melayu, Rizaldi Siagian, Sultan Serdang-lah yang memberi perhatian besar terhadap Ronggeng Deli. “Sultan Serdang membagi-bagikan lahan kepada seniman dan memelihara kesenian Ronggeng Deli di istana. Liuk tari yang terdapat dalam Ronggeng Deli adalah cikal bakal dari tari Serampang Dua Belas,” kata Rizaldi. Menurut Rizaldi, ketika pendudukan militer Jepang, Ronggeng Deli terdekonstruksi. Dalam pertunjukan Ronggeng Deli, kegiatan prostitusi disusupkan untuk melayani serdadu-serdadu Jepang. Hal ini kemudian menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Tuduhan Ronggeng Deli adalah seni erotis dan seronok tidak dapat terelakkan. Sejak itu, Ronggeng Deli kerap dipandang sebelah mata, meskipun masih diminati masyarakat Melayu Deli, khususnya di Medan. Di kota Medan, komunitas seniman Ronggeng Deli berbasis di pinggiran Sungai Deli (Jalan Raden Saleh), di mana banyak masyarakat Melayu bermukim. Namun seiring waktu, Ronggeng Deli kian meredup. Dalam pertunjukan Ronggeng Deli, semua orang dapat berpartisipasi. Penonton, jika senang hatinya dapat ikut berjoget. Hal ini kemudian terkontaminasi dengan budaya urban kota Medan yang semakin maju. Akibatnya, citra Ronggeng Deli semakin buruk di mata masyarakat. “Misalkan di setiap pertunjukan ronggeng, datanglah perempuan ntah dari mana-mana. Ikut dia nimbrung di situ. Tau-tau ada laki-laki yang sor (berminat) sama dia, usai nari dibawalah (kencan berlanjut). Tempat ronggeng tuh jadi buruk kan,” kata Totok. Selain itu, tulis Kompas 12 September 1992, citra Ronggeng Deli kemudian diidentikan dengan minuman keras. Banyak rumah-rumah yang menggelar pertunjukan ronggeng menjajakan minuman keras, seperti kamput (kambing putih) dan tuak. Hal ini acap kali membuat kegaduhan tengah malam karena banyak yang mabuk-mabukan. Pada pertengahan 1980-an, pemerintah Kota Medan menggusur permukiman Sungai Deli. Akibatnya, ruang publik pertunjukan Ronggeng Deli ikut tergusur. “Tempat mereka tampil di gusur, senimannya diusir dan terpencar. Jadilah Ronggeng Deli menjadi kesenian yang terbuang. Ironisnya yang membuang justru pemerintah yang tidak mengerti seni,” kata Rizaldi. “Padahal Ronggeng Deli itu adalah kesenian cerdas. Ia bisa menyatukan dan menyuarakan antaretnis Melayu Sumatera. Orang Batak, Karo, dan Mandailing punya tradisi pantun. Ketika itu dapat bergabung dalam ronggeng, mereka bisa kontribusikan menjadi karya-karya disini, ke dalam bahasa Melayu. Hal ini bisa menjadi pergaulan dan kritik sosial karena yang diungkapkan biasanya adalah problema-problema kehidupan. Di pagelaran ini, kita mencoba merevitalisasi kesenian Ronggeng Deli itu,” tutup Rizaldi.

KERUSAKAN yang diakibatkan Perang Diponegoro (1825-1830) memukul roda perekonomian Belanda. Keadaan demikian menyebabkan pemerintah Belanda harus mencari cara untuk kembali mendulang laba di tanah koloni. Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan Gubernur Jenderal yang baru, Johannes van den Bosch untuk mengatasi kemelut ekonomi itu. Van den Bosch mengeluarkan satu sistem budidaya tanaman yang dikenal dengan kebijakan cultuurstelsel . Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya Jilid 1 , sistem ini memungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni dapat memberikan hasil melebihi biayanya. Tiap desa harus menyerahkan seperlima bagian dari tanah dan pekerja taninya untuk ditanami produk natura (hasil bumi) yang sedang laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, teh, dan indigo. Tanaman pemerintah harus dirawat warga desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat. Desa akan menerima pembayaran uang hasil bumi yang ditaksir saat tanaman dagang masih berdiri di ladang. “Dengan sistem bonus dan insentif yang cerdik, Van den Bosch berhasil mengerahkan para Bupati Jawa untuk mengawasi penanaman, panen, dan pengangkutannya. Dia hanya memerlukan sejumlah kecil pegawai administrasi Belanda untuk mengawasi kelancaran seluruh sistem,” tulis Lombard. Dalam praktiknya, sistem budidaya tanaman ini dijalankan dengan aneka rupa penyelewengan. Transaksi kekuasaan antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal membuat sistem budidaya menjadi tanam paksa. “Kesetiaan penguasa lokal kepada penguasa Belanda diimbangi dengan pembayaran gaji yang besar dan hadiah persentase dihitung dari panen tanaman dagang yang dihasilkan kabupaten masing-masing,” tulis Robert van Niel dalam Sistem Tanam Paksa di Jawa. “Kerja yang dituntut dari kaum tani diperlakukan sama seperti corvee (rodi atau kerja paksa).” Lama-kelamaan, ketentuan jumlah tanah dan tenaga tani yang dikerahkan lebih dari lima persen. Hal ini dilakukan oleh para bupati untuk memperoleh lebih banyak bonus persentase penjualan tanaman dagang. Van Niel mencatat, beberapa daerah melibatkan 90 persen keluarga tani untuk mengerjakan tanah pemerintah. Tidak pelak lagi, petanilah yang harus memanggul derita tanam paksa. “Terlalu banyak waktu dicurahkan untuk penanaman pemerintah sehingga menelantarkan tanaman padi. Apabila terjadi gagal panen selama setahun atau dua tahun maka terjadilah bencana kelaparan, muncul wabah penyakit, dan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lain,” tulis Van Niel. Sementara itu, Lombard mencatat, selama empat dekade diterapkan, sistem tanam paksa menyumbangkan 800 juta gulden terhadap kas pemerintah Belanda. Roman Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli menggambarkan dengan jelas rupa penindasan yang dialami sekaligus ketidakberdayaan petani Jawa. Bupati dan pejabat desa sebagai penguasa lokal kerap mengeksploitasi petani untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini terjadi karena pertalian feodal mengikat petani sebagai kawula yang harus tunduk terhadap bupati. “Orang Jawa dianiaya!” kata Multatuli yang bernama asli Eduard Douwes Dekker. “Orang merasa biasa, bahwa beratus-ratus keluarga mendapat panggilan dari tempat jauh, untuk tanpa bayaran mengerjakan ladang-ladang milik bupati. Orang merasa hal biasa, bahwa mereka memberikan tanpa bayaran barang makanan untuk keperluan rumah tangga bupati. Dan jika bupati berkenan menyenangi seekor kuda, seekor kerbau, seorang anak gadis, seorang istri orang biasa, maka dianggap luar biasa atau mustahil jika orang itu tidak mau menyerahkan tanpa syarat apapun.” Kaum liberal Belanda menentang sistem tanam paksa dan secara bertahap dihapuskan pada 1870. Penolakan ini juga datang dari kalangan pengusaha yang tergiur keuntungan dan potensi usaha di Jawa. Pada tahun itu pula lahir Undang-Undang Agraria tahun 1870, yang mengatur kepemilikan tanah negara seraya memberikan peluang masuknya modal swasta.

Bon Jovi kembali menggelar konser di Gelora Bung Karno, Jakarta, 11 September 2015. Duapuluh tahun lalu, tepatnya 6 Mei 1995, band rock asal Amerika Serikat ini, menggebrak panggung konser di Stadium Ancol, Jakarta Utara. Pada tahun ini, konser band dunia di Jakarta dua kali lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. “Sejumlah nama mendunia mulai Roxette, Phil Collins, Bon Jovi, Take That, dan Wet Wet Wet mengisi album pertunjukan tahun lalu (1995) dengan meraup miliaran rupiah,” tulis majalah Warta Ekonomi , No. 33 Th VII/B Januari 1996.  “Hanya konser Bon Jovi yang mampu menandingi pentas Phil Collins yang memamerkan perpaduan antara manajemen panggung, kemampuan musikal, dan olah vokal yang prima.” Phil Collins yang juga konser di Ancol dihadiri tak kurang dari 70.000 penonton. Sedangkan penonton Bon Jovi, menurut promotor lokal, sekira 60.000. Namun, menurut Mike Levin dalam majalah Billboard , 20 Mei 1995, “laporan-laporan media massa menaksir penonton mencapai 100.000.” Angka ini mungkin termasuk penonton di luar yang tak bertiket dan jumlahnya mencapai ribuan. Kerusuhan mewarnai kesuksesan konser Bon Jovi. Laura Jackson dalam Jon Bon Jovi: The Biography mencatat, kerusuhan pecah ketika ribuan penggemar tanpa tiket mencoba untuk memaksa masuk ke Stadium Ancol. Ini membutuhkan ratusan polisi untuk menguasai kekacauan itu, dan puluhan penggemar Bon Jovi terluka. Menurut Levin, tidak ada penonton luka serius, meskipun banyak yang pingsan karena terjebak dan terkena lemparan botol selama 30 menit. Pihak kepolisian menyatakan kerusuhan terjadi akibat penonton yang frustrasi karena tidak mendapatkan tiket. Kerusuhan ini bukan insiden serius, tapi kedepan konser yang menarik ribuan orang muda harus dievaluasi kembali. “Itu kerusuhan kedua di konser rock n roll Barat dalam beberapa tahun di ibukota Indonesia. Pada 1993, penonton mengamuk selama pertunjukan Metallica, memaksa pemerintah untuk melarang acara hard rock . Larangan itu telah tenang, namun para pejabat setempat mengatakan kerusuhan konser Bon Jovi mungkin memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pengaruh musik rock Barat,” tulis Levin. Apalagi, lanjut Levin, “Indonesia sedang belajar untuk pertama kalinya bagaimana menghadapi budaya kaum muda. Hukum Islam mencegah impor budaya dari Barat melalui sensor dan larangan televisi satelit. Sementara itu, pemuda Indonesia telah lama suka musik dan salah satu pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara untuk musik rock internasional.” Kerusuhan dalam konser Bon Jovi membuat Levin mempertanyakan masa depan musik rock n roll di Indonesia. Kekhawatiran itu telah usai bila melihat sekarang ini konser musik dari penyanyi atau band dunia di Indonesia selalu ramai dihadiri penonton.

AKSARA-aksara Nusantara menginspirasi Edi Dolan, yang akrab dipanggil Edo, untuk berkarya membuat kaligrafi. Sebelumnya, dia membuat kaligrafi aksara Arab, namun sejak tahun 2005 dia mengembangkan kaligrafi aksara Sunda dan Jawa kuno. Dan ternyata, banyak orang yang tertarik dengan aksara Nusantara. Hal ini terlihat dari animo pengunjung yang menghadiri pameran aksara Nusantara di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. “Saat pameran di Yogyakarta, awalnya jadwal pameran selama satu minggu, namun diperpanjang sampai tiga kali,” kata Edo dalam diskusi, pemeran dan workshop “Aksara Ibu Peradaban” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, pada 8 September 2015. Edo tidak menulis kaligrafi di kain kanvas atau kaca. Dia memilih kertas dari kulit pohon Paper mullberry atau disebut Saeh oleh orang Sunda. Dia membuat sendiri kertas dari pohon itu dengan cara ditumbuk-tumbuk setelah direbus. Hasilnya adalah kertas daluang . Daluang membuat karyanya terlihat seperti naskah-naskah kuno. Namun, dia belum menemukan bahan cat alami yang digunakan secara tradisional. Dia masih menggunakan pena atau pulpen. Dia pun kagum dengan karya orang zaman dulu. “Para leluhur kreatif, mencari media yang ada di sekitarnya salah satunya daluang ,” kata Edo. Edo menyalin beberapa naskah kuno seperti Bhagawadgita , atau mengubah naskah lain kedalam aksara kuno seperti Pancasila. Dia sedang membuat salinan naskah aksara Sunda kuno berjudul Sanghyang Siksa Kandang Kresian koleksi Perpustakaan Nasional. Dia menggunakan bahan lontar seperti naskah aslinya. Penggunaan aksara Latin menenggelamkan aksara Nusantara. Padahal, aksara Nusantara merupakan aksara asli Indonesia. Dia lahir dan berkembang di Indonesia. “Kita banyak aksara tapi tidak banyak yang menggunakannya,” kata seniman Edi Susanto. Edi pun menggunakan aksara-aksara Nusantara sebagai bahan kreasi seninya. Edi mengadakan sebuah pameran seni berupa instalasi dan lukisan yang mengusung aksara Jawa. Pameran itu bertema Java Script , diadakan pada 4-13 September 2015 di Galeri Nasional Indonesia. Edi sangat tertarik mempelajari aksara karena aksara memiliki peranan penting dalam peradaban manusia. “Aksara adalah alat komunikasi yang paling awal sejak masa dulu,” kata Edi. Keharusan mengembangkan aksara Nusantara juga diutarakan oleh Zulkipli dari Yayasan Alam Melayu Sriwijaya, lembaga yang bergerak dalam kebudayaan melayu Sriwijaya. Aksara menjadi bukti kejayaan sebuah peradaban. Baginya, kita tidak akan mengetahui kejayaan Sriwijaya jika tidak ditemukan prasasti Talang Tuo. “Tanpa bukti aksara kita akan lupa. Kita sedang ngobrol. Sejam lagi mungkin akan lupa apa yang diobrolkan,” kata Zulkipli.

Dalam peluncuran sebuah buku pada 18 Desember 2004, penyair Taufiq Ismail membacakan surat cinta Sulistina kepada suaminya, Bung Tomo (Sutomo). “Saya terharu sekali. Saya kira surat saya itu adalah surat biasa dari seorang istri kepada suaminya. Ternyata ada nilainya. Sebetulnya saya geli juga yang membacanya seorang lelaki yang harus menjiwai perasaan seorang wanita,” kata Sulistina. Dua tahun kemudian dia pun menerbitkannya jadi buku berjudul Romantisme Bung Tomo . Isinya surat-menyuratnya dengan Bung Tomo sejak 1950-an, termasuk ketika Bung Tomo jadi tahanan Orde Baru karena dituduh subversif. Surat-surat Bung Tomo dan Tieng menggunakan bahasa Indonesia, Jawa, Inggris, dan Belanda. Bukti romantis Bung Tomo seperti dalam suratnya tanggal 13 Maret 1951: “Ah Tieng, kalau saja teringat our kamar yang rose itu, vulven ku tak suka bergerak-lancar.” Pandangannya berbalut romantisme terlihat dalam surat tanggal 16 April 1951, yang sibuk sebagai ketua Partai Rakyat Indonesia mesti rapat sampai tujuh kali sehari: “Pagi ini begitu besar kangenku sehingga ingin saya menulis kemari. Aku saiki dadi politikus tenan . Aku rapat sedino nganti ping pitu . Ibu pertiwi seakan-akan tersenyum di hadapan mataku! Doakan untuk kakandamu, sayang! agar aku selalu dapat kekuatan.” Sedangkan surat-suratnya ketika menjadi tahanan Orde Baru mengungkapkan keadaan, perasaan, dan usahanya untuk bebas dari penjara. Renungan Berbeda dari Bung Tomo, surat cinta Sutan Sjahrir lebih berisi pemikiran-pemikirannya. Sejak ditahan di penjara Cipinang Jakarta, Bung Kecil –julukan Sjahrir– mulai menulis surat kepada istrinya di Belanda, Maria Duchateau, yang dipisahkan darinya pada 14 Mei 1932. Sjahrir semakin getol menulis surat ketika diasingkan di Boven Digoel. Ketika Perang Dunia II pecah, Belanda diduduki Nazi Jerman, korespondensi Sjahrir dan Maria terputus. Dari 1931-1940, Maria menerima 287 surat dengan panjang antara 4-7 halaman. Sempat terpikir untuk membakarnya, Maria dibantu suaminya yang juga adik Sjahrir, Sutan Sjahsyam, menyunting surat-surat Sjahrir dan membukukannya, Indonesische Overpeinzingen , diterbitkan di Amsterdam pada 1945 di bawah nama samaran Sjahrazad. “Bagian-bagian yang bersifat pribadi disisihkan dan keseluruhannya disusun seperti sebuah catatan harian,” demikian tertulis dalam Mengenang Sjahrir karya Rosihan Anwar. Buku itu kemudian diterjemahkan HB Jassin dengan judul Renungan dan Perjuangan . Sementara dalam bahasa Inggris, Out of Exile , diterjemahkan Charles Wolf yang pernah jadi konsul muda Dinas Luar Negeri AS di Jakarta. Tak seperti aslinya, ada tambahan tulisan Sjahrir atas permintaan Wolf yang berisi pengalamannya setelah dibebaskan dari Banda Neira. Sesuai judulnya, buku itu berisi renungan dan pemikiran Sjahrir dari kecamuk perang hingga pergerakan, dari keindahan alam hingga pergumulan Timur dan Barat. Misalnya, dalam surat tertanggal 25 Maret 1937, dia menulis renungannya soal perang saudara di Spanyol dan krisis dunia. “Adalah berhubungan dengan situasi dunia ini juga, maka aku di masa belakangan ini sekali lagi merenungkan masa depan pergerakan kebangsaan kita....suatu hal yang gila kalau kita berpikir dan berbuat seolah-olah sama sekali tidak ada yang berubah, selama kita tetap menjadi jajahan Belanda.” “Meskipun surat itu penuh dengan hal-hal yang bijak, surat itu juga merupakan sebuah kesaksian yang menyentuh hati tentang kebersamaan mereka yang hanya sesaat dan nasib perkawinan mereka yang malang,” tulis Frances Gouda dalam Dutch Culture Overseas . Pramoedya Ananta Toer, yang membaca surat-surat itu ketika ditahan di penjara Cipinang, tempat Sjahrir pernah ditahan dan menulis surat untuk istrinya, menilainya dengan sinis. “Dia begitu rindu, rindu kembali ke Belanda,” tulis Pramoedya sebagaimana dikutip Rudolf Mrazek dalam Engineers of Happy Land. Namun, tak sedikit yang menilai arti penting surat-surat Sjahrir. “Surat-surat Sjahrir kepada Maria jelas sumber sejarah yang penting,” ujar sejarawan Peter Kasenda. Srihana Jika surat Bung Tomo dan Sjahrir terdokumentasikan dalam buku, Bung Karno lain. Sukarno juga menulis surat cinta kepada istri-istrinya yang lain: Naoko Nemoto (Ratna Sari Dewi), Haryatie, Yurike Sanger, Kartini Manoppo, dan Heldy Djafar. Menurut sejarawan Peter Kasenda, hanya Inggit yang tak pernah mendapat surat cinta Sukarno karena Inggit selalu menemaninya hingga mereka bercerai. Namun belum ada yang mempublikasikan surat-surat untuk istri-istrinya secara khusus. Ada yang hanya menyimpannya, muncul sepenggal-penggal dalam sejumlah buku, atau menjadi suplemen dalam biografi misalnya Srihana-Srihani , biografi Hartini yang ditulis Arifin Surya Nugraha. Sukarno bertemu Hartini pada awal 1953 dalam sebuah kunjungan ke Salatiga. Jatuh cinta, Sukarno pun terus mengirimkan surat-surat cinta. Demi menjaga kerahasiaan, Sukarno menggunakan nama samaran Srihana, sedangkan Hartini dia namai Srihani. Salah satu cuplikan dari puluhan surat cinta itu berbunyi: “Ketika aku melihatmu untuk kali yang pertama, hatiku bergetar. Mungkin kau pun mempunyai perasaan yang sama. Srihana.” Selain berisi ungkapan cinta nan romantis, terselip kegalauan hati Sukarno. Misalnya, ketika dia menjalani tahanan rumah di Bogor. Kepada Heldy Djafar, Sukarno mengeluh karena tak dapat izin menengok Heldy. “Apa boleh buat, Dik, mas harap hal ini jangan terlalu melukai hati Dik. Mas masih berikhtiar terus supaya juga boleh menengok Dik,” tulisnya pada 20 November 1967. “Surat-surat cinta Sukarno memperlihatkan status dan tingkat hubungan dengan istri-istrinya,” ujar sejarawan Asvi Warman Adam. “Perkataan cinta dan pujian dalam surat itu menunjukkan bahwa Sukarno seorang yang romantis dan menarik juga mengetahui aspek kepribadian tokoh bangsa ini.” Bung Tomo, Sjahrir, atau Sukarno hanyalah sedikit dari tokoh penting negeri ini yang mengungkapkan perasaannya lewat surat. “Persoalannya sejauh mana surat-surat cinta itu mengungkapkan sesuatu informasi kesejarahan,” kata Asvi. Surat-surat cinta bisa menjadi sumber sejarah jika isinya tidak hanya berbicara romantisme, tapi juga informasi sejarah atau pemikiran yang dialami tokoh-tokohnya. Namun, surat cinta mungkin juga penting untuk menyelami pengalaman batin seorang tokoh, menjadikannya lebih manusiawi tanpa mengurangi kepahlawanannya.

DKI Jakarta sudah kelebihan beban, baik oleh bangunan, kendaraan, maupun penduduknya yang mencapai lebih dari 10 juta pada 2014. Jumlah itu belum termasuk para pekerja yang masuk setiap hari dari daerah sekitar Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Ibukota negera Republik Indonesia ini pun menjadi kota terpadat di Indonesia, bahkan masuk sepuluh besar kota terpadat di dunia. Hal ini karena pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya ditambah para pendatang. Kepadatan penduduk di Jakarta sudah dimulai sejak 1950-an. Menurut sejarawan Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, pada 1952 penduduk Jakarta berjumlah 1,782 juta jiwa, melonjak dari 823 ribu jiwa pada 1948. Jumlahnya agak stabil pada pertengahan 1950, tetapi meningkat lagi dengan cepat menjadi 3,813 juta jiwa pada 1965. Peningkatan jumlah penduduk ini bukan karena angka kelahiran yang tinggi, tetapi oleh para pendatang. “Pada 1961, sensus pertama setelah 1930 menunjukan bahwa hanya 51% populasi kota yang benar-benar dilahirkan di sana, sedangkan sebagian besar penduduk lainnya berasal dari Jawa Barat dan Jawa tengah,” tulis Susan. Berdasarkan kelompok etnis, Betawi sebagai suku asli Jakarta menduduki posisi ketiga setelah Sunda dan Jawa. Menurut sejarawan Lance Castles dalam Profil Etnik Jakarta , perkiraan populasi Jakarta menurut kelompok etnis pada 1961 antara lain Sunda (952.500 atau 32,8%), Jawa dan Madura (735.700 atau 25%), Betawi (665.400 atau 22,9%), dan Tionghoa (294.000 atau 10,1%), sisanya suku-suku lain. Ada beberapa penyebab migrasi ke Jakarta. Menurut Susan, mereka datang ke Jakarta dalam jumlah besar seiring kembalinya pemerintah Republik Indonesia dari Yogyakarta ke Jakarta pada akhir 1949. Sebagian lainnya datang ke Jakarta untuk menghindari kerusuhan di daerah-daerah mereka yang terus berlanjut bahkan setelah perang melawan Belanda berakhir. Di sejumlah wilayah, para pemberontak melawan pemerintah Republik Indonesia, seperti Darul Islam dan laskar-laskar sisa masa revolusi yang belum ditertibkan. Mereka mengungsi ke tempat yang aman, dan Jakarta menjadi salah satu pilihannya. “Di Jawa Barat, Darul Islam merupakan ancaman terbesar terhadap keteraturan dan ketertiban,” tulis Susan. Sependapat dengan Susan, Castles menyatakan bahwa secara luas dipercaya, penduduk pedesaan yang pergi dari desanya karena Darul Islam menjadi unsur utama dalam migrasi ke Jakarta. Namun, dia memperkirakan “sebagian penduduk meninggalkan kampung halamannya di Timur Laut wilayah operasi Darul Islam (Kuningan-Brebes) menuju Jakarta. Sementara sebagian besar pengungsi dari Priangan Timur dan Tengah lebih memilih mengungsi ke Bandung dan Tasikmalaya, yang terbukti dari tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di kedua kota itu antara tahun 1930-1961 bila dibandingkan dengan seluruh Jawa.” Namun, survei tahun 1953 terhadap para migran menunjukan bahwa mayoritas orang datang ke Jakarta karena alasan ekonomi. Pada akhir masa perjuangan merebut kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk, produksi sangat rendah dan barang yang tersedia hanya sedikit. “Sebagai tempat kedudukan pemerintah nasionalis yang baru yang telah menjanjikan bahwa kemerdekaan akan membawa kemakmuran, Jakarta tampaknya menawarkan harapan baru bagi para penduduk pedesaan,” tulis Susan. Selain migran yang menetap di Jakarta, ada pendatang yang datang secara musiman, hanya tinggal selama beberapa bulan di Jakarta. Mereka kembali ke kampung halaman saat masa bercocok tanam dan lebaran. Selain itu, ada pula pendatang yang masuk ke Jakarta hanya untuk bekerja di pagi hari dan kembali ke rumahnya pada sore atau malam hari. “Pada 1957, diperkirakan terdapat 10.000 orang pengguna kereta yang datang setiap hari dari Bogor,” tulis Susan. Kepadatan penduduk Jakarta berdampak kepada segala bidang, terutama perumahan. Akibatnya, terjadi kepadatan yang tinggi pada rumah-rumah yang tersedia dan ledakan permukiman liar. Banyak pula yang mencari tempat berteduh semampu mereka, seperti di pinggir jalan atau di bawah jembatan. Permasalahan ini masih berlum terpecahkan hingga sekarang. “Walaupun para pemimpin seperti Sukarno memiliki ambisi untuk membuat Jakarta menjadi kota yang indah,” tulis Susan, “kenyataannya tugas utama pemerintah kota Jakarta adalah mengatasi pertambahan penduduk yang sangat besar dan kemiskinan warga.”

MENJELANG akhir bulan puasa tahun 2015, Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol terpanjang di Indonesia, yaitu Cipali atau Cikopo-Palimanan. Selanjutnya, ada beberapa proyek tol yang sedang dibangun, seperti Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, empat ruas tol Sumatera, enam tol dalam kota Jakarta dan beberapa proyek tol lainnya. Orang yang pertama kali mengusulkan jalan tol adalah Walikota Jakarta, Sudiro (menjabat tahun 1953-1960). Usulan jalan berbayar itu sebagai cara pemerintah daerah Kotapraja Jakarta mendapatkan dana tambahan untuk pembangunan. “Pemerintah Daerah Kota Praja Jakarta Raya berusaha keras, karena pengeluarannya terus meningkat, padahal subsidi dari pemerintah pusat tetap terbatas,” tulis Subagijo IN dalam Sudiro Pejuang Tanpa Henti. Selain tol, Sudiro juga mengusulkan retribusi satu sen dari harga normal bensin, namun ditolak menteri perekonomian; dan airport tax atau pajak bandar udara Kemayoran yang diusulkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS), juga ditolak pemerintah pusat. Sudiro bersama Badan Pemerintah Harian Kotapraja Jakarta menyampaikan usul jalan tol kepada DPRDS pada 1955. Usul itu muncul karena sedang pembangunan jalan raya, yang sekarang disebut Jalan Sudirman-MH Thamrin, dengan anggaran yang sangat besar. “Di jembatan panjang, pada ujung jalan MH Thamrin itulah, diusulkan untuk didirikan tempat guna pemungutan toll bagi tiap kendaraan bermotor yang lewat di situ,” tulis Soebagijo. “Usul ini ditentang keras oleh DPRDS.” Alasannya, ada anggota DPRDS menganggap tol akan menghambat laju lalu lintas. Anggota lain menyebut tol sebagai pajak kuno. Alasan terakhir ada benarnya. Penerapan pungutan uang untuk jalan sudah dilakukan pada zaman kolonial. Pemerintah kolonial menyewakan gerbang pemungutan tol kepada kalangan Tionghoa. Bahkan, tarif pajak didasarkan kepada kedudukan gerbang tol, selain tingkat kemakmuran rata-rata di suatu distrik. “Jadi sepikul (61,175 kg) beras harus membayar pajak sebesar 44 sen di Ampel. Sebuah gerbang tol di Surakarta yang telah lama didirikan pada jurusan Sala-Salatiga, hanya akan terkena pajak 15 sen pada gerbang tol utama Panaraga di Jawa Timur, 8 sen di bandar Pacitan di pantai selatan dan hanya ditarik 2 sen saja di rangkah pager Waru di Pacitan,” tulis Peter Carey dalam Orang Cina, Bandar Tol, Candu, dan Perang Jawa. Ketika tol dianggap ketinggalan zaman, beberapa negara menggunakan sistem tol tersebut. Hal itu berdasarkan pengalaman Sudiro sendiri ketika mengunjungi Amerika Serikat. “Tatkala Sudiro sendiri pada tahun 1961 naik mobil dari New York ke Washington, di tempat tertentu diharuskan membayar toll. Apakah dengan demikian di USA hingga saat ini toll itu juga dianggap sebagai pajak kuno,” tulis Subagijo. Jalan tol yang dianggap kuno akhirnya dibangun juga 18 tahun kemudian, ketika pembangunan jalan tol pertama di Indonesia dimulai pada 1973. Jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) sepanjang 46 km itu dioperasikan pada 9 Maret 1978. Pembangunan jalan tol sekarang ini juga mendapatkan penentangan dengan alasan tidak akan menyelesaikan masalah lalu-lintas. Namun, pemerintah jalan terus bahkan pembangunan jalan tol dilakukan di berbagai daerah.

PADA 30 September 1965 malam, Presiden Sukarno didaulat untuk berpidato di depan Musyawarah Nasional Teknik (Munastek) di Istora, Senayan. Bung Karno, seperti biasa, selalu memikat dalam setiap pidatonya. Dia bahkan membukanya dengan lagu irama lenso Mari Bergembira yang diciptakannya sendiri.  Menurutnya, kemampuan teknik mutlak dibutuhkan oleh sebuah bangsa. Dalam kesempatan yang sama dia mengatakan revolusi kemerdekaan telah berhasil menghancurkan sistem imperialisme yang bertahun-tahun berkuasa di Indonesia. Perjuangan berikutnya adalah menentang alam dan menundukan alam supaya bersahabat. Karena dengan demikian alam bisa bersahabat untuk menciptakan kemakmuran rakyat. “He kaum teknisi, sadarilah hal ini. Bahwa sekarang ini, saudara-saudara, kita berjuang menundukan alam, menundukan angin, menundukan gempa, menundukan laut, menundukan udara...semuanya kita tundukan, jadikan sahabat kita yang membantu  kepada kita,” ujar Bung Karno. Dia juga menegaskan bahwa tanpa kemampuan teknik yang mumpuni, kemakmuran dan keadilan bakal sulit dicapai. “Sosialisme tidak bisa dibina tanpa pengetahuan teknik.” Karena alasan itu pula Bung Karno mendidik kedua anaknya, Guntur dan Megawati, agar membantu mewujudkan sosialisme di Indonesia. Kepada kedua anaknya itu dia mewanti-wanti agar belajar serius demi tercapainya Indonesia yang makmur dan adil. Dengan bangga Bung Karno mengisahkan dua anaknya tersebut yang juga memilih kuliah di jurusan teknik. Dia menuturkan, “Guntur Sukarnaputra, mahasiswa ITB, jurusan teknik. Megawati milih jurusan teknik pertanian. Megawati –saya panggil dia Dis... Dis, engkau harus bantu di dalam usaha rakyat mendatangkan sosialisme Indonesia yang cukup sandang, cukup pangan.” Kendati menyampaikan hal-hal serius dalam pidatonya, Bung Karno tak lupa menyelipkan canda yang mengundang derai tawa peserta Munas. Sambil menujukan jarinya kepada para peserta Munas yang berjaket kuning (kemungkinan mahasiswa Universitas Indonesia), presiden pertama Republik Indonesia itu mengajukan satu syarat kepada mereka apabila mau mempersunting Megawati sebagai istri. “ Dus , he pemuda-pemuda, itu yang baju kuning itu, kalau engkau tidak jurusan teknik, jangan ngelamar Megawati, ya!” kata Presiden Sukarno disambut tawa para peserta. Dalam otobiografinya Penyambung Lidah Rakyat , Bung Karno juga beberapa kali menyebut anak perempuannya itu. Dia mengisahkan tentang kemahiran Megawati menari. “Megawati, yang biasa kupanggil Ega, pandai menari dan tariannya menggairahkan," kata Bung Karno kepada Cindy Adams, penulis otobiografinya. Megawati Sukarnoputri menikah pertama kali dengan Letnan Satu Surindro Supjarso, seorang pilot pesawat TNI AU yang tewas dalam tugasnya menerbangkan pesawat Skyvan T-701 di perairan Biak, 22 Januari 1970. Ia kemudian menikah lagi dengan Hasan Gamal, seorang diplomat Mesir. Pernikahan keduanya ini tak berlangsung lama setelah mereka memutuskan berpisah. Suami ketiga Megawati adalah Taufiq Kiemas, aktivis politik yang pernah menjabat ketua MPR periode 2009-2014. Taufik wafat  8 Juni 2013 pada usia 70 tahun.