Hantu Jepang di Kaki Semeru

Tentara Jepang yang desersi tergabung dalam Pasukan Gerilya Istimewa menjadi ancaman menakutkan bagi militer Belanda.

Shigeru Ono, salah seorang anggota Pasukan PGI. (Repro Mereka yang Terlupakan).

5 Mei 2020

6 menit membaca

Diperbarui: 24 Mei

KESEPAKATAN Perjanjian Renville antara Republik Indonesia dengan Belanda pada awal 1948, mewajibkan pihak Indonesa untuk menyerahkan para zanryu nihon hei (serdadu Jepang yang tetap tinggal dan memilih berjuang untuk Indonesia) kepada Belanda. Namun, permintaan itu direspons setengah hati. Secara diam-diam, TNI justru berupaya melindungi para eks serdadu Jepang itu.

“Walau bagaimana pun kehadiran para zanryu nihon hei sangat menguntungkan untuk Indonesia, baik secara politik maupun militer,” ungkap sejarawan asal Jepang, Aiko Kurasawa.

Guna menghindari itu, pada Juli 1948, Kolonel Sungkono, Gubernur Militer Jawa Timur, memanggil Tatsuo Ichiki, seorang Jepang yang sangat dituakan oleh para zanryu nihon hei. Terlebih keberpihakannya kepada Indonesia sudah sejak 1945, ketika ia bergaul akrab dengan diplomat senior Indonesia Haji Agus Salim di Jakarta.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang

Postingan Terkait

Lihat Semua

Masharo Aoki alias Abu Bakar (memakai peci), pimpinan tentara Jepang yang membelot ke TNI di Garut. (Nationaal Archief).

Desersi Jepang Masa Perang Kemerdekaan

Tomegoro Yoshizumi, Intel Negeri Sakura

Kekecewaan Seorang Jepang

PREMIUM

Kampus UI Tak Jadi di Ciputat

Mengapa dosen UI rumahnya di Ciputat, sementara kampusnya di Depok? Begini ceritanya.

Skandal Korupsi Proyek Beras Sintetis

Proyek beras sintetis Tekad menjadi skandal korupsi pada awal pemerintahan Soeharto. Dua pengusaha ditangkap di Jepang.

Ahmad Subardjo, The Guarantor of Independence

It was not without reason that Ahmad Subardjo was nicknamed “The Guarantor of Independence” in Indonesia. However, he was absent when Sukarno proclaimed independence.

Sudiro Berencana, Pusat Memutuskan

Saat memimpin Jakarta, Sudiro dihadapkan pada kondisi berantakan. Putar otak demi pembangunan kota, termasuk cari dana di luar lungsuran dari pusat. Sering pula gagasannya ditolak pemerintah pusat.