Kemunculan film Jejak Khilafah di Nusantara menimbulkan perdebatan terkait keberadaan khilafah di Nusantara. Perbincangan mengenai khilafah di Nusantara kembali ramai. Benarkah ada khilafah di Nusantara? Apa itu khilafah dan hubungannya dengan Nusantara?

Dalam Dialog Sejarah “Khilafah di Nusantara, Benarkah Ada Jejaknya?“ di Facebook dan Youtube Historia.id, Selasa, 25 Agustus 2020, Filolog dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Oman Fathurahman justru mempertanyakan kembali apa yang dimaksud sebagai jejak khilafah di Nusantara.

Oman menyebut bahwa definisi jejak khilafah sendiri belum jelas. Jika yang dimaksud adalah bahwa kesultanan-kesultanan di Nusantara pernah menjadi bagian dari suatu sistem pemerintahan khilafah, menurutnya itu tidak benar.

“Saya mengkaji sejumlah manuskrip dari Aceh, dari Palembang, dari Jawa juga, dari mana-mana, tidak mengindikasikan sama sekali bahwa kesultanan di Nusantara itu bagian dari Khilafah Utsmani pada saat itu kalau mau disebut khilafah,” kata Oman.

Oman tidak meragukan adanya hubungan diplomatik maupun jaringan ulama Nusantara, terutama Aceh dengan Dinasti Utsmaniah. Namun sebelum masuk lebih jauh, menurutnya masih menjadi pertanyaan juga, apakah Utsmani adalah representasi dari khilafah itu sendiri.

“Kalaupun ada hubungan itu, maka pertanyaannya apakah dinasti Utsmani itu, Ottoman Empire itu bisa dianggap merepresentasikan apa yang diyakini sebagai ideologi khilafah dalam Islam? Ini kan perdebatannya panjang,” terangnya.

Menurutnya, dari Khulafaur Rasyidin atau empat kekhalifahan yang berdiri sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, hanya dua yang dianggap merepresentasikan nilai Syuro, yakni Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq dan Umar bin Khattab. Ketika memasuki kepemimpinan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib hingga Abassiyah muncul, pertanyaan apakah kepemimpinan mereka merepresentasikan nilai-nilai kekhilafahan.

“Saya kira itu tuh pertanyaan, mungkin kita harus bertanya ke diri sendiri yang dimaksud jejak khilafah di Nusantara itu apa. Saya sudah menjawab, kalau yang dimaksud adalah dalam sistem pemerintahan dan kita adalah bagian dari sistem pemerintahan Dinasti Turki Utsmani, misalnya, saya kira tidak,” ungkapnya.

Tapi, lanjutnya, “kalau mau menyebutnya itu bahwa Nusantara ini punya jejak-jejak peradaban Islam dari Turki, peradaban Islam dari Mesir, peradaban Islam dari Timur Tengah, itu sangat ada.”

Nabi Muhammad SAW dan Islam sendiri, kata Oman, tidak menunjukkan bahwa khilafah sebagai sebuah sistem pemerintahan. Khilafah yang dimaksud menurutnya adalah serangkaian nilai-nilai, bukan sistem pemerintahan.

Kembali ke tafsir soal bahwa kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara itu adalah bagian dari Khilafah Utsmani, Oman menyebut ada dua poin penting. Pertama, memang ada hubungan diplomatik antara kesultanan di Nusantara dengan Truki Utsmani.

“Bahwa ada kontak diplomatik, misalnya, gitu ya dengan katakanlah Turki Utsmani pada masa itu saya kira itu, termasuk Jawa, mungkin saja. Kalau Melayu saya punya bukti yang banyak memang tentang adanya kontak, khusunya Aceh tentu saja,” jelasnya.

Yang kedua, hubungan diplomatik tersebut tidak serta-merta menjadikan kesultanan-kesultanan itu sebagai bagian dari kekhalifahan.

“Sekali lagi, kalau mengklaim bahwa Nusantara adalah bagian dari Khilafah Utsmaniah itu, persatuan Islam sedunia yang sudah dimusnahkan tahun 1924, lalu kita harus kembali ke zaman itu untuk keagungan Islam misalnya, saya kira itu terlalu mengglorifikasi ya,” tegasnya.