INDONESIA pernah mengalami “zaman perunggu” ketika hanya berhasil meraih medali perunggu dalam ajang Asian Games. Namun semuanya berubah pada 1962. Salah satunya berkat medali emas yang disumbangkan Mohammad Sarengat. Sorip Harahap, penulis buku Asian Games I-X (KONI Pusat, 1987), menyebut “zaman perunggu” untuk merujuk tiga Asian Games yang diikuti Indonesia sebelum 1962. Zaman itu berubah ketika Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta. Peringkat Indonesia melonjak dari 14 pada Asian Games III di Tokyo menjadi runner up dengan 11 emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Ini melampaui target yang dipatok; hanya lima besar. Sprinter Mohammad Sarengat menyumbangkan dua medali emas dalam cabang lari 100 meter dan lari gawang 110 meter serta perunggu di nomor 200 meter. Selain menjadi pelari tercepat di Asia, dia memecahkan rekor Asia untuk lari gawang 110 meter dengan waktu 14,4 detik dan lari 100 meter dengan 10,5 detik, mematahkan rekor sprinter Pakistan, Abdul Khalik, dengan 10,6 detik pada Asian Games II di Manila, Filipina. “Bertahun-tahun nama Sarengat melegendaris di dunia atletik, dan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia,” tulis buku Olahraga Indonesia dalam Perspektif Sejarah 1945-1965. Sarengat lahir di Banyumas, 28 Oktober 1940. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengah pertama di Pekalongan, lalu melanjutkan sekolah menengah atas di Jakarta. Sejak SD hingga SMA, dia menjadi kiper kesebelasan sepakbola di sekolahnya. Karena jenuh kerap menghuni bangku cadangan di klub Indonesia Muda Surabaya, dia iseng terjun ke atletik. Ternyata di cabang ini bakatnya. Kegigihannya berlatih, apalagi ketika ikut pelatnas untuk Olimpiade 1960, membuatnya tidak lulus SMA pada 1959. Dia baru lulus SMA pada 1961. Menurut Ensiklopedi Jakarta , Sarengat bingung melanjutkan pendidikannya karena masalah biaya. Letnan Jenderal GPH Djatikusumo, mantan kepala staf Angkatan Darat (AD) pertama, menyarankan Sarengat masuk dinas AD. Sarengat pun mendapatkan beasiswa masuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di tahun pertama tidak naik tingkat karena ikut Asian Games IV. Dia baru menyelesaikan pendidikan dokter pada 1971. Sarengat adalah contoh atlet yang baik. Dia berpretasi dalam bidangnya dan menyelesaikan pendidikan dokter. Sarengat mundur dari gelanggang atletik sejak Ganefo (Games of the New Emerging Forces) pada 1963 di Jakarta. Dia kemudian menjadi dokter tentara AD dengan pangkat terakhir kolonel CKM (Corps Kesehatan Militer). Ketua tim dokter kepresidenan, Brigjen dr. Rubyono Kertapati, mengusulkan tiga dokter, salah satunya Sarengat, sebagai dokter pribadi Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX (1973-1978) dan kemudian Wakil Presiden Adam Malik (1978-1983). Selepas itu, Sarengat kembali berkiprah dalam dunia keolahragaan. Kali ini, dia sebagai ketua bidang pembinaan prestasi PB PASI (Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) dan sekretaris jenderal KONI Pusat (1986-1990). Di juga pernah menduduki kursi anggota MPR RI tahun 1987. Sarengat mendirikan Sports Campus Wijaya Kusuma (SCWK), klinik rehabilitasi pengguna narkoba. Klinik ini dia bangun setelah anak lelakinya terjerat narkoba dan berhasil disembuhkan. “Sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Mahaesa karena telah menyelamatkan anak saya, saya akan mendedikasikan hidup untuk membantu dan mencegah orang lain menjadi korban penyalahgunaan narkoba,” kata Sarengat, dikutip The Jakarta Post , 19 Oktober 2001. SCWK menekankan pentingnya olahraga sebagai bagian penting dari proses rehabilitasi. Penghuni klinik dapat memilih olahraga basket, sepakbola, bolavoli, tenis, dan beladiri. “Kami sangat percaya pada filsafat mensana in copore sano (jiwa yang sehat berada dalam badan yang sehat),” kata Sarengat. Pada 2009, Sarengat terserang stroke dan komplikasi penyakit. Dia, yang pernah menjadi manusia tercepat di Asia, wafat pada 13 Oktober 2014.

Tak terima 50 rekannya ditahan Israel, sekelompok pejuang Palestina di bawah pimpinan Youssef Majed membajak kapal pesiar Italia, Achille Lauro , yang berlayar di Laut Tengah dari Port Said, Mesir, pada 7 Oktober 1985. Pembajak menuntut pembebasan 50 rekan mereka. Dalam perjalanan kembali ke Port Said, lantaran tak mendapat izin berlabuh di Tartus, Syria, mereka membunuh seorang penumpang warganegara Amerika Serikat berdarah Yahudi, Leon Klinghoffer. Mayatnya dibuang ke laut. Setelah kapal berlabuh, para pembajak menuju Bandara Almaza, Mesir. Mereka lalu menumpang pesawat Egypt Air tujuan Tunisia, pusat gerakan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) –sebelum pindah ke Irak– pada tengah malam. Pesawat juga mengangkut Abu Abbas, pemimpin PLO, dan komandan sayap militernya, Ozzuddin Badrakkan. Penerbangan itu diperoleh dari pemerintah Mesir sebagai kompensasi atas penyerahan diri mereka. “Pada 10 Oktober, mereka naik penerbangan Boeing 737 Egypt Air di Port Said, dan dikawal pasukan Force 777, unit kontrateror Mesir,” tulis Nigel Cawthorne dalam Warrior Elite: 31 Heroic Special-Ops Missions from The Raid on Son Tay to The Killing of Osama Bin Laden . Sebagai pembalasan atas kematian seorang warganya, AS merancang operasi rahasia menyergap Egypt Air. Dewan Nasional mendiskusikannya dengan Presiden Ronald Reagan, dan Reagan memberi lampu hijau. “Kapal induk USS Saratoga baru saja berlayar dari Albania dan diperintahkan melakukan operasi hanya dua jam sebelum misi berjalan,” tulis David Miller dalam Illustrated Directory of Special Forces . Maka, dari geladak kapal induk, meluncurlah pesawat E-2C Hawkeye, EA 6B Prowler, dan tujuh jet tempur F-14 Tomcat. Mereka menguntit Egypt Air tanpa cahaya. Di sekitar Pulau Kreta, Yunani, pilot Hawkeye memerintahkan pilot Egypt Air, Ahmed Moneeb, mendarat di landasan udara NATO Sigonella di Sisilia, Italia. Karena perintah itu tak digubris, jet-jet Tomcat mengintimidasi dengan menyalakan dan menyorotkan lampu serta mengurung Egypt Air. Moneeb coba mengadakan kontak radio dengan Kairo tapi sia-sia lantaran sinyal sudah disumbat pesawat EA-6B Prowler. Semua pesawat akhirnya mendarat di Sigonella. Dunia gempar karena AS meringkus pesawat sipil dengan kekuatan militer, tak ubahnya tindakan teroris. Presiden dan rakyat Mesir marah karena wibawa mereka diinjak-injak. Demonstrasi anti-AS dan Israel muncul di Kairo. Di Sigonella, tim khusus antiteror AS yang dipimpin Mayjen Carl Stiner mendapatkan penolakan dari otoritas setempat. Permintaan AS untuk mengekstradisi empat pembajak plus Abbas dan Badrakkan ke AS juga ditolak pemerintah Italia. Stiner mengabarkan situasi di lapangan ke Gedung Putih. Reagan mengontak presiden Italia, Bethino Craxi, yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina, tapi gagal. Reagan lalu mengontak perdana menteri Italia. Di sambungan lain, Presiden Mesir Hosni Mubarak bernegosiasi dengan pemerintah Italia: bila Italia tak mengizinkan Egypt Air terbang bersama para pembajak, Mesir tak akan memberi izin pelayaran kapal Achille Lauro. Pemerintah Italia ambil sikap. Mereka memerintahkan pasukan Stiner mundur. Mereka menolak permintaan ekstradisi Abbas dan Badrakkan ke negerinya. Mereka juga mengadili empat pembajak: Youssef Majed, pembunuh Leon Klinghoffer, dijatuhi hukuman 30 tahun; sementara tiga pembajak lainnya lima tahun penjara. Abbas dan Badrakkan juga diadili dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terbukti otak di balik pembajakan namun mereka kemudian kabur ke Yugoslavia pada 1986. “Meksi pemerintah Italia menahan empat pelaku pembajakan kapal pesiar, mereka mengizinkan otak pimpinan komplotan melarikan diri ke Yugoslavia meski ada permintaan penahanan dari Presiden Reagan,” tulis Michael Bohn dalam The Achille Lauro Hijacking: Lessons in the Politics and Prejudice of Terrorism . Kesal, AS melayangkan protes ke pemerintah Italia, yang dianggap membiarkan pelarian itu. AS juga mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintahan Yugoslavia tapi ditolak. Abbas kemudian berpindah-pindah tempat sebelum menetap di Irak pada 1994 di bawah perlindungan Presiden Saddam Hussein. Dia ditangkap pasukan AS saat invasi Irak pada 2003 dan tewas dalam tahanan.

PEKIK merdeka menggema di auditorium Museum Nasional, Jakarta Pusat, 1 Oktober 2014. Maulwi Saelan (88 tahun), mantan wakil komandan pasukan pengawal presiden, Tjakrabirawa, mengumandangkannya sesaat sebelum memberi sambutan acara peluncuran dan diskusi biografinya, Maulwi Saelan: Penjaga Terakhir Soekarno . Sebagai saksi dan pelaku sejarah, Maulwi merasa terpanggil memberi kesaksian dari sebagian kecil sejarah Indonesia, khususnya mengenai Sukarno. Penodaan terhadap nama baik presiden pertama Indonesia itu begitu besar dan terus berlanjut hingga kini akibat sejarah monoversi yang dipaksakan penguasa Orde Baru. “Saya bersedia dan terpanggil untuk menyatakan hitam dan putihnya sejarah, khususnya yang terkait dengan Sukarno,” ujarnya. Kedekatannya dengan Sukarno bermula ketika Maulwi menjadi wakil komandan Tjakrabirawa pada 1962. Semenjak itu, kata Maulwi, “saya berada sangat dekat dengan presiden Sukarno, baik pada situasi penting dan genting, juga pada hal-hal yang kecil, remeh-temeh, hingga berkelakar.” Salah satu informasi terpenting adalah detik-detik di sekitar peristiwa G30S. Kala itu, Maulwi mendampingi dan berada dekat dengan Sukarno. Menurutnya, pernyataan Kolonel KKO Bambang Widjanarko bahwa Sukarno terlibat dan menginstruksikan Letkol Untung untuk menindak para jenderal tidak loyal adalah tidak benar. Pada 4 Agustus 1965 pagi di serambi belakang Istana Merdeka, Sukarno menderita sakit, sehingga tidak mungkin ada pertemuan dengan Untung. Lagipula, Untung hanyalah komandan batalion. “Tidak mungkin dia bisa begitu saja bertemu presiden,” ujarnya. Sejarawan Anhar Gonggong menanggapi perbedaan keterangan dua orang terdekat Sukarno itu. Persoalan yang mesti diingat, menurutnya, adalah tentang rasio dan background ketika keterangan itu diberikan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipahami ketika keduanya memberi keterangan. “Saya khawatir bahwa Widjanarko berada dalam tekanan, sebab kondisinya tidak memungkinkanya untuk tidak mengatakan itu. Bila dia tidak mengatakan itu (keterangan yang diinginkan rezim Orde Baru – red ), boleh jadi dia dipenjara. Faktor itulah yang harus diperhitungkan,” ujar Anhar. Faktor psikis pula yang menjadi sorotan Bonnie Triyana, sejarawan sekaligus penulis biografi Maulwi Saelan. Menurut pemimpin redaksi majalah Historia ini, Bambang Widjanarko, Maulwi Saelan, dan Moh. Sabur (komandan Tjakrabirawa) sama-sama diinterogasi Team Pemeriksa Pusat (Teperpu). Perbedaan faktor psikologi di antara ketiganya dan down mental akibat interogasi dan paksaan menghasilkan keterangan yang berbeda. Widjanarko memberikan keterangan yang sesuai keinginan penguasa, yakni menyatakan Sukarno mengetahui dan merestui penculikan para jenderal. Sedangkan Maulwi memberikan keterangan yang jelas tak dikehendaki penguasa sehingga dia dipenjara. Selepas bebas dari penjara, Maulwi sempat mengajak bertemu Bambang Widjanarko guna mengoreksi cerita keterlibatan Sukarno pada peristiwa G30S. Namun, hingga akhir hayatnya, Bambang tak pernah memenuhi janjinya untuk bertemu Maulwi. Sejarawan Asvi Warman Adam berpendapat, Maulwi menepis anggapan miring bahkan tuduhan keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S. Selain mengkonfirmasi dan membantah adanya pertemuan pada 4 Agustus 1965, Maulwi juga membantah informasi adanya penyerahan secarik kertas dari Untung kepada Sukarno yang dibawa Sogol, anggota Tjakrabirawa bagian hygiene, di malam 30 September dan dibaca Sukarno di toilet. Bantahan-bantahan itu membuat “Maulwi tak hanya menjaga fisik Bung Karno, tetapi juga menjaga nama baik Sukarno dalam urusan sejarah,” ujar Asvi. Asvi melanjutkan, peran Maulwi sebagai “penjaga” telah berjalan sejak Indonesia berdiri. Dia seorang penjaga revolusi karena ikut dalam perang kemerdekaan di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, hingga Yogyakarta. Saat perhelatan Olimpiade Melbourne 1956, dia tampil sebagai penjaga gawang sekaligus kapten timnas Indonesia saat mengadapi Uni Soviet. Peran penjaga itu berlanjut ketika dia menjaga presiden Sukarno saat bertugas di Resimen Tjakrabirawa. Dan terakhir, dia aktif sebagai penjaga pendidikan dengan mendirikan sekolah al-Azhar Syifa Budi.*

JUMAT, 26 September 1997, dunia penerbangan Indonesia berduka. Musibah terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia terjadi. Pesawat penumpang milik Garuda Indonesia bertipe Airbus A300 dengan nomor penerbangan GA 152 menabrak tebing dan jatuh di desa Buah Nabar, kecamatan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, saat hendak mendarat di bandara Polonia Medan. Pada paruh akhir 1997, wilayah Jawa dan Sumatra diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan. Negara tetangga, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei kena dampaknyaa. Kabut asap ini mengakibatkan puluhan ribu orang masuk rumah sakit akibat infeksi pernapasan dan jutaan orang lainnya menderita. Namun, ancaman asap baru benar-benar menyedot perhatian ketika musibah GA 152 terjadi. Pesawat berangkat dari bandara Sukarno-Hatta dengan membawa 222 penumpang dan 12 awak. Pilot Hance Rahmowiyogo yang sudah memiliki 20 tahun pengalaman terbang meminta panduan dari menara ATC (Air Traffic Control) karena jarak pandang tertutup kabut, sebelum akhirnya kontak terputus. Dari hasil transkrip komunikasi terakhir yang dipublikasikan ke publik, seperti dikutip dari aviation-safety.net , ditengarai terjadi kesalahmengertian komunikasi dengan menara ATC sebelum GA 152 hilang kontak: ATC: GIA 152, turn right heading 046, report established on localizer . GIA 152: Turn right heading 040, GIA 152, check established . ATC: Turning right sir . GIA 152: Roger, 152 . ATC: 152, confirm you′re making turning left now? GIA 152: We are turning right now. ATC: 152 OK, you continue turning left now . GIA 152: A .... confirm turning left? We are starting turning right now . ATC: OK .... OK . ATC: GIA 152 continue turn right heading 015 . GIA 152: Aaaaaa. Allahu Akbar! Tim investigasi menyimpulkan bahwa menara ATC keliru memberikan panduan. GA 152 yang seharusnya berbelok ke arah kiri malah diarahkan ke kanan sehingga menabrak tebing gunung, yang jaraknya 48 km dari kota Medan. Pesawat kemudian meledak berkali-kali. Tak ada yang selamat. Mayoritas penumpang warga negara Indonesia, 17 penumpang asing berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Malaysia, Jepang, dan Jerman. Kontak terputus pada pukul 13.00. Laporan bahwa pesawat telah jatuh baru muncul pada pukul 14.20. Evakuasi dilakukan namun terhambat sulitnya medan dan kondisi jenazah yang tercerai-berai. Jenazah yang tidak dikenali dimakamkan secara massal di dekat lokasi jatuhnya pesawat, kini bernama Monumen Membrano, untuk mengenang musibah tersebut.

DUA kali seminggu sekira 200 perempuan desa Belik, Pekalongan Syuu, melakukan latihan keprajuritan. Kegiatan itu diawali senam taiso , dilanjutkan praktik serbuan cepat menggunakan piranti senapan kayu, hingga berjalan menyusuri bukit. Mereka gesit dan tak lagi repot menyingsingkan kain yang membatasi langkah mereka. Kain panjang itu telah berganti menjadi mompe, sepasang pakaian dari kain katun, yang diperkenalkan pemerintah pendudukan Jepang pada 1944. Menurut A.A. Hamidhan, pemimpin redaksi Borneo Simboen yang melawat ke Negeri Sakura, mompe merupakan pakaian di masa perang, “yaitu memakai blouse atau kimono pendek dengan celana panjang hingga merupakan kombinasi kimono dan celana, yang dalam bahasa Nippon disebut mompe ,” tulis Hamidhan dalam Borneo Simboen , 4 Maret 1944. Sedangkan pakaian masa perang untuk lelaki disebut kokumin-fuku (seragam rakyat). Di tengah krisis sandang melanda Jawa, mompe hadir sebagai busana alternatif yang dianggap praktis ketimbang kain yang telah lama digunakan perempuan Jawa dan sarung pada perempuan Melayu. Jepang menyerukan agar para perempuan beralih ke mompe dengan alasan ekonomis. “Dengan sehelai kain panjang dapat dibuat dua potong mompe . Kain panjang yang tak dapat dipakai lagi karena telah sobek pun dapat dihidupkan (digunakan, red ) kembali menjadi sepotong mompe . Marilah kita menyebarkan mompe secara Jawa ini di seluruh tanah kita,” tulis Djawa Baroe , 1 Juni 1944. Kampanye alih busana pemerintah Jepang dilancarkan melalui suratkabar. Sinar Baroe , 11 Maret 1944, menampilkan mompe sebagai busana modern. Perempuan Melayu, terutama yang muda, dikabarkan lebih menyukai mompe , karena “sarung tidak bersesuaian lagi dengan masa (kini) untuk dipakai bekerja.” Djawa Baroe edisi Juni-Juli 1944 menyajikan tips bagaimana membuat mompe dari kain bekas, dan pengenalan pola dasar pembuatan mompe dengan berbagai variasi model, ukuran, bahkan peruntukan usia. Salah satu pengasuh pembuatan pola di suratkabar itu, adalah J. Fuhrmann, perancang busana dari toko “Paris.” Aiko Kurasawa, sejarawan Universitas Keio, menjelaskan bahwa mompe kerap digunakan perempuan yang tergabung dalam Fujinkai , organisasi perempuan bentukan Jepang. Setiap kota ( Syuu ) memiliki bentuk dan motif  mompe berbeda. Di Jakarta Syuu , mompe menjadi semacam seragam. Model, bahan, maupun warnanya serupa. Di Pekalongan Syuu , model mompe begitu sederhana. Bahan celana dibuat dari bahan kain batik bekas, sehingga motifnya menjadi beragam, dan mereka tidak dibebani untuk memakai atasan tertentu. Mompe yang paling lengkap terdapat di Surabaya Syuu , yang dibuat Sekolah Rumah Tangga Sakura, karena dilengkapi topi model bonnet , blus bukaan dengan kancing di tengah muka, rok, dan lengan tambahan. Mompe tak hanya menggantikan fungsi kain bagi perempuan Jawa, dan sarung bagi perempuan Melayu. Lambat laun, mompe menjadi identitas bagi kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi, terutama yang berkegiatan keprajuritan.

PADA zaman revolusi kemerdekaan, sesama pejuang saling memanggil “bung”. Ia mengandung makna kesetaraan dan persaudaraan. Kata “bung” diambil dari varian bahasa Betawi, “abang” yang berarti “kakak laki-laki.” Kata “abang” juga umum dipakai di masyarakat Jawa. Sedangkan bagi kaum perempuan, panggilannya “zus”, dari bahasa Belanda, zuster , untuk sapaan kawan atau teman perempuan. “Bung Karnolah yang mula-mula mempopulerkan nama panggilan dan sebutan ‘bung’ untuk panggilan kepada setiap insan Indonesia yang revolusioner yang bercita-citakan melenyapkan imperialisme-kolonialisme dan kapitalisme dan bercita-citakan Indonesia merdeka,” tulis Achmad Notosoetardjo dalam Revolusi Indonesia Berdasarkan Adjaran Bung Karno. Suatu waktu, Sukarno menginginkan sebuah poster sederhana namun kuat sebagai propaganda membangkitkan semangat pemuda. Pelukis Affandi membuat poster dengan model pelukis Dullah sedang memegang bendera merah putih dan memutuskan rantai yang mengikat kedua tangannya. Pada poster itu, penyair Chairil Anwar memberinya kata-kata: “Boeng, Ajo Boeng!” Poster propaganda itu tersebar kemana-mana. Siapa nyana, Chairil memperoleh kata-kata itu dari para wanita tuna susila di Senen ketika mereka menawarkan jasa: “Boeng, ajo boeng…”  Menurut Parakitri T. Simbolon dalam Menjadi Indonesia , Sukarno memperkenalkan sapaan “bung” sejak terbentuknya Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada 17-18 Desember 1927. “Dipanggil ‘Bung’ (panggilan akrab kepada saudara) sesuai anjurannya, Soekarno berhasil menjadikan semboyan seluruh cita-cita pergerakan, dan kebetulan juga ideologi PNI, yakni ‘merdeka’. Semboyan ini sangat gampang diteriakkan oleh, dan sangat kuat pesonanya pada, massa,” tulis Parakitri. George McTurnan Kahin dalam Nasionalisme dan Revolusi Indonesia , menjelaskan bahwa kata “bung” yang dapat diterjemahkan sebagai “saudara” dapat disejajarkan dengan kata “warganegara” ( citizen ) dalam Revolusi Prancis tahun 1789 atau “kamerad” dalam Revolusi Rusia pada 1917. Gagasan yang mungkin dikandung kata “Bung” adalah sebuah sintesis dari istilah “saudara serevolusi”, “saudara nasionalis Indonesia”, dan “saudara serepublik”. “Tua-muda, kaya-miskin, presiden ataupun petani boleh saja –dan memang biasanya– saling memanggil dengan menggunakan kata ‘bung’,” tulis Kahin. Maksud menyapa dengan “bung”, menurut Notosoetardjo, “untuk mempererat hubungan satu dengan lainnya, merasa semua satu keluarga, senasib dan sepenanggungan, sama rata sama rasa, tanpa perbedaan tingkatan maupun kedudukan.” Setelah revolusi selesai, sapaan “bung” perlahan memudar. Dalam pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, 6 April 1977, Mochtar Lubis, pendiri koran Indonesia Raya , menyatakan keprihatinannya, “‘Saudara’ atau ‘bung’, kata-kata menyapa yang begitu populer dan penuh kebanggaan dalam perjuangan kebangsaan hingga revolusi kemerdekaan, dianggap tak cukup hormat lagi untuk menyapa penguasa-penguasa kita sejak belasan tahun terakhir ini.” “Menegur atasan dengan ‘bung’ tiba-tiba kini kurang sopan. Harus memakai bapak, meskipun sang atasan baru berumur dua puluhan tahun, dan bawahan sudah berumur 60 tahun. atasan bersikap ideological , patronizing , dan authoritarian ke bawah,” kata Lubis. Bagaimana kalau kita galakkan lagi saling menyapa “bung”?

KEBIJAKAN Jepang selama perang, baik di Jepang maupun di negera-negara jajahannya seperti Indonesia, dimaksudkan untuk kepentingan perang. Tujuan akhirnya membangun kawasan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Untuk itu, Jepang mencengkeram kehidupan rakyat pedesaan. Menurut Aiko Kurasawa, sejarawan Universitas Keio Jepang, kebijakan Jepang di pedesaan Jawa memadukan mobilisasi ( doin ) dan kontrol ( tosei ). Jepang memobilisasi rakyat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama padi, lalu menyerahkannnya dalam bentuk “wajib serah padi.” Jepang juga mengerahkan rakyat menjadi tenaga kerja paksa ( romusha ) di proyek-proyek pembangunan seperti lapangan terbang, benteng pertahanan, dan pabrik-pabrik militer. Untuk melancarkan mobilisasi tersebut, Jepang membentuk tonarigumi (rukun tetangga) dan nogyo kumiai (koperasi pertanian). Kebijakan mobilisasi Jepang dipadukan dengan kontrol ketat oleh pemerintah.Rakyat diharapkan mempunyai pemikiran yang seragam dan melakukan konformitas (kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang diberlakukan Jepang), seperti yang selalu terjadi dalam rezim-rezim totaliter. “Dengan demikian, mobilisasi di Jawa selalu dijalankan di dalam kerangka acuan yang ditetapkan oleh dan di bawah kontrol ketat pemerintah militer,” ujar Aiko dalam diskusi edisi terbaru bukunya, Politik Jepang di Jawa , di Aula The Japan Foundation, Jakarta Pusat, 15 September 2014. Buku ini diangkat dari disertasi Aiko di Universitas Cornell tahun 1988 dan kali pertama terbit dalam bahasa Indonesia pada 1993 berjudul Mobilisasi dan Kontrol . Selain dengan tangan besi militer, kontrol masyarakat juga dilakukan dengan propaganda, seperti melalui gambar hidup (film) dan menara bernyanyi (radio). Propaganda ini, kata sejarawan Didi Kwartanada, mengutip George Kanahele, pionir kajian pendudukan Jepang di Indonesia asal Hawaii, untuk “ winning the hearts and minds of the people .” Melalui layar lebar itu, kata Aiko, mungkin penduduk baru kali pertama mengenal Sukarno. “Semboyan Bung Karno seperti ‘mari kita berjuang bersama-sama Dai Nippon sampai mencapai kemenangan terakhir’ dan ‘Amerika kita setrika, Inggris kita linggis’ menarik hati penduduk desa, dan film-film semacam itu mempunyai pengaruh tertentu untuk mencegah meletusnya perasaan anti-Jepang,” kata Aiko. Selain propaganda melalui media massa, Jepang melakukan indoktrinasi melalui pembentukan wadah semimiliter ( seinendan , keibodan ) dan organisasi massa Jawa Hokokai ; pengenalan bahasa Jepang; menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah; dan melarang sekolah-sekolah Belanda. Selain itu, kegiatan di luar sekolah sebagai bagian dari indoktrinasi adalah Kursus Kiai yang disponsori Kantor Urusan Agama (Shumubu) . “Terkait indoktrinasi kiai pedesaan, ini mengingatkan kita pada ‘mobilisasi’ kaum rohaniawan untuk tujuan-tujuan politik yang masih berlangsung hingga hari ini,” ujar Didi. Akibat tekanan ekonomi yang buruk dan kemarahan terhadap para pemimpin desa yang dilematis antara kepentingan rakyat atau tuntutan pemerintah, muncullah pemberontakan di beberapa daerah, diawali oleh Pemberontakan Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya. Menurut Didi, dalam buku Aiko kurang dibahas soal ianfu (wanita penghibur) karena isu ini memang baru muncul pada 1990-an. Begitu pula peran orang Tionghoa di pedesaan. Padahal mereka memainkan peranan cukup penting dalam perekonomian desa, selaku pemilik penggilingan beras, juragan hasil bumi, maupun pembunga uang ( mindering ).

SUATU hari, Ken Endok mengantarkan makanan untuk suaminya, Gajah Para, di ladang. Di tengah jalan, dia dihadang dewa Brahma dan disetubuhi. Suaminya tahu dan menceraikannya namun lima hari kemudian dia meninggal dunia. Karena malu, Ken Endok membuang bayinya, Ken Angrok, yang mengeluarkan sinar di malam hari.

SEBUAH foto kuno suasana Hindia Belanda berukuran besar terpajang di lorong pintu masuk rumah yang terletak di wilayah Castricum, utara Belanda. Begitu masuk ke dalam ruangan tamu, tamu disambut ribuan buku tersusun rapi dalam rak yang berdiri menempel pada tembok. “Semua buku di sini berbahasa Belanda, tentang sejarah, politik dan sastra. Kalau tentang Indonesia ada di lantai dua,” kata Harry A. Poeze, empunya rumah yang telah ditempatinya sejak periode 1970-an itu. Harry Poeze identik dengan sosok Tan Malaka. Dialah sejarawan Belanda yang paling menguasai kisah hidup aktivis politik revolusioner dalam sejarah Indonesia itu. Namun di balik ramainya diskusi Tan Malaka akhir-akhir ini, tak banyak yang mengetahui kisah hidup Harry Poeze.

SAAT meresmikan pemugaran Stadion Sriwedari, Solo, pada 9 September 1983, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal itu dipilih karena pada 9 September 1948 Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama dibuka Presiden Sukarno di stadion tersebut. PON I diikuti 600 atlet dari 13 daerah: Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Semarang, Pati, Kedu, Magelang, Banyumas, Bandung, dan Jakarta. Sembilan cabang olahraga dipertandingkan: atletik, bola keranjang ( korfball ), bulutangkis, tenis, renang, panahan, sepakbola, bolabasket, dan pencak. Maulwi Saelan, komandan Tentara Pelajar Seberang, berpartisipasi dalam cabang sepakbola. “Saya sebagai orang luar Jawa dimasukkan dalam kontingen Jakarta,” kata Maulwi.“ PON I penting sekali artinya karena diselenggarakan di tengah-tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.”  PON I diselenggarakan oleh Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) dan Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) yang terbentuk pada Januari 1946 dan berkedudukan di Yogyakarta. PON I merupakan hasil keputusan kongres pertama PORI di Solo pada 2-3 Mei 1948. Selain itu, kongres juga berjuang menembus blokade dengan berusaha ambil bagian dalam Olimpiade yang akan diselenggarakan di London pada 1948. Permintaan ikut Olimpiade diajukan ke London. Namun, jawaban itu jatuh ke tangan Belanda di Jakarta dan tidak diteruskan kepada KORI. Dalam jawaban disebutkan bahwa Republik Indonesia untuk sementara belum bisa diterima menjadi anggota penuh organisasi Olimpiade karena belum menjadi anggota PBB. Meski demikian, Indonesia diundang sebagai observer (peninjau). Mengetahui adanya undangan itu, KORI dan PORI membentuk delegasi yang akan dikirim ke London, terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX (ketua umum KORI), Letkol Azis Saleh (wakil ketua bagian atletik PORI), dan Mayor Maladi (ketua bagian sepakbola PORI). Namun, delegasi tak jadi berangkat karena harus menggunakan paspor Belanda. “Keharusan menggunakan paspor Belanda direkayasa oleh Belanda untuk menunjukkan kepada dunia bahwa yang berdaulat di Indonesia adalah Belanda,” kata Maulwi.  PON I diselenggarakan untuk menjawab blokade Belanda sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sudah berdaulat. “PON ini juga membuktikan bahwa olahraga kita mampu berbicara, bersikap, patriotik, dan ikut menjalankan peran strategis dalam revolusi kemerdekaan,” kata Maulwi. PON I, yang berlangsung sampai 12 September 1948, berjalan lancar. Solo keluar sebagai juara umum dengan 16 medali emas, 10 perak, dan 10 perunggu.*

DALAM suatu wawancara, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ditanya: apakah bambu runcing pernah benar-benar menjadi senjata ampuh perjuangan, atau itu hanya mitos? “Adalah setengah mitos,” jawab Nasution dalam Bisikan Nurani Seorang Jenderal , “di minggu-minggu pertama merdeka maka rakyat dengan bambu runcing seakan-akan pagar betis menjadi kekuatan untuk memaksa pejabat di kantor, lingkungan, pabrik, dan lain-lain agar taat kepada RI. Tapi, pada pertempuran real, bambu runcing itu lebih banyak jadi senjata semangat.” Di beberapa daerah, terdapat monumen bambu runcing. Ini melengkapi glorifikasi sejarah nasional yang dibangun Orde Baru bahwa merebut dan mempertahankan kemerdekaan seolah hanya melalui perjuangan bersenjata. Padahal perjuangan politik dan diplomasi juga memainkan peran penting. Menurut R.H.A. Saleh dalam Mari Bung, Rebut Kembali! , bambu runcing mulai dikembangkan semasa pendudukan Jepang, yang terkenal dengan sebutan takeyari . Senjata ini digunakan untuk menghadang pasukan payung musuh yang diterjunkan dari udara. Tentara Jepang juga melatih laki-laki dan perempuan cara menggunakan takeyari , yang kalau digunakan biasanya dibarengi teriakan keras dan pekik kemarahan. “Seperti layaknya seorang prajurit dengan senapan yang bersangkur,” tulis Saleh. Latihan bahaya udara digiatkan terutama ketika Jepang kian terdesak Sekutu. Rakyat dilatih perang-perangan. Sawah-sawah dipasangi bambu runcing untuk merintangi penerjunan tentara musuh. Namun, bambu runcing pula yang digunakan pejuang Republik untuk menghadapi Jepang. Tak hanya para pejuang dari kelaskaran yang menggunakan bambu runcing. Sebagian besar anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) juga menggunakan bambu runcing. Maklum, setiap kesatuan BKR –menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945– hanya memiliki senjata api tidak lebih dari satu persen, terutama dipegang para komandan. “Dengan senjata bambu runcing itu, mereka mencari bedil,” tulis Slamet Muljana dalam Kesadaran Nasional Volume 2 . Ini antara lain dilakukan Hizbullah di Magelang ketika menyerbu butai Jepang yang menjadi gudang senjata. Dari sinilah mereka mendapatkan senjata. “Menyerbu dengan bambu runcing di tangan?” tanya KH Saifuddin Zuhri, dalam otobiografinya Guruku Orang-orang dari Pesantren . “Ya, dengan bambu runcing!” jawab Kiai Mu’awwam. “Bambu runcing di tangan orang pemberani lebih ampuh daripada mitraliur di tangan orang yang gemetar ketakutan. Jepang dalam keadaan ketakutan menghadapi pemuda-pemuda yang tengah berang dengan tekad ‘mati syahid’.” Sewan Susanto menjelaskan, karena bambu runcing bermanfaat dan mudah didapat, ia menjadi simbol senjata perang kemerdekaan Indonesia. “Senjata bambu runcing tidak untuk melawan Belanda secara langsung melainkan merupakan senjata untuk menjaga keamanan oleh rakyat dan untuk latihan bela diri bagi para pemuda di daerah-daerah,” tulis Sewan Susanto dalam Perjuangan Tentara Pelajar dalam Kemerdekaan Indonesia .

GERAH melihat ulah Belanda dan gaya hidup ala Barat di Kesultanan Yogyakarta, Diponegoro menyingkir. Selain menggalang kekuatan, dia mempersiapkan kebutuhan logistik. Salah satunya dengan memborong persediaan beras di pasar-pasar di daerah Kedu dan Yogyakarta. Karena menolak bertanggungjawab, Residen Yogyakarta Smissaert memerintahkan pasukannya menyerang dan membakar markas Diponegoro di Tegalrejo pada 21 Juli 1825. Tiga minggu kemudian, Diponegoro membalas dan menyerang Yogyakarta. Perang Jawa pun pecah. Menurut Saleh A. Djamhari, dosen sejarah Universitas Indonesia, dalam kurun 1825-1826, unggul jumlah pasukan, Diponegoro mengandalkan taktik ofensif. Namun, setelah pertempuran di Gawok, strategi ini tak lagi dipertahankan. Sebaliknya, karena jumlah pasukannya terbatas, Jenderal de Kock mengunggulkan strategi mobilitas melalui operasi pengejaran. Strategi ini berakibat fatal. Banyak prajuritnya tewas; bukan karena bertempur tapi kelelahan, sakit karena epidemi, cuaca buruk, dan medan yang berat. “Berdasarkan pengalaman tersebut pada 1827 Jenderal de Kock memperkenalkan strategi baru yang dikenal dengan Stelsel Benteng,” kata Saleh dalam diskusi bukunya Strategi Menjinakan Diponegoro, Stelsel Benteng 1827-1830  di Freedom Institute, Jakarta, pada 27 Agustus lalu. Dengan strategi ini, di setiap wilayah yang berhasil dikuasai, Belanda membangun benteng pertahanan; kemudian infrastruktur yang menghubungkan setiap benteng. Peter Carey, sejarawan dari Trinity College Oxford, mengatakan Stelsel Benteng merupakan kunci sukses de Kock melawan Diponegoro. Dari Mei 1827 sampai Maret 1830, de Kock membangun sekira 258 benteng –Saleh menyebut 265 benteng– di seluruh Jawa tengah dan timur, terbanyak (90 benteng) dibangun pada 1828. “Benteng Stelsel dirintis perwira kepala zeni, Kolonel Cochius, yang jauh sebelum Perang Jawa memiliki keahlian membangun sistem perbentengan semacam itu,” kata Carey. Stelsel Benteng mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Perlahan moril pasukan turun. “Karena itu banyak di antara pasukan Diponegoro yang terpaksa menyerah,” ujar Saleh. Bahkan Sentot Alibasah, panglima pasukan Diponegoro, menyerah kepada Kolonel Cochius pada Oktober 1829. Menurut Saleh, selama perang, peranan para ilmuwan jarang disebut. Misalnya, De Kock mengerahkan beberapa ahli yang dipimpin Rooda van Eisinga untuk melakukan kajian budaya, terutama watak dan karakter bangsawan Jawa serta nilai-nilai yang dianutnya. Hasil kajian itu memberikan kontribusi penting bagi proses pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap Diponegoro. Tatkala menerima laporan keberadaan Diponegoro dan sisa pasukannya di hutan Remojatinegara, de Kock mengambil keputusan yang tak pernah diperkirakan bawahannya. Dia memerintahkan Kolonel Cleerens untuk membujuk Diponegoro agar mau berunding. Jawaban ya dari Diponegoro sudah cukup bagi de Kock. Dengan satu kata ya , de Kock telah memenangi peperangan dan menaklukkan orang Jawa tanpa merendahkan martabatnya. “Kesuksesan misi Cleerens membawa Diponegoro ke Magelang,” kata Saleh, “merupakan salah satu sukses kajian budaya dalam rangka Stelsel Bentang sebagai sistem senjata.” Perundingan berakhir dengan penangkapan Diponegoro pada 28 Maret 1830. Dia diasingkan ke Manado selama tiga tahun, lalu ke Makassar sampai kematiannya pada 8 Januari 1855.*