Hasil pencarian

GERBANG perjuangan bangsa Indonesia telah terbuka sejak dekade pertama abad ke-20. Melalui berbagai organisasi, tokoh-tokoh nasionalis di negeri ini telah berupaya menghapuskan praktek ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Pergerakan mereka yang sebelumnya terpisah pun berhasil disatukan dalam satu wadah yang sama, yakni Volksraad (Dewan Rakyat). Nama-nama besar seperti Muhammad Husni Thamrin, H. Agus Salim, HOS Tjokroaminoto, dan Otto Iskandardinata, pernah menduduki kursi Volksraad. Mereka adalah perwakilan rakyat Indonesia di depan parlemen Belanda. Umumnya para anggota dewan dipilih mewakili partainya masing-masing, namun tidak sedikit yang menjadi wakil dari daerah. Salah seorang tokoh Volksraad yang cukup banyak diperbincangkan kala itu adalah Muhammad Yamin. Dalam buku Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan karya Restu Gunawan, Yamin dikenal sebagai sosok yang keras oleh sesama anggota dewan. “Selama di Volksraad, Yamin merupakan tokoh yang sangat radikal dalam menanggapi berbagai masalah,” ucap Restu. Yamin sendiri bergabung bukan mewakili partainya, melainkan dari perwakilan daerah. Ia merasa partainya, Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia), selalu kalah dari partai lain. Oleh karena itu demi memuluskan jalannya menduduki kursi dewan , Yamin memutuskan mendekati pejabat daerah Minangkabau. Proses untuk mengikuti pemilihan anggota Volksraadini bukan perkara mudah bagi Yamin. Pemerintah Hindia Belanda telah sejak lama memantau aktivitasnya. Ia dan beberapa anggota partai Gerindo masuk ke dalam daftar orang-orang yang diawasi. “Muhamamd Yamin dilarang (pemerintah Hindia) Belanda untuk pulang ke Padang mendekati anggota gemeente yang akan memilih perwakilannya di Volksraad, karena Yamin dianggap merah oleh (Hindia) Belanda,” tulis Restu. Dalam Chairul Saleh: Tokoh Kontroversial, Irna H.N. Hadi Soewito menyebut pemerintah Hindia Belanda hanya melakukan usaha yang sia-sia untuk menghalangi Yamin. Karena mayoritas suara di daerah Minangkabau tetap memilih dirinya. Namun terpilihnya Yamin di kursi dewan ini berdampak kepada posisinya di dalam partai. Mayoritas anggota Gerindo tidak setuju dengan keputusan Yamin. Ia akhirnya dipecat. Pemikiran-pemikiran Yamin terkadang memang tidak dapat dipahami. Ia kerap kali melakukan perdebatan dengan sesama anggota dewan dari Fraksi Nasional pimpinan Thamrin. Seperti saat ia terlibat debat panas dengan Soetardjo Kartohadikoesoemo, salah seorang anggota Fraksi Nasional yang nantinya menjadi gubernur pertama Jawa Barat. Pada Juli 1936, Soetardjo mengajukan sebuah petisi guna mengatur hubungan baik antara negeri Belanda dengan Hindia Belanda melalui sebuah konferensi. Diberitakan Surat Kabar Pembangoenan 18 September 1936, Soetardjo menginginkan adanya keterbukaan dari pihak pemerintah Hindia Belanda. Ia merasa wakil-wakil pribumi harus dilibatkan dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga Soetardjo meminta diberikan zelfstandigheid (kemandirian) di daerah-daerah. Petisi Soetardjo itu mendapat beragam reaksi. Umumnya mendukung gagasan yang dianggap berani dari seorang pegawai Hindia Belanda. Namun tidak bagi Yamin. Ia merasa isi Petisi Soetardjo itu terlalu kabur dan hanya mewakili pribadinya. Yamin tidak menangkap batas dari kemandirian yang diminta Soetardjo. Ia khawatir hal itu akan berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. “Langkah dan taktik Soetardjo ini boleh dipuji tetapi sebenarnya tidak ada isi dan tujuannya.” Meski begitu, pada 28 September 1936, Volksraad menerima Petisi Soetardjo. Lebih dari setengah anggota dewan ini setuju dengan usulan tersebut. Akibatnya Fraksi Nasional terpecah. Ada kubu yang mendukung Petisi Soetardjo, dan kubu yang menolaknya seperti Yamin. Menanggapi permasalahan di fraksinya, secara pribadi Thamrin berharap Petisi Soetardjo dapat dikaji dengan penjelasan yang lebih rinci. Namun ia juga merasa langkah ini baik bagi terbukanya konferensi antara Belanda dan Indonesia agar perwakilan rakyat dapat mengutarakan langsung pemikirannya di depan parlemen Belanda. Dan pada 1938 pertemuan kedua negara itu pun dapat terwujud. ”Selama menjadi anggota Volksraad, Yamin dijuluki sebagai ‘pemecah belah abadi’, mengingat Yamin pulalah yang dipandang sebagai biang keladi terjadinya perpecahan dalam Fraksi Nasional,” tulis Restu. Pada 1939 di dalam suatu sidang, Yamin mengutarakan sebuah konsepsi hasil buah pikirnya. Sutrisno Kutoyo dalam Prof. Mohamad Yamin S.H, menyebut Yamin ingin Fraksi Nasional memiliki program tersendiri di samping kegiatan Volksraad. Ia juga mengusulkan agar fraksi terbesar di Dewan Rakyat itu lebih memperhatikan kepentingan luar Pulau Jawa, jangan hanya terpusat di Jawa saja. Namun konsepsi Yamin itu kurang mendapat tanggapan. Fraksi Nasional merasa ada ketidaksesuaian dengan tujuan yang selama ini mereka bangun. Akhirnya pada 10 Juli 1939, Yamin memutuskan keluar dari Fraksi Nasional. Yamin kemudian mendirikan Golongan Nasional Indonesia (GNI), yang merupakan wadah bagi wakil-wakil utusan daerah. Kepentingan yang dibawa bukan sebatas anggota partai saja, tetapi jauh lebih luas. Tokoh-tokoh yang ikut dalam fraksi Yamin ini di antaranya, Mangaraja Suangkupon (Sumatera Utara), Dr. Abdul Rasjid, dan Mr. Tadjudin Noor (Kalimantan). Meski terpecah, Yamin dan Thamrin memiliki pandangan yang sama tentang kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Seperti terlihat saat keduanya sepakat untuk menentang kedudukan Belanda di Indonesia ketika kekuatan hukum negeri itu hancur akibar serangan Jerman pada 10 Mei 1940. Belanda yang mengungsikan pemerintahannya ke Inggris dianggap melanggar peraturan. “Jadi perbedaan dalam prinsip dan pemikiran boleh saja terjadi, tetapi ketika sampai pada tujuan yaitu Indonesia yang merdeka para tokoh selalu pada satu kata,” ucap Restu.

ISTANA NEGARA, 22 Mei 1998. Pukul 3 sore, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menerima kedatangan Panglima Kostrad Letjen TNI Prabowo Subianto. Pagi harinya, Habibie telah menerima laporan dari Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto tentang pasukan Kostrad dari luar Jakarta yang bergerak di ibu kota. Sejumlah tanya menggelayut dalam benak Habibie jelang ketemu Prabowo,. “Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Letjen Prabowo adalah menantu Presiden Soeharto. Pak Harto baru 24 jam meletakkan jabatannya... Mengapa Prabowo tanpa sepengetahuan Pangab telah membuat kebijakan menggerakan Kostrad?” kenang Habibie dalam otobiografi Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi .

Tiga film Indonesia akan mengikuti Busan International Film Festival (BIFF) ke-24 pada 3-12 Oktober 2019 mendatang. Tiga film tersebut yaitu The Science of Fictions (2019), Tak Ada yang Gila di Kota Ini (2019), dan Aladin (1953). The Science of Fiction karya Yosep Anggi Noen akan tayang perdana dalam program A Window on Asian Cinema. Sedangkan film Tak Ada yang Gila di Kota Ini garapan Wregas Bhanuteja akan berkompetisi dalam program Wide Angle: Asian Short Film Competition. Yang terakhir, film Aladin masuk dalam program Busan Classics. Dalam laman resmi BIFF, ditulis, “Film ini memberi tahu kita bahwa film-film Indonesia pada 1950-an memiliki tingkat teknologi yang fantastis. Meskipun tidak cocok untuk Aladdin Disney, film ini menunjukkan tingkat film Indonesia pada saat itu dalam menggunakan efek khusus.” Film buatan tahun 1953 ini disutradarai oleh Tan Sing Hwat. Sutradara yang jarang diperbincangkan ini bernama alias Tandu Honggonegoro. Menurut arsip Sinematek, Tan Sing Hwat lahir di Pasuruan, 5 Januari 1918 dari pasangan Tan Thwan Kie dan Dewata. Sejak muda, Tan mengikuti kursus mengetik, Bahasa Indonesia, Administrasi, Boekhoeding , serta Bahasa Inggris, Belanda, hingga Jerman. Tan pernah bersekolah di sekolah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) selama kurang dari dua tahun. Sejak 1935, Tan menulis cerita pendek dan cerita bersambung di beberapa majalah dan harian di antaranya Liberty , Sadar , Star Weekly , Aneka , dan harian Republik . Potret Tan Sing Hwat tahun 1980. (Sinematek). Leo Suryadinata, sinolog Tionghoa Indonesia dalam Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches 4th Edition menyebut Tan pernah bekerja sebagai penjaga toko di sebuah perusahaan dan terlibat konflik antara pekerja dan pemerintah Belanda hingga membuatnya ditangkap. Kemudian pada 1940, Tan dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena menulis artikel yang dianggap menghina Belanda. Pada 1942, pasca invasi Jepang, Tan bergabung dengan gerakan gerilya Indonesia. Sempat ditangkap Jepang, namun dibebaskan. Pada perang kemerdekaan, tepatnya pada 1948, dia ditahan Belanda karena terlibat dalam gerakan revolusioner. Tan dibebaskan pada 1950. Sebelum menggeluti dunia film, Tan merupakan wartawan harian Keng Po di Jakarta. Selain itu, dia juga membantu harian Malang Post dan Pewarta Surabaya . Karier filmnya bermula dari membantu sandiwara keliling Bintang Surabaya pimpinan Fred Young dan Nyoo Cheong Seng. Tan juga mulai belajar menulis skenario film dari Fred dan Nyoo. Pada 1950, Tan mulai pindah ke dunia film dan kemudian bekerja sebagai sutradara tetap di Golden Arraw. Dia juga pernah bekerja sama dengan Wim Umboh dan Lie Ik Sien (Iksan Lahardi). Film pertamanya, Siapa Dia? rilis tahun 1952. Sejak itu, dia mulai aktif menyutradarai berbagai film di antaranya, Bawang Merah Bawang Putih , Gadis Tiga Zaman hingga Sri Asih,  film superhero pertama Indonesia. Sinematek mencatat, dia menyutradarai 13 judul film. Pada Festival Film Indonesia (FFI) 1960, Tan mendapat penghargaan sebagai penulis skenario terbaik lewat filmnya Kunanti di Jogja. Selain sebagai sutradara, Tan juga aktif di grup teater Lekture dan Manunggal Film Surabaya. Dia tergabung dalam Yayasan Film & Teater Liberty Surabaya. Pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Film dan Televisi Dewan Kesenian Surabaya serta melatih teater untuk disiarkan TVRI stasiun Surabaya. Pada 1962, Tan bekerja sebagai sutradara lepas dan menyutradarai film untuk Perusahaan Gema Masa. Krishna Sen dalam Chinese Indonesians in National Cinema menyebut Tan Sing Hwat bersama Fred Young, adalah dua penulis-sutradara Indonesia Tionghoa paling produktif. “Tan Sing Hwat menggunakan nama Jawa, Tandu Honggonegoro (yang dia gunakan sesekali sejak awal 1950-an) menyutradarai dua film pada tahun 1961 ( In the Valley of Gunung Kawi  [ Dilereng Gunung Kawi ], dan A Song and a Book  [ Lagu dan Buku ]),” sebut Krishna Sen. Bachtiar Siagian, sutradara yang juga anggota Lekra dalam Catatan Mengenai Hubunganku dengan Teater yang dipublikasikan Indoprogress.com , menyebut bahwa Tan Sing Hwat merupakan salah satu pengurus Sarikat Buruh Film dan Seni Drama (Sarbufis). Sedangkan Leo menyebut bahwa mungkin karena hubungannya dengan Lekra, dia tidak bisa menulis lagi setelah tahun 1965. “Menurut akunya sendiri, dia bekerja sebagai pengemudi bemo (kendaraan bermotor roda tiga) selama sembilan tahun. Namun, selama tahun 1970-an dia mulai menulis lagi dan menghasilkan sejumlah drama TV,” tulis Leo. Tan Sing Hwat berganti nama menjadi Agoes Soemanto sejak terbitnya Keputusan Presedium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966, yang mengatur ganti nama bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Tan Sing Hwat alias Tandu Honggonegoro alias Agoes Soemanto, sang sutradara itu meninggal dunia pada akhir 1980-an.

PADA 4 Desember 1964, seorang Belanda, Werner Verrips, yang mengendarai mobil sport barunya, Mercedes, tewas dalam kecelakaan di jalan bawah dekat Sassenheim, Belanda. Dia dimakamkan di Zeist Nieuwe Begraafplaats, Utrecht, Belanda. Kematian Verrips mencurigakan. Siapakah dia?

AJARAN Islam telah menyentuh Bali sejak abad ke-16. Keberadaannya sempat dihalang-halangi oleh para penguasa Bali yang tidak ingin ajaran Hindu di negerinya tergantikan oleh agama pendatang itu. Namun seiring waktu, keduanya bisa saling bekerjasama dan menjalin hubungan baik. Melalui penelitiannya Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang , Dhurorudin menyebut jika kegiatan keagamaan Islam dan Hindu di Bali saling menyesuaikan satu sama lain. Seperti saat beberapa pura di Bali tidak memakai daging babi sebagai sesaji karena dekat dengan lingkungan komunitas Muslim yang mengharamkan hewan itu. Atau saat orang-orang Muslim memberi ketupat saat upacara Galungan. “Secara makro hubungan Muslim dengan penduduk Hindu tidak ada perbedaan yang spesifik. Semua sama dalam corak hubungan, yakni terbangun apa yang disebut sebagai nyame slam : saudara Islam,” kata Dhurorudin. Namun yang paling unik, orang-orang Islam dan Hindu pernah terlibat dalam proses mempertahankan wilayah Bali dari penyerangan tentara Belanda. Meski akhirnya mereka terlibat dalam konflik yang sempat memecah persaudaraan dua agama tersebut. Menghalau Pengaruh Belanda Upaya kolonialisasi di wilayah Kepulauan Nusantara memasuki babak baru. Pertengahan abad ke-19 hampir tiap daerah telah berada di bawah kuasa penjajahan. Namun tidak semua. Karena hingga 1840, Bali masih memiliki kerajaan yang memerintah secara mandiri dan sama sekali tidak ada dalam kontrol pihak mana pun termasuk pemerintah Hindia Belanda. Kekhawatiran para penguasa Bali muncul saat kekuasaan mereka di Blambangan berhasil dilumpuhkan oleh tentara Belanda.  Dalam Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali disebutkan bahwa Blambangan menjadi benteng penting bagi Bali. Sebagai daerah paling timur di pulau Jawa, yang bersebelahan langsung dengan Bali, Blambangan dapat menghalau serangan yang datang dari arah Barat. Setelah memastikan pemerintahannya di Blambangan, para pejabat Hindia Belanda mulai mengalihkan perhatiannya kepada Bali. Pada 8 Juni 1848, Belanda mengerahkan pasukannya untuk menyerang Buleleng. Mengetahui hal itu, penguasa Jembrana segera mengirim bala bantuan. Sebagai negeri vasal (yang ditaklukan) kerajaan Buleleng, Jembrana berkewajiban ikut menghalau serangan tersebut. “Sikap raja Buleleng yang menolak menyerahkan daerahnya kepada Belanda dan juga menandatangani suatu perjanjian merupakan sikap ksatria yang tidak mau bertuankan Belanda, karena perjanjian-perjanjian yang diminta oleh Belanda itu hanya berarti kehilangan kemerdekaan raja-raja saja,” tulis Made Sutaba, dkk. dalam Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialsime dan Kolonialisme di Daerah Bali . Jembrana yang kala itu dipimpin Anak Agung Putu Ngurah memberangkatkan pasukan terbaiknya di bawah komando Pan Kelap. Menurut Dhurorudin tidak hanya rakyat Bali yang memang mayoritas Hindu saja yang terusik dengan kehadiran Belanda di negerinya, tetapi umat Muslim juga. Dalam Sejarah Keberadaan Umat Islam di Bali, Salah Saidi dan Yahya Anshori mengatakan kalau sejak awal orang-orang Islam di Bali anti terhadap kolonialisme. Sehingga mereka pun ikut berjuang dengan mengirim pasukannya ke Buleleng. Pejuang Muslim yang dikirim ke medan pertempuran jumlahnya sangat besar. Mereka merupakan gabungan dari komunitas Islam yang sejak abad ke-16 telah menetap di Bali dan para pendatang yang datang pada akhir abad ke-17. Para pendatang itu umumnya pelarian dari Sulawesi yang tidak menerima kekuasaan Hindia Belanda di daerahnya. Mereka menolak mengakui kejatuhan Kesultanan Gowa oleh pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya komunitas Muslim dari Gowa itu pergi berlayar mencari tempat baru untuk ditinggali. “Kedatangan para serdadu Islam asal Sulawesi Selatan dan Pontianak ini disambut positif oleh raja Bali, di manapun mereka mendarat. Alasan utamanya, mereka dapat dimanfaatkan untuk menjadi benteng pertahanan,” tulis Dhurorudin. Peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga menyebut orang-orang Islam ini bukan penduduk biasa, mayoritas adalah mantan prajurit kesultanan dan pelaut. Pengalaman militer mereka mampu diterapkan dengan baik. Sehingga dengan adanya bantuan dari komunitas Muslim ini diharapkan angin kemenangan berpihak kepada Bali. “Dengan bersatunya kekuatan beberapa kerajaan yang didukung kekuatan-kekuatan Islam, pasukan Belanda akhirnya dapat dipukul mundur dan sisa-sisa pasukannya kembali ke kapal,” tulis Dhurorudin. Namun kemenangan itu tidak berlangsung lama. Pada April 1849, Belanda kembali melakukan serangan ke wilayah Bali dengan membawa pasukan yang lebih besar. Wilayah Buleleng-Jembrana pun berhasil ditaklukan. Hindia Belanda akhirnya mendirikan pemerintahannya di sana. Bukan Konflik Agama Konflik besar antara masyarakat Hindu dan Islam pernah terjadi pasca pemerintah Hindia Belanda membangun kekuasaannya di Bali. Pertikaian ini melibatkan sebagian elit Hindu di Jembrana dengan komunitas Muslim. “Tetapi jika dicermati hal itu terjadi bukan murni akibat sentiment keagamaan, tetapi lebih disebabkan oleh kebijakan politik raja yang kurang aspiratif pada masyarakat. Terbukti, sebagian elit Kerajaan Jembrana justru bekerjasama dengan umat Islam dalam kemelut ini,” kata Dhurorudin. Konflik bermula saat pemerintah Hindia Belanda menjadikan Kerajaan Jembrana sebagai regenschap (kabupaten) di bawah residensi Banyuwangi. Sejak itu, banyak masyarakat Muslim Jawa yang datang ke Bali. Mereka segera menyebar, menempati beberapa daerah yang sebelumnya telah ada komunitas Muslim di dalamnya. Mayoritas umat Muslim dari Jawa membawa kemampuan mengobati. Sehingga dalam kesehariannya para ulama ini membuka praktek pengobatan di sekitar tempat mereka tinggal. “Mungkin karena banyaknya warga yang berhasil disembuhkan secara gratis, banyak kaum Hindu yang tertarik masuk Islam,” ucap Dhurorudin. Mengetahui hal itu, Raja Jembrana tidak tinggal diam. Ia segera memberlakukan larangan untuk warga Hindu masuk Islam. Raja pun meminta bantuan para pendeta untuk mempertahankan rakyatnya tersebut. Namun bukan perkara mudah bagi raja menjaga posisinya. Di dalam istana sendiri saat itu sedang terjadi konflik. Banyak pejabat yang kecewa terhadap pemerintahan Jembrana yang otoriter dan sewenang-wenang dalam membuat peraturan. Akhirnya terbentuklah dua kekuatan yang saling berhadapan. Kubu pertama dipimpin oleh Ida Anak Agung Putu Raka dan I Gusti Agung Made Rai yang loyal terhadap pemerintahan raja. Sementara kubu penentang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Made Pasekan, dibantu pasukan Muslim, serta masyarakat Hindu yang tidak senang dengan tabiat buruk raja. Pemerintahan buruk raja Jembrana sebenarnya telah dilaporkan kepada para pejabat Hindia Belanda di Banyuwangi, melalui Surat Gugatan Komisaris Hindia Belanda No. 85 tahun 1855. Namun karena tidak kunjung mendapat tanggapan, pasukan penentang raja akhirnya melancarkan serangan. Perang antara dua kubu itu meletus pada 2 Desember 1855. Pertempuran berlangsung sengit. Kubu Made Pasekan melancarkan serangan dari wilayah Loloan menggunakan meriam bekas pertempuran dengan Belanda. Sementara pihak kerajaan memakai persediaan senjata mereka yang besar, ditambah meriam-meriam bekas penyerahan kapal-kapal pasukan Muslim dari Sulawesi. Meski pasukan Made Pasekan kalah jumlah dengan pasukan kerajaan, tetapi mereka mampu menguasai jalannya pertempuran. Tentara muslim dianggap memberikan efek besar, sama seperti saat melawan pasukan Belanda dahulu. Merasa tertekan, Raja Anak Agung Putu Raka dan para pejabat yang mendukungnya memilih mundur dari Jembrana. Pemimpin pasukan Muslim, Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qodry, yang melihat kemenangan pasukannya kemudian memberi ultimatum kepada Raja Jembrana. Ia berkata: “Maaf tuanku yang mulia, anda telah diambang pintu keruntuhan. Sesungguhnya kami terlarang membunuh orang yang menyerah. Kami mengangkat senjata bukan hendak merebut kekuasaan, tetapi kami menyebarkan agama sambil berniaga dan menolak sekeras-kerasnya perbuatan dzalim yang menghambat agama kami.” Catatan milik pemerintah Hindia Belanda di Banyuwangi, dalam Raad van Bestuur Oost Indische Gouverment , menyebut kalau Raja Jembrana pergi ke Buleleng setelah meninggalkan kekuasaannya. Takhta Jembrana pun diserahkan kepada Made Pasekan (1855-1866). Masa pemerintahan Made Pasekan disebut-sebut sebagai era keemasan perkembangan Islam di Bali dan perniagaan di sekitar bandar Loloan. Wilayah komunitas Islam juga meluas ke beberapa daerah, seperti Rening, Pabuahan, dan Tegal Badeng. Hubungan Muslim-Hindu pun kembali berlangsung secara harmonis.

Letak pusat  Kadatuan  Sriwijaya masih menjadi perdebatan. Sejarawan India, Ramesh Chandra Majumdar, berpendapat kalau Sriwijaya harus dicari di Jawa. Sarjana Belanda, J.L. Moens menduga Sriwijaya berpusat di Kedah (Malaysia) dan pindah ke Muara Takus (Riau). Sementara sejarawan George Coedes, Slamet Muljana, dan O.W. Wolters, lebih memilih Palembang. Bambang Budi Utomo, arkeolog senior Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, salah satu yang meyakini pusat Sriwijaya ada di Palembang. Alasannya, prasasti Sriwijaya banyak ditemukan di sana. Ada Prasasti Kedukan Bukit (683) yang menandai dibangunnya sebuah perkampungan. Prasasti Talang Tuo (684) yang menandai dibangunnya Taman Sri Ksetra. Dan Prasasti Telaga Batu yang menandai pejabat-pejabat disumpah. “Semuanya ditemukan di Palembang, merupakan suatu bukti bahwa Palembang merupakan Kota Sriwijaya,” kata Bambang dalam acara Borobudur Writers and Cultural Festival, di Hotel Manohara, Magelang. Prasasti Kedukan Bukit berisi tentang perjalanan Dapunta Hyang untuk menemukan tempat baru sampai membangun wanua atau permukiman. “Ada sisa bangunan keagamaan berupa fondasi bata ditemukan di dekat Rumah Sakit Caritas, Bukit Siguntang,” kata Bambang dalam diskusi buku  Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya Abad III-VII  di Museum Nasional, Jakarta. Prasasti Telaga Batumenguatkan argumen bahwa Palembang merupakan ibu kota Sriwijaya. Prasasti ini berisi sumpah seluruh penduduk kota agar tak berkhianat. “Mulai dari putra mahkota hingga tukang cuci disumpah,” kata Bambang. “Merekalah orang-orang paling dekat dengan raja.” Bambang menjelaskan, berdasarkan catatan I-Tsing yang kemudian dihitung secara astronomis, lokasi Shili Foshi diduga berada tak jauh dari Palembang. Menurut I-Tsing, di Shili Foshi, pada pertengahan bulan delapan dan pertengahan musim semi (bulan dua), lempeng jam (bayangan tiang) tidak berbayang. Seseorang yang berdiri di tengah hari tidak berbayang. Matahari tepat di atas kepala dua kali dalam setahun. “Bila diukur berdasarkan  soltice,  yang dapat dikatakan akurat, Shili Foshi tidak terletak di Kota Palembang sekarang atau di sekitar Upang-Sungsang di muara Sungai Musi,” kata Bambang. Namun, Bambang melanjutkan, jika diukur berdasarkan musim, kemungkinan letak Shili Foshi yang terdekat dengan Palembang berada di sekitar Kuala Tungkal Jabung. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar epigrafi, Boechari, kalau I-Tsing menulis catatannya tentang  gnomon  (bayangan tiang) saat dia berada di suatu wilayah Shili Foshi, bukan di ibukota Shili Foshi . Lalu mengapa b anyak yang yakin kalau Sriwijaya tak berpusat di Palembang? Arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar dalam  Kaladesa: Awal Sejarah Nusantara menerangkan, di Palembang tak banyak peninggalan arkeologis berwujud monumen. Adanya temuan struktur bangunan, arca-arca batu, dan perunggu, prasasti batu, dan beberapa temuan lepas lainnya. “ Tak ada kompleks percandian Buddha yang luas sebagaimana dijumpai di Muarojambi atau di wilayah Jawa pada masanya. Struktur bangunan yang ditemukan di Palembang merupakan sisa candi Hindu yang dinamakan Candi Angsoka,” kata Agus. Menurut Agus, prasasti kutukan yang ditemukan di Palembang, yaitu Telaga Batu, dan Boom Baru, lebih mungkin dikeluarkan seorang pemimpin yang baru menguasai daerah itu. Sama seperti Telaga Batu, Boom Baru yang didaftarkan sebagai cagar budaya akhir tahun 2018, berisi ancaman bagi siapa pun yang berkhianat terhadap penguasa. Prasasti itu sama seperti prasasti kutukan lain yang ditemukan di Bangka yaitu Prasasti Kota Kapur (686), Prasasti Karang Berahi di Merangin Jambi, dan Prasasti Palas Pasemah (sekira abad ke-7) di Lampung. “Artinya, prasasti itu dikeluarkan sebagai tanda kemenangan atas daerah yang ditaklukkannya, yang tentunya bukan suatu ibu kota,” kata Agus.  Adanya prasasti-prasasti yang berisi perjalanan jaya juga menambah keraguan itu. Prasasti Kedukan Bukit menyatakan Dapunta Hyang dengan membawa bala tentara sukses membangun  wanua.  Prasasti Boom Baru dan prasasti-prasasti pendek dari daerah Telaga Batu juga menyatakan adanya perjalanan berjaya. Semua itu, kata Agus, menunjukkan adanya perjalanan ziarah mendatangi wilayah Palembang masa silam. “Tafsir atas prasasti itu, Palembang bukan ibu kota, sebab didatangi untuk keperluan ritual keagamaan. Sangat mungkin wilayah itu dianggap memiliki kekuatan yang kuat,” kata Agus. Agus juga memaknai berbeda berita I-Tsing soal letak Sriwijaya berdasarkan bayangan matahari. “Di Palembang, pada tengah hari bulan September jika seseorang berdiri masih mempunyai bayangan. Berarti jika Palembang merupakan lokasi Sriwijaya tidak sesuai dengan berita biksu I-Tsing,” kata Agus. Karenanya, menurut Agus, berdasarkan beberapa kelemahan itu, lokasi Sriwijaya perlu dicari di tempat lain. Dan itu bukan di tepi Sungai Musi dan Kota Palembang sekarang.

BRENDA Lind, perawat di Amsterdam Wilhelmina Gasthuis (rumahsakit), terpaksa resign dari tempat kerjanya lantaran mendapat tugas baru di Rumahsakit Militer Aceh di bawah instruksi palang merah Belanda. Bersama rekan sejawatnya, Brenda pun berangkat ke Hindia Belanda pada akhir abad ke-19. Setibanya di tujuan, Brenda dan temannya terkejut melihat kondisi rumahsakit di negeri jajahan yang jauh dari rumahsakit di negerinya. Kondisi rumahsakit di negeri jajahan pada awal 1900-an amat sederhana. Dinding kamar rawat inap terbuat dari bambu, ruangannya tanpa lampu, dipan terbuat dari kayu, dan lantainya kotor oleh bercak merah bekas ludah pasien pribumi –yang beruntung mendapat perawatan kesehatan cuma-cuma oleh pemerintah kolonial di rumahsakit– menyirih. Tidak semua perawat Eropa bisa beradaptasi dengan iklim tropis. Beberapa di antaranya jatuh sakit.  Ada juga yang kembali ke negerinya. Brenda dan perawat-perawat lain itu merupakan perawat yang didatangkan ke Hindia Belanda. Pada peralihan abad XIX ke XX pemerintah Hindia Belanda gencar melancarkan proyek kesehatan. Kondisi berbagai rumahsakit yang ada diperbaiki. Selain itu, pemerintah juga mengadakan pelatihan dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Dari sinilah profesi perawat dimunculkan pemerintah kolonial, untuk membantu kerja dokter dan merawat pasien di klinik. Banyak dokter Eropa mengeluhkan ketersediaan perawat yang tidak memadai kendati perawat berpengalaman sudah didatangkan dari Belanda. Mereka ditempatkan di kota besar seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Salah satu dari rombongan perawat yang hijrah ke negeri jajahan ialah ibu dari penulis Frances Gouda. Dalam Dutch Culture Overseas , Gouda menceritakan ibunya yang ditempatkan di Rumah Sakit Tjikini, Batavia. Di sana, ibunya bekerja sebagai perawat kebidanan dengan jam kerja cukup panjang hingga tak punya waktu luang. Selain ibu Gouda, istri dokter Sutomo juga merupakan perawat Belanda yang pindah ke Jawa. Para perawat Eropa yang bertahan tak melulu bekerja di rumah sakit, melainkan merawat pasien di rumah-rumah keluarga kaya. Namun, jumlah mereka tidak cukup memenuhi kebutuhan di negeri jajahan. Alhasil, para dokter Eropa berinisiatif melatih perempuan Indo-Eropa untuk dijadikan perawat sekitar tahun 1900-an. Kendati kursus perawat telah dibuka di Batavia pada 1897 oleh Perkumpulan Perawat di Hindia-Belanda (The Society for Sick-Nursing in the Dutch East Indies), tapi sepi pendaftar. Liesbeth Heeselink dalam “The Early Years of Nursing in the Dutch East Indies” menyebut, kursus pertamanya baru dimulai pada 1900. Sepinya peminat membuat standar kursus diturunkan, tidak harus perempuan Indo-Eropa. Para dokter dan perawat Eropa mulai melatih orang pribumi untuk menjadi asisten mereka. Siapa saja direkrut jadi murid pelatihan keperawatan, asalkan mau dan bisa diajar (tidak terlalu bodoh). Mulanya tugas keperawatan dilakukan orang yang tidak terlatih, seringkali buta huruf. Kepala Layanan Kesehatan J Haga menyebut, beberapa perawat laki-laki sebelumnya bekerja sebagai kuli atau babu. Mereka menjadi perawat setelah diajari oleh dokter yang akan mereka layani. Dokter dan perawat Eropa di berbagai daerah pun membuka pelatihan-pelatihan keperawatan, baik untuk dikirim ke rumahsakit atau menjadi asistennya sendiri. Di Mojowarno, pelatihan dilakukan oleh perawat senior L L Bervoets-van Ewijk, istri dokter missionaris Bervoerts. Di Yogyakarta, pendidikan kilat keperawatan diberikan oleh Jacqueline Rutgers and Johanna Kuyper, dua orang perawat Eropa yang datang ke koloni. Kadang bila tidak ada murid yang bisa diajar, mereka merekrut pembantu rumah tangga, tukang kebon, dan pekerja tak terlatih lain. Di Semarang, pelatihan dilakukan oleh dokter perempuan Nel Stokvis-Cohen Stuart yang mengajar para gadis. Sementara rekannya, NF Lim dokter kedua di tingkat kota, membuka pelatihan untuk perawat lelaki. Dari temuan Stokvis, kebanyakan orangtua muridnya lebih suka anak mereka dilatih menjadi bidan karena lebih menjanjikan dibanding perawat. Selain itu, profesi perawat masih asing bagi orang pribumi. Usaha pertama Stokvis gagal hingga ia sempat meniggalkan rencananya. Suatu ketika perempuan Jawa di desa dekat rumahnya datang dengan tergopoh-gopoh diantar keluarga dan kepala desa. Perempuan itu mengalami kesulitan melahirkan dan butuh bantuan ahli medis. Bantuan Stokvis kemudian membuat namanya dikenal warga desa hingga kepala desa menitipkan Soetarmidjah, anaknya yang berumur 14 tahun, untuk dilatih jadi perawat. Sejak itulah profesi perawat mulai dianggap umum di negeri jajahan. Setelah mendapat pelatihan keperawatan, perempuan muda juga bisa memilih melanjutkan pendidikannya menjadi bidan.

DI DELI, para pekerja kebun punya tugas masing-masing. Kuli laki-laki membuka lahan untuk ditanami tembakau. Kuli perempuan memetik dan menyortir tembakau di bangsal. Sementara anak-anak kuli diajarkan mengeruk kerikil di sungai dan mengosongkan tong-tong tinja di rumah tuan-tuan kebun. “Para tuan kebun senang sebab anak-anak membantu pekerjaan cepat selesai dan mereka tidak perlu di bayar,” tulis Emile Aulia dalam romannya Berjuta-juta dari Deli: Satu Hikajat Koeli Kontrak . Cerita tentang eksploitasi anak di perkebunan tembakau Deli bukan hanya tersua dalam roman belaka. Sejarah mencatatnya sebagai noda kelam di balik gemerlapnya Deli yang berjuluk “ Tanah Dolar ” pada akhir abad 19. Anak-anak di Deli sudah harus menanggung derita bahkan sejak mereka dilahirkan. Dalam risalahnya Uit Onze Kolonien ( Dari Koloni Kita ) yang terbit pada 1903, H.H. van Kol, anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis mengatakan betapa banyak anak-anak di Deli yang hidup terlantar. Anak-anak malang ini kebanyakan lahir dari hasil prostitusi atau hubungan gelap sesama kuli. Karena tidak sanggup membesarkan, kuli wanita yang melahirkan terpaksa menjual bayinya. “Dan dalam keadaan sedemikian setiap ibu dari anak-anak haram zadahnya bersedia saja menjual anak tersebut kepada siapa yang bersedia membeli dengan harga teratas,” kata Kol sebagaima dikutip Mohammad Said dalam Koeli Kontrak Tempo Doeloe: Dengan Derita dan Kemarahannya . Demikianlah cikal bakal perdagangan anak di Deli. Orang-orang Tionghoa kayalah yang biasanya menjadi orang tua adopsi "anak-anak kebon" yang terpaksa dijual ibunya. Inilah dampak tidak langsung kebijakan "kuli kontrak" para tuan kebun dalam memperkerjakan para kuli.  Selain perdagangan anak, pekerja anak turut mewarnai eksploitasi anak di bawah umur. Sekira tahun 1900, sebagaimana dicatat sejarawan Jan Breman, generasi pertama kuli Jawa yang lahir di perkebunan mulai tampil dalam proses bekerja. Anak-anak mulai terlibat dalam budi daya tembakau. “Bukan hal yang luar biasa kalau ada anak-anak yang mulai bekerja pada usia tujuh tahun,” tulis Breman dalam Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20 . Sejak belia, anak-anak kuli Deli telah dikaryakan sebagai pekerja kebun. Mereka membantu kuli perempuan menyiram tanaman dan memetik daun tembakau. Keahlian mereka yang paling utama adalah mencari serangga yang menjadi hama tanaman. Dengan mata yang awas dan jari yang cekatan mereka dapat menangkap banyak ulat dan serangga. Dari pekerjaan tersebut, anak-anak memperoleh upah tidak seberapa. Tapi itupun cukup membantu mereka memenuhi kebutuhan sendiri di tengah kehidupan kebun yang keras dan serba terbatas.   Pekerja anak merupakan pemandangan lazim di kebun tembakau Deli. Para tuan kebun sangat senang dengan kemampuan anak-anak Deli yang terampil tersebut. Menurut mereka pekerjaan yang dilakoni anak-anak itu wajar karena tidak merusak kesehatan. Anak-anak tidak perlu bekerja merunduk-runduk di kebun sebagaimana kuli dewasa. Dalih demikian biasanya menjadi tameng tuan kebun melepas diri dari sangkaan mengeksploitasi anak-anak. Kenyataannya, memang eksplotasilah yang terjadi. Anak-anak bukan hanya jadi korban eksploitasi dari tuan kebun. Mereka juga jadi sasaran objek seksual dari sesama buruh. Para kuli Tionghoa yang pedofil, kerap melampiaskan birahinya terhadap bocah tanggung dari kalangan buruh Jawa. Anak-anak itu mereka namakan "anak jawi", dan para pengawas punya hak pertama atas diri mereka. Mengingat posisinya yang rentan, derita anak-anak di kebun Deli sampai juga ke ranah publik. Perhatian ini tidak luput dari menguatnya gerakan anti-kolonialisme di negeri Hindia. Perlahan, upaya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi mulai mendapat tempat.   Pada 1918, Mohammad Samin, komisaris Sarekat Islam Sumatra Timur mengajukan resolusi mengutuk Poenale Sanctie . Dari sepuluh tuntutan, salah satunya menghendaki “Anak-anak kuli harus dididik di sekolah-sekolah”. Putusan itu diterima dan disetujui dalam kongres Sarekat Islam yang dihelat pada tanggal  11 Mei di Surabaya. Begitu pula dengan tokoh-tokoh politik etis Belanda yang memperjuangkan agenda yang kurang lebih serupa. Memasuki tahun 1920, pekerja anak di kebun Deli dibatasi. Langkah ini diikuti dengan membangun sekolah-sekolah dalam perkebunan. Anak-anak kuli akhirnya memperoleh akses mengecap pendidikan dasar. Itu menandai berbuahnya usaha untuk melindungi anak-anak di perkebunan tembakau Deli dari eksploitasi.

MAYOR Maraden Panggabean, komandan Sektor IV Sub Teritorium VII Sumatera, kesal. Usulnya kepada Komandan Sub Komandemen Tapanuli Kol. (Tit.) Mr. A. Abbas tidak didengar. Nahas yang telah diprediksinya pada awal September 1948 justru mendatanginya lewat perantaraan Abbas. Sial! Panggabean memang kerap tertimpa sial semasa Perang Kemerdekaan. Sebelum itu dia juga sial ketika diminta menemani dr. Luhut Lumbantobing, komandan resimen. Perkaranya bermula dari ditemuinya dr. Luhut oleh seorang bermarga Hutapea. Orang itu mengatakan kepada Luhut bahwa ada sepasukan bekas anak buah Liberty Malau di Divisi Banteng Negara hendak keluar dari kemiliteran menyusul akan diadakannya Re-Ra. Komandan pasukan itu menyatakan mereka akan menyerahkan persenjataan kepada pemerintah namun dengan imbalan sejumlah uang. Mendengar pemaparan itu, Luhut langsung menyanggupi. Setelah mendapatkan Rp.10 juta dari gubernur militer, dia langsung mengajak Panggabean, orang bermarga Hutapea tadi, dan Gamal Lumbantobing ke tempat yang telah ditentukan, semak-semak sekitar Rumah Sakit Tarutung. “Sampai di tempat tersebut, tiba-tiba sekeliling kami terdengar bunyi grendel senapan yang dikokang (mendorong peluru ke dalam kamarnya sehingga siap untuk ditembak) diikuti oleh suatu peringatan komando supaya jangan bergerak. Uang diambil, soal senjata yang mau diserahkan tidak disinggung, betul-betul merupakan suatu perampokan,” kata Panggabean dalam otobiografinya, Berjuang dan Mengabdi . Toh, Panggabean akhirnya bisa selamat. Namun, kesialan yang menimpanya tidak berhenti sampai di situ. Pada awal September 1948, dia diminta Mr. A. Abbas menemaninya ke Markas Komando Sumatera di Bukittinggi untuk mengajukan tambahan dana bagi pasukan-pasukan di Tapanuli. Alih-alih menjalankan perintah, Panggabean malah memberi usul. “Saya mengatakan kepadanya, bahwa lebih banyak manfaatnya jika saya tidak ikut, melihat suasana yang sangat tegang di Tapanuli pada waktu itu. Saya katakan bahwa saya pernah bertugas di Front Medan Area dan mengenal praktik laskar-laskar dalam soal lucut-melucuti,” kata Panggabean. Namun, Abbas menolak usul itu dan menyatakan dengan yakin bahwa keadaan akan baik-baik saja selama Panggabean ikut dengannya ke Bukittinggi. Dengan terpaksa, Panggabean menuruti perintah Abbas. Hingga sekembalinya mereka berdua ke Padangsidempuan, bentrok antar-laskar bersenjata memang tidak terjadi. Namun, sekira subuh tanggal 10 September, Panggabean dibangunkan dari tidurnya oleh suara rentetan tembakan. “Suara tembakan itu datang dari asrama Batalion I TNI (di bawah Kapten Koima Hasibuan) yang jika ditarik garis lurus hanya berada 500-600 meter dari rumah saya,” kata Panggabean. Dia yang gagal mengadakan hubungan dengan batalyonnya karena saluran telepon telah diputus, langsung berlari ke rumah Abbas yang terletak di sebelah rumahnya. “Saya melaporkan bahwa praduga dan keprihatinan saya sewaktu kami mau berangkat ke Bukittinggi, nyatanya benar. ‘Kita akan hancur,’ saya serukan dengan kesal,” kata Panggabean. Abbas hanya terdiam mendengarnya. Sejurus kemudian, sebuah truk mendatangi rumah Abbas. Tuan rumah dan Panggabean pun langsung digelandang beberapa personil Polisi Militer di bawah pimpinan Kapten Payung Bangun itu ke dalam truk untuk dibawa ke Sipogu, sekitar 25 kilometer dari Sipirok. Bersama 37 orang lain, Abbas dan Panggabean ditawan di bangunan bekas sekolah Gereja Advent. Mereka menerima perlakuan buruk di sana. “Makanan yang diberikan sekadar cukup untuk tidak mati dan disodorkan begitu saja ke dalam kamar,” kenang Panggabean. Siksaan verbal maupun fisik kerap mereka terima. Lebih dari itu, kata Panggabean, “Para penjaga kami betul-betul perampok yang mengambil apa saja yang berharga yang ada pada kami. Saya sudah menduga bahwa hal demikian akan terjadi, maka sejak ditangkap, cincin tanda pertunangan yang biasa saya pakai di jari manis tangan kiri, lekas-lekas saya copot dan saya masukkan di lipatan pinggang celana saya. Yang lain, jam tangan, pulpen, gigi mas (untung tidak ada pada saya), boleh saja diambil dan memang diambil.”

PB Djarum menyatakan akan menghentikan program Audisi Umum mulai 2020. Banyak pihak menyayangkan keputusan itu. Pasalnya, PB Djarum dalam 50 tahun terakhir berhasil berperan sebagai salah satu kawah candradimuka dalam melahirkan bintang-bintang bulutangkis Indonesia tingkat dunia. Keputusan PB Djarum diambil menyusul adanya tuduhan miring dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Lentera Anak. Kedua lembaga menyatakan Audisi Umum PB Djarum di bawah naungan Djarum Foundation telah mengeksploitasi anak demi bisnis rokoknya. Entah berapa banyak pebulutangkis Indonesia yang berjaya di pentas internasional sudah dilahirkan PB Djarum. Kevin Sanjaya dan Tontowi Ahmad yang kini sedang berjaya pun “kelahiran” Audisi Umum. Keduanya hanya menjadi penerus estafet para juara yang dilahirkan PB Djarum, yang embrionya turut mengiringi usia setengah abad PB Djarum. Prestasi Hastomo Arbi Bermula dari Audisi Kendati Audisi Umum PB Djarum baru digelar secara kolosal dan terbuka mulai 2006, PB Djarum sudah punya “program audisi” sejak 1970 kendati masih semi-terbuka. Hastomo Arbi merupakan salah satu produk binaan kedua PB Djarum setelah legenda Liem Swie King. “Saya masuk PB Djarum 1970. Swie King pertama, lalu ada Agus Susanto yang kemudian jadi kakak iparnya Swie King. Mulanya waktu saya ketemu Agus Susanto dan saya ngomong bahwa saya ingin gabung PB Djarum. Lalu kemudian saya memberanikan melamar, istilahnya,” kata Hastomo kepada Historia . Hastomo yang lahir 5 Agustus 1958 di Kudus memang berasal dari keluarga bulutangkis. Ayahnya, Ang Tjin Bik, sering juara di kejuaraan lokal di Kudus. Maka, sejak kecil Hastomo sering diajak ayahnya berlatih dan bertanding dengan peralatan sederhana, raketnya masih raket kayu. “Hanya di Djarum saja yang raketnya besi,” sambung Hastomo. PB Djarum yang berdiri pada 1969 memang berawal dari perkumpulan olahragara para karyawan. Perkumpulan itu baru menerima orang luar, Liem Swie King,  lantaran pemilik PT Djarum Budi Hartono mengajak King berlatih di Brak Bitingan Lama. Ketertarikan Hastomo pada PB Djarum tak lepas dari kiprah para karyawan Djarum yang juga turut berprestasi di ajang-ajang lokal. Terlebih saat itu di Kudus belum eksis perkumpulan bulutangkis yang menyediakan sarana dan prasarana laiknya PB Djarum. Hastomo di usianya yang baru menginjak 12 tahun, jadi yang kedua lewat proses “audisi”. “Setelah melamar, saya dites oleh pelatih Pak Arisanto. Setelah dites saya baru boleh ikut gabung. Setelah saya ada dua lagi yang ikut tes, Bejo dan Suwandi. Jadi ada empat orang luar yang jadi binaan PB Djarum waktu itu (1970),” lanjut kakak kandung Hariyanto Arbi itu. Hastomo tekun berlatih kendati aroma tembakau masih sangat kuat membaui tempat latihan. “Waktu itu lapangannya di Bitingan Lama. Itu tempat membuat rokok. Kalau pagi buat bikin rokok, kalau malam buat latihan. Alat-alatnya biasanya kita tepikan dulu, baru pasang net. Itu memang aromanya kuat sekali. Namun lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah selesai, kita tata lagi alat-alatnya untuk para karyawan bekerja besoknya,” kata Hastomo. Perlahan tapi pasti prestasi pun berdatangan. Mengutip Setengah Abad PB Djarum: Dari Kudus Menuju Prestasi Dunia , gelar pertama Hastomo adalah kejuaraan lokal Munadi Cup 1977. Setahun kemudian, ia memetik medali emas PON untuk Jawa Tengah di nomor beregu hingga membawanya masuk Pelatnas PBSI pada 1979. Di tahun itu juga Hastomo turut menyumbang dua emas untuk Indonesia di SEA Games 1979. Satu emas diraihnya dari nomor individu, satu lainnya dari nomor beregu putra. Hastomo Arbi (kanan) di Thomas Cup 1984 (Foto: Repro "Majalah All Sports" edisi Juni 1984) Namun, prestasi paling berkesan baginya adalah ikut mengantarkan tim Indonesia, yang mayoritas pemainnya jebolan PB Djarum, merebut Thomas Cup 1984. Hastomo yang tidak diunggulkan justru jadi salah satu pahlawan paling dielu-elukan. Pasalnya, di final kontra Cina, dua andalan tunggal putra Indonesia, Liem Swie King dan Icuk Sugiarto, keok lebih dulu. Beruntung, King yang juga bermain di nomor ganda berpasangan dengan Hariamanto Kartono, berhasil menang. Pasangan Christian Hadinata/Hadibowo akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Tinggallah Hastomo di partai terakhir harus menghadapi “raksasa” Han Jian. “Han Jian itu salah satu lawan paling sulit buat saya. Sebelumnya saya belum pernah menang lawan dia,” tambah Hastomo. Namun sebagai underdog , Hastomo berhasil menjawabnya dengan kemenangan setelah melewati rubber set: 14-17, 15-6, 15-8. Banyak orang terperangah kagum ia bisa mengalahkan Han Jian. Indonesia pun membawa pulang Thomas Cup untuk kedelapan kalinya. Momen itu juga jadi klimaks buat Hastomo karena dua tahun kemudian ia pensiun dari pelatnas PBSI. Setelah pensiun, Hastomo masih berkecimpung di dunia bulutangkis lewat PB Djarum. Hingga kini, ia masih giat membantu pembinaan PB Djarum di GOR Jati, Kudus. Kendati usianya tak lagi muda, kondisi fisik dan staminanya masih prima. Bahkan pada 2015, Hastomo jadi juara dunia tunggal putra veteran usia 55+ di Helsingborg, Swedia. “Ya masih suka jaga fisik kadang-kadang main (bulutangkis) habis bantu melatih dan mengawasi anak-anak. Di Djarum itu kekeluargaannya kental sekali. Biarpun sudah pensiun tapi kita masih diperhatikan. Arti PB Djarum buat saya? Kalau enggak ada PB Djarum saya enggak bisa hidup,” kata pria yang tidak merokok itu.