STADION Old Trafford hening pada petang 6 Februari 2018. Legenda hidup Sir Bobby Charlton dan Harry Gregg bersama jajaran petinggi dan staf klub Manchester United, para pemain dan pelatih Jose Mourinho, serta fans khidmat mengheningkan cipta selama satu menit. Usai mengheningkan cipta, di bawah hujan salju Mourinho memimpin para pemainnya meletakkan karangan bunga di sebuah panggung kecil dengan backrop hitam bertuliskan “Munich, 60 Years”. Para fans Manchester United (MU) yang hadir langsung menyambut dengan standing applause . Di waktu bersamaan, para bos klub Jerman Bayern Munich juga menghelat peringatan serupa meski tak sebesar di Manchester. Ketua klub Karl-Heinz Rummenigge dan Presiden Bayern Uli Hoeness memimpin acara yang dihadiri oleh Walikota Munich Dieter Reiter dan duta MU Denis Irwin itu. Mereka meletakkan karangan bunga di sebuah tugu peringatan di Manchesterplatz, Kota Munich. Sekira 1000 orang dengan bermacam atribut MU memadati Manchesterplatz petang itu. “Kepada para fans Manchester United, izinkan saya memperingati mereka hari ini, di saat kita berkabung bersama dengan disertai janji: Wir warden Euch nie vergessen (kami takkan melupan mereka,” cetus Rummenigge sebagaimana dilansir situs resmi klub, fcbayern.com . Mereka semua hadir di Manchester maupun Munich untuk memperingati 60 tahun “Munich Air Disaster” atau musibah yang menewaskan sejumlah pilar MU di Bandara Munich-Riem, Jerman pada pukul 03.03 petang, 6 Februari 1958. Selama enam dekade, hari terjadinya musibah itu dikenang publik sebagai salah satu hari paling menyedihkan dalam sepakbola. Akhir Tragis Busby Babes Tim besutan Matt Busby baru saja membawa pulang “tiket” ke semifinal European Cup (sebutan lama Liga Champions) dari Belgrade, Yugoslavia. Laga leg kedua perempatfinal kontra Red Star Belgrade, 5 Februari 1958, yang berakhir 3-3 cukup membuat mereka melaju ke semifinal berkat keunggulan agregat 5-4 (Manchester menang 2-1 di leg pertama). Dengan sukacita mereka pulang menggunakan pesawat carteran Airspeed AS-57 Ambassador milik maskapai British European Airways dengan nomor penerbangan 609. Dari Bandara Zemun, Belgrade, pesawat transit untuk mengisi bahan bakar di Bandara Munich-Riem. Namun saat hendak lepas landas lagi, pilot James Thain merasakan ketidakberesan pada mesin pesawat. Dua kali percobaan lepas landas, pesawat gagal terbang. Para penumpang pun turun dan menunggu di bandara. Keadaan tak mengenakkan itu, ditambah kian lebatnya hujan salju, melecutkan firasat dalam diri striker Liam Whelan. “Kejadian ini bisa berarti kematian, namun saya siap,” cetus Whelan, dikutip Jim White dalam Manchester United: The Biography . Setelah menunggu sekira 15 menit di bandara, para penumpang diinstruksikan untuk naik ke pesawat guna percobaan take-off ketiga. Namun ketika melaju untuk lepas landas, pesawat tergelincir di landasan hingga menabrak pagar landasan dan sebuah rumah di dekatnya. Badan pesawat hancur dan sebagian terbakar. Para penumpang dan kru yang selamat panik. Kiper Harry Gregg, satu dari beberapa yang selamat, langsung berinisiatif menyeret orang-orang yang masih selamat dari puing-puing pesawat, termasuk pelatih Matt Busby. Kecelakaan itu langsung menewaskan tujuh anggota “ Busby Babes ” (julukan bagi para pemain MU asuhan Matt Busby), Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Talyor, dan Liam Whelan; tiga staf tim; delapan jurnalis Inggris; seorang travel agent ; dan seorang suporter MU yang merupakan sahabat Busby; dan dua kru pesawat. Dua kru itu masing-masing pramugara Tom Cable dan kopilot Kenneth Rayment. Duncan Edwards, salah satu pemain yang selamat, meninggal 15 hari kemudian akibat luka-luka yang dideritanya. Pasca-kejadian, butuh waktu lama tim "Setan Merah" untuk pulih dari duka. Meski begitu, Matt Busby masih bisa membangun kembali generasi kedua “Busby Babes” dengan bermodalkan para pemain lama yang selamat: Gregg, Charlton, Bill Foulkes, Kenny Morgans, Albert Scanlon, Dennis Viollet dan Ray Wood. Dua pemain lain, Johnny Berry dan Jackie Blanchflower, tak pernah merumput lagi usai kecelakaan itu akibat trauma dan cedera permanen.

WALUJO Martosugito masih ingat kejadian setengah abad lalu itu. Suatu siang saat dirinya dan Wakil Perdana Menteri Roeslan Abdulgani tengah berbincang dengan Presiden Sukarno di bagian belakang Istana Negara, seorang perwira tiba-tiba datang menghadap. Ia melaporkan bahwa Istana Negara sudah dikepung oleh para demonstran dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). “Dilapori itu, Bung Karno sama sekali tidak panik. Ia malah bilang supaya dinamika anak-anak muda jangan dimatikan,” ujar lelaki kelahiran Klaten 82 tahun lalu tersebut. Pulang dari Istana, Walujo tak tinggal diam. Sebagai anggota Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), ia langsung mengordinasi anak-anak muda sesama “marhanenis” untuk melakukan reaksi atas demonstrasi-demonstrasi itu. Caranya, tentu saja dengan mengadakan demonstrasi tandingan mendukung kepemimpinan Bung Karno. “Bung Karno itu kan ibarat bapak kami sendiri, wajar dong jika kami saat itu melakukan pembelaan terhadap beliau …” katanya kepada Historia . Memasuki tahun 1966, desakan kelompok kanan untuk mengeliminasi Presiden Sukarno dan kekuatan-kekuatan kiri semakin besar. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang didominasi aktivis-aktivis HMI dan PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia) hampir tiap waktu turun ke jalan. “Demonstrasi tersebut kerap diringi juga aksi penempelan poster dan pamflet yang isinya menggugat pemerintahan Sukarno dan PKI,” ujar John R. Maxwell dalam Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani . Aliansi kelompok mahasiswa kiri yang terdiri dari GMNI Ali-Surachman, Germindo (Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), tentu tak diam saja. Mereka pun membuat demonstrasi tandingan dan balik merobek poster-poster yang ditempelkan massa KAMI lalu menggantinya dengan poster-poster yang diantaranya berbunyi : “Hidup Bung Karno!” atau “KAMI kanan dan Ditunggangi Nekolim!” Menurut Soe Hok Gie, beberapa hari sebelum turun ke jalan, perwakilan GMNI-Germindo telah datang menemui Presiden Sukarno. Di hadapan sang presiden, mereka berjanji untuk membela Bung Karno sampai mati. Hok Gie juga juga melansir sebuah kabar yang ia dapat dari Soeripto, kawannya yang bekerja di KOTI (Komando Operasi Tertinggi) bahwa telah disediakan sejumlah dana untuk menandingi demonstrasi KAMI dan mendirikan Barisan Sukarno. “Jumlahnya 100 juta rupiah…” tulis Soe Hok Gie dalam Catatan Seorang Demonstran . Bentrok antara massa akhirnya tak terelakan. Bukan saja di jalanan, di kampus-kampus pun terjadi adu aksi berujung perkelahian. Suasana semakin kritis karena kedua pihak sama-sama didukung oleh kesatuan-kesatuan tentara. Itu terbukti saat chaos berlangsung di Salemba, suatu peleton pasukan Cakrabirawa sempat membuat pos di suatu sudut kampus UI. “Sementara pasukan-pasukan Kostrad dan RPKAD berpakaian preman selalu siap melindungi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa anti Sukarno,” tulis John Maxwell. Perkembangan politik pada akhirnya tidak berpihak ke kubu kelompok sayap kiri. Pada Maret 1967, Presiden Sukarno dilengserkan lewat sidang MPRS. Jenderal Soeharto naik sebagai pejabat Presiden.Begitu berkuasa, Soeharto langsung memberangus kekuatan-kekuatan kiri termasuk Germindo dan CGMI. GMNI sendiri tentu saja langsung terkena imbas angin politik yang tengah bertiup kencang. Unsur-unsur kanan kaum yang bercokol di PNI (Partai Nasional Indonesia) pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja kembali menemukan momentumnya. Tanpa perlu waktu lama mereka pun membersihkan GMNI dari unsur-unsur kiri dan lewat kongres-nya yang kelima mengganti pimpinannya dengan orang-orang pro Orde Baru.

RUMAH era kolonial di Alun alun timur Rangkasbitung, Lebak, Banten itu terlihat cantik. Mulai Minggu (11/2/2018), rumah cagar budaya eks tempat tinggal Wedana Rangkasbitung itu resmi menjadi Museum Multatuli, nama pena dari pengarang Max Havelaar . Di dalamnya terdapat sejumlah koleksi unik milik Eduard Douwes Dekker. Suasana "kolonial" di Museum Multatuli begitu sangat terasa. Nampak di beberapa bagian museum, ditampilkan peta dan sejumlah memorabilia terkait kebijakan cultuurstelsel alias tanam paksa di masa kolonialisme Belanda. Lainnya, turut dipamerkan sejumlah karya-karya asli Multatuli, hingga testimoni berbagai tokoh dunia terhadap Multatuli. Mulai dari Presiden Sukarno, hingga Jose Rizal, pemimpin revolusi Filipina. Juga ubin asli yang tersisa dari rumah Multatuli di Rangkasbitung turut menjadi koleksi museum anyar ini. Dalam peresmian tersebut, hadir beberapa tokoh. Salah satunya adalah sejarawan asal Inggris Peter Carey. Dalam kata sambutannya, Carey menyatakan turut senang dan mengapresiasi berdirinya Museum Multatuli. Dia berharap Museum Multatuli bisa menjadi pusat pencerah terkait sejarah kolonalisme, tidak hanya di Banten, tapi juga untuk segenap masyarakat Indonesia. "Museum adalah salah satu sumber cerita tentang feodalisme dan kolonialisme. Cerita yang tentunya berkelindan dengan etika dalam pemerintahan. Ini menjadi masalah yang kemudian diangkat Eduard Douwes Dekker. Oleh karenanya, diharapkan museum ini menjadi sumbangan sebagai pusat pendidikan, pusat pencerahan untuk mengangkat sejarah Lebak," ujar Carey. Hal senada disampaikan sejarawan sekaligus periset utama konten Museum Multatuli, Bonnie Triyana. Menurutnya, dengan didirikannya Museum Multatuli diharapkan bisa lebih membuka diskursus tentang sejarah kolonialisme yang ternyata tak sesederhana dipahami masyarakat awam. "Ini tidak hanya penting bagi Lebak, tapi juga Indonesia untuk lebih mengenal Multatuli. Karena ternyata sejarah kolonialisme ini lebih rumit dari yang kita pahami. Kehadiran museum ini bukan untuk mengkultuskan Multatuli. Tapi suatu cara baru menafsirkan sejarah Indonesia dengan lebih terbuka, lebih manusiawi dan lebih luas lagi, sehingga kita mendapat gambaran utuh tentang apa yang terjadi di masa lalu," ungkap Bonnie, pemimpin redaksi Historia . Secara resmi, peluncuran Museum Multatuli dilakukan oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Usai melakukan penandatanganan prasasti dan gunting pita, Iti menyatakan harapan besarnya agar museum yang bertema antikolonial pertama ini, tidak hanya bisa mengangkat nama Rangkasbitung di Indonesia, namun juga di dunia. "Kami persembahkan museum ini untuk masyarakat Lebak dan juga untuk Indonesia. Kami juga berharap ini bisa menjadi milik dunia," kata Iti. Selain Museum Multatuli, Iti juga menekankan pentingnya fungsi Perpustakaan Saidjah-Adinda yang berdiri di sebelah Museum Multatuli. Perpustakaan itu diharapkan bisa menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di Lebak, sebagaimana novel Multatuli di masanya.

DECA Park, taman hiburan di utara Lapangan Merdeka, dipenuhi perempuan pada 17 Desember 1953. Mereka berasal dari bermacam organisasi perempuan seperti Partai Wanita Rakyat, Ikatan Bidan Indonesia, Pemuda Putri Indonesia, Bhayangkari, Gerwani, Wanita Katolik dan masih banyak lagi. Tak hanya hendak menghadiri perayaan sewindu Perwari, mereka sekaligus mengadakan rapat umum untuk memprotes Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1952. PP yang mengatur tunjangan pensiun janda pegawai negeri itu menjadi pukulan telak bagi gerakan perempuan yang tengah getol memperjuangkan keadilan dalam pernikahan –pukulan telak berikutnya terjadi pada 1954 saat Sukarno melakukan poligini. PP itu mengatur pembagian pensiun seluruh janda pegawai negeri secara merata. Bila si almarhum pegawai negeri melakukan poligini, janda-jandanya semua mendapat uang pensiunannya. Negara memberi sejumlah uang yang nilainya dua kali pokok pensiun biasanya untuk dibagi rata sesuai jumlah janda yang ditinggalkan. Keputusan pemerintah itu menuai protes para aktivis perempuan dan kalangan yang memperjuangkan kepentingan gender. “Saya tidak mengerti mengapa soal ini bisa lolos dari perhatian saya, ketika saya bertugas sebagai direktur kabinet dan Abdul Wahab SH sebagai sekretaris Dewan Menteri. Mungkin waktu itu saya sedang sibuk dengan soal-soal lain sehingga tidak sempat membaca usul yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet yang dipersiapkan oleh Abdul Wahab SH,” kata Maria Ulfah dalam biografinya yang disusun Gadis Rasyid, Maria Ulfah Subadio, Pembela Kaumnya . PP tersebut, menurut Ulfah, berarti pemerintah tak hanya mengakui bahwa seseorang pegawai diperbolehkan mengambil isteri kedua. Lebih dari itu, pemerintah seakan-akan memberi dorongan pada pegawai negeri untuk mengambil lebih dari seorang istri. Para perempuan yang mengikuti pertemuan di Deca Park juga sependapat dengannya. Mereka tidak memprotes tunjangannya, tetapi pengakuan secara tidak langsung negara pada praktik poligini. “Padahal dalam Angkatan Bersenjata gerakan wanita telah berhasil mencapai kemenangan kecil, yaitu bahwa seseorang anggota angkatan bersenjata tidak boleh mengambil istri kedua tanpa izin komandannya. Dan izin ini dalam praktik jarang diberikan,” kata Maria Ulfah. Di parlemen, para perempuan sedang memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan yang adil. Pada 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk atau lebih dikenal dengan Panitia NTR (Nikah, Talak, dan Rujuk). Anggotanya terdiri dari Maria Ulfah, Nani Suwondo, Sujatin Kartowijono, Kwari Sosrosumarto dari Wanita Katolik, dan Mahmudal Mawardi yang mewakili perempuan Muslim. Oleh karena itu, kemunculan PP tersebut di tengah pembahasan UU Perkawinan yang adil oleh Komisi NTR tentu menjadi pukulan bagi gerakan perempuan. Alhasil, mereka menempuh sejumlah upaya untuk menolak PP tersebut. Dalam dengar pendapat tentang PP No. 19 Tahun 1952 pada Agustus 1952, Perwari lantang menyuarakan penentangannya. Perlawanan berlanjut pada November 1952 ketika 19 organisasi perempuan menyatakan penolakan terhadap PP tersebut. Mereka menilai PP itu sebagai wujud pemborosan uang negara untuk membiayai poligini. PP itu, lanjut mereka, juga mendorong merajalelanya perkawinan poligini. Puncak protes terjadi pada 17 Desember 1953. Usai mengadakan pertemuan di Deca Park, para perempuan berdemonstrasi. Berjalan dalam barisan, mereka menuju ke Istana Kepresidenan yang jaraknya hanya beberapa puluh meter. Demonstrasi ini, tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia , menjadi demonstrasi pertama yang dilakukan para perempuan pasca-kemerdekaan. Meski banyak anggota Kongres Wanita Indonesia (KWI) yang ikut dalam demo secara perseorangan, KWI sebagai organisasi tidak mendukung protes tersebut. KWI tak banyak meributkan soal PP No. 19 tahun 1952 itu lantaran beberapa organisasi yang tergabung dalam kongres mempunyai pandangan berbeda-beda tentang permen tersebut. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Muslimat NU, misalnya, menyatakan persetujuan pada PP tersebut sebagaimana pandangan partai Masyumi. Demo berjalan dengan tertib. Satuan polisi berjaga di sepanjang jalan dan mengatur lalu lintas. “Kami mengajak semua anggota Perwari di Jakarta dan wanita umumnya untuk berdemo,” kata Sujatin Kartowijono dalam biografinya yang disusun Hana Rambe, Mancari Makna Hidupku . Selain dihadiri aktivis perempuan, demo diramaikan oleh murid-murid dari Sekolah Kepandaian Putri di Jalan Sabang. Mereka datang membawa kertas besar yang bertuliskan protes terhadap PP. Sampai di Istana Kepresidenan, mereka disambut Sukarno. Perwari memberi mosi agar pemerintah meninjau kembali PP No. 19 Tahun 1952. Para perempuan juga mendesak agar pemerintah segera membuat Undang-Undang Perkawinan yang menjamin kedudukan istri sesuai UUD 1945. Dari istana, demostrasi berlanjut ke kantor Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di Pejambon. Para demonstran menyerahkan petisi lalu bergerak ke kantor DPRS di pojok Lapangan Banteng. Meski publikasi terhadap demonstrasi itu baik, pemerintah tetap tak paham maksud para perempuan. Serangkaian pembahasan memang dilakukan di parlemen usai demonstasi itu, tapi pada Februari 1954 parlemen memutuskan ketetapan tentang pensiuan pada janda-janda pegawai negeri masih tetap berlaku.

SEBAGAI pejabat presiden, Soeharto berkepentingan membersihkan parlemen dari unsur Orde Lama. Sang Jenderal menginginkan lembaga perwakilan rakyat direstrukturisasi dan mengisinya dengan wajah baru. Manuver ini semata untuk tujuan politik: menarik dukungan yang efektif dari dewan legislatif atas setiap kebijakan rezim Soeharto. Tak hanya orang partai dan tentara, beberapa mahasiswa ikut dilibatkan. Mereka yang “terjaring” adalah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) yang berperan menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno lewat serangkaian aksi demonstrasi. “Ujian pertama dari KAMI datang pada saat penawaran menjadi anggota DPR-GR. Golongan moral forces menolaknya, karena melihat racun berbungkus madu diatas kursi empuk DPR-GR. Sebaliknya golongan politisi setuju karena suara mereka diperlukan untuk voting anti Soekarno (yang makin lemah) dan menyusun UU Pemilihan Umum,” tulis Soe Hok Gie dalam artikel “Menyambut Dua Tahun KAMI: Moga-Moga KAMI Tidak Mendjadi Neo PPMI”, Kompas , 26 Oktober 1967. Pada Januari 1967, sebanyak tiga belas mahasiswa ditunjuk menjadi perwakilan mahasiswa di DPR-GR. Semuanya berasal dari KAMI Pusat (Jakarta). Mereka yang disebut Gie sebagai golongan politik antara lain: Slamet Sukirnanto, T. Zulfadli, Fahmi Idris, Mar’ie Muhammad, Firdaus Wadjdi, Soegeng Sarjadi, Cosmas Batubara, Liem Bian Khoen, Djoni Simanjuntak, David Napitupulu, Zamroni, Yozar Anwar, dan Salam Sumangat. “Agar partai-partai Orla (Orde Lama, red. ) tak mendominasi di sana,” kata seorang Ketua Presidium KAMI kepada Gie ketika ditanya soal kesediaannya menjadi anggota DPR-GR. Sinis bercampur sedih mengisi benak Gie tatkala memandang laku para rekannya yang menurutnya sudah mulai silau dengan kekuasaan. Dalam artikel yang sama, Gie menyebut sebagian besar aktivis-aktivis KAMI adalah tokoh-tokoh yang hidup dengan menunggangi status kemahasiswaannya. Umurnya rata-rata mendekati 30 tahun dan telah berkali-kali tak naik kelas karena jarang kuliah. Mereka bukan lagi mahasiwa yang berpolitik, tetapi politikus yang punya kartu mahasiswa. “Akhirnya Soekarno jatuh tetapi mahasiswa yang di DPR-GR juga jatuh martabatnya di mata mahasiswa biasa,” tulis Gie. Mendandani Bopeng Mahasiswa Begitu para aktivis kampus ini duduk di kursi anggota dewan, perpecahan mulai meletup. Pasalnya, mereka yang telah ditunjuk dalam parlemen bersekutu dengan partai politik. Mereka tak lagi berbicara atas nama mahasiswa, melainkan sebagai wakil golongan Islam, Katolik, dan sebagainya. Perselisihan pun mencuat ditingkat akar rumput, yaitu diantara sesama anggota KAMI. Sebagai organisasi mahasiswa yang menanungi berbagai golongan, KAMI tak lagi satu suara untuk kepentingan bersama. “Dari sini kelihatan bahwa tokoh-tokoh KAMI mulai kembali ke induknya,” ujar Gie. Gie secara radikal menentang mantan rekannya sesama aktivis mahasiswa yang memilih terjun berpolitik praktis. Mengapa? Dalam disertasinya di Australian National University, John Maxwell menjelaskan gagasan Gie bahwa mahasiswa seharusnya hanya muncul sebagai aktor politik manakala krisis sedang mencapai puncaknya. Ketika krisis sudah berlalu, mereka seharusnya kembali ke kampus. Gie membayangkan semangat aktivisme yang wajar: mulai soal olahraga sampai soal kebebasan mimbar kampus. Namun, yang terjadi kemudian justru sebaliknya. “Segera terlihat bahwa aktivis-aktivis terkemuka KAMI tidak tertarik untuk atau cakap menangani masalah sehari-hari yang paling signifikan bagi mahasiswa biasa, seperti kualitas pendidikan yang mereka dapatkan, kondisi sumber daya universitas, misalnya perpustakaan dan laboratorium, dan penyediaan fasilitas olahraga yang lebih baik,” tulis Maxwell dalam Soe Hok-Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani . Prediksi Gie tentang “racun bercampur madu” yang menjerat di kursi di dewan legislatif terbukti. Kelakuan minus para aktivis mahasiswa-cum-anggota parlemen yang lupa diri ini terendus ke muka publik. Mulai dari wara-wiri keluar negeri dalam rangka “misi pencarian fakta” tanpa hasil, ketidakterbukaan soal gaji mahasiswa sebagai anggota DPR-GR, hingga berlomba-lomba kredit mobil mewah. Puncaknya ketika para anggota laskar menggemboskan mobil ban tokoh-tokoh mahasiswa di markas Laskar Arief Rachman Hakim. Mereka merasa tertipu melihat kemewahan para pemimpinnya. Maxwell mencatat beberapa pemimpin KAMI, yang ditunjuk untuk duduk di dewan legislatif ternyata terlibat dalam manipulasi penyediaan kendaraan bermotor untuk para anggota parlemen. Mereka mendapatkan jatah mobil Holden Spesial dengan pengaturan biaya khusus sehingga harga mobil-mobil ini bisa jauh di bawah harga pasar yang berlaku. Skandal ini ramai mengisi bagian muka berita media-media di Jakarta saat itu. Reaksi keras dan kritik juga berdatangan dari mahasiswa-mahasiswa lain, terutama dari Bandung. Gie tak ketinggalan. Dalam artikelnya “Menaklukkan Gunung Slamet” termuat di Kompas , 14 September 1967, Gie menyebut sebagian dari pemimpin-pemimpin KAMI adalah maling. “Mereka korupsi, mereka berebut kursi, ribut-ribut pesan mobil dan tukang kecap pula.” Tak cukup sampai di situ. Menyaksikan perangai cacat mantan kawan seperjuangannya, Gie tergerak memberikan apresiasi. Bersama beberapa rekannya, dia mencetuskan rencana untuk mengirimkan hadiah “Lebaran-Natal” kepada wakil-wakil mahasiswa di parlemen. Sebuah paket diantar pada 12 Desember 1969. Isinya antara lain: pemulas bibir, bedak pupur, cermin, jarum, dan benang. Sepucuk surat dan kumpulan tanda tangan mengiringi. Sebagaimana termuat dalam harian Nusantara , 15 Desember 1969, demikian pesan dalam paket tersebut. Bersama surat ini kami kirimkan kepada anda hadiah kecil kosemetik dan sebuah cermin kecil sehingga anda, saudara kami yang terhormat, dapat membuat diri kalian lebih menarik di mata penguasa dan rekan-rekan sejawat anda di DPR-GR. Bekerjalah dengan baik, hidup Orde Baru! Nikmatilah kursi anda –tidurlah nyeyak! Teman-teman mahasiswa anda di Jakarta dan ex-demonstran ’66.

Gar Soepangat (89) selalu ingat kejadian itu. Suatu malam, ia memimpin satu seksi pasukan menyelundup ke Purwakarta. Dalam gerakan itu, selain berhasil menculik beberapa pejabat pemerintahan yang dibentuk Belanda, pasukannya pun berhasil menempelkan ratusan selebaran anti Belanda dan memasang bendera kecil merah putih di beberapa sudut kota. “Besoknya dari radio, kami mengetahui Belanda sangat marah dengan aksi kami itu hingga mereka mendatangkan pasukan yang lebih kuat dari Jakarta,” kenang eks anggota gerilyawan Satoean Pemberontak 88 itu. Sejak Juli 1948, situasi kemananan di Jawa Barat memang semakin kritis. Kendati sejak Februari 1948, Divisi Siliwangi sudah hijrah ke wilayah Republik, berbagai gangguan terhadap pemerintah sipil bentukan Belanda nyatanya semakin menggila. Alih-alih mengendalikan situasi, polisi dan tentara Belanda malah tersudut di pos masing-masing. Inisiatif penyerangan berpindah ke tangan kaum gerilyawan. Kondisi tersebut menyebabkan Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia Letnan Jenderal S.H. Spoor mencopot Mayor Jenderal Durst Britt dari jabatannya sebagai Komandan Divisi 7 December (Divisi C) dan menggantikannya dengan Mayor Jenderal (KNIL) E. Engles “Mayor Jenderal Engles menemukan kenyataan pahit Jawa Barat merupakan ‘het centrum van de guerilla-activiteit in de Archipel’ (pusat kegiatan gerilya di Nusantara),” tulis Himawan Soetanto dalam Long March Siliwangi . Namun kemajuan itu tidak serta-merta membuat para gerilyawan di Jawa Barat cepat puas. Untuk lebih mengefektifkan perlawanan, pada 17-19 November 1948, empat organ besar perlawanan di Jawa Barat yakni Satoean Pemberontak 88 (unsur Divisi Siliwangi), Barisan Banteng (unsur nasionalis), Bamboe Roentjing (murbais) dan Tentara Islam Indonesia (islamis) membentuk Pemerintah Rakjat Djawa Barat (PRDB). Mereka mengangkat Oya Soemantri untuk posisi pimpinan. “Sebagai ujung tombak perlawanan didirikan pula Divisi 17 Agustus dengan pimpinan Letnan Kolonel Muhidin Nasution dari Bamboe Roentjing,”ujar Robert B. Cribb kepada Historia. Kendati demikian, PRDB dan Divisi 17 Agustus tak pernah menemukan bentuk perlawanan yang kompak terhadap posisi Belanda. Selain ideologi, perbedaan taktik dan strategi pun menjadi masalah yang menjadikan organ-organ perjuangan tersebut tak pernah seia-sekata dalam tindakan. Misalnya, jika Bamboe Roentjing bermimpi Divisi 17 Agustus dapat menjadi kekuatan militer nyata pengganti Divisi Siliwangi yang hijrah ke kantong-kantong Republik di Jawa Tengah dan Yogyakarta, maka Barisan Banteng, Satoean Pemberontak 88 dan Tentara Islam Indonesia tidak demikian adanya. Barisan Banteng dan Satoean Pemberontak 88 memaknai perlawanan mereka hanya sebatas perjuangan awal semata. Makanya mereka tetap konsisten dengan perlawanan-perlawanan psikologis lewat sabotase, kontra-intelijen, dan agitasi-propaganda. Sementara menurut C.van Dijk dalam Darul Islam, Sebuah Pemberontakan , Tentara Islam Indonesia memiliki agenda tersendiri secara politis yakni menjadikan Jawa Barat sebagai Darul Islam (negara Islam) yang tentu saja harus terbebas dari pengaruh Republik. Pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militernya yang ke-2. Situasi tersebut mengharuskan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat sesuai perintah kilat Panglima Besar Jenderal Soedirman. “Tentu saja SP 88 dan Barisan Banteng menyambut baik kedatangan kembali Divisi Siliwangi, sebaliknya Tentara Islam Indonesia dan Bamboe Roentjing bersikap dingin-dingin saja,” ujar Gar Soepangat . Aliansi antar organ perjuangan pun semakin rapuh. Klimaksnya terjadi awal Agustus 1949 saat pemerintah Indonesia memerintahkan seluruh kekuatan bersenjatanya melakukan gencatan senjata menyusul Perjanjian Roem-Royen. “Tentara Islam Indonesia dan Bamboe Roentjing menolak keras perintah itu karena ketidakyakinan akan niat baik politik Belanda,” ujar Gar. Perbedaan sikap tersebut otomatis membuat Divisi 17 Agustus bubar. Satoean Pemberontak 88 dan Barisan Banteng menyatakan loyal terhadap perintah para petinggi Republik. Sedangkan Bamboe Roentjing dan Tentara Islam Indonesia memutuskan untuk kembali ke hutan-hutan Jawa Barat guna kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Republik Indonesia. Sejarah mencatat, perlawanan Bamboe Roentjing baru bisa berakhir pada 1954 sedangkan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia mencapai akhir riwayatnya pada 1962.

WAJAH Letnan Kolonel A.E. Kawilarang mendadak berubah kelam. Ketika pasukannya tengah asyik-asyiknya menghadapi tentara Belanda di wilayah Sukabumi dan Cianjur, tetiba datang perintah dari Markas Besar Tentara di Yogyakarta lewat Mayor Islam Salim bahwa seluruh kekuatan Brigade II Soerjakantjana yang dia pimpin harus hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. “Seperti (mendengar) halilintar di siang hari bolong rasanya…”ungkap Kawilarang seperti dituliskan dalam biografinya yang disusun Ramadhan KH, Untuk Sang Merah Putih . Kawilarang hanya salah satu dari unsur Divisi Siliwangi yang merasa kecewa dengan hasil Perjanjian Renville. Umumnya tak ada prajurit yang paham, mengapa pemerintah menyetujui kesepakatan yang kesannya sangat merugikan pihak Republik itu . Namun, sebagai seorang tentara yang harus patuh pada disiplin, para komandan di lapangan akhirnya bisa menguasai diri. “Daripada kita capek mikirin politik pemerintah, ya sudah kita terima saja perintah itu, kita ini kan cuma bawahan…” ujar Letnan Kolonel (Purn) Eddie Soekardi, salah satu eks perwira dari Brigade IV Guntur I. Turun Gunung Awal Februari 1948, para maung (sebutan untuk para prajurit Siliwangi yang artinya harimau) mulai keluar dari hutan dan gunung di seluruh Jawa Barat. Mereka bukan saja membawa diri mereka masing-masing tetapi ada juga yang mengikutsertakan seluruh anggota keluarganya. Menurut buku Hijrah Siliwangi yang diterbitkan oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, jumlah keseluruhan peserta hijrah adalah 30.000 orang. Sebagai titik temu seluruh rombongan Divisi Siliwangi dari pelosok Jawa Barat, dipilihlah Cirebon. Dari kota udang tersebut, mereka berangkat ke wilayah Republik dengan menggunakan tiga cara: diangkut dengan kapal laut menuju Rembang, menggunakan kereta api hingga Yogyakarta dan berjalan kaki hingga Wonosobo atau Gombong. Selanjutnya dari kedua kota itu, rombongan menggunakan kereta api dan truk menuju Yogyakarta dan sekitarnya. Saat menuju tempat tujuan hijrah inilah, pihak Belanda dikejutkan dengan performa prajurit-prajurit Siliwangi. Kendati berpakaian compang-compang, mereka tetap menunjukan disiplin tinggi laiknya tentara profesional. Termasuk saat seluruh prajurit harus menyerahkan senjata masing-masing guna diangkut secara terpisah, sesuai kesepakatan dengan pihak pengawas dari Komisi Tiga Negara (KTN). “Berbeda dengan penggambaran yang kerap ditulis koran-koran Belanda bahwa TNI itu sejenis kumpulan perampok dan ekstrimis, mereka justru terlihat seperti pasukan yang sangat teratur dan memiliki disiplin…” ujar Piere Heyboer dalam De Politionele Acties . Dukungan Rakyat Pihak Belanda pun harus menemukan kenyataan bahwa “para gerombolan” tersebut mendapat dukungan penuh dari rakyat. Itu dibuktikan dengan sambutan antusias masyarakat sepanjang rute hijrah. Ketika memasuki Cirebon saja (yang merupakan wilayah Belanda), rakyat sudah berderet sepanjang jalan seraya tak henti-hentinya memekikkan kata “merdeka” setiap lewat barisan prajurit Siliwangi yang tengah bergerak menuju stasiun kereta api dan pelabuhan. “Untuk menghentikan histeria rakyat, tentara Belanda yang mengawal para prajurit Siliwangi itu tak jarang menembakkan senjatanya ke udara,” tulis Himawan Soetanto dalam Yogyakarta, 19 Desember 1948 . Sebaliknya, para pengawal dari pihak tentara Belanda terutama dari satuan KST (Korps Pasukan Khusus) dan Batalyon Infanteri V Andjing NICA (yang anggotanya terdiri dari orang-orang Indo Belanda dan bangsa Indonesia) kerap berprilaku provokatif. Selain mengejek dengan sebutan “rampokers”, mereka pun kerap menyanyikan lagu-lagu berbahasa Belanda yang isinya menghina kaum gerilyawan. Banyak anggota Siliwangi yang paham bahasa Belanda merasa terhina dengan provokasi tersebut, namun demi disiplin mereka terpaksa mendiamkannya. Selama perjalanan perlakuan buruk juga diterapkan oleh pihak militer Belanda. Menurut Maman Soemantri, salah satu veteran Siliwangi yang ikut hijrah, pemberian jatah makan dilakukan laiknya kepada binatang. “Mereka menyajikan makanan buat kami dalam kaleng-kaleng bekas kornet dan sardencis yang kadang sudah berkarat,” ujar eks prajurit Divisi Siliwangi dari Brigade Kian Santang tersebut. Kapal Plancius yang disediakan untuk pengangkutan pun kondisinya sangat kotor, hingga menyebabkan banyak prajurit dan anggota keluarga prajurit yang sakit. Perlakuan-perlakuan buruk itu tak jarang menimbulkan keributan kecil di antara para prajurit Siliwangi dengan prajurit Belanda. Sepuluh hari kemudian, hampir seluruh kekuatan Divisi Siliwangi telah sampai ke wilayah Republik. Di Stasiun Tugu Yogyakarta, mereka langsung disambut oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman dan ribuan masyarakat Yogyakarta.

KENDATI diskriminasi terhadap perempuan di ranah domestik maupun publik masih terjadi hingga detik ini, perempuan Indonesia tak lagi direpotkan oleh perjuangan hak pilih. Di masa lalu, hak politik personal sebagai warganegara itu merupakan impian. Perjalanan perjuangan hak pilih perempuan dimotori organisasi-organisasi perempuan Indonesia pada 1930-an. Di tahun-tahun sebelumnya, sedikit sekali catatan tentang perjuangan mereka. “Ada beberapa alasan atas kelambanan dalam menyadari isu hak pilih. Organisasi konservatif, biasanya berdasar agama, meyakini bahwa perempuan tidak siap untuk berperan dalam urusan politik dan tidak pernah didorong untuk melakukannya. Selain itu, politik selalu diartikan sebagai dunia laki-laki,” tulis Susan Blackburn dalam Women and the State in Modern Indonesia. Hal itu membuat perempuan Belanda di Hindia-Belanda lebih cepat memperjuangkan secara terorganisir hak pilih ketimbang perempuan Indonesia. Pada 1908, mereka mendirikan cabang Asosiasi Hak Pilih Perempuan (Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, VVV) di Hindia Belanda. Ketika Dewan Rakyat (Volksraad) didirikan tahun 1918, VVV langsung merespons dengan mengajukan usul soal hak pilih aktif perempuan. Mereka juga mendesak gubernur jenderal memberi kesempatan pada perempuan ikut pemilihan dewan kota. Di Dewan Rakyat, baik anggota yang orang Belanda maupun Indonesia sebetulnya sepakat Dewan Rakyat boleh diisi perempuan. Cora Vreede de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia mencatat beberapa dukungan dari laki-laki Indonesia pada rapat Dewan Rakyat tanggal 5 Juli 1919. AL Wawo Runtu, bupati Sonder di Minahasa, mendukung hak-hak perempuan untuk hadir menyuarakan pendapat baik di Dewan Rakyat maupun jenjang di bawahnya. Kedudukan perempuan Jawa pun dibela oleh Tjipto Mangunkusumo dan Achmad Djajadiningrat. Dukungan para lelaki terhadap kedudukan perempuan di Dewan Rakyat terjadi lantaran belum adanya perempuan yang bisa masuk ke Dewan Rakyat dan minimnya perempuan Indonesia yang tertarik dengan ide hak pilih. Pandangan itu sejalan dengan pandangan Menteri Kolonial Belanda Plyte. Dia mendukung hadirnya perempuan di Dewan Rakyat karena tak ada alasan kuat untuk melarang kehadiran perempuan di Dewan Rakyat. Bermula di Tahun 1930-an Dari penelusuran Historia , pembahasan tentang hak pilih pertamakali muncul di Kongres Perikatan Perempuan Istri Indonesia (PPII) I yang dilaksanakan di Surabaya, 13-18 Desember 1930. Hasil kongres menyepakati dibentuknya Badan Perantara (BP). Selain menjadi perantara pengurus PPII dengan organisasi anggota, BP bertugas mempelajari hak pilih. Namun, kongres-kongres berikutnya tak lagi membahas hak pilih perempuan. Kongres Perempuan lebih menitikberatkan perjuangannya dalam masalah pendidikan, perburuhan, dan perkawinan. Suara perempuan tentang hak pilih kembali terdengar pada 1935 ketika pemerintah kolonial menunjuk Cornelia Hendrika Razoux Schultz-Metzer, seorang perempuan Belanda, sebagai anggota Dewan Rakyat. Penunjukan itu melukai hati aktivis perempuan Indonesia lantaran usulan mereka menghadirkan wakil perempuan Indonesia di dewan itu tak digubris. Ketika pemerintah kolonial akhirnya memberikan hak pilih pasif Dewan Kota pada Februari 1938, para perempuan kembali berkumpul. Kongres Perempuan Indonesia (KPI) III di Bandung, Juli 1938 membahas tentang hak pilih aktif bagi perempuan. Aktivis VVV Rangkayo Chailan Syamsu Datu Tumenggung juga hadir di pertemuan itu untuk memberi ceramah. Hasil kongres menyepakati bahwa hak pilih harus terus diperjuangankan sekaligus mendeklarasikan perjuangan KPI di ranah politik. “Jika kita kaum perempuan cuma diberi hak dipilih maka itu suatu kepincangan. Kita boleh duduk dalam Dewan Gemeente (Kota) tapi kita tidak boleh memilih wakil kita sendiri. Artinya, seorang perempuan harus dipilih oleh kaum lelaki. Jadi, jika kita ingin mempunyai wakil di Dewan Gemeente kita harus meminta-minta pada saudara kita kaum lelaki yang punya actiefkiesrecht (hak pilih aktif),” tulis Maria Ulfah dalam “Soal Hak Pilih” yang dimuat di Isteri Indonesia No. 8, Agustus 1941. Menjelang pemilihan Dewan Kota tahun 1939 para perempuan tak patah arang untuk mengusulkan wakil mereka di Dewan Rakyat. Mereka mengajukan wakil dari perempuan Indonesia yang dirasa layak menjadi anggota Dewan Rakyat: Rangkayo Chailan Syamsu Datu Tumenggung dan Maria Ulfah. Lagi-lagi, suara para perempuan Indonesia tak diacuhkan. Cornelia terpilih lagi. Sebagai wujud protes, mereka merencanakan demonstrasi, namun dilarang pemerintah. Empat puluh lima organisasi perempuan kemudian mengadakan pertemuan umum memprotes ketidakpedulian pemerintah. Tuntutan perempuan Indonesia akan hak pilih secara menyeluruh kembali dibahas pada KPI IV di Semarang, Juli 1941. Hasil kongres kemudian dikirim melalui telegram pada anggota Dewan Rakyat. Soeroso, anggota Dewan Rakyat, membacakan tuntutan para perempuan di sidang Dewan Rakyat tangal 4 September 1941. Sidang berlangsung cukup alot lantaran beberapa anggota Dewan Rakyat, T de Raadt, Soeangkoepon, dan Loa Sek Hie, menolak tuntutan itu. Pemerintah Kolonial menanggapi tuntutan dari KPI pada sidang kedua, 9 September 1941. Mr. Van Hasselt sebagai perwakilan dari Pemerintah Kolonial menyatakan belum saatnya memberi hak pilih pada perempuan Indonesia dan perempuan bangsa asing. Akan tetapi, secara prinsip pemerintah tidak keberatan dengan hak pilih perempuan Indonesia dan bangsa asing. Pernyatan ini mengecewakan para perempuan. Perjuangan para perempuan didukung pula oleh perempuan Belanda yang duduk di Dewan Rakyat. “Apakah perempuan di sini, sama seperti di negara beradab lain, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan hukum yang akan dibuat kemudian dipatuhi? Tidak? Lalu, harusnya perempuan Belanda juga tidak bisa. Ya kan? Lalu, itu (hak pilih) seharusnya berlaku untuk semua perempuan yang punya bekal pendidikan,” kata Neuyen Hakker, anggota Dewan Rakyat yang aktif di VVV. Atas desakan dari berbagai pihak, pemerintah akhirnya memberikan hak pilih untuk perempuan Indonesia.Tanggal 20 September 1941 keluar keputusan pemerintah tentang hak memilih secara penuh untuk Dewan Kota. Tapi karena hak pilih ini menyasar perempuan berpendidikan, hanya mereka yang mendaftarkan diri yang bisa ikut memilih anggota Dewan Kota. Meski demikian, hak itu tidak bisa dilaksanakan. Pemerintah kolonial tidak pernah menyelenggarakan pemilihan lagi karena Jepang keburu menduduki Indonesia. Tapi setelah Indonesia merdeka, perempuan langsung memiliki hak pilih yang sama seperti laki-laki walaupun angka partisipasinya masih sangat minim.

RENCANA pergantian nama Jalan Mampang Prapatan Raya dan Jalan Warung Buncit Raya menjadi Jalan Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution dihentikan karena mendapat penolakan dari komunitas warga Betawi. Sebagaimana Warung Buncit, asal usul Mampang Prapatan juga ada tiga versi. Versi pertama dalam buku 212 Asal Usul Djakarta Tempo Doeloe karya Zaenuddin MH. Mampang Prapatan berakar dari kata “Mampang” yang artinya terpampang atau terlihat jelas dan “Prapatan” yang artinya simpang atau pertemuan empat jalur. Jadi, Mampang Prapatan adalah persimpangan empat jalur yang terpampang jelas oleh para pengendara. Lain lagi dengan versi Rachmat Ruchiat, budayawan dan penulis buku Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta . Menurutnya, kata “Mampang” berasal dari nama sebuah kali atau sungai yang berhulu di kawasan Ragunan (kini Kebun Binatang Ragunan) hingga bermuara di Kali (Sungai) Krukut, sebagai tanda batas kekuasaan tuan tanah Belanda. “Dari hulu sampai muara Mampang tersebut tercatat tanggal 2 Desember 1695, sebagai milik tuan tanah Belanda bernama asli Hendrik Lucasz Cardeel alias Pangeran Wiraguna,” kata Rachmat kepada Historia . Setelah sang tuan tanah tiada, tanah di sekitar aliran Kali Mampang dipecah-pecah jadi tanah-tanah partikelir. Sementara Mampang dan Ragunan, pada akhir abad ke-19, dimiliki dua tuan tanah bumiputra. “Berdasarkan Regeerings Almanak tahun 1881, Mampang tercatat sebagai tanah partikelir yang dikuasai tuan tanah bernama Said Aidit dan Said Hoesin,” kata Rachmat. Yahya Andi Saputra punya versi lain. Menurut budayawan dan ketua Asosiasi Tradisi Lisan Jakarta tersebut, Mampang asal katanya dari nama sebuah pohon. “Mampang asalnya nama pohon. Dulu sudah cukup lama ada, walau kita belum riset mendalam tentang sejak kapan adanya. Intinya, keberadaan pohon-pohon Mampang itu sebagai penanda pemeliharaan lingkungan hijau,” kata Yahya kepada Historia. Selama beberapa waktu belakangan ini, kawasan Mampang Prapatan menjadi satu dari sekian simpul kemacetan di Jakarta Selatan. Tak hanya karena tingginya volume kendaraan di jam-jam sibuk, namun juga karena adanya proyek underpass . Belum lagi kawasan itu turut disesaki sejumlah bangunan pertokoan. Padahal sampai tahun 1975, menurut sejarawan-cum-wartawan senior Alwi Shahab, kawasan itu masih sangat sepi meski sudah ada jalan beraspal. Namun, di kedua sisi jalan, masih berupa hutan. Dalam tulisannya di Republika , 24 Juli 2005, Alwi menguraikan kawasan Mampang hingga Warung Buncit, masih sekadar “diramaikan” kebun-kebun belimbing, empang dan sejumlah peternakan sapi.

JAUH sebelum adanya rencana Pemerintah DKI Jakarta menggantikan nama Jalan Warung Buncit Raya dengan Jalan Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution, nama sang jenderal legendaris itu sudah ditabalkan sebagai nama jalan yang membentang antara Cicaheum-Cibiru, Bandung, Jawa Barat. “Itu sudah pasti, walau dia orang Mandailing tapi sejak awal pembentukan Divisi Siliwangi namanya sudah berkibar di Jawa Barat,” ujar sejarawan Rushdy Hoesein. Divisi Siliwangi dan A.H. Nasution memang dua nama yang tak bisa dipisahkan. Ketika Komandemen Jawa Barat dibubarkan, namanya langsung tercantum sebagai panglima di Divisi I Siliwangi (nama pengganti Komandemen Jawa Barat). Padahal di Jawa Barat saat itu masih banyak senior-senior Nasution semasa di KNIL. Sebuat saja di antaranya adalah Mayor Jenderal Didi Kartasasmita dan Kolonel Hidajat Martaatmadja, dua perwira Sunda alumni KMA Breda. Didi menyebut Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin lebih munyukai para juniornya. Itu disebabkan para senior eks KNIL seperti dirinya dan Hidayat dianggap “kurang revolusioner”. Dia juga tak menafikan bahwa di antara eks KNIL sendiri terdapat friksi antara kelompok tua (sebagian besar alumni KMA Breda) dengan kelompok muda (lulusan KMA Bandung dan CORO, sekolah perwira cadangan KNIL). “Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah pusat,” ujar Didi seperti disampaikan kepada Tatang Soemarsono dalam Didi Kartasasmita: Pengabdian bagi Kemerdekaan . Merasa Dilompati Usai menjadi Panglima Divisi Siliwangi, karier Nasution kian meroket. Ketika pemerintahan Amir Sjarifuddin jatuh lantas digantikan oleh Mohammad Hatta, Nasution didapuk sebagai Kepala Staf TNI, menggantikan Suryadi Suryadarma. Menurut Didi, langkah para tokoh sipil itu sudah sangat keterlaluan dan membuatnya kecewa. Secara gamblang, dia menyebut pencopotan Letnan Jenderal TNI Oerip Soemohardjo dari jabatan Kepala Staf TNI sebagai upaya membunuh karier militer seniornya tersebut. “Tindakan itu betul-betul melukai hati saya,” ungkapnya. Didi bisa menerima jika pengganti Oerip adalah Suryadarma, teman seangkatannya di KNIL. Namun, jika pemerintah mengangkat Nasution sebagai Kepala Staf TNI, itu menyalahi prosedur ketentaraan. Kata Didi, seorang opsir yang “dilompati” juniornya otomatis dia harus mengundurkan diri, karena dianggap sebagai opsir yang tidak becus melaksanakan tugas. “Itulah yang menyebabkan saya mundur dari TNI,” ujar mantan Panglima Komandemen Jawa Barat tersebut. Presiden Sukarno sendiri tak pernah mengizinkan Didi untuk keluar dari TNI. Usai melayangkan surat pengunduran dirinya yang kesekian kali, Sukarno pernah mengutus Kolonel T.B. Simatupang untuk mengurungkan niatnya dengan alasan dia akan dijadikan salah satu delegasi khusus ke Amerika Serikat. Alih-alih merasa tersanjung dengan ajakan itu, Didi malah sudah terlanjur mutung. “Ketika dulu saya membentuk tentara, saya lakukan demi pengabdian. Karena itu kalau pun hari ini saya akan mundur, tak ada seorang pun yang bisa menghalangi saya,” jawabnya kepada Simatupang. Dikeluarkan dari KNIL Usai mundur dari TNI, Didi ditangkap oleh tentara Belanda di wilayah sekitar Purwokerto. Setelah beberapa bulan ditahan, dia dilepaskan atas jaminan langsung dari mantan instrukturnya di KMA Breda, Jenderal S.H. Spoor. Didi lantas hidup sebagai seorang sipil di Bandung dan sempat mengabdi sebagai pegawai biasa di lingkungan Kementerian Kesehatan Negara Pasundan. “Itu saya lakukan untuk sekadar bertahan hidup,” ujar Didi. Pemerintah Republik Indonesia berang dengan keputusan Didi. Secara terbuka, Nasution sendiri pernah menyebut Didi sebagai “tukang menyebrang” dan orang-orang yang pro federalisme. “Penyebrangan-penyebrangan terakhir seperti dilakukan Didi Kartasasmita cs. tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pemerintahan RI,” ungkap Nasution dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 . Didi menampik bahwa dia telah melakukan pengkhianatan. Jika mau, selepas dari tahanan Belanda dia bisa saja bergabung kembali dengan KNIL atau menerima tawaran menjadi Komandan Batalion Pertahanan Negara Pasundan. Tapi itu tak pernah dia lakukan karena masih ada mencintai Republik Indonesia. Usai menolak masuk kembali KNIL, Didi diberi surat pemecatan dari KNIL terhitung tanggal 17 Agustus 1945. Namun, surat itu baru diberikan pada awal 1949. Bisa jadi jika Didi menerima tawaran itu, surat pemecatan tak akan pernah sampai kepadanya. Anehnya, Nasution sendiri tak termasuk dalam daftar anggota KNIL yang dipecat karena keberpihakannya kepada Republik Indonesia. Menurut Manai Sophian dalam Apa yang Masih Teringat , hanya Didi, Oerip, Suryadarma dan beberapa eks perwira tinggi Republik lainnya yang dinyatakan dikeluarkan secara tidak hormat dari KNIL.

GUNA menarik lebih banyak wisatawan Prancis ke Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Marseille membuat promosi pariwisata dan kebudayaan Indonesia. Promosi itu dilakukan dengan membuka paviliun Indonesia di pameran tahunan Salon du Tourisme et des Activities Nature yang akan berlangsung pada 9-11 Februari 2018 di Kota Touluse. Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Visit Indonesia Tourism Office France, KJRI akan mengisi paviliun Indonesia dengan sajian video, brosur, games, suguhan kue tradisional, pertunjukan tari dan musik tradisional oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Toulouse, dan presentasi selama tiga hari. Lewat pameran itu, kata acting Konjen RI di Marseille Elisabeth Heri Budiastuti sebagaimana dimuat kompas.com 30 Januari 2018, masyarakat Prancis bisa semakin mengenal Indonesia. Melalui pameran ini, mereka akan ditunjukkan lebih banyak kekayaan alam dan budaya Indonesia lewat pengenalan destinasi-destinasi wisata baru seperti Labuan Bajo, Danau Toba, dan Candi Borobudur di Jawa Tengah. Meski tak sama, apa yang dilakukan KJRI punya tujuan sama dengan pemerintah Hindia Belanda saat mengikuti Exposition Universelle de 1889, pameran untuk memperingati 100 tahun Revolusi Prancis sekaligus peresmian Menara Eiffel. “Exposition Universelle, yang berlangsung dalam enam bulan antara 6 Mei dan 6 November 1889 di Paris, merupakan salah satu peristiwa politik, ekonomi, dan budaya utama di akhir abad ke-19 di Prancis. Pameran ini menarik lebih dari 30 juta pengunjung, dan 61.722 peserta pameran, karena pemerintah Prancis mengundang dunia untuk datang ke Paris guna menunjukkan contoh produk industri, sumber daya alam, dan pencapaian budaya,” tulis Annegret Fauser dalam Musical Encounters at the 1889 Paris World's Fair . Benda-benda penemuan mutakhir seperti telepon, toilet publik, televisi, atau mesin sinar X untuk pertamakalinya dipertunjukkan dalam pameran yang berlangsung di Champ de Mars dan Alun-alun Des Invalides itu. Pun lukisan maupun seni pertunjukan dan musik tradisional dari berbagai bangsa koloni. Pemerintah Hindia-Belanda, yang berpartisipasi terpisah dari pemerintah Kerajaan Belanda, ikut serta dengan membuat anjungan bernama Perkampungan Hindia. Anjungan yang terletak di sudut tenggara des Invalides itu punya beberapa perkampungan yang terbagi-bagi atas dasar etnis. Kampung Jawa menjadi tempat paling menarik pengunjung. Panitia menghadirkan tiga gubuk khas Jawa yang dibuat seukuran bangunan aslinya di tanah Jawa: rumah panggung, lumbung padi, dan kedai (warung). Ketiga bangunan bambu itu merupakan bagian keseharian kehidupan orang Jawa. Untuk membuatnya, panitia membawa serta keluarga dan tukang kayu dari Jawa. “Sebuah karavan berisi 40 pria dan 20 wanita baru saja tiba untukmulai bekerja membangun tempat bermalam dan kampung mereka tanpa alat lain kecuali sebilah pisau yang disebut bendo dan pisau raut,” tulis Frantz Jourdain, arsitek cum penulis asal Belgia yang ikut berpartisipasi di pameran itu, dalam catatannya yang dikutip buku Orang Indonesia dan Orang Prancis, Dari Abad XVI Sampai dengan Abad XX . Panitia tak menyuguhkan tontonan mati alias bangunan semata. Aktivitas keseharian dalam bangunan-bangunan itu sebagaimana keseharian orang Jawa yang jadi suguhan utama. Selain tukang masak yang sibuk membuat makanan khas Jawa, ada Mbok Predi yang dengan tekun membatik beragam saputangan. “Wanita paroh baya itu mendapat imbalan kurang lebih 40 franc per hari, hasil pemberian para pengunjung. Dia duduk bersimpuh di dekat tungku pemanas lilin malam,” lanjut Jourdain. Tak jauh darinya, di gubuk pertama seorang penganyam topi terus membuat kerajinan yang akan dijual, pun perajin lain yang tak jauh darinya. Mereka mampu menjual topi buatan sendiri itu secara banyak. “Seperti topi terkenal ‘Panama’ yang dianyam dari kulit kaya Quillaja Peru, topi jerami dari Jawa yang mutu serta orisinalitasnya sama banyak digemari nyonya-nyonya Eropa.” Namun, tari Jawa menjadi suguhan paling menarik mata para pengunjung Eropa. Daya tariknya sudah memancar sejak tari itu belum dipentaskan. Panitia mendesain serius venue maupun pertunjukannya. Sejak di pintu masuk, alunan suara angklung sudah membangkitkan rasa penasaran penonton. “Begitu penonton duduk di meja dengan minuman mereka, suara gamelan menggantikan suara angklung dan menjadi pengumuman awal pertunjukan,” tulis Fauser. Suara gamelan, termasuk yang mengiringi tarian setelah itu, menjadi pesona tersendiri. Pemuda 27 tahun bernama Claude Debussy di antara yang terpesona. Di kemudian hari, komponis besar Prancis itu membuat “Pagodes” dan beberapa gubahan lain dengan mengambil inspirasi dari gamelan Jawa. “Debussy tidak hanya terpesona oleh kualitas suara namun juga oleh kompleksitas komposisi gamelan gending Jawa yang selalu mematuhi alur panjang,” tulis Jourdain. Sementara itu, di hadapan mereka gadis-gadis belasan tahun duduk di panggung bambu kecil. Empat di antaranya (Sarikem, Tuminah, Sukiyah, Wakiyem) merupakan kakak-beradik dari sebuah keluarga tandak Mangkunegara. Mereka datang atas upaya wakil Komite Belanda Cores de Vries yang berhasil melobi raja Mangkunegara VII. Bersama penari lain, keempat gadis memakai kostum mewah untuk ukuran orang Eropa kala itu: kemben sutera, mahkota suci berjambul bulu dengan hiasan bertatah halus, dan selop. Hanya selendang di pundak mereka yang merusak tampilan. “Selendang itu tampak tidak cocok disandingkan dengan kostum eksotis yang mewah,” tulis Jourdain. Mereka naik ke panggung bersamaan dengan bunyi gamelan pembuka. Mereka mementaskan tari tandak bergaya langendrian – hiburan modis keraton Jawa abad ke-19 – dua babak berjudul Damarwulan . Lenggak-lenggok tubuh mereka membuat kagum banyak mata. “Kostum dan perhiasan indah, riasan yang cermat, pose yang terkendali baik sebelum maupun selama tarian, bersama dengan usia muda dan eksotisme kecantikan para penari, menciptakan tontonan yang membuat penonton terpesona,” tulis Fauser. “Tak satupun pertunjukan yang terlihat luar biasa dan lebih aneh. Mata Eropa kami yang sudah jemu seakan terhipnotis oleh rangkaian mengejutkan yang memabukkan dan memesona seperti parfum yang menebarkan aroma bunga mancenillier ...” kata Jourdain.