Selama di Jakarta, Sersan Dua Raswad sehari-harinya hanya beraktivitas di tempat kerjanya atau tempat tinggalnya di Asrama Tjakrabirawa Tanah Abang II. Dia bagian dari Kompi B Batalyon Kawal Kehormatan I Resimen Tjakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Sukarno. Pria kelahiran Lengkong, Brebes tahun 1925 itu adalah bekas Banteng Raider dari Jawa Tengah. Raswad salah satu yang terpilih masuk Tjakrabirawa. Ketika kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September (G30S) menyusun rencana menculik dan menghadapkan sejumlah jenderal ke presiden, Raswad termasuk bintara kompi B yang ikut dilibatkan dalam upaya menculik Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Letnan Jenderal Ahmad Yani, orang nomor satu di Angkatan Darat. Yani sendiri merupakan pendiri Banteng Raider. Baca juga:  Dari Banteng Raiders ke Baret Merah Pasukan penculik Yani yang dikomandani Pembantu Letnan Satu Mukidjan terdiri dari satu regu Tjakrabirawa dibantu puluhan personel dari Brigade Infanteri (Brigif) I KODAM Jaya – komandan Brigif I adalah Kolonel Abdul Latief– dan Batalyon Raider 530. Pasukan ini dibagi dua: pasukan untuk memasuki rumah dan satu lagi pasukan untuk menjaga di luar rumah (di belakang maupun di depan). Untuk tugas tersebut, Sersan Dua Raswad diberi kenaikan pangkat. Alhasil dia agak terkejut karena diberikan pangkat Kapten Lokal. “Letnan Satu Dul Arief mengatakan ini adalah perintah dan untuk menambahkan kepercayaan Jenderal Yani waktu akan menghadap untuk pengambilan,” aku Raswad kepada Hakim Ketua dalam sidang Mahmillub di Jakarta, 25 Februari 1966, seperti termuat dalam Gerakan 30 September di Hadapan Mahmillub 2 di Jakarta: Perkara Untung . Pasukan penculik Yani, yang tergabung dalam Pasukan Pasopati Gerakan 30 September 1965 (G30S), itu berangkat dari Lubang Buaya dengan menggunakan dua truk dan dua bus. Jumlah pasukan itu kira-kira satu setengah kompi. Penggunaan pasukan sebanyak itu untuk mengantipasi perkiraan bahwa sebagai orang nomor satu di Angkatan Darat, Yani akan dijaga banyak tentara. Baca juga:  Tangisan Hakim Kepada Terdakwa Eks Tjakrabirawa Pasukan penculik itu lewat jalan bebas hambatan, lalu belok ke Jalan Rawamangun mengarah ke Jalan Salemba. Mereka lalu melewati Jalan Diponegoro dan Jalan Mangunsarkoro sampai akhirnya tiba di Jalan Lembang, alamat rumah Yani, pada dinihari 1 Oktober 1965. Pasukan yang masuk ke dalam berasal dari Tjakrabirawa. Raswad memimpin masuk rumah. ditemani Doblin, Sugiono, dan Tumiran. Sersan Dua Gijadi lalu dipanggil masuk ke dalam rumah oleh “Kapten Tituler” Raswad. Begitu Jenderal Yani sudah menemui mereka, Raswad mengatakan bahwa Yani dipanggil Presiden. Di tengah perbincangan itu, Yani menempeleng salah seorang personel lantaran tak sopan. “Saya lihat Saudara Raswad berbicara dengan Jenderal Yani dan Pak Yani memukul kepada Doblin; melihat itu dan mengingat perintah pengambilan harus dijalankan hidup atau mati, saya melepaskan tembakan,” aku Gijadi dalam dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) 25 Februari 1966 di Jakarta. Yani sang panglima itu pun terbunuh. Jenazah Yani lalu diseret ke luar rumah dan dimasukan mobil para penculik. Setelahnya, bersama Yani para penculik kembali ke Lubang Buaya. Tugas Mukidjan, Raswad, dan lainnya pun selesai. Baca juga:  Profil Pahlawan Revolusi: Ahmad Yani, Jenderal Brilian Pilihan Sukarno yang Berakhir Tragis Setelah Pasukan G30S bubar pada pagi 1 Oktober 1965, anggota Tjakra banyak yang kembali ke asrama. Raswad ditangkap beberapa hari setelah kejadian. Dia lalu ditahan dan dijadikan saksi dalam perkara Untung di Mahmillub. Raswad, Gijadi, dan Mukidjan baru disidang pada awal 1968. Koran Nederlands Dagblad tanggal 18 April 1968 memberitakan ketiganya dijatuhi hukuman mati. Bersama mereka ada 26 penculik lain yang disidang. Dari 26 terdakwa itu, 2 orang dihukum seumur hidup, 2 orang dipenjara 20 tahun, 5 orang dipenjara 15 tahun, 3 orang dipenjara 12 tahun, 2 orang dipenjara 10 tahun, dan 12 orang dipenjara 8 tahun. Nasib orang seperti Raswad dengan cepat dilupakan.

“FANTASTIS,” seru sejumlah siswa sekolah menengah ketika mendengar bahwa Kapten Westerling tiba di kota Den Haag. Euforia dan sambutan hangat seperti ini wajar bagi seorang prajurit patriotik di masa itu. Semua itu masih segar dalam ingatan Peter Schumacher (79), salah satu siswa di kota tersebut pada awal 1960-an yang ditemui Historia di kediamannya di Amsterdam. Schumacher mantan wartawan dan kelak berkawan dengan Westerling.

ISU pelajaran sejarah dalam berbagai kurikulum baru acap menuai polemik yang mempersoalkan kuantitas, dalam hal ini makin sedikit jam pelajarannya. Namun, persoalan kualitas, dalam hal ini kontennya melulu berbau versi Orde Baru (Orba), belum atau minim perhatian. Sejarawan Bonnie Triyana juga melihat tren tentang buku yang menuliskan sejarah Indonesia, utamanya dari versi berbeda yang menjadi oase atau sumber pembelajaran yang faktual dan berdasarkan fakta-fakta terbaru, makin menurun sejak 1990-an. Kalaupun ada, belum tentu bisa serta-merta diintegrasikan dalam kurikulum. Sebab, peserta didik kadung dipaksa untuk percaya pada satu versi ketimbang multi-versi yang bisa dianggap subversi. Padahal, menjadi hal penting bagi generasi sekarang untuk bisa berpikir lebih kritis. Sebab, sarana dan prasarananya memungkinkan, di mana sejarah bisa ditampilkan lewat beragam platform di media sosial yang sulit disensor pemerintah sebagai pemilik satu versi narasi historis. Di sinilah muncul harapan itu seiring diluncurkannya buku bertajuk Merdeka: Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik yang Tak Pasti (1945-1950) karya dua Indonesianis asal Belanda, Harry A. Poeze dan Henk Schulte Nordholt. Baca juga: Race, Islam and Power Bukan Catatan Perjalanan Biasa Buku ini merupakan versi bahasa Indonesia dari buku sebelumnya yang berbahasa Belanda yang terbit medio Februari 2022, De roep om Merdeka: Indonesische vrijheidlievende teksten uit de twintigste eeuw . Dalam peluncuran perdana versi bahasa Indonesianya di program “Dialog Sejarah: Talk Show Peluncuran Buku Merdeka” di kanal Youtube Historia , Senin (18/9/2023), Nordholt mengatakan versi bahasa Inggrisnya akan dirilis awal 2024. Nordholt juga mengungkapkan bahwa dalam buku ini, ia dan Poeze berupaya menyajikan sudut pandang dari luar terkait diskusi tentang revolusi kemerdekaan Indonesia. Kedaulatan Republik Indonesia yang diraih, ujar keduanya, melewati proses yang teramat rumit dan penuh kejutan terkait konflik maupun krisis yang terjadi selama masa revolusi itu. “Adalah rekan-rekan sejarawan Indonesia yang meminta kami menulisnya melalui sudut pandang dari luar. Kami memunculkan tema-tema yang tampaknya jarang dibahas. Apalagi (dalam revolusi kemerdekaan) Belanda hanya satu rintingan. Saya mencatat setidaknya ada 10 krisis internal,” kata Nordholt. Harry A. Poeze (kiri) dan Henk Schulte Nordholt (Tangkapan Layar Youtube Historia ) Poeze juga merangkum hasil penelitiannya tentang Tan Malaka yang sebelumnya ia terbitkan dalam enam jilid. Salah satu founding fathers yang berperan penting dalam masa revolusi itu dihilangkan namanya dari buku-buku sejarah. “Kami mengisi buku ini juga dengan fakta-fakta dan interpretasi baru dengan memberikan gambaran yang baru tentang revolusi Indonesia. Jadi bukan buku yang hanya ditekankan dari sejarah Belanda atau sejarah internasional tapi buku yang mengintegrasikan semua yang terjadi waktu revolusi itu,” timpal Poeze. Baca juga: Empat Puluh Tahun Mencari Tan Malaka Intinya, Nordholt dan Poeze ingin mengajak pembacanya untuk saling membuka diskusi dengan melihat sejarah revolusi dari sejumlah sudut pandang berbeda, bukan melulu dari versi “pemenang” atau penguasa. Peneliti sejarah dari Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRW-BRIN) Erwiza Erman pun sependapat. Buku Merdeka menurutnya menyuguhkan banyak penuturan sejarah dengan fakta-fakta baru yang saling terkait benang merahnya. “Kita membacanya dari awal tidak putus dari satu bab ke bab lain karena ada flow dan dinamika yang dibentangkan, di mana ada semacam interpretasi yang tidak monolitik. Kalau historiografi revolusi Indonesia, umumnya memiliki pendekatan yang monolitik: peran pemuda, perundingan-perundingan dengan Belanda,” ujar Erwiza. (Tangkapan Layar Youtube Historia ) Sebagai contoh, lanjut Erwiza, pro-kontra atau konflik antar-kelompok di balik perundingan atau perjanjian dengan Belanda, atau peran-peran Tan Malaka di belakang layar  yang selama ini tak mendapakan tempat atau disembunyikan dalam buku-buku sejarah sebelumnya. “Buku ini membuka cakrawala baru melihat perkembangan yang panjang bahkan sampai periode Orba. Buku ini juga mencoba mengkomparasi (masa sekarang) dengan masa lalu. Membuat pijakan buat kita tentang apa proses merdeka. Artinya tidak hanya masa revolusi saja tapi juga (masa) selanjutnya,” sambungnya. Baca juga: Sejarah di Mata Gen Z Sedangkan di mata profesor emeritus Universitas Monash, Ariel Heryanto, buku Merdeka punya sifat yang inklusif. Sejumlah sudut pandang berbeda yang ditawarkan buku Merdeka mengajak pembaca yang majemuk untuk terlibat dalam pembahasannya. “Inklusif dalam satu dimensi yang lain. Ia tidak sekadar menembus lintas disiplin keilmuan tapi juga menembus sekat-sekat politik kebangsaan dan kepentingan. Di Indonesia pembahasan tentang sejarah kolonial di ruang publik seringkali bersifat untuk rekan sebangsa. Di Belanda 10 tahun terakhir juga perdebatan kolonialisme di Indonesia sangat Belanda-sentris,” ujar Ariel. (Tangkapan Layar Youtube Historia ) Lewat buku Merdeka, lanjut Ariel, Poeze dan Nordholt justru maju beberapa langkah lebih jauh dari pembahasan yang terjadi di Indonesia dan Belanda saat ini. Bahkan publik internasional bisa belajar banyak dari kasus kolonialisme dan dekolonisasi Hindia Belanda sebagai salah satu koloni terbesar Eropa di dunia. Belajar bagaimana bukan hanya Sukarno yang paling keras menentang penjajahan, kendati imejnya acap “dibajak” banyak partai politik tiap kali jelang pemilu. Atau tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang versinya ternyata tak hanya yang dibacakan Sukarno-Hatta di Pegangsaan Timur. Berbagai versi proklamasi tandingan itu, tambah Ariel, kemudian gugur dan banyak yang dimusnahkan oleh pejuang sebangsa sendiri dengan mengandalkan kekerasan senjata. Jadi NKRI yang hari ini dimuliakan, sebetulnya hanya satu versi yakni versi pemenang dari sejumlah visi, cita-cita Indonesia merdeka yang pernah hadir sejak 1945. “Dengan kata lain, Indonesia itu begitu kaya sekali. Tapi yang hari ini kita terima yang diwariskan, hanya sebagian kecil, yaitu versi pemenangnya saja. Pelajaran sekarah dari Dikti (Kemendikbudristek, red .) tidak berusaha mengejar rangkaian kisah yang utuh terpadu. Pelajaran yang mendidik siswa untuk sadar akan kemajemukan wacana tentang masa lampau dan mampu bersikap kritis pada lebih dari satu versi masa lampau,” tandasnya. Baca juga: Ketika Kelas Menengah Indonesia Mengingat Kolonialisme

TUESDAY, January 28, 1947, when the sun had risen above the horizon, many people had gathered in a field in Suppa, South Sulawesi. A barrage of gunshots blasted, and hundreds of people fell to the ground. Their lifeless bodies were then thrown into and buried in three large pits.

SELASA, 23 Agustus 1950, Westerling mendarat di Brussels, dengan pesawat dari Singapura setelah lebih dulu transit di Kairo dan Inggris. London menolak membuka bandaranya, dan Westerling harus segera ikut penerbangan ke Brussel. Kebetulan dia masih memiliki visa masuk Belgia dan Spanyol.

SETELAH melewati masa menegangkan di Sulawesi Selatan, hidup Westerling memasuki masa rehat. “Een korte rustperiode (waktu istirahat yang singkat),” demikian Westerling mengenang jeda itu, yang diakuinya sebagai salah satu masa paling indah dalam hidupnya. Masa-masa di mana dia bisa melarikan diri dari permasalahan masa lalu, menjalani suasana hidup yang baru, lalu merancang babak kedua drama karier militernya yang kontroversial.

RATU Elizabeth II (diperankan Claire Foy) terperangah. Saat menyingkap tirai jendela kamarnya pada 6 Desember 1952 pagi, di pelupuk matanya langit London tampak gelap disesaki kabut polusi pekat. Situasi itu membuat Ratu Elizabeth batal mengunjungi sang nenek, Ibu Ratu Mary, dengan mengendarai mobil yang jarak pandang terbatasnya terlalu berbahaya. Sementara, Perdana Menteri (PM) Winston Churchill (John Lithgow) seolah tak mengindahkan apa yang terjadi di negerinya. Kala beraudiensi dengan Ratu Elizabeth II pada petang harinya, Churchill justru lebih mengedepankan potensi Krisis Terusan Suez di Mesir. Tetapi sang ratu yang baru sembilan bulan bertakhta keukeuh menanyakan tentang cuaca dan kabut pekat. “Tentang cuaca? Ini hanya kabut, Nyonya. Pada akhirnya akan hilang,” jawab PM Churcill. “Saya mengharapkan penjelasan yang lebih saintifik,” timpal sang ratu. “Maka akan saya pastikan laporan barometernya sudah akan ada di kotak surat Anda besok. Lengkap dengan (tabel) isobar dan isohume. Keadaannya sedang musim dingin. Ada banyak hal yang harus saya bebankan kepada rakyat Anda sebagai pemenang Perang Dunia (Kedua) dan mengalahkan fasisme, kejahatan, dan tirani. Membiarkan mereka kedinginan bukan salah satunya,” jawab sang PM. “Anda tampaknya tidak khawatir? Anda tahu, mendiang ayahku menulis surat kepada pendahulu Anda bertahun-tahun lampau, menyatakan kekhawatirannya tentang pembangkit listrik (batubara) kota yang dibangun partai Anda,” sambung Ratu Elizabeth II. Baca juga: Ratu Elizabeth II yang Dihujat dan Dicinta PM Churchill paham tapi ia menganggap isu tentang polusi yang sedang melanda London sedang dimainkan lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkannya. Churchill bersikeras masyarakat dan industri tetap membutuhkan batubara dan menunjuk cuaca di langit London yang sedang dilanda antisiklon sebagai biang keladinya. Begitulah potongan adegan episode ke-4, season ke-1 serial The Crown (2016-2023) yang ditayangkan platform OTT (over-the-top) Netflix . Adegan tersebut juga menggambarkan betapa lalainya pemerintah menyikapi bencana yang kelak dikenal sebagai Great Smog of London atau Kabut Polusi London 1952 itu. Adegan PM Winston Leonard Spencer-Churchill (kanan) saat dipanggil Ratu Elizabeth II terkait fenomena kabut polusi di serial The Crown  ( netflix.com ) Cuaca, Polusi Pemukiman, dan PLTU Kabut polusi sejatianya tak hanya menaungi London pada 1952. Met Office atau Dinas Meteorologi Inggris dalam laman resminya mengungkapkan, London yang lazimnya berkalang kabut polusi selama musim dingin juga pernah dilanda pada Desember 1813, Desember 1873, Januari 1880, Februari 1882, Desember 1891, Desember 1892, dan November 1948. “Keadaannya makin parah pasca-Revolusi Industri pada akhir 1700-an. Pabrik-pabrik mengeluarkan gas dan partikel-partikel beracun dalam jumlah besar ke atmosfer. Polutan-polutan di udara juga bertindak sebagai katalis untuk terjadinya kabut, di mana kandungan air (di udara) membuat partikel-partikel kecilnya menciptakan smog atau kabut polusi,” tulis Met Office. Kejadian-kejadian itu juga menimbulkan korban jiwa walau angkanya tak sebesar pada 1952. Kabut polusi yang berlangsung pada 5-9 Desember 1952 memakan korban jiwa 10-12 ribu orang serta lebih dari 100 ribu lainnya jatuh sakit. Biang keladinya bersumber dari penggunaan batubara di permukiman dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta cuaca. Ada benarnya yang dikatakan PM Churcill. Bahwa kebutuhan masyarakat di musim dingin awal Desember 1952 itu, terutama 8,3 juta populasi warga London, membuat kebutuhan batubara domestik di permukiman meningkat drastis. Masalahnya batubara yang digunakan di lingkungan permukiman itu bukan jenis batubara dengan kualitas laik. Baca juga: Batavia Kota Polusi Robert Emmet Hernan dalam This Borrowed Earth: Lessons from the Fifteen Worst Enviromental Disasters Around the World , mengungkapkan, ada faktor ekonomi yang berperan. Pasca-Perang Dunia II, pemerintah terpaksa mengekspor batubara keras atau batubara jenis antrasit yang tak mengeluarkan asap saat dibakar. “Pada 1952 warga London tinggal bergantung pada batubara yang lebih lunak karena lebih murah tapi memiliki kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang lebih keras dari antrasit. Asap yang dihasilkan pun lebih pekat dan penuh kandungan hidrokarbon,” tulis Hernan. Belum lagi sumbangan polusi dari PLTU. London kala itu dikepung lima PLTU, yakni PLTU Fulham, PLTU Battersea, PLTU Bankside, PLTU Greenwich, dan PLTU Kingston. Alhasil, masih dalam catatan Met Office, permukiman dan PLTU itu menyumbang 1.000 ton partikel asap, 140 ton asam klorida, 14 ton senyawa fluorin, serta 370 ton sulfur dioksida yang terkonversi menjadi 800 ton asam sulfur per harinya. Ilustrasi PLTU di balik kabut polusi London 1952 ( netflix.com ) Keadaannya diperparah dengan kondisi cuaca. Sejak 4 Desember 1952, langit kota London dinaungi fenomena antisiklon yang membuat cuaca dinginnya stagnan tanpa hembusan angin yang membuyarkan polutan-polutan di udara. “Antisiklon yang terjadi pada 4 Desember 1952 menciptakan perangkap kabut dari udara dingin dan hangat. Kabutnya yang tercampur dengan asap pemukiman dan industri, membentuk kabut polusi yang pekat dan menyelimuti ibukota keesokan harinya,” ungkap Peter Hughes dan Nigel Mason dalam Introduction to Enviromental Physics: Planet Earth, Life, and Climate. Baca juga: PLTU Menyumbang Polusi, Waktunya Beralih ke PLTN? Kabut pekat itu nyaris melumpuhkan segala sendi kehidupan warga. Pemerintah kota sampai menonaktifkan sejumlah moda transportasi, kecuali London Underground atau keretaapi bawah tanah. Sejumlah obor darurat dinyalakan pihak kepolisian untuk memandu lalu lintas karena jarak pandang sangat terbatas. “Itu kabut terburuk yang pernah saya alami. Terdapat semburat (partikel) berwarna kuning di dalam kabutnya dan tercium bau belerang (sulfur, red. ) yang sangat kuat karena memang kabutnya bersumber dari pembakaran batubara. Bahkan di siang hari hanya terlihat kabut berwarna kuning dan gelap pekat,” kenang warga London berusia 24 tahun bernama Barbara Fewster kepada BBC , 5 Desember 2002. Barbara saat itu merupakan penari balet di Teater Sadler’s Wells. Ia juga mengenang betapa mencekamnya saat ia pulang berkendara mobil dari teater diantar tunangannya kala kabut itu mengepung London. Aparat polisi yang harus tetap bertugas menggunakan masker selama fenomena London Great Smog 1952 ( britannic.com ) Sementara, Rosemary Merritt yang di kala itu masih setingkat SMA, punya memori lebih getir. Ayahnya yang bekerja sebagai mekanik di perusahaan bus jadi salah satu korban kabut polusi itu. Ayahnya terpaksa pulang berjalan kaki selama satu jam setengah karena moda-moda transportasi dihentikan, hingga terkena bronchitis . “Sesampainya di pintu depan rumah, ia tak bisa bernafas dengan baik dan sering batuk. Lalu pada waktu tidur di waktu malam, saya terbangun oleh pukulan ibu saya ke pintu. Kondisi ayah memburuk. Wajahnya membiru,” kenang Rosemary, dikutip laman The World , 7 Desember 2012. Rosemary dan ibunya bergegas ke dokter untuk meminta obat. Tapi saat kembali ke rumah, ayahnya sudah kadung mangkat. Ayah Rosemary jadi satu dari 600 korban jiwa pada hari kedua, 6 Desember 1952. Baca juga: Lingkungan dalam Kungkungan Di hari kedua itu pula sejumlah rumahsakit mulai kelebihan kapasitas sampai-sampai layanan ambulans dihentikan. Sejumlah orang yang jatuh sakit pun terpaksa berjalan kaki atau bersepeda untuk bisa sampai ke rumahsakit. Mayoritas korban berusia sangat muda atau tergolong lansia. Mereka kebanyakan menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Ilustrasi obor darurat kabut untuk meringankan jarak pandang lalu lintas yang terbatas ( netflix.com ) Seiring menghilangnya antisiklon dan cuaca mulai membaik mulai 9 September, kabut polusi itu memang berangsur hilang. Tetapi tidak dengan jumlah korban yang terus meningkat di bulan-bulan berikutnya. “Menariknya dalam laporan awal 4.000 jiwa yang disalahkan atas kematian-kematian itu adalah wabah flu. Tetapi E.T. Wilkins, peneliti ahli utama di Departemen Penelitian Sains dan Industri mengungkapkan hanya sedikit dari jumlah kematian yang merupakan kasus flu,” ungkap M.L. Bell dan T. Fletcher dalam A Restrospective Assessment of Mortality from the London Smog Episode 0f 1952: The Role of Influenza and Pollution. Dari data yang dihimpun Wilkins sejak periode Desember 1952 sampai Maret 1953, tercatat jumlah kematiannya mencapai 8.000 jiwa. Jumlah total korban pun kemudian bertambah menjadi 12 ribu orang. Mayoritas terbukti karena ISPA, baik yang disebabkan bronchopneumonia maupun bronchitis , sebagaimana yang dialami mendiang ayah Rosemary. Baca juga: Jejak Sains Bung Karno untuk Hadapi Tantangan Zaman

THE poor man suddenly turned pale when Westerling approached him in a corner of a coffee house in Makassar. "Do you remember what I told you?" said Westerling, drawing his revolver. Without a doubt, the gun went off. Bang! The man fell to the ground and faced his death instantly.

MENYONGSONG Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Dua Puluh (KTT G20) ke-18 di New Delhi pada 9-10 September 2023, India sebagai tuan rumah sudah bersiap. Meski begitu, ada yang baru dalam undangan gala dinner resmi dari Presiden Droupadi Murmu. Dalam undangan itu, Presiden Murmu menerakan dirinya sebagai “President of Bharat”, bukan “President of the Republic of India”. Terlepas dari belum adanya pernyataan resmi lanjutan dari pemerintah federal, dalam kesempatan berbeda Perdana Menteri (PM) Narendra Modi juga sudah mengumbar penyebutan “Bharat” saat menghadiri KTT ASEAN-India ke-20 di Jakarta, Kamis (7/9/2023). Tepatnya dalam pidato PM Modi saat menguraikan keterkaitan intim negerinya dengan negara-negara Asia Tenggara secara geografis dan historis. “Sejarah dan geografi kita menghubungkan Bharat dan Asia. Bersamaan dengan berbagi nilai-nilai, kesatuan kawasan, perdamaian, kesejahteraan, dan kepercayaan satu sama lain dalam dunia multipolar yang menyatukan kita bersama. Tahun lalu kita merayakan hari persahabatan Bharat-ASEAN dan memberi bentuk kemitraan strategis yang komprehensif,” tutur PM Modi, dilansir India Today , Kamis (7/9/2023). Baca juga: Alasan Indonesia Mendukung Pakistan daripada India Istilah “Bharat” itu sendiri merupakan terjemahan bahasa Sanskerta dari nama resmi negerinya, Bhārat Ganarājya atau Republik India. Sebelumnya, Bharatiya Janata Party (BJP) –selaku partai penguasa sekaligus kendaraan politik PM Modi–mengungkapkan, rencana penggantian nama “India” menjadi “Bharat” demi meninggalkan mental budak warisan kolonial Inggris. “Inggris mengubah nama ‘Bharat’ menjadi ‘India’. Negeri kami sudah dikenal selama ribuan tahun dengan nama ‘Bharat’. Nama ‘India’ diberikan Raj kolonial yang artinya simbol perbudakan,” ujar Naresh Bansal, anggota parlemen asal BJP, dikutip Al Jazeera , Rabu (6/7/2023). Surat undangan dari Presiden Droupadi Murmu yang menggunakan lema "Bharat" (Twitter @dpradhanbjp) Meski begitu, penentangan tetap meyertai rencana itu. Kelompok-kelompok oposisi menuding rencana penggantian nama itu tak lain bentuk rebranding negara demi menegaskan superioritas BJP. Pasalnya, partai penguasa itu mulai terusik koalisi kelompok-kelompok oposisi menjelang Pemilu 2024. Selama beberapa waktu terakhir BJP memang sudah mengubah beberapa nama kota dan landmark warisan Kekaisaran Islam Mughal (1526-1857) dan periode kolonial British Raj (1858-1947) dengan nama Hindi. Di antaranya Taman Mughal (kini Amrit Udyan), kota Allahabad (kini Prayagraj), Hoshangabad (kini Narmadapuram), Aurangabad (kini Chhatrapati Sambhajinagar), Osmanabad (kini Dharashiv), New Raipur (kini Atal Nagar), dan Calicut (kini Kozhikode). “Kita semua mengatakan ‘Bharat’. Apa yang baru dari nama ini? Apalagi nama ‘India’ sudah dikenal dunia. Kenapa tiba-tiba pemerintah harus mengubah nama negara?” tanya Menteri Negara Bagian Benggala Barat cum oposan Mamata Banerjee. Baca juga: Konflik Muslim-Hindu India dari Masa ke Masa PM  Narendra Damodardas Modi di KTT ASEAN-India di Jakarta ( asean2023.id ) Kronik Label India Sejatinya ada lebih dari dua nama yang kondang untuk menyebut negeri itu, baik di India maupun dari luar India. Di Thailand, Malaysia, dan Indonesia sejak peradaban Hindu-Buddha, India lebih dikenal dengan nama “Jambu Dwipa” sebelum meluasnya penyebutan Bharat. Nama itu juga berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Pulau (buah) Beri. Berbeda lagi dengan bangsa Tibet. Sejak abad ke-200 Sebelum Masehi (SM), negeri India disebut “Phagyul” yang artinya Tanah Arya, atau kadang “Gyagar” yang berarti Kerajaan Mutiara. Sedangkan di China, sejak abad ke-4 Masehi (M) India disebut dengan nama Tianzhu. Ini merupakan lintas interpretasi dari kata bahasa Sanskerta “Sindhu”. Sementara, kaum Yahudi menyebut India “Hodu”, yang merupakan lintas interpretasi dari “Sindhu”. Itu terdapat dalam beberapa Alkitab berbahasaIbrani. Selama ini ada tiga nama yang kondang untuk menyebut negeri di Asia Selatan itu. Selain Bharat dan India, ada Hindustan. Ketiganya, ungkap Anu Kapur dalam Mapping Place Names of India , bergantung pada konteks sejarah dan bahasa dalam setiap percakapan non-formal atau diskusi formal. Di India sendiri paling dikenal tiga nama: Bharat, India, dan Hindustan. “Tapi di antara tiga itu, nama ‘Bharat’ dan ‘India’ yang paling hidup dan digunakan di seantero negeri. Dalam (konteks) politik ada dua partai besar yang menggunakan kedua nama itu, Bharatiya Janata Party dan Indian National Congress. Partai pertama itu lahir di alam India yang merdeka, sementara partai terakhir itu lahir sejak (era) kolonial,” tulis Kapur. Baca juga: Senjakala Monarki di Sri Lanka Dua nama, yakni Bharat dan Hindustan, pernah digunakan dalam suatu percakapan antara PM Indira Gandhi dan astronot Letkol (udara) Rakesh Sharma. Komunikasi itu, lanjut Kapur, terjadi saat Letkol Sharma masih mengangkasa –menggunakan wahana Soyuz T-11 dalam rangka program antariksa Uni Soviet– pada April 1984 . “Seperti apa penampakan Bharat dari luar angkasa?” tanya PM Indira Gandhi. “ Saare Jahan SeyAccha, Hindustaan hamara (Tidak diragukan lagi Hindustan tampak lebih baik dari seisi dunia),” jawab Letkol Sharma. PM  Indira Priyadarshini Gandhi saat berkomunikasi dengan Rakesh Sharma di luar angkasa (Twitter @dayakamPR) Nama Bharat sendiri –yang merupakan terjemahan dari bahasa Sanskerta–bersumber dari lema “ Bharata ” dalam manuskrip Mahabharata (200-300 SM). Awal mula kata “Bharata”, tambah Kapur, berkelindan dengan kisah Dushyanta, raja Hastinapura (kini Kota Meerut). “Dalam legenda itu disebutkan: Dushyanta dan Shakuntala memiliki seorang anak yang dinamai Bharata. Anak yang kemudian menjadi raja dari sebuah negeri yang juga dinamai Bharata,” imbuhnya. Baca juga: Garuda Sebelum Jadi Lambang Negara Catatan paling awal tentang sebutan “Bharat” yang merujuk aspek geografis, menurut Dwijendra Narayan Jha dalam Rethinking Hindu Identity , terdapat dalam Prasasti Hathigumpha di Odisha, dari abad ke-1 SM. Dalam prasasti dari masa Raja Kharavela, penguasa Monarki Kalinga, itu tertulis penyebutan Bharata-varsa untuk menamakan area di bagian utara India, tepatnya di kawasan barat Dataran Gangga. Adapun benang merah penyebutan “Hindustan”, bertautan dengan masa kekuasaan Islam di negeri itu. Usai berkelana ke negeri beragama mayoritas Hindu itu pada tahun 1017 M, penjelajah Arab Al-Biruni mengisahkan petualangannya dalam kitab Tarikh al-Hind. “Imbuhan ‘ stan/sthana ’ dalam bahasa Sanskerta berarti tempat atau tanah. Dalam bahasa Persia artinya wilayah. Para penguasa Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal menyebut wilayah kekuasaan mereka –dengan ibukotanya Delhi, dengan nama Hindustan. Lalu nama ‘Hindustan’ masuk dalam bahasa Inggris pada abad ke-17 dan digunakan sebagai sinonim India,” sambung Kapur. Ilustrasi kota Delhi saat era kekuasaan Kekaisaran Mughal ( louvre.fr ) Kolonialis Inggris kemudian menggunakan “India”. Namun fakta lain berbicara bahwa lema “India” itu sendiri sudah eksis jauh sebelum Kongsi Dagang Inggris di India (EIC) mendirikan koloninya pada tahun 1600. “India” bagi bangsa Persia di abad ke-6 SM lagi-lagi merupakan interpretasi dari kata “Sindhu” dalam bahasa Sanskerta. Penguasa Persia, Darius I, sudah menyebut “India” untuk menamakan wilayah yang ia kuasai dari Sungai Indus sampai ke dataran selatan Indus pada tahun 516 SM. Baca juga: Konflik Kashmir Tiada Akhir Lema “Sindhu” yang digunakan Persia itu, menurut Alice Mouton, Ian Rutherford, dan Ilya Yakubovich dalam Luwian Identities: Culture, Language, and Religion Between Anatolia and the Aegean , lantas juga diadaptasi ke bahasa Yunani Kuno oleh penjelajah Scylax dengan penyebutan “Indos” dan “India”. “Lalu di masa Alexander (Agung), ‘India’ dalam dialek Yunani merujuk pada wilayah di balik Sungai Indus. Para pengikut Alexander memperkirakan luasnya India membentang sepanjang delta Sungai Gangga,” ungkap Bratindra Nath Mukherjee dalam Nationhood and Statehood in India. Lukisan kampanye Alexander Agung ke India karya Francesco Fontebasso ( artfinder.com ) Penggunaan itu berlanjut ke era bangsa Romawi dengan bahasa Latinnya. Sastrawan Romawi, Lucian dari Samosata, sudah menyebut nama “India” yang mulai digunakan pada abad ke-2 SM. Nama “India” itu yang kemudian juga digunakan kolonialis Portugis dan Inggris pada abad ke-17. Nama itu pula yang tercantum dalam konstitusi Republik India yang –menaungi tujuh negara bagian– berdiri pada 26 Januari 1950. Namun, penyair Rabindranath Tagore yang menciptakan lagu kebangsaan “Jana Gana Mana”, menyebut negerinya dengan nama Bharat. “Dalam lagu ‘Janaganamana’, Rabindranath memang menyisipkan 12 nama tempat, Banga, Dravida, Gujarata, Maratha, Punjab, Sindh, dan Utkala yang merupakan nama negara bagian, serta Himalaya, Gangga, dan Yamuna yang merupakan nama pegunungan dan sungai. Tetapi dalam lagu itu ia memilih nama ‘Bharat’ untuk menyebutkan negara,” tukas Kapur. Baca juga: India dan China dalam Kemelut Perbatasan

LELAKI malang itu mendadak pucat saat Westerling menyambanginya di satu sudut pada sebuah warung kopi di Makassar. “Ingatkah Anda apa yang pernah saya katakan?” ujar Westerling sembari menodongkan pistol revolvernya ke kepala lelaki itu. Tanpa babibu lagi, pistol menyalak. Dor! Lelaki itu pun jatuh bersimbah darah, tewas seketika.

Rumah kediaman Presiden Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 tampak ramai dipenuhi para pemuka negeri. Mereka yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Wiranatakusumah V dan wakilnya Mr. Hermani, juga Ketua KNIP Mr. Kasman Singodimedjo. Residen Jakarta Soetardjo Kartohadikusumo turut serta mewakili eksponen pangreh praja. Pangreh praja adalah penguasa lokal pada masa pemerintahan kolonial Belanda untuk menangani daerah jajahannya. Kebanyakan dari pangreh praja berasal dari kaum priayi atau bangsawan.    “Pembicaraan berlangsung tidak berketentuan arah, orang berbicara bersimpang siur,” kenang Soetardjo dalam memoar Soetardjo: “Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya yang ditulis ulang oleh anaknya Setiadi Kartohadikusumo. Saat itu para petinggi negara urun rembuk menyikapi berita radio tentang rencana kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia. Berita menyimpulkan, Sekutu akan mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang. Yang merisaukan karena Sekutu dibonceng tentara sipil Belanda (NICA). Baca juga:  Buku Terbuka Bernama Kasman Singodimedjo Menjelang siang, rapat belum menghasilkan keputusan. Kentara Bung Karno terlihat sudah lelah. Bersama Wakil Presiden Hatta, Sukarno pamit lebih dulu untuk istirahat. Pimpinan rapat kemudian diserahkan kepada Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Kasman, dan Soetardjo. Sementara Soetardjo yang menyaksikan jalannya rapat secara saksama, sambil menimbang dan berpikir, tiba-tiba ditunjuk Ali Sastro untuk berbicara. “Ini Saudara Soetardjo seharian penuh belum pernah bicara. Apakah tidak punya pendapat?” “Kalau ditanya, memang saya punya pendapat.” Soetardjo menimpali. Raden Mas Soetardjo, residen Jakarta yang kemudian menjadi gubernur Jawa Barat yang pertama pada 1945. Sumber: Wiki. Soetardjo menyampaikan pemikirannya. Menurutnya jika terjadi pengoperan kekuasaan dari pemerintah militer Jepang kepada Sekutu, itu hanya berlaku di tingkat pusat. Sementara di daerah, situasinya berbeda. Sebagai seorang birokrat berpengalaman, Soetarjo menyatakan, pangreh praja adalah pemimpin rakyat di daerah. Kalau pemerintah militer Jepang mengoper kekuasaannya, maka di daerah akan terjadi suatu kekosongan pemerintahan. Praktis, kekuasaan tertinggi berada di tangan bupati. “Soalnya sekarang, bagaimana kita dapat menghubungkan bupati dengan Pemerintah Republik Indonesia yang kita telah bentuk,” kata Soetardjo. Baca juga:  Anti Jepang Gaya Bupati Magetan Soetardjo menyarankan agar selekas mungkin para bupati dipanggil ke Jakarta. Para bupati akan diminta kesediaannya untuk setia mengabdi kepada Republik. Jika setuju, mereka diminta angkat sumpah: mengakui Republik Indonesia dan tunduk pada pemerintahan yang dipimpin Sukarno-Hatta. Selanjutnya, para bupati berkoordinasi dengan bawahannya seperti wedana dan asisten wedana, juga melibatkan alim ulama untuk membela negara. Forum sepakat dengan usulan Soetardjo disertai riuh tepuk tangan sekaligus tanda rapat berakhir. Dua hari kemudian, 30 Agustus 1945, para bupati di seluruh Jawa dan Madura berdatangan ke Jakarta. Mereka menggelar pertemuan dengan pimpinan pemerintah pusat di Hotel Des Indes. Inilah untuk kali pertama konferensi pangreh praja diselenggarakan di Indonesia. Sayangnya, Soetardjo yang menggagas perhelatan berhalangan hadir karena sakit. Menurut sejarawan Benedict Anderson, Soetardjo telah menemui Sukarno dan Hatta secara tersendiri. Sukarno dan Hatta diyakinkan tentang dukungan pangreh praja, asalkan statusnya dijamin. Besar kemungkinan bahwa salah satu poin dari tawar-menawar itu adalah pemimpin-pemimpin pangreh praja akan diberi kedudukan tinggi di daerah-daerah. Imbal balik ini sebagai tanda kepercayaan pemerintah baru itu terhadap mereka. Baca juga:  Dalam Sistem Tanam Paksa, Petani Ditindas Belanda dan Pejabat Bumiputera Pada 5 September 1945, semua wakil residen yang ada di Jawa dan Madura, kecuali wakil residen Pekalongan, diangkat untuk menggantikan residen-residen Jepang eks atasan mereka. Sementara itu, pada 6 September, sesuai putusan PPKI-KNIP, Jawa dibagi ke dalam tiga provinsi yang dipimpin oleh tiga gubernur. Soetardjo menjabat gubernur Jawa Barat, Raden Panji Soeroso sebagai gubernur Jawa Tengah, dan Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo jadi gubernur Jawa Timur. “Ketiganya adalah pemimpin-pemimpin priayi konservatif sejak sebelum perang, dan selama pendudukan Jepang mereka adalah di antara orang-orang yang jabatannya naik paling cepat berkat kemampuan administrasi dan kerja sama mereka dengan pemerintah militer itu,” catat Ben Anderson dalam Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944—1946 . Ketika tentara Sekutu mendarat di Jakarta pada 29 September 1945, pemerintah RI telah tersambung dengan pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten). Di Bandung, pasukan Sekutu yang terdiri dari dua batalion (2.000 prajurit) tentara Inggris resimen Gurkha tiba pada 12 Oktober 1945. Tentara Sekutu dipimpin oleh Komandan Brigade ke-37 Inggris, Brigadir Jenderal Mac Donald. Dalam rombongan Sekutu ikut serta pasukan Belanda dan petugas NICA sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Baca juga:  Gubernur di Tengah Operasi Anti Mata-Mata Kedatangan Sekutu disambut pamflet yang bertebaran ke berbagai penjuru kota. Cara penyambutan itu diinisiasi oleh berbagai organisasi perjuangan baik politik maupun militer. Isinya seolah-olah menyatakan perang terhadap Sekutu. “Segala cara dan senjata dianjurkan untuk digunakan bertempur, mulai dari bambu runcing, golok, senapan, hingga ular berbisa. Semua kekuatan dikerahkan untuk menggempur setiap sikap dan tindakan yang dapat merugikan kedaulatan negara Republik Indonesia,” ungkap Raden Mas Sewaka, yang kelak menjadi gubernur Jawa Barat ke-4 (1947--1951), dalam Tjorat-tjaret dari Djaman ke Djaman .   Apa yang selanjutnya terjadi di berbagai daerah adalah perlawanan mempertahankan setiap jengkal wilayah Republik Indonesia. Pertempuran demi pertempuran pun meletus di sejumlah daerah. Mulai dari Pertempuran Bandung Lautan Api, Pertempuran 10 November di Surabaya, hingga menjalar ke luar pulau seperti Sumatra dan Bali. Perlawanan timbul karena rakyat menentang kehadiran tentara Sekutu dan Belanda. Baca juga:  Gubernur Soerjo di Palagan Surabaya

LIMA pasukan khusus terjun dari sebuah pesawat Sekutu dan langsung menginjakkan kaki di Medan. Tak lama setelah mereka menapak di bumi, parasut-parasut pembawa peti senjata dan logistik menyusul. Tapi satu parasut gagal mengembang. Komandan tim itu tampak resah. Acapkali dia memandangi langit. Tapi tak lama kemudian...braak! Suara peti jatuh menghunjam tanah dan terbelah. Lusinan rokok terburai.