PUKUL satu siang 27 November 1945 di Yogyakarta. Bom-bom dari pesawat-pesawat Inggris menghujani daerah belakang (selatan) Gedung Kantor Pos dan De Javasche Bank di Gondomanan. Penduduk kocar-kacir.

Itu merupakan pengeboman kedua. Pada 25 November 1945, Inggris sudah menjatuhkan bom di kota itu juga.

Ketika bom di Gondomanan meledak, para aktivis pergerakan perempuan di Yogyakarta sedang berkumpul membincangkan rencana kongres perempuan pascamerdeka, 15-17 Desember 1945. Perang tak membuat mereka patah semangat untuk berkumpul dan menyatukan pikiran guna mendukung kemerdekaan.

Pasca-proklamasi, aktivis perempuan di Yogyakarta sudah membentuk Persatuan Wanita Indonesia (Perwani), perubahan dari Fujinkai bentukan Jepang. Di saat yang sama, ex-anggota Fujinkai Jakarta membuat Wanita Negara Indonesia (Wani). "Kalau di Jogja Perwani mengajarkan tentang pengentasan buta huruf supaya masyarakat bisa lebih memahami tentang identitas Indonesia. Akan sulit mengajarkan identitas Indonesia bila membaca pun mereka tak bisa," kata Galuh Ambar Sasi, peneliti sejarah dan dosen Universitas Kristen Satya Wacana, pada Historia.

Setelah Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan amanat 5 September 1945 bahwa Yogyakarta bagian dari Indonesia, gerakan perempuan makin gencar melakukan sosialisasi. Mereka mengajarkan lagu "Indonesia Raya", pekik merdeka, dan baca-tulis. Selain itu, mereka juga mengajari tentang pengertian negara, Indonesia, jabatan pemerintahan, dan arti bergabungnya Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Dari para aktivis perempuan itulah identitas Indonesia mulai dimunculkan kembali dan disebarkan ke masyarakat di desa-desa. Ketika menyelenggarakan sosialisasi, ide untuk mengadakan kongres muncul. Diraihnya kemerdekaan memunculkan keinginan para aktivis perempuan untuk punya organisasi skala nasional sebagai wadah berkumpul dan menyatukan gerakan. Sejak pendudukan Jepang, mereka tidak bisa berkumpul dan bergerak karena seluruh organisasi perempuan dibubarkan dan harus melebur jadi Fujinkai.

Maka, disepakatilah saat itu untuk mengadakan kongres di bulan Desember 1945. Namun apa daya, bombardir Inggris pada 27 November membuyarkan rencana itu. Mulanya para aktivis perempuan ingin berkongres di Senisono, tempat Kongres Pemuda 1945. Namun sehari setelah pengeboman Inggris, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan imbauan untuk tidak mengadakan kongres atau berkumpul di Yogyakarta karena tidak aman.

"Kalau ada kongres besar lagi dikhawatirkan serangan musuh makin banyak. Mereka lantas berpikir untuk keluar dari Jogja," kata Galuh.

Bombardir Inggris juga membuat panitia dan calon peserta kongres khawatir hingga membatalkan kedatangan mereka. Beberapa anggota panitia lantas mengundurkan diri. Panitia persiapan yang tersisa pun hanya lima orang, yakni Ny. Soesanto (ketua), Ny. S. Iman Soedijat (penulis I), Sri Soendari Imam Panudja (penulis II), Ny. Din Soerjadiningrat (bendahara I), dan Ny. Soekardi (bendahara II).

Lokasi kongres akhirnya dipindah ke Klaten dengan alasan dekat dari Yogya dan aman. Beruntung, Bupati Klaten Yudhonegoro menyediakan Gedung Kabupaten sebagai tempat kongres. Ia bahkan ikut jadi panitia pembantu kongres itu.

Untuk akomodasi panitia kongres yang harus bolak-balik Yogya-Klaten, para perempuan menggunakan dana dari Perwani di samping jip pinjaman dari Sultan Hamengkubuwono IX.

Situasi genting akibat perang itu tidak membuat para perempuan takut demi menyelenggarakan kongres. Terkadang di jalan mereka digeledah oleh tentara atau laskar. Bahkan, mereka harus menyingkir karena adanya pertempuran.

Betapapun beratnya rintangan, semangat untuk kembali berkumpul tetap menyala di dada mereka. Dalam Wanita Dulu Sekarang dan Esok, Ani Idrus mencatat kongres yang diselenggarakan pada 15-17 Desember 1945 itu diikuti oleh utusan dan pemimpin dari berbagai organisasi perempuan. Selain Wani dan Perwani, ada Muslimat, Aisyiah, Wanita Katolik, Pemuda Putri Indonesia, Wanita Taman Siswa, dan lain-lain.

Peserta kongres amat senang lantaran sudah lama tidak berkumpul dan membicarakan masalah perempuan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas pergerakan perempuan supaya dapat ikut menegakkan kemerdekaan yang sudah diplokamirkan. Mereka menyepakati untuk selalu mengucapkan salam dan pekik merdeka dan memakai lencana merah putih.

"Pertemuan di Klaten itu penting karena jadi tempat pertukaran pikiran aktivis perempuan yang gerakannya sempat mati setelah Perang Dunia II sampai berakhirnya penjajahan Jepang," kata Galuh.

Pada hari ketiga kongres, para perempuan sepakat untuk membuat organisasi bersama. Sayangnya, tidak semua organisasi bisa melebur. Pasalnya, sebagian perwakilan organisasi perempuan yang datang merupakan afiliasi dari organisasi lain seperti Aisyiyah yang bagian Muhammadiyah atau Wanita Taman Siswa. Hanya Perwani dan Wani yang difusikan menjadi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari).

“Tadinya nama yang diusulkan Perwindo, Persatuan Wanita Indonesia namun beberapa anggota kongres menolak karena Perwindo terdengar seperti nama partai politik,” kata Galuh. Nama Perwari akhirnya dipilih karena terdengar lebih feminin. Kongres juga menetapkan Sri Mangunsarkoro sebagai ketua dan Darmiyati (Ny. Hadiprabowo) sebagai wakilnya.