Hasil pencarian

TAHUN 1959 adalah tahun terberat bagi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dalam kedudukannya sebagai Menteri Muda/Kepala Kepolisian Negara. Kepentingan partai politik menyusup di antara perwira-perwira polisi. Salah satunya AKBP Soetarto, kepala Bagian Dinas Pengawasan Keamanan Negara (DPKN) Komisariat Jawa Tengah yang bersimpati pada Partai Komunis Indonesia (PKI). Soetarto pula, sebagai ketua umum Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI), yang mendesak Soekanto untuk mengadakan konferensi kepala-kepala polisi seluruh provinsi di Indonesia.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengkaji pengadaan transportasi massal O-Bahn di kota-kota besar Indonesia. O-Bahn menyerupai moda Bus Rapid Transit (BRT). Ada lajur khusus untuknya di jalan umum beraspal. Ia juga bisa berjalan di atas rel seperti moda Light Rapid Transit (LRT). Itulah kenapa orang menganggapnya kemempelaian antara BRT dan LRT. O-Bahn atau Omnibus Bahnhoff kali pertama berkembang di kota Essen, Jerman, pada 1980. Panjang jalur sebermula 3 kilometer. Lalu bertambah menjadi 5 kilometer dan melewati terowongan. Bus racikan Daimler Benz itu berjalan menggunakan tenaga listrik dan mampu bergerak secara otomatis berkat teknologi terbaru. Tersemat ban khusus di samping ban utama. Ban khusus itu memandu bus tetap berada di jalurnya ketika berjalan di atas rel. Maka sering pula O-Bahn disebut sebagai bus terpandu ( guided bus ). O-Bahn memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi massal berbasis rel. Utamanya segi finansial dan keluwesan gerak. “Para insinyur Daimler Benz mengatakan biaya pengembangan O-Bahn tidak akan lebih mahal daripada moda kereta api,” tulis New Scientist , 12 Mei 1983.  Kepincut O-Bahn Maka O-Bahn segera menarik minat pemerintah kota lain seperti Birmingham, Inggris, pada 1984, dan Adelaide, Australia, pada 1986. Setahun berselang, Jakarta pun ikut-ikutan kepincut moda O-Bahn. Kala itu masa Gubernur Wiyogo Atmodarminto (1987—1992). Masanya penuh oleh diskusi rencana pembangunan beragam moda transportasi massal untuk Jakarta. Semua berbasis rel. Dari Mass Rapid Transit (MRT), LRT, sampai Kereta Rel Listrik. Diskusi itu melibatkan Departemen Perhubungan, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi, Bank Dunia, Japan International Cooperation Agency, Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta, dan Pemda Jawa Barat. Mereka merasa perlu cepat memecahkan petaka lalu lintas Jakarta demi keberlanjutan pembangunan. Selain transportasi massal berbasis rel, Wiyogo menginginkan moda transportasi lainnya. Pilihannya tersemat pada Bus Terpandu (BT). “Kami juga sedang memprogramkan bus terpandu dari Kebayoran menuju Kota, yang jalurnya sudah mulai direncanakan,” kata Wiyogo dalam Catatan Seorang Gubernur . Dia meminta investor swasta untuk mewujudkannya. Menteri Perhubungan Azwar Anas dan Menristek B.J. Habibie menyatakan setuju terhadap rencana Wiyogo membangun O-Bahn di Jakarta. Menurut Azwar dan Habibie, pembangunan O-Bahn sejalan dengan prinsip dan arahan pengembangan transportasi dari pemerintah pusat. Salah satu prinsipnya ialah penyediaan jasa transportasi berdasarkan permintaan dari penumpang. “Pendekatan ini diterapkan untuk daerah-daerah yang lebih maju dan berkembang serta secara komersial layak dioperasikan,” kata Azwar Anas dalam Clayperon , No. 31 Tahun 1992. Jakarta tergolong daerah maju dan berkembang. Para penumpang membutuhkan moda transportasi cepat dan luwes seperti O-Bahn. Dilihat dari pilihan masyarakat di kota-kota besar negara maju terhadap transportasi massal, O-Bahn menduduki peringkat ketiga di bawah LRT dan KRL. Ini menjadi dasar kuat keinginan pemerintah menghadirkan O-Bahn. Tetapi masalahnya, pemerintah belum bisa mewujudkan pembangunan O-Bahn tersebab cekak dana. “Sebenarnya merupakan permasalahan klasik,” kata Azwar Anas. Karena itulah Menhub dan Menristek sepemikiran dengan Wiyogo bahwa swasta harus memegang peran penting dalam menyediakan transportasi tersebut. Masalah Dana Kemudian pihak swasta menyongsong tantangan pemerintah. PT. Citra Summa, konsorsium patungan grup Bimantara dan Summa, menggelar seminar pada 26—27 Juni 1991 tentang peluang swasta dalam pengembangan sistem transportasi kota metropolitan di Indonesia. Ir. Sri Bintang Pamungkas mewakili PT Citra Summa tampil membawakan makalah tentang rencana pembangunan O-Bahn. Tajuknya “Rencana Angkutan Bus Cepat Massal Terpandu Pada Jalan Layang Sepanjang Blok M-Kota”. Makalah termaksud menjabarkan masalah kemacetan di Jakarta seperti perbandingan jumlah pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum, jalur-jalur padat, laju pertumbuhan jalan dan populasi kendaraan bermotor, perkiraan kenaikan jumlah penduduk, dan kerugian akibat lalu-lintas yang semrawut, solusi untuk petaka itu: Angkutan Cepat Massal Bus Terpandu (ACM BT). Bintang menjelaskan seperti apa wujud Bus Terpandu. “BT jelas memerlukan track khusus yang bisa dipilih pada permukaan tanah ( on ground ), di atas permukaan tanah (elevated, atau layang) ataupun di bawah tanah ( under ground ). Alternatif yang amat memungkinkan adalah kombinasi on ground dengan elevated ,” tulis Clayperon , mengutip makalah Bintang. Bintang memaparkan pula prinsip pembangunan BT. “Harus diperhatikan kepentingan umum yang di atas segalanya, tidak membongkar bangunan monumental yang ada, konstruksi estetis, memperhatikan instalasi yang ada di bawah serta di atas tanah.” Bintang meyakinkan bahwa tarif BT terjangkau oleh berbagai kalangan. Moda ini juga akan memberi pekerja kelas bawah beragam manfaat. “Bagi kelompok dengan status sosial menengah ke bawah, yang hampir bekerja selalu di tempat, ACM BT merupakan tawaran yang menarik.” Pemerintah antusias menanggapi makalah tersebut. Azwar Anas kemudian melapor kepada Presiden Soeharto. Dia memperoleh lampu hijau untuk memulai pembangunan O-Bahn. Pengerjaannya berada di pihak swasta sepenuhnya. Serupa dengan proyek MRT. Keduanya akan saling mendukung. “Sistem O-bahn direncanakan untuk mobilitas 10.800 penumpang per jam, dianggap sebagai transisi sebelum membangun KA bawah tanah,” tulis Kompas , 7 November 1991. Tetapi rencana pembangunan O-Bahn buyar. Tak pernah ada cukup dana untuk sekadar memulainya. Studi kelayakannya pun mandeg sehingga izin pembangunan O-Bahn tak kunjung keluar. Soerjadi Soedjirdja, pengganti Wiyogo, tak pernah lagi menyinggung O-Bahn. Sejak itu, rencana membangun O-Bahn pun terkubur.   Perlu menunggu 27 tahun agar rencana membangun O-Bahn bangkit kembali. Akankah kali ini rencana O-Bahn terwujud?

PADA 17 Juni 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia. Melalui peraturan tersebut, personil aktif TNI kembali diperbolehkan menduduki jabatan sipil.  Pejabat fungsional TNI, yang meliputi pejabat fungsional keahlian dan pejabatan fungsional keterampilan, menurut peraturan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit kerja atau organisasi di mana yang bersangkutan ditugaskan. Prajurit yang menduduki jabatan fungsional dipindahkan dalam jabatan struktural, maka jabatan fungsionalnya diberhentikan. Namun, setelah prajurit itu diberhentikan dari jabatan fungsional TNI, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan fungsonal TNI terakhirnya berdasarkan perundang-undangan, apabila tersedia formasi jabatan. Penandatanganan perpres tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat yang memang sudah khawatir sejak perpres masih jadi wacana. “Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, dikutip kompas . com , 13/2/19. Terlepas dari pro-kontra yang ada, perpres tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengatasi kelebihan perwira di tubuh TNI yang ada sejak 2010. “Ini softlanding , bagian dari rencana yang dulu kita tolak, bagaimana tentara masuk wilayah sipil. Secara halus sih baik, tapi semangat di belakangnya, semangatnya bagi-bagi jatah, bagi-bagi jabatan karena banyak jenderal yang nganggur; surplus perwira,” kata Muhammad Isnur, ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dikutip cnnindonesia . com , 2 Juli 2019. Masalah kelebihan perwira bukan fenomena baru di Indonesia. Pada 1999, Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto sampai menggulirkan rencana pemensiunan 4000 militer aktif yang dikaryakan di berbagai jabatan sipil. “Tentara yang dikaryakan itu diberi dua pilihan. Mereka dipersilakan untuk mengambil pensiun dengan tetap menjadi pejabat sipil atau kembali ke ABRI, tetapi kehilangan jabatan sipilnya,” tulis PanjiMasyarakat No. 48, 17 Maret 1999. Langkah tersebut diambil Wiranto sebagai upaya perlahan penghapusan dwifungsi ABRI sebagaimana diamanatkan Reformasi sekaligus mengatasi kelebihan jumlah perwira yang tak sebanding dengan ketersediaan jabatan di tubuh ABRI. “Mereka yang kembali ke Mabes ABRI tak dapat jabatan karena sudah berada di luar struktur. Dia harus ngantri lagi dan tidak tahu jabatannya apa. Mungkin dia juga kalah bersaing dengan rekan-rekan seangkatan yang masih berada di dalam struktur,” kata Wiranto, dikutip PanjiMasyarakat . Akibat kebijakan itu, banyak perwira lebih memilih pensiun dari militer. Letjen Sutiyoso, yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, salah satunya. “ Wong saya sudah di sini. Saya juga mulai mencintai pekerjaan atau tugas ini. Kalau memang harus memilih, saya akan memilih sebagai sipil saja,” kata Sutiyoso. Namun, masalah kelebihan perwira itu jelas belum separah pada masa revousi. Kelindan antara keterlambatan pemerintah membentuk institusi militer, kondisi institusi militer yang dibentuk masih jauh dari ideal, dan suasana revolusi menjadi pangkal persoalan itu. Siapapun orang bisa jadi jenderal, entah lewat penunjukan dari kelompoknya atau penunjukan diri sendiri. “Bayangkan saja, ada anak muda yang dapat pangkat jenderal, lalu bikin pasukan sendiri yang bisa diindoktrinasinya,” ujar panglima Komandemen Jawa Barat Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dalam memoarnya, Pengabdian Bagi Kemerdekaan . Akibatnya, jenderal-jenderal bermunculan. Di ibukota Yogyakarta bahkan sampai muncul gurauan “Tidak mungkin kita kalah oleh tentara Belanda, sebab jumlah jenderal kita lebih banyak!” Didi yang ikut diminta membantu pengorganisasian militer secara profesional sampai heran bercampur kesal melihat realitas tersebut. “Ya, pada waktu itu di Yogya sudah polusi jenderal,” ujarnya.

PERTENGAHAN Januari 1950. Said Soekanto, kepala Djawatan Kepolisian Nasional (DKN), menemui Merle Cochran, duta besar Amerika untuk Indonesia. Selain menyinggung peralatan-peralatan yang akan diajukan ke pemerintah Amerika sebagai bagian dari bantuan $5 juta bagi kepolisian Indonesia, Soekanto menanyakan kemungkinan pengembangan pelatihan serta beberapa isu lainnya.

PERINTAH datang dari Mohammad Hatta, wakil presiden yang juga perdana menteri. Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo selaku kepala Djawatan Kepolisian Negara (DKN) diberi kuasa untuk meninjau dan mempelajari bentuk, susunan, dan perlengkapan kepolisian di luar negeri. “Tidak ada agenda lain. Tidak ada by design . Dari sisi surat perintah, ya cuma untuk mempelajari polisi di negara lain,” ujar sejarawan Ambar Wulan. Bersama Awaloedin Djamin, Ambar menulis biografi Jenderal Polisi R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo .

MUSIM panas bulan ketujuh baru saja memasuki hari pertamanya, Rusia sudah berduka. Dilaporkan, 14 awak kapal selam mereka tewas dalam sebuah insiden di perairan dekat Severomorsk, Senin (1/7/2019). Kementerian Pertahanan Rusia baru menyingkap tragedi ini sehari kemudian. “Pada 1 Juli, sebuah kebakaran terjadi selama survei batimetri dalam sebuah riset sains terkait kemampuan kapal selam di laut dalam. Empat belas awak tewas akibat keracunan asap kebakaran,” bunyi keterangan Kemenhan Rusia, dikutip Deutsche Welle , Rabu (3/7/2019). Presiden Rusia Vladimir Putin disebutkan sudah memerintahkan Menhan Sergei Shoigu untuk melawat ke Severomorsk. Panglima AL Rusia Laksamana Nikolai Yevmenov telah mengadakan investigasi terhadapnya. Namun, keterangan soal detail kecelakaan, identitas personel, pun jenis kapal selam masih dirahasiakan. Informasi yang beredar hanya menyebutkan, kapal selam yang tenggelam adalah salah satu kapal selam dari Armada Utara. Dua spekulasi yang disebutkan datang dari sumber anonim pun muncul. Suratkabar Novaya Gazeta menyebutkan yang tertimpa tragedi adalah Kapal Selam Project 210 bernomor lambung AS-12 “Losharik”. Sementara, Open Media menyebutkan yang tenggelam adalah Kapal Selam Project 667BDRM bernomor lambung BS-64. Terlepas dari masih bungkamnya otoritas Rusia, insiden tersebut menambah panjang daftar hitam tragedi kapal selam mereka sepanjang sejarah, termasuk saat masih di bawah panji Uni Soviet. Setidaknya lebih dari dua lusin insiden pernah dialami kapal-kapal selam Rusia. Berikut lima tragedi paling parah pasca-Perang Dunia II: K-19 “Hiroshima” Sebelum diluncurkan pada 8 April 1959, kapal selam nuklir generasi pertama Soviet dari Hotel-class ini sudah memakan korban. Saat masih dibuat, mengutip The Los Angeles Times , 3 Januari 1994, kapal selam ini menewaskan delapan buruh konstruksinya plus seorang teknisi listrik dan teknisi mesin. Saat ritual “pembaptisan”, botol yang dilempar ke lambung kapal tak pecah sebagiamana yang lain. Para kru kapal yang dikomandani Kapten Nikolai Zateyev sudah merasa itu jadi pertanda buruk. Benar saja. Dua tahun bertugas di Atlantik Utara, kapal berbobot 4.095 ton ini ditimpa petaka kala menjalani latihan dekat lepas pantai Greenland pada 4 Juli 1961. Reaktor nuklir kapal rusak, menyebabkan uap radioaktif memasuki sistem ventilasi udara. Transmisi darurat pun dikirimkan, tak hanya ditangkap kolega mereka di Kapal Selam S-270. Pada akhirnya ke-139 awaknya bisa pulang dengan selamat, memang. Namun dalam kurun dua tahun, 22 awaknya meninggal perlahan akibat terpapar radiasi nuklir. Tragedi itu diangkat Hollywood ke layar lebar lewat K-19: The Widowmaker (2002). K-3 “Leninsky Komsomol” Kapal yang lahir dari tipe Project 627 ini diluncurkan Soviet pada 4 Juni 1958. Diungkapkan R. Davies dalam Nautilus: The Story of Man Under the Sea , kapal itu merupakan kapal selam nuklir pertama kepunyaan Soviet yang ditugaskan di Armada Utara. Nama resmi Project 627 “Kit” baru diubah jadi Leninsky Komsomol lantaran prototipe -nya dibuat di Leningrad. Pada 17 Juni 1962, ia juga jadi wakil Soviet, yang tak mau kalah dari Amerika, dalam mencapai laut dalam Kutub Utara. USS Nautilus telah mencapainya tiga tahun sebelum itu. Sepakterjang manis K-3 namun hanya sampai 8 September 1967. Pada hari itu, cairan hidrolik di mesin kapal berbobot 3.433 ton itu bocor dan meledak sehingga memicu kebakaran. Akibatnya, 39 krunya tewas. Investigasi kasusnya berjalan hingga September 2012. Fakta komisi investigasi menemukan penyebab ganjilnya, yakni ditemukan korek api di kompartemen torpedo dan botol bir dekat tangki pemberat kapal yang menyebabkan ledakan besar. K-8 Ungkapan petir tak menyambar dua kali tak berlaku bagi kapal selam K-8 dari November-class. Dalam kurun satu dasawarsa, kapal berbobot 3.065 ton itu ketiban dua kali petaka. Inventory of Accidents and Losses at Sea Involving Radioactive Material keluaran International Atomic Energy Agency (IAEA) 2001 mengungkapkan, tabung generator uap pecah saat K-8berlayar di Laut Barents, 13 Oktober 1960. Akibatnya, pendingin Reaktor Nuklir VM-A kehilangan daya dan kebocoran terjadi. Gas radioaktif menyebar ke seluruh kompartemen. Hampir semua dari 104 awaknya terpapar radiasi meski kemudian selamat dan kapalnya tak tenggelam. Satu dekade berlalu usai diperbaiki, K-8 kembali melaut dalam rangka latihan “Ocean-70” di Teluk Biscay, 8 April 1970. Nahas, korsleting listrik di dua kompartemen menyebabkannya kebakaran. Kapten Vsevolod Bessonov sempat memerintahkan ke-103 awak meninggalkan kapal agar ditolong kapal Soviet lain. Tapi karena K-8 akan ditarik dengan kapal lain, kapten beserta 52 kru dan delapan marinir dari kapal Soviet lain kembali ke geladak K-8 untuk mengatur proses penarikan. Nahas, ke-61 personel itu justru tewas akibat api yang sempat reda kembali berkobar. Hanya 73 kru yang selamat dalam bencana itu. K-278 “Komsomolets” Mulai bertugas di Armada Utara pada 1983, lima tahun berselang kapal bertenaga nuklir dengan bobot 5.750 ini diberi nama Komsomolets (artinya anggota pemuda Komsomol alias Persatuan Pemuda Komunis Leninis). Tak lain karena selain usia para awaknya masih sangat muda, K-278 juga bisa dioperasikan dengan hanya 57 kru. Biasanya di atas 100 personil. K-278juga sempat mencetak rekor menyelam sampai kedalaman 1.020 meter, pada 4 Agustus 1984 di Laut Norwegia. Tetapi, tragedi 7 April 1989 membuat K-278 bersemayam di dasar Laut Barents berikut 42 dari 69 total krunya, termasuk Kapten Evgeny Vanin. The Economist 15 April 1989 menyingkap, mesin K-278 kapal terbakar gegara korsleting listrik saat sedang menyelam di kedalaman 335 meter. Upaya membuka tangki pemberat dan sinyal darurat diggulirkan. Namun saat pesawat amfibi Soviet datang dan melemparkan rakit darurat, sudah sangat terlambat. Hanya 25 yang bisa selamat. Sisanya yang sempat selamat dari kebakaran, tewas akibat hypothermia. K-141 “Kursk” Diluncurkan pada 1994, K-141 Kursk dari kelas Oscar II jadi salah satu kebanggaan Armada Utara di masanya. Ironisnya, kapal berbobot 16.400 ton itu justru jadi “tumbal” dalam latihan gabungan AL Rusia pertama di Laut Barents, 12 Agustus 2000. Seluruh 118 awaknya tewas dan tenggelamnya Kursk jadi bencana kapal selam Rusia terparah dan paling mengundang kontroversi. “Investigasinya berjalan dua tahun dengan hasil berupa laporan rahasia sebanyak 133 volume. Tapi mereka hanya merilis empat halaman lewat media Rossiyskaya Gazeta . Sungguh mereka tak siap secara peralatan penyelamatan serta inkompeten,” kata pakar politik Rusia Brannon Robert dalam Russian Civil-Military Relations . Bencana bermula dari kebocoran tabung gas di kompartemen torpedo. Dua ledakan terjadi dan menewaskan hampir semua kru, kecuali 23 personil yang berhasil mengunci diri di sebuah kompartemen. Upaya penyelamatan berulangkali oleh para kolega di atas permukaan gagal gegara minimnya kualitas peralatan. Inggris mencoba membantu namun ditolak. Presiden Putin baru memberi lampu hijau pihak asing membantu lima hari pasca-kejadian! Alhasil, saat para penyelam Norwegia dengan kapsul selam berhasil mencapai kompartemen para “pengungsi” di insiden, semuanya sudah terlambat. Kisah kontroversial itu diangkat ke layar lebar dengan tajuk Kursk / The Command yang rilis 21 Juni 2019.

PADA 1910, wabah pes menyerang Malang, Jawa Timur. Tak butuh lama bagi nestapa ini untuk menyebar ke daerah-daerah lain. Semarang dan Yogyakarta jadi korban berikutnya. Akibatnya, dari 1910-1939, pes memakan 39.254 korban jiwa di Jawa Timur, 76.354 di Jawa Tengah, dan 4.535 di Yogyakarta. Wabah pes terus merembet ke barat Jawa. Pada 1920-an, pes menyerang Cirebon, Priangan, dan Batavia dengan angka kematian yang terus meningkat. Dari 1933-1935, wabah pes mencapai puncaknya di Jawa Barat dengan kematian mencapai 69.775 jiwa. Untuk menanganinya, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD, Dinas Kesehatan Publik) membentuk program pemberantasan pes. Ketika wabah pes makin menjadi dan menjalar ke berbagai daerah, pemberantasan pes tidak lagi dinaungi BGD yang berada di Batavia melainkan diurus daerah masing-masing. Pada 2 Januari 1915, persiapan pembentukan Dienst der Pestbestijding (DDP, Dinas Pemberantasan Pes) di tiap daerah terjangkit pes. Tiga minggu kemudian, 28 Januari 1915, Gubernur Jenderal Alexander Willem F Idenburg mengeluarkan surat keputusan No.2 yang menetapkan Dienst der Pestbestijding sebagai lembaga otonom untuk melayani distrik terjangkit pes. DDP, yang keberadarannya terlepas dari BGD, kewenangannya berada di masing-masing karesidenan. Petugas kesehatan, mulai dari mantri, perawat Eropa, hingga dokter Jawa, dikirim ke kampung-kampung untuk memeriksa penduduk pribumi. Tjipto Mangunkusumo, salah satunya, yang ikut memberantas pes di Malang. Di Surakarta, mantri pes dan pengawasnya datang ke rumah penduduk untuk memeriksa setiap Rabu. Kegiatan mereka menutupi ketiadaan dokter-dokter Eropa, yang jarang sekali mau berkunjung ke kampung. Selain karena akses yang suliit dijangkau dari kota, ketidakmauan dokter Eropa disebabkan adanya kesenjangan kelas dan sentimen rasial yang bikin dokter kulit putih enggan menyentuh pasien pribuminya. Diskriminasi itu tampak jelas jika dibandingkan dengan penanganan pes pada orang Eropa. Para kulit putih penderita pes umumnya langsung dilarikan ke rumah sakit secara cuma-cuma, dapat makanan bergizi gratis, dan pemeriksaan rutin setiap hari oleh dokter kulit putih. Sementara, orang yang tinggal serumah dengan pasien pes kulit putih harus menjalani isolasi selama dua minggu. Mereka menjalaninya dengan fasilitas amat layak, berupa bangunan barak observasi kokoh dan luas. Kondisi itu berbeda jauh dari yang diterima kaum terjajah. Jika satu warga terbukti menderita pes, satu kampung langsung diungsikan ke barak obsevasi. Barak untuk pribumi itu terbuat dari papan, beratap daun, dan terdapat tiang bambu. Hal ini jadi paradoks lantaran pemerintah memerintahkan penduduk pribumi untuk mengganti bahan baku rumah mereka dari bambu jadi bata dan kayu. Banyak penduduk menolak dipindahkan ke barak. “Kebanyakan orang pribumi menganggap ekses penerapan kebijakan pemerintah kolonial jauh lebih menakutkan dan menyengsarakan dibanding penyakit pes itu sendiri,” tulis Martina Safitri dalam tesisnya “Dukun dan Mantri Pes”. Penanganan pes pada pribumi pun bukan karena pemerintah kolonial peduli pada kesehatan warga jajahannya, melainkan semata tak ingin tertular penyakit nestapa itu. Terkadang, pemerintah tak bisa berbuat banyak menghadapi penolakan warga untuk diungsikan. Pasalnya, jumlah polisi dan pejabat desa yang mengamankan rumah tidak sebanding dengan jumlah rumah yang harus dijaga. Itu antara lain bisa dilihat di Desa Gandjar, Malang yang memiliki 150 keluarga yang harus dipindahkan sedangkan jumlah polisi hanya 2-3 orang. Banyak penduduk yang sudah dipindahkan pun nekat kembali ke desa pada malam hari untuk menjaga rumah masing-masing. Mereka kembali ke barak, yang letaknya di luar permukiman, menjelang pagi. Main kucing-kucingan itu disebabkan penduduk khawatir barang-barang di rumah mereka raib atau lebih buruk lagi, rumah mereka dibakar karena dianggap sarang tikus berkutu pembawa penyakit pes. “Pada abad ke-20, beberapa Layanan Pes membakar habis sebuah desa yang dijangkiti pes. Tindakan ini meningkatkan kecurigaan kaum nasionalis pada layanan medis Eropa,” tulis Peter Boomgard dalam “The Development of Colonial Health Care in Java”. Rumah-rumah yang sudah dibakar itu kemudian dibangun ulang dengan bata dan kayu. Namun, jumlah kompensasi dari pemerintah amat kecil sehingga sulit membangun ulang rumah yang sudah dibumihanguskan sekampung itu. Di Semarang, bila seseorang tidak bisa melakukan perbaikan rumah sesuai aturan, terpaksa menyerahkan tanahnya kepada gemeente. Aturan yang memberatkan penduduk itu masih ditambah lagi dengan kewajiban mengapur tembok rumah dan rutin menjemur semua perlengkapan, seperti kasur, bantal, pakaian dan lain-lain. Namun, tembok rumah siapa yang harus dikapuri jika tanahnya direbut?

JAKARTA, 16 November 2018. Pemakaman Tanah Kusir siang itu dilanda haru. Isak tangis dan sedu sedan mengiringi turunnya peti mati ke dalam liang lahat. Dengan khidmat, seorang pendeta perempuan mengumandangkan kidung pujian, diikuti oleh sebagian besar hadirin yang ada di sana.

JAKARTA, pertengahan Oktober 1945. Kabar buruk bertiup kencang dari Bekasi: pasukan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang akan bergerak ke arah Bandung dengan kereta api dicegat lalu dibantai di tepi Kali Bekasi. Tak jelas siapa pelakunya. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setempat yang saat kejadian ada di situ, alih-alih mencegah malah terlibat dalam pembantaian.

DENGAN berpakaian preman, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo kerap mengunjungi tempat-tempat yang dianggap rawan. Tengah malam, sebelum pulang ke rumah, dia singgah ke kantornya. Di ruang penjagaan, dia menemukan komandan jaga, seorang inspektur berkebangsaan Belanda, tidur terlelap. Soekanto ingin memberi pelajaran. Dia merogoh saku sang inspektur dan mengambil revolver. Soekanto juga melaporkan peristiwa itu ke atasannya agar memberikan sanksi. Yang terjadi, petugas itu dipecat dari kepolisian.

SIANG bolong, 7 Juni 1908, tangisan bayi pecah. Kegembiraan menyelimuti pasangan Martomihardjo dan Kasmirah atas kelahiran putra pertama mereka setelah delapan tahun penantian. Martomihardjo seorang pamongpraja dari Purwerejo, Jawa Tengah, yang saat itu menjabat asisten wedana di Jasinga, Bogor –terakhir sebagai wedana di Tangerang dan kadang-kadang asisten wedana di Bogor. Sementara Kasmirah, juga dari keluarga priayi, asli Bogor.

Terutama gadis bangsawan, mereka seringkali menikah karena alasan politik. Kendati begitu, banyak perempuan yang tak bahagia dalam pernikahannya boleh mengajukan cerai. Pada masa Majapahit pernikahan diatur dalam teks hukum Agama atau Kutaramanawa . Disebutkan seorang istri boleh membatalkan perkawinannya jika suaminya menderita beberapa penyakit tertentu.  Jika laki-laki menderita penyakit gila, batuk kering, ayan, impoten, banci, dan akhirnya istri tak suka kepadanya, sang istri diimbau untuk menunggu tiga tahun. Selama itu sang suami diberi kesempatan untuk berobat.  Jika selama tiga tahun tidak sembuh, kata aturan itu, jangan salahkan istri kalau dia menikah lagi dengan orang lain. " Tukon (mahar) tak usah dikembalikan kepada suaminya. Menunggu dahan bertunas namanya,” tulis aturan itu. Adapun soal aturan cerai, harus ada empat bukti. Dinamakan  siddhaatadin , yaitu saksi, memecah uang yang diucapkan oleh saudara dari pihak laki-laki, memberikan air untuk mencuci muka, dan memberikan butir beras. Jika empat bukti tak dilakukan perceraian tidak sah. Perkawinan belum terpisah. Karenanya, perempuan akan didenda empat laksa oleh raja yang berkuasa apabila dia menikah dengan laki-laki tanpa bukti-bukti perceraian. Peter Carey dalam Perempuan - PerempuanJawa  menyebutkan pada masa perkembangan Islam beberapa putri bangsawan juga tercatat pernah mengajukan cerai atas suami-suami mereka.  Raden Ayu Notodiningrat, cucu Mangkunegoro II (bertakhta 1796-1835), menderita dalam perkawinannya. Dia menikah dengan Bupati Probolinggo di ujung timur Jawa yang kasar dan tak sopan. Dia pun mengajukan perceraian atas dasar penganiayaan dan berhasil pada 1821. Tuduhannya itu dia sampaikan kepada eyangnya. Isinya, dia merasa sang suami tak memperlakukan dirinya sesuai dengan martabat dan kelahirannya sebagai bangsawan. Pertama, dia tak dipercaya kalau uang rumah tangga tak bersisa. Suaminya tak mau memahami bagaimana uang itu telah dihabiskan. Kedua, ketika suaminya marah, dia disiksa. Nama orangtuanya pun difitnah. Ketiga, setiap kali sang putri membuat kesalahan sedikit saja dalam melayani, suaminya akan mengatakan hal-hal yang tidak benar tentangnya. "Membandingkan saya dengan seorang teledek jalanan atau seorang pelacur,” tulis Raden Ayu Notodiningrat. Kasus lainnya menimpa Ratu Bendoro, anak Sultan Hamengkubuwono I dari Yogyakarta. Secara hukum dia dipisahkan dari suaminya, Raden Mas Said atau Mangkunegara I pada Desember 1763. Itu usai suatu periode yang amat pahit dan sengit antara kedua istana. Baik Ratu Bendoro maupun Ratu Ayu Notodiningrat memperoleh perceraian dengan membawa perkara kepada Penghulu Surakarta di Pengadilan Surambi di Kasunanan. “Putusan dalam kasus Ratu Bendoro menjadi preseden bagi kasus Raden Ayu Notodiningrat hampir 60 tahun sesudahnya,” tulis Carey. Carey pun menjelaskan perceraian bisa diperoleh seorang istri dengan berbagai dalih. Yang paling umum adalah pelanggaran kontrak pernikahan. Biasanya dengan alasan kurangnya dukungan dan atau desersi (melarikan diri) suami. Perceraian demikian dikenal sebagai talak . “Ini didasarkan pada hukum syafi’i  yang kondang dan dikenal seantero Pulau Jawa,” jelas Carey. Ada juga istilah taklek . Ini merupakan perceraian bersyarat yang diucapkan dalam upacara pernikahan. Melalui sistem ini, seorang perempuan pun menjadi lebih mudah mendapatkan perceraian. Pasalnya suaminya telah berjanji bahwa dia bisa dianggap membuat talak  jika mengabaikan, menganiaya, atau tidak memberi dukungan finansial kepada sang istri. Terakhir, perceraian yang disebut mancal . Di sini, sang istri membeli kebebasannya sendiri. Harga kebebasan itu bisa saja sejumlah mas kawin yang dibayar kepada keluarga pengantin perempuan ketika menikah atau disisakan sebagai utang. Namun biasanya harganya lebih tinggi daripada itu. “Selain persetujuan suami sangat penting dan pengumuman pembatalan resmi harus diucapkan oleh penghulu yang berurusan dengan semua hal menyangkut perkawinan, perceraian, warisan, di Pengadilan Surambi, ruang terbuka di depan Masjid Agung,” jelas Carey. Kasus-kasus seperti itu, menurut Carey, menunjukkan kalau perempuan bangsawan atau putri raja Jawa bukan budak belian suami seperti yang sering digambarkan dalam literatur kolonial Hindia Belanda. Perempuan Jawa memiliki hak hukum. Semakin tinggi kelahiran mereka, semakin besar kemungkinan mereka menggunakan hak itu dalam kasus desersi atau kekerasan pihak suami.