top of page

Ruang Kosong Historiografi Parlemen Indonesia

Historiografi Indonesia melupakan parlemen dalam panggung sejarah kemerdekaan Indonesia. Bahkan hingga Orde Baru, parlemen terkooptasi di antara dominasi Golkar dan militer.

loading_historia_white.gif
transparant.png

Pembukaan Sidang KNIP dengan acara pembahasan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta. (ANRI)

19 Nov 2021
4 menit membaca

Sejarah nasional telah mengabaikan peran penting parlemen dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Posisi parlemen yang strategis itu terlupakan dan tersingkirkan dari penulisan sejarah Indonesia. Padahal, parlemen menjadi tonggak penting dalam meletakan bentuk negara.


Museum DPR RI menggelar diskusi bertajuk “Posisi DPR RI dalam Historiografi Indonesia” pada Rabu, 17 November 2021, yang disiarkan secara langsung di channel Youtube Historia.id. Seminar ini bagian penutupan pameran sejarah parlemen Indonesia, yang diadakan oleh Museum DPR RI sejak Oktober 2021.


Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang menjadi embrio dari sejarah parlemen Indonesia, dikupas tuntas oleh tiga pembicara: Susanto Zuhdi, Bambang Purwanto, dan Amelia Fauzia.



Bambang Purwanto, sejarawan Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan kenyataan yang ironi, bahwa parlemen tidak dianggap sebagai arus utama dalam sejarah politik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Ia menyebut parlemen bukan hanya tidak mendapatkan tempat dalam historiografi Indonesia, tetapi memang dianggap tidak pernah ada.


“Kita tahu sejarah nasional dipenuhi oleh presiden, pemerintah, dan partai politik sebagai aktor. Sementara parlemen hanya hadir ketika membangun relasi dengan ketiga elemen dominan itu. Mirip historiografi kolonial, dalam belajar sejarah Indonesia, yang melihat seperti geladak. Geladaknya presiden, geladaknya pemerintah, geladaknya partai politik. Sehingga, kita kehilangan banyak sekali hal menarik,” kata Bambang.


Suasana sidang KNIP tahun 1947. (ANRI).
Suasana sidang KNIP tahun 1947. (ANRI).

Satu contoh menarik, seperti ditampilkan oleh sejarawan Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi, ketika menerangkan penulisan buku Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen: Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 1918–2018. Dalam buku yang terdiri dari lima jilid dengan lebih dari 2.000 halaman itu, Susanto menceritakan hal penting dan menarik yang luput dari historiografi, seperti tentang Mohammad Hatta yang dikabarkan “marah” kepada KNIP yang menolak meratifikasi Perjanjian Linggarjati.


Sisi menarik lain, diungkapkan Susanto, misalnya terkait Petisi Soetardjo, “Mosi Orang Seberang”, yang menunjukkan dikotomi antara Jawa dan luar Jawa, masih berlaku hingga saat ini. “Anggota Volksraad pertama bukan hanya orang Jawa, tapi juga ada orang Ambon, Sumatra dan sebagainya. Ada juga anggota dari kalangan perempuan,” kata Susanto.



Begitu juga dengan posisi perempuan dalam parlemen, seperti diungkapkan oleh Amelia Fauzia, Guru Besar Sejarah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa peran perempuan belum mendapatkan representasi dalam sejarah DPR. Menurut Amelia, sejarah ditulis lebih banyak ke pihak yang berkuasa. Kelompok minoritas jarang sekali mendapatkan tempat dalam penulisan sejarah, termasuk kelompok perempuan.


“Perempuan itu minoritas, walaupun kiprahnya di DPR ada perempuan,” kata Amelia. Meski kecil, peran perempuan mesti ditulis, agar perannya diakui oleh sejarah. Menurutnya, bila tidak ditulis, sekecil apa pun, peran perempuan akan absen dalam historiografi perlemen Indonesia.


Dua perempuan anggota KNIP sedang mengikuti persidangan. (ANRI).
Dua perempuan anggota KNIP sedang mengikuti persidangan. (ANRI).

Isu-isu penting lain yang terlewatkan dalam penulisan sejarah parlemen pada periode 1945, yaitu ketika parlemen berada dalam situasi darurat dan sementara. Sejak terbentuk, parlemen Indonesia berusia pendek. Parlemen Indonesia hasil Pemilu pertama tahun 1955 disahkan pada 25 Maret 1956, lalu keluar Dekrit Presiden 1959 yang membubarkan parlemen. Lalu parlemen hadir lagi pada 28 Oktober 1971. Padahal, dinamika parlemen di masa darurat tersebut menjadi elemen sangat penting untuk memahami realitas keindonesiaan.



Pembentukan KNIP pada 29 Agustus 1945, yang oleh DPR RI ditetapkan sebagai hari jadi, sesungguhnya ada masalah. Menurut Bambang, dari dokumen-dokumen yang ia baca, parlemen Indonesia bukan seperti yang ditulis dalam buku-buku sejarah, dengan menyebut KNIP, namun ditulis Komite Nasional Pusat (KNP).


Bambang merujuk aturan peralihan UUD ’45 tentang KNP sebagai hasil rapat Badang Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP), yang salah satu fungsinya menjalankan tugas DPR dan MPR terkait garis-garis besar haluan negara.


Fungsi KNP inilah yang menarik untuk dilihat, menurut Bambang, karena saat KNP didirikan telah terjadi intervensi –walau direkomendasikan juga dari sidang KNP, dimulai sebuah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, tentang pembentukan Badan Pekerja yang menjalankan pekerjaan sehari-hari KNP. Anggota Badan Pekerja sekitar 28 orang yang dipimpin Sutan Sjahrir.


“Kalau kita perhatikan di dalam keputusan itu, maklumat ini kemudian diikuti oleh penjelasan atas Maklumat Wakil Presiden yang ditandatangani Sutan Sjahrir, Badan Pekerja ini bersama presiden berhak dan wajib ikut serta dalam penetapan garis-garis besar haluan negara dan undang-undang yang berkaitan dengan urasan pemerintah. Di sinilah Badan Pekerja tak hanya menjalankan fungsi DPR, tapi juga MPR,” kata Bambang.



Realitas politik Indonesia yang menarik itu tidak dipahami dalam historiografi Indonesia, karena menurut Bambang, parlemen tidak dilihat langsung sebagai spotlight, fokus utama.


Bambang melanjutkan, jika parlemen menjadi fokus utama dalam historiografi, maka akan bisa mengungkap tentang dinamika sejarah dalam parlemen. Parlemen, lembaga yang sifatnya sementara, tetapi sangat dominan saat itu.


“Bayangkan sebuah Badan Pekerja, bukan badan utamanya, itu bisa mengubah praktik ketatanegaraan Indonesia, mengubah betuk pemerintahan negara. Padahal, konstitusi UUD ‘45 tidak mengenal Perdana Menteri, seharusnya menteri bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kabinet harus bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Ini dinamika bukan biasa. Ini luar biasa,” kata Bambang.



Sebuah negara, yang pernah dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, semestinya pusat kegiatan politik ada di parlemen, namun historiografi Indonesia periode 1950-an hingga pertengahan 1960-an, lebih mengutamakan pembahasan presiden, pemerintah atau kabinet, dan partai politik. Inilah, kata Bambang, parlemen terus dieksklusi atau dikooptasi.


“Selama Orde Baru, ketika itu Golkar dominan, militer dominan, parlemen dikooptasi di dalamnya. Maka, saya melihat hal ini menimbulkan disorientasi historiografi. Praktik penyusunan undang-undang tidak pernah menjadi arus utama dalam penulisan sejarah. Akibatnya, sejarah fungsi DPR sebagai representasi wakil rakyat tidak menjadi cara berpikir metodologis dalam sejarah penulisan parlemen,” kata Bambang.

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian
bg-gray.jpg
Mengapa dosen UI rumahnya di Ciputat, sementara kampusnya di Depok? Begini ceritanya.
bg-gray.jpg
Proyek beras sintetis Tekad menjadi skandal korupsi pada awal pemerintahan Soeharto. Dua pengusaha ditangkap di Jepang.
bg-gray.jpg
It was not without reason that Ahmad Subardjo was nicknamed “The Guarantor of Independence” in Indonesia. However, he was absent when Sukarno proclaimed independence.
bg-gray.jpg
Saat memimpin Jakarta, Sudiro dihadapkan pada kondisi berantakan. Putar otak demi pembangunan kota, termasuk cari dana di luar lungsuran dari pusat. Sering pula gagasannya ditolak pemerintah pusat.
Habis cuju, terbitlah sepakbola modern. Tim Naga membuka peluang mengulang lolos ke Piala Dunia usai membekap “Garuda”.
Habis cuju, terbitlah sepakbola modern. Tim Naga membuka peluang mengulang lolos ke Piala Dunia usai membekap “Garuda”.
Rekor gol Ali Daei dibidik Cristiano Ronaldo setelah melewati torehan legenda Afrika hingga Negeri Jiran.
Rekor gol Ali Daei dibidik Cristiano Ronaldo setelah melewati torehan legenda Afrika hingga Negeri Jiran.
Seperti negara-negara Asia lainnya, Bahrain mengenal sepakbola dari penjajah Inggris. Sudah dua kali timnasnya memberi pil pahit buat Indonesia.
Seperti negara-negara Asia lainnya, Bahrain mengenal sepakbola dari penjajah Inggris. Sudah dua kali timnasnya memberi pil pahit buat Indonesia.
Sosok legendaris dengan cap super-sub bertuah. Diharapkan mendongkrak performa Manchester United yang tengah gudrah.
Sosok legendaris dengan cap super-sub bertuah. Diharapkan mendongkrak performa Manchester United yang tengah gudrah.
Kediktatoran lalim Rafael Trujillo di Republik Dominika mendorong tiga bersaudari Mirabal melawan. Perjuangan mereka dijadikan PBB International Day for the Elimination of Violence against Women.
Kediktatoran lalim Rafael Trujillo di Republik Dominika mendorong tiga bersaudari Mirabal melawan. Perjuangan mereka dijadikan PBB International Day for the Elimination of Violence against Women.
Pantomim bukan sekadar bahasa bisu. Ia seni ekspresi dengan estetika yang tak semata memancing gelak tawa.
Pantomim bukan sekadar bahasa bisu. Ia seni ekspresi dengan estetika yang tak semata memancing gelak tawa.
transparant.png
bottom of page