top of page

Sejarah Indonesia

Advertisement

Olahraga Simbol Kedaulatan

Pekan Olahraga Nasional pertama digelar pada masa perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda.

8 Sep 2014

Dengarkan artikel

bg-gray.jpg
bg-gray.jpg
camera overlay
camera_edited_30.png

Cabang atletik PON I di Solo, 9-12 September 1948. (Frans Mendur/IPPHOS).

  • 9 Sep 2014
  • 2 menit membaca

SAAT meresmikan pemugaran Stadion Sriwedari, Solo, pada 9 September 1983, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional. Tanggal itu dipilih karena pada 9 September 1948 Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama dibuka Presiden Sukarno di stadion tersebut.


PON I diikuti 600 atlet dari 13 daerah: Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, Semarang, Pati, Kedu, Magelang, Banyumas, Bandung, dan Jakarta. Sembilan cabang olahraga dipertandingkan: atletik, bola keranjang (korfball), bulutangkis, tenis, renang, panahan, sepakbola, bolabasket, dan pencak.


Maulwi Saelan, komandan Tentara Pelajar Seberang, berpartisipasi dalam cabang sepakbola.

“Saya sebagai orang luar Jawa dimasukkan dalam kontingen Jakarta,” kata Maulwi.“ PON I penting sekali artinya karena diselenggarakan di tengah-tengah perjuangan mempertahankan kemerdekaan.” 


PON I diselenggarakan oleh Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) dan Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) yang terbentuk pada Januari 1946 dan berkedudukan di Yogyakarta.


PON I merupakan hasil keputusan kongres pertama PORI di Solo pada 2-3 Mei 1948. Selain itu, kongres juga berjuang menembus blokade dengan berusaha ambil bagian dalam Olimpiade yang akan diselenggarakan di London pada 1948.


Permintaan ikut Olimpiade diajukan ke London. Namun, jawaban itu jatuh ke tangan Belanda di Jakarta dan tidak diteruskan kepada KORI.


Dalam jawaban disebutkan bahwa Republik Indonesia untuk sementara belum bisa diterima menjadi anggota penuh organisasi Olimpiade karena belum menjadi anggota PBB. Meski demikian, Indonesia diundang sebagai observer (peninjau).


Mengetahui adanya undangan itu, KORI dan PORI membentuk delegasi yang akan dikirim ke London, terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX (ketua umum KORI), Letkol Azis Saleh (wakil ketua bagian atletik PORI), dan Mayor Maladi (ketua bagian sepakbola PORI). Namun, delegasi tak jadi berangkat karena harus menggunakan paspor Belanda.


“Keharusan menggunakan paspor Belanda direkayasa oleh Belanda untuk menunjukkan kepada dunia bahwa yang berdaulat di Indonesia adalah Belanda,” kata Maulwi. 


PON I diselenggarakan untuk menjawab blokade Belanda sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sudah berdaulat.


“PON ini juga membuktikan bahwa olahraga kita mampu berbicara, bersikap, patriotik, dan ikut menjalankan peran strategis dalam revolusi kemerdekaan,” kata Maulwi.


PON I, yang berlangsung sampai 12 September 1948, berjalan lancar. Solo keluar sebagai juara umum dengan 16 medali emas, 10 perak, dan 10 perunggu.*

Komentar

Dinilai 0 dari 5 bintang.
Belum ada penilaian

Tambahkan penilaian

Advertisement

Masa Pahit Kesultanan Langkat

Masa Pahit Kesultanan Langkat

Kesultanan paling kaya di masa Hindia Belanda luluh lantak digilas revolusi sosial. Padahal, sang sultan telah menyatakan sumpah setia pada Republik Indonesia.
Menyibak Mitos Haji Djamhari

Menyibak Mitos Haji Djamhari

Penelitian membuktikan bahwa sosok Haji Djamhari sebagai penemu kretek benar-benar ada dan bukan tokoh fiksi.
Dokter Tolong Orang Jawa Dikira Islam

Dokter Tolong Orang Jawa Dikira Islam

Rumahsakit Bethesda Yogyakarta yang masih berdiri hingga kini merupakan buah "kasih" dr. Belanda bernama JG Scheurer.
Supriyadi Masuk Hutan dan Menghilang

Supriyadi Masuk Hutan dan Menghilang

Setelah memimpin pemberontakan PETA di Blitar, Supriyadi masuk hutan dan menghilang. Diduga telah dibunuh Jepang, tetapi dirahasiakan sehingga makamnya tidak ditemukan.
Donny God Bless Kritik Penguasa Generasi Ayahnya

Donny God Bless Kritik Penguasa Generasi Ayahnya

Basis God Bless Donny Fattah pandai menulis lagu dan peduli pada kehidupan bangsanya. Lagunya cukup kritis di era Orde Baru.
bottom of page