SETELAH menghabiskan tiga hari perjalanan dari Lombok, Alfred Russel Wallace mencapai Makassar pada 2 Agustus 1856. Sehari kemudian bertemu gubernur Hindia Belanda untuk wilayah Makassar. Atau pula mengunjungi raja Gowa guna meminta izin memasuki wilayah hutan. Di Makassar, Wallace menghabiskan waktu selama tiga bulan (September-Desember 1856) menempati sebuah rumah panggung di daerah Mamajang (dituliskannya sebagai Mamajam). Lalu ke Gowa menempati rumah penduduk yang dikosongkan atas perintah raja. Pada Desember 1856, Wallace berlayar ke Kepulauan Aru, dan kembali lagi ke Makassar pada Juli 1857. Kedatangan kedua ini, menjadikan Maros sebagai titik tujuan. Di tempat ini, Wallace tinggal di sebuah tempat yang dituliskannya sebagai Amasanga dan bermukim antara Juli hingga November 1857. Bagaimana Wallace melakukan perjalanan ke tempat-tempat asing dengan mudah? Dalam catatannya, The Malay Archiplego (Kepulauan Nusantara), saat pertama kali mencapai Makassar, dia membawa surat perkenalan diri pada seorang Belanda bernama Mr. Mesman dan seorang penjaga toko berkewarganegaraan Denmark (tak disebutkan namanya). Dari dua orang kenalan ini, akses bertemu para penguasa wilayah dengan mudah didapatkan. Dalam catatan perjalanan itu, Wallace menulis dua Mesman: Mr. Mesman yang tinggal di Makassar dan Mesman yang tinggal di Maros. Mesman yang berada di Makassar adalah Willem Leendert Mesman. Dan yang berada di Maros adalah Jacob David Mathijs Mesman. Dua Mesman ini bersaudara. Orangtua mereka adalah pasangan Johannes David Mesman dan J. Helena Peters. Johannes David Mesman adalah seorang pegawai sipil pemerintah Beanda di Makassar hingga masa peralihan kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Menjadi pemimpin landraad (pengadilan) dan sekretaris tambahan untuk urusan kewarganegaraan. Dia juga ikut berjuang melawan orang-orang Bugis. Guru Besar Sejarah Universitas Hasanuddin Makassar, Rasyid Asba, dalam makalah untuk seminar nasional; Tjollie Pujie sebagai Pahlawan Nasional di Bone pada 12 Juli 2004 menuliskan, pada 1826 ketika dilakukan penyerangan ke Tanete untuk menumpaskan perlawanan La Patau, Belanda menggandeng kerajaan Sidenreng, Maros, dan Pangkejene. Dan ikut serta perwakilan sipil yakni Mayor Mesman sebagai komisaris pemerintah Belanda. Johannes David Mesman diberikan penghargaan dari pemerintah berupa perkebunan di Marana dan Atapang, yang disebutkan sebagai pengambilalihan dari tangan musuh (Bugis). Dia menjadi kepala kampung sendiri, memberlakukan pelayanan wajib pajak atas sepertiga hasil bumi. Putra tertua Johannes David Mesman adalah Jacob David Matthijs (1818-1858) yang menamatkan sekolah penerjamah pada Ilustrasi untuk Bahasa Jawa di Surakarta. Dikisahkan dalam Being Dutch in the Indies A History of Creolisation and Empire, 1500-1920, saat kembali ke Makassar, Jacob dikenal dengan sapaan Tuan Solo. Tuan Solo tak menetap di Makassar, dia memilih Maros sebagai tempatnya bermukim. Memiliki ratusan hektar perkebunan dan puluhan ekor sapi. Saat Wallace mengunjunginya pada 1857, Mesman digambar sebagai seorang petualang. Menikmati kehidupannya bersama alam, bergantung pada senapan dan anjing pemburu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Babi hutan yang gemuk dan sesekali waktu menembak rusa. Menanam padi dan kopinya sendiri, serta memelihara banyak bebek dan unggas. Dan sapi yang menghasilkan persediaan susu melimpah. Namun, setahun setelah kunjungan Wallace, pada 1858 Jacob Mesman meninggal dunia. Putra lainnya adalah Willem Leendert Mesman, mengambil kursus bahasa Bugis dan Makassar. Kursus ini menjadikannya dapat bercakap-cakap dengan penduduk pribumi dan dapat mengamankan kepentingan bisnisnya. Terbukti, kepiawaian ini diperlihatkan saat menemani Wallace bertemu raja Gowa. Wallace, menuliskannya seperti pertemuan dua orang sahabat. Sejak usia 35 tahun, Willem Mesman telah sukses membangun usaha bisnisnya. Dia tinggal di wilayah pinggiran kota dan menjadi seorang tuan tanah, memiliki ternak, gudang, pegawai dan beberapa pelayan. Dalam Being Dutch in the Indies A History of Creolisation and Empire, 1500-1920 , Mesman selalu mengawali harinya dengan sarapan, lalu mengganti pakaiannya dengan balutan jas lenin putih bersih dan berangkat ke kantornya menggunakan kereta kuda (bendi) di kota, di mana tertulis W.L Mesman, negotie-en commisiehandel en reders (W.L Mesman, Pedagang, Agen Bisnis, dan Pemilik Kapal). Menurut Wallace, Willem Mesman adalah seorang pedagang kopi dan opium. Memiliki perkebunan kopi di Bontyne (sekarang Bantaeng) dan sebuah perahu untuk berdagang mutiara dan tempurung penyu dari New Guinea. Di areal tanahnya juga, terdapat selusin kuda, dua puluh ekor sapi, dan sebuah kampung kecil yang dihuni para budak dari Timor dan pelayan dari Makassar. Meskipun pada 1854, perdagangan budak dinyatakan ilegal, yang kemudian ikut pula mengakhiri posisi Makassar sebagai pusat perdagangan budak. Keluarga Mesman adalah keluarga penting di Makassar. Saya mencoba mencari yang tersisa dari keluarga ini. Tak ada kuburan. Di Makassar, pekuburan orang-orang penting Belanda di tempatkan di jalan bagian ujung Hoge Pad –sekarang Jalan Ahmad Yani. Kuburan-kuburan para pembesar Belanda di tempat ini, sekarang menjadi kawasan bisnis di sekitar Makassar Trade Centre (MTC) di depan lapangan Karebosi. Saya juga menemukan salah satu jalan penghubung yang menggunakan nama Mesman Laan. Jalan ini, tak begitu panjang, hanya sekitar 300 meter dan menghubungkannya dengan jalan Ranggong daeng Romo. Sekarang Mesman Laan pun berubah menjadi Jalan Andi Makkassau.

DALAM sejarah Singhasari dan Majapahit, raja yang mangkat biasanya didarmakan dalam bentuk arca dewa. Mereka akan terus dikenang dengan dibuatkan sebuah candi pemujaan. Berdasarkan Nagarakretagama, jumlah candi yang difungsikan sebagai pendarmaan arwah raja mencapai 27 pada tahun 1365. Dari jumlah itu tidak semua masih berdiri utuh. Di antaranya candi di Kagenengan yang disebut sebagai pendarmaan Rangga Rajasa, gelar Ken Angrok.

PADA 21 Februari 1949 Tan Malaka dieksekusi mati oleh pasukan dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Perintah itu datang dari Letda. Soekotjo, yang menurut sejarawan Harry Poeze, “Orang kanan sekali yang beropini bahwa Tan Malaka harus dihabisi.” Pengujung kisah hidup Tan Malaka dimulai ketika dia dibebaskan dari penjara di Magelang, 16 September 1948. Sekeluarnya dari penjara, dia mencoba kembali mengumpulkan pendukungnya dan menggagas pendirian partai Murba pada 7 November 1948. Partai ini berasaskan “antifasisme, antiimperialisme dan antikapitalisme”.

BEBERAPA waktu lalu, kota Medan terasa mencekam. Di kota penghasil penganan Bika Ambon itu, dua organisasi pemuda tersohor terlibat bentrok: Pemuda Pancasila (PP) versus Ikatan Pemuda Karya (IPK). Aksi anarkis berdarah pecah di Jalan Thamrin, 31 Januari 2016, yang menjadi kawasan pertokoan orang-orang Tionghoa. Seorang ketua ranting IPK tewas dikeroyok dan ditombak anggota PP. Bentrokan meluas ke sejumlah kawasan dalam kota. Pasca tragedi itu, status kota Medan siaga satu. Di Medan, sudah menjadi rahasia publik jika dua organisasi ini merupakan perkumpulan para preman. Preman. Kata itu begitu identik dengan kota Medan. Reputasi preman telah bermula sejak zaman kolonial Belanda di awal abad 20. Mereka adalah kuli non-kontrak atau tenaga lepas yang dibayar harian. Tuan-tuan kebun Belanda (Planters) yang menjadi penguasa tanah Deli menyebutnya “Vrije Man” yang berarti orang bebas. Meski dipekerjakan, para Vrije Man acap kali menjadi gangguan bagi tuan kebun Belanda dalam menjalankan usahanya. Menurut Kompas, 30 November 1986, Vrije Man muncul sebagai pembela kuli kontrak asal Jawa, Tionghoa, dan India yang disiksa mandor kebun atas perintah tuan kebun. Beraneka keresahan ditebarkan oleh Vrije Man. Merusak tanaman kebun, minum-minum sampai mabuk dan memancing keributan, hingga menantang berkelahi merupakan cara Vrije Man unjuk taji terhadap penguasa kebun.

CANDI merupakan banggunan penting bagi masyarakat Hindu Budha di Nusantara. Ia menjadi tempat pemujaan para dewa. Dalam membangun bangunan suci itu ada benda-benda yang ditanam yang disebut peripih . “Ada yang disebut dengan peripih . Itu sesuatu yang ditanam. Sampai masa yang lebih modern di Jawa dan di Bali ada kebiasaan menanam ( pendeman ) untuk bangunan suci. Ini cara untuk menarik energi alam semesta yang positif,” jelas arkeolog Universitas Gadjah Mada, Djaliati Sri Nugrahani kepada Historia . Djaliati menjelaskan bahwa peripih adalah benda-benda yang diletakkan dalam satu wadah. Wadah ini yang kemudian akan ditanam oleh para pembangun candi di tempat-tempat tertentu di dalam candi. “Jangan salah kaprah, peripih itu isinya, bukan kotak atau wadahnya, wadahnya namanya kotak peripih ,” tegasnya. “Bendanya bermacam-macam, ada yang disebut nawaratna atau sembilan permata, ini mewakili delapan dewa di penjuru mata angin, lalu ada pula yang diisi biji-bijian. Kalau di Bali kan ada misalnya yang memendam kepala kerbau.” Menurutnya, pemilihan benda itu tergantung dari tujuan pembangunan candi. Misalnya, untuk candi yang diperuntukkan memuja kesuburan, maka peripih akan berwujud biji-bijian. Sementara yang berupa nawaratna biasanya khusus untuk pemujaan dewa. Lebih lanjut, berdasarkan letaknya, bervariasi. Paling umum ditemukan di sumuran candi berupa rongga memanjang seperti sumur, di bawah arca perwujudan, dalam bilik candi. “Tidak bisa digeneralisir, bisa juga di pinggir-pinggir pintu masuk, atau di bawah kemuncak,” papar dosen yang biasa dipanggil Nia itu. Sementara, R. Soekmono dalam disertasinya, Candi, Fungsi, dan Pengertiannya menulis, peripih diartikan sebagai wadah zat inti kedewaan dari Sang Dewa. Peripih bisa ditemukan baik pada candi Hindu maupun candi Budha. “ Peripih adalah wahana kehadiran dewa. Ia dianggap lebih penting dari arca yang hanya representasi dari bentuk luar sang dewa,” tulisnya. Soekmono juga melengkapi pembahasannya soal abu yang sering ditemukan sebagai pendaman di dasar candi. Menurutnya ini yang sering mengecoh masyarakat, bahwa candi adalah makam. Kenyataannya, abu itu bukan abu manusia (raja), tetapi abu binatang yang dijadikan korban. “ Peripih memberi hidup pada candi, memberi benih agar garbhagrha (bilik candi, red ) mempunyai kekuatan dan esensi dewa yang dipuja dan yang arcanya ada di garbhagrha itu,” tulis Edi Sedyawati dalam Candi Indonesia: Seri Jawa .

ANTO Baret, pendiri Komunitas Penyanyi Jalanan (KPJ), ingat betul suasana represif semasa pemerintahan Orde Baru. Bagi dia dan anak-anak jalanan, suasana tersebut makin terasa berat lantaran adanya pandangan miring sebagian masyarakat terhadap anak jalanan. Sejak naik ke panggung kekuasaan pada 1966, Orde Baru berusaha mengubah hampir semua tatanan kehidupan yang telah ada untuk tujuan melanggengkan kekuasaannya. Celah-celah yang berpotensi mengancam kekuasaannya, disumpel. Menurut Yasraf Amir Piliang dalam Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas , ada tiga hal yang amat dikendalikan kalau tidak diberangus penguasa: daya kritis, daya kreatif, dan sikap fundamentalisme. Akibatnya, praktik berkesenian yang tak sesuai kehendak penguasa jadi langganan pencekalan. Seringkali aparat yang melakukan pencekalan melakukannya dengan kekerasan fisik. Intimidasi bukan main banyaknya, ia jadi pemandangan sehari-hari. Anak-anak jalanan seperti Anto Baret salah satu yang paling menderita. Stigma miring terhadap mereka saja amat membatasi gerak, terlebih bila dikaitkan dengan aturan-aturan lain. Jangankan leluasa berkarya, keberadaan mereka pun kerap jadi sasaran “penghapusan”. Salah satu peristiwa yang Anto ingat betul adalah ketika dia dan teman-temannya di KPJ, dan dibantu oleh seniman-seniman lain yang biasa mangkal di Gelanggang Remaja Jakarta Selatan atau biasa disebut Gelanggang Bulungan, membuat sebuah acara untuk merayakan ulangtahun pertama KPJ, 20 Agustus 1982. Setelah mendapatkan izin gedung –auditorim, yang berada di dalam kompleks gelanggang– dari pengelola, panitia mengurus izin ke kepolisian. Hal itu ternyata tak mudah meski mereka sudah mondar-mandir. Hingga beberapa jam sebelum jadwal pembukaan acara sesuai yang ditetapkan dalam rundown , izin tersebut tak kunjung tiba. Panitia lalu memutuskan bahwa acara bartajuk “Aksi Ngamen ‘82” itu tetap akan dihelat. Sebagai langkah antisipasi, mereka juga menetapkan satu aksi yang bakal dilakukan bila aparat kepolisian datang. Saat acara dimulai pada pukul 19.30, gedung telah penuh orang. Promosi dari mulut ke mulut yang mereka lakukan amat efektif. Kegairahan makin menjadi-jadi ketika penampil kedua, Brins Bresley, naik ke panggung. Di tengah lagu yang sedang dibawakan Brins Bresley itulah polisi datang. Salah seorang rekan mereka mengabarkan bahwa polisi sudah memasuki gerbang gelanggang. Anto Baret dan Yoyik Lembayung beserta beberapa rekan lalu menghadapi polisi yang mencoba membubarkan acara itu. “Kalau adik-adik memberhentikan pertunjukan saat ini juga, kami tidak akan mengambil tindakan kekerasan,” demikian kata komandan polisi sebagaimana ditirukan Anto kepada Historia . Lantaran bingung, termasuk setelah menjelaskan kepada polisi bahwa acara itu merupakan syukuran hari jadi, Anto lalu bertanya kepada polisi-polisi itu. “Memang kenapa, Pak, salah kita apa?” tanyanya. Tanpa menjawab, salah seorang polisi lalu menyetel lagu-lagu mereka sewaktu mengamen yang oleh aparat dianggap kritis terhadap penguasa. Rupanya, aktivitas mereka sewaktu mengamen tak luput dari intaian intel. “Ada yang merekam, ada intelnya itu,” sambungnya. Di dalam auditorium, Neno Warisman langsung mengambil alih keadaan. Setelah naik ke panggung, dia memimpin orang-orang di dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya . Polisi-polisi yang ada di dalam pun mau tak mau ikut bernyanyi. Suasana berjalan khidmat. Begitu selesai, “Neno Warisman mengucapkan terima kasih pada hadirin bahwa acara sudah selesai,” tulis buku Catatan Seperempat Abad Kelompok Penyanyi Jalanan: Jakarta  1982-2007 . Semua orang pun keluar gedung. Banyak yang langsung ke luar GR Bulungan, tak sedikit pula yang meriung bareng polisi di luar. Iwan Fals, yang datang telat, hanya bisa bingung melihat banyaknya orang yang berkumpul bareng polisi di luar auditorium. Dia lalu ikut nimbrung. “Udah langsung saya tinggal aja ke pasar kaget,” kenang Anto menjelaskan upayanya untuk menghindari urusan lebih rumit yang bakal datang dari aparat keamanan. “Kayak gitu sudah biasa dulu jaman Pak Harto.”

SUATU hari di tahun 1947, Prawirohardjo dan istrinya datang ke Wuryantoro, Wonogiri, 40 kilometer ke arah tengara Solo untuk mengunjungi sanak saudaranya di sana. Keponakan sekaligus anak angkat mereka, Soeharto, datang menemuinya. Membincangkan berbagai hal, termasuk menanyakan rencana apa yang akan dilakukan Soeharto ke depannya.

SEBANYAK 441 karya pelukis Srihadi Soedharsono, baik sketsa di atas kertas yang terbungkus dalam 347 bingkai, ditambah enam lukisan dengan media cat akrilik di atas kanvas, dipamerkan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, 11 Februari 2016. Dalam pameran bertajuk “70 tahun Rentang Kembara Roso” itu, 35 karya berupa sketsa wajah tokoh-tokoh sejarah yang terlibat perundingan antara Indonesia-Belanda yang diperantarai oleh Komisi Tiga Negara di Kaliurang, Yogyakarta 68 tahun lalu. Saat itu, 3 Januari 1948, pemuda Srihadi yang bekerja sebagai wartawan-pelukis di Balai Penerangan Tentara Divisi IV bagian dokumentasi, diutus untuk meliput di Kaliurang. Dia meliput hanya bermodal keterampilan membuat sketsa. Dengan hanya membawa kertas, pensil, pastel dan cat air, Srihadi menemui masing-masing delegasi saat istirahat di vila. Karena hanya diberi waktu lima menit, dia menggambar sketsa wajah dengan cepat. Dari puluhan sketsa, Srihadi membawa sebagian sketsa ke rumahnya dan sisanya disimpan di kantor di Solo. Nahas, kantornya hancur dibom. Beruntung, dia menyimpan beberapa sketsa di rumahnya. Sketsa itulah yang sekarang dipamerkan. “Sketsa wajah delegasi KTN itu menjadi otentik, sebab Srihadi selalu meminta para tokoh itu untuk membubuhkan tandatangannya di atas gambar sketsanya,” terang Rikrik Kusmara, kurator pameran, kepada Historia . Rikrik memasukkan sketsa delegasi KTN kedalam masa periode awal Srihadi berkreasi, sekira 1945-1952. Periode ini menarik, sebab menjadi langkah awal Srihadi menjadi pelukis di masa selanjutnya. Beberapa karya lain yang ditampilkan di antaranya sketsa wajah Bung Karno tahun 1947, lalu lima sketsa puing-puing pesawat Dakota yang jatuh di Maguwo tahun 1947. Tak hanya soal perjuangan, Srihadi pun jeli melihat aspek sosial, seperti beberapa sketsa dengan tinta tentang ketoprak Soembangsih tahun 1947, lalu gambar hotel Garuda di Yogya yang digambar 1946. Periode selanjutnya adalah 1952-1959, saat Srihadi menjadi mahasiswa di balai Pendidikan Universiter untuk Guru Seni Rupa di Bandung. Beberapa karya yang ditampilkan pada periode ini seperti gambar dengan pastel tentang Tirta Empul, Tirta Gangga dan Puri Kartasutra di Karangasem, Bali pada 1955. Bukan saja tentang bentang alam Bali, dia pun menggambar sebelas atraksi penari balet dengan media tinta yang dibuatnya 1953. Srihadi terus mengasah bakat alamnya. Pada 1960, dia studi di Universitas Ohio, Amerika Serikat dan berguru langsung kepada Hoys L. Sherman. Visi artistiknya menguat dan lebih kritis dalam mengolah warna. beberapa karyanya pada periode ini yang ditampilkan adalah 21 gambar dengan media charcoal, sejenis arang kayu, yang sebagian besar dia beri judul Nude dan dibuat tahun 1960. Dalam membuat sketsa, tampaknya Srihadi berusaha spontan. Ini terlihat pada empat sketsa berjudul View from Shangrila Hotel yang dibuatnya tahun 1996. Spontanitas itu tampak pada kertas yang dia gunakan. Misalnya, dia mengambil kertas berkop nama hotel, lalu membuat sketsa lingkungan sekitar hotel, yang dia pandang dari dalam kamarnya. Pameran yang dihelat sampai 24 Februari 2016 ini menjadi penanda 70 tahun Srihadi berkarya. Seniman yang lahir 84 tahun lampau ini dikenal rajin mengarsipkan semua karyanya, utamanya dari media kertas. Dan dia, sudah merencanakan lama untuk menampilkan karya-karyanya dengan media di atas kertas tersebut. “Ini sudah lama saya pikirkan. Karya yang dianggap lukisan adalah di atas kanvas. Namun karya dari sesobek kertas pun bisa menjadi karya yang bernilai,” terang Srihadi.

Di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, perkumpulan orang Sawu sedang menggelar seremoni tabur bunga. Mereka sedang memperingati 83 tahun gugurnya Martijn Paradja, pelaut asal Sawu, dan 21 awak Indonesia, dalam  peristiwa pemberontakan Kapal Tujuh ( De Zeven Provincien ). Bagi masyarakat Sawu, Martijn dianggap sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Sawu adalah kepulauan yang terletak di bagian selatan Nusa Tenggara Timur. Dalam perhelatan itu, mereka bertegur sapa dengan cara yang tidak biasa dan unik. Bukan bersalaman ataupun cipika-cipiki sebagaimana lazimnya. Namun sepasang insan yang bertemu, saling mendaratkan kecupan ke hidung satu sama lain. Sekira lima detik dengan tatapan yang lekat, ritual itu berlangsung. Tiap orang Sawu, laki-laki, perempuan, tua, muda tiada terkecuali menjalankan ritual “kecup” itu. Suasana pertemuan pun menjadi hangat dengan rasa kekeluargaan, meski baru kali pertama bersua. “Itu adat istiadat orang pulau Sawu,” kata sejarawan Peter A. Rohi (1942-2020), yang berasal dari Sawu. Menurut Peter, tradisi cium hidung itu sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak lama. Mencium hidung adalah tanda ramah tamah dan persaudaraan. “Sekarang lebih populer dengan istilah ‘cium Sawu’,” kata Peter. Mengenai hidung sebagai bagian tubuh yang dikecup, Peter menerangkan bahwa hidung berarti kehidupan. Satu dari panca indra manusia yang digunakan untuk bernapas. Cium Sawu bisa dilakukan oleh siapa saja diantara sesama orang Sawu, tidak mengenal strata sosial, umur, dan jenis kelamin. “Sekalipun laki-laki dan perempuan bersentuhan (hidung), tak ada kontak seksual di sana,” ujar Peter. Selain sebagai tanda persaudaraan, mencium hidung juga dimaknai sebagai ungkapan kejujuran dan penghormatan dari muda kepada yang tua. “Waktu cium hidung itu, mata harus bertemu mata. Tidak boleh mengabaikan pandangan. Mata yang terbuka berarti kejujuran. Dan siapa yang lebih muda dia harus bangun lebih dahulu, mencium yang lebih tua,” kata Barnabas Lois Rame, 67 tahun, Ketua Perkumpulan Sosial Masyarakat Sawu se-Jabodetabek. Dalam konteks sosial yang lebih luas, mencium hidung menjadi indikasi penyelesaian konflik diantara orang Sawu. Bagi orang Sawu, mencium hidung adalah bentuk lain dari permintaan maaf.  “Dengan mencium hidung sebagai cara untuk pengakuan bersalah maka semua masalah akan dianggap selesai,” kata Peter. “Tapi kalau orang yang bersalah minta mencium hidung, dan orang bersangkutan membuang muka, artinya permintaan maaf tersebut tidak diterima,” tutup Barnabas. Sampai sekarang, tradisi mencium hidung masih tetap dilestarikan masyarakat Sawu. Fungsinya saat ini menjadi penanda identitas bagi orang Sawu yang telah banyak berdiaspora.

DALAM laman Badan Intelijen Negara (bin.go.id) disebutkan bahwa pada 1952 Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX menerima tawaran Dinas Rahasia Amerika Serikat (CIA, Central Intelligence Agency) untuk melatih calon-calon intel profesional Indonesia di Pulau Saipan, Filipina.

BEKASI, 19 Oktober 1945. Senja baru saja akan mencapai ujungnya, ketika Letnan Dua Zakaria Burhanuddin mendapat instruksi penting dari Jakarta: harap membiarkan lewat serangkaian kereta api  memuat 90 anggota Kaigun (Angkatan Laut Jepang) yang akan melintas di Stasiun Bekasi beberapa saat lagi. “Rencananya tentara Jepang yang telah menyerah itu akan dibawa ke lapangan terbang Kalijati, Subang untuk selanjutnya dipulangkan ke Jepang,” tulis Ali Anwar dalam buku KH.Noeralie: Kemandirian Ulama Pejuang. Alih-alih membiarkan kereta api tersebut lewat, Wakil Komandan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Bekasi itu malah memerintahkan Kepala Stasiun Bekasi mengalihkan jalur perlintasan kereta api dari jalur dua ke jalur satu yang merupakan jalur buntu. Akibatnya, lokomotif yang menggandeng sembilan gerbong (termasuk tiga gerbong yang memuat 90 anggota Kaigun) terpaksa berhenti, tepat di mulut Kali Bekasi. Begitu kereta api berhenti, massa rakyat dan pejuang Bekasi langsung melakukan pengepungan. Suasana mencekam saat Letnan Dua Zakaria dan beberapa pengawalnya naik ke atas kereta api tersebut dan menanyakan surat izin dari Pemerintah Republik Indonesia (RI). “Mereka menunjukan surat jalan dari Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo yang dibubuhi tanda tangan Presiden Sukarno,” tulis Ali Anwar. Di tengah pemeriksaan, tiba-tiba seorang prajurit Kaigun melepaskan tembakan pistol dari arah salah satu gerbong tersebut. Tembakan itu ibarat komando bagi massa rakyat dan pejuang untuk menyerbu. Maka tumpah ruahlah ratusan orang memasuki kereta api itu dengan membawa berbagai macam senjata. Setelah melalui pertempuran kecil, beberapa menit kemudian, massa berhasil menguasai kereta api. Mereka merampas barang-barang yang ada di dalamnya (termasuk ratusan pucuk senjata) dan memasukan 90 tawanan berkebangsaan Jepang itu ke sebuah sel yang berada di belakang gedung Stasiun Bekasi. Empat jam kemudian, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komandan Resimen V TKR Mayor Sambas, massa rakyat dan pejuang lantas menggiring para tawanan perang itu ke tepian Kali Bekasi. Satu persatu, serdadu malang itu disembelih dan mayatnya dihanyutkan ke dalam sungai.  “Kali Bekasi sampai berwarna merah karena darah yang keluar dari tubuh para serdadu Jepang itu,” demikian dilukiskan oleh Dullah (89), salah seorang penduduk Bekasi yang sempat menyaksikan kejadian tersebut. Demi mengetahui peristiwa itu, Laksamana Muda Maeda menjadi berang. Dalam nada sangat marah, Komandan Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang itu melayangkan protes keras kepada Pemerintah RI. Menanggapi protes keras dari Maeda, Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo bersama seorang staf Departemen Luar Negeri RI bernama Boediarto lantas menghadap Maeda. Dalam pertemuan itu, keduanya harus “ikhlas” menjadi sasaran amarah sang laksamana. “Kejadian ini dapat menjadi bukti kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki pendirian yang teguh!” ujar Maeda. Kombes Soekanto berusaha tidak terpancing amarah yang dilontarkan Maeda itu. Setelah meminta maaf terlebih dahulu, ia kemudian mengatakan bahwa Insiden Stasiun Bekasi tersebut di luar kemampuan Pemerintah RI. “ Memang benar hanya Pemerintah RI yang memiliki hak melakukan hukuman mati, tapi seperti yang Tuan ketahui, Bekasi merupakan daerah yang belum sepenuhnya tunduk kepada hukum Pemerintah Republik Indonesia,” demikian penjelasan Soekanto seperti dikutip dalam Material on Japanese Military Administration in Indonesia yang dikeluarkan oleh Institut Ilmu Sosial Universitas Waseda, Jepang. Setelah dilakukan pendekatan politik secara intens oleh Pemerintah RI, Maeda akhirnya dapat dibuat maklum. Namun, ia memberi catatan bahwa kejadian itu harus menjadi yang terakhir dan Pemerintah RI wajib mengantisipasi terjadinya insiden serupa secara serius. “ Jika dibiarkan saja, maka tak mustahil  kejadian di Bekasi itu akan merajalela di mana-mana,” ungkap Maeda. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap insiden tersebut, pada 25 Oktober 1945, Presiden Sukarno berkunjung ke Bekasi. Di depan rakyat Bekasi, ia memohon agar rakyat menaati setiap perintah yang datang dari Pemerintah RI dan melarang keras para pejuang untuk melakukan lagi upaya-upaya pencegatan kereta api. Sementara itu, beberapa hari usai insiden penyembelihan tentara Jepang tersebut, masyarakat Bekasi digegerkan dengan isu berkeliarannya arwah penasaran 90 serdadu itu. Menurut Dullah, isu itu sempat mempengaruhi rakyat Bekasi (termasuk anggota TKR dan lasykar) hingga begitu memasuki malam, Bekasi menjadi kota yang sangat sunyi karena setiap orang enggan keluar rumah. Robert B. Cribb merekam gejala itu dalam bukunya Para Jago dan Kaum Revolusiener Jakarta 1945-1949 . Ia menyebutkan pasca kematian menggenaskan para serdadu Jepang itu, hampir tiap malam Bekasi dihantui terror isu arwah penasaran. Diyakini, hantu para prajurit yang terbunuh di Bekasi bangkit kembali menghantui sekitar tempat mereka meregang nyawa.          “Mereka disebutkan berbaris dalam formasi dan melintasi jembatan sementara kepala disembunyikan di balik lengan para hantu tersebut…” tulis Cribb.

TAUFIK Abdullah membuka ceramahnya dengan menyebut Mohammad Hatta sebagai orang Indonesia pertama yang secara terbuka menyatakan sejarah nasional Indonesia. Menurutnya, hal tersebut terbaca dari pidato pembelaan Hatta pada 1928 di depan Pengadilan Den Haag, Belanda. Menurutnya, dalam pidato yang berjudul Indonesia Vrij ( Indonesia Merdeka ) itu Mohammad Hatta tak hanya memprotes pemerintah kolonial namun juga mengecam corak pelajaran sejarah yang diberikan di sekolah pemerintah di Hindia Belanda. Siswa yang bersekolah di sekolah pemerintah hanya dicekoki kisah pahlawan Eropa. “Para pelajar di sekolah-sekolah pemerintah, katanya, hanya disuruh dan dibujuk “untuk mencintai dan mengagumi pahlawan-pahlawan kemerdekaan Eropa, seperti Wilhelm Tell, Mazzini, Garibaldi, Willem van Oranye,” kata Taufik dalam ceramahnya di Salihara, 26 Januari kemarin. Sejarawan senior ini pun membandingkan pidato Hatta dengan pidato Indonesia Menggugat, pledoipembelaan Sukarno di pengadilan Bandung pada 1930. Taufik menilai dari kacamata seorang akademis, pidato Hatta jauh lebih bernilai ketimbang Sukarno. “Kalo dipandang dari sudut pandang akademis, Indonesia Vrij lebih tinggi nilainya daripada Indonesia Menggugat , karena Bung Hatta kan kuliahnya di Belanda, sedangkan Bung Karno kan hanya di Bandung,” ujarnya ditingkahi derai tawa peserta. Dalam Indonesia Menggugat , Sukarno tidak melakukan protes terhadap narasi sejarah kolonial. Dia, menurut Taufik, hanya mengisahkan pembabakan sejarah Indonesia ke dalam tiga periode yakni, masa lalu yang gemilang; masa kini yang gelap gulita; dan masa depan yang penuh harapan. Menggugat Neerlando-Sentrisme Dalam ceramahnya, Taufik juga menjelaskan sejarah historiografi di Indonesia mulai zaman Hindia Belanda. Buku F.W Stapel, Geschiedenis van Nederlandsch Indies (Sejarah Hindia Belanda) yang terbit 1939, dipandang sebagai titik puncak historiografi kolonial. Buku ini terdiri dari lima jilid: dua jilid pertama mengenai kerajaan lama di Jawa yang bercorak Hindu dan Islam dan tiga jilid berikutnya tentang peran Belanda. Buku tersebut kemudian dikritik oleh J.C van Leur karena sejarah Indonesia hanya dipandang sebagai perpanjangan tangan dari orang-orang VOC, seputar pejabat, gubernur jenderal dan orang-orang  besar lain. “Dalam hal ini orang Indonesia tidak muncul sama sekali, atau sebagai people without history jika meminjam istilah Henk Schulte Nordholt,” kata Taufik dalam makalahnya. Sekira 1950-an, zaman kembali normal setelah pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, diskusi tentang historiografi Indonesia mulai menghangat. Mulai dari Willem Philippus Coolhaas (1899-1981), ahli sejarah kolonial sekaligus mantan pejabat kolonial, yang mengkritisi van Leur, hingga pendapat GJ Resink yang menyatakan Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Dalam makalahnya, Taufik menulis secara agak sinis mengenai H.J De Graaf. Menurutnya, de Graaf -ahli sejarah kesultanan Mataram-, tetap terpukau dengan dinamika sejarah Jawa dan melupakan wilayah lain. Taufik lebih menyoroti karya de Graaf yang berjudul De Regering van Sultan Agung, Vorst van Mataram 1613-1645, en die van zijn Voorganger Panembahan Seda Ing Krapjak 1601-1613 , yang diterbitkan tahun 1958. Namun dia tak merujuk karya de Graaf lain yang berjudul Geschiedenis van Indonesie yang diterbitkan tahun 1949. Bahkan oleh Moh Ali, seperti ditulis dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia , buku de Graaf tersebut termasuk dalam kategori karya yang progresif waktu itu, sejajar dengan buku Nusantara karya B.H.M Vlekke yang terbit 1943. Rekonstruksi sejarah otentik dengan visi nasional mulai mengemuka pada Seminar Sejarah Nasional, di kampus UGM Yogyakarta, pada 14-18 Desember 1957. Pesertanya beragam, mulai dari akademisi, pendidik, ahli arkeologi bahkan hingga politisi dari berbagai partai politik kala itu. “Ada satu orang yang kemudian terkenal, bahkan kelak ada yang membenciya dan ada pula yang menyanjungnya. Orang itu adalah Aidit (D.N Aidit - red ). Jadi ia datang di seminar sejarah itu,” kenang Taufik. Hasil utama seminar sejarah tersebut adalah ciri Neerlando-sentris dalam penulisan sejarah harus digantikan dengan visi Indonesia-sentris. Setelah Sukarno tergusur, Maret 1968, Suharto memegang tampuk. ‘Revolusi’ digantikan ‘pembangunan nasional’ ala Orde Baru. Agustus 1970, Seminar Sejarah Nasional II dihelat. Menurut Taufik, ada dua hasil penting, yaitu pembentukan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan penyusunan buku Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid. Dalam kacamata Taufik, Orde Baru hanya ingin menguasai rekonstruksi dan corak interpretasi kesejarahan tentang beberapa peristiwa sejarah tertentu. “Misalnya dalam buku jilid VI buku SNI, PDRI hanya diceritakan beberapa kalimat saja. Dan tentu saja masalah G30S,” tukas Taufik. Masalah Penulisan Sejarah 1965 “Sewaktu saya SMP dua guru memberikan dua keterangan berbeda tentang pelaku G30S, dan buku cetak yang kami baca juga mengatakan hal yang berbeda. Lalu seperti apa kebenaran itu?,” tanya Fanny, seorang pelajar, kepada Taufik di sesi tanya jawab. Taufik menjawab normatif: tinggal bagaimana penyampainya atau guru yang mengajarkannya. Setelah kejatuhan Suharto 1998, masalah penulisan sejarah terutama tema G30S kembali diperbincangkan. Bukan hanya ditataran akademisi, penambahan materi tentang masalah G30S juga masuk dalam kurikulum sekolah, seperti pada kurikulum 2004 yang menyebut peristiwa itu sebagai G30S saja. Namun, pada kurikulum 2006, ditetapkan kembali istilah G30S/PKI. Kejaksaan Agung mulai mempertanyakan terbitnya buku yang tidak menggunakan istilah G30S/PKI. Bahkan Menteri Pendidikan Nasional meminta para penerbit menarik buku-buku mereka yang menggunakan istilah lain selain G30S/PKI. Pada akhir ceramahnya, model pelurusan sejarah tentang masalah G30S perlu dikaji ulang. Menurutnya, dengan nada sinis, ketika pelurusan sejarah itu diluncurkan, maka batas profesionalisme, ambisi politik, kesombongan dan kenaifan menjadi kabur. “Tidak usah berlagak i’m the truth,”, ujarnya.