SELAMA masa kampanye pemilihan umum (pemilu), poster, spanduk, dan baliho bertebaran di berbagai sudut kota hingga ke desa-desa. Alat peraga kampanye (APK) itu tak hanya menampilkan wajah para caleg atau capres-cawapres, tetapi juga dilengkapi tanda gambar partai politik yang mengusungnya. Merunut sejarah pemilu, tanda gambar partai telah menghiasi surat selebaran serta poster-poster partai politik di masa kampanye Pemilu 1955. Tanda gambar tak hanya digunakan untuk mengenalkan partai-partai politik, tetapi juga untuk memudahkan proses pemilihan mengingat masih banyak warga yang buta huruf. Tanda gambar membantu para pemilih dalam menentukan partai mana yang akan dipilih di hari pemungutan suara. Kebanyakan partai politik memiliki satu tanda gambar sebagai simbol maupun representasi dari partai mereka. Maraknya pemasangan APK di masa-masa menjelang pemilu membuat tanda gambar partai menjadi top of mind atau hal utama yang paling diingat oleh masyarakat. Misalnya, gambar palu arit yang berkaitan erat dengan PKI. Baca juga:  Palu Arit Selalu Bikin Sengit Ada pula partai yang memiliki tanda gambar serupa. PNI, Partai Buruh, dan Gerakan Banteng R.I., sama-sama menampilkan banteng pada tanda gambarnya. Bedanya, pada tanda gambar PNI, kepala banteng berada di dalam segitiga dengan tulisan di bawahnya: Front Marhaenis. Pada tanda gambar Partai Buruh, kepala banteng berada dalam roda bergigi 17. Sedangkan tanda gambar Gerakan Banteng R.I. menampilkan tugu peringatan (putih) yang di dalamnya terdapat kepala banteng dengan tulisan: Banteng Proklamasi. Banteng terkait erat dengan semangat pergerakan, bahkan hewan bertanduk itu telah lama menjadi lambang kaum nasionalis. Tak jarang pada saat kampanye, juru kampanye PNI menyebut bahwa “rakyat Indonesia, kata mereka, seperti banteng, sabar dan tidak cepat marah, tetapi sekali marah akan mengamuk tanpa ampun,” tulis Herbert Feith dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia . Khususnya di tingkat desa, partai politik memperhitungkan kisah-kisah dan kepercayaan rakyat untuk menciptakan ikatan yang efektif dengan partai. Seperti yang dilakukan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang mengajukan tanda gambar berbeda-beda di tiap daerah pemilihan. Ada tujuh tanda gambar PSI yang diizinkan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) untuk dipergunakan dalam pemilu DPR dan Konstituante. Baca juga:  Tugu-Tugu Palu Arit di Indonesia Tujuh tanda gambar itu adalah bintang sudut lima beserta rumah daun dan rencong untuk Sumatra Utara; bintang sudut lima dilingkari padi untuk Sumatra Tengah; bintang sudut lima untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta Raya, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara-Tengah, Sunda Kecil-Timur, dan Irian Barat; bintang sudut lima dengan Mandau di Kalimantan Timur; kapal layar dengan bintang sudut lima untuk Sulawesi Tenggara-Selatan; gambar Ganesha dalam bintang tegak berpenjuru lima untuk Sunda Kecil-Bali; dan seikat padi dengan bintang sudut lima untuk Jawa Barat dan Maluku. Penggunaan beragam tanda gambar merupakan upaya PSI untuk menarik simpati masyarakat setempat. Gambar yang digunakan berkaitan dengan kisah-kisah maupun kepercayaan masyarakat, misalnya lambang bintang segi lima yang digunakan PSI di Jawa Tengah dan Timur dikaitkan dengan takhayul Jawa bahwa mimpi kejatuhan bintang berarti akan mendapat rezeki. Selain itu, partai ini juga aktif merekrut pemimpin lokal yang dianggap memiliki daya tarik besar di daerah pemilihan tertentu. Sayangnya, strategi PSI ini tidak berjalan sesuai rencana. Baca juga:  PSI Riwayatmu Dulu Sejarawan Rudolf Mrázek dalam Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia menulis, pada pemilu untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada 29 September 1955, PSI hanya mendapatkan kurang dari delapan ratus ribu suara –sekitar 2 persen dari total suara yang masuk. PSI yang dianggap sebagai partai politik besar dan berpengaruh selama masa revolusi hanya mendapat lima kursi dari 257 kursi yang tersedia di parlemen yang baru. Pemilu putaran kedua yang diselenggarakan untuk memilih anggota Konstituante pada Desember 1955 juga tak memberikan hasil yang membanggakan bagi PSI. Bahkan, PSI kehilangan suara pada pemilu yang dihelat pada akhir tahun itu. “Perolehan suara yang besar yang dinikmati oleh PNI dan kehilangan suara yang besar yang dialami Masyumi dan PSI (dan mungkin juga yang dialami PRI Bung Tomo, paling tidak sebagian) dapat dianggap bagian dari satu perubahan dalam pilihan politik di pihak pemilih,” sebut Feith.*

IT was early morning in Tenjolaya Heroes Cemetery, Garut, West Java. The cool air was flowing along with the warmth of the sunlight that touched the stretch of grass and green trees. In a corner, a young Asian woman was sitting solemnly next to a gray grave with a name inscribed on it: Komaruddin/Yang Chil Sung.

KEMERDEKAAN tak hanya membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan, tetapi juga membuka kesempatanmenentukan pemerintahan sendiri. Sebagai sebuah negara baru, partai politik dan pemilihan umum menjadi hal penting. Kendati pemilu nasional baru terlaksana sepuluh tahun setelah kemerdekaan, namun pemilu lokal berhasil diselenggarakan di beberapa daerah sejak tahun 1946, seperti di Kediri, Surakarta, dan Kalimantan Selatan. Memasuki tahun 1950-an, pemilulokal kembali digelar di sejumlah wilayah, salah satunya di Yogyakarta. Menurut M. Nazir Salim, pemiludi Yogyakarta yang digelar untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah menarik untuk dikaji karena Yogyakarta merupakan wilayah kerajaan, namun justru yang paling awal melaksanakan pemilu. Pada 1951, Sri Sultan Hamengkubowono IX, penguasa Yogyakarta, memelopori pemilusebagai upaya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. “Apa yang Sultan HB IX lakukan memberikan makna yang luas bagi perkembangan demokrasi dan partisipasi di Indonesia, karena apa yang dilakukan di Yogyakarta menjadi preferensi bagi banyak daerah lain di Indonesia,” tulis Salim dalam “Pemilihan Umum 1951 di Yogyakarta: Dari Yogyakarta, Indonesia Membangun Demokrasi”, termuat di Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta. Panitia Pemilihan Yogyakarta menyusunjadwal tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari pendaftaran hingga pelantikan anggota dewan terpilih, sejak 16 Juli hingga 24 Desember 1951. Bahkan, sosialisasi pemilu sudah dilakukan sebelumnya. Sosialisasi pemilu tidak mudah. Maklum, pemilu merupakan hal baru bagi panitia maupun masyarakat.Banyak warga yang tidak memahami makna pemilu, untuk apa diselenggarakan, dan apa untungnya bagi mereka. Kendala lainnya yakni masih banyak masyarakat yang tidak bisa membaca dan kesadaran politik rendah. Tingginya angka buta huruf membuat panitia menyelenggarakan pemilu secara tidak langsung atau bertingkat. Sosialisasi juga terkendala masalah keamanan karena status keadaan bahaya atau Staad van Oorlog en Beleg (SOB) yang ditetapkan oleh UU No. 6 Tahun 1946 belum dicabut. Status SOB ini dipersoalkan oleh partai politik khususnya golongan kiri. Pasalnya, undang-undang tersebut menyebabkan terjadinya penangkapan di beberapa daerah, seperti di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Situasi ini membuat partai politik ragu untuk bergerak bebas dalam menyambut pemilu. Akibatnya, Panitia Pemilihan Yogyakarta harus bekerja keras mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. Baca juga:  Buka-Tutup Sistem Pemilu Indonesia Panitia menggunakan berbagai cara untuk mengenalkan pemilu kepada masyarakat, mulai dari menyebarkan selebaran, poster, hingga pemutaran film. Sosialisasi melalui pemutaran film layar tancap dari desa ke desa cukup efektif. Di sela-sela pertunjukan film, panitia menjelaskan arti pemilu dan tujuannya. Selain itu, panitia menggunakan bahasa sehari-hari untuk mengakrabkan masyarakat dengan istilah-istilah baru dalam pemilu. Contohnya istilah “ djago ” untuk menyebut calon pemilih DPR Daerah yang akan dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. “Dari sana desas-desus, cerita dari mulut ke mulut di banyak wilayah mulai mengakrabkan makna dan tujuan pemilu ke telinga masyarakat,” tulis Salim. Istilah djago menjadi daya tarik bagi masyarakat. Mereka menanyakan djago di masing-masing kelurahan tiap kali berbincang dengan kawan atau kerabat. Media massa juga turut mempopulerkan istilah ini. Dalam pemberitaan, sejumlah surat kabar menggunakan istilah seperti “penyembelihan djago ” untuk menyebut hari dilaksanakannya pemilu. Namun, sosialisasi yang dilakukan panitia bukan tanpa celah. Beberapa warga mengeluhkan penjelasan panitia tentang pemilu yang panjang dan sulit dimengerti. Selain itu, muncul juga pertanyaan apakah pemilih akan mendapatkan upah karena telah menyediakan waktu (meninggalkan sawah dan pekerjaannya sebagai buruh maupun pedagang di pasar) untuk mengikuti pemilu. “Sudah pasti ada banyak kelemahan, karena pemilu adalah hal baru bagi warga Yogyakarta sekaligus wilayah yang menjadi tempat uji coba,oleh sebab realitas itulah mengapa Yogyakarta kemudian selalu disebut sebagai ‘kelinci percobaan’, karena mau mengawali pemilihan yang penuh risiko dan gagal,” tulis Salim. Walau begitu, semakin mendekati hari pemungutan suara, animo masyarakat terhadap pemilumeningkat. Sebagaimana dilaporkan De Vrije Pers: Ochtendbulletin , 27Agustus 1951, pendaftaran pemilih di semua kelurahan atau desa cukup memuaskan. Sekitar 80 persen pemilih (berusia 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan) telah terdaftar di TPS, di mana mereka telah menerima surat suara. Di semua kelurahan, jumlah calon jauh melebihi jumlah pemilih yang ditetapkan. “Kelurahan Mantridjeron Utara di Kota Yogyakarta mencatat jumlah pencalonan terbanyak yakni 251 orang, sementara jumlah calon pemilih yang dibutuhkan hanya 35 orang. Sedangkan yang terendah adalah 18 calon untuk 10 suara pemilih. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya minat masyarakat yang tinggi dalam pemilihan ini, tetapi juga terdapat pertarungan yang sengit di antara para calon,” tulis surat kabar tersebut . Tak hanya menarik minat masyarakat Yogyakarta, De Vrije Pers: Ochtendbulletin , 31 Agustus 1951, juga melaporkan sejumlah pengamat dari berbagai daerah hadir pada hari pemungutan suara yang berlangsung serentak tanggal 27 dan 28 Agustus. Perwakilan dari beberapa departemen pemerintah dan komunitas otonom serta parlemen juga datang untuk meninjau pelaksanaan pemilu. Baca juga:  Pemilu di Kediri Masa Revolusi Salim mencatat warga ramai-ramai mendatangi lokasi pemungutan suara yang dibagi menjadi 427 tempat.Masing-masing tempat pemungutan suararata-rata memiliki delapan bilik suara (rata-rata terbuat dari gedhek ) dengan satu kotak suara untuk satu djago , sehingga panitia menyediakan 3.416 bilik suara di seluruh Yogyakarta. Bumbung (bambu) dan besek yang disediakan oleh panitia di setiap bilik sejumlah djago yang ada, sehingga total jumlah bumbung atau besek yang disediakan oleh panitia sebanyak 151.088, sementara tanda gambar untuk calon yang dipasang di besek atau bumbung sebanyak 169.974 buah. “Penggunaan bambu dan besek tentu saja karena mudah didapatkan dan murah, selain itu hampir semua dusun di Jawa memiliki pohon bambu,” tulis Salim. Banyaknya pemilih yang tak dapat membaca membuat tanda gambar yang dipasang di besek dan bumbung menjadi sangat penting. Ada berbagai tanda gambar yang dipasang, namun umumnya sudah dikenal oleh para pemilih seperti bunga, lingkaran, atau lambang padi. Di hari pemungutan suara, para djago akan berada di dekat tanda gambar pilihannya.Saat para pemilih umum mulai berdatangan ke tempat pemungutan suara, mereka mendekati para djago untuk mengamati tanda gambarnya. Selanjutnya mereka menukarkan tanda pemilih umum dengan surat suara lalu masuk ke ruangan pemilihan yang sudah disediakan. Selesai pemilihan umum tahap pertama, panitia pemilihan melaporkan 7.268 djago yang terpilih. Djago terpilih ini akan memilih anggota DPR Daerah pada 7 Oktober 1951 di tingkat kecamatan. Calon anggota DPR Daerah diajukan oleh partai, organisasi, dan perseorangan. Masyarakat tak lagi terlibat dalam proses pencalonan anggota DPR Daerah karena sudah memberikan mandat suara kepada para djago yang terpilih. Meski begitu masyarakat diundang oleh panitia pemilihan untuk menyaksikan penghitungan suara pada 15 Oktober 1951. Daniel Dhakidae dalam “Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik”, termuat di Demokrasi dan Proses Politik menyebut hasilnyaMasyumi sukses meraih kursi terbanyak dengan 18 kursi dari 40 kursi yang diperebutkan. Hasil ini membuat Masyumi semakin diperhitungkan terlebih pada pemilusebelumnya di Kediri dan Surakarta pada 1946, partai tersebut juga sukses mendominasi hasil pemilu. Sementara itu m enurut Salim , hasil yang tak terduga justru diperoleh Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Meski tidak banyak melakukan upaya menggerakan massa , PPDI berhasil mendapatkan suara kedua terbanyak setelah Masyumi. “Kemungkinan besar yang terjadi adalah sistem perwakilan dalam pemilihan menjadi kuncinya ,” sebut Salim . “Y ang mengejutkan justru PNI, menampilkan calon dengan nama-nama terkenal seperti tokoh revolusi, bupati, camat, dan tokoh-tokoh lainnya, namun hanya terpilih empat orang . ” *

Sebuah kapal tiba di Batavia. Salah satu penumpangnya adalah Duke Karl Eugen von Württemburg (1728-1797). Bangsawan dari Jerman ini lalu jadi sangat penting bagi kongsi dagang Belanda Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). VOC kala itu belum punya pasukan reguler pribumi dan campuran macam Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL). Alhasil VOC sangat mengandalkan tentara bayaran. “Sementara itu para direktur telah membeli prajurit untuk memenuhi kebutuhan kompeni di Asia dengan menandatangani kontrak dengan Adipati Karl Eugen von Württemburg pada bulan September 1786,” catat Femme Gastra dalam Migration, Trade, and Slavery in an Expanding World . Karl Eugen menjanjikan dua batalyon prajurit berpengalaman, satu kompi grenadier, kompi-kompi pengejar, dan kompi artileri tambahan. VOC membayar 160 gulden untuk satu serdadu. Total dana yang diterima Karl Eugen mencapai 65.000 gulden sebagai imbalan serdadu berjumlah kira-kira satu resimen itu. Tak heran bila nama Württemburg disematkan untuk nama resimen itu. Setelah kematian Karl Eugen, disebut Adolf Heuken dalam Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta , sekitar tahun 1798 anggota Resimen Württemburg ditempatkan di Meester Cornelis (kini Jatinegara, Jakarta Timur). Peter Carey dalam buku Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda  menyebut mereka dikirim dari Tanjung Harapan, Afrika Selatan sekitar tahun 1792. Serdadu-serdadu Jerman itu lalu dikirim ke Maluku untuk mempertahankan Pulau Banda. Resimen Württemburg kemudian ditempatkan di Semarang. Ketika Perang Jawa (1825-1830) meletus, resimen ini dan semua pasukan Belanda di Jawa Tengah dikonsinyir. Setelah Perang Jawa selesai, barulah pemerintah kolonial berpikir untuk memiliki tentara reguler sendiri guna setidaknya mengurangi ketergantungan serdadu dari Eropa. Tentu juga dengan merekrut penduduk pribumi sebagai tentara. Setelah sekian lama dipekerjakan oleh penguasa Hindia Belanda, sebuah peristiwa yang tidak diinginkan pemerintah Hindia Belanda terjadi. Sekitar 17 Agustus 1860, Resimen Württemburg melakukan pemberontakan di Semarang. Banyak korban jatuh dalam pemberontakan tersebut. Pemberontakan itu membuat otoritas militer setempat mengerahkan pasukan lain di luar golongan orang-orang Jerman itu. Pemberitaan Samarangsch Advertentieblad 1860 dan dirilis ulang De Locomotief tanggal 22 Oktoner 1938 menyebut kompi Ambon dari Batalyon Infanteri ke-3 KNIL di Ambarawa dikerahkan menghalau orang-orang di tangsi Württemburg. Setelah serdadu-serdadu Württemburg terdesak oleh pasukan dari Ambon itu, mereka bergerak ke lantai atas markas mereka. Mereka dikepung. Mereka yang berusaha turun akan dihalangi serdadu-serdadu yang sudah siap dengan bayonet yang mengarah ke atas tangga. Bahkan ada pula yang menembaki ke dalam. Pertempuran antara pasukan Württemburg dengan tentara yang setia kepada pemerintah itu berlangsung sampai sekitar pukul setengah 12. Para pemberontak disarankan untuk menyerah. Usaha perlawanan lebih lanjut tentu akan merugikan semua pihak. Selain tujuh orang terluka parah, pertempuran itu juga melukai 14 orang lainnya. Sementara, seorang sersan yang setia kepada pemerintah terbunuh dalam pemberontakan itu. Sebuah komisi untuk menyelidiki pemberontakan yang merugikan pemerintah kolonial tersebut dibentuk setelah itu.

Gadis Dayak Desa itu begitu mempesona di mata Osaki, orang Jeoang terpandang di Sanggau, Kalimantan Barat. Osaki yang seorang mandor sangat ingin segera mengawininya. Kala itu Sanggau dan seluruh wilayah Nusantara dikuasai tentara pendudukan Jepang. Gadis itu bernama Linggan. Ia putri dari Adjoen alias Pang Linggan. Cinta Osaki bertepuk sebelah tangan. Keluarga Pang Linggan menolak niatan Osaki yang ingin memetik Linggan sebagai pasangannya. “Karena melihat sikap dari keluarga gadis Linggan itu tetap saja menolak permintaanya, maka timbul marah si Osaki. Ia mengancam akan memancung leher Pang Linggan alias Ajun ayah si gadis itu,” catat S. Jacobus E. Frans L. dalam Sejarah Perang Majang Desa Melawan Jepang . Pang Linggan yang tahu Osaki punya rencana jahat padanya, memilih pulang dulu ke rumah keluarganya di Sungai Nanga, tempat keluarganya berkumpul. Alih-alih membuat takut orang-orang Dayak Desa, kedatangan Pang Linggan malah membuat mereka jadi siaga penuh untuk perang. Termasuk Menara alias Pang Suma yang merupakan paman Pang Linggan. Sehari setelah pertemuan keluarga, sekitar 13 Mei 1945, Pang Linggan dengan ditemani Pang Suma, Pang Sonja, Pang Dosi, Aji, Etang, dan Pinjun mendatangi Osaki di Sekucing, Meliau. Mereka justru mendapat perlakuan ganas dari Osaki, yang berusaha menghajar tamunya dengan popor senapan. Mereka pun menantang Osaki berkelahi. Osaki menerima tantangan itu. Namun lantaran tak melawan dengan gigih, Osaki dengan mudah dibunuh oleh Pang Suma dan Pang Linggan. Sebuah upacara adat kemudian diadakan oleh orang-orang Dayak di Sekucing Labai, Nek Raong, Nek Bindang dan sekitarnya. Pesta Notong diadakan. Orang-orang Dayak itu pun bersiap melawan orang-orang Jepang yang menurut mereka sudah berlaku semena-mena. Para pekerja di perusahaan-perusahaan Jepang kala itu disuruh berhenti bekerja. Orang-orang pedalaman pun datang. Perang melawan orang Jepang pun dimulai. Sebelum perang yang dikobarkan Pang Suma dan Pang Linggan itu, di Kalimantan Barat militer Jepang sudah melakukan pembantaian yang memakan banyak korban sekitar 28 Juni 1944 yang dikenal sebagai Peristiwa Mandor. Sikap militer Jepang ini membuat tentara Jepang tidak disukai rakyat. “Perlawanan rakyat itu dipimpin oleh Pang Suma, seorang pemimpin Suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau serta sekitarnya,” tulis Sutrisno Kutoyo dkk. dalam Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat . Pihak Jepang tentu khawatir dengan keadaan itu. Sepasukan tentara Jepang lau dikerahkan melawan orang-orang Dayak yang dipimpin Pang Suma. Letnan Kempeitai Nagatani memimpin upaya tentara Jepang dalam memadamkan perlawanan Pang Suma dan pengikutnya itu. Namun, ia justru dibuat tewas. Pada  24 Juni 1945, orang-orang Dayak itu menyerbu ke kantor administrasi dan distribusi di Maliau. Setelah beberapa hari menduduki instalasi itu, pada 29 dan 30 mereka diusir dari oleh pasukan tempur Angkatan laut Jepang yang dibantu Heiho (Pembantu tentara). Tentara Jepang yang sempat terusir dari Meliau pada 14 Juli, berusaha merebut Meliau lagi pada 17 Juli 1945. Dalam pertempuran 17 Juli 1945 itu, Pang Suma berhasil menewaskan seorang sersan Jepang. Namun dia akhirnya tertangkap. Setelah tertangkap, Pang Suma dibunuh oleh tentara Jepang. Begitu juga Pang Linggan. Beberapa tahun setelah kematian Pang Suma dan Pang Linggan, pemerintah Kerajaan Belanda —yang jadi musuh Jepang dalam Perang Dunia II— yang kagum dengan perlawanan keduanya memberi sebuah kehormatan. Melalui Koninklijk Besluit 27 Januari 1947 nomor 75, Pang Suma dan Pang Linggan dianugerahi Bronzen Leeuw alias Singa Perunggu.

Beredar tayangan video yang memperlihatkan puluhan ribu surat suara pemilihan umum telah dicoblos di Taiwan. Surat suara yang mestinya tersegel itu terbuka dan dicoblos atas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 3, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Belum diketahui siapa pelakunya. Pihak Ganjar-Mahfud yang terseret atas kasus ini buka suara. “Nanti kita cek ya siapa dan bagaimana, karena beberapa isu semacam ini terjadi. Yang penting tidak boleh ada yang curang termasuk kalau itu menyebut dari kami 03 harus segera diluruskan,” kata Ganjar seperti dikutip dari liputan6.com (23/1). Sementara itu, Mahfud MD yang dikutip media sama meragukan kabar tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melewati sebuah proses bila kabar tersebut benar. “Saya ragu kalau itu ada. Kalau itu benar, berarti KPU melewati suatu proses untuk mengumumkan dahulu surat suara. Itu kan harus diparaf dahulu. Bisa saja mereka belum paraf apa-apa suaranya,” kata Mahfud. Baca juga:  Perang Uang Palsu Masa Revolusi Karena dicoblos sebelum waktu yang ditentukan, kasus surat suara ini jadi sarat nuansa politis. Sampai saat ini, KPU masih menyelidiki polemik surat suara di Taiwan. Kalau sekarang kasus surat suara pemilu di Taiwan jadi isu, maka dulu uang rupiah palsu di Taiwan pernah menghebohkan. Isu rupiah tak sah inipun jadi pemberitaan nasional. Pada penghujung 1950, uang-uang palsu banyak beredar di Indonesia. Rupiah palsu itu diberitakan berasal dari Taiwan. “Uang-uang palsu RI dicetak di Taiwan. Diselundupkan melalui Singapura untuk bantu pemberontak,” lansir Harian Umum tanggal 23 Januari 1959.      Jaksa Agung Soeprapto mengambil alih kasus rupiah aspal itu di bawah Kejaksaan Agung. Soeprapto menginstruksikan kejaksaan di seluruh Indonesia dan alat-alat negara terkait untuk lebih mengintensifkan usaha-usaha pengawasan peredaran uang palsu. Dia juga memperkenankan tindakan tegas terhadap siapa saja yang terbukti terlibat dalam persoalan tersebut. Baca juga:  Perang Uang Palsu Masa Revolusi Menurut keterangan yang diperoleh dari Kantor Berita Antara , rupiah palsu itu dicetak di sebuah percetakan yang sangat modern di Taiwan. Adapun motif peredaran uang palsu tersebut lebih bersifat politis ketimbang ekonomis. Yakni sebagai mufakat gelap antara pihak PRRI-Permesta dengan pihak Taiwan yang berkepentingan membantu kaum pemberontak PRRI-Permesta. Distribusi uang palsu itu disebutkan menggunakan kapal-kapal Kuomintang yang leluasa mondar-mandir antara Taiwan dan Singapura. “Dari Singapura uang itu dengan macam-macam jalan antaranya melalui agen-agen dan kaki tangan-kaki tangan pemberontak diselundupkan ke daerah-daerah yang masih diduduki kaum pemberontak,” ungkap Harian Umum . Peredaran mata uang rupiah PRRI-Permesta ini memang telah meresahkan pemerintah sejak merebaknya pergolakan di daerah. Pada 17 Maret 1958, Wakil Perdana Menteri I Hardi yang merangkap ketua Misi Pemerintah RI untuk wilayah Sulawesi Utara dan Tengah sampai mengeluarkan surat keputusan untuk pegawai negeri yang menerima gaji dengan mata uang PRRI-Permesta. Mereka yang menerima uang tersebut pada azasnya dipandang telah memutuskan hubungan dengan pemerintah. “Sehingga pembayaran gaji mereka, dll harus ditangguhkan menunggu hasil pemeriksaan oleh Badan Penyaringan Penerimaan Pegawai,” demikian termaktub dalam Peraturan-peraturan dan Pengumuman-pengumuman Mengenai Kedudukan Pegawai Negeri 1956 Jilid 2 . Baca juga:  Demi Gaji Tinggi, Orang Prancis Jadi Tentara KNIL Dari bukti yang dikumpulkan, seturut dalam Sedjarah Perdjuangan Pemuda Indonesia yang disusun Biro Pemuda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukkan bahwa uang RI yang dipalsukan PRRI/Permesta dicetak di luar negeri dengan bantuan AS. Keterlibatan pemerintah AS diejawantahkan oleh dinas intelijen CIA yang agennya kerap bergerak dari Taiwan untuk melancarkan subversi di Indonesia. Taiwan merupakan jalur logistik yang penting dalam operasi CIA menyokong gerakan PRRI dan Permesta. Sejarawan Audrey Kahin dan George Mcturnan Kahin dalam S ubversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia,  menyebut Taiwan sebagai jalur utama untuk menyalurkan peralatan perang kepada para pemberontak di Sumatra dan Sulawesi. Selain itu, Taiwan juga menjual persenjataan tambahan dan menyediakan sejumlah pilot serta instruktur artileri untuk pasukan pemberontak.   “Taiwan tidak saja menjadi markas perusahaan penerbangan CAT milik CIA yang pesawat-pesawatnya sangat banyak membantu Permesta, tetapi angkatan udaranya juga menyediakan persenjataan bagi pemberontak di Sumatra dan Sulawesi,” terang Audrey dan Mcturnan Kahin. Baca juga:  Pesawat CIA dalam PRRI/Permesta Menurut kolektor mata uang Salman Alrosyid , rupiah yang diterbitkan oleh PRRI-Permesta ini termasuk kategori mata uang pemberontakan. Golongan PRRI menggunakan uang seri kebudayaan tahun 1959 yaitu pecahan 10, 50, 100, 1.000, dan 5.000 rupiah yang diberi cap Wali Negeri PRRI Kecamatan Salimpaung. Sementara golongan Permesta di Sulawesi Utara pada 1958 menerbitkan mata uang pemberontakan dengan nominal 5, 10, 25, 50, 100, 250, dan 1.000 rupiah yang diterbitkan sendiri untuk kelompok Permesta. “Uang ini jarang diketahui masyarakat karena diproduksi hanya sedikit sehingga membuat uang ini memiliki harga yang tinggi dibandingkan uang umum yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun yang sama,” ulas Rosyid dalam Perkembangan Uang dalam Sejarah Indonesia. Memasuki 1960, berita uang rupiah terbitan PRRI Permesta ini kemudian menguap. Menghilangnya mata uang tersebut dari peredaran seiring dengan tumpasnya pemberontakan PRRI dan Permesta. Rupiah terbitan pemerintah RI menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah. Baca juga:  Kemenangan "Tentara Sukarno" di Hari Lebaran

DRIVEN by the love for his wife, J.W.B. Money, an Englishman, sailed from Calcutta, India, to the island of Java in the summer of 1858 to look for a cure for his wife's illness. Before traveling across Java, he made a brief stopover in Batavia, and found that the situation there was surprisingly much different from what he had read in books, that mostly pictured Batavia as a dirty city.

DARI Surabaya dia datang ke Kalimantan setelah November 1945. Sebelum November 1945, pemuda ini berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa meski dia bukan asli Jawa. Dia datang ke Kalimantan demi perjuangan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di sana. Dia datang ke sekitar daerah Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai Letnan Kolonel Raden Mas Notosunardi.  “Oleh Bung Tomo pada bulan November 1945, RM Notosunardi ditugaskan ke daerah Kalimantan untuk menggerakkan perjuangan di daerah itu dengan pangkat Letnan Kolonel,” catat Mardanus Sofwan dalam Riwayat hidup dan perjuangan Abdul Aziz alias Letnan Kolonel Noto Sunardi . Baca juga:  Bung Tomo Dipenjara Orde Baru Menurut Mardanus, nama asli Notosunardi adalah Abdul Azis –namun menurut Burhan Magenda dalam East KalimantanThe Decline of a Commercial Aristocracy , nama aslinya Abdurachman Azis dan aslinya dari Balikpapan. Dia lahir di Kampung Sungai Miai Luar Kindaung Banjarmasin Kalimantan Selatan pada 1924. Ia pernah bersekolah SD macam Hollandsch Inlandsche School (HIS). Ketika pendudukan Jepang, ia sempat jadi Heiho bagian kesehatan di Banjarmasin sebelum kabur ke Jawa pada 1944. Di sanalah dia bergabung dengan perjuangan RI. Lantaran latar belakangnya yang banyak mengetahui daerah Kalimantan, dia lalu dikirim ke Kalimantan. Orang macam Notosunardi tentu dimaksudkan menanamkan pengaruh RI di sekitar Kalimantan Timur. Baca juga:  Pers Perjuangan di Kalimantan “Letnan Kolonel Raden Mas Noto Sunardi dikirim dari Jawa bersamaan waktunya dengan pengiriman Kapten Muljono,” catat Hasan Basry dalam Kisah Gerila Kalimantan (dalam Revolusi Indonesia), 1945-1949 . Usia Notosunardi kala itu sekitar 21 tahun. Ketika di Long Ikis, Notosunardi dekat dengan Wedana Long Ikis Kiai Mohammad Hasan, yang kemudian menjadi mertua Notosunardi. Long Ikis pun kemudian dijadikan basis perjuangannya. Dari Long Ikis, Notosunardi kemudian “menggarap” daerah lain. Di antaranya: Tanjung Jumelai, Tanjung Api, Tanah Grogot, dan Tanjung Aru. Setelah meletus perlawanan bersenjata di Balikpapan sekitar November-Desember 1946, tentara Belanda yang semakin kuat menghajar kelompok gerilyawan republik di sekitar Balikpapan. Termasuk Tentara Kebangsaan Indonesia (TKI) wilayah sekitar Tanah Grogot yang dipimpin oleh Notosunardi di Long Ikis, yang kemudian ditekan oleh aparat hukum NICA Belanda. Baca juga:  Aksi Andjing NICA di Medan Laga Bagi otoritas Belanda, Notosunardi dicap sebagai orang berbahaya di sekitar Kabupaten Pasir. Maka pada paruh pertama 1947, Notosunardi termasuk yang ditangkap. Harian Nieuwe Courant edisi 10 Maret 1948 menyebut Notosunardi ditangkap pada 27 Januari 1947 oleh polisi Belanda yang dipimpin seorang inspektur polisi di Long Ikis. Notosunardi dituduh terlibat beberapa pembunuhan. Selain Notosunardi, kata Nieuwe Courant edisi 26 Juni 1948,  ditangkap pula Andi Syech Alsegaf, salah satu anggota Dewan Pasir, dan juga Sersan Mayor Painam bin Tjokro dari TKI. Semua yang ditangkap itu diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan pada pertengahan 1947. Andi Alsegaf dituntut 3 tahun penjara, Painam 1,5 tahun penjara, dan Notosunardi sendiri dituntut hukuman mati. Belakangan, hukuman mati Notosunardi berubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dia kemudian ditahan di Penjara Cipinang, Jakarta. Notosunardi akhirnya mati muda di dalam Penjara Cipinang. Dia meninggal sekitar tahun 1949. Tak banyak yang mengingatnya, kecuali sebuah jalan di Tanah Grogot, Pasir, yang bernama Jalan Notosunardi.*

Sebuah peringatan kepada Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura diadakan pada 14 Mei 1967 di atas kapal Berau . Dalam acara itu diadakan pesta kembang api. Namun, alat pelontar ( loop ) kembang apinya ada yang bermasalah. Ledakan kembang apinya pun jadi masalah karena pecahannya mengenai seseorang yang ada di dekat peledakan tersebut. Korban itu adalah Komodor Jan Joseph Luhukay, direktur Hubungan Masyarakat Angkatan Udara RI saat itu. Komodor di Angkatan Udara kala itu. Koran ElBahar tanggal 19 Mei 1967 menyebut Komodor Luhukay meninggal dunia karena luka oleh pecahan ledakan kembang api tersebut. Komodor Luhukay kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Komodor Luhukay dimakamkan di Kalibata bukan sekadar karena dia seorang pejabat militer, tapi dia juga bagian dari perjuangan dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Ketika Republik Indonesia (RI) genting setelah Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948, Luhukay muda termasuk orang berusaha memastikan RI masih ada, lewat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Dia bekerja di bawah Opsir Udara I (setara dengan letnan kolonel) Hubertus Sujono. Sujono bertindak sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di PDRI. Kala itu, Luhukay masih berpangkat Opsir Udara III, setara letnan dua. Di Sumatra Barat itu, mula-mula Luhukay memimpin satuan perhubungan di Bukittinggi. Luhukay adalah juru radio sejak muda. Pria Ambon kelahiran Malang, 20 Desember 1919, ini menyenangi soal radio sejak zaman Hindia Belanda. Majalah Angkasa edisi Mei 1967 menyebut Luhukay belajar soal radio sejak 1935, setelah keluar dari MULO (SMP) kelas dua. Setelah AU berdiri sejak 1946, dia  bergabung ke dalamnya. Di Bukittinggi semasa PDRI, dia diperintahkan Sujono pindah ke Halaban, Payakumbuh. Bersama anak buahnya, Luhukay membawa peralatan radio jarak jauh dan alat pendukung lainnya. Baca juga:  Sjafruddin Prawiranegara: Sebenarnya Saya Seorang Presiden Namun begitu tiba di Halaban, belum juga radio mengudara, Luhukay dkk. mendengar tentara Belanda mendekat. Mereka pun mesti menyelamatkan diri. Namun, sulit bagi mereka membawa peralatan-peralatan radio mereka. “Agar peralatan perhubungan itu tidak jatuh ke tangan Belanda dan untuk menghilangkan jejak, maka Opsir Muda Udara III Luhukay memutuskan untuk segera memusnahkan (membumihanguskan) alat komunikasi tersebut,” catat Subdisjarah AU dalam Peran TNI-AU Pada Masa Pemerintah Darurat Republik Indonesia tahun 1948-1949 . Bersama Sersan Mayor Udara Soesatyo, Sersan Udara Soegianto Soerjo, dan Opsir Mudara Udara Woeryono, Luhukay akhirnya bergabung dengan kelompok Opsir Udara II M Jacoeb. Mereka lalu menuju Kototinggi. Dari sana, Luhukay merencanakan kembali ke Bukittinggi yang dikuasai pasukan musuh. Sujono memerintahkannya untuk mencari informasi tentang tentara Belanda di sana. Baca juga:  Cerita Sedih dari Bukittinggi Luhukay lalu menyamar untuk memasuki Bukittinggi. Selama menyamar, Luhukay berhasil mendapatkan komponen-komponen untuk alat pemancar radio AURI di pedalaman Sumatra Barat. Suku cadang penting sekali dalam mengantisipasi kerusakan alat yang rentan terjadi di masa perang. Penyamaran Luhukay itu berlangsung dua bulan lamanya. Luhukay akhirnya tertangkap dan ditahan di Padang. Ketika Luhukay ditahan, pemancar radio AURI tetap bekerja menghubungkan PDRI dengan perwakilan RI di luar negeri maupun dengan pejabat RI yang masih bergerilya di Jawa. “Jaringan radio AURI berporoskan Aceh-Yogya, meliputi stasiun radio dalam pengungsian Kotaraja, Tarutung, Bangkinang, Pasir Pangreyen, Kotatinggi. Stasiun mobil mengikuti PDRI di daerah Kerinci, Lubuk Linggau, Wonosari, dan Jamus (sekitar Gunung Lawu). Selain itu, ada juga hubungan radio ke luar negeri, dengan satuan AURI/Indonesian Airways yang berpangkalan di Burma, lewat Aceh,” tulis Irna HN Soewito dkk. dalam Awal Kedirgantaraan di Indonesia: Perjuangan AURI 1945-1950 . Di Jawa, radio AURI dijalankan secara sembunyi-sembunyi oleh Opsir Udara III Boediardjo di sebuah rumah penduduk di Playen, Gunung Kidul, dengan call sign -nya PC2. Alhasil meski para pemimpin pemerintah di ibukota ditawan, republik tetap berjalan dan komunikasi tetap intens. Baca juga:  PC2, Radio Penjaga Eksistensi Indonesia “Komunikasi terus terjalin antara Pemerintah Darurat RI di Sumatra dan Pulau Jawa, termasuk pula dengan pemimpin RI yang tengah berada di dalam pengasingan di Pulau Bangka. Suryadarma, yang pada saat itu termasuk dalam tahanan Belanda yang diasingkan di Pulau Bangka, tetap dapat melakukan kontak dengan para personil AURI, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri (Rangoon, Burma) melalui stasiun PHB Kutaraja, Aceh,” tulis Adityawarman Suryadara, putra KSAU pertama Suryadi Suryadarma, dalam Bapak Angkatan Udara Suryadi Suryadarma . Luhukay baru bebas setelah Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Dia kemudian berdinas lagi di korps elektro Angkatan Udara. Pangkatnya naik menjadi letnan dua pada awal 1950 dan naik lagi menjadi letnan satu pertengahan 1950. Kenaikan pangkatnya tergolong lancar: kapten (1954), mayor (1958), letnan kolonel (1961), kolonel (1963) sampai akhirnya komodor (1966). Sebelum tutup usia, Komodor Luhukay pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Nama Luhukay kemudian diabadikan menjadi nama lapangan upacara dan gedung serbaguna di lanud Pattimura, Ambon.

UNTUK sejenak, kemeriahan upacara pembukaan AFC Cup atau Piala Asia 2023 di Stadion Lusail, Qatar pada Jumat (12/1/2024) berganti atmosfer penuh persaudaraan. Penonton kompak memberi aplaus penghormatan saat dua sosok kapten mengambil tempat di panggung utama: kapten tim tuan rumah Qatar Hassan al-Haydos dan kapten tim nasional Palestina Musab al-Battat. Sebagaimana sudah jadi kebiasaan, di sela pesta pembukaan, kapten timnas tuan rumah melantangkan “sumpah pemain”. Akan tetapi atas nama solidaritas terhadap Palestina yang mengalami krisis kemanusiaan dan genosida oleh Israel selama 100 hari terakhir, Al-Haydos memberikan kesempatan itu kepada kolega di sampingnya yang mengenakan keffiyeh itu agar menyuarakan sumpah pemain. “Menjadi kehormatan buat saya menjadi kapten dari tim tuan rumah dan menjadi kehormatan pula buat saya untuk menyampaikan sumpah. Tetapi saya meminta izin kepada Anda untuk memberikan hak itu kepada rekan saya, Musab al-Battat, kapten (timnas) Palestina,” ujar Al-Haydos, dilansir Sportstar , Jumat (12/1/2024). Baca juga: Qatar di Gelanggang Sepakbola Al-Haydos kemudian mengoper mikrofonnya dan menjabat tangan Al-Battat. Seisi stadion merespons dengan aplaus simpatik. “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan atas nama rekan-rekan saya, saya bersumpah Demi Allah yang Maha Besar, Tuhan yang memberi terang dalam kegelapan, saya bersumpah akan mematuhi peraturan kompetisi yang adil, dan saya akan menyampaikan kepada Anda apa cerminan karakter yang kuat dan Tuhan menjadi saksinya,” tukas Al-Battat. Kapten timnas Qatar (kanan) memeluk koleganya dari Palestina (X @QFA_EN) Piala Asia ke-18 ini menjadi kali ketiga tim berjuluk “Singa Kanaan” itu lolos ke putaran final. Kali ini, timnas Palestina tergabung di Grup C bersama Iran, Uni Emirat Arab, dan Hong Kong. “Kami bagian dari rakyat Palestina dengan penderitaan yang disaksikan semua orang, di mana setiap menit bisa saja dibunuh atau terluka. Keluarga para pemain masih ada di Gaza dan sebisanya kai mendukung mereka. Para pemain punya pesan untuk dibagikan kepada dunia: Palestina tidaklah berbeda dari negara lain dan punya hak untuk berpartisipasi dan hadir di turnamen manapun,” tutur Al-Battat dalam kesempatan berbeda kepada South China Morning Post , Minggu (14/1/2024). Israel? Kendati tim zionis itu tercatat pernah jadi tuan rumah dan juara pada 1964, sejak 1970-an tak pernah lagi “diajak” ikut serta segala perhelatan di bawah naungan AFC. Solidaritas bangsa-bangsa Asia membuat Israel disingkirkan hingga akhirnya mendapat suaka di badan sepakbola Eropa, UEFA. Baca juga: Sepakbola Palestina Merentang Masa Wadah Kompetisi Pan-Asia Berkembangnya sepakbola modern di Asia tak lepas dari para kolonialis Eropa yang mengimpornya ke negara jajahan masing-masing sejak abad ke-19. Cho Youngchan dalam Football in Asia: History, Culture and Business menguraikan, sepakbola berkembang tak hanya sebagai inspirasi namun juga jadi “jembatan” yang mempersatukan masyarakat Asia yang beragam. “Mungkin hanya sepakbola yang bisa mengklaim menjadi fenonema olahraga Pan-Asia. Terlepas dari banyaknya perbedaan dan tradisi dalam budaya olahraga Asia, hanya sepakbola yang saling menghubungkan Asia. Sejak diperkenalkan satu setengah abad lalu, sepakbola menjadi simbol penemuan modern, alat menentang kaum imperialis, serta menjadi katalis identitas lokal, nasional, dan regional,” tulis Cho. Periode pasca-Perang Dunia II pun menjadi periode krusial bagi bangsa-bangsa Asia untuk mempromosikan nasionalisme masing-masing lewat sepakbola. Maka, lanjut Cho, beberapa negeri yang sudah lebih dulu merdeka sudah punya turnamen untuk menegaskan nasionalismenya kepada masyarakatnya. Di antaranya lewat Piala Asia (sejak 1956), Pestabola/Turnamen Merdeka (sejak 1957), dan King’s Cup (sejak 1968). Baca juga: Piala AFF, Turnamen Para Jawara Asia Tenggara Piala Asia digelar tak lepas dari lahirnya konfederasi yang mewadahi semua negara Asia pada 1954 di Manila, Filipina. Menariknya, salah satu penggagasnya orang Eropa, John M. Cleland. “Langkah awal menuju sebuah konfederasi untuk sepakbola Asia baru hadir pada 1952 saat perwakilan negara-negara Asia berkumpul untuk membicarakan perlunya badan administratif. Sosok yang paling menonjol menginisiasikannya adalah John M. Cleland, seorang Skotlandia yang mewakili Filipina. Ia juga yang berupaya keras menyatukan setiap anggota di balik gagasan mendirikan sebuah konfederasi,” ungkap Ben Weinberg dalam Asia and the Future of Football: The Role of the Asian Football Confederation. Butuh tiga kali pertemuan sampai akhirnya ditetapkan pembentukan konfederasinya, Asian Football Confederation (AFC), yang diresmikan di Manila pada 8 Mei 1954. Ke-12 anggota pendirinya, tambah Weinberg, adalah Afghanistan, Burma (kini Myanmar), Republik China (Taiwan), Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Pakistan, Filipina, dan Vietnam. Lo Man-kam dari Hong Kong terpilih sebagai presiden AFC pertama, sementara Cleland menjadi wakilnya. Pada 21 Juni 1954, dalam Kongres FIFA di Bern, Swiss, AFC menerima pengakuan dan mendapat satu kursi perwakilannya di komite eksekutif FIFA. Timnas Israel yang sempat menjuarai Piala Asia 1964 ( gov.il ) Dua tahun berselang, Piala Asia pertama pun dihelat di Hong Kong pada 1-15 September 1956. Putaran finalnya hanya diikuti empat peserta. Selain tuan rumah Hong Kong, tiga lainnya adalah pemenang babak kualifikasi: Korea Selatan (Zona Timur), Vietnam Selatan (Zona Tengah), dan Israel (Zona Barat). Israel lolos bukan karena murni kemenangan di babak kualifikasi Zona Barat, melainkan tidak ada satu pun lawan yang mau satu lapangan dengan mereka lantaran kebrutalan Israel yang mencaplok tanah Palestina sejak berdirinya negara zionis itu pada 1948. Baik Pakistan di fase pertama maupun Afghanistan di fase kedua yang menjadi lawan Israel, memilih mundur. “Saat menyadari kebencian tetangga-tetangga Arab dan pendukungnya, Israel masih mencoba bertahan menjadi bagian dari sepakbola Asia, dari mulai penyelenggaraan pertamanya (Piala Asia) pada tahun 1956 hingga 1968 di Iran. Pada Piala Asia 1964 Israel bahkan bertindak sebagai tuan rumah. Dalam empat kali partisipasinya, prestasi Israel empat kali semifinalis dengan satu di antaranya menjadi juara. Namun bersamaan dengan itu, Israel terus menjadi duri dalam daging perkembangan sepakbola Asia,” tulis Owen A. McBall dalam Football Villains. Baca juga: Mimpi Indonesia di Piala Dunia Terganjal Israel Pun dalam kualifikasi Piala Dunia 1958 Zona AFC, Israel senantiasa dikucilkan. Namun bedanya, di Piala Dunia FIFA tak mengizinkan ada tim yang lolos tanpa bermain satu menit pun. “Berdasarkan undian, Israel sedianya menghadapi Turki. (Tetapi) solidaritas Turki untuk rakyat Palestina yang negerinya dirampas Israel, membuat Turki mundur dari kualifikasi. Di putaran kedua, Israel bertemu dengan Indonesia, Mesir, dan Suriah. Lagi-lagi tak ada satu pertandingan pun dilakoni Israel,” lanjutnya. Di Asian Games 1962 yang dihelat di Jakarta pun serupa. Tuan rumah Indonesia menolak memberikan visa hanya kepada Taiwan dan Israel sekaligus. Bak bola salju, perkara Israel ditambah persoalan China-Taiwan makin lama makin runyam hingga menjadi perhatian FIFA. “Israel secara tidak langsung juga menjadi salah satu faktor mundurnya China dari keanggotaan FIFA. China mundur setelah permintaannya agar musuh politik mereka, Taiwan, dikeluarkan dari AFC ditolak FIFA. Alasan FIFA karena mereka tidak mungkin menolak keanggotaan negara yang eksistensinya diakui PBB, sebagaimana alasan FIFA menolak permintaan negara-negara Arab untuk mengusir Israel dari AFC. Dan Taiwan tidak mau hengkang dari zona Asia jika Israel tidak dikeluarkan juga,” tambah McBall. Baca juga: Gema Kemerdekaan Palestina dari Seberang Lapangan Pasca-Piala Dunia 1974, perubahan di FIFA pun terjadi. Presiden FIFA yang kaku, Stanley Rous, diganti João Havelange yang lebih menyadari aspirasi negara-negara Afrika dan Asia. Di sisi lain AFC pada kongresnya tahun 1974 memutuskan untuk mencabut keanggotaan Israel dan Taiwan. Keputusannya dipertegas lagi pada Kongres AFC tahun 1977 setelah mendapat restu FIFA. “Pada 1974 AFC mendepak Taiwan agar China masuk ke konfederasinya, sebagaimana FIFA kemudian menentukan nasib Israel yang juga didepak AFC, untuk dipindah ke Oseania,” ungkap Jim Riordan dalam The International Politics of Sport in Twentieth Century. Sejak saat itu, Israel otomatis tak pernah lagi “diajak” berpartisipasi dalam Piala Asia. Mereka “diasingkan” jauh ke Pasifik hingga 1990 ketika Israel akhirnya ditampung UEFA. Baca juga: Standar Ganda FIFA terhadap Israel dan Rusia?

NOT long after Batavia was established, several workers of the Dutch Trading Company (VOC) went down the river to look for wood. They found that the area outside the walls of Batavia, or Ommelanden, was still covered in dense forests.