Hasil pencarian

Moscow, 19 Agustus 1960. Pengadilan Divisi Militer Mahkamah Agung Uni Soviet menjatuhkan vonis penjara 10 tahun kepada Francis Gary Powers. Pilot AU Amerika Serikat (AS) yang direkrut CIA itu dinyatakan bersalah karena melakukan spionase di wilayah udara Soviet. Penerbangan itu merupakan bagian dari upaya saling mematai antara Blok Barat dan Timur dalam Perang Dingin. AS melakukannya setelah Presiden AS Dwight Eisenhower, dengan dukungan CIA sebagai operator, menyetujui dilancarkannya misi penerbangan mata-mata ( air spionage ) ke wilayah Uni Soviet dengan tujuan memfoto situs militer dan situs-situs penting lain Soviet pada 1954. Langkah itu diambil Ike, sapaan Eisenhower, untuk mendapatkan informasi pasti kekuatan rivalnya. Ike selalu khawatir terhadap ketertinggalan AS dari Soviet dalam pengembangan nuklir dan persenjataan. Kekhawatiran itu bersumber dari ketiadaan informasi tentang Soviet selain dari ucapan-ucapan para pemimpin Soviet sendiri. Untuk mewujudkan misi tersebut, CIA membuat U-2 Program untuk menghasilkan pesawat khusus spionase yang bisa terbang setinggi 65,000-70,000 kaki agar tak bisa dijangkau pesawat-pesawat dan rudal-rudal Soviet. U-2 Program sejalan dengan Skunk Works, program pengembangan pesawat Lockheed Martin yang dijalankan bekerjasama dengan CIA. “Ketika CIA mengambil alih keamanan Skunk Works, menyegel perimeter dengan orang-orang berpakaian preman berwajah serius yang membawa senjata otomatis, dan mengatur untuk mendanai kontrak Locheed senilai $ 35 juta melalui perusahaan tiruan, (Clarence L Johnson; desainder pesawat, red .) Kelly memilih tim khusus dan menyelesaikan cetak birunya untuk pesawat revolusioner,” tulis Francy Gary Powers Jr. dan Keith Dunnavant dalam Spy Pilot: Francis Gary Powers, the U-2 Incident, and a Controversial Cold War Legacy . Selain menyiapkan pesawatnya, dalam U-2 Program yang mulai berjalan pada 1956 itu CIA merekrut pilot-pilot AU AS (USAF) untuk dijadikan eksekutor. Mereka dikelempokkan ke dalam Detaseman 10-10 yang dikomandani Kolonel Ed Perry. Ketika semua persiapan selesai, pada 1958 Ike meminta izin pada perdana menteri Pakistan untuk mendapatkan tempat guna mendirikan fasilitas intelijen yang bakal digunakan sebagai titik berangkat pesawat-pesawat U-2 menuju sasaran, wilayah Soviet yang berada di Asia Tengah. AS akhirnya mendapatkan Badaber di pinggir Peshawar untuk menjalankan misi air spionage bersandi Operasi Overflight itu. Namun karena khawatir bila pilot AS tertangkap akan dianggap Soviet sebagai agresi, Ike memutuskan untuk menggunakan pilot-pilot AU Inggris (RAF) sebagai eksekutor itu. Dengan begitu AS bisa menyangkal keterlibatan bila pilot misi tersebut tertangkap. Misi pertama Operasi Overflight yang dijalankan dua pilot RAF menggunakan pesawat U-2 berhasil mendapatkan beberapa objek foto yang lalu menyadarkan Washington bahwa kekhawatirannya selama ini salah. Mereka terlalu percaya pada klaim Soviet. Foto-foto udara itu sebagian bahkan menunjukkan AS dalam beberapa hal masih lebih baik ketimbang Soviet.   Soviet mengetahui penerbangan mata-mata itu. Namun, keterbatasan kemampuan persenjataannya membuatnya hanya bisa mendiamkan. Namun tidak demikian pada 1960, ketika misi U-2 kembali dijalankan Eisenhower setelah mandek beberapa tahun. Saat itu Soviet telah memiliki rudal permukaan ke udara ( surface to air ) S-75 Dvina yang kemampuan jelajahnya jauh lebih baik. Meski tak menembakkan rudal tersebut pada misi air spionage AS yang dipiloti Bob Ericson pada 9 April 1960, pasukan pertahanan udara Soviet melakukan intersep menggunakan pesawat Mig-19 dan Su-9. Namun upaya tersebut gagal dan Bob berhasil mendarat di Lanud Zahedan, Iran. Misi terakhir dari dua misi Operasi Overflight yang diizinkan Eisenhower sebelum KTT Big Four Power Summit di Paris, 17 Mei 1960 –tempat di mana Eisenhower akan bertemu pemimpin Soviet Nikita Khrushchev guna membahas lebih lanjut soal nuklir dalam kaitan koeksistensi damai– adalah misi yang dijalankan oleh Lettu Francis G. Powers. Dijadwalkan semula pada 28 April, misi tersebut ditunda dua hari karena masalah cuaca. Powers direkrut ke dalam misi oleh perwakilan CIA William Collins pada awal 1956 dengan bayaran 1500 dolar per bulan selama pelatihan dan 2500 dolar per bulan selama misi. “Setelah Anda menyelesaikan pelatihan, Anda akan dikirm ke luar negeri. Bagian dari tugas Anda adalah melakukan penerbangan pengintaian di sepanjang perbatasan di luar Rusia, di atas peralatan sangat sensitif radar pemantau pesawat dan sinyal radio. Tapi itu hanya sebagian. Misi utama Anda adalah terbang di atas Rusia,” kata Collins kepada Powers, dikutip Powers dan Curt Gentry dalam Operation Overflight: A Memoir of the U-2 Incident . Dari pangkalan Detasemen 10-10 di Incirlik, Turki, Powers diterbangkan ke Peshawar untuk memulai misinya. Pukul 6.26 pagi, pesawat U-2 nomor 360 yang dipiloti Powers mengudara. “Mendekati perbatasan, saya merasakan ketegangan meningkat,” kata Powers. Setelah sekitar satu setengah jam penerbangan, Powers telah berada di udara Laut Aral (kini perbatasan Kazakhstan dan Usbekistan). Di sanalah dia melihat di bawah ada jejak kondensasi dari sebuah pesawat jet bermesin tunggal yang bergerak dengan kecepatan supersonik sejajar dengan jalur pesawatnya namun dengan arah berlawanan. Powers yakin keberadaannya diketahui otoritas Soviet namun mereka tak bisa berbuat apa-apa karena U-2 terbang amat tinggi. Sekira 30 mil di timur Laut Aral, tempat situs peluncuran misil balistik antarbenua Tyuratam Cosmodrome berada, Powers melakukan pemotretan udara. Namun tak maksimal karena kendala cuaca. Pun di situs Chelyabinsk-65 yang terletak 50 mil di selatan. Menjelang Sverdlovsk (kini Ekaterinburg), pesawat Powers mengalami masalah. Namun dia memutuskan tetap melanjutkan penerbangan ketimbang kembali. Dia menyusuri pinggiran kota untuk mencari lapangan terbang yang tercantum di peta. Namun, matanya tak dapat menemukan situs yang dicari. Saat terus mengamati sasaran sambil memeriksa panel-panel pesawatnya, Powers tersentak oleh dentuman besar yang membuat pesawatnya tersentak ke depan menimbulkan kilatan cahaya yang memenuhi cockpit-nya. Ledakan itu ternyata merupakan hantaman rudal S-75 Dvina. Meski berusaha tenang dan terus berupaya mengendalikannya, pesawat Powers sudah tak bisa dikendalikan. Dengan susah payah karena ada masalah, dia akhirnya melontarkan diri di ketinggian 15 ribu kaki. Dalam proses penerjunan itulah dia memilih untuk tak menggunakan kapsul sianidanya karena berharap masih dapat melarikan diri. Tak lama setelah mendarat di sebuah ladang pinggir desa, Powers ditangkap. Dia lalu diinterogasi aparat KGB dan kemudian ditahan selama 70 hari sebelum dihadapkan ke pengadilan Divisi Militer Mahkamah Agung Soviet. “Di Uni Soviet semua kasus spionase berada di bawah yurisdiksi divisi militer pengadilan,” kata Mikhail I. Grinev yang menjadi pembela Powers. Sementara menunggu pengadilan, kasus Powers mendapat pemberitaan luas hingga membuat AS terpaksa mengelak dengan mengatakan bahwa pesawat itu merupakan pesawat cuaca yang mendapat masalah sehingga salah arah. Namun bantahan itu dipatahkan Khrushchev saat bertemu Eisenhower di Paris dengan menunjukkan foto-foto Powers berikut reruntuhan pesawatnya. Sebagai bentuk kemarahan, Khrushchev dan rombongan meninggalkan ruang konferensi di Paris dan enggan melanjutkan pembicaraan dengan Eisenhower. Pengadilan yang diketuai Letnan Jenderal Borisoglebsky akhirnya memvonis Powers 10 tahun penahanan (tiga tahun dipenjara, sisanya kerja paksa). Spionase Powers tergolong berat berdasarkan pasal 2 UU Soviet tentang Tanggung Jawab Kriminal untuk Kejahatan Negara. Powers akhirnya dibebaskan pada 1962 setelah Moscow dan Washington menyepakati pertukaran tawanan yang diusulkan advokat James B. Donovan. Powers dibebaskan sebagai tebusan untuk pembebasan Kolonel Rudolf Abel, agen Soviet yang ditangkap di New York pada 1957. “Nasib mereka dengan cepat berubah. Sekembalinya ke Uni Soviet, Abel dianugerahi Order of Lenin, penghargaan sipil tertinggi Soviet, dan negara menetapkan pensiun untuknya. Dia dianggap sebagai pahlawan rakyat Soviet. Sebaliknya, Powers kembali ke Amerika Serikat di bawah kecurigaan,” kata Sergei Khrushchev, putra Nikita Khrushchev, dalam pengantarnya di buku Spy Pilot: Francis Gary Powers, the U-2 Incident, and a Controversial Cold War.

Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia Rp75.000 sempat ramai diperbincangkan karena ada yang mengira salah seorang di gambar uang itu mengenakan baju adat China. Padahal, itu adalah baju adat milik Suku Tidung yang mendiami wilayah Kalimantan Utara (Kaltara). Tjilik Riwut, mantan gubernur Kalimantan Tengah, menjelaskan dalam Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur  bahwa Suku Tidung merupakan subsuku dari Suku Dayak Murut, salah satu dari tujuh suku besar, yang mendiami bagian utara Kalimantan bagian timur. Enam suku besar Dayak lainnya adalah Ngaju, Apu Kayan, Iban, Klemantan, Punan, dan Ot Danum. Suku Tidung sendiri terbagi lagi menjadi sepuluh suku kecil. Hartatik, peneliti Balai Arkeologi Banjarmasin, menyebut Suku Tidung bermukim di wilayah pesisir dan menganut agama Islam. Kendati namanya diambil dari kata tiding atau tideng artinya gunung atau bukit. "Nama ini menggambarkan kalau Suku Tidung berasal dari daerah hulu atau daerah pegunungan di wilayah Kalimantan sisi utara-timur (timur-laut)," tulis Hartatik dalam "Perbandingan Bahasa dan Data Arkeologi pada Suku Tidung dan Dayak di Wilayah Nunukan: Data Bantu untuk Rekonstruksi Sejarah dan Perubahan Budaya" yang terbit dalam jurnal Naditira Widya ,Vol. 8 No. 1/2014. Suku Tidung mempunyai pergerakan yang dinamis. Mereka pindah dari pedalaman Kalimantan, Kabupaten Tanah Tidung hingga ke Malaysia, Malinau, mendekati pantai di Nunukan, Tarakan, dan Berau. Kedinamisan itu, menurut Hartatik, membuat Suku Tidung mendapat banyak pengaruh dari luar, terutama dari pelaut dan pedagang muslim. Sehingga, kini hampir semua orang Tidung beragama Islam. Masih Kerabat Dayak Arkeolog Balai Arkeologi Banjarmasin, Nugroho Nur Susanto dalam "Pengaruh Islam Terhadap Identitas Tidung Menurut Bukti Arkeologi" yang terbit dalam Naditira Widya , Vol. 7 No. 2/2013, menyebut bahwaSuku Tidung berpindah melalui Sungai Sesayap atau Sungai Malinau ke daerah hilir dan mendiami pesisir juga pulau-pulau kecil sisi timur Kalimantan lainnya. Perkiraannya mereka sudah meninggalkan tempat asalnya hampir 100 tahun yang lalu. Karenanya sudah banyak cerita tutur yang terputus. Salah satunya Suku Tidung tak mengenal legenda atau mitos kejadian asal-usul moyangnya sebagaimana masyarakat Dayak lainnya. Khususnya yang meninggali wilayah Nunukan, seperti Tahol, Tenggalan, dan Agabag. K epercayaannya pun berbeda dibanding suku Dayak di Kalimantan Utara lainnya. "Karena Suku Tidung identik dengan muslim, sedangkan suku Dayak lainnya beragama Kristen," tulis Hartatik. Kendati begitu, masih ada tradisi pra-Islam yang tersisa di antara masyarakat Tidung. Ini menjadi salah satu bukti hubungan kekerabatan mereka dengan suku Dayak. "Sebagian dari mereka masih melakukan ritual yang berkaitan dengan tradisi nenek moyang, terutama yang berkaitan dengan tempat-tempat keramat," tulis Hartatik. Walaupun sudah beragama Islam, kepercayaan adanya roh leluhur merupakan salah satu konsep megalitik yang dikenal oleh Suku Tidung hingga kini. Ada yang dikenal dengan ritual memanggil arwah di Batu Lumampu, membayar nazar di Batu Lumampu dan Batu Kelangkang, serta ritual pengobatan Badewa oleh tokoh adat. "Kepercayaan kepada roh leluhur yang masih berlanjut hingga kini menunjukkan bahwa Suku Tidung dahulu mempunyai kepercayaan yang sama dengan suku Dayak Agabag, Tahol, dan Tenggalan," tulis Hartatik. Nugroho menambahkan bahwa persahabatan Suku Tidung dengan alam yang masih dijaga secara umum mencerminkan spiritual Dayak. Akulturasi antara budaya pendatang dari luar, dalam hal ini Bugis, Melayu, dan Bajau yang mempengaruhi konsep religi mereka. Prosesnya panjang. Unsur budaya dari luar secara perlahan diterima oleh Suku Tidung kemudian diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menghilangkan kepribadian mereka. Kedatangan Islam Menurut Nugroho, selain sebagai sebuah suku, nama Tidung juga menunjuk kepada sebuah kerajaan yang kental dengan nuansa keislaman. Makam Maharaja Dinda I di Desa Sesayap, Kecamatan Sesatap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;dan makam tokoh yang dihormati seperti Datu Bendahara dan Datu Mandul di Kecamatan Tana Lia, Pulau Mandul, Kabupaten Tana Tidung, menandakan kawasan ini sebagai daerah perpindahan awal orang Tidung. Mereka kemudian berdomisili di sana dan membentuk "suatu institusi" tradisional. "Kerajaan ini terbentuk dari aktualisasi hegemoni yang berasal dari komunitas masyarakat berlatar belakang Suku Tidung," tulis Nugroho. "Ada kemungkinan mereka terpisahkan dari keluarga suku induknya, yaitu Suku Dayak Murut." Institusi yang terbentuk ini dipercaya berupa kerajaan kecil. Secara tradisi , komunitas ini berdiri sendiri kemudian dikuasai oleh Kesultanan Bulungan yang mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda. Secara formal, Islam hadir ketika Kesultanan Bulungan menguasai Tidung, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad 'Alimuddin (1817–1861). Hal ini ditandai dengan datangnya seorang ulama dari Arab yang singgah dahulu di Demak. Ulama yang melakukan Islamisasi ini dikenal sebagai Said Abdurrahman Bil Faqih. Selain Bil Faqih, beberapa ulama lain ikut mendekatkan Suku Tidung dengan Islam. Buktinya adalah makam penyiar agama, Said Ahmad Maghribi di Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Letaknya di lereng tebing, di sebelah barat aliran Sungai Pimping yang bermuara di Teluk Sekatak. Berdasarkan angka tahun di nisan, ulama ini wafat pada 1832. Orang Tidung memang lebih mudah menerima budaya luar karena umumnya mereka bermukim di pesisir, bagian hilir sungai dan pantai yang strategis. Jalurnya bisa lewat perdagangan, maupun budaya.  " Hubungan Islam dengan Tidung memperkaya identitas mereka,"  tulis Nugroho . Interaksi antara Suku Tidung dan Islam pun merata di daerah pesisir, muara sungai hingga pulau-pulau kecilnya. Ini ditunjukan dengan letak makam tokoh yang dihormati, seperti Datu Bendahara dan Datu Mandul di Pulau Mandul dan makam Maharaja Dinda I, tak jauh dari Sungai Selor yang berhubungan dengan Sungai Sesayap. "Mobilitas Tidung di pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya dibuktikan dengan peninggalan arkeologi terutama makam, antara lain di tepi Sungai Pemusian di Pulau Tarakan, Nunukan, dan Pulau Sebatik," tulis Nugroho. Sayangnya, persaingan hegemoni politis dengan Kesultanan Bulungan menyebabkan Tidung terabaikan. Itu diperparah dengan kehadiran kolonialis Belanda. Politik adu domba dan campur tangan Belanda atas eksplorasi kekayaan alam minyak bumi dan perkebunan karet membuat Tidung semakin terpuruk. "Dari bukti-bukti arkeologi kekuasaan politis Kerajaan Tidung sangat lemah. Meski begitu, keberadaannya tetap perlu diakui," tegas Nugroho.

Pasca menyatakan diri merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia perlu segera memilih orang-orang untuk menjalankan tugas pemerintahan. Maka dua hari kemudian, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan rapat di Pejambon, Jakarta. Hasilnya, Sukarno ditunjuk sebagai presiden pertama RI, dengan Mohammad Hatta mendampingi sebagai wakil. Undang-undang dasar juga disahkan. “Pada hari-hari pertama setelah proklamasi kemerdekaan, kesibukan ditujukan untuk melengkapi perangkat kenegaraan yang bersifat pokok, seperti memilih presiden dan disusul dengan membentuk kabinet pertama pertama Republik Indonesia,” tulis Iin Nur Insaniwati dalam Mohammad Roem: Karir Politik dan Perjuangannya 1924-1968 . Untuk menjalankan republik, Kabinet Sukarno-Hatta dilengkapi sepuluh departemen dan enam menteri negara. Tugas mereka adalah memastikan seluruh elemen negara berjalan baik. Dicatat Mohammad Hatta dalam Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi , semua posisi menteri diisi oleh tokoh-tokoh yang ahli dibidangnya. Seperti Ahamd Subardjo yang menduduki kursi departemen luar negeri. Namun bukan perkara mudah menjalankan tugas menteri di negara yang baru terbentuk. Di dalam otobiografinya Ahmad Subardjo menceritakan bagaimana dia menghadapi kesukaran memenuhi kewajiban di departemen yang dipimpinnya. Terutama ketika harus menghadapi kenyataan bahwa dia belum memiliki kantor beserta alat-alat penunjang tugas. Bahkan pegawai pun tidak ada. Ahmad Subardjo benar-benar memulainya dari nol. “Teman-teman saya beruntung sudah dapat mulai kerja secara normal, mempunyai segala sesuatu untuk memimpin departemen pemerintahan, namun belum banyak hal yang diurusnya. Mereka hanya berkewajiban agar pegawai-pegawainya bersumpah untuk setia kepada pemerintah republik,” tulis Subardjo dalam Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi. Ahmad Subardjo memulai tugasnya dengan memasang iklan di Asia Raya untuk mencari pegawai. Dia memasang iklan: “Siapakah yang ingin menjadi pegawai Departemen Luar Negeri?”. Rupanya hanya dalam beberapa hari iklan dipasang, Ahmad Subardjo sudah bisa memulai pekerjaannya. Dia mendapat 10 orang pelamar. Seluruhnya diterima bekerja. Lima orang ditempatkan sebagai sekretaris, lima lainnya diberi tugas mengatur administrasi. Selesai dengan soal kepegawaian, Ahmad Subardjo segera mencari tempat untuk dijadikan kantor. Dia memakai sebuah rumah di Cikini Raya No. 82. Rumah itu hanya sementara digunakan. Departemennya perlu mendapat gedung yang lebih layak, mengingat tugas dan fungsi departemen luar negeri yang begitu penting untuk mempertahkan kedaulatan Indonesia. “Saya yakin bahwa dalam waktu mendatang Departemen Luar Negeri akan menarik banyak peminat untuk mengabdikan diri kepada negara di suatu bidang yang baru dan buat kebanyakan orang Indonesia belum dikenal,” ungkap Ahamd Subardjo. Meski belum mendapat perangkat kerja yang lengkap, Ahmad Subardjo tetap menjalankan semua tugasnya dengan baik. Baginya, keberadaan departemen luar negeri sangat penting dan merupakan sebuah hal mendesak. Kekalahan Jepang bisa menjadi gerbang masuknya kembali Belanda ke Indonesia. Menurut hukum internasional mengenai perang, negara-negara yang menang perang harus melucuti mereka yang kalah dan mengembalikan ke tanah airnya. Penting untuk tidak lengah dalam situasi tersebut karena Belanda bisa kembali masuk ke Indonesia yang masih lemah. Melalui departemen luar negeri, kata Ahmad Subardjo, bangsa ini harus bergerak cepat masuk ke lingkaran politik internasional. Penting untuk mencari sebanyak-banyaknya negara yang bersedia membantu memberi kemerdekaan sesungguhnya bagi Indonesia. Menjalin hubungan baik dengan warga dunia pada masa awal kemerdekaan sebagian sebagian dilakukan secara personal. Indonesia yang belum memiliki perwakilan di luar negeri harus memanfaatkan koneksi tokoh-tokoh mereka dengan tokoh penting di negara lain. Untuk tugas administrasi, departemen luar negerilah yang mempersiapkannya. “Segera setelah Departemen Luar Negeri mulai menunaikan kewajibannya, kami menghadapi soal-soal yang memerlukan penyelesaian dengan cepat dan tepat. Hal demikian membawa kami ke dalam keadaan di mana kami memecahkan soal demi soal asal saja dapat diselesaikan. Tapi kita tidak melupakan dasar dan tujuan revolusi kita,” ungkap Ahmad Subardjo.

Foto tua yang dikeluarkan Dutch Docu Channel  itu berbicara banyak. Dari arah belakang, terlihat Mohammad Hatta, Sukarno dan Dokter Muwardi (Pimpinan Barisan Pelopor) tengah menerima penghormatan dari sekelompok pemuda (sebagian besar bersenjata bambu runcing). Dikatakan oleh saluran penyedia tayangan lama tentang sejarah Belanda di situs YouTube  tersebut bahwa foto itu diambil saat momen setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Di buku otobiografi Sukarno ( Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia ) dan otobiografi Mohammad Hatta ( Memoir ) soal itu memang tak diceritakan. Kisah itu muncul justru dalam buku-nya Sudiro (eks pembantu urusan umum-nya Sukarno) berjudul Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945 . Dituturkan oleh Sudiro, setelah upacara pembacaan proklamasi selesai, Bung Karno dan Bung Hatta bergegas masuk ke dalam kamar. Namun baru saja mereka memasuki kamar, tetiba dari arah Gambir terdengar suara derap barisan dan nyanyian sekelompok pasukan. Beberapa saat kemudian, datanglah sekira 100 anggota Barisan Pelopor dari Penjaringan pimpinan S. Brata. “Mereka rupanya sangat kecewa karena terlambat datang…” kenang Sudiro. Di halaman rumah Bung Karno Brata kemudian menghentikan barisan. Dengan kondisi basah kuyup bermandikan keringat, dia lantas berteriak lantang meminta Bung Karno untuk membacakan proklamasi sekali lagi. Alasannya, mereka datang jauh-jauh berjalan kaki memang berniat hanya ingin mendengarkan proklamasi dibacakan. Mendengar alasan Brata, Bung Karno dan Bung Hatta kemudian keluar dari kamar. Rupanya mereka berdua tak sampai hati membiarkan anak-anak muda yang dengan semangat tinggi ingin menyaksikan dan mendengarkan proklamasi kemerdekaan bangsanya. Kendati dalam keadaan sedikit demam, Bung Karno berbicara di depan mikrofon. Dengan suara nada suara lunak namun mengandung ketegasan, dia menyatakan bahwa pembacaan proklamasi tidak bisa diulang. “Karena proklamasi hanya diucapkan satu kali saja, tetapi akan berlaku untuk selama-lamanya,” kata Bung Karno. Brata tidak puas hanya mendengarkan penjelasan Bung Karno. Dia lantas meminta Hatta untuk memberikan amanat singkat . Permintaan itu diluluskan oleh Bung Hatta. Bukti otentik dari kejadian itu terekam dalam dua lembar foto hasil jepretan Mendoer bersaudara dari IPPHOS yang saat ini menjadi koleksi sebuah museum di Belanda. Fakta sejarah kedua terjadi manakala upacara proklamasi sama sekali telah selesai dan Bung Karno sudah akan istirahat di kamarnya. Sementara Hatta sudah pulang ke rumahnya di Jalan Miyakodori (sekarang Jalan Diponegoro). Dalam otobiografinya, Bung Karno mengisahkan saat dirinya duduk di atas kursi dengan kepala pada kedua belah tangannya, tetiba terdengar suara pintu kamar diketuk. Ketika dibuka ternyata itu adalah Sudiro. “Dia melaporkan ada lima opsir Jepang telah menyerondong masuk kamar tengah. Mereka meminta untuk bicara denganku…” kenang Bung Karno. Dalam bukunya, Sudiro masih ingat Bung Karno lantas mengganti piyama dengan pakaian yang sebelumnya dipakai untuk membacakan proklamasi. Begitu melihat Sukarno datang, salah seorang dari orang-orang Kenpeitai (Polisi Militer Jepang) itu setengah berteriak berkata: “Kami diutus oleh Gunseikan Kakka untuk melarang Sukarno Kakka mengucapkan proklamasi!” “Proklamasi sudah saya ucapkan,” jawab Sukarno dalam nada tenang. “Sudahkah?” “Ya sudah…” jawab kembali Sukarno. Bung Karno masih ingat wajah pemimpin utusan itu nampak marah. Tanpa disadarinya, tangan orang Jepang itu naik ke pinggang dan dia akan melangkah hendak mengancam Bung Karno. Namun aksi itu tidak terjadi, manakala komandan Kenpeitai itu melihat sekeliling: ratusan anggota Barisan Pelopor nampak sudah memegang senjata tajam-nya masing-masing seolah siap menerkam mereka. Tanpa permisi, mereka kemudian meninggalkan Pegangsaan Timur. Usai orang-orang Jepang itu pergi, Sukarno lantas mengeluarkan seruan untuk membentuk Barisan Berani Mati. Itu harus dilakukan mengingat prokalmasi kemerdekaan harus dipertahankan sekuat-kiatnya, jika perlu dengan menggunakan kekerasan dan senjata. Seruan itu langsung disambut baik. Orang-orang Indonesia kemudian banyak yang mendaftarkan diri untuk masuk dalam barisan sukarelawan tersebut.

INDONESIA dengan usia kemerdekaan 75 tahun bulan ini masih menyisakan warisan kolonialisme Belanda bernama sekat rasial. Perlakuan diskriminatif, utamanya terhadap Tionghoa, masih lestari dalam kehidupan masyarakat. Tokoh-tokoh Tionghoa yang punya jasa seperti Liem Koen Hian, misalnya, masih dimarjinalkan. Sejarawan Didi Kwartanada melihat peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momen era baru untuk bebas dari belenggu penjajahan Belanda dan Jepang. Namun kemerdekaan tak serta-merta dirasakan dengan kebahagiaan untuk orang-orang Tionghoa. “Tapi sebenarnya peristiwa itu (proklamasi) juga merupakan penjungkirbalikan situasi, dimulainya tatanan baru. Di sisi lain, golongan Tionghoa menjadi golongan yang resah karena mereka minoritas perantara, mengingat mereka di masa kolonialisme Belanda (bersama orang-orang Arab) acap jadi masyarakat kelas dua di piramida klasifikasi masyarakat antara orang-orang Belanda dan bumiputera,” ujar Didi dalam webinar yang dihelat Roemah Bhinneka Surabaya bertajuk “Liem Koen Hian: Bapak Bangsa yang Ditolak” , Senin (17/8/2020) malam. Didi mengakui, kalangan Tionghoa memang terbagi tiga golongan dalam pergerakan menuju cita-cita Indonesia yang merdeka. Seperti halnya kalangan bumiputera dan peranakan Arab, di kalangan Tionghoa ada golongan yang berkiblat ke negeri leluhur, setia kepada Belanda, dan berkiblat pada Indonesia merdeka. Di golongan yang terakhir inilah Liem Koen Hian salah satu yang paling menonjol. Pria kelahiran Banjarmasin, 3 November 1897 itu sejak kecil sudah jadi pribadi yang berapi-api jika bicara ketidakadilan di sekitarnya. “Sampai tahun 1910 saja dia dikeluarkan dari ELS (Europeesche Lagere School, setara SD) karena dia mengajak gurunya yang orang Belanda berkelahi. Sejak muda dia memang orang yang idealis, tidak suka melihat ketimpangan sosial di masyarakat. Apa yang dia anggap tidak benar, akan dia tentang, kalau perlu berkelahi,” sambungnya. Pada 1915, Liem mengadu nasib ke Surabaya. Dia lalu bekerja di suratkabar Tjhoen Tjioe . Petualangannya sebagai wartawan pun dimulai. Berturut-turut Liem melebarkan sayapnya dengan menerbitkan sendiri bulanan Soe Liem Poo (1917), mengasuh Sinar Soematra (1917-1923) di Medan, kembali ke Surabaya di bawah naungan koran Pewarta Soerabaia (1921-1925), mendirikan dan memimpin harian Soeara Poeblik (1925-1929), hingga memimpin suratkabar Sin Tit Po (1929-1932). Cita-cita Indonesia merdeka dari diri Liem, lanjut Didi, sudah tumbuh sejak 1928 ketika menuliskan ide kebangsaan, “Indisch Burgerschap”. Ide itu lantas bertransformasi menjadi “Indonesierschap” (kewarganegaraan Indonesia) yang berbunyi: Indonesia adalah negeri jang terdiri dari semoea orang jang menganggap Hindia Belanda sebage tanah-aer mereka dengen aktif membantoe membangoen negara ini. Peranakan adalah satoe integral jang tida terpisahken dari bangsa itoe . “Ide itu dipengaruhi mentor politiknya, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo. Mirip dengan teori kebangsaan Ernest Renan yang sering dikutip para founding fathers kita, yaitu sekelompok manusia yang ingin bersatu. Mirip juga dengan teori Otto Bauer, yaitu bahwa pengalaman bersama yang menyatukan sekelompok orang ke dalam satu entitas satu bangsa,” lanjutnya. Baginya, yang dimaksud bangsa tak hanya kaum bumiputera. Kalangan peranakan seperti Tionghoa dan Arab sama-sama berhak mencita-citakan Indonesia yang merdeka dengan satu tujuan. Namun saat itu Liem hanya bisa “menggebuk” Belanda lewat media karena periode sejak Indische Partij dan Partai Komunis Indonesia dibekukan Belanda dari 1926 hingga 1937, tiada satupun partai yang didirikan kaum bumiputera bersedia menerima peranakan sebagai anggota penuh. Melawan Belanda dari Lapangan Liem kemudian memilih melawan kolonialisme dengan sepakbola. “Liem sosok yang cerdik, nekat, pandai memprovokasi. Dari aksi yang digalangnya tentang pemboikotan sepakbola di Surabaya inilah Liem menjadi dikenal luas dan diapresiasi berbagai kalangan,” timpal Rojil Nugroho Bayu Aji, sejarawan olahraga cum dosen sejarah di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). “Sepakbola sejak lahirnya PSSI tahun 1930 jadi alat perjuangan. Olahraga yang menyedot banyak penonton ini menjadi alternatif Liem untuk bisa mengumpulkan massa dan bisa dipolitisir. Ia menggunakan sepakbola sebagai salah satu alat meneguhkan awal pijakan Indonesierschap,” lanjutnya. Liem memaksimalkan Sin Tit Po yang dipimpinnya untuk menggalang dukungan. Melalui Comite van Actie Persatoean Bangsa Asia, ia menyerukan boikot kompetisi Stedenwedstrijden, liga antarkota klub-klub milik Belanda se-Hindia Belanda. “Gara-garanya dulu ada jurnalis suratkabar D’Orient bernama Bekker. Dia juga pegawai SVB (Soerabaiasch Voetbalbond), klub milik orang Belanda. Kalau klub bumiputera itu SIVB (Soerabaiasch Indische Voetbalbond, kini Persebaya). Padahal sebelumnya klub bumiputera, Tionghoa, Arab dan Belanda enggak pernah ada perkara seperti di kota-kota lain. Tapi itu berubah karena Bekker mengeluarkan larangan diskriminatif melarang wartawan kulit berwarna untuk meliput,” kata Rojil. Sejak April hingga Mei 1932, Liem membanjiri Sin Tit Po dengan tulisan-tulisan tentang boikot. Provokasinya sukses lantaran golongan peranakan Arab pun larut dalam kemarahan terhadap kebijakan rasis Belanda itu. Alhasil tak hanya Sin Tit Po , Soeara Oemoem yang dipimpin Soetomo pun turut menyerukan boikot. Pun dengan suratkabar golongan Arab Aljaum. Aksi boikot diperkuat oleh Radjamin Nasution yang memimpin SIVB. “Pertandingan Stedenwedstrijden itu dimulai 13 Mei sampai 16 Mei. Nah , Liem dalam seruannya di korannya menyatakan untuk golongan non-Eropa untuk tidak menonton Stredenwedstrijden, melainkan beralih membanjiri laga-laga yang dimainkan SIVB. Ini jadi pelajaran dari Liem dan para tokoh-tokoh di Surabaya terhadap kaum Belanda yang congkak,” imbuhnya. SIVB alias Persebaya, klub sepakbola bumiputera (Foto: Soerabaijasch Handelsblad 22 Mei 1936) Stedenwedstrijden pun sepi penonton. Kerugian NIVB (Nederlandsch Indisch Voetbalbond), induk sepakbola Hindia Belanda yang jadi operator kompetisi, tak tertolong kendati sudah mengkorting harga tiket. Sebaliknya, laga-laga yang dimainkan SIVB dan klub-klub Tionghoa serta Arab penuh sesak oleh penonton. “Menariknya kemudian pendapatan bersih dibagi kepada SIVB 50 persen, kepada Fonds Cooperatie Hap Siem Hwee 25 persen. Untuk pengentasan pengangguran, penyantunan anak yatim, kepada Armunzorg, Kinderzorg, dan Poliklinik Muhammadiyah masing-masing lima persen. Artinya, di samping penuh nilai pergerakan, aksi boikot itu juga menggiatkan kegiatan-kegiatan positif untuk sesama non-Eropa,” kata Rojil. Liem pun dianggap provokator oleh pemerintah dan dijebloskan ke penjara. Namun berkat tuntutan para anggota Volksraad (perwakilan rakyat) di Batavia, salah satunya MH Thamrin, Liem dibebaskan tak lama kemudian. Nestapa di Akhir Hayat Empat bulan pasca-aksi boikot yang digalangnya, Liem memberanikan diri mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). PTI kemudian menginspirasi berdirinya Partai Arab Indonesia (PAI) yang salah satu pendirinya AR Baswedan (kakek Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta saat ini). Baswedan mengenal baik Liem dari aksi boikot sepakbola Belanda. Dia kemudian turut bergabung di Sin Tit Po . Disebutkan Didi, AR Baswedan merupakan tokoh peranakan Arab yang menghendaki egalitariat dan enggan menikmati keistimewaan golongan Arab dari pemerintah kolonial. “Bisa dibilang AR Baswedan murid dari Liem Koen Hian. Ia ingin mengalihkan orang-orang Arab yang berkiblat ke Hadramaut menjadi berkiblat ke Indonesia. Di Sin Tit Po , mereka sangat guyub. Ada chemistry . Karena cita-cita perjuangan yang sama, ingin Indonesia merdeka dan isu agama belum merasuk sampai ke hubungan inter-personal,” ujar Didi. Namun, sifat tempramental Liem membuatnya punya banyak musuh. Kalangan Tionghoa yang berkiblat pada Belanda atau daratan China memusuhinya. “Dari pers-pers Belanda menyebut Liem dengan PTI-nya sebagai tukang hasut, tukang tipu, pemberontak, komunis, dsb. Dari pers Tionghoa Melayu, musuh Liem menjuluki Liem nasionalis China palsu. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan moral Liem dan PTI,” tambahnya. “Dari golongan bumiputera juga ada dr. Soetomo. Ketika Soetomo terpukau pada Jepang, Liem menulis artikel bantahan. Soetomo mendebat dengan mengatakan Liem bias karena negeri leluhurnya sedang diduduki Jepang. Dr. Tjipto sampai harus menengahi dengan mengatakan Liem adalah orang Indonesia tanpa peci dan jangan ragukan nasionalisme Liem, sampai akhirnya Soetomo meminta maaf pada Liem,” papar Didi. Salah satu potongan seruan boikot di Sin Tit Po (Foto: Dok. Presentasi RN. Bayu Aji) Di masa pendudukan Jepang (1942-1945), Liem masuk dalam anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tetapi di sini Liem mendapatkan “pukulan” dari para koleganya. Ketika dia mengusulkan keturunan Tionghoa otomatis diberi status warga negara Indonesia (WNI), para anggota lain menolak. Sebagai bentuk kekecewaan, Liem mengajukan surat pengunduran diri. “Setelah Indonesia merdeka, bahkan Liem pernah ditangkap. Ketika Perdana Menteri Soekiman melakukan razia, Liem ditangkap dengan tuduhan simpatisan komunis, pada 16 Agustus 1951. Dia dipenjara di Cipinang tanpa diadili dan baru dibebaskan pada 29 Oktober 1951 dengan keadaan sudah sakit,” urainya. “Liem jengkel karena ditangkap dan dipenjara tanpa diadili. Ditambah banyak kawan-kawannya di PTI juga diperlakukan tak selaiknya. Negeri yang ia ikut perjuangakan berdarah-darah tak mau mengakuinya. Jadilah dia semakin kiri. Saat RRC HUT kemerdekaan, ia mengibarkan bendera RRC di rumahnya dan bikin heboh. Tapi dia mengatakan agar orang Tionghoa lain jangan mengikutinya. Dia hanya ingin jadi martir dan biarlah dia yang menanggung karena tidak diperlakukan laik,” kata Didi. Setelah Liem wafat 4 November 1952 pun Didi masih menemukan penolakan terhadap kiprah Liem. Penolakan itu terdapat pada buku Sejarah Nasional Indonesia di edisi pertama (1975) dan kedua (1977), di mana nama Liem sebagai anggota BPUPKI tak dicantumkan dan hanya disebutkan empat golongan Cina dan empat Arab. “Padahal dari golongan Arab hanya AR Baswedan. Menariknya di edisi keempat, karena edisi ketiga hilang tiada catatan, penyebutan golongan Cina yang empat orang itu hilang. Hanya disebutkan empat orang golongan Arab. Lalu di produk reformasi, Sejarah Nasional Indonesia IV cetakan 2010 yang dimutakhirkan, masih tidak tercantum dan golongan Tionghoanya masih hilang,” sambungnya. Di buku Arus Sejarah Jilid VI cetakan 2012, lanjut Didi, pencantuman golongan Tionghoa maupun penyebutan nama Liem pun masih hilang. Bersama sejarawan Taufiq Tanasaldi, Didi menyampaikan hal itu ke Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Hilmar Farid beberapa waktu lalu. “Tapi kebetulan ketika itu terjadi pergantian kabinet. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang kan meniadakan Direktorat Sejarah. Ditambah lagi pandemi (virus) corona yang membuat isu ini terkatung-katung,” tandas Didi.

Seorang perwira AURI beranekdot tentang legenda rakyat. Di Jawa Barat, sebelum ayam berkokok, Sangkuriang harus sudah membuat perahu dan telaga. Di Jawa Tengah, sebelum ayam berkokok, Bandung Bondowoso harus menyelesaikan candi dengan seribu arca. “Akhirnya, di Indonesia Timur, sebelum ayam berkokok, Irian Barat harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi,” tutur Boediardjo, si perwira AURI itu dalam otobiografinya Siapa Sudi Saya Dongengi . Dua kisah pertama adalah legenda belaka. Lain halnya dengan Irian Barat. Janji itu memang pernah diijabkan oleh Presiden Sukarno ketika berpidato di Palembang, 10 April 1962. “Seluruh Rakyat dari Sabang sampai Merauke Bertekad Membebaskan Irian Barat dalam Tahun ini juga,” demikian judul pidatonya. Tidak hanya sekali, Sukarno dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan seruan agar panji dwiwarna Merah Putih berkibar di Irian Barat sebelum tahun 1962 berakhir. Berpaut pada komitmen tersebut, Sukarno sedia melakukan apa saja. Berapapun biayanya ditebus demi Irian Barat masuk ke pelukan bumi pertiwi. Serba Uni Soviet Dalam operasional kampanye militer pembebasan Irian Barat, dibentuklah tim logistik bersama. Kolonel Donald Isac Pandjaitan dan Brigjen Soeprapto dari Angkatan Darat. Brigjen Ali Sadikin dari Angkatan Laut. Kolonel Boediardjo dari Angkatan Udara. Kombes Mohamad Hasan dan Kombes Suparno dari Kepolisian. Boediardjo mengenang AURI harus menampung ratusan tenaga teknisi Uni Soviet. Pada saat itu, hanya Uni Soviet yang bersedia memasok senjata berat termutakhir bagi Indonesia. Dari Uni Soviet, angkatan perang Indonesia memperoleh kapal penjelajah raksasa kelas Sverdlov yang dinamai "KRI Irian" dan pesawat bomber jarak jauh Tupolev-16. Senjata inilah yang akan diandalkan untuk mengimbangi bahkan menggempur Belanda di Irian Barat. Pesawat Bomber Tupolev-16. Sumber: Puspen ABRI.​ Sebagai deputi Panglima AURI bagian logistik, Boediardjo bertugas menyiapkan kebutuhan operasional Angkatan Udara. Mulai dari membeli persenjataan, pesawat tempur, peluru hingga membuat lapangan-lapangan udara darurat dan menyiapkan bahan bakar untuk pesawat tempur. Selain urusan tempur, logistik AURI juga menyiapkan makanan bagi ratusan instruktur asing. Untuk itu, bagian logistik AURI mendirikan pabrik roti Rusia yang menjadi konsumsi sehari-hari para teknisi Uni Soviet. Penyiapan logistik untuk pembebasan Irian Barat cukup luar biasa. Dalam waktu 24 jam, tim logistik harus mampu menyiapkan gudang peralatan perang di pelosok hutan mana pun . Untuk itu disediakan tekonologi Arcon dari Inggris seharga  US$ 5 juta dalam penyediaan mesin dan alat konstruksi. Pendaratan pesawat jet tempur MIG-17, memakai sistem steel matting . Sementara itu dalam penyediaan bahan bakar, disiapkan tangki-tangki terapung sistem floating camels dari Jerman. “Semua cepat, semua jadi. Yang istimewa: uang selalu ada,” kata Boediardjo. Beberapa nama pengusaha nasional disebut Boediardjo sebagai penopang logistik baik secara materi maupun finansial. Mereka antara lain Dasaad, Kurwet, T.D. Pardede, Hasjim Ning, Bakrie, dan lainnya. Aristides Katoppo , wartawan Sinar Harapan yang juga kontributor New York Times memperoleh data besaran bantuan Uni Soviet untuk angkapan perang Indonesia. Bila ditotal, nilanya sebesar US$ 2 milyar, anggaran yang sangat besar pada masa itu. Namun menurut Boediardjo angka itu mungkin tidak besar untuk suatu proyek uji kemampuan pesawat dan persenjataan Uni Soviet. Apalagi dilakukan di wilayah tropis untuk menghadapi kekuatan Barat. Selesai Tanpa Berperang Pada Juni 1962, persiapan operasi militer besar-besaran sudah rampung. Operasi itu diberi sandi: “Jayawijaya”. AURI telah siap dengan pesawar bomber strategis TU-16 dan TU-16 KS. Juga dengan pesawat tempur Ilyushin 28 dan MIG-17. Sementara itu, Angkatan Laut telah menggerakan 120 kapal yang tergabung dalam Angkatan Tugas Amphibi 17 (ATA-17). Di bawah pimpinan Komodor Soedomo , ATA-17 siap ke garis depan mendaratkan pasukan ke Irian Barat. Di dalam ATA-17, terdapat Satuan Pendarat 45 (Saprat-45) dengan kekuatan 10.000 anggota marinir Korps Komando AL (KKo AL) di bawah pimpinan Kolonel Suwadji. Selain itu, pasukan pendarat bantuan berkekuatan 20.000 prajurit Angkatan Darat di bawah pimpinan Brigjen U. Rukman tinggal menunggu “lampu hijau” diberangkatkan ke garis depan. Dalam keterangan Ali Sadikin  kepada pers, seperti dicatat Rosihan Anwar, saat-saat kritis bagi Komando ATA-17 ialah sekitar tanggal 12-13 Agustus 1962. Untuk memberi makan 30.000 pasukan yang tergabung dalam ATA-17 dikeluarkan biaya Rp 4 juta dan dibutuhkan 40.000 kaleng makan setiap hari. Perang terbuka hanya menanti persetujuan Sukarno selaku panglima tertinggi. Apa yang terjadi kemudian telah banyak diketahui. Invasi ke Irian Barat untuk menyerbu Belanda urung terlaksana. Sengketa Irian Barat berakhir secara politis di meja diplomasi bukan lewat operasi militer. Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 menutup babak konflik Indonesia dan Belanda.   Dengan batalnya eksekusi Operasi Jayawiijaya, angkatan perang Indonesia menyimpan kekuatan potensial sekaligus memikul beban. Menurut Pandjaitan, administrasi logistik tampak kurang sempurna selama kegiatan operasi pembebasan Irian Barat. Hal ini disebabkan karena selama Trikora pelaksanaan operasi sangat diutamakan. “Keadaan ekonomi negara memburuk dan inflasi melonjak sebagai akibat konfrontasi dalam masalah Irian Barat yang cukup lama,” tulis Marieke Pandjaitan br. Tambunan dalam biografi suaminya D.I. Pandjaitan: Gugur dalam Seragam Kebesaran .   Meski demikian, setidaknya perlengkapan angkatan perang Indonesia tetap utuh serta terhindar dari jatuhnya korban yang lebih banyak. Dalam tempo pendek, Indonesia tampil sebagai kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. AURI pun disebut-sebut sebagai angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Rosihan Anwar dalam Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1965 mencatat, Indonesia menjadi salah negara dari tiga negara Asia selain Tiongkok dan Jepang yang memiliki kapal-kapal selam berkekuatan perusak sangat dahsyat. Dengan dimilikinya “Komando Flotila”, maka Indonesia adalah negara pertama di belahan bumi selatan yang memiliki kapal-kapal berpeluru kendali. Pada akhirnya, Papua jatuh ke tangan Indonesia tanpa harus berperang dengan Belanda. Sebagai gantinya, unjuk kekuatan angkatan perang diahlihkan pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1962 dalam wujud parade militer. Pada saat itulah publik dapat menyaksikan Angkatan Perang Indonesia berjaya .

Pembacaan teks Proklamasi pada 17 Agustus 1945 menjadi tanda berakhirnya hubungan tidak resmi Indonesia dan Jepang. Selama kurun tiga tahun (1942-1945), bahkan sejak tahun 1930-an, telah banyak orang Indonesia yang menetap di Jepang. Sebagian besar memilih Negeri Sakura itu sebagai tempat menuntut ilmu. Menurut sejarawan Universitas Waseda Ken’ichi Goto dalam Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia , orang Indonesia pertama yang mendapat kesempatan belajar ke Jepang adalah Madjid Usman dan Mahjuddin Gaus. Keduanya berasal dari Minangkabau. Permohonan mereka disampaikan pada 1932 oleh konsulat Jepang Naito Keizo kepada Menteri Luar Negeri Uchida Koya di Tokyo. “… Saya mohon agar orang-orang asing seperti ini yang masih belum memahami bahasa Jepang dapat diberi kelonggaran untuk belajar di sekolah Jepang,” tulis Naito. Setelah mereka, semakin banyak orang Indonesia yang belajar ke Jepang. Geliat ekonomi dan industri negara itu begitu memikat warga Asia lain-nya. Bahkan sejumlah pelajar Indonesia secara sukarela mendaftar ke akademi militer Jepang ketika negeri itu kekurangan kekuatan untuk menghadapi perang Pasifik. Dicatat Saari Ibrahim dalam Suka Duka Pelajar Indonesia di Jepang , ada 17 pelajar dari Jawa dan Sumatera yang masuk Rikugun Shikan Gakko, Akademi Militer Angkatan Darat. Namun kabar kekalahan Jepang atas Sekutu, serta kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945, membuat mereka bingung. Berdasar laporan Far Eastern Commission –Badan tertinggi dari Sekutu untuk mengurus hal-hal tentang pendudukan di Jepang– sejarawan Jepang Aiko Kurasawa mencatat ada 107 orang Indonesia di Jepang ketika perang selesai pada Agustus 1945. “Mereka tidak yakin atas nasib diri mereka selanjutnya. Mereka menanyakan kepada diri sendiri: ‘Apakah aku akan dianggap sebagai kolaborator Jepang? Apakah aku bisa pulang ke Indonesia? Bagaimana caranya? Kalau beasiswanya putus, bagimana menjalani kehidupan selanjutnya?’ dan lain-lainnya,” tulis Aiko Kurasawa dalam Sisi Gelap Perang Asia . Dari 107 orang Indonesia di Jepang, imbuh Aiko, mayoritas berstatus mahasiswa. Pemerintah Jepang membaginya menjadi dua kelompok. Pertama , 24 orang yang sudah tinggal di Jepang sebelum pecahnya perang dengan keinginan dan biaya sendiri. Kedua , 83 orang mahasiswa yang dikirim ke Jepang antara tahun 1943 dan 1944 dengan program beasiswa Nantoku dari pemerintah militer Jepang. Orang Indonesia di Jepang sendiri baru mendengar berita proklamasi kemerdekaan pada 19 Agustus 1945. Sejak kabar itu tersebar ke seluruh Jepang, kehidupan warga Indonesia di sana mulai tidak tenang. Hati mereka sungguh terguncang, antara senang atau takut. Mereka takut dampak kemerdekaan itu membuat orang-orang Jepang memberi perlakuan buruk kepada mereka. Banyak orang yang akhirnya berkeinginan untuk kembali ke tanah air. “Sesudah 1946, hampir semua mahasiswa dari wilayah jajahan negara Barat sudah dipulangkan. Yang masih tinggal di Jepang hanya mahasiswa dari Indonesia dan mahasiswa dari Vietnam di mana masing-masing pemimpin nasionalisnya sudah memproklamasikan kemerdekaan,” ungkap Aiko. Meski begitu, pemerintahan Indonesia yang baru dibentuk belum bisa menolong 107 orang yang terlantar di Jepang tersebut. Mereka tidak bisa langsung bernegosiasi dengan pihak Sekutu, maupun pemerintah Jepang untuk mengurus kepulangan warganya. Selain karena Sekutu belum mengakui Indonesia, situasi di dalam negeri juga belum memungkinkan untuk melakukannya. Itulah satu kelemahan negara Indonesia yang baru merdeka. Pemerintah Jepang juga tidak memberatkan keputusan orang-orang Indonesia di negaranya. Bagi mereka yang ingin tinggal, diperbolehkan asalkan menggunakan biaya sendiri. Beasiswa pemerintah Jepang akan sepenuhnya dicabut pada akhir 1946 atas keputusan Sekutu. Begitu juga dengan mereka yang ingin pulang, pemerintah tidak akan menghalangi tetapi mereka harus mencari jalan pulang sendiri. Keinginan orang-orang Indonesia di Jepang rupanya berbeda-beda. Tidak semua ingin kembali. Sebagian memilih bertahan di Jepang dan melanjutkan hidupnya, atau menyelesaikan pendidikannya. Kelompok yang ingin tinggal itu biasanya telah berumah tangga. Sementara sisanya memilih pulang, kendati dengan meminjam jasa pemerintah Belanda dan Sekutu. “Teman-teman negeri tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Birma pulang ke negara asal mereka atas perintah dan fasilitas yang disediakan oleh mantan master kolonial, seperti Inggris dan Amerika, yang kembali dan mulai menjajah lagi,” tulis Aiko.

Sekira pukul 10.00 pagi tanggal 17 Agustus 1945, sekitar 1000 orang telah berkumpul di Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Meski masih dalam suasana tegang, mereka begitu antusias menyaksikan detik-detik pembacaan naskah proklamasi oleh Sukarno-Hatta. Para tokoh kunci perjuangan bangsa juga telah bersiap mengikuti upacara khidmat dan bersejarah itu. Namun di antara tokoh-tokoh yang hadir, sosok Ahmad Subardjo tidak terlihat. Padahal sebagai salah satu perancang naskah proklamasi, kehadirannya sangat dinanti. Dia juga diharapkan mendampingi Sukarno-Hatta dalam prosesi pembacaan teks kemerdekaan rancangannya tersebut. Sukarno yang tetap menginginkan kehadiran Ahmad Subardjo kemudian mengutus dua orang ke kediamannya. Ketika sampai, mereka mendapati menteri luar negeri pertama Indonesia itu tengah beristirahat di tempat tidurnya. Dia tampak kelelahan. Bahkan Ahmad Subardjo tidak terlihat akan bersiap untuk pergi kemanapun. “Saya masih di tempat tidur sewaktu kurang lebih pukul 10.00 pagi tanggal 17 Agustus datang dua orang utusan Sukarno dan Hatta untuk menjemput saya,” kenang Ahmad Subardjo dalam otobiografinya Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi. Kedua utusan itu lalu melaporkan bahwa telah banyak orang menunggu di Pegangsaan Timur. Upacara pengibaran bendera Merah-Putih dan pembacaan proklamasi tidak akan dimulai sebelum kehadirannya. Begitu pesan Sukarno-Hatta. Mereka pun meminta Ahmad Subardjo segera berapakaian rapi dan pergi bersama ke kediaman Sukarno. Ahmad Subardjo meminta kedua utusan itu menunggu. Namun ketika keluar, bukannya berpakaian rapi, dia malah memberi sepucuk surat untuk diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Di dalam surat itu dia menuliskan permintaan maaf kepada kedua kawannya itu karena tidak dapat hadir mendampingi mereka. Ahmad Subardjo juga meminta agar supaya upacara Proklamasi Kemerdekaan segera dilangsungkan tanpa menunggu kehadirannya. “Apalagi yang saya inginkan? Mimpi Indonesia merdeka telah menjadi kenyataan. Apa bedanya saya hadir atau tidak? Hal yang terpenting ialah bahwa kita sendiri dan generasi penerus rakyat telah menjadi warganegara yang bebas dari sebuah negara merdeka: Republik Indonesia!,” tegas Subardjo. Rupanya alasan ketidakhadiran Ahmad Subardjo dalam proklamasi disebabkan rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Pada peristiwa pengamanan Sukarno-Hatta oleh golongan pemuda ke Rengasdengklok, Ahmad Subardjo-lah yang berusaha meyakinkan para pemuda untuk melapas keduanya. Dia juga yang menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dari daerah di Karawang, Jawa Barat tersebut dan memastikan dua tokoh penting kemerdekaan itu tiba dengan selamat di Jakarta. Masih tanpa istirahat, Ahmad Subardjo lalu ikut ke kediaman Laksamana Maeda untuk merancang perumusan naskah proklamasi bersama Sukarno-Hatta. Dimulai sejak tengah malam tanggal 16 Agustus, rapat perumusan baru selesai pukul 06.00 pagi hari berikutnya. “Matahari sedang mulai timbul pada waktu hadirin berturut-turut meninggalkan tempat pertemuan dalam keadaan sangat lelah. Saat ruangan pertemuan hampir kosong, saya berpamitan kepada Sukarno dan Hatta yang kelihatannya masih cukup segar setelah mengalami begitu banyak kejadian,” kata Ahmad Subardjo. “Saya sungguh merasa lelah atas kejadian yang menegangkan syaraf, yang baru saja saya alami sepanjang hari dan malam sebelumnya,” lanjutnya. Setelah kedua utusan mengerti situasi yang dialami Ahmad Subarjo, mereka kembali ke Pegangsaan Timur. Sementara itu dia sendiri langsung masuk kamar kembali untuk melanjutkan tidurnya.

Fenomena buzzer  media sosial tengah ramai diperbincangkan. Beragam isu yang berkembang di media sosial seringkali disinyalir turut didengungkan oleh para buzzer . Lalu apakah buzzer  itu sebenarnya dan bagaimana kaitannya dengan propagandis partai yang dikenal dalam sejarah? Direktur Riset Paramadina Public Policy Intitute Ika Karlina Idris memaparkan mengenai istilah buzzer  dalam Dialog Sejarah “Fenomena Buzzer dari Masa ke Masa” di saluran Facebook  dan Youtube Historia.id , Selasa, 18 Agustus 2020. Ika menyebut banyak istilah yang memiliki kemiripan dengan buzzer , misalnya humas, advertiser  atau marketer  dan opinion leader  atau influencer  yang secara umum berguna untuk mempersuasi orang. Sementara, buzzer  media sosial kemudian muncul dengan tujuan untuk membuat sebuah pesan menjadi viral atau untuk mengamplifikasi pesan. Munculnya buzzer  ini berkaitan dengan kararkteristik media sosial. Misalnya, terbatasnya kolom status atau komentar membuat pesan yang disampaikan harus to the point . Kemudian, pesan tersebut perlu disebarluaskan dengan mengikuti algoritma media sosial. “Karena di media sosial itu pesan yang kuat aja nggak  cukup. Pesannya bagus tapi kalau nggak  ada yang like , nggak  ada yang comment , nggak  ada yang share , itu nggak  kebaca sama algoritma media sosial. Itu artinya pesannya garing. Tapi kalau semakin banyak interaksi di situ akhirnya kan naik tuh, naik ke timeline , lama-lama jadi trending topic ,” jelas Ika. Ika menambahkan bahwa buzzer  media sosial dibutuhkan untuk membangun suatu agenda tertentu. Hal ini menggeser media massa yang dulu sering dipakai untuk mempromosikan suatu agenda kepada publik. “Nah kalau sekarang, memang kita butuh, secara struktur butuh buzzer  ini untuk naikin  (agenda - red ) yang kuat. Cuma kan buzzer  balik lagi apakah buzzer -nya organik, non-organik, atau bots  misalnya,” terangnya. Apakah buzzer  media sosial ini merupakan bentuk baru dari agitator atu propagandis di zaman dulu? Sejarawan Soewarsono menyebut ada beberapa perbedaan. Ia menyebut bahwa agitasi-propaganda tidak bisa langsung dikonotasikan negatif. Soewarsono menyebut, misalnya, terbentuknya negara Indonesia merupakan hasil dari agitasi dan propaganda yang berlangsung panjang sejak tahun 1910-an. “Dimulai dengan tulisan Seandainya aku Seorang Belanda  yang ditulis oleh Soewardi Soerjaningrat,” katanya. Agitasi-propaganda kemudian banyak dipakai oleh partai politik, baik komunis, sosialis, nasionalis, hingga fasis. Partai politik memiliki media masing-masing untuk menyampaikan agenda-agenda mereka, sementara penguasa juga memiliki media sendiri. “Kalau agitasi propaganda zaman dulu tuh alatnya kan bacaan, kebanyakan bacaan. Dunia film itu nanti zaman Jepang,” ujarnya. Adanya agitasi dan propaganda menurunya adalah hal yang bebas nilai. Tergantung persepsi penerimanya. Soewarsono mencontohkan, slogan Sukarno “Amerika kita setrika, Inggris kita linggis” pada zaman Jepang merupakan salah satu bentuk propaganda pemerintah Jepang. “Ini yang namanya agitasi-propaganda. Tidak jelek. Dalam propaganda itu netral. Itu alat netral tergantung persepsi yang menerima,” jelasnya. Menaggapi munculnya fenomena buzzer  sekarang, Soewarsono menyebut bahwa telah terjadi penurunan dalam berpolitik bangsa Indonesia. “Jadi politik buzzer  itu dangkal, banal,” sebutnya. Agitasi-propaganda yang dulu dilancarkan partai politik maupun penguasa memiliki struktur yang jelas. Selain memiliki divisi resmi, materi yang disampaikan juga merupakan suatu tawaran ide dan gagasan politik alih-alih hanya seruan kosong. “Jadi ini ada fenomena yang mendangkalkan politik itu menjadi semacam praktek-praktek politicking . Membenci, mencintai, membenci, mencintai. Bukan semacam proyek politik sebagai seni. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak maju menjadi maju,” jelas Soewarsono.

SEMENTARA kini pemerintah dan rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI sekali dalam setahun setiap tanggal 17 Agustus, maka tidak demikian di tahun pertama eksistensi Indonesia. Peringatan HUT kemerdekaan RI dilakukan beberapa kali di masa antara 17 Agustus 1945–17 Agustus 1946 itu, baik di level nasional maupun lokal. Salah satu yang menarik adalah peringatan HUT ke-11 bulan RI pada 17 Juli 1946. Sebelas bulan bukan waktu yang singkat untuk sebuah negara baru yang kelahirannya ditentang bahkan hendak dihentikan oleh bekas penjajahnya dengan berbagai macam cara. Ini adalah momentum krusial sebelum memasuki periode yang penting secara psikologis sebulan berikutnya, yakni peringatan HUT ke-1 RI.

Bank Indonesia mengeluarkan uang baru edisi khusus pecahan Rp75.000 tepat pada perayaan 75 tahun usia Republik Indonesia, 17 Agustus 2020. Desain uang ini elegan dan sarat makna. Bagian muka bergambar wajah Sukarno dan Hatta. Bagian belakang berisi gambar wajah orang Indonesia dari beragam suku dan daerah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, uang tak sebatas alat pembayaran. “Tetapi lambang kedaulatan, sistem kemandirian bangsa Indonesia,” kata Perry secara virtual. Ucapan Perry mengingatkan peran Oeang Republik Indonesia (ORI), uang kertas pertama keluaran pemerintah Indonesia. Uang itu mulai beredar pada 30 Oktober 1946. “Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ORI tercatat sebagai alat yang mempersatukan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama pemerintah Republik Indonesia berjuang menegakkan kemerdekaan,” ungkap Oey Beng To, mantan Gubernur Bank Indonesia, dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945–1958). Usul dari Pemuda Bandung Cerita ORI bermula dari banyaknya mata uang di Indonesia saat awal kemerdekaan. Ada empat jenis mata uang ketika itu. Tiga jenis berasal dari Jepang. Keluaran tiga otoritas berbeda dengan sebutan berbeda pula. Uang keluaran pemerintah pusat Jepang disebut Gulden Jepang. Uang dari pemerintah pendudukan Jepang bernama Gunpyo. Uang cetakan Nanpo Kaihatsu Ginko atau bank sirkulasi dikenal sebagai uang invasi. Satuan untuk dua mata uang terakhir adalah rupiah. Satu jenis mata uang lainnya peninggalan pemerintah Hindia Belanda keluaran De Javaasche Bank atau Bank Sentral Hindia Belanda. Satuannya gulden. Peredaran empat jenis mata uang itu merugikan Indonesia. “Menyebabkan situasi moneter menjadi sangat ruwet dan membingungkan,” catat Oey Beng To. Menyikapi situasi ini, muncul usulan dari Sjafruddin Prawiranegara, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP, badan legislatif sementara RI, red .). Dalam sebuah pertemuan dengan Hatta pada Oktober 1945, Sjafruddin membawa usulan dari pemuda Bandung yang dia lupa namanya. “Supaya mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri sebagai pengganti uang Jepang yang masih berlaku pada waktu itu,” kata Sjafruddin dalam Bung Hatta Mengabdi Pada Tjita-Tjita Perjuangan Bangsa . Hatta semula ragu memenuhi usulan Sjafruddin. Tapi Sjafruddin terus meyakinkan bahwa Indonesia perlu mengeluarkan uang baru sebagai salah satu atribut negara merdeka dan berdaulat. Keraguan Hatta sirna. “Pada akhirnya beliau dapat diyakinkan,” lanjut Sjafruddin. Pemerintah berkeputusan bulat mencetak uang sendiri. Percetakan Oeang Republik Indonesia di Solo. (IPPHOS/Perpusnas RI). Menyelundupkan Bahan dan Alat Cetak A.A. Maramis, Menteri Keuangan, menindaklanjuti keputusan itu. Dia bergerak cepat. Sebab tentara Sekutu telah datang ke Indonesia pada akhir September 1945. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tentara Sekutu bisa saja mengambil alih keadaan. Maka dia menginstruksikan tim Sarikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta bergerak ke Jakarta, Malang, Solo, dan Yogyakarta untuk mencari percetakan. Di Jakarta ada percetakan G. Kolff dan De Unie. Di Malang berdiri perusahaan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF). Tapi keduanya kesulitan memperoleh alat-alat untuk mencetak seperti kertas, tinta, pelat seng, mesin aduk, dan bahan kimia lainnya. Kekhawatiran terhadap kedatangan Sekutu menjadi kenyataan. Sekutu membawa pula orang-orang NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Keributan antara pejuang Republik dengan Sekutu tak terhindarkan di beberapa daerah. Jalur distribusi barang pun terganggu. Termasuk suplai bahan-bahan untuk mencetak uang. Untungnya Indonesia memiliki buruh berkesadaran. Mereka berhasil menyelundupkan alat-alat pencetak uang. “Berkat bantuan sukarela dari para karyawan beberapa perusahaan asing di Jakarta yang belum dikuasai oleh tentara Sekutu, bahan dan alat itu diperoleh,” catat Oey Beng To. Maramis kemudian membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945. Ketuanya T.R.B. Sabarudin, saat itu menjabat pula Direktur Bank Rakyat Indonesia. Anggotanya terdiri atas pegawai Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Serikat Buruh Percetakan G. Kolff. Kerja Panitia cukup baik. Mereka telah mencetak ratusan rim lembaran 100 rupiah. Tapi uang itu belum sempat diberi nomor seri. Situasi Jakarta keburu kacau. Pemerintahan pun harus pindah ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946. Pekerjaan mencetak uang berhenti sementara. Kerja pencetakan uang diambil alih oleh percetakan NIMEF di Malang, Solo, dan Yogyakarta. Selama masa ini, tentara Sekutu dan NICA mengawasi distribusi alat dan bahan untuk mencetak uang. Mereka bahkan menyerang Republik dengan mengeluarkan uang NICA pada 6 Maret 1946. Kursnya 3 persen dari uang Jepang. Orang menyebutnya uang merah karena warna dominannya. Tindakan itu bikin marah pemerintah Indonesia. Selain membuat inflasi, peredaran uang NICA juga melanggar kedaulatan. “Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyebutnya sebagai pelanggaran hak kedaulatan RI dan mengingkari perjanjian untuk tidak mengeluarkan mata uang baru selama situasi belum stabil,” tulis tim Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) dalam Rupiah di Tengah Rentang Sejarah . Daerah pemberlakuan uang NICA antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tapi uang NICA tak laku. Petani dan pedagang enggan memakainya. Mereka hanya mau menerima uang Jepang. Sesuai dengan seruan pemerintah Indonesia. Akibatnya peredaran uang NICA terdesak. “Keterbatasan dan ketidakwibawaan uang NICA itu berakibat merosotnya kurs. Dari 3% menjadi empat bahkan lima persen,” ungkap tim Depkeu RI. Penukaran uang di Glodok, Jakarta, Desember 1947. (IPPHOS/Antara). Membiayai Kebutuhan Ketika uang NICA merosot, pemerintah Indonesia mulai mengedarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) secara resmi pada 30 Oktober 1946. Malam sebelum ORI beredar, Hatta berpidato. “Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Uang Republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang.” Rakyat menyambut baik peredaran ORI. Mereka menyebutnya “uang putih”. Rosihan Anwar mencatat pengalamannya pada awal peredaran ORI di Jakarta. “Seorang tukang becak memilih pembayaran 20 sen uang kita daripada pembayaran dengan uang NICA,” tulis Rosihan dalam Kisah-Kisah Menjelang Clash ke-I . Kurs ORI terhadap uang NICA fluktuatif. Saat awal beredar, 1 ORI berbanding 2 uang NICA. Sangat kuat. Tapi lama-lama merosot hingga 1:5. Bahkan saat Agresi Militer II pada 19–20 Desember 1948, nilai ORI tenggelam. Butuh 500 ORI untuk menebus 1 Florin uang NICA. Kemerosotan ORI berkaitan dengan kian sempitnya wilayah Republik, tekanan tentara NICA terhadap pemakai ORI, dan inflasi. Khusus penyebab terakhir, tak lepas dari keputusan pemerintah untuk membiayai kebutuhan Republik dengan mencetak ORI lebih banyak. Keputusan itu terpaksa dilakukan. Sebab pemerintah tak mungkin menarik pajak dan mengandalkan bantuan atau pinjaman luar negeri. Dana pendukung kemerdekaan juga makin menipis. “Maka pengeluaran ORI sebagai cara untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut adalah paling baik,” terang Oey Beng To. Oey Beng To menyebut kebijakan ini mirip dengan kebijakan koloni-koloni Inggris di Amerika Serikat ketika awal kemerdekaannya pada 1776. Mereka mencetak uang sendiri ( continental money/greenbacks) untuk melawan Inggris. Tapi Oey Beng To melihat kemerosotan ORI tak separah continental money .  Seturut perubahan penandatangan Konferensi Meja Bundar dan perubahan bentuk negara Indonesia, ORI berhenti beredar pada Maret 1950. Ia diganti uang baru. Tapi peredarannya selama 3 tahun 5 bulan menjadi titik mula kesadaran tentang fungsi uang sebagai alat perjuangan kedaulatan dan pembiayaan negara.

Cerita bermula pada 15 Agustus 1945 sore. Aidit menemui kawan-kawannya di asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia (Baperpi) di Cikini 71. Ia juga menghubungi Wikana. Tujuannya, mengajak mereka datang ke belakang Laboratorium Bakteriologi Eijkmann Institute. Di belakang gedung yang dipenuhi pohon jarak itu, sebuah pertemuan rahasia para tokoh pemuda dan pelajar dari berbagai golongan diadakan. Dimulai pukul 19.00. “Hadir di pertemuan itu: Chaerul Saleh, Wikana, Aidit, Djohar Nur, Pardjono, Abubakar, Sudewo, Armansjah, Subadio (Soebadio Sastrosatomo – Red. ), Suroto Kunto dan beberapa orang lagi. Atas usul beberapa yang hadir, Chaerul Saleh memimpin pertemuan,” tulis Sidik Kertapati dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain Sidik, tokoh pemuda lain yang menyebut keberadaan Aidit adalah A.M. Hanafi. Dalam bukunya Menteng 31: Membangun Jembatan Dua Angkatan, ia   membenarkan adanya pertemuan itu dan menyebut Aidit sudah ada di sana sebelum ia tiba. “Di sana beberapa kawan sudah berkumpul. Pertemuan dipimpin oleh Chaerul Saleh. Wikana pun sudah datang dibonceng oleh Aidit dengan bersepeda. Kemudian Pardjono dan saya, A.M. Hanafi, tiba,” tulis Hanafi. Pertemuan itu diadakan setelah tersiar berita bahwa Jepang telah kalah dan Belanda dikabarkan segera datang membonceng sekutu. Sementara golongan tua masih menanti janji kemerdekaan dari Jepang, golongan muda bersikap lain. Proklamasi harus segera diumumkan. “Setelah menilai arti sejarah dari kapitulasi Jepang, pertemuan mengambil kesimpulan dengan suara bulat, bahwa kemerdekaan Indonesia yang menjadi hak rakyat Indonesia harus segera dinyatakan dengan jalan proklamasi,” tulis Sidik Kertapati. Hasil pertemuan itu kemudian akan disampaikan kepada Sukarno-Hatta. Kedua tokoh itu diharapkan segera memproklamasikan kemerdekaan daripada menunggu iming-iming dari Jepang. Dalam pertemuan itu juga, Aidit mengusukan agar Sukarno ditetapkan sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Malam itu juga, jelas Sidik, empat orang diutus ke Pegangsaan Timur. Mereka adalah Aidit, Wikana, Soebadio dan Suroto Kunto. Pukul 21.00, di Pegangsaan Timur 56 mereka tiba dan bertemu dengan Sukarno. Wikana, sebagai juru bicara mendesak agar esok pagi, 16 Agustus, kemerdekaan diproklamasikan. Terjadi perdebatan antara Sukarno dan para utusan pemuda. Tak lama, Hatta, Subardjo, Iwa Kusumasumantri, Djojopranoto, Mbah Diro (Sudiro), Samsi, Buntaran dan beberapa tokoh lain tiba dan bergabung. “Setelah didesak oleh utusan pemuda, Bung Karno yang baru sehari tiba dari Saigon itu menjawab, bahwa dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan harus berunding dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Wikana dan Aidit serentak mempersilakan para pemimpin berunding,” tulis Sidik. Setelah berunding di dalam ruangan, Hatta keluar sebagai juru bicara. Para utusan yang telah menunggu di beranda menerima kenyataan pahit. Dengan tegas, permintaan memproklamasikan kemerdekaan esok hari ditolak. “Saya pernah muda dulu. Kepala panas, hati panas. Setelah tua, hati panas tetapi kepala dingin. Tentang maksud supaya rakyat kita yang memproklamirkan kemerdekaan, saya tidak setuju…” kata Hatta kepada para pemuda. Hatta menegaskan bahwa mereka tengah menunggu peresmian penyerahan dari Jepang serta hendak mendengar bagaimana pikiran dan pertimbangan Gunseikan (kepala pemerintah militer) Jenderal Yamamoto dan Somubuco (kepala departemen urusan umum) Mayor Jenderal Nishimura mengenai janji kemerdekaan. “Dan kamipun tak bisa ditarik-tarik atau didesak supaya mesti juga mengumumkan proklamasi itu. Kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggup memproklamirkan, cobalah! Sayapun ingin lihat kesanggupan saudara-saudara…” ujar Hatta. Menanggapi jawaban Hatta, para pemuda itupun menyatakan bahwa jika esok proklamasi tidak diumumkan, para pemuda akan bertindak. Mereka kemudian meninggalkan Pegangsaan Timur 56 dan berunding di Cikini 71. Hasilnya, esok hari Sukarno-Hatta harus diamankan ke Rengasdengklok. Tentang siapa saja pemuda yang mendatangi Pegangsaan Timur 56, Adam Malik punya versi lain. Dalam Riwayat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ia hanya menyebut Wikana dan Darwis. Terkait hal itu, Indonesianis Ben Anderson menyebut bahwa keterangan Sidik lebih dapat dipercaya dari pada Adam Malik. Menurutnya, pencantuman nama Soebadio dalam keterangan Sidik, saat Soebadio berada di ujung spektrum politik yang berlawanan dengannya dan Aidit, menunjukan objektivitasnya. “Versi Sidik telah dikonfirmasi oleh Subadio dalam wawancara dengan penulis pada 4 Juni 1967,” tulis Ben Anderson dalam Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946. Konfirmasi Soebadio mengenai adanya Aidit dalam pertemuan juga dalam biografinya Soebadio Sastrowardoyo Pengemban Misi Politik yang ditulis Rosihan Anwar. “Para pemuda berkumpul lagi di gedung Cikini 71 untuk mendengarkan laporan delegasi ke Bung Karno. Delegasi itu terdiri dari Wikana, Suroto Kunto dan saya. Beberapa pemuda ikut dengan delegasi seperti Darwis dan D.N. Aidit. Juru bicara delegasi ialah Wikana, yang bersama saya duduk di kursi berhadapan dengan Bung Karno di ruang depan rumah, sedangkan Suroto Kunto tegak berdiri sambal tangannya dilipatkan di dada,” kata Soebadio. Berbeda dari kesaksian Sidik dan Soebadio yang menegaskan kehadiran Aidit, kepada Z. Yasni dalam Bung Hatta Menjawab ,  Mohammad Hatta menuturkan kalau Aidit tidak terlihat pada malam jelang penculikan itu. Dia hanya menyebutkan kehadiran dua tokoh pemuda, Wikana dan Sukarni.   “Didapati Sukarno sedang dikelilingi pemuda-pemuda, antaranya saya masih ingat adalah Sukarni dan Wikana. Aidit tidak ada di sana. Wikana banyak bicara. Wikana mendesak agar malam itu juga diproklamasikan (yaitu malam tanggal 15 Agustus),” kata Hatta. Peran Aidit, seperti ditulis Sidik juga tak hanya sampai di situ. Sementara Sukarni memimpin pengamanan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, sepanjang hari pada 16 Agustus para pemuda menghubungi pos-pos bawah tanah untuk bersiap menyambut proklamasi. Mereka di antaranya adalah Aidit, M.H. Lukman, Sjamsudin, Suko, Pardjono, Darwis, Armunanto, Cornel Simanjuntak, Armansjah, A.M. Hanafi, Djohar Nur, Kusnandar Legiman Harjono, Ma’riful, dan Sidik Kertapati. Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, bersama kelompok pemuda Menteng 31 Aidit membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) pada 1 September. Ia kemudian juga turut mengorganisir massa dalam rapat besar di Lapangan Ikada pada 19 September.