Selama masa revolusi, bangsa Indonesia tidak berjuang sendiri. Sejarah mencatat, orang-orang asing dari berbagai negara juga turut mendukung, baik secara militer dan politik. Berikut ini orang-orang asing yang membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jerman Pasca berakhirnya Perang Dunia II, setidaknya ada dua prajurit Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) dari Kapal Selam U-219 yang bergabung dengan gerilyawan Indonesia: Warner dan Losche. Keduanya lolos dari kamp konsentrasi Sekutu di Pulau Onrust (masuk wilayah Kepulauan Seribu). Mereka kemudian menjadi pelatih militer pada sebuah kesatuan tentara Indonesia di pulau Jawa, tepatnya di perkebunan kopi di Ambarawa. Losche malah gugur dalam suatu kecelakan saat melatih para gerilyawan Republik membuat sejenis pelontar api. Ukraina Ukraina, negara pertama yang mengusulkan soal Indonesia dibahas di Dewan Keamanan PBB. Adalah Dmitri Manuilsky, ketua utusan Republik Soviet Sosialis Ukraina di PBB yang mengawali pembicaraan mengenai pertikaian Indonesia dan Belanda pada 1946. Dalam setiap sidang, Manuilsky bersikukuh bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya. Berkat usulan Manuilsky, sengketa Indonesia-Belanda menjadi sengketa internasional sepenuhnya ( a full blown international dispute ). Amerika Serikat Bobby Earl Freeberg, mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Salah satu misi penting yang pernah dilakukan Bob adalah mengirimkan pasukan penerjun ke Kalimantan yang diduduki NICA. Pesawat yang dikemudikan Bob diregistrasi dengan kode RI-002. Bob gugur setelah pesawatnya ditembak pesawat tempur Belanda pada 1 Oktober 1948 di Sumatra Selatan. Misinya saat itu membawa sejumlah uang dan emas untuk membantu gerilya di Sumatra. Selain Bob, ada seorang ahli matematika dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) Dirk Jan Struik. Dia adalah pemimpin Komite Amerika untuk Indonesia Merdeka. Di negaranya, Dirk menjadi aktivis antikolonialisme yang berpengaruh. Organisasinya menggerakkan serangkaian aksi demonstrasi yang mengecam agresi militer Belanda terhadap Indonesia pada 1947. Australia Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley (menjabat 1945-49) adalah salah satu tokoh politik Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ini ditunjukkan dengan mendukung aksi boikot serikat buruh pelabuhan Australia terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa senjata ke Indonesia pasca agresi militer pertama. Menteri Luar Negeri Australia HV. Evatt, memperlihatkan dukungan serupa. Evatt diam-diam membiarkan pemboikotan itu walaupun melanggar undang-undang yang pernah dilaksanakannya ketika menjabat Jaksa Agung. Di PBB, upaya diplomasi Indonesia didukung Thomas Kingston Critchley. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua, diplomat Australia itu melaporkan kepada PBB bahwa Republik Indonesia masih eksis dan sanggup melawan. Atas jasanya, Critchley menerima anugrah Bintang Dharma Putra dari pemerintah Indonesia pada 1992. Jepang Berpangkat laksamana, Tadashi Maeda menjadi tokoh militer tertinggi Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peran terpentingnya ketika mempersilakan dan menjamin keamanan para pemimpin Indonesia merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Rumah Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, kini menjadi Museum Naskah Proklamasi. Shigeru Ono, salah satu tentara Jepang yang memilih bertahan di Indonesia setelah Jepang menyerah terhadap sekutu. Ono bergerilya dari satu tempat ke tempat lain. Salah satunya, menyerang markas KNIL di Mojokerto pada Juni 1947. Ichiki Tatsuo alias Abdul Rachman. Nama Abdul Rachman diberikan oleh Haji Agus Salim ketika Tatsuo menjadi penasihat Divisi Pendidikan Pembela Tanah Air (Peta), sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Pada masa perang kemerdekaan, dia memimpin Pasukan Gerilya Istimewa di Semeru, Jawa Timur. Dia gugur di desa Dampit dekat Malang, Jawa Timur, 9 Januari 1949, setelah menerobos desing peluru tentara Belanda untuk mendorong pasukan Indonesia agar menyerang. Seorang perwira intel Jepang, Tomegoro Yoshizumi, turut melibatkan diri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia dikenal dekat dengan Tan Malaka. Yoshizumi gugur pada 10 Agustus 1948 di Blitar, Jawa Timur saat bergerilya. India Tentara India Muslim dalam pasukan Sekutu bertugas melucuti Jepang. Namun, mereka membelot dan berjuang di pihak Indonesia karena mengetahui mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim. Umumnya, para tentara pembelot ini ditampung dalam unit pasukan TNI di Jawa dan Sumatra. Usai revolusi sebagian dari mereka memilih pulang ke India dan sebagian lagi menetap di Indonesia meneruskan berdinas di militer atau kepolisian. Korea Yang Chill Sung, tentara Korea yang direkrut militer Jepang sebagai gunsok (tentara pembantu) dalam Perang Asia Timur Raya. Dia memeluk agama Islam tatkala tertawan Pasukan Pangeran Papak (PPP) Garut pimpinan Mayor Saoed Moestafa Kosasih pada Maret 1946. Sung kemudian berganti nama: Komarrudin. Sebagai ahli peledak, dia berperan dalam operasi penghancuran jembatan Cimanuk pada 1947 yang menggagalkan upaya Belanda menguasai wilayah Wanaraja. Pada 9 Agustus 1948, Sung alias Komarrudin diringkus dan dieksekusi pasukan buru sergap Belanda. Sebelum peluru menembus kepalanya, dia masih sempat meneriakan pekik “merdeka”. Skotlandia Muriel Stuart Walker, wanita kebangsaan Skotlandia yang dikenal dengan nama Ktut Tantri. Dia merupakan penyiar Radio Pemberontakan yang dipimpin Bung Tomo. Pada saat terjadi serangan Inggris dia berada di palagan. Dari medan peperangan itu, dia menyiarkan jalannya perang ke seluruh Eropa melalui radio tersebut. Simpati dari negara asing pun berdatangan terhadap perjuangan rakyat Surabaya.

BEBERAPA tahun belakangan, banyak ajakan untuk kembali ke masa lalu. Di belakang bak truk, kaca angkot, spanduk dan kaos tertera kalimat “Enak zamanku, tho.” Seakan menegaskan kondisi kekinian tak mendatangkan apa-apa kecuali kesengsaraan dan penderitaan untuk banyak orang. Situasi seperti itu yang kemudian jadi sasaran kritik kaum pohon beringin. Sebagai salah satu pemilik masa lalu yang “gemilang”, mereka mengklaim zaman Orde Baru jauh lebih enak, nyaman dan membahagiakan rakyat. “Era Orde Baru adalah masa yang paling indah,” ujar Aburizal Bakrie dalam kampanyenya di Sukabumi, 30 Maret 2014. Bakrie juga menambahkan banyaknya spanduk dan kaos bertulisan “Enak zamanku” bukti kalau orang merindukan zaman Orde Baru. Fenomena tersebut direken seolah hasil referendum nasional ihwal perasaan rakyat tentang sebuah zaman. Orang Indonesia memang mudah terharu biru, melankolik. Saat Indonesia baru merdeka, revolusi fisik masih terjadi, seperti yang pernah dituturkan oleh Romo Mangunwijaya, banyak penduduk desa yang bertanya-tanya kapan gerangan “zaman kemerdekaan” akan berakhir? “Zaman kemerdekaan” yang dimaksud orang desa itu mengacu pada situasi revolusi yang penuh dengan ketegangan, pertempuran, pengungsian dan penderitaan. Banyak penduduk yang terkena imbas dari perubahan politik yang drastis itu. Kerinduan atas situasi yang tenang dan nyaman pun muncul. Mereka ingin kembali ke “zaman normal”, zaman di mana Belanda masih berkuasa dan semua berjalan baik-baik saja. Tentu ini soal kesadaran yang dibentuk sedemikian rupa oleh kekuasaan. Penguasa kolonial berhasil membangun Hindia Belanda menjadi sebuah negara polisi sekaligus negara kekerasan. Menurut sejarawan Belanda Marieke Bloembergen, negara kolonial membatasi kebebasan dan aktivitas politik orang Indonesia dan secara terus menerus menghalangi perwujudan kebebasan warganya. Teror negara dan ketakutan yang ditimbulkannya menciptakan sebuah situasi aman dan nyaman yang semu. Rakyat dibuat sama sekali tidak punya kesadaran kritis. Sementara penguasa kolonial secara leluasa mengeksploitasi mereka dengan perangkat hukum yang mereka ciptakan sendiri. Celakanya, situasi semu itulah yang dirindukan oleh sebagian penduduk desa di masa revolusi kemerdekaan. Apakah pemerintah kolonial Belanda tidak berkampanye mengatakan “enak zamanku”? Tentu saja mereka melakukannya dalam bentuknya yang lain. Pada 1947 Dubes Belanda untuk PBB Elco Van Kleffens mengumbar propaganda bahwa sepeninggal Belanda, situasi di Indonesia tak menentu dan hanya Belanda yang bisa mengembalikan keadaan itu. Setelah kemerdekaan, Indonesia sering disebut-sebut sebagai negara yang dipimpin bandit dan kolaborator fasis Jepang. Tak mampu memadamkan kekacauan dan menciptakan ketertiban, sebagaimana pernah dilakukan oleh Belanda saat masih berkuasa. Mereka pun punya media propagandanya sendiri, Het Uitzicht . Semua demi meyakinkan orang bahwa zaman Belanda jauh lebih baik. Kini cara yang sama digunakan. Mengembalikan ingatan orang kepada masa lalu. Pangkal soalnya cara Orde Baru berkuasa tak ubahnya negara kolonial. Bahkan mungkin jauh lebih tersistematis. Dengan meminjam konsep Antonio Gramsci, maka kita tahu bahwa Orde Baru tak hanya mendominasi masyarakat lewat pranata negara yang identik dengan kekerasan, tapi juga mengelola kekuasaan atas rakyat lewat perangkat hegemoni yang terwujud dalam kepemimpinan intelektual dan moral. Ingatan kolektif masyarakat atas sejarah dikontrol dan standar moralitas diatur berdasarkan apa yang benar menurut penguasa. Pada masa itu banyak orang merasa takut dan tabu mengkritik penguasa walaupun itu terjadi di dalam rumah. Dominasi dan hegemoni yang diberlakukan penguasa menunjukkan hasilnya. Saya curiga, semua sticker, spanduk dan kaos bertulisan “Enak zamanku, tho” dan semua ajakan untuk “kembali ke masa lalu” bentuk kampanye yang hegemonik. Ia seperti memutar ulang rekaman lama yang sekian lama mengendap dalam kepala orang. Tujuannya bukan murni untuk memperbaiki keadaan, tapi lebih kepada cara untuk kembali berkuasa. Lagipula, siapa sih yang bisa membuat harga bensin balik lagi Rp250/liter? Kalau begitu caranya, zaman Majapahit jauh lebih enak. Sayuran tinggal petik, plus tiada perlu beli BBM karena kuda gratis makan rumput. Mau?*

BANDAR narkoba Freddy Budiman menjadi yang pertama dieksekusi mati pada Jumat, 29 Juli 2016, pukul 00.45 WIB di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun, dalam sejarah Indonesia terpidana kasus narkoba pertama yang dieksekusi adalah warga negara Malaysia, yaitu Chan Ting Chong alias Steven Chan atas kepemilikan 420 gram heroin. Kasusnya bermula dari penangkapan Maniam Manusamy, seorang Malaysia, di Hotel City, Jakarta, pada 1985. Manusamy mengaku melakukannya karena dibayar Chan Ting Chong, seorang pengusaha Malaysia. Sekalipun menyangkal keterlibatannya, Chan ditangkap dan divonis hukuman mati pada Januari 1986. Sementara Manusamy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada Agustus 1986 Manusamy mengirim surat ke Mahkamah Agung, menyatakan bahwa dia memberikan keterangan palsu. Namun bukti baru ini tak mempengaruhi hukuman mati. Upaya banding Chan ditolak Mahkamah Agung pada 1990 dan grasinya ditolak pada 1991. Chan dieksekusi regu tembak pada 13 Januari 1995 di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Dia adalah orang pertama yang dihukum mati di Indonesia sejak UU Narkotika diperkenalkan pada 1976. Eksekusi mati Chan dilakukan setelah lima tahun eksekusi mati terhadap Basri Masse di Malaysia, atas kepemilikan 935 gram ganja kering . “Banyak orang Indonesia dan Malaysia percaya bahwa eksekusi Chan Tin Chong sebagai balasan atas eksekusi Basri Masse,” tulis Sidney Jones dalam Making Money off Migrants: The Indonesian Exodus to Malaysia. Menurut Poengky Indarti, direktur eksekutif Imparsial, lembaga nonpemerintah yang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dalam rilisnya 18 Januari 2015, sejak Chan Tien Chong, pemerintah Indonesia terus melakukan eksekusi mati dalam kasus narkoba. Namun Indonesia menerapkan standar ganda. Di dalam negeri pemerintah mempraktikkan hukuman mati, sedangkan di luar negeri mengajukan pengampunan jika ada warganya dihukum mati. “Ini justru merugikan Indonesia dalam diplomasi internasional untuk melindungi warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati,” ujar Poengky.

Perdana Menteri Inggris Winston Churchill merencanakan Operasi Culverin untuk menginvasi sejumlah titik penting di Pulau Sumatera.

RABU (17/7) lalu, saya ikut acara bedah buku bertajuk “Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok” yang diselenggarakan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta. Ada beberapa narasumber yang diundang. Di antaranya Xiao Qian, duta besar Cina untuk Indonesia. Sayang, yang bersangkutan berhalangan datang. Juga tidak mengirim utusan untuk mewakili dirinya. Mungkin, salah seorang panitia bilang ke saya, “karena khawatir agenda ini ditengarai disponsori pemerintah Cina.” Maklum, di negara kita, apa-apa yang berkaitan dengan Cina –terlebih soal keagamaannya– sepertinya memang diharuskan untuk dipandang dengan penuh curiga. Sebab, kata Soegeng Rahardjo, mantan duta besar Indonesia untuk Cina dan Mongolia, yang hadir sebagai pemateri, “kendati Cina tengah bergerak menjadi negara adidaya ( superpower ) yang akan mengubah perimbangan kekuatan ( balance of power ) global dan arsitektur kerja sama regional, tapi cara pandang kita terhadap Cina stagnan pada cara pandang ala Perang Dingin” di mana agama dan ideologi komunisme kerap dibentur-benturkan. Gus Dur pun telah lama punya tinjauan serupa. Pada kalimat pertama esai “Pandangan Islam Tentang Marxisme-Leninisme” yang ditulisnya untuk Persepsi , No. 1, 1982, mantan presiden Indonesia yang pada 2008 silam terang-terangan mengaku dirinya adalah seorang “Cina tulen” itu bahkan “menghendaki adanya kajian lebih mendalam tentang hubungan Islam dan Marxisme-Leninisme” lantaran di negeri kita tak kekurangan orang yang “menganggap bahwa Marxisme-Leninisme atau lebih mudahnya komunisme berada dalam hubungan diametral dengan Islam.” Tak pelak, karena sejak 1949 diperintah partai komunis yang pembentukannya juga dipelopori oleh Henk Sneevliet laiknya PKI, Cina hingga kini tetap acap dicap sebagai negara yang memusuhi Islam. Padahal, “komunisme sudah hancur. Kebencian terhadap Cina sengaja dikembangkan demi tujuan politik belaka. Cina bukan lagi negara komunis. Komunis dari mananya? Wong  bikin usaha saja bebas di sana,” terang Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dalam keynote speech  yang disampaikannya. “Cina,” kata Rois Syuriah PCINU Tiongkok KH. Imron Rosyadi Hamid yang dalam ceramahnya mengamini pendapat KH. Said, “sudah berubah. Aṣ-Ṣīn al-Mutagayyarah .” Terkhusus keagamaan, sambungnya, “pemerintah Cina melalui pasal 36 konstitusinya menjamin rakyatnya untuk menganut atau tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun yang ada.” Dilihat dari kacamata historis, perubahannya memang cukup drastis. Kita masih ingat, pada masa-masa kalut Revolusi Kebudayaan (1966–1976) telah terjadi perusakan membabi buta dan persekusi massal nan brutal terhadap situs-situs dan tokoh-tokoh agama lantaran dianggap sebagai salah satu representasi dari “empat barang usang” ( si jiu ) yang wajib diganyang. Bahkan, kitab-kitab dan kuil-kuil berhaluan Konfusius yang notabene sumber utama weltanschauung  Cina sejak zaman baheula pun, tak luput dari laku vandalisme pengawal merah ( hong weibing ) yang taklid buta terhadap pemikiran Mao Zedong ( Mao Zedong sixiang ) sebagai kebenaran tunggal. Namun, sepeninggalan Ketua Mao yang lantas dilanjutkan dengan pembersihan faksi politik geng empat ( si ren bang ) yang ngotot tetap mau meneruskan apa pun kebijakan ( juece ) dan instruksi ( zhishi ) Ketua Mao, pemerintah Cina melakukan tobat nasuhah menyesali dan mengakui beragam kesalahan yang diperbuatnya sepanjang sepuluh tahun Revolusi Kebudayaan dengan dikeluarkannya dokumen yang sohor dinamai Dokumen Nomor 19 ( Shijiu Hao Wenjian ) pada Maret 1982. KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, dan Soegeng Rahardjo (kanan), mantan Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia, dalam acara bedah buku bertajuk “Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok” di gedung PBNU, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019. (Rasyuhdi/PCINU Tiongkok). Di sana disebutkan, sejak akhir 1978 Cina memasuki babak sejarah baru yang ditandai dengan diberlakukannya kebijakan Reformasi dan Keterbukaan oleh Deng Xiaoping sebagai arsitek utamanya, “tugas fundamental partai dan pemerintah adalah mengejawantahkan dengan teguh kebijakan kebebasan beragama” yang tertuang benderang dalam Undang-Undang Dasar negara. Dari situ pula pemerintah komunis Cina berjanji akan “menentang kecondongan ke arah ‘kiri’ yang salah” ( fandui ‘zuo’ de cuowu qingxiang ). Cina tidak mengingkari komitmennya. Buktinya, selain memulihkan nama baik tokoh-tokoh agama korban kesembronoan hukum selama Revolusi Kebudayaan, masjid-masjid yang dihancurkan paksa pun turut dibangun kembali. Tak terkecuali di Xinjiang yang belakangan permasalahannya kerap dijadikan komoditas politik para politikus kita itu. KH. Said bercerita, “Saya pernah ke Xinjiang. Masjidnya bagus-bagus. Saya juga menemui teman saya di Chengdu. Di sana kalau salat di masjid, jemaahnya membeludak sampai ke luar halaman.” Kisah KH. Said didukung data. Penelitian lapangan Profesor Yang Shengmin, dekan Fakultas Etnografi dan Sosiologi Minzu University of Cina yang dilahirkan dari keluarga muslim taat, memerinci jumlah masjid di Xinjiang pada 1984 cuma berkisar 9 ribu. Kini, merujuk Buku Putih Kondisi Kebebasan Beragama Xinjiang ( Xinjiang de Zongjiao Xinyang Ziyou Zhuangkuang ) yang dirilis Dewan Negara Cina pada Juni 2016, di Xinjiang ada sekitar 24 ribu masjid lengkap dengan 29 ribu imamnya. “Di luar negeri, ada yang bilang [pemerintah] Cina menggencet agama Islam [di Xinjiang]. Bila demikian, kenapa jumlah masjid [di Xinjiang] masih [bisa] bertambah lebih dari satu kali lipat?” Jawaban atas pertanyaan retorik Yang Shengmin yang dikutip Kantor Berita Xinhua edisi 16 Juli 2009 sehabis kerusuhan berdarah-darah di Ürümqi ini patut kita pikirkan. Atau, jangan-jangan kita mesti setuju pada apa yang ditegaskan KH. Said ketika di akhir acara ditanyai wartawan soal isu muslim Uighur di Xinjiang yang katanya tengah ditindas pemerintah Cina di kamp-kamp konsentrasi yang saya catat ini: “Soal penyiksaan itu sudah masa lalu. Xinjiang bagus sekali, kok. Fakta yang ada sekarang, beberapa kombatan Uighur ditangkap kepolisian kita karena bergabung dengan kelompok teroris Indonesia.”*

PRABOWO SUBIANTO melakukan sujud syukur usai menuntaskan pemilihan umum (pemilu) kemarin. Calon Presiden nomor urut 02 itu mengklaim kemenangan pihaknya dengan pendapatan suara sebesar 62%. Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan tim internalnya. Prabowo pun menabalkan diri sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia.

MENYUSUL kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Sukarno terpilih sebagai presiden RIS. Mohammad Hatta menjadi perdana menteri, yang membentuk kabinet terdiri dari 13 menteri dan tiga menteri negara –sebelas orang di antaranya Republiken pendukung unitarisme.

SUATU hari di bulan Juni 1913, pemerintah Hindia Belanda merencanakan akan mengadakan pesta besar-besaran terkait 100 tahun bebasnya negeri mereka dari penjajahan Prancis. Tentu saja niat itu mendapat penolakan dari sebagian tokoh bumiputera. Salah satunya adalah seorang pemuda bumiputera asal Jawa bernama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (kelak dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantoro). Dalam koran De Express , 13 Juni 1913, Soewardi menulis sebuah artikel berjudul Als ik een Nederlander ben (Andaikan saya seorang Belanda). Dalam tulisan itu secara kritis Soewardi menyebut orang-orang Belanda yang akan merayakan momen itu sebagai tidak tahu diri karena berpesta atas nama kemerdekaan di atas penderitaan orang-orang yang justru kemerdekaanya sedang mereka tindas. “… Andaikan saya seorang Belanda, saya tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan dalam suatu negeri  yang kita tahan kemerdekaanya,” demikian salah satu bunyi tulisan yang membuat pemerintah Hindia Belanda menjadi panas kupingnya. Tak dinyana. tulisan Soewardi tersebut ternyata menerobos masuk ruang belajar dan kamar-kamar asrama anak-anak OSVIA (Sekolah Calon Pegawai Negeri untuk Kaum Bumiputra Hindia Belanda) Madiun. Bahkan secara blak-blakan, empat siswa OSVIA menolak mentah-mentah merayakan pesta. Akibatnya, mereka dikucilkan dan dipecat sebagai siswa sekolah. Gejolak solidaritas pun muncul terhadap pemecatan itu, termasuk dari seorang siswa bernama Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo. Dengan mengabaikan sanksi akademis yang siap mengancamnya, Soerjo bersama kawan-kawannya melakukan advokasi dan diam-diam membantu keseharian hidup keempat siswa OSVIA yang dikeluarkan tersebut. “Mereka pun mengadakan sejenis aksi demonstrasi menuntut agar keempat kawannya itu dipulihkan kembali statusnya sebagai siswa OSVIA,” ungkap Dony Ariotejo, salah seorang cicit dari Soerjo. Namun, konflik itu ibarat gajah melawan semut. Soerjo dan kawan-kawannya tetap “kalah” dan permintaan mereka agar pemecatan itu dibatalkan tetap tak digubris pihak OSVIA. Bisa jadi kegagalan itu menjadikan kebencian putra seorang pejabat Magetan itu terhadap kolonialisme bangsa Belandasemakin menumpuk. Itu terbukti, sejak  kejadian tersebut Soerjo sering bentrok  dengan para sinyo Belanda yang kerap menghina kebumiputeraan mereka. Dikisahkan salah seorang guru Soerjo bernama Sastrohutomo pernah memergoki anak muda Jawa itu tengah membersihkan keris pusaka warisan keluarganya. Ketika ditanya untuk apa dia melakukan hal tersebut, dalam nada yang tenang, Soerjo menjawab pertanyaan Sastrohutomo: “ Kangge njagi menawi wonten tiyang ingkang kurang ajar (untuk berjaga-jaga jika ada orang yang kurang ajar terhadap saya),” jawab Soerjo seperti dikisahkan dalam Pahlawan Nasional Gubernur Suryo karya Sutjiatiningsih. Sastrohutomo mafhum atas jawaban anak didiknya itu. Dia memastikan Soerjo tengah siap-siap bertarung sampai mati dengan para sinyo Belanda yang kerap berlaku kurang ajar dan menghina anak-anak OSVIA. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sang guru lantas melaporkan soal itu kepada orangtua Soerjo. Dengan tergopoh-gopoh, orangtua Soerjo (Raden Mas Wirjosumarto dan Raden Ayu Kustiah) datang langsung ke Madiun menasihati agar Soerjo lebih memikirkan masa depannya ketimbang menuruti gejolak mudanya. “Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna,” ujar sang ayah. Soerjo tak pernah membantah apa pun terhadap kedua orangtuanya. Ia yakin orangtuanya pasti memiliki harapan dan maksud yang baik dengan nasihatnya. Hingga hari-hari terakhir di OSVIA, Soerjo bisa menahan gejolak perasaan tidak senang kepada sinyo-sinyo itu. Namun menurut Dony , diam-diam Soerjo memupuk semuanya hingga menjadi butiran kristal patriotisme yang menjadi modal utama kelak saat ia selaku gubernur Jawa Timur ikut memimpin rakyatnya bertempur melawan tentara Inggris dan Belanda di Surabaya pada 10 November 1945.

Tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak kembali ke sekolah. Sebilangan mereka masuk kelas baru. Sebagian lainnya menapak jenjang pendidikan baru. Di jenjang baru inilah mereka sering ditanya oleh guru tentang cita-citanya. Jawabannya beragam. Dari ingin menjadi dokter sampai youtuber . Ada profesi klasik, ada juga profesi baru. Pada masa kolonial, anak-anak dari kalangan anak negeri tak punya banyak cita-cita. Mereka hanya bercita-cita melanjutkan kerja orangtuanya sebagai petani, kuli kebun, buruh pabrik, atau pedagang. Hindia Belanda terbuka bagi modal swasta sejak 1870. Perkebunan dan pabrik muncul di Sumatra dan Jawa. Kebutuhan terhadap kuli kebun dan buruh pabrik meningkat. Tetapi tidak dengan harapan orangtua dan cita-cita anak-anak.    Orangtua mereka tahu ada profesi selain petani, kuli kebun, buruh pabrik, dan pedagang. Ada pejabat, pegawai negeri (pangreh praja), guru, dan mantri cacar . Tapi mereka sadar bahwa anak-anak mereka perlu peluang untuk menggapainya. Peluang itu berupa pendidikan. Generasi Kolonial Saat itu pendidikan terbatas untuk sebagian kecil anak negeri berstatus keluarga bangsawan atau priayi. Sebab itulah, orangtua mereka turut meredam harapan tingginya pada anak-anak. Ini berpengaruh pula terhadap cita-cita anak-anak. Mereka terbiasa hidup realistis dan wajar. Perubahan terjadi memasuki abad ke-20. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan Politik Etis. Salah satu wujudnya dengan membuka akses pendidikan secara lebih luas untuk kalangan anak negeri. Sekolah-sekolah swasta dan negeri mulai berdiri di banyak tempat dan menerima lebih banyak kelompok anak negeri. Tak hanya untuk anak-anak keluarga priayi dan bangsawan, melainkan juga untuk anak-anak dari keluarga jelata. Tetapi mereka tidak bercampur dalam satu sekolah. Masing-masing masuk sekolah sesuai lapisan sosial dan rasialnya. Seringkali pembagian strata sekolah ini menimbulkan kesan heran pada diri anak-anak.    “Seorang anak pangreh praja yang religius terheran-heran oleh perbedaan HIS-nya (Hollandsch-Inlandsche School) yang mentereng dan madrasahnya yang berlantai tanah dengan anak-anak kampung yang tak bersepatu dan lalu lalang sementara ustaz mengajar,” tulis Aswab Mahasin dalam Perjalanan Anak Bangsa: Asuhan dan Sosialisasi dalam Pengungkapan Diri. Kehadiran beragam sekolah mengubah orientasi para orangtua. Mereka percaya pendidikan di sekolah anak-anaknya kelak mampu mengerek taraf hidup anaknya lebih tinggi dibandingkan orangtuanya. Mereka berharap sang anak bakal bekerja sebagai pegawai rendahan di kantor milik pemerintah atau swasta. Dapat gaji bulanan dan sejumlah fasilitas. Bagi anak-anak, sekolah menjadi tempat mereka berinteraksi. Di sini mereka mengenal anak dari keluarga lain yang status sosialnya setara. Mereka juga belajar tentang dunia yang lebih luas daripada selingkaran sawah, kebun, dan pasar. Cita-cita mereka pun naik lebih tinggi sesuai harapan orangtua dan perkembangan lingkungannya. Masa kemerdekaan menandai tonggak penting perluasan cita-cita anak-anak. Dari tadinya ke pegawai kantor negeri atau swasta menuju ke aneka profesi. Tak ada lagi sekat sosial dan rasial di sekolah. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Setiap orang pada masa kemerdekaan boleh bersekolah selama mempunyai kemampuan membayar dan mengikuti pelajaran. Ekonomi negara juga mulai bergerak. Universitas dan sekolah tinggi bertumbuh lebih banyak. Perniagaan baru bermunculan dan menciptakan keanekaragaman profesi. Orangtua tak lagi terkungkung pada harapan anak-anaknya kelak hanya menjadi pegawai kantoran, melainkan juga ada harapan agar anaknya menjadi dokter, tentara, insinyur, ahli hukum, dosen, dan guru.     Sekolah masa kemerdekaan berperan mengintegrasikan anak-anak dari beragam lapisan sosial. Tidak seperti pada zaman kolonial, hubungan mereka pada masa kemerdekaan melintasi batas primordial. Pada gilirannya interaksi ini mengubahsuaikan kembali cita-cita mereka seiring semangat zaman. “Seorang anak pedagang kecil memperoleh cita-citanya jadi orang berilmu dari temannya yang anak pegawai tinggi dan mulai mengalihkan orientasi dagang ke orientasi priayi,” catat Mahasin. Tenaga Ahli Keberagaman cita-cita anak-anak kian terang ketika sekelompok sarjana mengadakan riset di Bandung, Jawa Barat, pada November 1959. Mereka menyebarkan angket kepada 1.451 anak usia sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas tentang profesi idaman mereka kelak. Hasil angket sarjana termaksud menempatkan profesi dokter sebagai favoritnya anak-anak lelaki (180 orang). Posisi kedua adalah pilot (174 orang). Lalu tentara (147 orang) berada di posisi ketiga. Profesi insinyur, ahli hukum, pegawai negeri, guru, ahli teknik, pengusaha, dan ekonom juga mempunyai tempat di berpuluh-puluh anak-anak. Ada pula segilintir anak bercita-cita menjadi tukang sulap (sihir), ahli sejarah, perantau, motoris, detektif, dan penari. Anak-anak perempuan memiliki kecenderungan cita-cita berbeda. Profesi idaman favorit mereka ialah guru (214 orang). Menyusul kemudian juru rawat/bidan dan dokter. Masing-masing 116 orang. Stewardes (pramugari) udara, perancang busana, penulis, dan ahli bahasa juga cukup menarik hati anak-anak perempuan. Profesi berkaitan dengan keahlian agama justru sangat sedikit peminatnya. “Jumlah anak lelaki yang hendak menjadi ulama Islam hanya 5 orang saja dan di antara murid-murid perempuan hanya satu yang ingin menjadi ulama Islam dan satu yang ingin menjadi penyiar Injil,” ungkap survei sekelompok sarjana seperti termuat di Majalah Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), Juli 1961. Dari survei tersebut, sarjana itu menyimpulkan bahwa ada penurunan minat anak-anak terhadap profesi pegawai negeri. “Sudah banyak merosot jika dibandingkan dengan sebelum zaman kemerdekaan,” terang MIPI. MIPI berharap penelitian terhadap cita-cita anak dapat berlanjut. Menurut MIPI, penelitian semacam itu harus diadakan secara periodik di seluruh Indonesia. “Angka-angka demikian dapat juga memberi petunjuk yang berharga tentang tendens-tendens yang terdapat di dalam masyarakat yang sedang cepat bertumbuh dan berubah,” saran MIPI. Dua tahun kemudian, hasil penelitian lanjutan tentang cita-cita anak-anak muncul kembali di Bandung. Pembuatnya Lembaga Penyelidikan Pendidikan. Lembaga ini menyebarkan angket kepada 479 anak usia sekolah beragam tingkatan dan jenis kelamin. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Pendidikan tak jauh berbeda dari penelitian sekelompok sarjana sebelumnya. Anak-anak lelaki dan perempuan menempatkan profesi seperti dokter, insinyur, ahli hukum, dan ahli ekonomi sebagai cita-cita favorit mereka. Demikian ungkap  Djaja , 13 Juli 1963 dalam "Kalau Sudah Besar, Mau Djadi Apa?" Ingin Jadi Soeharto Cita-cita seperti itu memerlukan jalur pendidikan formal hingga tingkat universitas atau sekolah tinggi. Cita-cita tersebut kian kukuh dengan kemunculan Orde Baru. Rezim ini menempatkan pembangunan sebagai ideologinya, meninggalkan gagasan politik adalah panglima rezim sebelumnya. Peran dokter, insinyur, ahli hukum, dan ekonomi sangat penting dalam rencana pembangunan Orde Baru. Untuk itulah, pemerintah membuka lebih banyak lagi sekolah tinggi dan universitas. Untuk mencapai target pembangunan, Orde Baru menerapkan stabilitas politik. Tugas ini berada di tangan ABRI. Peran ABRI pun menjadi dominan. Dan ini memengaruhi kecenderungan anak-anak untuk menjadi ABRI. Dalam beberapa surat anak-anak untuk Presiden Soeharto pada dekade 1980-an, sebagian anak-anak mengutarakan keinginannya menjadi anggota ABRI. Tak sedikit pula anak-anak begitu bangga dengan peran Soeharto sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Mereka menilai Soeharto berjasa sebagai penjaga keamanan dan kesejahteraan negara. Anak-anak pun ingin menjadi presiden dan bertanya kepada Soeharto. “Bapak Pembangunan, Santi mau tanya, ‘Bagaimana sih caranya kok sampai bisa jadi Presiden?’ Santi juga ingin,” tulis Susanti, pelajar Sekolah Dasar kelas 5, seperti termuat dalam Anak Indonesia dan Pak Harto , sebuah buku kumpulan ratusan surat anak-anak kepada Soeharto. Rezim Orde Baru runtuh pada 1998. Kebenaran sejarah tentang Orde Baru kemudian terungkap. Mungkin sebagian anak itu masih memendam cita-cita menjadi presiden seperti Soeharto. Anak-anak lainnya boleh jadi sudah mengurungkan niatnya. Yang jelas, anak-anak dalam surat-surat tersebut kini sudah dewasa dan bisa saja telah punya anak-anak. Anak-anak mereka hidup bersama anak-anak lain dalam zaman cita-cita menjadi seorang youtuber  atau selebgram.

Analisis genetik membuktikan kalau moyang manusia modern kawin silang dengan paling tidak lima grup manusia purba. Itu terjadi ketika mereka bermigrasi keluar Afrika dan melintasi dataran Eurasia. Demikian kesimpulan para peneliti dari Australian Centre for Ancient DNA (ACAD) University of Adelaide yang baru saja diterbitkan dalam  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS ). Dua grup manusia purba yang diketahui adalah Neanderthal dan Denisovans dari Asia. Sementara tiga grup lainnya belum bisa disebutkan. Mereka hanya terdeteksi sebagai jejak DNA yang bertahan dalam populasi manusia modern yang berbeda pada masa kini. “Keanekaragaman terutama ditemukan di Kepulauan Asia Tenggara,” catat Joao Teixeira, salah satu peneliti. Dalam prosesnya, Teixeira dan kawan-kawannya memetakan beberapa wilayah yang diperkirakan sebagai lokasi pertemuan antara beberapa grup manusia purba. Caranya dengan membandingkan tingkat kekunoan leluhur yang tercetak dalam genom manusia modern yang hidup di sana kini.  Seperti dikutip dari laman resmi University of Adelaide , Teixeira menjelaskan bahwa masing-masing dari manusia yang hidup saat ini masih membawa jejak genetik dari kawin silang yang dilakukan moyang mereka. “Kelompok-kelompok purba ini tersebar luas, juga beragam secara genetis, dan mereka bertahan hidup di masing-masing dari kita. Kisah mereka adalah bagian integral dari bagaimana kita tercipta,” lanjutnya. Contohnya, semua populasi saat ini menunjukkan jejak Neanderthal sekira dua persen. Artinya, Neanderthal pernah bercampur dengan leluhur manusia modern setelah mereka bermigrasi meninggalkan Afrika.  “Mungkin sekira 50.000 hingga 55.000 tahun yang lalu di suatu tempat di Timur Tengah,” kata Teixeira. Namun, ketika moyang manusia modern melakukan perjalanan lebih jauh ke timur mereka bertemu dan bercampur dengan setidaknya empat kelompok manusia purba lainnya. Mereka tiba di Kepulauan Asia Tenggara tepat sebelum 50.000 tahun yang lalu.  "Setidaknya tiga kelompok manusia purba tampaknya telah menduduki daerah Asia Tenggara. Kemudian moyang manusia modern bercampur dengan mereka sebelum manusia purba itu punah," kata Teixeira. Para peneliti pun menyimpulkan kawin campur di sekitar Asia selatan antara manusia modern dan kelompok yang mereka beri nama  Extinct Hominin 1  (Hominin Punah I). Kesimpulan ini didapat dengan memakai informasi tambahan dari rute migrasi yang direkonstruksi dan catatan temuan fosil. Perkawinan silang lainnya diperkirakan terjadi di Asia Timur, Filipina, paparan Sunda (daratan yang dulunya menghubungkan Jawa, Kalimantan, Sumatra dengan daratan Asia Timur), dan mungkin di dekat Flores. Di sanalah kemungkinan perkawinan silang terjadi dengan kelompok mausia purba yang oleh para peneliti diberi nama  Extinct Hominin 2. Dengan temuan ini, kata Teixeira, kisah migrasi manusia purba keluar dari Afrika pun semakin kompleks. Dari penelitian ini pula terlihat kalau kedatangan manusia modern secara bertahap selalu diikuti dengan punahnya kelompok manusia kuno di tiap wilayah. Peristiwa itu pun terjadi dengan cepat.  "Pulau Asia Tenggara jelas dihuni oleh beberapa kelompok manusia purba, mungkin tinggal saling terisolasi satu sama lain selama ratusan ribu tahun. Itu sebelum moyang manusia modern tiba,” kata Teixeira.

ANGGOTA DPR RI kembali “pelesiran” ke luar negeri. Kali ini giliran sebelas anggota Komisi Peternakan studi banding ke Prancis dan China terkait revisi UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Setiap studi banding selalu menuai kritikan karena tak ada pertanggungjawaban publik, seperti mempublikasikannya, minimal di situs resmi DPR RI. Residen Priangan R. Ipik Gandamana bisa dijadikan contoh bagi para pejabat yang melakukan studi banding. Pada akhir September 1953, Ipik menjadi salah satu anggota delegasi yang ditugaskan pemerintah Indonesia untuk studi banding ke Amerika Serikat. Tujuannya, mempelajari “ketatanegaraan dan tata-usaha pemerintahan pada umumnya dan beberapa objek lain pada khususnya.”

ADA emosi yang tersulut dalam debat calon presiden seri keempat kemarin. Cerita bermula saat adu gagasan memasuki isu pertahanan dan keamanan. Calon nomor 2, Prabowo Subianto menyampaikan visi dan misinya. Menurut Prabowo, pertahanan Indonesia masih tergolong rapuh. Apabila negara asing menyerang, pertahanan Indonesia sangat lemah, demikian pendapat Prabowo. Di tengah debat, sewaktu Prabowo menanggapi argumen Joko Widodo, sayup-sayup terdengar gelak tawa di tengah penonton. Mendengar itu, Prabowo menghardik dengan nada geram, “Kenapa kalian tertawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu?,” ujar Prabowo . “Silahkan ketawa kalau negara kita lemah… silahkan,” ucap Prabowo menantang seraya mengakhiri sesinya. Prabowo berang. Dia jelas terpancing oleh ulah penonton. Pada kontestasi periode sebelumnya pun, Prabowo seperti punya masalah dalam manajemen emosi. Sebagai manusia, berlaku emosional itu merupakan hal yang sangat manusiawi. Namun itu bisa membawa celaka pada orang lain jika dijadikan alat intimidasi. Jenderal Pistol-Pistolan Seperti halnya Prabowo yang mantan tentara, sikap temperamental juga lumrah dialami para jenderal di masa lalu. Di era Orde Baru terdapat nama Jenderal Soemitro. Mantan Panglima Kopkamtib di era Orde Baru ini dikenal sebagai jenderal temperamental. Mitro – panggilan Soemitro – memang punya karakter tegas dan blak-blakan. “Pak Mitro kadang-kadang lepas kendali,” kata Wakil Kepala Staf AD periode 1973-74 Letjen (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo yang pernah menjadi orang dekat Soemitro kepada Historia . Ketika ditanya lepas kendali seperti apa, Sayidiman berujar, “Menampar orang dan bawahannya yang bersalah.” Penggamparan itu, menurut Sayidiman terjadi semasa Soemitro masih menjabat Panglima Kodam Brawijaya pada 1966. Ketika menjabat Pangkopkamtib, sosok Soemitro kerap membayang-bayangi kewibawaan Presiden Soeharto. Untuk berebut pengaruh, Soemitro saling sikut dengan Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, Mayjen Ali Moertopo, perwira intelijen yang juga punya ambisi politik. Tragedi kerusuhan dan pembakaran yang pecah pada 15 Januari 1974 (Malari) konon sarat dengan nuansa rivalitas antara Soemitro dan Ali.        Ujung dari Peristiwa Malari beriring jalan dengan tamatnya karier militer Soemitro. Dia dianggap gagal bertanggung jawab dalam mengendalikan keamanan kota Jakarta yang dilanda kerusuhan. Soemitro pun terpental dari gelanggang kekuasaan. Pada 1975, Soemitro menitip pesan kepada Benny Moerdani yang waktu itu masih menjadi perwira menengah intelijen anak buah Ali Moertopo. “Tolong sampaikan kepada Ali. Kalau terus-terusan merusak nama baik saya, dia akan saya datangi dan saya ajak pistol-pistolan,” demikian pesan Soemitro sebagaimana terkisah dalam otobiografi Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib yang disusun Ramadhan K.H. Ayo Kita Selesaikan! Di era Orde Lama, ada Mayjen Moersjid. Pada 1962, Moersjid menjabat Deputi Operasi Menteri Panglima AD. Moersjid dikenal sangar. Dia pernah hampir baku hantam dengan Menteri Luar Negeri Soebandrio karena merujuk dirinya sebagai perwira arogan.   Berawal ketikaMoersjid mendampingi Soebandrio ke Tiongkok pada akhir 1963. Sebelum berangkat, Moersjid telah dipesankan atasannya, Menteri Panglima AD Letjen Ahmad Yani agar tak terikat iming-iming apapun dari pemerintah Republik Rakyat Tionghoa. Di Beijing, Perdana Menteri Chou En-Lai menawarkan bantuan persenjataan apabila Indonesia mau. Dalam memoarnya Soebandrio: Kesaksianku Tentang G30S , Soebandrio menyebutkan tawaran Chou berupa peralatan militer untuk 40 batalion tentara mulai dari senjata manual, otomatis, tank, dan kendaraan lapis baja. Semuanya gratis tanpa syarat. Namun tawaran tadi berakhir dengan ucapan terimakasih saja tanpa kesepakatan. Ketika lobi-lobi dengan pihak Chou berlangsung, Moersjid secara spontan menyepak halus kaki Soebandrio di bawah meja sebagai isyarat penolakan. Sesampainya di Jakarta dalam rapat kabinet, Soebandrio mengatakan bahwa ada jenderal muda yang arogan. Moersjid sontak berdiri. Katanya, “Bandrio, kita selesaikan ini di luar,” sebagaimana dituturkan Siddharta Moersjid, putra keempat Moersjid kepada Historia . Karena reputasinya yang pemberang, Moersjid dimentahkan oleh Presiden Sukarno untuk menggantikan Yani pada hari-hari yang menentukan setelah Gerakan 30 September 1965. Karier militernya mentok di masa peralihan ke Orde Baru sebagai duta besar dengan pangkat letjen.      Pateni Wae! Kembali ke soal Malari. Meski jarang terlihat menampilkan sisi emosionalnya, Presiden Soeharto juga bisa berlaku berangasan. Jenderal yang dikenal karena senyum ramahnya ini pernah membunuh masa depan suratkabar yang cukup berpengaruh. Pasca Malari, beberapa media mengabarkan pemberitaan kritis yang terkesan menyudutkan pemerintah. Salah satunya adalah harian Pedoman yang diasuh oleh Rosihan Anwar sebagai pemimpin redaksi. Beberapa suratkabar lain diantaranya, Indonesia Raya, Abadi, Harian Kami , dan Nusantara . Saat itu, Menteri Penerangan yang dijabat Mashuri Saleh punya otoritas melaksanakan pencabutan izin penerbitan suratkabar.  Mashuri bertanya kepada Soeharto mengenai apakah Pedoman boleh diterbitkan kembali atau tidak. Momen tersebut terjadi sekira 14 hari sesudah Peristiwa Malari. Dengan ketus dan gamblang Soeharto menjawab dalam bahasa Jawa, “ Pateni wae (matikan saja)” tutur Mashuri kepada Rosihan Anwar termuat dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 5: Sang Pelopor . “Maka tamatlah riwayat Pedoman , sebuah suratkabar yang mulai terbit di zaman revolusi, yaitu tanggal 28 November 1948,” kenang Rosihan.