Di masa Orde Baru para jenderal purnawirawan mengajukan pandangan untuk mengoreksi Dwifungsi ABRI. Kini para jenderal purnawirawan bersuara untuk memakzulkan wakil presiden.

Tentara punya andil besar dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemanunggalannya dengan rakyat di masa revolusi itu kelak jadi embrio Dwifungsi ABRI.

Sebagai peletak dasar Dwifungsi ABRI, Jenderal A.H. Nasution disebut Bapak Dwifungsi. Namun, dia kecewa melihat konsep yang digagasnya itu dalam praktiknya melenceng di masa Orde Baru.

Pengesahan UU TNI menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Kritik datang dari kalangan ABRI termasuk penggagasnya Jenderal A.H. Nasution.

Dwifungsi ABRI berakar historis sejak masa revolusi hingga berujung penolakan pada 1998. Setelah dihapuskan pada masa reformasi, kini dwifungsi dikhawatirkan kembali lewat revisi UU TNI.

Perjalanan Dwifungsi ABRI (1958–1998) menunjukkan peran militer di Indonesia sejak awal tidak terbatas pada urusan pertahanan semata. Bidang sosial-politik dan ekonomi juga dirambah. 

Jenderal Nasution menelurkan konsep Jalan Tengah yang kemudian dimantapkan jadi Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru. Mendorong keterlibatan militer dalam institusi sipil hingga merambah sektor ekonomi.