Hasil pencarian

PADA 1973, kawan-kawan seperjuangan Margonda sering datang ke rumah menemui Maemunah. Mereka berencana mengusulkan Margonda sebagai nama jalan. “Dalam perbincangan itu, samar-samar saya dengar, kawan-kawan ayah sedang mengusulkan kepada Departemen Sosial beberapa nama kawan seperjuangan yang telah gugur agar diabadikan menjadi nama jalan. Termasuk nama Margonda,” kata Jopiatini kepada Historia .  Usul itu disetujui. Nama Margonda diabadikan menjadi nama jalan di Depok, yang saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Bogor. Kala itu, Margonda hanyalah jalan kecil, belum sebesar sekarang. Sebelum bernama Margonda, jalan itu lebih dikenal sebagai Jalan Pintu Air. Jalan setapak itu kemudian menjadi jalan raya besar. Lulus dari Universitas Indonesia, Jopiatini menikah dengan Abu Hanifah, seorang tentara Angkatan Laut. Mereka dikarunia seorang anak laki-laki bernama Teguh Hassanudin. Suatu hari, sekira tahun 2000-an, mereka melancong ke Depok. Mereka makan di restoran Bakmi Margonda. “Waktu kami makan di Bakmi Margonda, ibu bertanya kepada pelayan restoran; ini restoran kok pakai nama suami saya?” kata Jopiatini, “Seloroh ibu sambil tertawa. Pelayan itu bisa jadi menganggap itu hanya guyonan saja.” Sehabis dari restoran, sebelum kembali ke rumah, Abu Hanifah mengusulkan agar ibu mertuanya berpose di plang Jalan Margonda. Usul itu sebenarnya sering dilontarkan. Namun baru kali itu Maemunah bersedia. Beberapa waktu kemudian Maemunah berpulang menyusul Margonda. Dalam buku Yasin mengenang ibunya, Jopiatini menulis puisi berjudul “Bundaku.” Syairnya menggambarkan penantian ibunya yang penuh harap akan kedatangan Margonda dari medan juang: Teringat dan tersayat hatiku/Berpuluh tahun lalu ketika ku masih balita/Tertatih-tatih di pegang erat tanganku/Barisan tentara berbaju hijau/Melintas terus berlalu/Siapa tahu ada ayahku Lubuk hati bunda risau tak terjawab/Bayangpun tak tertinggal di situ/Ayahku tertembak penjajah ibu pertiwi/Terkubur di belantara Kalibata/Tak ketemu/Tak ada satupun nisan nama ayahku/Tapi bunda setia menunggu/Sampai maut menyapa.

Setiap 4 Januari diperingati Yogyakarta Kota Republik untuk mengenang pemindahan ibu kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946 karena keadaan Jakarta tak aman dan keselamatan para pemimpin terancam oleh tentara NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus perjuangan. Namun, ancaman datang ketika Belanda melanggar gencatan senjata Perjanjian Renville dan melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember 1948. Belanda memulai serangan dengan pesawat-pesawat pengebom ke berbagai tempat terutama pangkalan militer, diikuti penerjunan 500 tentara, dan segera setelah itu pasukan Belanda memasuki kota. Selama seminggu berikutnya pasukan Belanda berhasil merebut kota-kota penting baik di Jawa mupun Sumatra. Menurut sejarawan George McTurnan Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia , Belanda mengabarkan kepada dunia bahwa perlawanan Republik hanya sedikit dan penduduk menyambut mereka sebagai penyelamat. Banyak tentara Belanda juga menyebarkan kampanye ini karena yakin bahwa mereka sedang membebaskan penduduk dari penguasa yang tidak disukai. “Slogan dari mereka yang dibawa-bawa di Yogyakarta adalah ‘Ke Jogja untuk membebaskan Sultan’,” tulis Kahin. Karena itu, sementara para pemimpin Republik diasingkan, Sultan Hamengkubuwono IX tetap berada di Yogyakarta tetapi ruang geraknya dibatasi atau menjadi tahanan rumah. Kendati demikian, menurut Kustiniyati Mochtar dalam “Pak Sultan dari Masa ke Masa” termuat dalam Tahta untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Sultan tetap dapat berkomunikasi dengan rakyatnya dengan cara fluistercampagne (dari mulut ke mulut), sehingga berbagai instruksi bisa sampai kepada rakyat. Misalnya, instruksi agar rakyat tetap setia dan hanya patuh kepada Ngarsa Dalem (sebutan untuk Sultan), yang dipatuhi seluruh rakyat. Terkesan dengan wibawa Sultan, Belanda berusaha merangkul dan mengajaknya bekerja sama. Belanda meyakinkan Sultan bahwa tak ada gunanya mengandalkan nasibnya kepada suatu Republik yang masih demikian lemah. Belanda mengirim utusan, yaitu Residen E.M. Stok, Dr. Berkhuis, penguasa militer Belanda di Yogyakarta Kolonel van Langan, Husein Djajadiningrat, dan Sultan Hamid II, untuk mendekati Sultan. Setelah usaha mereka tak membuahkan hasil, berikutnya dikirim seorang direktur bank Belanda yang mengumbar janji akan memberikan dana tak terbatas untuk Keraton Yogyakarta, saham di Perusahaan Pelayaran Belanda (KPM) dan Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda. Jika mau bekerja sama, Belanda juga akan menjadikan Sultan sebagai penguasa seluruh Jawa dan Madura. Utusan-utusan itu tak pernah bertemu langsung dengan Sultan, yang mewakilkan kepada saudaranya seperti Pangeran Prabuningrat, Pangeran Murdaningrat, atau Pangeran Bintoro. Mereka melaporkan kapada Sultan tentang tawaran-tawaran itu. “Reaksi Hamengkubuwono IX hanya senyum sinis,” tulis Kustiniyati. “Pada waktu itu Hamengkubuwono IX tampaknya benar-benar sedang gandrung kemerdekaan dan keinginannya hanya satu: agar Belanda segera enyah dari bumi Indonesia.” Menurut Kahin dalam “Sultan dan Belanda” termuat dalam Tahta untuk Rakyat , dengan Sultan menolak semua tawaran itu, Belanda akhirnya terpaksa mengakui bahwa mereka telah salah menilai Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan demikian, Belanda telah melakukan kekeliruan dalam usaha menguasai Republik Indonesia karena salah perhitungan yang fundamental mengenai watak Sultan Hemangkubuwono IX. "Para perwira dan tentara Belanda, yang mempercayai serangannya untuk membebaskan Sultan dari tiga tahun penahanan oleh para penguasa Republik, tak menyadari bahwa sejak permulaan revolusi Sultan sudah merupakan seorang pemimpin Republik yang terkemuka,” tulis Kahin.

17 Agustus 1962. Ada keramaian di Jalan Thamrin Jakarta Pusat. Presiden Sukarno meletakkan batu pertama pembangunan department store pertama di Indonesia: Sarinah –diambil dari nama pengasuh Sukarno ketika kecil. Dalam Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Bogor pada 15 Januari 1966, Sukarno menegaskan bahwa Sarinah mutlak perlu untuk sosialistische economie (ekonomi sosialis). “Tidak ada satu negara sosialis tidak mempunyai satu distrubusi legal, tidak mempunyai department store . Datanglah ke Hanoi, ada. Datanglah ke Peking, ada. Datanglah ke Nanking, ada. Datanglah ke Shanghai, ada. Datanglah ke Moskow, ada. Datanglah ke Budapest, ada. Datanglah ke Praha, ada,” tandas Sukarno. Selain sebagai alat distribusi legal, sebagaimana dijelaskan Sukarno, fungsi dari department store untuk menurunkan dan menekan harga. Sebagai “ prijs stabilisator, ” katanya . Sehingga orang di luar departemen store tersebut tidak berani menjual harga lebih tinggi. “Kalau di department store harganya cuma lima puluh rupiah, di luar departement store , orang tidak berani menjual seratus rupiah.” Sukarno juga mengingatkan bahwa barang yang dijual department store tersebut harus barang berdikari. Barang bikinan Indonesia. “Yang boleh impor hanya 40%. Tidak boleh lebih. 60% mesti barang kita sendiri. Jual-lah di situ kerupuk udang bikinan sendiri. Jual-lah di situ potlot kita sendiri,” kata dia mewanti-wanti. Sukarno menugaskan R. Soeharto, Menteri Muda Perindustrian Rakyat sekaligus dokter pribadinya mewujudkan pembangunan Sarinah. Soeharto menjadi presiden direktur PT Department Store Sarinah. Menurut Soeharto dalam memoarnya, Saksi Sejarah, pembangunan Sarinah tidak luput dari tentangan karena dianggap sebagai proyek mercusuar. “Jangan terlalu menghiraukan kecaman itu,” kata Sukarno. “Sarinah harus merupakan pusat sales promotion barang-barang produksi dalam negeri, terutama hasil pertanian dan perindustrian rakyat. Pembangunan department store itu perlu dikaitkan dengan pendidikan tenaga trampil dan ahli konstruksi gedung bertingkat tinggi. Mengenai bidang manajemennya sejalan dengan apa yang kita lakukan mengenai pembangunan Hotel Indonesia. Bangunannya dirancang dengan bantuan arsitek Abel Sorensen dari Denmark, dibangun oleh kontraktor Jepang, dan pembiayaannya dari pampasan perang Jepang.” “Kalau Sarinah di Thamrin itu sukses, untuk Jakarta saya perintahkan buat tiga lagi. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Another there, my dear friends, another three. Department Store Sarinah itu,” kata Sukarno. Pada 15 Agustus 1966, Sukarno meresmikan Sarinah yang berlantai 14, sekaligus menandai lahirnya toko serba ada pertama di Asia Tenggara. “Ketika Singapura belum dibangun dan Kuala Lumpur masih rawa-rawa, Jakarta mulai berbenah membangun department store pertama: Sarinah,” tulis Eka Budianta dalam biografi Cakrawala Roosseno . Roosseno adalah arsitek yang terlibat dalam pembangunan Sarinah. Kini, Sarinah telah membuka cabang di Pejaten Village Jakarta Selatan, Basuki Rachmat Malang, dan Kraton di Yogyakarta. Unit bisnis BUMN ini juga merambah bisnis ekspor (furnitur, singkong), impor (beras, minuman beralkohol, cengkeh, saccharine ataupemanis buatan), serta menjadi distributor terigu dan gula. Pasca lengsernya Sukarno menyusul huru-hara 1965, strategi pembangunan ekonomi Indonesia bergeser dari sosialisme ke kapitalisme. Dan ini, bisa dilihat dari perkembangan Sarinah. Asa Sukarno tinggal kenangan. Jangan berharap berbelanja murah di Sarinah.

FOTO hitam putih itu nyaris luntur. Terpampang lusuh di lantai dua Museum Perjoangan Bogor, Jalan Merdeka No. 56 Kota Bogor. Di bawah foto tertulis nama yang kini lebih dikenal sebagai jalan besar di kota Depok: Margonda. Foto Margonda dipajang berdampingan dengan foto Kapten Tb. Muslihat dan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie. “Semasa hidupnya Margonda berkawan dekat dengan Ibrahim Adjie dan Tb. Muslihat,” kata Mahruf, juru rawat museum, kepada Historia . “Di sini (Museum Perjoangan Bogor) sering berkumpul para veteran pejuang. Saya dapat cerita tentang persahabatan Margonda, Ibrahim Adjie dan Kapten Muslihat dari kawan-kawannya yang masih hidup.” Ibrahim Adjie pernah menjadi komandan Batalion Ujung Tombak Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Jawa Barat, yang bermarkas di Depok. Belakangan dia menjabat Pangdam Siliwangi. Sedangkan Tb. Muslihat adalah pimpinan TKR Bogor yang gugur sewaktu perang mempertahankan kemerdekaan di Bogor. Untuk mengenangnya, pemerintah daerah Bogor membangun patung Kapten Muslihat di Taman Topi, sekitar stasiun Bogor. Dibanding Muslihat dan Ibrahim Adjie, sepak terjang Margonda tidak banyak diketahui. Padahal dia pimpinan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). “AMRI pimpinan Margonda lebih dahulu berdiri dibanding BKR (Badan Keamanan Rakyat),” tulis buku Sejarah Perjuangan Bogor . Buku yang terbit pada 1986 ini disusun oleh orang-orang yang terlibat dalam perang kemerdekaan di Bogor beserta beberapa wartawan. AMRI bermarkas di Jalan Merdeka, Bogor. Umur kelompok ini relatif singkat. Mereka pecah dan anggotanya bergabung dengan BKR, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi), dan lain-lain.   Pada 11 Oktober 1945, Margonda dan pasukan AMRI beserta para pejuang berbagai laskar dari Bogor dan sekitarnya menyerbu Depok karena kota itu tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Dilepas istrinya, Maemunah, Margonda berangkat naik kereta dari stasiun Bogor. Ribuan pemuda mengepung dan berhasil menguasai Depok. Namun, tidak lama kemudian, Sekutu datang dan merebut Depok. Para pejuang mundur untuk menyusun kekuatan. Mereka melakukan serangan balik pada 16 November 1945 dengan sandi perang Serangan Kilat. “Itulah pertempuran yang paling benar-benar sengit. Dari jam lima pagi sampai jam lima pagi besoknya lagi. Perang sehari semalam itu sandinya Serangan Kilat, kalau di Jogja ada Serangan Fajar. Saya ikut bertempur,” tandas Adung Sakam kepada Historia . Meski tak ingat pasti berapa umurnya sekarang, Adung masih mengingat kisah Serangan Kilat itu. “Serangan Kilat itu untuk merebut Depok yang telah dikuasai NICA, namun gagal. Banyak sekali pejuang yang gugur dalam peristiwa itu,” ungkap Adung. Dalam Serangan Kilat itu, Margonda gugur di Kalibata Depok dalam usia muda, 27 tahun –lahir di Baros Cimahi Bandung pada 1918. Namanya bersama para pejuang lainnya yang gugur dalam berbagai pertempuran terpampang di dinding Museum Perjoangan Bogor. Maemunah kerap ke stasiun Bogor untuk mencari Margonda. Anaknya, Jopiatini yang baru bisa berjalan dibawa serta. Margonda tak kunjung datang, bahkan sampai penghujung perang pada 1949. Suatu waktu, para sekondan Margonda menyambangi Maemunah. Mereka menceritakan bahwa Margonda bertempur gagah berani dan tertembak. Namun, Maemunah tak pernah mempercayai cerita itu. Dia tetap sabar menanti. Beredar sasus di kalangan para pejuang di Bogor bahwa Margonda dikubur dalam satu liang lahat dengan pejuang lainnya di Kalibata, Depok. Makam itu kemudian dibongkar dan jasad Margonda dimakamkan ulang di samping stasiun Bogor –kini jadi Taman Ade Irma Suryani, dekat Taman Topi– namun, tidak diketahui pusaranya.

KHAZANAH kuliner Nusantara memiliki rentang waktu dan proses yang panjang. Ia berkenaan dengan sentuh budaya (asimilasi dan akulturasi). Ragam bahan, piranti masak, teknik pengolahan, dan cita rasa memberi kekayaan tersendiri terhadap kuliner Nusantara. Aji Bromokusumo, peneliti kuliner peranakan Tionghoa, mengutarakan bahwa kuliner Nusantara banyak dipengaruhi unsur-unsur dari ragam budaya dan tradisi yang hadir di Nusantara. “Seperti teknik memasak, peralatan memasak, dan proses pengawetan dengan teknik tertentu diperkenalkan para perantau Tiongkok yang datang ke Nusantara,” kata Aji dalam diskusi “Kuliner Nusantara di Masa Lampau,” hasil kerja bareng majalah Historia , Historia Advertising, Birdcage Cafe, dan ACMI, pada 14 Desember 2013 di Jakarta. Teknik atau cara pengolahan masakan yang ada di Nusantara dapat ditelusur melalui catatan perjalanan orang asing atau dari sumber tertulis seperti manuskrip. Catatan Rijklof van Goens, seorang duta VOC, sebagaimana dimuat Anthony Reid dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah di Bawah Angin , memberi informasi bahwa teknik mengolah makanan, terutama daging (domba, kambing, dan kerbau), pada suatu perayaan besar di Jawa dengan cara dipanggang, dirempahi, dan digoreng, tetapi hanya menggunakan minyak sebagai pengganti mentega. Informasi mengenai teknik memasak pun terekam dalam beberapa manuskrip kuna. Dalam kitab Ramayana , pada saat Trijata menawarkan beberapa makanan (pupuhXVII.101), tertera makanan enak yang dimasak dengan minyak (landuga tatla-tila) dan makanan yang dibubu i gula (modakanda sagula). Sementara informasi mengenai teknik merebus diproleh dari data arkeologis pada Prasasti Panggumulan A dan B (824 çaka ) di Desa Kembang Arum, Sleman, Yogyakarta. Prasasti Kembang Arum, sebutan lain Prasasti Panggumulan, menerangkan bahwa pada upacara penetapan sima pada tanggal 10 Krsnapaksa (paro gelap), bulan Posya , tahun 824 sebagai anugrah Desa Panggumulan, disajikan berbagai hidangan, beberapa di antaranya sayuran berupa rumwarumwah (lalap), kuluban (lalap yang direbus), dudutan (lalap mentah), dan tetis .  Di sisi lain, salah satu teknik memasak yang dibawa oleh perantau dari Tiongkok adalah teknik menumis. Cara memasak dengan memberi sedikit minyak tetapi dengan api besar, memasukan bahan beserta bumbu yang diaduk cepat (berulang-ulang), dan diangkat, tidak pernah dikenal sebelumnya di Nusantara. Menurut chef dan ahli kuliner Nusantara, William Wongso, menelusuri kuliner sebagai sebuah tradisi dan warisan yang orisinal sukar dilakukan karena pengaruh dan sentuh budaya dari luar. Mengenai cara atau teknik pengolahan makanan, setiap daerah memiliki kekhasan yang pada akhirnya memunculkan “cita rasa”. “Cara mengolah masakan di berbagai daerah diajarkan melalui praktik langsung, tidak didokumentasikan melalui resep yang ditulis dan terpola,” kata William Wongso. “Kelemahannya ada pada sulitnya mencari ‘cita rasa’ yang otentik.”

Orang-orang Tionghoa datang ke Nusantara dengan membawa keterampilan kulinernya. Salah satu makanan yang paling awal diperkenalkan adalah tahu. Sejarawan JJ Rizal mengungkapkan bahwa pada abad ke-10 orang-orang Tionghoa telah menyajikan tahu di Nusantara, meskipun terbatas di kalangan elite. “Jadi tahu lebih tua daripada tempe dilihat dari masa mulai produksinya,” kata Rizal.  Menurut Suryatini N. Ganie dalam Dapur Naga di Indonesia , tahu mempunyai sejarah panjang di Tiongkok, tempat asalnya sejak 3.000 tahun lalu. Teknologi pembuatan tahu secara cepat menyebar ke Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Tetapi, kapan tahu mulai hadir di Nusantara tidak dapat ditentukan waktunya dengan tepat. Namun, orang Kediri mengklaim sebagai kota pertama di Nusantara yang mengenal tahu, yang dibawa tentara Kubilai Khan pada tahun 1292. “Saat mengunjungi Kediri,” tulis Suryatini , “kami mendapati tempat berlabuhnya jung-jung Mongol di kota itu sampai hari ini masih disebut dengan Jung Biru. Armada ini mempunyai jung-jung khusus untuk mengurus makanan tentara, termasuk satu yang khusus untuk menyimpan kacang kedelai dan membuat tahu.” Kata tahu sendiri, menurut Hieronymus Budi Santoso, berasal dari bahasa Tionghoa, yakni: tao-hu atau teu-hu . Suku kata tao/teu berarti kacang kedelai, sedangkan hu berarti hancur menjadi bubur. “Dengan demikian secara harfiah, tahu adalah makanan yang bahan bakunya kedelai yang dihancurkan menjadi bubur,” tulis Hieronymus dalam Teknologi Tepat Guna Pembuatan Tempe dan Tahu Kedelai . Pada abad ke-19, orang-orang Jawa dilanda krisis gizi yang luar biasa akibat penerapan sistem cultuurstelsel (Tanam Paksa). Hasil bumi dikuras untuk kepentingan kolonial sampai mereka sendiri kesulitan untuk makan. Saat itulah tahu muncul sebagai pangan alternatif. “Menurut sejarawan Onghokham,” ungkap Rizal, “tahu bersama tempe, menjadi penyelamat orang-orang Jawa dari masa krisis asupan gizi.”  Sampai sekarang, tahu menjadi makanan penting bagi orang Indonesia. Cara penyajiannya di tiap wilayah pun bervariasi. Meski begitu, ia tetap menjadi pangan yang populer dan dapat dinikmati kapan saja.

SEBAGAI kawan baik seniman Yayak Yatmaka, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mementingkan diri untuk membuka pameran karikatur sejarah gerakan kiri di Indonesia. Rizal yang didaulat menyampaikan pidato pembukaan mengatakan bahwa jujur terhadap sejarah adalah hal yang penting dan tak perlu sentimentil. “Menulis sejarah tidak perlu baper , tak perlu bawa perasaan, supaya dapat menulisnya secara lebih jujur dan jernih,” ujarnya di LBH Jakarta, jalan Diponegoro, Jum’at, 18 Desember kemarin sore. Dalam acara tersebut sekira seratus karikatur bertema perjalanan gerakan kiri di Indonesia dari masa ke masa karya 30 seniman yang dikordinasi Yayak Yatmaka dipamerkan. Keseratus gambar karikatur tersebut adalah bagian dari sebuah proyek buku yang berjudul Sejarah Gerakan Kiri Indonesia: untuk pemula yang bakal diterbitkan oleh penerbit Ultimus, Bandung. Rencananya, jika tak ada penyempurnaan atau revisi, buku setebal hampir 600 halaman gambar tersebut akan terbit pada bulan Januari 2016 mendatang. Upaya untuk menerbitkan buku ini akan ditempuh dengan cara gotong-royong dengan mengundang para penyumbang dana. “Bagi satu lembaga yang menyumbang minimal 50 eksemplar, maka nama lembaganya akan dicantumkan pada bagian kolofon. Lalu ketika buku terbit, maka 50 eksemplar buku akan dikirimkan langsung ke lembaga bersangkutan, dan mereka dibebaskan untuk menjualnya kembali atau disebar cuma-cuma,” kata Bilven, pemimpin penerbit Ultimus. Martin Aleida, mantan wartawan Harian Rakyat , mengatakan sebaiknya sebagian besar isi buku berisi tentang masalah aktual, terutama seputar perkembangan sejarah peristiwa 1965. Sementara itu sejarawan Asvi Warman Adam menyarankan ada penjelasan mengenai beberapa faksi dalam gerakan kiri di Indonesia. “Sebelumnya perlu jelas dulu apakah itu komunisme, sosialis atau murba. Hal tersebut memiliki perbedaan tersendiri,” ujar Asvi. Ia pun memberi masukan bahwa isi buku sebelum periode Orde Baru, sebaiknya tidak terlalu banyak berisi konflik politik. “Pada sebagian gambar yang sudah saya lihat, sebaiknya tidak perlu ditonjolkan permusuhan yang dialami PKI dengan kelompok yang lain. Jadi lebih baik diceritakan tentang perjuangan kelompok kiri, apa yang diperjuangkan, apa yang dihasilkan. Dan sebaiknya tidak menyerang kiri kanan, supaya tujuan buku tersebut tercapai,” kata Asvi menyumbang saran. Pameran dan penerbitan buku Sejarah Gerakan Kiri di Indonesia ini diharapkan bisa menyampaikan sejarah yang selama Orde Baru ditutup-tutupi.*

SELINTAS sungai itu seperti sungai biasa. Namun, siapa sangka pesisirnya menyimpan sejuta misteri. Bagai kotak Pandora para ilmuan, sejak 1940-an hingga tahun 2009 beberapa temuan membuat ilmu pengetahuan tercengang. Di tempat inilah, fauna-fauna purba menyeruak dari kedalaman tanah, ada gajah purba ( Elephas celebensis ), ikan pari raksasa, buaya purba ( Crocodylus sp ), babi purba ( Celebochoerus heekereni ), hingga artefak batu. Fosil-fosil fauna vertebrata ini ditemukan pertama kali tahun 1947 oleh Hendrik Robert van Heekeren, arkeolog Belanda, di kampung Beru jalan poros Cabenge-Pampanua Kabupaten Soppeng. Temuan ini, terus berkembang yang akhirnya menyibak ribuan fosil vertebrata di aliran sungai itu. Pada 1997, Gert van Den Berg, seorang peneliti dari Universitas Wolongong Australia, membagi tiga babakan migrasi fauna di Wallanae. Dari mulai masa pleistosen awal pada 2,5 juta tahun lalu, hingga masa holosen pada 10.000 tahun lalu. Dua tahun kemudian, Gert van Den Berg bersama Pusat Studi Geologi Indonesia, menyibak kembali temuannya mengenai perkakas batu di situs Talepu, Kabupaten Soppeng, pesisir Wallanae. Hasilnya pada Januari 2016, melalui serangkaian uji material menggunakan Uranium Series usia perkakas itu 118 ribu tahun lalu. Bagaimana membayangkan 118 ribu tahun lalu? Bagaimana rupa dan wajah Wallanae atau Sulawesi Selatan pada umumnya? Pada zaman Eosen awal sekitar 50 juta tahun lalu, Sulawesi masih jauh dari bentuk yang sekarang. Semenanjung Sulawesi (Sulawesi Selatan) masih merupakan garis lurus hingga ke semenanjung utara (Sulawesi Utara). Sedangkan semenanjung tenggara (Sulawesi Tenggara) masih berhubungan dengan Teluk Bone. Sementara bagian timur Kalimantan masih berhubungan dengan bagian tengah Sulawesi. Dan semenanjung timur (Banggai dan Sula) masih merupakan pulau tersendiri. Dan pada 40-30 juta tahun lalu, terjadi cekungan antara Kalimantan dan Sulawesi yang membentuk Selat Makassar. Dan pada sekitar 34 juta tahun lalu, terjadi pengangkatan daratan dan membentuk beberapa delta sungai dan menjadikan Banggai menyatu dengan pulau Sulawesi. Kondisi inilah yang diperkirakan, menjadi titik awal kedatangan fauna karena perairan dangkal Selat Makassar, sebagai jembatan darat ke Sulawesi dari Paparan Sunda. Mamalia besar seperti Babyrousa (Babi Rusa) diperkirakan telah mendiami Sulawesi bagian tengah bersama nenek moyang Tarsisus. Hingga masa Miosen akhir dan awal Pliosen antara 5 hingga 4 juta tahun lalu, Sulawesi akhirnya terbentuk menyerupai bentuknya saat ini. Sementara itu, Wallanae masih tertutup air laut dalam. Lalu pada 700.000 tahun lalu, terjadi penurunan muka laut, dan mengubah lingkungan Lembah Wallanae menjadi daratan. Dan membentuk cekungan danau Tempe. Pada periode inilah dianggap sebagai migrasi gelombang kedua fauna Asia atau Paparan Sunda memasuki Sulawesi. Pulau-pulau karang mempersempit perairan sebagai penghalang alami bagi fauna untuk mencapai Sulawesi. Diperkirakan fauna-fauna besar dari keluarga Elephantoid (Gajah Purba) mencapai Sulawesi Selatan dari arah barat daya. Arkeolog Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Sulawesi Selatan, Rustan dalam 100 Tahun Purbakala Indonesia , menjelaskan dua alternatif migrasi fauna ke Sulawesi. Pertama dari Paparan Sunda ke Laut Kecil, Pasalima, Kalu-kalukuang, Doang-Doangan, dan kepulauan Spermonde. Sementara untuk jalur kedua, dari Madura ke Kangean, Tengah, Sabalana, dan Tanakeke. “Beberapa peneliti sepakat, bahwa Gajah masa lalu itu dapat berenang hingga puluhan kilometer,” kata Rustan. Lebih lanjut, menurut Rustan, informasi mengenai kehadiran manusia sebagai bagian dari fauna di Sulawesi pada masa ini, masih sangat minim. Temuan-temuan artefak batu yang di teras tertua Wallanae belum menunjukkan penemuan yang insitu karena bisa saja artefak batu itu dibuat oleh manusia lebih belakangan ketika teras-teras tersebut terbentuk yang diperkirakan berumur Pliosen akhir-Pleistosen awal. Artefak batu masif di Cabbenge (kawasan Lembah Wallanae) yang dikenal dengan Industri Cabbenge sejajar dengan Industri Pacitan di Jawa yang setara dengan usia 35.000 hingga 12.000 tahun lalu. “Jadi bisa saja tradisi evolusi alat batu ini sejajar dalam waktu, ataukah representasi dari adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda,” katanya. Melimpahnya temuan artefak, baik fosil fauna dan alat-alat batu di Lembah Wallanae menyimpan pertanyaan dimanakah manusia pembuat alat batu itu? Apakah rangka manusia telah ditemukan? Rupanya, sejak puluhan tahun lalu hingga sekarang, di pesisir Wallanae belum pernah ditemukan manusia. Bahkan Sulawesi Selatan pada umumnya. Temuan perkakas batu yang diperkirakan berusia 118 ribu tahun lalu, diasumsikan sezaman dengan hominin ( Homo florensiensis ) di Flores pada 200 ribu hingga 700 ribu tahun yang lalu. “Tapi ingat, usia 118.000 tahun itu masih muda. Tidak begitu tua,” kata Iwan Sumantri, arkeolog-cum-antropolog Universitas Hasanuddin Makassar. Menurut Iwan, benda kebudayaan manusia harus dilihat dari persepektif zaman. Teknologi masa penggunaan benda kebudayaan, pada satu masa berjalan lambat dibanding migrasi manusianya. Namun, pada tahap tertentu benda kebudayaan itu, dapat dengan cepat melampui migrasi manusia itu sendiri. Sebagai perbandingan Homo erectus yang hidup sejak 1,5 juta tahun lalu dan Homo sapiens awal juga menggunakan peralatan batu sederhana. “Jadi untuk mengasosiasikan perkakas batu itu dengan manusia tertentu, itu agak sulit dan harusnya menemukan manusia pembuatnya,” kata Iwan.

BEKASI, 19 Oktober 1945. Senja baru saja akan mencapai ujungnya, ketika Letnan Dua Zakaria Burhanuddin mendapat instruksi penting dari Jakarta: harap membiarkan lewat serangkaian kereta api  memuat 90 anggota Kaigun (Angkatan Laut Jepang) yang akan melintas di Stasiun Bekasi beberapa saat lagi. “Rencananya tentara Jepang yang telah menyerah itu akan dibawa ke lapangan terbang Kalijati, Subang untuk selanjutnya dipulangkan ke Jepang,” tulis Ali Anwar dalam buku KH.Noeralie: Kemandirian Ulama Pejuang. Alih-alih membiarkan kereta api tersebut lewat, Wakil Komandan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Bekasi itu malah memerintahkan Kepala Stasiun Bekasi mengalihkan jalur perlintasan kereta api dari jalur dua ke jalur satu yang merupakan jalur buntu. Akibatnya, lokomotif yang menggandeng sembilan gerbong (termasuk tiga gerbong yang memuat 90 anggota Kaigun) terpaksa berhenti, tepat di mulut Kali Bekasi. Begitu kereta api berhenti, massa rakyat dan pejuang Bekasi langsung melakukan pengepungan. Suasana mencekam saat Letnan Dua Zakaria dan beberapa pengawalnya naik ke atas kereta api tersebut dan menanyakan surat izin dari Pemerintah Republik Indonesia (RI). “Mereka menunjukan surat jalan dari Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo yang dibubuhi tanda tangan Presiden Sukarno,” tulis Ali Anwar. Di tengah pemeriksaan, tiba-tiba seorang prajurit Kaigun melepaskan tembakan pistol dari arah salah satu gerbong tersebut. Tembakan itu ibarat komando bagi massa rakyat dan pejuang untuk menyerbu. Maka tumpah ruahlah ratusan orang memasuki kereta api itu dengan membawa berbagai macam senjata. Setelah melalui pertempuran kecil, beberapa menit kemudian, massa berhasil menguasai kereta api. Mereka merampas barang-barang yang ada di dalamnya (termasuk ratusan pucuk senjata) dan memasukan 90 tawanan berkebangsaan Jepang itu ke sebuah sel yang berada di belakang gedung Stasiun Bekasi. Empat jam kemudian, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komandan Resimen V TKR Mayor Sambas, massa rakyat dan pejuang lantas menggiring para tawanan perang itu ke tepian Kali Bekasi. Satu persatu, serdadu malang itu disembelih dan mayatnya dihanyutkan ke dalam sungai.  “Kali Bekasi sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang itu,” demikian dilukiskan oleh Dullah (89), salah seorang penduduk Bekasi yang sempat menyaksikan kejadian tersebut. Demi mengetahui peristiwa itu, Laksamana Muda Maeda menjadi berang. Dalam nada sangat marah, Komandan Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang itu melayangkan protes keras kepada Pemerintah RI. Menanggapi protes keras dari Maeda, Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo bersama seorang staf Departemen Luar Negeri RI bernama Boediarto lantas menghadap Maeda. Dalam pertemuan itu, keduanya harus “ikhlas” menjadi sasaran amarah sang laksamana. “Kejadian ini dapat menjadi bukti kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki pendirian yang teguh!” ujar Maeda. Kombes Soekanto berusaha tidak terpancing amarah yang dilontarkan Maeda itu. Setelah meminta maaf terlebih dahulu, ia kemudian mengatakan bahwa Insiden Stasiun Bekasi tersebut di luar kemampuan Pemerintah RI. “ Memang benar hanya Pemerintah RI yang memiliki hak melakukan hukuman mati, tapi seperti yang Tuan ketahui, Bekasi merupakan daerah yang belum sepenuhnya tunduk kepada hukum Pemerintah Republik Indonesia,” demikian penjelasan Soekanto seperti dikutip dalam Material on Japanese Military Administration in Indonesia yang dikeluarkan oleh Institut Ilmu Sosial Universitas Waseda, Jepang. Setelah dilakukan pendekatan politik secara intens oleh Pemerintah RI, Maeda akhirnya dapat dibuat maklum. Namun, ia memberi catatan bahwa kejadian itu harus menjadi yang terakhir dan Pemerintah RI wajib mengantisipasi terjadinya insiden serupa secara serius. “ Jika dibiarkan saja, maka tak mustahil  kejadian di Bekasi itu akan merajalela di mana-mana,” ungkap Maeda. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap insiden tersebut, pada 25 Oktober 1945, Presiden Sukarno berkunjung ke Bekasi. Di depan rakyat Bekasi, ia memohon agar rakyat menaati setiap perintah yang datang dari Pemerintah RI dan melarang keras para pejuang untuk melakukan lagi upaya-upaya pencegatan kereta api. Sementara itu, beberapa hari usai insiden penyembelihan tentara Jepang tersebut, masyarakat Bekasi digegerkan dengan isu berkeliarannya arwah penasaran 90 serdadu itu. Menurut Dullah, isu itu sempat mempengaruhi rakyat Bekasi (termasuk anggota TKR dan lasykar) hingga begitu memasuki malam, Bekasi menjadi kota yang sangat sunyi karena setiap orang enggan keluar rumah. Robert B. Cribb merekam gejala itu dalam bukunya Para Jago dan Kaum Revolusiener Jakarta 1945-1949 . Ia menyebutkan pasca kematian menggenaskan para serdadu Jepang itu, hampir tiap malam Bekasi dihantui terror isu arwah penasaran. Diyakini, hantu para prajurit yang terbunuh di Bekasi bangkit kembali menghantui sekitar tempat mereka meregang nyawa.          “Mereka disebutkan berbaris dalam formasi dan melintasi jembatan sementara kepala disembunyikan di balik lengan para hantu tersebut…” tulis Cribb.

PADA tengah malam 1 Maret 1957, sebuah pertemuan diadakan di rumah jabatan gubernur Sulawesi. Beberapa orang dijemput tim khusus. Jalan-jalan di sekitar Makassar dijaga ketat oleh anggota militer. Menjelang pukul 03.00 dini hari, Gubernur Andi Pangerang Pettarani meyambut mereka. Orang-orang itu berasal dari kalangan militer hingga orang-orang sipil yang berpengaruh. Di antaranya Mayor M. Jusuf (kemudian menjadi Panglima TT VII Hasanuddin), Komandan TT VII Ventje Sumual, Letnan Kolonel Saleh Lahade, J. Latumahina (kepala seksi politik di kantor Gubernur), Andi Burhanuddin (residen dalam staf gubernur) dan satu-satunya perempuan Ny. Milda Towoli-Hermanses (ketua dewan kota). Dalam catatan Barbara Sillars Harvey, Permesta; Pemberontakan Setengah Hati , malam itu ada sekitar 50 orang yang berkumpul. Mereka saling memandang dan sedikit kebingungan, meski persiapan akan hal ini telah diantisipasi beberapa bulan sebelumnya. Saleh Lahade membacakan piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Salah satu isinya mengenai konsep otonomi daerah. Permesta menginginkan pembangunan dilakukan secara adil pada setiap provinsi. Hasil sumber daya daerah digunakan untuk pembangunan daerah sebanyak 70 persen dan 30 persen untuk pemerintah pusat. Namun, sebelum Saleh Lahade membacakan piagam Permesta, Ventje Sumual membacakan proklamasi pemberlakuan kedaan darurat perang di suluruh Indonesia. Pernyataan itu, dititikberatkan untuk memberantas upaya dan tindakan apapun yang hendak memisahkan diri dari Republik Indonesia. Jakarta menuding, Permesta adalah upaya memisahkan diri dari Indonesia. Ide dasar Permesta sebenarnya dimulai sejak Januari 1957. Salah satu yang memiliki andil besar adalah anggota dari barisan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Para kader partai ini membangun komunikasi antara orang per orang, para tokoh dari kalangan sipil higga militer. Pada Februari 1957, Gubernur Andi Pangerang melakukan kunjungan ke Jakarta dan menyampaikan ide-ide masyarakat akan adanya otonomi. Bahkan telah memohon pada pemerintah pusat di Jakarta sebanyak Rp400 juta untuk melaksanakan rencana pembangunan daerah. Di saat itu pula, anggota PKR telah bersidang dan mendukung penuh upaya gubernur. Sementara itu, kalangan militer pun ikut menentukan sikap dan mengirim Ventje Sumual, didampingi M. Jusuf serta Arnold Baramuli (jaksa tinggi provinsi dan militer) ke Jakarta untuk mendukung gubernur. Namun, ironisnya tak ada yang berhasil meyakinkan pemerintah akan ide otonomi ini. Keinginan melaksanakan ide otonomi daerah ini, dinilai sangat mendesak. Kemakmuran dan keadilan pembangunan manusia di Indonesia timur menjadi prioritas. “Sentralistik, atau menjadikan Jakarta sebagai pusat dalam mengatur daerah, dinilai tidak cukup baik dan sulit menjangkau semua lapisan masyarakat,” kata sejarawan Universitas Hasanuddin, Edwar Poelinggomang kepada Historia . Kemudian perkembangan Permesta yang dominan diisi oleh orang-orang dari utara (Minahasa, Sulawesi Utara) dibandingkan dengan orang-orang selatan (Bugis dan Makassar) menjadi kemelut lain. Ada kecemberuan antar sesama pelopornya. Pada 8-12 Mei 1957, diadakan Kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar. Kongres inilah yang dianggap sebagai kegiatan puncak Permesta pasca proklamasi. Barbara menuliskan, dari 122 peserta kongres terdapat semua perwakilan dari Indonesia timur. Namun, kongres itu tak dihadiri Gubernur Andi Pangerang. Perbedaan pandangan yang kemudian mencolok antara utara yang menginginkan perkembangan ekonomi dan selatan yang menginginkan persoalan keamanan yang menjadi paling utama. Dan pada pertengahan 1957 kesatuan TT VII yang dipimpin Ventje Sumual dibubarkan. Dan menyerahkan jabatannya kepada Andi Mattalatta sebagai panglima militer. Akhirnya, pada Juni 1957, Ventje Sumual bersama beberapa orang perwiranya meninggalkan Makassar menuju Minahasa. Konflik pun semakin meluas. M. Jusuf yang telah menjadi Komando Hasanuddin, menyatakan ketidaksetujuannya dengan Permesta. Jusuf, memimpin beberapa aksi untuk melemahkan posisi Permesta. Sementara itu, Saleh Lahade menerima pinangan PRRI yang diproklamasikan di Sumatera sebagai menteri Penerangan. Ikut pula Mochtar Lintang sebagai menteri agama, dan Ventje Sumual sebagai panglima Angkatan Darat. Akhirnya, konsep dasar yang menginginkan desentralisasi yang digaungkan PRRI dan Permesta terlupakan. Lalu kemudian, pada era reformasi ide tersebut kembali digaungkan. Dan pada 2002, konsep otonomi daerah dilaksanakan.

Sumatra Barat terlebih pantai barat Sumatra terus memanas pasca Belanda mematahkan perlawanan kaum Paderi tahun 1837. Teror dan kegaduhan bermunculan sehingga Belanda mengeluarkan kebijakan rust en orde untuk mengontrol ketertiban dan keamanan. Kegaduhan muncul dari orang dan kelompok yang selama ini banyak membantu kaum Paderi dalam menghadapi Belanda. Pihak kolonial melabeli mereka bajak laut dan perampok. Mereka dianggap pemicu terjadinya amuk massal dan pembakaran gudang yang dikuasai Belanda. Bajak laut yang cukup disegani adalah Sidi Mara dengan 20 orang anak buah. Namanya sering disebut dalam catatan militer Belanda pada abad 19. “Nama Sidi Mara sering disebut dalam beberapa tulisan para petinggi militer Belanda yang pernah bertugas di Minangkabau,” sebut filolog Suryadi beberapa waktu lalu. Guru Besar Sejarah Universitas Andalas Gusti Asnan mengatakan, Sidi Mara salah seorang pemimpin bajak laut yang terkenal di pantai barat Sumatra, selain Panglima Mentawe, Nja’ Pakir dan Po Id. Sejatinya, Sidi Mara merupakan seorang pedagang perantara atau broker. Ketika zaman Perang Paderi, dia menjadi pedagang penghubung antara orang-orang Aceh dengan kaum Paderi. Dia memasok keperluan kaum Paderi dengan barang seperti senjata, pakaian, garam, ikan, dan lain-lain. Semua dibeli ke orang Aceh. “Dia memiliki gudang yang cukup besar di Katiagan, Pasaman,” ujar Suryadi. Kaum Paderi yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mulai terdesak ketika pasukan Belanda terus merangsek. Letnan Satu Infantri J.C Boelhouwer, dalam memoar “Kenang-kenangan di Sumatra Barat Selama Bertahun-tahun 1831-1834” mencatat, militer Belanda merangsek ke pusat Paderi di Bonjol. Gudang dagang yang banyak berdiri di Katiagan, tidak jauh dari Bonjol dibakar. Salah satu gudang yang ikut terbakar adalah milik Sidi Mara. Sejak itu, dia begitu marah pada Belanda. Dia dengan gerombolannya menyerang kampung-kampung yang berkongsi dengan Belanda. Gusti Asnan mengatakan aktivitas bajak laut di pantai barat Sumatra di abad 19 karena motif ekonomi dengan melakukan perompakan terhadap kapal-kapal niaga yang sedang berlayar, perkampungan penduduk, dan juga karena motif politik. Korban bajak laut banyak dialami pedagang (pecalang) Tionghoa ketimbang Eropa. Sebab, pecalang Eropa sudah memiliki persenjataan membuat bajak laut berpikir untuk menyerang. Selain itu juga perompakan terhadap kampung, bahkan menculik penduduk untuk komoditas budak. Bukan hanya Sidi Mara, keangkuhan Belanda juga memantik beberapa orang bekas pedagang terutama dari Aceh, melakukan kegaduhan terutama di kampung-kampung yang berkongsi dengan Belanda. “Beberapa laporan Belanda menyebut bahwa bajak laut lebih suka merompak perkampungan di pinggir pantai yang sudah jatuh ke tangan Belanda,” ujar Gusti Asnan yang menulis buku Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera . Menurutnya, bajak laut adalah persepsi Belanda, sementara di mata Paderi, mereka adalah pahlawan. “Belanda mengatakan pada gerombolan seperti bajak laut dengan ungkapan  anak haram Jadda ,” bilangnya. Seabrek cacatan kolonial Belanda, tidak diketahui biodata yang jelas tentang Sidi Mara. Begitu pun akhir kisahnya. “Tidak ada catatan biodata yang jelas tentang Sidi Mara. Misal tanggal, tahun lahir, kampung, dan keturunan siapa,” ujar Gusti Asnan. Namun, menurut Suryadi yang akrab dipanggil Ajo, Sidi Mara berasal dari Pariaman. Ia merupakan salah satu gelar adat di Pariaman. Sidi berasal dari kata Sayyidi (sama dengan Tuanku). Gelar ini diberikan kepada mereka yang bernasab kepada kaum ulama ( syayyid ), yaitu penyebar agama Islam di daerah Pariaman. Sidi, sama halnya dengan gelar lain seperti Sutan dan Bagindo, merupakan gelar yang disematkan pada laki-laki yang baru saja kawin di Pariaman. Gelar demikian diturunkan terus-menerus yang dipetik dari garis ayah (patrilineal). “Sidi Mara ini orang Pariaman .  Kalau tidak salah dia seorang pedagang,” imbuh Suryadi. Untuk mengantisipasi bajak laut, pemerintah Hindia Belanda mendirikan banyak pos pengaman di pelbagai kota pantai. Belanda juga sering mengirim ekspedisi militer ke kawasan utara Sumatra. “Berkat kesungguhan Belanda, tahun 1860-an, tidak ditemukan lagi laporan pemerintah †entang kegiatan bajak laut,” pungkas Gusti Asnan.

DALAM kongres Komintern kedua yang diselenggarakan di Moskow dan Petrograd, Juli 1920, situasi negeri-negeri jajahan di Timur, termasuk Hindia Belanda, jadi salah satu agenda utama pembahasan. Henk Sneevliet dipilih untuk menjadi ketua komisinya. Pemilihan itu menurut Ruth McVey dalam Kemunculan Komunisme di Indonesia karena melihat tujuan wewenang yang diberikan kepada Sneevliet dari organisasi-organisasi di Hindia ketika dia diusir dari Hindia Belanda.  Sedangkan menurut guru besar ilmu politik University of Waikato, Selandia Baru Dov Bing pemilihan Sneevliet karena dia dianggap berpengalaman hidup di negeri koloni seperti Hindia Belanda. “Dia tak hanya menguasai revolusi di negeri kolonial secara teoritis tapi juga punya pengalaman langsung dari tangan pertama tentang kekuatan dan kelemahan gerakan proletar di Hindia Belanda.” Bagi rekan-rekannya di Hindia Belanda, Sneevliet menjadi tumpuan untuk mewakili kepentingan partai di Komintern. Sneevliet, menurut McVey, semula bersikap ragu terhadap kerjasama semua golongan radikal di Hindia Belanda, terutama dari kalangan Islam. Namun setibanya di Belanda, dia berbalik arah dan menjadi pendukung kerjasama Islam dan komunis yang gigih karena melihat potensi kekuatan progresif dari Sarekat Islam. Dalam kongres Komintern kedua itu, Sneevliet menyampaikan argumentasinya tentang mengapa gerakan revolusioner di Hindia Belanda harus bersatu dengan Sarekat Islam. Karena walaupun nama organisasinya terdengar religius, demikian kata Sneevliet, “Sarekat Islam memiliki karakter kelas... kita dapat menghargai tugas gerakan revolusioner sosialis untuk membangun ikatan kuat dengan organisasi masssa dengan organisasi massa Sarekat Islam.” Menurut anjurannya, kaum sosialis revolusioner di Hindia Belanda harus mampu menyusun kerjasama yang lebih luas dengan kalangan Islam serta menggalang kaum proletar untuk menumbangkan kolonialisme. “Dalam kongres ISDV pada 1918 membuktikan betapa besar pengaruhnya di kalangan bumiputera. Program revolusioner sudah disepakati, tak ada jalan lain untuk meraih kemerdekaan kecuali dengan cara aksi massa sosialis,” kata Sneevliet dalam pidatonya di Komintern kedua, seperti dikutip dari Ruth McVey. Cara kerja sama ini pula disebut sebagai teori “block-within” (blok di dalam) yang bermakna bahwa kaum sosialis revolusioner harus masuk ke dalam organisasi seperti Sarekat Islam serta membawa massa organisasi tersebut ke arah yang lebih progresif dan revolusioner.   Perhatian Sneevliet pada Hindia Belanda memang tidak beranjak untuk beberapa waktu setelah pengusirannya. Setibanya di Belanda, dia masih berorientasi kepada gerakan dan memikirkan strategi  partai di Hindia Belanda. Tak lama setelah terbit artikel di harian Nieuwe Rotterdamsche Courant , 20 Januari 1924, Henk masih menyempatkan menulis tanggapannya. Menurut dia, koresponden dari koran “terpenting kaum kapitalis” itu melaporkan situasi di Jawa: tentang kemunculan sebuah gerakan rakyat sejati yang berhimpun di dalam Partai Komunis Indonesia. Sneevliet juga menulis tentang kegagalan pemimpin Sarekat Islam memperluas gerakannya karena faktor “personal karakter”, sementara Boedi Oetomo malah berubah menjadi organisasi priayi Jawa. “Tapi PKI sebagian besar terdiri dari kaum pekerja. Ada ribuan buruh keretaapi, buruh pabrik, rakyat yang terhubung dengan proses industrialisasi,” tulis Sneevliet dalam konsep tulisan yang kini tersimpan di koleksi arsip Institut Internasional untuk Sejarah Sosial, Amsterdam.   Pengalaman beberapa organisasi di Hindia Belanda yang gagal memperluas gerakan dan meningkatkan partisipasi rakyat, dijawab oleh PKI dengan meradikalisasi massa dan memobilisasi mereka sebagai kekuatan revolusioner.   Sebelum adanya disiplin organisasi yang diberlakukan Haji Agus Salim pada 1921, massa pendukung PKI juga menjadi bagian keanggotaan Sarekat Islam. Setelah pemberlakukan dispilin itu, PKI menempuh jalannya sendiri, begitu pula Sarekat Islam.