Hasil pencarian

Pembacaan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945 menjadi tanda berakhirnya hubungan tidak resmi Indonesia dan Jepang. Selama kurun tiga tahun (1942-1945), bahkan sejak tahun 1930-an, telah banyak orang Indonesia yang menetap di Jepang. Sebagian besar memilih Negeri Sakura itu sebagai tempat menuntut ilmu. Menurut sejarawan Universitas Waseda Ken’ichi Goto dalam Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia , orang Indonesia pertama yang mendapat kesempatan belajar ke Jepang adalah Madjid Usman dan Mahjuddin Gaus. Keduanya berasal dari Minangkabau. Permohonan mereka disampaikan pada 1932 oleh konsulat Jepang Naito Keizo kepada Menteri Luar Negeri Uchida Koya di Tokyo. “… Saya mohon agar orang-orang asing seperti ini yang masih belum memahami bahasa Jepang dapat diberi kelonggaran untuk belajar di sekolah Jepang,” tulis Naito. Setelah mereka, semakin banyak orang Indonesia yang belajar ke Jepang. Geliat ekonomi dan industri negara itu begitu memikat warga Asia lain-nya. Bahkan sejumlah pelajar Indonesia secara sukarela mendaftar ke akademi militer Jepang ketika negeri itu kekurangan kekuatan untuk menghadapi perang Pasifik. Dicatat Saari Ibrahim dalam Suka Duka Pelajar Indonesia di Jepang , ada 17 pelajar dari Jawa dan Sumatera yang masuk Rikugun Shikan Gakko, Akademi Militer Angkatan Darat. Namun kabar kekalahan Jepang atas Sekutu, serta kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945, membuat mereka bingung. Berdasar laporan Far Eastern Commission –Badan tertinggi dari Sekutu untuk mengurus hal-hal tentang pendudukan di Jepang– sejarawan Jepang Aiko Kurasawa mencatat ada 107 orang Indonesia di Jepang ketika perang selesai pada Agustus 1945. “Mereka tidak yakin atas nasib diri mereka selanjutnya. Mereka menanyakan kepada diri sendiri: ‘Apakah aku akan dianggap sebagai kolaborator Jepang? Apakah aku bisa pulang ke Indonesia? Bagaimana caranya? Kalau beasiswanya putus, bagimana menjalani kehidupan selanjutnya?’ dan lain-lainnya,” tulis Aiko Kurasawa dalam Sisi Gelap Perang Asia . Dari 107 orang Indonesia di Jepang, imbuh Aiko, mayoritas berstatus mahasiswa. Pemerintah Jepang membaginya menjadi dua kelompok. Pertama , 24 orang yang sudah tinggal di Jepang sebelum pecahnya perang dengan keinginan dan biaya sendiri. Kedua , 83 orang mahasiswa yang dikirim ke Jepang antara tahun 1943 dan 1944 dengan program beasiswa Nantoku dari pemerintah militer Jepang. Orang Indonesia di Jepang sendiri baru mendengar berita proklamasi kemerdekaan pada 19 Agustus 1945. Sejak kabar itu tersebar ke seluruh Jepang, kehidupan warga Indonesia di sana mulai tidak tenang. Hati mereka sungguh terguncang, antara senang atau takut. Mereka takut dampak kemerdekaan itu membuat orang-orang Jepang memberi perlakuan buruk kepada mereka. Banyak orang yang akhirnya berkeinginan untuk kembali ke tanah air. “Sesudah 1946, hampir semua mahasiswa dari wilayah jajahan negara Barat sudah dipulangkan. Yang masih tinggal di Jepang hanya mahasiswa dari Indonesia dan mahasiswa dari Vietnam di mana masing-masing pemimpin nasionalisnya sudah memproklamasikan kemerdekaan,” ungkap Aiko. Meski begitu, pemerintahan Indonesia yang baru dibentuk belum bisa menolong 107 orang yang terlantar di Jepang tersebut. Mereka tidak bisa langsung bernegosiasi dengan pihak Sekutu, maupun pemerintah Jepang untuk mengurus kepulangan warganya. Selain karena Sekutu belum mengakui Indonesia, situasi di dalam negeri juga belum memungkinkan untuk melakukannya. Itulah satu kelemahan negara Indonesia yang baru merdeka. Pemerintah Jepang juga tidak memberatkan keputusan orang-orang Indonesia di negaranya. Bagi mereka yang ingin tinggal, diperbolehkan asalkan menggunakan biaya sendiri. Beasiswa pemerintah Jepang akan sepenuhnya dicabut pada akhir 1946 atas keputusan Sekutu. Begitu juga dengan mereka yang ingin pulang, pemerintah tidak akan menghalangi tetapi mereka harus mencari jalan pulang sendiri. Keinginan orang-orang Indonesia di Jepang rupanya berbeda-beda. Tidak semua ingin kembali. Sebagian memilih bertahan di Jepang dan melanjutkan hidupnya, atau menyelesaikan pendidikannya. Kelompok yang ingin tinggal itu biasanya telah berumah tangga. Sementara sisanya memilih pulang, kendati dengan meminjam jasa pemerintah Belanda dan Sekutu. “Teman-teman negeri tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Birma pulang ke negara asal mereka atas perintah dan fasilitas yang disediakan oleh mantan master kolonial, seperti Inggris dan Amerika, yang kembali dan mulai menjajah lagi,” tulis Aiko.

Sekira pukul 10.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945, sekitar 1000 orang telah berkumpul di Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Meski masih dalam suasana tegang, mereka begitu antusias menyaksikan detik-detik pembacaan naskah proklamasi oleh Sukarno-Hatta. Para tokoh kunci perjuangan bangsa juga telah bersiap mengikuti upacara khidmat dan bersejarah itu. Namun di antara tokoh-tokoh yang hadir, sosok Ahmad Subardjo tidak terlihat. Padahal sebagai salah satu perancang naskah proklamasi, kehadirannya sangat dinanti. Dia juga diharapkan mendampingi Sukarno-Hatta dalam prosesi pembacaan teks kemerdekaan rancangannya tersebut. Sukarno yang tetap menginginkan kehadiran Ahmad Subardjo kemudian mengutus dua orang ke kediamannya. Ketika sampai, mereka mendapati menteri luar negeri pertama Indonesia itu tengah beristirahat di tempat tidurnya. Dia tampak kelelahan. Bahkan Ahmad Subardjo tidak terlihat akan bersiap untuk pergi kemanapun. “Saya masih di tempat tidur sewaktu kurang lebih pukul 10.00 pagi tanggal 17 Agustus datang dua orang utusan Sukarno dan Hatta untuk menjemput saya,” kenang Ahmad Subardjo dalam otobiografinya Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi. Kedua utusan itu lalu melaporkan bahwa telah banyak orang menunggu di Pegangsaan Timur. Upacara pengibaran bendera Merah-Putih dan pembacaan proklamasi tidak akan dimulai sebelum kehadirannya. Begitu pesan Sukarno-Hatta. Mereka pun meminta Ahmad Subardjo segera berapakaian rapi dan pergi bersama ke kediaman Sukarno. Ahmad Subardjo meminta kedua utusan itu menunggu. Namun ketika keluar, bukannya berpakaian rapi, dia malah memberi sepucuk surat untuk diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Di dalam surat itu dia menuliskan permintaan maaf kepada kedua kawannya itu karena tidak dapat hadir mendampingi mereka. Ahmad Subardjo juga meminta agar supaya upacara Proklamasi Kemerdekaan segera dilangsungkan tanpa menunggu kehadirannya. “Apalagi yang saya inginkan? Mimpi Indonesia merdeka telah menjadi kenyataan. Apa bedanya saya hadir atau tidak? Hal yang terpenting ialah bahwa kita sendiri dan generasi penerus rakyat telah menjadi warganegara yang bebas dari sebuah negara merdeka: Republik Indonesia!,” tegas Subardjo. Rupanya alasan ketidakhadiran Ahmad Subardjo dalam proklamasi disebabkan rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Pada peristiwa pengamanan Sukarno-Hatta oleh golongan pemuda ke Rengasdengklok, Ahmad Subardjo-lah yang berusaha meyakinkan para pemuda untuk melapas keduanya. Dia juga yang menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dari daerah di Karawang, Jawa Barat tersebut dan memastikan dua tokoh penting kemerdekaan itu tiba dengan selamat di Jakarta. Masih tanpa istirahat, Ahmad Subardjo lalu ikut ke kediaman Laksamana Maeda untuk merancang perumusan naskah proklamasi bersama Sukarno-Hatta. Dimulai sejak tengah malam tanggal 16 Agustus, rapat perumusan baru selesai pukul 06.00 pagi hari berikutnya. “Matahari sedang mulai timbul pada waktu hadirin berturut-turut meninggalkan tempat pertemuan dalam keadaan sangat lelah. Saat ruangan pertemuan hampir kosong, saya berpamitan kepada Sukarno dan Hatta yang kelihatannya masih cukup segar setelah mengalami begitu banyak kejadian,” kata Ahmad Subardjo. “Saya sungguh merasa lelah atas kejadian yang menegangkan syaraf, yang baru saja saya alami sepanjang hari dan malam sebelumnya,” lanjutnya. Setelah kedua utusan mengerti situasi yang dialami Ahmad Subarjo, mereka kembali ke Pegangsaan Timur. Sementara itu dia sendiri langsung masuk kamar kembali untuk melanjutkan tidurnya.

Fenomena buzzer  media sosial tengah ramai diperbincangkan. Beragam isu yang berkembang di media sosial seringkali disinyalir turut didengungkan oleh para buzzer . Lalu apakah buzzer  itu sebenarnya dan bagaimana kaitannya dengan propagandis partai yang dikenal dalam sejarah? Direktur Riset Paramadina Public Policy Intitute Ika Karlina Idris memaparkan mengenai istilah buzzer  dalam Dialog Sejarah “Fenomena Buzzer dari Masa ke Masa” di saluran Facebook  dan Youtube Historia.id , Selasa, 18 Agustus 2020. Ika menyebut banyak istilah yang memiliki kemiripan dengan buzzer , misalnya humas, advertiser  atau marketer  dan opinion leader  atau influencer  yang secara umum berguna untuk mempersuasi orang. Sementara, buzzer  media sosial kemudian muncul dengan tujuan untuk membuat sebuah pesan menjadi viral atau untuk mengamplifikasi pesan. Munculnya buzzer  ini berkaitan dengan kararkteristik media sosial. Misalnya, terbatasnya kolom status atau komentar membuat pesan yang disampaikan harus to the point . Kemudian, pesan tersebut perlu disebarluaskan dengan mengikuti algoritma media sosial. “Karena di media sosial itu pesan yang kuat aja nggak  cukup. Pesannya bagus tapi kalau nggak  ada yang like , nggak  ada yang comment , nggak  ada yang share , itu nggak  kebaca sama algoritma media sosial. Itu artinya pesannya garing. Tapi kalau semakin banyak interaksi di situ akhirnya kan naik tuh, naik ke timeline , lama-lama jadi trending topic ,” jelas Ika. Ika menambahkan bahwa buzzer  media sosial dibutuhkan untuk membangun suatu agenda tertentu. Hal ini menggeser media massa yang dulu sering dipakai untuk mempromosikan suatu agenda kepada publik. “Nah kalau sekarang, memang kita butuh, secara struktur butuh buzzer  ini untuk naikin  (agenda - red ) yang kuat. Cuma kan buzzer  balik lagi apakah buzzer -nya organik, non-organik, atau bots  misalnya,” terangnya. Apakah buzzer  media sosial ini merupakan bentuk baru dari agitator atu propagandis di zaman dulu? Sejarawan Soewarsono menyebut ada beberapa perbedaan. Ia menyebut bahwa agitasi-propaganda tidak bisa langsung dikonotasikan negatif. Soewarsono menyebut, misalnya, terbentuknya negara Indonesia merupakan hasil dari agitasi dan propaganda yang berlangsung panjang sejak tahun 1910-an. “Dimulai dengan tulisan Seandainya aku Seorang Belanda  yang ditulis oleh Soewardi Soerjaningrat,” katanya. Agitasi-propaganda kemudian banyak dipakai oleh partai politik, baik komunis, sosialis, nasionalis, hingga fasis. Partai politik memiliki media masing-masing untuk menyampaikan agenda-agenda mereka, sementara penguasa juga memiliki media sendiri. “Kalau agitasi propaganda zaman dulu tuh alatnya kan bacaan, kebanyakan bacaan. Dunia film itu nanti zaman Jepang,” ujarnya. Adanya agitasi dan propaganda menurunya adalah hal yang bebas nilai. Tergantung persepsi penerimanya. Soewarsono mencontohkan, slogan Sukarno “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis” pada zaman Jepang merupakan salah satu bentuk propaganda pemerintah Jepang. “Ini yang namanya agitasi-propaganda. Tidak jelek. Dalam propaganda itu netral. Itu alat netral tergantung persepsi yang menerima,” jelasnya. Menaggapi munculnya fenomena buzzer  sekarang, Soewarsono menyebut bahwa telah terjadi penurunan dalam berpolitik bangsa Indonesia. “Jadi politik buzzer  itu dangkal, banal,” sebutnya. Agitasi-propaganda yang dulu dilancarkan partai politik maupun penguasa memiliki struktur yang jelas. Selain memiliki divisi resmi, materi yang disampaikan juga merupakan suatu tawaran ide dan gagasan politik alih-alih hanya seruan kosong. “Jadi ini ada fenomena yang mendangkalkan politik itu menjadi semacam praktek-praktek politicking . Membenci, mencintai, membenci, mencintai. Bukan semacam proyek politik sebagai seni. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak maju menjadi maju,” jelas Soewarsono.

SEMENTARA kini pemerintah dan rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI sekali dalam setahun setiap tanggal 17 Agustus, maka tidak demikian di tahun pertama eksistensi Indonesia. Peringatan HUT kemerdekaan RI dilakukan beberapa kali di masa antara 17 Agustus 1945–17 Agustus 1946 itu, baik di level nasional maupun lokal. Salah satu yang menarik adalah peringatan HUT ke-11 bulan RI pada 17 Juli 1946. Sebelas bulan bukan waktu yang singkat untuk sebuah negara baru yang kelahirannya ditentang bahkan hendak dihentikan oleh bekas penjajahnya dengan berbagai macam cara. Ini adalah momentum krusial sebelum memasuki periode yang penting secara psikologis sebulan berikutnya, yakni peringatan HUT ke-1 RI.

Bank Indonesia mengeluarkan uang baru edisi khusus pecahan Rp75.000 tepat pada perayaan 75 tahun usia Republik Indonesia, 17 Agustus 2020. Desain uang ini elegan dan sarat makna. Bagian muka bergambar wajah Sukarno dan Hatta. Bagian belakang berisi gambar wajah orang Indonesia dari beragam suku dan daerah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, uang tak sebatas alat pembayaran. “Tetapi lambang kedaulatan, sistem kemandirian bangsa Indonesia,” kata Perry secara virtual. Ucapan Perry mengingatkan peran Oeang Republik Indonesia (ORI), uang kertas pertama keluaran pemerintah Indonesia. Uang itu mulai beredar pada 30 Oktober 1946. “Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ORI tercatat sebagai alat yang mempersatukan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama pemerintah Republik Indonesia berjuang menegakkan kemerdekaan,” ungkap Oey Beng To, mantan Gubernur Bank Indonesia, dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945–1958). Usul dari Pemuda Bandung Cerita ORI bermula dari banyaknya mata uang di Indonesia saat awal kemerdekaan. Ada empat jenis mata uang ketika itu. Tiga jenis berasal dari Jepang. Keluaran tiga otoritas berbeda dengan sebutan berbeda pula. Uang keluaran pemerintah pusat Jepang disebut Gulden Jepang. Uang dari pemerintah pendudukan Jepang bernama Gunpyo. Uang cetakan Nanpo Kaihatsu Ginko atau bank sirkulasi dikenal sebagai uang invasi. Satuan untuk dua mata uang terakhir adalah rupiah. Satu jenis mata uang lainnya peninggalan pemerintah Hindia Belanda keluaran De Javaasche Bank atau Bank Sentral Hindia Belanda. Satuannya gulden. Peredaran empat jenis mata uang itu merugikan Indonesia. “Menyebabkan situasi moneter menjadi sangat ruwet dan membingungkan,” catat Oey Beng To. Menyikapi situasi ini, muncul usulan dari Sjafruddin Prawiranegara, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP, badan legislatif sementara RI, red .). Dalam sebuah pertemuan dengan Hatta pada Oktober 1945, Sjafruddin membawa usulan dari pemuda Bandung yang dia lupa namanya. “Supaya mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri sebagai pengganti uang Jepang yang masih berlaku pada waktu itu,” kata Sjafruddin dalam Bung Hatta Mengabdi Pada Tjita-Tjita Perjuangan Bangsa . Hatta semula ragu memenuhi usulan Sjafruddin. Tapi Sjafruddin terus meyakinkan bahwa Indonesia perlu mengeluarkan uang baru sebagai salah satu atribut negara merdeka dan berdaulat. Keraguan Hatta sirna. “Pada akhirnya beliau dapat diyakinkan,” lanjut Sjafruddin. Pemerintah berkeputusan bulat mencetak uang sendiri. Percetakan Oeang Republik Indonesia di Solo. (IPPHOS/Perpusnas RI). Menyelundupkan Bahan dan Alat Cetak A.A. Maramis, Menteri Keuangan, menindaklanjuti keputusan itu. Dia bergerak cepat. Sebab tentara Sekutu telah datang ke Indonesia pada akhir September 1945. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tentara Sekutu bisa saja mengambil alih keadaan. Maka dia menginstruksikan tim Sarikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta bergerak ke Jakarta, Malang, Solo, dan Yogyakarta untuk mencari percetakan. Di Jakarta ada percetakan G. Kolff dan De Unie. Di Malang berdiri perusahaan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF). Tapi keduanya kesulitan memperoleh alat-alat untuk mencetak seperti kertas, tinta, pelat seng, mesin aduk, dan bahan kimia lainnya. Kekhawatiran terhadap kedatangan Sekutu menjadi kenyataan. Sekutu membawa pula orang-orang NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Keributan antara pejuang Republik dengan Sekutu tak terhindarkan di beberapa daerah. Jalur distribusi barang pun terganggu. Termasuk suplai bahan-bahan untuk mencetak uang. Untungnya Indonesia memiliki buruh berkesadaran. Mereka berhasil menyelundupkan alat-alat pencetak uang. “Berkat bantuan sukarela dari para karyawan beberapa perusahaan asing di Jakarta yang belum dikuasai oleh tentara Sekutu, bahan dan alat itu diperoleh,” catat Oey Beng To. Maramis kemudian membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945. Ketuanya T.R.B. Sabarudin, saat itu menjabat pula Direktur Bank Rakyat Indonesia. Anggotanya terdiri atas pegawai Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Serikat Buruh Percetakan G. Kolff. Kerja Panitia cukup baik. Mereka telah mencetak ratusan rim lembaran 100 rupiah. Tapi uang itu belum sempat diberi nomor seri. Situasi Jakarta keburu kacau. Pemerintahan pun harus pindah ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946. Pekerjaan mencetak uang berhenti sementara. Kerja pencetakan uang diambil alih oleh percetakan NIMEF di Malang, Solo, dan Yogyakarta. Selama masa ini, tentara Sekutu dan NICA mengawasi distribusi alat dan bahan untuk mencetak uang. Mereka bahkan menyerang Republik dengan mengeluarkan uang NICA pada 6 Maret 1946. Kursnya 3 persen dari uang Jepang. Orang menyebutnya uang merah karena warna dominannya. Tindakan itu bikin marah pemerintah Indonesia. Selain membuat inflasi, peredaran uang NICA juga melanggar kedaulatan. “Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyebutnya sebagai pelanggaran hak kedaulatan RI dan mengingkari perjanjian untuk tidak mengeluarkan mata uang baru selama situasi belum stabil,” tulis tim Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) dalam Rupiah di Tengah Rentang Sejarah . Daerah pemberlakuan uang NICA antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tapi uang NICA tak laku. Petani dan pedagang enggan memakainya. Mereka hanya mau menerima uang Jepang. Sesuai dengan seruan pemerintah Indonesia. Akibatnya peredaran uang NICA terdesak. “Keterbatasan dan ketidakwibawaan uang NICA itu berakibat merosotnya kurs. Dari 3% menjadi empat bahkan lima persen,” ungkap tim Depkeu RI. Penukaran uang di Glodok, Jakarta, Desember 1947. (IPPHOS/Antara). Membiayai Kebutuhan Ketika uang NICA merosot, pemerintah Indonesia mulai mengedarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) secara resmi pada 30 Oktober 1946. Malam sebelum ORI beredar, Hatta berpidato. “Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Uang Republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang.” Rakyat menyambut baik peredaran ORI. Mereka menyebutnya “uang putih”. Rosihan Anwar mencatat pengalamannya pada awal peredaran ORI di Jakarta. “Seorang tukang becak memilih pembayaran 20 sen uang kita daripada pembayaran dengan uang NICA,” tulis Rosihan dalam Kisah-Kisah Menjelang Clash ke-I . Kurs ORI terhadap uang NICA fluktuatif. Saat awal beredar, 1 ORI berbanding 2 uang NICA. Sangat kuat. Tapi lama-lama merosot hingga 1:5. Bahkan saat Agresi Militer II pada 19–20 Desember 1948, nilai ORI tenggelam. Butuh 500 ORI untuk menebus 1 Florin uang NICA. Kemerosotan ORI berkaitan dengan kian sempitnya wilayah Republik, tekanan tentara NICA terhadap pemakai ORI, dan inflasi. Khusus penyebab terakhir, tak lepas dari keputusan pemerintah untuk membiayai kebutuhan Republik dengan mencetak ORI lebih banyak. Keputusan itu terpaksa dilakukan. Sebab pemerintah tak mungkin menarik pajak dan mengandalkan bantuan atau pinjaman luar negeri. Dana pendukung kemerdekaan juga makin menipis. “Maka pengeluaran ORI sebagai cara untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut adalah paling baik,” terang Oey Beng To. Oey Beng To menyebut kebijakan ini mirip dengan kebijakan koloni-koloni Inggris di Amerika Serikat ketika awal kemerdekaannya pada 1776. Mereka mencetak uang sendiri ( continental money/greenbacks) untuk melawan Inggris. Tapi Oey Beng To melihat kemerosotan ORI tak separah continental money .  Seturut perubahan penandatangan Konferensi Meja Bundar dan perubahan bentuk negara Indonesia, ORI berhenti beredar pada Maret 1950. Ia diganti uang baru. Tapi peredarannya selama 3 tahun 5 bulan menjadi titik mula kesadaran tentang fungsi uang sebagai alat perjuangan kedaulatan dan pembiayaan negara.

Cerita bermula pada 15 Agustus 1945 sore. Aidit menemui kawan-kawannya di asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia (Baperpi) di Cikini 71. Ia juga menghubungi Wikana. Tujuannya, mengajak mereka datang ke belakang Laboratorium Bakteriologi Eijkmann Institute. Di belakang gedung yang dipenuhi pohon jarak itu, sebuah pertemuan rahasia para tokoh pemuda dan pelajar dari berbagai golongan diadakan. Dimulai pukul 19.00. “Hadir di pertemuan itu: Chaerul Saleh, Wikana, Aidit, Djohar Nur, Pardjono, Abubakar, Sudewo, Armansjah, Subadio (Soebadio Sastrosatomo – Red. ), Suroto Kunto dan beberapa orang lagi. Atas usul beberapa yang hadir, Chaerul Saleh memimpin pertemuan,” tulis Sidik Kertapati dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain Sidik, tokoh pemuda lain yang menyebut keberadaan Aidit adalah A.M. Hanafi. Dalam bukunya Menteng 31: Membangun Jembatan Dua Angkatan, ia   membenarkan adanya pertemuan itu dan menyebut Aidit sudah ada di sana sebelum ia tiba. “Di sana beberapa kawan sudah berkumpul. Pertemuan dipimpin oleh Chaerul Saleh. Wikana pun sudah datang dibonceng oleh Aidit dengan bersepeda. Kemudian Pardjono dan saya, A.M. Hanafi, tiba,” tulis Hanafi. Pertemuan itu diadakan setelah tersiar berita bahwa Jepang telah kalah dan Belanda dikabarkan segera datang membonceng sekutu. Sementara golongan tua masih menanti janji kemerdekaan dari Jepang, golongan muda bersikap lain. Proklamasi harus segera diumumkan. “Setelah menilai arti sejarah dari kapitulasi Jepang, pertemuan mengambil kesimpulan dengan suara bulat, bahwa kemerdekaan Indonesia yang menjadi hak rakyat Indonesia harus segera dinyatakan dengan jalan proklamasi,” tulis Sidik Kertapati. Hasil pertemuan itu kemudian akan disampaikan kepada Sukarno-Hatta. Kedua tokoh itu diharapkan segera memproklamasikan kemerdekaan daripada menunggu iming-iming dari Jepang. Dalam pertemuan itu juga, Aidit mengusukan agar Sukarno ditetapkan sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Malam itu juga, jelas Sidik, empat orang diutus ke Pegangsaan Timur. Mereka adalah Aidit, Wikana, Soebadio dan Suroto Kunto. Pukul 21.00, di Pegangsaan Timur 56 mereka tiba dan bertemu dengan Sukarno. Wikana, sebagai juru bicara mendesak agar esok pagi, 16 Agustus, kemerdekaan diproklamasikan. Terjadi perdebatan antara Sukarno dan para utusan pemuda. Tak lama, Hatta, Subardjo, Iwa Kusumasumantri, Djojopranoto, Mbah Diro (Sudiro), Samsi, Buntaran dan beberapa tokoh lain tiba dan bergabung. “Setelah didesak oleh utusan pemuda, Bung Karno yang baru sehari tiba dari Saigon itu menjawab, bahwa dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan harus berunding dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Wikana dan Aidit serentak mempersilakan para pemimpin berunding,” tulis Sidik. Setelah berunding di dalam ruangan, Hatta keluar sebagai juru bicara. Para utusan yang telah menunggu di beranda menerima kenyataan pahit. Dengan tegas, permintaan memproklamasikan kemerdekaan esok hari ditolak. “Saya pernah muda dulu. Kepala panas, hati panas. Setelah tua, hati panas tetapi kepala dingin. Tentang maksud supaya rakyat kita yang memproklamirkan kemerdekaan, saya tidak setuju…” kata Hatta kepada para pemuda. Hatta menegaskan bahwa mereka tengah menunggu peresmian penyerahan dari Jepang serta hendak mendengar bagaimana pikiran dan pertimbangan Gunseikan (kepala pemerintah militer) Jenderal Yamamoto dan Somubuco (kepala departemen urusan umum) Mayor Jenderal Nishimura mengenai janji kemerdekaan. “Dan kamipun tak bisa ditarik-tarik atau didesak supaya mesti juga mengumumkan proklamasi itu. Kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggup memproklamirkan, cobalah! Sayapun ingin lihat kesanggupan saudara-saudara…” ujar Hatta. Menanggapi jawaban Hatta, para pemuda itupun menyatakan bahwa jika esok proklamasi tidak diumumkan, para pemuda akan bertindak. Mereka kemudian meninggalkan Pegangsaan Timur 56 dan berunding di Cikini 71. Hasilnya, esok hari Sukarno-Hatta harus diamankan ke Rengasdengklok. Tentang siapa saja pemuda yang mendatangi Pegangsaan Timur 56, Adam Malik punya versi lain. Dalam Riwayat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ia hanya menyebut Wikana dan Darwis. Terkait hal itu, Indonesianis Ben Anderson menyebut bahwa keterangan Sidik lebih dapat dipercaya dari pada Adam Malik. Menurutnya, pencantuman nama Soebadio dalam keterangan Sidik, saat Soebadio berada di ujung spektrum politik yang berlawanan dengannya dan Aidit, menunjukan objektivitasnya. “Versi Sidik telah dikonfirmasi oleh Subadio dalam wawancara dengan penulis pada 4 Juni 1967,” tulis Ben Anderson dalam Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946. Konfirmasi Soebadio mengenai adanya Aidit dalam pertemuan juga dalam biografinya Soebadio Sastrowardoyo Pengemban Misi Politik yang ditulis Rosihan Anwar. “Para pemuda berkumpul lagi di gedung Cikini 71 untuk mendengarkan laporan delegasi ke Bung Karno. Delegasi itu terdiri dari Wikana, Suroto Kunto dan saya. Beberapa pemuda ikut dengan delegasi seperti Darwis dan D.N. Aidit. Juru bicara delegasi ialah Wikana, yang bersama saya duduk di kursi berhadapan dengan Bung Karno di ruang depan rumah, sedangkan Suroto Kunto tegak berdiri sambal tangannya dilipatkan di dada,” kata Soebadio. Berbeda dari kesaksian Sidik dan Soebadio yang menegaskan kehadiran Aidit, kepada Z. Yasni dalam Bung Hatta Menjawab ,  Mohammad Hatta menuturkan kalau Aidit tidak terlihat pada malam jelang penculikan itu. Dia hanya menyebutkan kehadiran dua tokoh pemuda, Wikana dan Sukarni.   “Didapati Sukarno sedang dikelilingi pemuda-pemuda, antaranya saya masih ingat adalah Sukarni dan Wikana. Aidit tidak ada di sana. Wikana banyak bicara. Wikana mendesak agar malam itu juga diproklamasikan (yaitu malam tanggal 15 Agustus),” kata Hatta. Peran Aidit, seperti ditulis Sidik juga tak hanya sampai di situ. Sementara Sukarni memimpin pengamanan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, sepanjang hari pada 16 Agustus para pemuda menghubungi pos-pos bawah tanah untuk bersiap menyambut proklamasi. Mereka di antaranya adalah Aidit, M.H. Lukman, Sjamsudin, Suko, Pardjono, Darwis, Armunanto, Cornel Simanjuntak, Armansjah, A.M. Hanafi, Djohar Nur, Kusnandar Legiman Harjono, Ma’riful, dan Sidik Kertapati. Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, bersama kelompok pemuda Menteng 31 Aidit membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) pada 1 September. Ia kemudian juga turut mengorganisir massa dalam rapat besar di Lapangan Ikada pada 19 September.

Pada 16 Agustus 1964, Letda Sintong Panjaitan (di kemudian hari menjadi penasihat militer Presiden BJ Habibie) melaporkan kedatangannya kepada Dan Yonif 321/Galuh Taruna Mayor Mochtar. Sintong, yang belum setahun lulus dari AMN, ditugaskan ke Sulawesi Selatan untuk membantu Operasi Kilat menumpas gerakan Kahar Muzakar. “Pada pertengahan Agustus 1965, 15 orang di antara 120 orang perwira alumni AMN angkatan 1963, ditugaskan di Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk memperoleh pengalaman tempur,” tulis Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando . Di sana, Sintong di-BP (Bawah Perintah)-kan ke dalam Yonif 321/Galuh Taruna Brigif 13/Galuh Kodam IV/Siliwangi. Yonif 321 dikirim Kodam IV/Siliwangi untuk membantu Kodam XIV/Hasanuddin dalam menumpas gerakan Kahar. Pelibatan Siliwangi itu atas permintaan Pangdam Hasanuddin Kolonel M. Jusuf, yang ke Jakarta menghadap Menpangad Letjen A. Yani sehari setelah selamat dari penyergapan Andi Selle.   “Jusuf kemudian meminta Kolonel Solihin GP dari Divisi Siliwangi diangkat sebagai Kepala Staf Operasi Militer yang akan dilancarkan terhadap Andi Selle dan terutama sekali terhadap Kahar Muzakkar, tulis Syafaruddin Usman Mhd dalam Tragedi Patriot dan Pemberontak Kahar Muzakkar . Siliwangi menjadi kodam yang paling banyak mengirim anggotanya dalam operasi lintas matra itu. “Pasukan Siliwangi, yang diterjunkan untuk memerangi Kahar, mula-mula dihadapkan kepada Andi Selle,” tulis Barbara Sillars Harvey dalam Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII . Maka usai diterima laporannya, Sintong ke baraknya yang bersebelahan dengan markas batalyon di kota kecil Barakka. Malam harinya, gerombolan Kahar menyerang markas batalyon itu hingga menewaskan seorang anggota. Serangan itu menyadarkan Sintong bahwa tugas pertamanya ini bukan sembarang tugas. Dia yang ditugaskan menjadi komandan Pleton 1 mesti banyak belajar kepada bawahannya karena umumnya mereka kenyang pengalaman tempur. Benar saja. Beberapa waktu kemudian, malam usai Pleton 1 mendirikan bivak di Talangrilau, mereka diserang gerombolan DI/TII Kahar pimpinan Syamsuddin. Ketika pertempuran usai, mereka masih terus diganggu dengan tembakan tunggal lawan yang datang saban setengah jam hingga pukul 04 pagi. Meski tembakan gangguan berkurang di siang, pleton Sintong kembali diserang pada malamnya. Pertempuran sengit pun terjadi hingga tiga hari lamanya. Di hari ketiga, pleton Sintong mulai kehabisan peluru. Janji kiriman peluru yang mereka terima batal jadi kenyataan lantaran helikopter yang akan digunakan untuk mengangkut mengalami kerusakan. Pada hari keempat, Sintong memerintahkan Koptu Jaya membersihkan mortir 5 (50mm) karena kurang bersih sehingga dikhawatirkan macet ketika digunakan. Beruntung pembersihan telah rampung ketika pada pukul 04 gerombolan lawan kembali menyerang dari bukit-bukit di dekat bivak. Sintong segera memerintahkan Jaya menembakkan mortir yang baru dibersihkan itu. Namun, peluru mortir gagal meluncur meski picu telah ditarik. Hal itu membuat Sintong kesal sehingga memarahi Jaya agar kembali membersihkan mortir tersebut. Setelah mortir dibersihkan, Sintong mengambil alih posisi Jaya sebagai penembak mortir. Peluru mortir pun dimasukkannya ke dalam laras. Namun, peluru itu kembali gagal meluncur. Sintong pun menumpahkan kekesalannya dengan kembali memarahi Jaya. “Letnan belum menarik picunya,” kata Koptu Jaya menjawab perkataan Sintong, dikutip Hendro. Meski tak dikatakannya, perkataan Jaya menyadarkan Sintong bahwa dia memang salah karena Mortir 5 yang digunakannya merupakan mortir lama peninggalan Jepang yang mesti ditarik picunya untuk bisa menembakkan peluru. Alhasil demi menjaga wibawanya di hadapan anak buah, Sintong pun berkilah. “Picu sudah saya tarik, tetapi mortir tetap macet,” kata Sintong.

Jakarta, 16 Agustus 1945. Mohammad Hatta baru saja berpisah dengan Sukarno, Sukarni dan Achmad Soebardjo selepas perjalanan panjang dari Rengasdengklok, Karawang. Rasa penat menjangkiti seluruh tubuhnya. Usai membersihkan diri dan akan memasuki kamar tidur, suara telepon berdering membatalkan niatnya untuk beristirahat sejenak. “Malam itu juga jam 10, kami dipanggil menghadap Soomubucho (Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintah Militer Jepang di Indonesia) Mayor Jenderal (Otoshi) Nishimura…” kenang Hatta seperti dia tuliskan dalam Memoirs. Setelah berkoordinasi dengan Sukarno, mereka berdua kemudian pergi ke rumah Laksamana MudaTadashi Maeda, kepala penghubung Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang) dengan Rikugun (Angkatan Darat Kekaisaran Jepang). Bersama Maeda, mereka berdua kemudian pergi ke tempat Nishimura. Malam menjelang puncaknya, saat dengan disertai Miyoshi (penerjemah dari Kaigun) mereka bertiga bertemu dengan Nishimura. Setelah berbasa-basi sebentar, Sukarno memulai pembicaraan. Isinya berkisar kepada rencana melanjutkan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang sempat tertunda karena Sukarno-Hatta “diculik” kaum pemuda ke Rengasdengklok. “Kalau dia tidak dapat menyatakan persetujuannya (secara) terbuka, setidak-tidaknya dia hendaknya bersikap netral,” ungkap Sukarno dalam otobiografinya, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia (disusun oleh Cindy Adams). Di luar harapan mereka, Nishimura menyatakan bahwa sikap seperti itu tidak bisa lagi dijalankan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Menurutnya, Dai Nippon sudah tidak memiliki wewenang lagi, terlebih baru saja dia mendapatkan telepon dari Tokyo untuk mempertahankan status quo hingga tentara Sekutu datang ke Indonesia. “Kami sangat menyesal dengan janji-janji kemerdekaan yang telah kami berikan…Tentara Dai Nippon tidak lagi berdaya membantu Tuan,” ujar Nishimura dalam wajah muram. Sukarno terus coba meyakinkan Nishimura untuk “tutup mata” dengan situasi yang terjadi di Jakarta. Sesekali Hatta pun ikut bicara. Dia mengingatkan Nishimura akan janji Tenno Heika (Kaisar Hirohito) lewat Marsekal Hisaichi Terauchi di Saigon beberapa hari sebelumnya bahwa Indonesia akan merdeka dan rapat PPKI harus segera dilaksanakan. “Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan kami bantu. Tetapi setelah tengah hari, kami harus tunduk kepada perintah Sekutu dan setiap perubahan status quo tidak dibolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI itu terpaksa kami larang,” jawab Nishimura. Perdebatan pun terus berlangsung alot. Sukarno coba menyodorkan solusi kompromis: pemerintah militer Jepang setidaknya jangan menghalang-halangi upaya bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Karena jika Jepang tidak mampu lagi menepati janjinya, maka bangsa Indonesia akan berupaya memerdekakan dirinya sendiri.   “Kami bersedia mati untuk Indonesia merdeka…” ujar Sukarno. Nishimura mengerti dan tidak ragu terhadap tekad itu. Namun sekali lagi dia mengatakan bahwa tentara Jepang di Indonesia hanyalah alat. Dengan situasi seperti itu, tidak ada jalan lain bagi mereka selain menuruti semua perintah yang datangnya dari Tokyo. “Apakah tentara Jepang akan menembaki pemuda Indonesia jika mereka bergerak melaksanakan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia yang Jepang sendiri tidak sanggup menepatinya?” tanya Sukarno. “Apa boleh buat…” jawab Nishimura. Hatta yang sebenarnya sejak awal hemat berbicara dan berupaya tenang, tetiba menghentak: “Apakah itu janji dan perbuatan seorang Samurai?! Dapatkah seorang Samurai menjilat musuhnya yang menang untuk memperoleh nasib yang kurang jelek? Apakah Samurai hanya hebat terhadap orang yang lemah di masa jayanya, tetapi hilang semangatnya waktu kalah? Baiklah, kami akan jalan terus, apapun yang akan terjadi! Mungkin kami akan menunjukan kepada Tuan, bagaimana jiwa Samurai seharusnya menghadapi situasi yang berubah!” Tak jelas benar, apakah murka Hatta itu dipahami oleh Nishimura. Namun yang jelas, kata Hatta, dia melihat Miyoshi gugup saat menerjemahkan kata-katanya itu. “Aku duga ucapanku itu banyak “diperhalusnya”…” ujar Hatta. Setelah hampir dua jam mereka berdebat, tak jua ditemukan kesepakatan. Akhirnya, Sukarno dan Hatta memutuskan untuk pergi meninggalkan Nishimura. Mereka bergerak ke rumah Maeda, yang diam-diam sudah lebih dahulu pulang. Sesampai di rumah Maeda, mereka disambut dengan wajah muram sang laksamana muda. “Kelihatan Maeda geleng-geleng kepala,” ungkap Hatta. Dia kemudia menyilahkan Sukarno dan Hatta untuk masuk. Di sana sudah hadir secara lengkap semua anggota PPKI, para pemimpin pemuda dan beberapa pemimpin pergerakan…Semuanya ada kira-kira 40-50 orang terkemuka. Di jalan banyak pemuda yang menonton atau menunggu hasil pembicaraan.

Veronica Koman, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) jadi sorotan pemberitaan belakangan ini. Pemerintah menuntut Veronica mengembalikan dana beasiswa sebesar 773 juta rupiah. Angka tersebut diperoleh berdasarkan biaya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) semasa Veronika menempuh pendidikan pascasarjana jurusan hukum di Australia National University. Banyak kalangan menyebut tuntutan untuk mengembalikan dana beasiswa itu bernuasa politis. Sebagaimana diketahui, Veronika merupakan pengacara yang lantang menyuarakan isu pelanggararan HAM di Papua. Dalam advokasinya, Veronika kerap kali menyudutkan pemerintah Indonesia di forum internasional atas pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di Papua ataupun yang menimpa orang Papua. Meski demikian, pemerintah berdalil sanksi finansial dikenakan kepada Veronika karena gagal memenuhi syarat wajib kembali ke Indonesia setelah lulus studi. Hingga kini, Veronika masih menetap di Australia dan enggan pulang ke tanah air. Sejarah memang selalu berulang dengan pelakon yang berganti atau bertukar. Jauh sebelum Veronica, ada seorang putra Papua yang juga persis sama situasinya dengan Veronika. Dia bernama Frits Kirihio. Anak Cerdas dari Serui Frits Maurits Kirihio lahir di Serui, Kepulauan Yapen pada 1934. Pertengahan 1950, anak cerdas ini disekolahkan di Universitas Leiden mengambil jurusan Ilmu Sosiologi. Menurut sejarawan Belanda Pieter Drooglever, Frits merupakan siswa Sekolah Pendidikan Amtenar Pribumi (OSIBA) yang berkesempatan meneruskan pendidikan tinggi ke Belanda. Ikatan dinas berlaku dalam beasiswa itu. Pada saat yang sama, Belanda sedang berkonflik dengan Indonesia mengenai status kekuasaan wilayah Papua yang dulu masih disebut Irian Barat. “Kirihio di Belanda dapat mengikuti langkah demi langkah diskusi mengenai masa depan Papua, dan dapat dimengerti ia tidak tenang dengan itu,” tulis Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri . Pada 1960, Frits mengambil cuti ke kampung halamannya. Lewat diskusi bersama rekannya sesama putra Papua terdidik, kesadaran politik Frits mulai terbentuk. Frits ikut dalam membidani pembentukan Partai Nasional (Parna) pada 10 Agustus bersama Herman Wajoi (ketua) dan Amos Indey (sekretaris). Parna bertujuan mempercepat kemerdekaan rakyat Papua dengan mengusung nasionalisme Papua. Selambat-lambatnya cita-cita Parna ini hendak dicapai pada 1970. Menurut sejarawan Papua, Bernarda Meteray, Frits Kirihio-lah yang menyampaikan idenya kepada Herman Wajoi dan Indey untuk membentuk partai politik. Frits Kirihio telah mengetahui keraguan di kalangan orang Belanda perihal Papua, apakah bisa menjadi suatu negara merdeka. Dalam aktivitasnya di Parna, Frits membuka kesempatan berdialog dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana termuat dalam suratnya pada November 1960 yang dikutip Bernarda dari arsip nasional Belanda, Frits mengatakan, “Kami menginginkan perdamaian di NNG (Papua) dan termasuk Indonesia.”    Bertemu Sukarno Jurnalis Belanda Dirk Vlasbom dalam buku Papoea Een Geschiedenis mengungkapkan bahwa Frits menjadi utusan Parna yang pergi ke Jakarta setelah Presiden Sukarno mendeklarasikan Trikora Pembebasan Irian Barat pada 19 Desember 1961. Frits berhasil masuk ke Indonesia atas bantuan Kolonel Donald I. Pandjaitan, atase militer Indonesia di Bonn, Jerman. Pandjaitan membekali Frits dengan paspor Indonesia. Di Jakarta, Frits diterima oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di kediamannya, Jalan Teuku Umar. Dari sana, Frits dibawa ke Istana Bogor menemui Presiden Sukarno. “Frits, saya tidak punya apa-apa terhadap orang-orang Papua, kalian adalah saudara-saudara kami, tapi orang Belanda harus pergi. Kalau kalian mau merdeka, kalian akan mendapatkannya dari saya, dan bukan orang-orang Belanda,” kata Sukarno kepada Frits. Perbincangan tersebut dikutip Rosihan Anwar dari buku Vlasbom sebagaimana dilansir dalam Tabloid Suara Perempuan Papua , 16 Oktober 2008.     Pernyataan Sukarno ttu sepertinya menumbuhkan simpati Frits akan itikad baik Indonesia. Pada 2 Januari 1962, Bung Karno memperkenalkan Frits ketika berpidato di Parepare, Makassar. Dalam kesempatannya memberikan sambutan, Frits menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia atas Irian Barat yang disambut dengan sorak-sorai rakyat. Penampilan Frits Kirihio bersama Sukarno itu jadi berita besar dalam media massa Indonesia. Kolaborasi ini sekaligus membantu kampanye Indonesia untuk menekan Belanda lewat pembentukan opini publik internasional. Harian Warta Bakti , 7 Januari 1962 mewartakan, “Hal ini membuat pemerintah Belanda marah mengingat Frits adalah mahasiswa Universitas Leiden yang dibiayai oleh ambtenaar Belanda di Irian Barat.” Menurut Frits, berafiliasi dengan pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Keyakinan ini dipengaruhi anggapan Frits bahwa setiap provinsi di Indonesia memiliki kesempatan untuk memerintah sendiri. Frits bahkan menegaskan bawah realisasi hak menentukan nasib sendiri tidak mungkin tanpa pemerintah Indonesia. “Dia (Frits) beranggapan Papua akan memperoleh status sendiri apabila diserahkan kepada Indonesia,” kata Bernarda Meteray dalam disertasinya yang dibukukan dalam Nasionalisme Ganda Orang Papua . Kecewa dengan Indonesia Pada 15 Agustus 1962, Indonesia memenangkan sengketa Irian Barat melalui perjanjian New York. Tidak lama setelah itu, Frits kembali ke Belanda dan tinggal beberapa hari untuk menyelesaikan urusan pribadi. Setelah menyelesaikan urusannya, Frits kembali lagi ke Indonesia. Frits sempat menjadi penasihat Menteri Luar Negeri Soebandrio dalam Sekretariat Urusan Irian Barat. “Frits Kirihio kemudian berjuang untuk meyakinkan dunia bahwa West Nieuw Guinea merupakan bagian dari Indonesia, dan ia diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,” tulis Johannes Rudolf Gerzon Djopari dalam tesisnya yang dibukukan Pemberontakan Organisasi Indonesia Papua Merdeka . Arsip Nasional Belanda yang menyimpan potret Frits pada 19 Agustus 1962 menuliskan deskripsi bernada antipati. Frits Kirihio disebut sebagai mahasiswa Papua kontroversial, yang menyebabkan kehebohan setelah perjalanannya ke Jakarta. Oleh koleganya sesama putra Papua yang pro Belanda, Frits mendapat cap pengkhianat. Frits mengemban amanat sebagai anggota MPRS hingga tahun 1967. Dalam Keputusan Presiden Nomor 222 tahun 1967 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto itu, Frits diberhentikan dengan hormat. Menurut Drooglever, Frits kecewa dengan cara pemerintah Indonesia menangani Papua, khususnya dalam kebebasan berpendapat sehingga dia mulai melontarkan kritik. Setelah purnabakti dari pemerintahan Indonesia, Frits berkhdimat sebagai aktivis Gereja Kristen Injil (GKI) Papua. Frits mengisi waktunya dengan berkhotbah dan mengabdikan diri untuk kemajuan masyarakat Papua. Di senjakalanya, Frits sempat menetap di Jakarta selama sepuluh tahun. Dia pernah menjadi asisten Freddy Numberi, putra Papua yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan lalu Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Frits Maurits Kirihio wafat di Jayapura pada 12 Agustus 2018. Dia meningalkan nama harum sebagai orang Papua pertama bergelar sarjana, salah satu putra terbaik yang dimiliki Papua. Sosok ini pula yang punya jasa bagi Republik Indonesia dalam penyatuan Papua namun sayangnya terlupakan.

EKSKAVATOR raksasa itu tak henti mengeruk tanah. Di dekatnya, para pekerja dengan hati-hati mengoperasikan alat berat lain untuk mengangkat satu per satu batang baja ke rangka bangunan baru di sisi selatan peron dan rel kereta Stasiun Bekasi. Tak jauh darinya, menganga cerukan pondasi yang ternyata bangunan lawas berbentuk setengah lingkaran terbuat dari bata. Penampakan bangunan yang tertimbun tanah di situs proyek DDT ( double-double track ) itu mulanya diviralkan warganet, Silvia Galikano, di akun Facebook -nya pada 1 Agustus 2020. “Saat pelebaran Stasiun KA Bekasi, terlihat setidaknya dua plengkung ini. Dahulu terowongankah? Dahulu permukaan tanah di bawah situ? Jadi dulu rel di mana? Jalan di mana? Kali di mana? Warga Bekasi bertanya,” tulisnya. Ahmadi, salah satu penanggungjawab proyek, membeberkan, pihak kontraktor tak diberi laporan tentang adanya temuan bangunan itu. “Memang dari awal kita melanjutkan proyek ini tidak ada pemberitahuan apa-apa. Hanya dari pihak BPCB yang di Serang (Balai Pelestarian Cagar Budaya, Ditjen Kebudayaan) disepakati kita hanya menyelamatkan satu jendela lama zaman Belanda, untuk kita tempatkan sebagai warisan sejarahnya di spot  historis nanti di bangunan baru stasiun,” ujarnya kepada Historia  saat ditemui di lokasi proyek pada Rabu, 5 Agustus 2020. Penelusuran lokasi bangunan misterius yang diduga dari era kolonialisme Belanda di timbunan proyek DDT (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Sepenelusuran Historia, temuan bangunan misterius itu ternyata tak hanya satu. Setidaknya ada empat sampai lima bangunan serupa walau hanya beberapa yang masih kentara struktur batu batanya. Sejumlah dugaan tentang bangunan itupun bermunculan. Sejarawan cum anggota tim Cagar Budaya Kota Bekasi Ali Anwar, dikutip portal berita lintasbekasi.com , Senin (10/8/2020), menduga bangunan itu adalah saluran air bawah tanah. Okie Rishananto dari Front Bekassi menduga bahwa bangunan itu merupakan gorong-gorong untuk keretaapi, seperti dokumentasi pembangunan struktur serupa di Rancaekek tahun 1916 yang ia perlihatkan dari salinan foto CM Luijks. Meski bentuknya sama, struktur bangunan di Rancaekek terbuat dari batu kali, bukan batu bata seperti di Stasiun Bekasi. Ahmadi (kiri) penanggung jawab proyek DDT di Stasiun Bekasi (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Sementara, penggiat sejarah keretaapi Adhitya Hatmawan menerka, itu adalah bangunan semacam jembatan keretaapi. “Bisa jadi itu struktur pondasi lama Bangunan Hikmat (jembatan keretaapi, red .) di eranya BOS (Bataviasche Ooster Spoorweg). Tapi harus dilihat lagi peta lama halte Bekasi pada masa itu,” tutur Adhit. BOS merupakan perusahaan keretaapi era Hindia Belanda yang berdiri pada 1870 dan mengoperasikan jalur keretaapi dari Batavia (kini Jakarta) ke timur, yakni ke Jatinegara. Hingga 1950-an, Bekasi masih bagian dari Kabupaten Jatinegara. Kemiripan bentuk gorong-gorong di Rancaekek dengan bangunan msterius di Stasiun Bekasi (Foto: CM Luijks/Randy Wirayudha) Terlepas dari banyaknya dugaan itu, masih dibutuhkan penelusuran lebih dalam untuk menemukan jawaban atas bangunan itu dan kapan dibangunnya. Tim ahli Cagar Budaya Kota Bekasi kabarnya sudah merekomendasikan pada Pemkot Bekasi untuk bekerjasama dengan BPCB guna mengadakan kajian lebih lanjut sebelum temuan itu jadi tumbal pembangunan. “Baiknya pihak-pihak terkait untuk stop dulu untuk ekskavasi dan dokumentasi. Ini bisa jadi sejarah Bekasi yang hilang. Akan sayang sekali kalau memang tidak ditelusuri lebih jauh,” kata Okie.

Hubungan seksual para raja bukan sekadar persoalan nafsu. Ada yang menjadikannya cara mendapatkan legitimasi. Ada pula yang berhubungan dengan laku spiritual.  Filolog dan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (PBSD) FKIP Universitas Veteran Bantara Sukoharjo, Adi Deswijaya menjelaskan bahwa dalam teks Jawa terdapat Asmaradana . Kata  asmara  (baca: asmoro )   berarti asmara dan  dahana  berarti api.  "Api asmara yang dilakukan bangsawan dan raja-raja masa lalu terdapat dalam teks-teks," kata Adi dalam dialog sejarah "Seks Zaman Dahulu Kala dari Fetish sampai Bestialitas" yang disiarkan langsung melalui saluran Youtube  dan Facebook Historia.id , Selasa, 11 Agustus 2020.   Dalam teks Jawa Baru ditemukan beberapa variasi kata  asmara.  Di antaranya  asmaratantra  ketika bersinggungan dengan seorang perempuan. Asmaranada ketika berbicara.  Asmaratura  ketika saling pandang. Asmaranala  ketika dalam taraf berkirim surat. Asmaragama  ketika sudah sampai tidur bersama melakukan persetubuhan. "Meskipun hanya bersinggungan atau baru saling pandang atau baru berbicara tetapi keluar air mani karena begitu menggebu hasrat cintanya bisa dikatakan asmaragama ,"   kata Adi. "Ini kata Ranggawarsita dalam suratnya kepada Winter pada 15 Desember 1842." Adi menjelaskan dalam filosofi Jawa, lelaki utama harus memiliki empat hal yaitu curiga  (keris),  wisma  (rumah),  wanita  (perempuan),  turangga  (kendaraan),  kukila  (burung). Maka, seperti dalam  Babad Tanah Jawi , kisah api asmara juga berhubungan erat dengan pertunjukkan kekuasaan seorang raja.  "Di dalam   Babad Tanah Jawi  banyak cerita tentang  asmaradana,  api asmara seorang bangsawan zaman dulu, perebutan harta, takhta, dan wanita," kata   Adi. Seks sebagai Legitimasi Adi menerangkan bahwa  Babad Tanah Jawi  ditulis oleh Yasadipura I, pujangga masa pemerintahan Pakubuwana III (1749–1788) dan IV (1788–1820). Itu dilihat dari isi dan urutan ceritanya.  "Karena bait-bait terakhir Babad Tanah Jawi  berkelanjutan di Babad Giyanti yang memang jelas karya Yasadipura I.  Babad Tanah Jawi  menurut saya zaman Pakubuwana III," kata Adi. Contoh kisah api asmara bangsawan dalam  Babad Tanah Jawi adalah   tentang Sultan Mangkurat Mataram yang merebut Ratu Malang. Padahal, ia sudah bersuami Ki Dalem dan sedang hamil. Namun, karena kecantikan Ratu Malang, Sultan Mangkurat tak peduli dan tetap ingin memilikinya. Ki Dalem pun dibunuh. Ratu Malang yang sedih ikut meninggal.   Jenazahnya   dibiarkan di dalam keraton,   tidak langsung dikebumikan oleh sultan. "Akhirnya sultan bermimpi kalau Ratu Malang sudah bertemu Ki Dalem. Baru sultan mau memakamkan," kata Adi.  Di  Babad Tanah Jawi  juga ada kisah raja yang berhubungan dengan makhluk halus, seperti cerita Panembahan Senopati dengan Ratu Pantai Selatan. Ada juga kisah Jaka Tarub dan bidadari Nawang Wulan.  Menurut Adi, seorang raja bisa memperoleh legitimasi kekuasaan dari keahlian bercinta. Termasuk dengan makhluk astral, sebagaimana cerita Panembahan Senopati.  "Tampak adanya legitimasi untuk menaikkan kharisma dan wibawa raja yang absolut, bahwa apa-apa yang diminta harus dituruti. Meski seorang raja juga harus berbudi luhur," ujar Adi. Dalam konsep kekuasaan Jawa, menurut Adi, selain didorong nafsu, perempuan yang diinginkan raja biasanya memiliki pengaruh secara politik. Namun, tak selamanya raja yang lebih dulu menginginkan perempuan. Ada kasus ayah atau rakyat justru yang memberikan anaknya kepada rajanya. "Karena rakyat merasa itu anugerah jika anaknya bisa menjadi selir raja," kata Adi.  Ada persepsi pula memiliki banyak selir menyimbolkan kekuatan seorang raja. "Kembali ke filosofi Jawa, lelaki utamanya harus memiliki  curiga ,  wisma ,  wanita,   turangga , dan  kukila ," lanjut Adi. Seks sebagai Laku Spiritual Dalam tradisi Jawa, seks bukan cuma mengejar kenikmatan semata. Seks menjadi laku spiritual yang harus sesuai dengan ketentuan Tuhan.  Itu tercermin dalam  Serat Centhini , karya bersama para pujangga Keraton Surakarta di bawah arahan Pakubuwono V ketika masih menjadi putra mahkota. Serat ini selesai pada 1814. Ceritanya, setelah menikah, Syekh Amongraga dan Ken Tembangraras tak langsung melakukan persetubuhan. Mereka menunggu selama 40 hari baru melakukan persetubuhan. Seks dalam tuntunan Jawa intinya adalah kesabaran. "Dalam Centhini  kenapa harus menunggu 40 hari, karena ujung-ujungnya spiritual," kata Adi.   Uniknya,  Serat Centhini  juga memuat interaksi seksual dari berbagai orientasi. Bahkan, dikisahkan pula perilaku bestialitas yakni berhubungan seksual dengan kuda.  "Dalam bentuk ilham melalui mimpi Ki Kulawiryo untuk penyembuhan Nuripin yang mengalami sakit raja singa atau sipilis," kata Adi. Model penceritaan dalam  Serat Centhini  itu berhubungan dengan proses penciptaan naskah. "Dalam  Serat Centhini,  Pakubuwana V yang waktu itu putra mahkota berusaha menampilkan karya sastra berisi fenomena negatif dan positif di Jawa, tapi terkait agama juga ajarannya," ujar Adi. Sebelum memprakarsai  Serat Centhini, Pakubuwana V membaca  Serat Wulangreh  warisan ayahnya. Di dalamnya hanya berisi ajaran agama. "Kalau begini tak akan menarik. Jadi ia membuat suatu metode pengajaran agar yang baca tidak bosan. Lewat jalan cerita kemudian dalam bentuk tembang," kata Adi. Pakubuwana V memerintahkan tiga orang, yaitu Raden Ngabehi Ronggosutrasno, Yasadipura II, dan Raden Ngabehi Sastradipura. Ronggosutrasno diperintahkan memeriksa daerah Jawa bagian tengah ke timur. Ia menyusuri wilayah utara ke timur, lalu ke selatan hingga kembali ke tengah.  "Apa yang dilihat dan diketahui selama perjalanan itu disuruh dicatat," kata Adi.  Yasadipura diperintahkan mengamati Jawa bagian tengah ke barat. Ia menyusuri wilayah utara ke barat, lalu ke selatan kembali ke Jawa Tengah. Ia juga disuruh mencatat apa saja yang ditemuinya. Terakhir, Sastradipura diperintahkan naik haji ke Makkah untuk mempelajari ilmu agama. Setelah kembali, ia mencatat bagian keagamaan dari  Serat Centhini . Ia akhirnya berganti nama menjadi Muhammad Ilhar.   Karena isinya begitu luhur, banyak pujangga dan sastrawan Jawa kemudian  mutrani  (duplikasi) kembali  Serat Centhini.  Contohnya  Masalah Saresmi  dan  Kawruh Sanggama.  Masalah Saresmi  berisi ajaran Rasul kepada anaknya Fatimah az-Zahra dan  Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah larangan dan tuntunan bersenggama.  " Nggak  boleh tanggal pertama dan terakhir bulan.  Nggak  boleh hari Minggu dan Rabu. Jangan matikan lampu, akan berakibat anaknya  bodo , celaka, menjadi durjana, dan sebagainya," kata Adi.  Sedangkan Kawruh Sanggama  merupakan ajian  asmaragama  yang didapat Batara Guru dari Sang Hyang Tunggal dengan bertapa. Karena sebelumnya ia memiliki empat putra yang wataknya tidak baik.  "Kemudian menggunakan ajian  asmaragama  akhirnya punya anak Sang Hyang Wisnu," kata Adi.  Kawruh Asmaragama  mengatur sikap dan tata cara dalam melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut   istilah s anggama, karonsih, saresmi  dan istilah lain dalam Jawa yang didasari watak  lila ,  narima ,  temen , dan sabar akan dapat menghasilkan hakikat kebenaran sejati pasangan.  "Semua perbuatan haruslah didasari ilmu. Ilmu dapat menuntun kita ke arah hal positif," ujar Adi.

Padang Sidempuan, kota kecil di Tapanuli Selatan itu mendadak ramai. Orang-orang dari balik gunung-gunung datang berpuluh ribu banyaknya. Mereka berbaris di sepanjang jalan, semata-mata untuk melihat wajah seorang pembesar negeri. Mereka tak lain ingin menyaksikan dan mendengarkan Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu.  Bung Hatta, seturut dengan reportase wartawan Antara, Muhammad Radjab, tiba di Padang Sidempuan pada 19 Juli 1947. Kedatangan Hatta disambut dengan gembira dan meriah sekali. Dari pagi sampai jam 5 petang, rakyat menunggu di tepi jalan. Yang tua renta juga tidak ketinggalan. “Seorang kakek berkata,” tutur Radjab dalam memoarnya Tjatatan dari Sumatra , “Sekarang aku relalah mati, karena sudah melihat Raja Islam.” Menurut Radjab, masyarakat Tapanuli Selatan agak berbeda dari orang-orang di Utara. Di Tapanuli Selatan banyak ditemui orang-orang yang air mukanya jernih peramah, lunak, dan lekas tertawa. Tidak seperti saudara mereka di Utara yang kasar, bengis, dan kaku walaupun mungkin hatinya baik. Masyarakat Tapanuli Selatan membuat orang pendatang lekas menyesuaikan diri. Mereka suka menjamu tamu dan cenderung tidak mencurigai orang baru.     “Keinsafan nasional mereka lebih tinggi dari daerah lain-lain, mereka menerima kita bukan sebagai orang Sunda, orang Jawa, atau orang Minangkabau, tetapi sebagai orang Indonesia,” kata Radjab. Meski demikian, ketika Hatta datang, ada perkara yang membuatnya jengkel dengan orang-orang Tapanuli Selatan. Waktu itu sedang bulan puasa. Untuk menjaga pita suaranya tetap prima kala berpidato, Hatta suka menjeda waktu dengan meminta massa menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Kemudian, melanjutkan pidato lagi. “Dalam perjalanan itu aku mengalami, rakyat Tapanuli Selatan kurang pandai menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’,” kenang Hatta dalam Memoir . Pengalaman tersebut disaksikan Hatta tatkala dirinya turun dari mobil dan berdiri di atas meja yang telah disiapkan untuk menyampaikan amanat. Hatta lalu meminta rakyat menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Namun menurut Hatta, nyanyian mereka begitu sumbang dan kacau. Hatta berkeluh kesah kepada Aboe Bakar Lubis, wartawan Berita Indonesia dari Kementerian Penerangan. Lubis yang juga orang Tapanuli Selatan ini bertepatan berada di samping Hatta. Dalam Memoir , Hatta mengenang pembicaraannya dengan Lubis. “Lagu apa yang mereka nyanyikan itu,” ujar Hatta, “Itu toh bukan lagu daerah?” Lubis hanya menjawab singkat, “Indonesia Raya,” katanya. “O,” kata Hatta dengan nada datar, “Begitukah lagu “Indonesia Raya”? Mendengar itu, Lubis jadi malu dan mencari alasan logis. “Maksud mereka menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Tetapi mereka tidak terlatih dan sedikit kacau,” ujar Lubis. “Tidak sedikit, melainkan banyak kacau,” sergah Hatta. Omelan Hatta di Padang Sidempuan itu kiranya menggambarkan wataknya yang lurus dan disiplin. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan penghormatan kepada negara yang diperjuangankannya. Seperti dikatakan Mochtar Lubis dalam kumpulan tulisan Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan , “pada diri Bung Hatta amat menonjol disiplin yang dipasangnya pada dirinya sendiri.” Sesudah Padang Sidempuan Hatta melanjutkan perjalanan sampai ke Sibolga, Tapanuli Tengah. Di sana, rakyat menyanyikan lagi “Indonesia Raya” dengan baik dan benar. Dari Sibolga, lanjut lagi ke Tarutung, Tapanuli Utara. Peristiwa Hatta di Tapanuli Selatan tampaknya menjadi sebuah sejarah kecil dari episode besar perjuangan masa revolusi. Menurut Aboe Bakar Lubis dalam Bung Hatta yang Saya Kenal, Hatta yang perangainya terlihat serius itu mendadak cair saban kali bersua dengannya seraya berkelakar. “Orang kampung Si Loebis tidak bisa menyanyi.”