Huru-hara antar etnis melanda Malaysia pada Mei 1969. Korban jiwa berjatuhan hingga ratusan. Otomatis situasi tersebut menjadikan hampir segala kegiatan di berbagai bidang berantakan dan terancam batal. Termasuk rencana menggelar kembali Merdeka Games, salah satu pentas sepakbola terakbar di Asia Tenggara kala itu. Karena dinilai penting untuk memulihkan nama baik Malaysia di mata internasional, pemerintah negeri jiran itu bertekad untuk tetap menyelenggarakan perhelatan tersebut. Mereka lantas merencanakan akhir Oktober 1969 sebagai waktu yang baik untuk mengadakan pentas sepakbola Merdeka Games. Salah satu undangan yang mereka harapkan hadir adalah tim nasional Indonesia, yang saat itu masih dianggap “macan” sepakbola Asia. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menyanggupi untuk ikut Merdeka Games dengan mengirimkan timnas B. Namun pengiriman itu ditolak Malaysia karena mereka menginginkan justru timnas A yang harus tampil di Kualalumpur. “Alasannya amat politis: keikutsertaan tim utama Indonesia yang waktu itu cukup disegani di Asia, Malaysia bisa mengklaim pada dunia bahwa Kuala Lumpur telah aman dari keributan,” ungkap Arief Natakusumah dalam Drama Itu Bernama Sepakbola: Gambaran Silang Sengkarut Olahraga, Politik dan Budaya . Awalnya Indonesia enggan mengabulkan. Pasalnya, timnas A sudah dipersiapkan untuk mempertahankan King’s Cup di Thailand, yang pada 1968 berhasil mereka rebut. Tetapi Malaysia bersikeras, bahkan sampai mengirimkan surat khusus berlogo Perdana Menteri Malaysia ditujukan kepada Ketua Umum PSSI. Kosasih Purwanegara SH (Ketua Umum PSSI periode 1967-1975) dalam buku 80 Tahun Bapak , mengisahkan bagaimana Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman memohon kepada PSSI. “Jika dari saudara-saudara serumpun bantuan itu tidak dapat diperoleh, dari mana lagi kami mengharapkan?,” demikian menurut Tunku Abdul Rahman seperti dikutip oleh Kosasih. Merasa tersentuh dengan isi surat itu maka akhirnya PSSI mengirim tim utama. Pelatih Endang Witarsa membawa dua kiper: Judo Hadianto, Ronny Paslah. Bek: Budi Santoso, Sunarto, Surya Lesmana, Mulyadi, Yuswardi. Gelandang: Iswadi Idris, Anwar Ujang, Zulham Yahya, Ipong Silalahi, Syamsuddin Hadade, Max Timisela, Sinyo Aliandu, Mohammad Basri. Striker : Sucipto Suntoro, Abdul Kadir, Jacob Sihasale. Rec Sport Soccer Statistics Foundation (RSSSF) mencatat, Indonesia sukses jadi kampiun di Merdeka Games 1969. Babak awal pada Grup 1, Indonesia jadi juara grup setelah menang 3-0 dari Korea Selatan (Korsel), menundukkan Thailand 4-1 dan mengalahkan Malaysia 3-1. Di semifinal, Indonesia bersua Singapura yang jadi runner-up Grup 2. Seperti yang diramalkan di atas kertas, Indonesia menang telak 9-2. Di final pada 9 November 1969, Indonesia menang lagi dari tuan rumah Malaysia 3-2. Gelar juara ini jadi yang ketiga setelah sebelumnya membawa pulang trofi juara di 1961 dan 1962. Tapi sayangnya di gelaran King’s Cup, tim Garuda gagal mempertahankan gelar juara. Mereka kelelahan, kendati sebelumnya juga sukses menembus babak awal di Grup B sebagai juara grup. Di final pada 28 November 1969, Indonesia kalah tipis 0-1 dari Korsel.

Indonesia kali pertama mengikuti SEA Games ke-9 pada 19-26 Desember 1977 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, ajang ini bernama SEAP Games yang hanya diikuti negara-negara semenanjung di Asia Tenggara. Keikutsertaan Indonesia berkat Malaysia yang bersedia menjadi tuan rumah dengan syarat Indonesia dan Filipina diterima menjadi anggota SEAP Federation yang kemudian berubah menjadi SEA Federation. Sehingga, SEAP Games berubah menjadi SEA Games. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat mengirim 313 wakil: 193 atlet putra, 75 putri, 35 ofisial, dan 13 petinggi KONI yang dipimpin Sekjen KONI M.F. Siregar. KONI Pusat melepas secara resmi kontingen Indonesia pada 15 November 1977. Sesampainya di Malaysia, kontingen Indonesia tidak disambut panitia penyelenggara. Sebagai peserta debutan, Indonesia dipandang sebelah mata. “Tidak ada sambutan di bandara sama sekali. Kami jalan sendiri ke tempat penginapan. Bahkan, di suratkabar pun, tak ada berita kedatangan kontingen Indonesia,” kata M.F. Siregar dalam biografinya, Matahari Olahraga Indonesia. Tak adanya sambutan bagi kontingen Indonesia tidak mematahkan semangat tanding para atlet. Sebaliknya, kata Siregar , SEA Games 1977 bagi mereka adalah memenuhi veni, vidi vici (kami datang, kami melihat, kami menang) jadi inspirasi tersendiri. “Pemberangkatan kontingen Indonesia mempunyai dasar falsafah, yakni falsafah prestasi,” kata Siregar yang juga merangkap direktur olahraga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta ketua I Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI). Atlet Indonesia membuat gebrakan sejak di hari pertama SEA Games. Atlet renang memborong enam medali emas. Sejak hari pertama itu, kolam renang menjadi ajang pesta atlet renang Indonesia. Tim renang putra menyapu bersih 19 medali emas di semua nomor. Total di cabang renang putra dan putri, Indonesia mengoleksi 21 emas, 9 perak dan 5 perunggu. “Saat itulah, semua mata memandang kagum pada Indonesia,” kenang Siregar . Keberhasilan di cabang renang diikuti cabang-cabang lain. Sehingga, Indonesia yang baru pertama kali ikut SEA Games langsung menjadi juara umum dengan mendulang 62 emas, 41 perak dan 34 perunggu. Kisah kesuksesan kontingen Indonesia menghiasi berbagai suratkabar, baik di dalam negeri maupun di negara-negara tetangga. “Surat kabar terkemuka di Malaysia, Berita Harian , di halaman satu memuat berita bertajuk ‘Vini Vidi Vici Indonesia’,” kata Siregar. Setelah SEA Games 1977, Indonesia kembali menjadi juara umum di ajang pesta olahraga dua tahunan negara-negara Asia Tenggara itu, pada 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, dan terakhir 2011.

Dari hasil penelitiannya di Mojokuto, Jawa Timur, pada 1950-an, antropolog Clifford Geertz membagi makhluk halus di Jawa menjadi lima golongan besar.

Southeast Asian (SEA) Games atau pesta olahraga se-Asia Tenggara pertama kali digelar pada 1959 dengan nama South East Asia Peninsula (SEAP) Games. Ajang ini berawal dari pertemuan empat negara, yaitu Thailand, Myanmar, Laos, dan Malaya, pada 22 Mei 1958 saat mengikuti Asian Games III di Tokyo, Jepang. Pembicaraan itu menghasilkan keputusan untuk menyelenggarakan pekan olahraga negara-negara semenanjung Asia Tenggara. SEAP Games pertama di Bangkok, Thailand, 12-17 Desember 1959, diikuti enam negara yaitu Myanmar, Laos, Malaya, Singapura, Thailand, dan Vietnam Selatan. Kamboja, salah satu dari enam anggota pendiri SEAP Games Federation, tidak bertanding pada edisi perdananya. Upaya Indonesia ikut dalam SEAP Games ditentang Thailand. “Upaya Indonesia dan Filipina untuk bergabung dalam SEAP Games di akhir 1960-an dan awal 1970-an ditolak karena Thailand bersikeras bahwa SEAP Games adalah 'urusan keluarga kecil' negara-negara semenanjung,” tulis Simon Creak, “The New Golden Peninsula Games,” dimuat dalam newmandala.org.' M.F. Siregar, tokoh olahraga Indonesia, mengungkapkan bahwa sejak awal penyelenggaraannya, SEAP Games menghadapi banyak hambatan, terutama soal tuan rumah. Bahkan, pada 1977, tidak ada satu pun negara yang bersedia menjadi tuan rumah. Dalam situasi tidak menentu itu, Malaysia mengajukan diri sebagai tuan rumah, namun dengan syarat Indonesia dan Filipina diterima sebagai anggota SEAP Federation. “Syarat tersebut ternyata disetujui dengan suara bulat oleh negara anggota lain yang mengikuti sidang SEAP Federation Council di Bangkok pada 12 Desember 1975,” kata Siregar dalam biografinya, Matahari Olahraga Indonesia. Siregar mendampingi atlet Indonesia di SEA Games 1977 selaku Sekjen KONI Pusat dan Ketua I PB PRSI (Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia). Dua tahun kemudian para anggota SEAP Federation sepakat untuk mengubah nama menjadi Southeast Asian Games Federation. Dan SEAP Games berubah menjadi SEA Games yang diikuti seluruh negara ASEAN. Indonesia untuk pertama kalinya ikut SEA Games di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 19-26 Desember 1977. Hebatnya, walau berstatus debutan, Indonesia keluar sebagai juara umum. Dari 18 cabang yang diikuti 265 atlet, Indonesia jadi yang terbaik di antara 7 negara peserta dengan meraih 62 medali emas, 41 perak dan 34 perunggu.*

PEJABAT Presiden Soeharto akan menjadi inspektur upacara HUT RI untuk pertama kalinya pada 17 Agustus 1967. Dalam rapat SUAD (Staf Umum Angkatan Darat), Men/Pangad Letjen TNI Maraden Panggabean menekankan agar diadakan persiapan sebaik-baiknya untuk menyukseskan upacara tersebut. Perhatikan segala detail dari pelaksanaan upacara itu, terutama mengenai Bendera Pusaka Merah Putih yang dikibarkan setiap HUT RI di depan Istana. Panggabean meminta stafnya memeriksa Bendera Pusaka di Istana Negara dan Istana Merdeka. Namun, setelah dicari di setiap laci dan lemari, Bendera Pusaka tidak ditemukan. Begitu pula di Sekretariat Kepresidenan. “Masalah ini tiba-tiba tersebar luas dan menimbulkan beberapa macam pendapat aneh dan menghebohkan,” kata Panggabean dalam memoarnya, Berjuang dan Mengabdi. Panggabean kemudian meminta izin kepada Soeharto untuk menemui Sukarno di Istana Bogor. Saat itu, Sukarno menjadi tahanan kota. Ketika bertemu, Panggabean menyinggung Bendera Pusaka yang tidak ditemukan. Wajah Sukarno berubah, pandangannya tajam dan menerawang. Dia menarik napas panjang dan bertanya, “selama ini saya sendiri yang menyimpannya. Apa TNI AD sanggup menyelamatkannya?” Panggabean merasa bahwa Sukarno masih menaruh curiga terhadap TNI AD. “Atas nama TNI AD saya memberikan jaminan bahwa Bendera Merah Putih dan khususnya Bendera Pusaka Merah Putih akan dijaga, diamankan dan dipertahankan oleh TNI AD,” kata Panggabean. Sukarno mengatakan bahwa Bendera Pusaka akan disimpan di suatu tempat yang sudah disediakan. Dia bersedia menyerahkannya dengan syarat bendera itu harus disimpan di tempat yang sudah disediakan itu. Dia juga meminta agar dapat pindah ke Jakarta karena di Bogor terlalu lembab sehingga dia sering terkena flu. Panggabean meneruskan permohonan Sukarno itu melalui telepon kepada Soeharto. Soeharto menyetujuinya dan menunjuk rumah Sukarno di Slipi, yaitu Wisma Yaso yang ditempati istrinya, Ratna Sari Dewi. Sukarno dan Panggabean pun berangkat ke Slipi. Esok harinya, Panggabean mengunjungi Sukarno di Wisma Yaso. Mereka berangkat menuju Monumen Nasional. Sesampainya di sana, mereka memasuki ruangan bawah tanah dan berhenti di salah satu bagian. Sukarno menunjuk pada suatu tempat dan mengatakan bahwa ruangan itu dipersiapkan untuk Bendera Pusaka. “Setelah tiba kembali di Slipi, Bendera Pusaka yang ada di dalam kotaknya diserahkan beliau kepada saya. Kemudian Bendera Pusaka beserta kotaknya saya serahkan kepada Pejabat Presiden Jenderal Soeharto,” kata Panggabean. Rachmawati Sukarnoputri menjadi saksi penyerahan Bendera Pusaka. “Sore itu ada suatu peristiwa yang sangat penting dan mempunyai nilai sejarah. Tanpa kusadari aku menjadi saksi ketika bapakku menyerahkan Bendera Pusaka yang dijahit ibuku Fatmawati kepada tamu-tamunya,” kata Rachmawati dalam Bapakku Ibuku Dua Manusia yang Kucintai dan Kukagumi . Tamu-tamu jenderal itu tak hanya Panggabean. Rachmawati melihat Brigjen TNI M. Jusuf, Brigjen TNI Amirmahmud dan Mayjen TNI Basuki Rahmat. Mereka duduk di bagian tengah ruang depan Wisma Yaso. “Sekilas kutangkap garis-garis kesedihan luar biasa pada wajah bapakku tatkala dia masuk untuk mengambil bendera itu. Kulihat sekali bapak mengusap matanya. Bapakku menangis,” kata Rachmawati. “Aku terhenyak melihat peristiwa itu. Agaknya, Bendera Pusaka itu adalah satu-satunya harta yang sangat dihargai, dimuliakan dan diagungkan bapakku. Bapak sangat menghormati nilai sejarah Bendera Pusaka itu.” AKBP Sidarto Danusubroto, ajudan Sukarno, mengungkapkan bahwa Sukarno mengajukan syarat agar keempat Panglima Angkatan menghadap untuk menerima Bendera Pusaka. Kesempatan tersebut akan digunakan Sukarno untuk menyampaikan hal-hal penting berkenaan dengan langkah-langkah pemerintah Soeharto yang sangat memojokkan Sukarno, membatasi kebebasan pribadi dan keluarganya, dan meniadakan segala hal yang berkaitan dengan Sukarno. Berbeda dengan keterangan Rachmawati, Sidarto mengingat bahwa tidak semua panglima hadir, hanya Men/Pangal Laksamana Mulyadi dan Men/Pangak Inspektur Jenderal Polisi Sutjipto Yudodiharjo, sedang lainnya diwakilkan. Sukarno mengajak mereka ke Monas, tempat Bendera Pusaka akan disimpan. “Sesudah pertemuan tersebut tetap tidak ada perubahan perlakuan terhadap Bung Karno. Beliau tetap dibatasi pergerakannya dan harus selalu minta izin setiap kali ada kegiatan keluar,” kata Sidarto dalam biografinya, Dari Ajudan sampai Wakil Rakyat . Harian Kompas , 18 Agustus 1967, melaporkan bahwa “Mulanya tampak keengganan pada diri Bung Karno untuk menyerahkan Bendera Pusaka itu. Tapi akhirnya setelah melalui proses yang berbelit-belit Bendera Pusaka itu berhasil diambil dari tangan Bung Karno karena desakan keempat Panglima Angkatan.” Bendera Pusaka diserahkan kepada Soeharto untuk dikibarkan terakhir kalinya pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 1967. Bendera Pusaka kemudian disemayamkan di Monas. Mulai tahun 1968, yang dikibarkan adalah duplikatnya. Pada 5 Agustus 1969, Soeharto menyerahkan duplikatnya dan reproduksi naskah Proklamasi kepada gubernur seluruh Indonesia untuk dikibarkan pada setiap upacara peringatan kemerdekaan.*

Pagi itu, 18 Agustus 1945, sehari selepas Proklamasi, Gedung Chuo Sangi In masih lengang. Ki Bagus Hadikusumo yang baru saja hadir tiba-tiba didatangi seorang pembantu yang memberi tahu bahwa Bung Hatta hendak bicara. Dengan diantar pelayan itu Ki Bagus Hadikusumo menemui Hatta, yang ternyata bersama Kasman Singodimedjo dan Tengku Mohammad Hasan. Dengan air muka yang rikuh, Hatta menyampaikan sesuatu yang membuat Ki Bagus Hadikusumo terkejut: penghapusan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” atau risiko wilayah Indonesia timur yang dominan Kristen berpisah jika tujuh kata itu tetap tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar. Ki Bagus jelas menampakkan kekecewaannya kepada Hatta. Pasalnya, poin itu sudah disetujui dan disahkan dalam sidang BPUPKI sebelumnya, mengapa kini tiba-tiba harus dirombak. “Bukankah sudah disepakati juga bahwa kalimat itu hanya berlaku untuk umat Islam,” sergah Ki Bagus. Hatta menyampaikan bahwa malam sebelumnya seorang opsir Jepang mendatanginya dan memberi tahu bahwa pemuka-pemuka agama di wilayah timur merasa terdiskriminasi oleh kalimat itu. “Siapa opsir itu?” tanya Ki Bagus. Hatta hanya menjawab, “Maaf, saya lupa menanyakan namanya.” Tengku Mohammad Hasan dan Kasman Singodimedjo pun akhirnya ikut membujuk Ki Bagus yang tampak emosi. Namun, pembicaraan tetap buntu. Tanpa bicara lebih jauh Ki Bagus beranjak pergi, meninggalkan ketiga orang itu dalam diam. Lakuan itu adalah bagian dari dokudrama Toedjoeh Kata karya sutradara muda Bayu Seto. Melalui film ini, Bayu dan tim Muhammadiyah Multimedia Kine Klub (MMKK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin merekonstruksi kembali fragmen sejarah penting pascaproklamasi menyangkut umat Islam yang saat ini seakan dilupakan. Idenya membuat dokudrama ini berawal dari kegelisahannya mengamati aksi damai kalangan umat Islam pada 2 Desember 2016. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan besar di benaknya tentang mengapa masyarakat bisa terpecah sedemikian rupa. Ia mencoba mencari jawabannya melalui sejarah. “Saya terus mencari dan ketemulah dengan sosok Ki Bagus dan peristiwa penghapusan tujuh kata itu. Saya juga mengingat di buku-buku sekolah peristiwa ini hanya disebut sepintas lalu saja,” tutur Bayu usai pemutaran filmnya di Masjid Abu Bakar As-Sidiq, 17 Agustus 2017. Lebih jauh dokudrama ini dimaksudkan sineasnya untuk mengangkat peran tokoh Islam Indonesia terkait usaha penerapan syariat Islam di masa lalu. Tidak banyak adegan di film ini. Fokusnya sengaja diarahkan pada perundingan di antara Ki Bagus, Hatta, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Mohammad Hasan serta usaha Kasman membujuk Ki Bagus untuk menyetujui usulan Hatta. Toedjoeh Kata mencoba menangkap dilema yang dialami Ki Bagus Hadikusumo yang berusaha meneguhkan keberpihakannya pada Islam. Yang Tidak Tertangkap Kamera Film ini menjadi menarik karena membuka diskusi atas beberapa detil sejarah yang, seperti dikatakan sutradaranya, luput dari perhatian. Sayangnya, itu juga dilakukan secara sepintas lalu oleh sineasnya. Agaknya persoalan riset menjadi kendalanya. Itu diakuinya dalam diskusi usai pemutaran film. “Buat filmaker sendiri tema sejarah dan politik adalah tema yang sulit. Bagi sineas yang sudah senior saja sulit. Salah satunya soal riset, karena untuk seorang tokoh seperti Ki Bagus ini datanya terbatas sekali,” katanya. Keterbatasan itu membuat beberapa hal menarik tidak tertangkap dalam narasi maupun gambar film. Toedjoeh Kata hanya merekam peristiwa pada pagi hari 18 Agustus 1945 sebelum sidang pertama PPKI, ketika Ki Bagus baru saja tiba di Gedung Chuo Sangi In. Padahal, titik mula munculnya opsi penggantian redaksi pembukaan UUD justru terjadi pada malam sebelumnya. Hatta dalam memoarnya Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi menyebut, “Pada sore harinya (17 Agustus, red ) aku menerima telepon dari Tuan Nishiyama, pembantu Admiral Maeda, yang menanyakan, dapatkah aku menemui seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishiyama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku persilakan mereka datang. Opsir itu, yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun dan menginformasikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, keberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar ...” Namun, dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Hatta menyebut opsir itu adalah Nishijima, seorang pembantu Laksamana Maeda. Melalui suara Ki Bagus, Bayu menyodorkan sanggahan atas informasi dari Hatta yang mengatakan bahwa masyarakat wilayah timur merasa didiskriminasi. Ki Bagus dalam film mengatakan bahwa poin-poin dalam pembukaan UUD itu telah disetujui oleh seluruh anggota BPUPKI pada 22 Juni 1945. Mr. A.A. Maramis, yang dianggap sebagai salah satu perwakilan masyarakat Indonesia timur dan Kristen, ikut menandatangani rancangan pembukaan UUD tanpa berkeberatan atas isinya. Dalam film, Ki Bagus pun mempertanyakan mengapa sesuatu yang sebelumnya telah disepakati kini harus dimentahkan. Argumentasi Ki Bagus itu tidak sepenuhnya benar, karena pencantuman frasa itu dibahas kembali oleh BPUPKI dalam Rapat Perancang Undang-undang Dasar pada 11 Juli 1945. Rapat itu digelar atas keberatan dari Mr. Johanes Latuharhary yang mewakili masyarakat Kepulauan Maluku. Tetapi, hasil keputusan rapat itu tidak berbeda dengan putusan BPUPKI pada 22 Juni, yakni menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Hatta sendiri sebenarnya berembug dengan wakil-wakil umat Islam itu dengan posisi yang tidak netral. Ia datang dengan opsi untuk merombak frasa krusial itu dengan frasa yang lebih universal, alih-alih untuk menyelidiki kemungkinan keluhan sebagian kalangan minoritas. Terkait sikap Hatta itu, Deliar Noer mengajukan beberapa kemungkinan alasannya. Hatta sebagai seorang nasionalis tidak ingin Indonesia terpecah dan hal-hal yang menjurus pada perpecahan itu sebaiknya dihilangkan. Yang lebih penting, Hatta tidak merasa perlu mencantumkannya hanya karena umat Islam adalah mayoritas di Indonesia seperti argumen Ki Bagus. “Justru karena sifat mayoritas ini yang dijumpai pada ummat Islam di Indonesia, Hatta kurang merasa perlu untuk menekankan pada tingkat undang-undang dasar hal-hal yang Islami seperti ketujuh kata tadi. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam tidak perlu disebarkan, tetapi hal ini merupakan tanggung jawab masyarakat, bukan tanggung jawab negara, pendapatnya,” tulis Deliar Noer dalam Muhammad Hatta: Biografi Politik. Untuk detil latar belakang ini Bayu tidak menampakkannya sama sekali, lewat narator atau mulut para pemerannya. Ia hanya memfokuskan diri pada perdebatan Hatta dan Ki Bagus. Dalam dialog-dialog itu, Ki Bagus ditampilkan dengan argumentasi soal “hak mayoritas” dan “kesepakatan BPUPKI”. Sementara Hatta kukuh dengan “usaha menjaga persatuan”. Ia tidak berusaha mengulik lebih jauh motif Hatta maupun Ki Bagus, sehingga membuat perdebatan itu klise. Di Mana Wahid Hasyim? Menggambarkan hal semacam itu dalam film memang pelik. Lain itu, Bayu juga masih harus berhadapan dengan detil simpang siur lainnya. Tilik pilihan Bayu untuk tidak menampilkan sosok KH Wahid Hasyim, wakil NU, dalam dokudramanya. Pendapat pribadinya saat perundingan sebelum sidang pertama PPKI pasca Proklamasi, memang sumir. Hatta dalam Untuk Negeriku menyebut bahwa sebelum sidang PPKI dimulai ia mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Tengku Hasan untuk berunding. “Kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan ‘Ke Tuhanan Yang Maha Esa’,” kata Hatta. Dalam buku Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun juga disebutkan kehadiran Wahid Hasyim. Namun, saat itu Kasman menyebut bahwa ia juga diminta Hatta untuk membujuk tidak hanya Ki Bagus, tetapi juga Wahid Hasyim yang keberatan. Keterangan ini jelas berbeda dari keterangan Hatta. Deliar Noer mengemukakan keterangan berbeda . Ia menengarai bahwa Wahid Hasyim tidak ikut dalam perundingan itu maupun sidang PPKI hari itu karena memang ia tidak sedang berada di Jakarta. Ia mendasarkan pendapatnya pada buku Pertumbuhan Historis Rumusan Dasar Negara dan Sebuah Projeksi karya Prawoto Mangkusasmito. Tetapi, merujuk pada Naskah Undang-Undang Dasar 1945 jilid I susunan Muhammad Yamin nama Wahid Hasyim tertera dalam daftar anggota PPKI pada 18 Agustus. Atas keterangan ini Deliar Noer mempertanyakannya, “Apakah ini sekadar daftar anggota, bukan daftar hadir?” Di buku yang sama juga terdapat keterangan soal kehadiran Wahid Hasyim pada sidang PPKI pada 19 Agustus. Deliar Noer kembali mempertanyakannya, “Apakah benar bahwa ia baru tanggal 19 Agustus dapat hadir?” Jika Bayu mau lebih bersusah payah, film ini bisa berdurasi lebih panjang dan tentunya lebih menukik dalam. Sayangnya ia keburu terantuk oleh “data yang terbatas” dan minim konteks. Pilihan ini bukan tanpa risiko. Tanpa adanya latar belakang segera tampak dalam film itu siapa protagonis dan antagonisnya. Akhirnya, dokudrama ini menjadi hanya sekadar penokohan terhadap Ki Bagus Hadikusumo.

Proklamasi kemerdekaan tidak hanya dihadiri kaum lelaki. Para perempuan ini juga hadir dalam peristiwa bersejarah kelahiran Republik Indonesia dengan memainkan perannya masing-masing.

Jarang orang tahu, Indonesia pernah memiliki sejumlah pembalap motor yang ikut menorehkan namanya dalam sejumlah ajang kelas dunia. Salah satunya adalah Benny Hidayat, yang memulai kariernya sejak tahun 1961. Di tahun itu juga, Benny berhasil menyabet juara Grand Prix (GP) Indonesia dalam kelas 125 cc. “Saya ingat waktu itu masih umur 16 tahun dan mengendarai motor Honda CB 72 yang dibelikan ayah saya,” kenang lelaki berusia 72 tahun itu kepada Historia . Setelah malang melintang di level nasional, pada 1969 Benny bergabung dengan tim Yamaha. Sejak itulah, dia banyak tampil di pentas Asia dan dunia. Mulai ajang GP di Singapura dan Malaysia hingga GP di Makau. Di Makau, Benny berhasil mengibarkan Sang Saka Merah Putih di urutan puncak. Berdasarkan situs resmi GP Makau, macau.grandprix.gov.mo , nama Benny tertera sebagai salah satu kampiun musim 1970. Benny turun dengan kuda besi Yamaha YSI 125 cc yang disediakan tim berlambang garpu tala tersebut. “Boleh dibilang prestasi tertinggi yang saya capai selama ini, ya juara di Macau GP itu. Padahal saya ingat di ajang itu kelasnya bebas. Malah ada yang peserta yang memakai motor 750 cc,” kata Benny. Di ajang GP Makau, Benny tidak datang sendiri dari Indonesia. Tim Yamaha dan POSIDJA (Persatuan Olahraga Sepeda Motor Djakarta) juga mengirimkan sejumlah pembalap lainnya. Sebut saja Beng Suswanto, Hendra "Abaw" Tirtasaputra dan Tjetjep Heriyana. “Sebelumnya (tahun 1969) saya sudah turun di Makau. Tapi baru dapat juaranya pada 1970. Juara dua diraih oleh pembalap dari Makau, sedang juara ketiga teman saya satu tim: Tjetjep (Heriyana),” kenang Benny. Usai juara di Makau, Benny malang melintang dari satu ajang ke ajang lain. Terakhir, dia tampil di GP Malaysia 1974. Tepatnya di Sirkuit Batu Tiga, sekitar 15 kilometer dari Kuala Lumpur. Di ajang itu, rekan setimnya, Tjetjep Heriyana, mengalami kecelakaan hebat. “Tangan dan kakinya patah. Begitu parahnya sampai sekarang sudah sulit jalan. Kecelakaan itu karena memang dia jatuh sendiri, tidak ada insiden dengan pembalap lain. Bisa jadi karena kelelahan juga, karena kan pada waktu itu dia masih cedera bahunya akibat terjatuh dalam suatu ajang sebelumnya,” ujar Benny. “Ya, jatuh aja gitu . Tidak ada kontak sama dengan pembalap lain,” ujar Tjetjep kepada Historia . Sekitar sebulan Tjetjep dirawat di Malaysia. Sebagai sahabat baik, Benny pun ikut menemani Tjetjep saat mengalami perawatan. “Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Jenderal Supardjo Rustam juga sempat jenguk,” kenang Tjetjep. Benny sendiri memutuskan untuk pensiun dari dunia balap motor pada 1978. Yamaha kemudian merekrutnya sebagai pelatih balap motor hingga 1981. Lepas dari Yamaha, Benny sempat buka bengkel hingga masuk ke dunia bisnis otomotif. Kini, di masa senjanya, Benny selain masih hobi mengotak-atik motor, dia juga aktif dalam kegiatan pemugaran lukisan. “Ya, banyak lukisan yang saya pugar, seperti karya-karya Affandi dan Sudjojono,” katanya.

Bagi orang Karawang, nama Suroto Kunto tidak asing lagi. Selain ditabalkan pada satu monumen, dia juga diabadikan sebagai nama jalan di kota penghasil beras itu. Namun, tak banyak orang mengetahuinya. Yang jelas, sejarah mencatat bahwa pemuda yang hidup di era revolusi itu ternyata memiliki banyak peran dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Suroto mengenyam pendidikan AMS-B di zaman Hindia Belanda. Ketika Jepang datang, ia melanjutkan ke Ika Daigaku. Ia tak menuntaskan pendidikan kedokteran itu karena menolak digunduli sebagai syarat menjadi dokter di era kekuasaan militer Jepang. Yudi Latif dalam Indonesian Muslim Intellegentsia and Power menyebutkan, Suroto bersama Bagja Nitidiwirja, Bahrum Rangkuti, M. Sjarwani, Siti Rahmah Djajadiningrat, Anwar Harjono, Karim Halim, serta Djanamar Ajam, lantas memimpin kelompok pemuda Sekolah Tinggi Islam. Mereka salah satu kelompok muda yang kemudian mendesak Proklamasi segera dilakukan Sukarno. Suroto juga ikut dalam perundingan dengan kelompok pemuda lainnya di Laboratorium Bakteriologi Cikini (kini di samping Universitas Bung Karno) pada petang selepas berbuka puasa pada 15 Agustus 1945. Irna Hadi Suwito dalam ChairulSaleh: Tokoh Kontroversial, menuliskan rapat yang dipimpin Chaerul Saleh tersebut membahas strategi untuk menghadapi golongan tua: Sukarno dan Mohammad Hatta. Sebagai pemuda radikal, mereka tidak ingin kemerdekaan dicapai dalam kerangka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) karena dianggap berbau Jepang. Pasca rapat, empat pemuda kemudian diutus untuk menyambangi Sukarno di kediamannya malam itu juga. “Mereka serentak menyatakan kesepakatan: merdeka sekarang juga. Empat pemuda diutus menghadap Bung Karno; Suroto Kunto, Ahmad Aidit (kemudian dikenal dengan nama DN Aidit), Subadio Sastrosatomo dan Wikana,” ungkap Julius Pour dalam Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang. Di situ pula kemudian muncul “drama” antara Wikana dan Bung Karno. Saat pemuda kerempeng asal Sumedang itu menggertak Sukarno, dengan marah Si Bung lalu berteriak, “Seret aku ke pojok sana, bunuh aku malam ini juga. Tidak usah menunggu sampai besok!” Nyali Wikana pun meleleh. Gagal mendesak Sukarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan sesegera mungkin, keesokan harinya, para pemuda radikal itu “menculik” keduanya ke Rengasdengklok. Belakangan diketahui, “penculikan” itu ternyata diotaki oleh Chaerul Saleh dan Sukarni. Akhirnya, Proklamasi tercetus pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Bersama ratusan pemuda lainnya, Suroto hadir sebagai saksi hidup kelahiran bayi Indonesia. Selanjutnya, ia terjun dalam kancah revolusi sebagai tentara republik. Di TKR (Tentara Keamanan Rakjat), karier Suroto termasuk moncer. Setelah sempat menjadi bawahan Letnan Kolonel Moeffreni Moe’min (Komandan Resimen V Jakarta Raja yang kemudian berubah jadi Resimen Cikampek), Suroto Kunto kemudian mengambil alih jabatan Moeffreni pada pertengahan 1946. Sayang, kariernya tak berlangsung lama. Letnan Kolonel Suroto Kunto yang saat itu baru berusia 24 tahun, justru hilang secara misterius di kawasan Warungbambu, Karawang pada 28 November 1946. Diduga kuat Suroto Kunto beserta kepala stafnya Mayor Adel Sofyan serta dua pengawalnya, Kopral Muhajar dan Murod, diculik dan dibunuh oleh salah satu kelompok lasykar. Bermula dari adanya konflik antara Suroto dengan Laskar Rakyat Djakarta Raja (LRDR), terkait wilayah pertahanan front Jakarta Timur. Her Suganda dalam Rengasdengklok: Revolusi dan Peristiwa 16 Agustus 1945 mengungkapkan, dalam suatu perundingan di Bekasi, LRDR meminta kepada TKR agar daerah dekat Stasiun Karawang diserahkan kepada LRDR. Tuntutan tersebut ditolak keras oleh Suroto. Setelah penolakan itu dalam perjalanan kembali ke Cikampek, Suroto dan ketiga anak buahnya diculik di kawasan Warungbambu. Jasad mereka tak pernah ditemukan, hanya tersisa satu mobil Ford yang sebelumnya mereka kendarai teronggok di tepi jalan raya Karawang-Cikampek. Peristiwa itu menggerakkan segenap kekuatan Resimen Cikampek untuk menghabisi LRDR. Padahal menurut sejarawan Robert B. Cribb, aksi itu belum tentu didalangi oleh LRDR. Namun, bisa jadi itu ulah intelijen Belanda untuk menggerus secara perlahan kekuatan Republik. “Saya pikir bukan suatu hal yang mustahil jika intelijen Belanda bermain dalam konflik TKR-LRDR dan mereka memang berkepentingan dengan itu,” ujar sejarawan asal Australia yang mendalami tema revolusi Indonesia tersebut kepada Historia .

NANKING, 13 Desember 1937, sinar matahari enggan jatuh. Kabut tebal berjelanak dari celah reruntuhan bangunan. Kota itu mendung dan desing senapan terus menggema. Mayat-mayat tergeletak di tiap sudut. Sekumpulan pelacur bergegas dengan kereta kudanya. Sementara itu, belasan siswi Gereja Winchester terus berlari di antara mayat-mayat. Di belakang mereka, tentara Jepang mengejar. Semakin dekat.

Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia HE Moazzam Malik merasa takjub. Ia tak menyangka di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok) Jakarta, begitu banyak hal-hal terkait dengan negaranya tersimpan. Demikian menurut Jaka Perbawa, salah satu kurator di Munasprok kepada Historia . “Beliau baru tahu bahwa ternyata Munasprok pernah menjadi kediaman para duta besar Inggris di Jakarta” ujarnya. Sejarah memang mencatat bahwa jauh sebelum menjadi museum, gedung itu telah digunakan untuk berbagai kepentingan oleh pemerintah Kerajaan Inggris. Sebagai contoh pada 1930-an, gedung itu difungsikan sebagai kantor Konsulat Jenderal (Konjen) Inggris di Hindia Belanda. Lantas pada 1945-1946, gedung itu juga pernah dijadikan markas besar tentara Inggris yang datang ke Indonesia, sebelum kemudian selama dua dekade (1961-1981) berfungsi sebagai kediaman para duta besar Kerajaan Inggris di Indonesia. Namun yang paling membuat takjub Moazzam Malik adalah kisah ditemukannya plakat yang terbuat dari lempengan besi, penanda untuk memperingati pelantikan Raja Inggris George VI pada 12 Mei 1937. Menurut Jaka, ada kemungkinan plakat tersebut dulu pernah dipasang di pohon beringin (yang pada 2013 sudah ditebang). Plakat itu sendiri bertuliskan: THIS TREE...PLANTED TO COMMEMORATE THE CORONATION OF H.M. KING GEORGE VI MAY 12TH 193. Mengapa plakat bersejarah itu sampai terkubur? “Mungkin seiring waktu dan pertumbuhan pohon, plakat itu terlepas lantas terkubur begitu saja di tanah,” kata Jaka. Begitu terkesannya Moazzam Malik, hingga foto plakat itu “nongkrong” di akun Twitter-nya, @MoazzamTMalik. Di situ ia “berkicau”: “ Museum Proklamasi. Indonesia’s Declaration of Independence drafted here. Former British Residence ~ with a tree to mark George VI Coronation (Museum Proklamasi. Naskah Kemerdekaan Indonesia dirumuskan di sini. Bekas kediaman dubes Inggris ~ dengan sebuah pohon penanda pelantikan George IV).” Plakat itu sendiri ditemukan pada sekira pertengahan Maret 2017. Tepatnya saat pihak museum memutuskan untuk menebang pohon beringin yang letaknya sejajar dengan tiang bendera di halaman depan Munasprok. “Karena kondisinya sudah rapuh dan dikhawatirkan menimpa museum, maka kepala museum memerintahkan untuk meniadakan pohon beringin tua itu sampai ke akar-akarnya. Nah plakat itu ditemukan ketika kami membersihkan sisa-sisa akarnya di dalam tanah,” ujar Jaka. Waktu ditemukan, kondisi plakat sudah patah menjadi lima bagian. Untuk supaya lebih jelas, para kurator museum lalu menyusunnya kembali. Kini, plakat itu masih ditempatkan di ruang penyimpanan dan belum bisa dipertontonkan untuk umum. “Saya sempat konfirmasi ke beliau (Dubes Moazzam), apakah mungkin plakat besi ini satu-satunya yang tersisa di setiap rumah Dubes Inggris di seluruh dunia? Dia bilang, ya mungkin saja ini inisiatif Konjen Inggris saat itu dan jadi satu-satunya yang tersisa,” lanjut Jaka. Hingga kini, pihak museum baru sampai mencari tahu lebih dalam tentang sosok Raja George VI. Belum sampai soal siapa Konsul Jenderal Inggris yang menanam pohon beringin itu. George VI dilantik sebagai raja Inggris menggantikan kakaknya, Edward yang tidak boleh jadi raja karena menikahi rakyat biasa. Kendati banyak yang mendukung, George VI memiliki kekurangan yaitu tidak bisa berbicara lancar. Setelah dilantik, barulah dia dilatih berpidato. Pidatonya dalam Perang Dunia II, jadi penanda bahwa Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Kisahnya itu pernah diangkat ke layar lebar oleh Hollywood berjudul The King’s Speech .

SITI Hartinah Soeharto atau Ibu Tien dikenang sebagai pribadi yang menyukai ketertiban dan kerapihan, termasuk dalam soal rambut. Banyak kalangan menyebutnya sangat anti jika melihat seorang lelaki memelihara rambut panjang. Setidaknya dalam catatan para wartawan Istana, sudah ada dua jurnalis yang pernah kena tegur Ibu Tien terkait soal itu. Jurnalis pertama adalah Dudi Sudibyo, fotografer senior Kompas yang sudah sejak 1975 ngepos di Istana. Ceritanya, pada 9 April 1981 Presiden Soeharto dan Ibu Tien menjamu para penumpang dan awak pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang baru saja selamat dari upaya pembajakan kelompok Jamaah Imran. Saat melakukan pemotretan, tetiba Dudi merasa rambut gondrongnya ada yang menjambak halus dari belakang. Ternyata Ibu Tien. “Nanti potong ya, rambut gondrongnya,” tegur Ibu Tien sebagaimana dikisahkan Dudi dalam buku 34 Wartawan Istana Bicara tentang Pak Harto. Dudi mengaku memang saat itu belum sempat mencukur rambut. Dia yang sebenarnya kelelahan setelah meliput pembajakan pesawat Woyla di Thailand harus segera kembali ke Jakarta dan meliput acara di Jalan Cendanan tersebut. Akibat peristiwa “penjambakan” itu, Dudi menjadi pergunjingan seru kawan-kawannya sesama jurnalis yang saat itu datang pula ke Cendana. Jurnalis kedua yang mengalami peristiwa nyaris sama adalah Totok Susilo. Fotografer yang saat itu berkarier di harian Sinar Harapan , sempat pula mendapat teguran perihal rambut gondrongnya dari Ibu Tien. Suatu ketika dalam pesawat yang membawa rombongan presiden dari Surabaya ke Jakarta (selepas meresmikan patung Yos Sudarso), Pak Harto dan dan Ibu Tien berkesempatan mendatangi para wartawan Istana yang juga ikut. Saat giliran Ibu Tien menjabat tangan Totok, tetiba sang ibu negara berkata, “ Lho rambutnya kok gondrong?” Demi mendengar teguran itu, Totok pun hanya bisa tersenyum masam. “Ya, ora opo-opo tho. Lha lagek nglakoni (Ya tidak apa-apa. Sedang melakukan tirakat),” kata Pak Harto seolah mewakili Totok untuk menjawab pertanyaan Ibu Tien. Begitu sampai rumah, Totok langsung mencukur rambutnya. Selang beberapa hari dalam sebuah kegiatan di Istana Merdeka, Totok kembali bertemu muka dengan Ibu Tien dan langsung mendapat pujian “ Lha itu bagus. Rapi, kan ,” kata Ibu Tien. Totok mengaku lega sekaligus senang saat dipuji oleh Ibu Tien. Ia pun menjadi mafhum bahwa diam-diam ternyata Ibu Negara sangat memperhatikan penampilan para wartawan yang ngepos di Istananya.*