NAMANYA tak pernah disebut di dalam buku pelajaran sejarah. Mungkin juga dianggap terlalu kecil apabila disandingkan dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah di Indonesia. Tapi kisah kecil dokter lulusan Sekolah Kedokteran Hindia Belanda (Nederlands Indische Artsen School, NIAS) di Surabaya itu menjadi penting untuk diketahui karena ia bagian dari peristiwa besar di dalam sejarah dunia: Perang Sipil Spanyol. Perang yang berlangsung sejak 1936 sampai 1939 itu dipicu oleh kudeta militer Jenderal Franco terhadap pemerintahan demokratik yang sah di bawah Presiden Manuel Azana. Pemerintahan Azana yang terpilih secara demokratis didukung kelompok kiri berhasil ditumbangkan Jenderal Franco pada 1939. Franco memerintah Spanyol sampai dengan kematiannya pada 1975. Perang ini sering digambarkan sebagai pertempuran kaum fasis melawan kubu republik yang pro demokrasi.

JALAN-jalan raya di daerah Glodok-Pancoran, Senen, dan Jatinegara riuh ramai oleh musik tanjidor, barongsai, suling, dangsu atau pemain akrobat rakyat, dan topeng. Bukan hanya orang Tionghoa yang ikut dalam perayaan Imlek di Batavia, ada juga orang Betawi, Jawa, Sunda, Bugis, Makasar, Arab, dan Belanda. Anak-anak keluar rumah dari pukul empat sore. Mereka mengenakan pakaian baru dan selop yang dihiasi manik-manik. Jika bertemu dengan sebayanya, mereka saling memamerkan oto-oto , pakaian dalam penutup dada dan perut yang dibuat dari kain berwarna-warni. Kantung-kantung mereka diisi dengan petasan cabe rawit. Dengan berbekal dupa yang dinyalakan, anak-anak akan menyalakan petasan itu. Ada juga yang membawa petasan tikus, jenis petasan yang bisa mengejar orang. Bunyi petasan dan musik tanjidor selalu mengiringi perayaan Imlek. Perayaan Imlek juga diadakan di kampung-kampung. Tanjidor tak ketinggalan mengiringi. Kesenian tanjidor, tulis Sufwandi Mangkudilaga dalam “Fungsi Tanjidor bagi Masyarakat Betawi”, memang tumbuh dan berkembang di lingkungan Tionghoa dan Belanda. Mulanya, tanjidor dimainkan para budak untuk tuan-tuannya. Begitu aturan tentang penghapusan budak diketok palu pada abad ke-19, budak pemain tanjidor itu membentuk kelompok sendiri dan main keliling. Orkes tradisional Betawi hasil adaptasi budaya Eropa dan Tionghoa ini mengamen dari rumah ke rumah orang Tionghoa. Dengan rombongan antara lima hingga delapan orang, mereka membawa alat-alat musik berupa tanjidor (tambur besar), trompet, klarinet, seruling dan trombone. Lagu-lagu yang dibawakan, tulis Alwi Shahab dalam Robinhood Betawi, kebanyakan mars warisan Belanda. “Yang didatangi merasa senang dan menghadiahi mereka angpau, uang yang dibungkus kertas merah,” tulis James Dananjaya dalam “Perayaan Imlek dan Pesta Capgome” yang dimuat di Bunga Rampai Seni Pertunjukan Kebetawian. Pada hari-H Imlek, orang-orang akan dibangunkan oleh suara tanjidor. Meskipun suaranya agak sumbang tetapi orang-orang tua sangat suka mendengarnya. Seluruh gambaran Imlek ini diceritakan oleh narasumber James, seorang Betawi keturunan Tionghoa Daniel D, pada perayaan Imlek awal abad ke-20. Pada puncak perayaan Imlek, yakni malam Capgome, pemain tanjidor masih terus menyemarakkan acara. “Musik yang paling setia selama perayaan Tahun Baru Imlek sudah tentu tanjidor,” tulis James. Tanjidor juga dimainkan pada perayaan Ceng Beng, tanggal satu bulan kelima dalam penanggalan Tionghoa. Pada perayaan Peh-Cun atau pesta sungai (dulu masih dirayakan di beberapa kali di Batavia seperti Kali Besar, Kali Pasar Baru, dan Kali Angke), pemain tanjidor disewa untuk meramaikan acara. Tapi, keikutsertaan tanjidor dalam perayaan-perayaan orang Tionghoa berakhir ketika pada 1953 Wali Kota Jakarta Raya Sudiro melarang tanjidor mengamen pada perayaan Imlek hingga Capgome. Alasannya, ketika para pemain tanjidor mengamen untuk perayaan Imlek dan Capgome sama saja merendahkan derajat orang “pribumi”. Menurutnya, golongan “pribumi” seolah-olah mengemis kepada orang Tionghoa. Padahal, tulis James, sebagai orang Jawa Sudiro tidak banyak tahu bahwa beberapa pemain tanjidor adalah orang Betawi keturunan Tionghoa. Namun karena kulitnya coklat dan agamanya sudah Islam mereka tidak lagi terlihat seperti orang Tionghoa. Ditambah lagi, secara ekonomi para orang Betawi keturunan Tionghoa dalam grup tanjidor ini juga miskin dan tinggal di daerah pinggiran kota seperti Bekasi dan Tangerang. Karena sudah tidak memenuhi stereotip orang Tionghoa, alhasil mereka disangka “pribumi”. Setelah dilarang mengamen oleh Sudiro, kelompok tanjidor tetap mengamen ketika Imlek, tapi di luar Jakarta. Sementara, di Jakarta mereka tetap menerima permintaan untuk tampil di berbagai perayaan, bukan mengamen lagi. “Tanpa tanjidor, perayaan tahun baru Imlek dan pesta rakyat Capgome akan kehilangan pamornya,” kata James.

MUSEUM Multatuli telah diresmikan oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid pada Minggu, 11 Februari 2018 di Rangkasbitung, Lebak, Banten. Apa sajakah yang bisa membuat Anda memiliki alasan kuat untuk mengunjungi museum anti-kolonial pertama di Indonesia ini? Bangunan Kuno Museum Multatuli menempati gedung kuno yang dibangun pada 1923. Semula berfungsi sebagai kantor sekaligus kediaman wedana Lebak. Gedung berbentuk huruf “T” ini dilengkapi pendopo yang digunakan sebagai tempat pertemuan. Perpaduan Masa Lalu dan Masa Kini Bangunan kolonial dengan desain interior modern bergaya fraktal asimetris dengan pencahayaan ruang yang apik. Kisah sejarah ditampilkan melalui ilustrasi grafis kekinian untuk menarik minat generasi muda zaman kini. Warna sejarah yang identik hitam putih tidak selamanya mendominasi ruang pamer museum. Tujuh Ruangan, Satu Benang Merah Museum Multatuli memiliki tujuh ruang pamer. Setiap ruangan mewakili periode di dalam sejarah kolonialisme. Ruang pertama merangkap sebagai lobi dengan hiasan wajah Multatuli terbuat dari kepingan kaca serta kalimat kutipan Multatuli yang tenar: “Tugas Seorang Manusia Adalah Menjadi Manusia”. Ruang kedua mengisahkan masa awal kedatangan penjelajah Eropa ke Nusantara. Ketiga, tentang periode tanam paksa dengan fokus budidaya kopi. Keempat, ruang Multatuli dan pengaruhnya kepada para tokoh gerakan kemerdekaan. Kelima, menceritakan gerakan perlawanan rakyat Banten dan kemudian gerakan pembebasan Indonesia dari penjajah Belanda. Keenam, terdiri dari rangkaian kronologis peristiwa penting di Lebak dan era purbakala. Ketujuh, terdiri dari foto mereka yang pernah lahir, menetap serta terinspirasi dari Lebak. Multimedia Bentuk penyampaian informasi di Museum Multatuli juga sudah menggunakan multimedia, baik dalam bentuk podcast maupun video yang diputar pada layar monitor. Di ruang empat terdapat video singkat mengenai Multatuli yang menghadirkan wawancara Pramoedya Ananta Toer. Layar monitor juga tersedia di ruang enam dan tujuh, masing-masing mengisahkan tentang sejarah Lebak serta klip singkat tentang tokoh-tokoh yang lahir dan pernah singgah di Rangkasbitung. Di ruangan tujuh juga bisa didengar rekaman suara penyair Rendra yang membacakan sajak “Demi Orang-orang Rangkasbitung”. Benda Bersejarah Selain benda pamer duplikasi, Museum Multatuli juga memiliki artefak asli. Salah satunya ubin rumah asisten residen Lebak yang juga pernah ditempati Eduard Douwes Dekker alias Multatuli yang bertugas sejak 22 Januari sampai dengan April 1856. Ubin ini, bersama dengan satu ubin lain yang berwarna hitam, sempat berada di Belanda. Pada 1987 Arjan Onderdenwijngard, seorang jurufoto dan wartawan Belanda, datang ke Rangkasbitung untuk perjalanan jurnalistik menelusuri jejak Multatuli. Dia menemukan dua ubin itu tak jauh dari reruntuhan rumah Multatuli dan menyelamatkannya ke Belanda. Pada 2016, Multatuli Genootschap menyerahkan ubin ini kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam sebuah perhelatan di Amsterdam, Belanda. Sedangkan satu ubin berwarna hitam kini tersimpan di Multatuli Huis, Amsterdam. Selain ubin, ada koin kuno dari tahun 1857 dan alat giling kopi kuno. Surat Bersejarah Ada dua surat penting yang turut dipamerkan di Museum Multatuli, yakni surat Eduard Douwes Dekker untuk Raja Willem III dan surat Sukarno kepada sahabatnya Samuel Koperberg. Surat Eduard Douwes Dekker kepada Raja Belanda Willem III , memuat protes atas situasi di tanah jajahan yang pernah dialaminya serta pemberitahuan perihal naskah buku Max Havelaar yang akan terbit. Dalam surat ini, Douwes Dekker memohon agar Raja Willem III memberikan perhatian lebih kepada Hindia Belanda yang dikelola sembarangan dan banyak merugikan rakyat. Sedangkan surat Sukarno kepada Samuel Koperberg dikirim dari pembuangannya di Ende. Samuel Koperberg, sekretaris Java Instituut dan salah satu tokoh dalam kepengurusan Indische Sociaal-Democratishe Partij (ISDP, sempalan ISDV). Dalam surat bertitimangsa 27 September 1935 itu, Sukarno mengungkapkan kondisi di tempat pembuangannya: sepi, jalanan berdebu dan hawa panas. Ende sebuah kota tepi pantai yang terletak di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah kolonial mengasingkan Sukarno ke Ende selama empat tahun (1934-1938). Kronologi Sejarah Lebak Di ruang keenam, terdapat sederet foto yang meriwayatkan tonggak-tonggak sejarah di Kabupaten Lebak, mulai berdiri sampai dengan peristiwa penting lainnya di dalam sejarah. Di dalam deretan kronik ini terdapat pula beberapa fakta-fakta penting, seperti buruh Suriname yang ternyata juga ada dari Lebak. Patung Multatuli, Saidjah dan Adinda Di Museum Multatuli, Anda bisa melihat patung karya pematung terkemuka Dolorosa Sinaga. Patung tersebut adalah karya seni patung instalasi pertama di Indonesia, di mana pengunjung bisa berinteraksi di area berdirinya patung dan berselfie ria dengan karakter patung yang ada. Patung tersebut melambangkan bersatunya manusia-manusia yang mendambakan keadilan tiada peduli ras dan bangsanya. Juga menganjurkan semangat mencari ilmu pengetahuan lewat buku. Pendopo yang Teduh Di depan Museum Multatuli terdapat sebuah pendopo yang asri, ciri khas bangunan tradisional Jawa pada umumnya. Pendopo ini sama tuanya dengan bangunan rumah dan kantor wedana yang digunakan sebagai museum. Menurut Kepala Museum Multatuli Ubaidilah Muchtar, di pendopo inilah beragam kegiatan akan diselenggarakan. Museum Anti-Kolonial Pertama di Indonesia Museum Multatuli bukan semata museum tentang kisah pribadi Eduard Douwes Dekker. Museum ini adalah museum anti-kolonial pertama di Indonesia. Tema museum ini menurut Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI berperan mengisi kekosongan yang selama ini belum ada di museum-museum lainnya. Museum ini juga tempat belajar sejarah yang mengasyikan buat anak-anak.

Orang dari suku Batak dikenal dengan perangainya yang tegas. Nada suara tinggi. Bicara pun ceplas-ceplos, tak pandang bulu. Lantas, bagaimana cara mereka untuk menyatakan cinta? Tradisi Batak lama mengenal istilah martandang . Secara harfiah, ia berarti keluar kandang, melawat, atau berkunjung. Dalam adat Batak, martandang merupakan etika pergaulan yang mempertemukan doli-doli (pria lajang) dan boru-boru (anak gadis). “Kesempatan berkencan diantara muda-mudi inilah yang dikenal dengan istilah martandang di kalangan masyarakat Batak,” tulis E. H. Tambunan dalam Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaannya . Biasanya martandang dilakukan sesudah “telungkup periuk” atau malam hari. Namun petang hari adalah waktu yang tepat untuk berkencan. Para pemuda berjumpa dengan gadis dari kampung sekitar. Mereka mendatangi rumah sang gadis incaran; menyelinap ke bawah kolong rumah panggung atau di balik dinding rumah yang bersekat tepas. Cara lain bisa juga secara berkelompok. Pasangan muda-mudi menghabiskan malam dengan bersenda gurau di halaman balai desa. “Seorang gadis yang menutup diri ketika sekelompok pemuda akan datang bertandang dianggap tidak sopan,” tulis Jacob Cornelis Verwogen, pegawai pemerintah Belanda yang pernah menetap di Tapanuli Utara pada 1927dalam Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba . “Kunjungan seperti ini (martandang) bersifat informal dan biasanya diakhiri pada waktu yang belum begitu malam,” ujar Verwogen. Kasmaran ala Batak Dalam acara martandang , pada mulanya tidak menjurus pada soal-soal cinta. Dengan berbisik-bisik, sepasang anak muda berbicara mengenai soal-soal biasa. Sering kali pihak pemuda mengajukan teka-teki atau pantun. Lambat laun menjurus pada hal-hal yang lebih khusus. “Kalau sang pemuda menyampaikan teka-tekinya, kemudian sang gadis menjawabnya dengan perhatian dan jujur, tahulah sang pemuda bahwa dirinya berkenan di hati gadis itu,” tulis Tambunan. Saat martandang , sebagaimana dijelaskan E. St. Harahap dalam Perihal Bangsa Batak, merupakan kesempatan bagi sang pria mengutarakan isi hatinya. Curahan perasaan itu dituangkan lewat nyanyian yang diliputi sajak dan irama, pepatah dan petitih, umpama dan peribahasa. Teristimewa lagi bila terjadi saling berbalas pantun. Bila pihak wanita menjawab si pria dengan pantun yang memberi harapan, maka hubungan keduanya mulai memasuki tahap asmara. “Dengan jalan beginilah pemuda belajar nyanyian Batak yang asli,” tulis Harahap. “Keluarlah sajak dan irama menurut kesusastraan Batak. Terbitlah nyanyian di atas nyanyian dan umpama demi umpama, selingan dan sentuhan berbalas-balasan.” Kalau martandang semakin sering, pertanda pergaulan muda-mudi itu semakin akrab. Besar kemungkinan telah tumbuh benih-benih cinta diantara mereka. Setelah memantapkan pilihan, maka pasangan kasmaran ini akan memberitahukan maksudnya kepada orang tua masing-masing. Orang tua kedua belah pihak kemudian saling bertemu dan menyelenggarakan perundingan tentang perkawinan. Kini tradisi pergaulan tersebut telah sirna ditelan zaman. Itu dimulai ketika tanah Batak memasuki peradaban modern lewat misi Zending. Budaya baru yang diperkenalkan guru-guru misionaris dalam Batakmission meninggalkan praktik budaya lama. Menurut sastrawan Batak, Paian Sihar Naipospos dalam Aku dan Toba: Tjatatan dari masa anak-kanak, bentuk sosialisasi ini akhirnya lenyap, terutama di kalangan anak muda modern, yang lebih suka menulis surat. Naipospos bahkan menyebut ada suatu masa ketika orang tua melarang anak-anak gadis mereka mengikuti sekolah lanjutan. Sebabnya, kebanyakan anak gadis pergi ke sekolah hanya untuk belajar mengirim surat cinta kepada anak laki-laki. Oleh karena itu, anak-anak gadis hanya diperkenakan agar terampil membaca saja. Sementara menurut Harahap, kebanyakan orang Kristen dahulu dilarang bertandang, apalagi calon guru Zending. “Padahal bertandang itu sebenarnya adalah suatu adat yang baik dan sopan. Baik: supaya orang yang mau kawin berkenalan dulu dengan kawan hidupnya kelak. Dengan jalan ini orang boleh memilih rekan hidupnya,” ujar Harahap.

STADION Old Trafford hening pada petang 6 Februari 2018. Legenda hidup Sir Bobby Charlton dan Harry Gregg bersama jajaran petinggi dan staf klub Manchester United, para pemain dan pelatih Jose Mourinho, serta fans khidmat mengheningkan cipta selama satu menit. Usai mengheningkan cipta, di bawah hujan salju Mourinho memimpin para pemainnya meletakkan karangan bunga di sebuah panggung kecil dengan backrop hitam bertuliskan “Munich, 60 Years”. Para fans Manchester United (MU) yang hadir langsung menyambut dengan standing applause . Di waktu bersamaan, para bos klub Jerman Bayern Munich juga menghelat peringatan serupa meski tak sebesar di Manchester. Ketua klub Karl-Heinz Rummenigge dan Presiden Bayern Uli Hoeness memimpin acara yang dihadiri oleh Walikota Munich Dieter Reiter dan duta MU Denis Irwin itu. Mereka meletakkan karangan bunga di sebuah tugu peringatan di Manchesterplatz, Kota Munich. Sekira 1000 orang dengan bermacam atribut MU memadati Manchesterplatz petang itu. “Kepada para fans Manchester United, izinkan saya memperingati mereka hari ini, di saat kita berkabung bersama dengan disertai janji: Wir warden Euch nie vergessen (kami takkan melupan mereka,” cetus Rummenigge sebagaimana dilansir situs resmi klub, fcbayern.com . Mereka semua hadir di Manchester maupun Munich untuk memperingati 60 tahun “Munich Air Disaster” atau musibah yang menewaskan sejumlah pilar MU di Bandara Munich-Riem, Jerman pada pukul 03.03 petang, 6 Februari 1958. Selama enam dekade, hari terjadinya musibah itu dikenang publik sebagai salah satu hari paling menyedihkan dalam sepakbola. Akhir Tragis Busby Babes Tim besutan Matt Busby baru saja membawa pulang “tiket” ke semifinal European Cup (sebutan lama Liga Champions) dari Belgrade, Yugoslavia. Laga leg kedua perempatfinal kontra Red Star Belgrade, 5 Februari 1958, yang berakhir 3-3 cukup membuat mereka melaju ke semifinal berkat keunggulan agregat 5-4 (Manchester menang 2-1 di leg pertama). Dengan sukacita mereka pulang menggunakan pesawat carteran Airspeed AS-57 Ambassador milik maskapai British European Airways dengan nomor penerbangan 609. Dari Bandara Zemun, Belgrade, pesawat transit untuk mengisi bahan bakar di Bandara Munich-Riem. Namun saat hendak lepas landas lagi, pilot James Thain merasakan ketidakberesan pada mesin pesawat. Dua kali percobaan lepas landas, pesawat gagal terbang. Para penumpang pun turun dan menunggu di bandara. Keadaan tak mengenakkan itu, ditambah kian lebatnya hujan salju, melecutkan firasat dalam diri striker Liam Whelan. “Kejadian ini bisa berarti kematian, namun saya siap,” cetus Whelan, dikutip Jim White dalam Manchester United: The Biography . Setelah menunggu sekira 15 menit di bandara, para penumpang diinstruksikan untuk naik ke pesawat guna percobaan take-off ketiga. Namun ketika melaju untuk lepas landas, pesawat tergelincir di landasan hingga menabrak pagar landasan dan sebuah rumah di dekatnya. Badan pesawat hancur dan sebagian terbakar. Para penumpang dan kru yang selamat panik. Kiper Harry Gregg, satu dari beberapa yang selamat, langsung berinisiatif menyeret orang-orang yang masih selamat dari puing-puing pesawat, termasuk pelatih Matt Busby. Kecelakaan itu langsung menewaskan tujuh anggota “ Busby Babes ” (julukan bagi para pemain MU asuhan Matt Busby), Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Talyor, dan Liam Whelan; tiga staf tim; delapan jurnalis Inggris; seorang travel agent ; dan seorang suporter MU yang merupakan sahabat Busby; dan dua kru pesawat. Dua kru itu masing-masing pramugara Tom Cable dan kopilot Kenneth Rayment. Duncan Edwards, salah satu pemain yang selamat, meninggal 15 hari kemudian akibat luka-luka yang dideritanya. Pasca-kejadian, butuh waktu lama tim "Setan Merah" untuk pulih dari duka. Meski begitu, Matt Busby masih bisa membangun kembali generasi kedua “Busby Babes” dengan bermodalkan para pemain lama yang selamat: Gregg, Charlton, Bill Foulkes, Kenny Morgans, Albert Scanlon, Dennis Viollet dan Ray Wood. Dua pemain lain, Johnny Berry dan Jackie Blanchflower, tak pernah merumput lagi usai kecelakaan itu akibat trauma dan cedera permanen.

WALUJO Martosugito masih ingat kejadian setengah abad lalu itu. Suatu siang saat dirinya dan Wakil Perdana Menteri Roeslan Abdulgani tengah berbincang dengan Presiden Sukarno di bagian belakang Istana Negara, seorang perwira tiba-tiba datang menghadap. Ia melaporkan bahwa Istana Negara sudah dikepung oleh para demonstran dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). “Dilapori itu, Bung Karno sama sekali tidak panik. Ia malah bilang supaya dinamika anak-anak muda jangan dimatikan,” ujar lelaki kelahiran Klaten 82 tahun lalu tersebut. Pulang dari Istana, Walujo tak tinggal diam. Sebagai anggota Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), ia langsung mengordinasi anak-anak muda sesama “marhanenis” untuk melakukan reaksi atas demonstrasi-demonstrasi itu. Caranya, tentu saja dengan mengadakan demonstrasi tandingan mendukung kepemimpinan Bung Karno. “Bung Karno itu kan ibarat bapak kami sendiri, wajar dong jika kami saat itu melakukan pembelaan terhadap beliau …” katanya kepada Historia . Memasuki tahun 1966, desakan kelompok kanan untuk mengeliminasi Presiden Sukarno dan kekuatan-kekuatan kiri semakin besar. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang didominasi aktivis-aktivis HMI dan PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia) hampir tiap waktu turun ke jalan. “Demonstrasi tersebut kerap diringi juga aksi penempelan poster dan pamflet yang isinya menggugat pemerintahan Sukarno dan PKI,” ujar John R. Maxwell dalam Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani . Aliansi kelompok mahasiswa kiri yang terdiri dari GMNI Ali-Surachman, Germindo (Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), tentu tak diam saja. Mereka pun membuat demonstrasi tandingan dan balik merobek poster-poster yang ditempelkan massa KAMI lalu menggantinya dengan poster-poster yang diantaranya berbunyi : “Hidup Bung Karno!” atau “KAMI kanan dan Ditunggangi Nekolim!” Menurut Soe Hok Gie, beberapa hari sebelum turun ke jalan, perwakilan GMNI-Germindo telah datang menemui Presiden Sukarno. Di hadapan sang presiden, mereka berjanji untuk membela Bung Karno sampai mati. Hok Gie juga juga melansir sebuah kabar yang ia dapat dari Soeripto, kawannya yang bekerja di KOTI (Komando Operasi Tertinggi) bahwa telah disediakan sejumlah dana untuk menandingi demonstrasi KAMI dan mendirikan Barisan Sukarno. “Jumlahnya 100 juta rupiah…” tulis Soe Hok Gie dalam Catatan Seorang Demonstran . Bentrok antara massa akhirnya tak terelakan. Bukan saja di jalanan, di kampus-kampus pun terjadi adu aksi berujung perkelahian. Suasana semakin kritis karena kedua pihak sama-sama didukung oleh kesatuan-kesatuan tentara. Itu terbukti saat chaos berlangsung di Salemba, suatu peleton pasukan Cakrabirawa sempat membuat pos di suatu sudut kampus UI. “Sementara pasukan-pasukan Kostrad dan RPKAD berpakaian preman selalu siap melindungi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa anti Sukarno,” tulis John Maxwell. Perkembangan politik pada akhirnya tidak berpihak ke kubu kelompok sayap kiri. Pada Maret 1967, Presiden Sukarno dilengserkan lewat sidang MPRS. Jenderal Soeharto naik sebagai pejabat Presiden.Begitu berkuasa, Soeharto langsung memberangus kekuatan-kekuatan kiri termasuk Germindo dan CGMI. GMNI sendiri tentu saja langsung terkena imbas angin politik yang tengah bertiup kencang. Unsur-unsur kanan kaum yang bercokol di PNI (Partai Nasional Indonesia) pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranawidjaja kembali menemukan momentumnya. Tanpa perlu waktu lama mereka pun membersihkan GMNI dari unsur-unsur kiri dan lewat kongres-nya yang kelima mengganti pimpinannya dengan orang-orang pro Orde Baru.

RUMAH era kolonial di Alun alun timur Rangkasbitung, Lebak, Banten itu terlihat cantik. Mulai Minggu (11/2/2018), rumah cagar budaya eks tempat tinggal Wedana Rangkasbitung itu resmi menjadi Museum Multatuli, nama pena dari pengarang Max Havelaar . Di dalamnya terdapat sejumlah koleksi unik milik Eduard Douwes Dekker. Suasana "kolonial" di Museum Multatuli begitu sangat terasa. Nampak di beberapa bagian museum, ditampilkan peta dan sejumlah memorabilia terkait kebijakan cultuurstelsel alias tanam paksa di masa kolonialisme Belanda. Lainnya, turut dipamerkan sejumlah karya-karya asli Multatuli, hingga testimoni berbagai tokoh dunia terhadap Multatuli. Mulai dari Presiden Sukarno, hingga Jose Rizal, pemimpin revolusi Filipina. Juga ubin asli yang tersisa dari rumah Multatuli di Rangkasbitung turut menjadi koleksi museum anyar ini. Dalam peresmian tersebut, hadir beberapa tokoh. Salah satunya adalah sejarawan asal Inggris Peter Carey. Dalam kata sambutannya, Carey menyatakan turut senang dan mengapresiasi berdirinya Museum Multatuli. Dia berharap Museum Multatuli bisa menjadi pusat pencerah terkait sejarah kolonalisme, tidak hanya di Banten, tapi juga untuk segenap masyarakat Indonesia. "Museum adalah salah satu sumber cerita tentang feodalisme dan kolonialisme. Cerita yang tentunya berkelindan dengan etika dalam pemerintahan. Ini menjadi masalah yang kemudian diangkat Eduard Douwes Dekker. Oleh karenanya, diharapkan museum ini menjadi sumbangan sebagai pusat pendidikan, pusat pencerahan untuk mengangkat sejarah Lebak," ujar Carey. Hal senada disampaikan sejarawan sekaligus periset utama konten Museum Multatuli, Bonnie Triyana. Menurutnya, dengan didirikannya Museum Multatuli diharapkan bisa lebih membuka diskursus tentang sejarah kolonialisme yang ternyata tak sesederhana dipahami masyarakat awam. "Ini tidak hanya penting bagi Lebak, tapi juga Indonesia untuk lebih mengenal Multatuli. Karena ternyata sejarah kolonialisme ini lebih rumit dari yang kita pahami. Kehadiran museum ini bukan untuk mengkultuskan Multatuli. Tapi suatu cara baru menafsirkan sejarah Indonesia dengan lebih terbuka, lebih manusiawi dan lebih luas lagi, sehingga kita mendapat gambaran utuh tentang apa yang terjadi di masa lalu," ungkap Bonnie, pemimpin redaksi Historia . Secara resmi, peluncuran Museum Multatuli dilakukan oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Usai melakukan penandatanganan prasasti dan gunting pita, Iti menyatakan harapan besarnya agar museum yang bertema antikolonial pertama ini, tidak hanya bisa mengangkat nama Rangkasbitung di Indonesia, namun juga di dunia. "Kami persembahkan museum ini untuk masyarakat Lebak dan juga untuk Indonesia. Kami juga berharap ini bisa menjadi milik dunia," kata Iti. Selain Museum Multatuli, Iti juga menekankan pentingnya fungsi Perpustakaan Saidjah-Adinda yang berdiri di sebelah Museum Multatuli. Perpustakaan itu diharapkan bisa menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di Lebak, sebagaimana novel Multatuli di masanya.

DECA Park, taman hiburan di utara Lapangan Merdeka, dipenuhi perempuan pada 17 Desember 1953. Mereka berasal dari bermacam organisasi perempuan seperti Partai Wanita Rakyat, Ikatan Bidan Indonesia, Pemuda Putri Indonesia, Bhayangkari, Gerwani, Wanita Katolik dan masih banyak lagi. Tak hanya hendak menghadiri perayaan sewindu Perwari, mereka sekaligus mengadakan rapat umum untuk memprotes Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1952. PP yang mengatur tunjangan pensiun janda pegawai negeri itu menjadi pukulan telak bagi gerakan perempuan yang tengah getol memperjuangkan keadilan dalam pernikahan –pukulan telak berikutnya terjadi pada 1954 saat Sukarno melakukan poligini. PP itu mengatur pembagian pensiun seluruh janda pegawai negeri secara merata. Bila si almarhum pegawai negeri melakukan poligini, janda-jandanya semua mendapat uang pensiunannya. Negara memberi sejumlah uang yang nilainya dua kali pokok pensiun biasanya untuk dibagi rata sesuai jumlah janda yang ditinggalkan. Keputusan pemerintah itu menuai protes para aktivis perempuan dan kalangan yang memperjuangkan kepentingan gender. “Saya tidak mengerti mengapa soal ini bisa lolos dari perhatian saya, ketika saya bertugas sebagai direktur kabinet dan Abdul Wahab SH sebagai sekretaris Dewan Menteri. Mungkin waktu itu saya sedang sibuk dengan soal-soal lain sehingga tidak sempat membaca usul yang akan dibicarakan dalam sidang kabinet yang dipersiapkan oleh Abdul Wahab SH,” kata Maria Ulfah dalam biografinya yang disusun Gadis Rasyid, Maria Ulfah Subadio, Pembela Kaumnya . PP tersebut, menurut Ulfah, berarti pemerintah tak hanya mengakui bahwa seseorang pegawai diperbolehkan mengambil isteri kedua. Lebih dari itu, pemerintah seakan-akan memberi dorongan pada pegawai negeri untuk mengambil lebih dari seorang istri. Para perempuan yang mengikuti pertemuan di Deca Park juga sependapat dengannya. Mereka tidak memprotes tunjangannya, tetapi pengakuan secara tidak langsung negara pada praktik poligini. “Padahal dalam Angkatan Bersenjata gerakan wanita telah berhasil mencapai kemenangan kecil, yaitu bahwa seseorang anggota angkatan bersenjata tidak boleh mengambil istri kedua tanpa izin komandannya. Dan izin ini dalam praktik jarang diberikan,” kata Maria Ulfah. Di parlemen, para perempuan sedang memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan yang adil. Pada 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk atau lebih dikenal dengan Panitia NTR (Nikah, Talak, dan Rujuk). Anggotanya terdiri dari Maria Ulfah, Nani Suwondo, Sujatin Kartowijono, Kwari Sosrosumarto dari Wanita Katolik, dan Mahmudal Mawardi yang mewakili perempuan Muslim. Oleh karena itu, kemunculan PP tersebut di tengah pembahasan UU Perkawinan yang adil oleh Komisi NTR tentu menjadi pukulan bagi gerakan perempuan. Alhasil, mereka menempuh sejumlah upaya untuk menolak PP tersebut. Dalam dengar pendapat tentang PP No. 19 Tahun 1952 pada Agustus 1952, Perwari lantang menyuarakan penentangannya. Perlawanan berlanjut pada November 1952 ketika 19 organisasi perempuan menyatakan penolakan terhadap PP tersebut. Mereka menilai PP itu sebagai wujud pemborosan uang negara untuk membiayai poligini. PP itu, lanjut mereka, juga mendorong merajalelanya perkawinan poligini. Puncak protes terjadi pada 17 Desember 1953. Usai mengadakan pertemuan di Deca Park, para perempuan berdemonstrasi. Berjalan dalam barisan, mereka menuju ke Istana Kepresidenan yang jaraknya hanya beberapa puluh meter. Demonstrasi ini, tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia , menjadi demonstrasi pertama yang dilakukan para perempuan pasca-kemerdekaan. Meski banyak anggota Kongres Wanita Indonesia (KWI) yang ikut dalam demo secara perseorangan, KWI sebagai organisasi tidak mendukung protes tersebut. KWI tak banyak meributkan soal PP No. 19 tahun 1952 itu lantaran beberapa organisasi yang tergabung dalam kongres mempunyai pandangan berbeda-beda tentang permen tersebut. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Muslimat NU, misalnya, menyatakan persetujuan pada PP tersebut sebagaimana pandangan partai Masyumi. Demo berjalan dengan tertib. Satuan polisi berjaga di sepanjang jalan dan mengatur lalu lintas. “Kami mengajak semua anggota Perwari di Jakarta dan wanita umumnya untuk berdemo,” kata Sujatin Kartowijono dalam biografinya yang disusun Hana Rambe, Mancari Makna Hidupku . Selain dihadiri aktivis perempuan, demo diramaikan oleh murid-murid dari Sekolah Kepandaian Putri di Jalan Sabang. Mereka datang membawa kertas besar yang bertuliskan protes terhadap PP. Sampai di Istana Kepresidenan, mereka disambut Sukarno. Perwari memberi mosi agar pemerintah meninjau kembali PP No. 19 Tahun 1952. Para perempuan juga mendesak agar pemerintah segera membuat Undang-Undang Perkawinan yang menjamin kedudukan istri sesuai UUD 1945. Dari istana, demostrasi berlanjut ke kantor Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di Pejambon. Para demonstran menyerahkan petisi lalu bergerak ke kantor DPRS di pojok Lapangan Banteng. Meski publikasi terhadap demonstrasi itu baik, pemerintah tetap tak paham maksud para perempuan. Serangkaian pembahasan memang dilakukan di parlemen usai demonstasi itu, tapi pada Februari 1954 parlemen memutuskan ketetapan tentang pensiuan pada janda-janda pegawai negeri masih tetap berlaku.

SEBAGAI pejabat presiden, Soeharto berkepentingan membersihkan parlemen dari unsur Orde Lama. Sang Jenderal menginginkan lembaga perwakilan rakyat direstrukturisasi dan mengisinya dengan wajah baru. Manuver ini semata untuk tujuan politik: menarik dukungan yang efektif dari dewan legislatif atas setiap kebijakan rezim Soeharto. Tak hanya orang partai dan tentara, beberapa mahasiswa ikut dilibatkan. Mereka yang “terjaring” adalah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) yang berperan menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno lewat serangkaian aksi demonstrasi. “Ujian pertama dari KAMI datang pada saat penawaran menjadi anggota DPR-GR. Golongan moral forces menolaknya, karena melihat racun berbungkus madu diatas kursi empuk DPR-GR. Sebaliknya golongan politisi setuju karena suara mereka diperlukan untuk voting anti Soekarno (yang makin lemah) dan menyusun UU Pemilihan Umum,” tulis Soe Hok Gie dalam artikel “Menyambut Dua Tahun KAMI: Moga-Moga KAMI Tidak Mendjadi Neo PPMI”, Kompas , 26 Oktober 1967. Pada Januari 1967, sebanyak tiga belas mahasiswa ditunjuk menjadi perwakilan mahasiswa di DPR-GR. Semuanya berasal dari KAMI Pusat (Jakarta). Mereka yang disebut Gie sebagai golongan politik antara lain: Slamet Sukirnanto, T. Zulfadli, Fahmi Idris, Mar’ie Muhammad, Firdaus Wadjdi, Soegeng Sarjadi, Cosmas Batubara, Liem Bian Khoen, Djoni Simanjuntak, David Napitupulu, Zamroni, Yozar Anwar, dan Salam Sumangat. “Agar partai-partai Orla (Orde Lama, red. ) tak mendominasi di sana,” kata seorang Ketua Presidium KAMI kepada Gie ketika ditanya soal kesediaannya menjadi anggota DPR-GR. Sinis bercampur sedih mengisi benak Gie tatkala memandang laku para rekannya yang menurutnya sudah mulai silau dengan kekuasaan. Dalam artikel yang sama, Gie menyebut sebagian besar aktivis-aktivis KAMI adalah tokoh-tokoh yang hidup dengan menunggangi status kemahasiswaannya. Umurnya rata-rata mendekati 30 tahun dan telah berkali-kali tak naik kelas karena jarang kuliah. Mereka bukan lagi mahasiwa yang berpolitik, tetapi politikus yang punya kartu mahasiswa. “Akhirnya Soekarno jatuh tetapi mahasiswa yang di DPR-GR juga jatuh martabatnya di mata mahasiswa biasa,” tulis Gie. Mendandani Bopeng Mahasiswa Begitu para aktivis kampus ini duduk di kursi anggota dewan, perpecahan mulai meletup. Pasalnya, mereka yang telah ditunjuk dalam parlemen bersekutu dengan partai politik. Mereka tak lagi berbicara atas nama mahasiswa, melainkan sebagai wakil golongan Islam, Katolik, dan sebagainya. Perselisihan pun mencuat ditingkat akar rumput, yaitu diantara sesama anggota KAMI. Sebagai organisasi mahasiswa yang menanungi berbagai golongan, KAMI tak lagi satu suara untuk kepentingan bersama. “Dari sini kelihatan bahwa tokoh-tokoh KAMI mulai kembali ke induknya,” ujar Gie. Gie secara radikal menentang mantan rekannya sesama aktivis mahasiswa yang memilih terjun berpolitik praktis. Mengapa? Dalam disertasinya di Australian National University, John Maxwell menjelaskan gagasan Gie bahwa mahasiswa seharusnya hanya muncul sebagai aktor politik manakala krisis sedang mencapai puncaknya. Ketika krisis sudah berlalu, mereka seharusnya kembali ke kampus. Gie membayangkan semangat aktivisme yang wajar: mulai soal olahraga sampai soal kebebasan mimbar kampus. Namun, yang terjadi kemudian justru sebaliknya. “Segera terlihat bahwa aktivis-aktivis terkemuka KAMI tidak tertarik untuk atau cakap menangani masalah sehari-hari yang paling signifikan bagi mahasiswa biasa, seperti kualitas pendidikan yang mereka dapatkan, kondisi sumber daya universitas, misalnya perpustakaan dan laboratorium, dan penyediaan fasilitas olahraga yang lebih baik,” tulis Maxwell dalam Soe Hok-Gie: Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani . Prediksi Gie tentang “racun bercampur madu” yang menjerat di kursi di dewan legislatif terbukti. Kelakuan minus para aktivis mahasiswa-cum-anggota parlemen yang lupa diri ini terendus ke muka publik. Mulai dari wara-wiri keluar negeri dalam rangka “misi pencarian fakta” tanpa hasil, ketidakterbukaan soal gaji mahasiswa sebagai anggota DPR-GR, hingga berlomba-lomba kredit mobil mewah. Puncaknya ketika para anggota laskar menggemboskan mobil ban tokoh-tokoh mahasiswa di markas Laskar Arief Rachman Hakim. Mereka merasa tertipu melihat kemewahan para pemimpinnya. Maxwell mencatat beberapa pemimpin KAMI, yang ditunjuk untuk duduk di dewan legislatif ternyata terlibat dalam manipulasi penyediaan kendaraan bermotor untuk para anggota parlemen. Mereka mendapatkan jatah mobil Holden Spesial dengan pengaturan biaya khusus sehingga harga mobil-mobil ini bisa jauh di bawah harga pasar yang berlaku. Skandal ini ramai mengisi bagian muka berita media-media di Jakarta saat itu. Reaksi keras dan kritik juga berdatangan dari mahasiswa-mahasiswa lain, terutama dari Bandung. Gie tak ketinggalan. Dalam artikelnya “Menaklukkan Gunung Slamet” termuat di Kompas , 14 September 1967, Gie menyebut sebagian dari pemimpin-pemimpin KAMI adalah maling. “Mereka korupsi, mereka berebut kursi, ribut-ribut pesan mobil dan tukang kecap pula.” Tak cukup sampai di situ. Menyaksikan perangai cacat mantan kawan seperjuangannya, Gie tergerak memberikan apresiasi. Bersama beberapa rekannya, dia mencetuskan rencana untuk mengirimkan hadiah “Lebaran-Natal” kepada wakil-wakil mahasiswa di parlemen. Sebuah paket diantar pada 12 Desember 1969. Isinya antara lain: pemulas bibir, bedak pupur, cermin, jarum, dan benang. Sepucuk surat dan kumpulan tanda tangan mengiringi. Sebagaimana termuat dalam harian Nusantara , 15 Desember 1969, demikian pesan dalam paket tersebut. Bersama surat ini kami kirimkan kepada anda hadiah kecil kosemetik dan sebuah cermin kecil sehingga anda, saudara kami yang terhormat, dapat membuat diri kalian lebih menarik di mata penguasa dan rekan-rekan sejawat anda di DPR-GR. Bekerjalah dengan baik, hidup Orde Baru! Nikmatilah kursi anda –tidurlah nyeyak! Teman-teman mahasiswa anda di Jakarta dan ex-demonstran ’66.

Gar Soepangat (89) selalu ingat kejadian itu. Suatu malam, ia memimpin satu seksi pasukan menyelundup ke Purwakarta. Dalam gerakan itu, selain berhasil menculik beberapa pejabat pemerintahan yang dibentuk Belanda, pasukannya pun berhasil menempelkan ratusan selebaran anti Belanda dan memasang bendera kecil merah putih di beberapa sudut kota. “Besoknya dari radio, kami mengetahui Belanda sangat marah dengan aksi kami itu hingga mereka mendatangkan pasukan yang lebih kuat dari Jakarta,” kenang eks anggota gerilyawan Satoean Pemberontak 88 itu. Sejak Juli 1948, situasi kemananan di Jawa Barat memang semakin kritis. Kendati sejak Februari 1948, Divisi Siliwangi sudah hijrah ke wilayah Republik, berbagai gangguan terhadap pemerintah sipil bentukan Belanda nyatanya semakin menggila. Alih-alih mengendalikan situasi, polisi dan tentara Belanda malah tersudut di pos masing-masing. Inisiatif penyerangan berpindah ke tangan kaum gerilyawan. Kondisi tersebut menyebabkan Panglima Tertinggi Tentara Belanda di Indonesia Letnan Jenderal S.H. Spoor mencopot Mayor Jenderal Durst Britt dari jabatannya sebagai Komandan Divisi 7 December (Divisi C) dan menggantikannya dengan Mayor Jenderal (KNIL) E. Engles “Mayor Jenderal Engles menemukan kenyataan pahit Jawa Barat merupakan ‘het centrum van de guerilla-activiteit in de Archipel’ (pusat kegiatan gerilya di Nusantara),” tulis Himawan Soetanto dalam Long March Siliwangi . Namun kemajuan itu tidak serta-merta membuat para gerilyawan di Jawa Barat cepat puas. Untuk lebih mengefektifkan perlawanan, pada 17-19 November 1948, empat organ besar perlawanan di Jawa Barat yakni Satoean Pemberontak 88 (unsur Divisi Siliwangi), Barisan Banteng (unsur nasionalis), Bamboe Roentjing (murbais) dan Tentara Islam Indonesia (islamis) membentuk Pemerintah Rakjat Djawa Barat (PRDB). Mereka mengangkat Oya Soemantri untuk posisi pimpinan. “Sebagai ujung tombak perlawanan didirikan pula Divisi 17 Agustus dengan pimpinan Letnan Kolonel Muhidin Nasution dari Bamboe Roentjing,”ujar Robert B. Cribb kepada Historia. Kendati demikian, PRDB dan Divisi 17 Agustus tak pernah menemukan bentuk perlawanan yang kompak terhadap posisi Belanda. Selain ideologi, perbedaan taktik dan strategi pun menjadi masalah yang menjadikan organ-organ perjuangan tersebut tak pernah seia-sekata dalam tindakan. Misalnya, jika Bamboe Roentjing bermimpi Divisi 17 Agustus dapat menjadi kekuatan militer nyata pengganti Divisi Siliwangi yang hijrah ke kantong-kantong Republik di Jawa Tengah dan Yogyakarta, maka Barisan Banteng, Satoean Pemberontak 88 dan Tentara Islam Indonesia tidak demikian adanya. Barisan Banteng dan Satoean Pemberontak 88 memaknai perlawanan mereka hanya sebatas perjuangan awal semata. Makanya mereka tetap konsisten dengan perlawanan-perlawanan psikologis lewat sabotase, kontra-intelijen, dan agitasi-propaganda. Sementara menurut C.van Dijk dalam Darul Islam, Sebuah Pemberontakan , Tentara Islam Indonesia memiliki agenda tersendiri secara politis yakni menjadikan Jawa Barat sebagai Darul Islam (negara Islam) yang tentu saja harus terbebas dari pengaruh Republik. Pada 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militernya yang ke-2. Situasi tersebut mengharuskan Divisi Siliwangi kembali ke Jawa Barat sesuai perintah kilat Panglima Besar Jenderal Soedirman. “Tentu saja SP 88 dan Barisan Banteng menyambut baik kedatangan kembali Divisi Siliwangi, sebaliknya Tentara Islam Indonesia dan Bamboe Roentjing bersikap dingin-dingin saja,” ujar Gar Soepangat . Aliansi antar organ perjuangan pun semakin rapuh. Klimaksnya terjadi awal Agustus 1949 saat pemerintah Indonesia memerintahkan seluruh kekuatan bersenjatanya melakukan gencatan senjata menyusul Perjanjian Roem-Royen. “Tentara Islam Indonesia dan Bamboe Roentjing menolak keras perintah itu karena ketidakyakinan akan niat baik politik Belanda,” ujar Gar. Perbedaan sikap tersebut otomatis membuat Divisi 17 Agustus bubar. Satoean Pemberontak 88 dan Barisan Banteng menyatakan loyal terhadap perintah para petinggi Republik. Sedangkan Bamboe Roentjing dan Tentara Islam Indonesia memutuskan untuk kembali ke hutan-hutan Jawa Barat guna kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Republik Indonesia. Sejarah mencatat, perlawanan Bamboe Roentjing baru bisa berakhir pada 1954 sedangkan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia mencapai akhir riwayatnya pada 1962.