Hasil pencarian

Bank Indonesia mengeluarkan uang baru edisi khusus pecahan Rp75.000 tepat pada perayaan 75 tahun usia Republik Indonesia, 17 Agustus 2020. Desain uang ini elegan dan sarat makna. Bagian muka bergambar wajah Sukarno dan Hatta. Bagian belakang berisi gambar wajah orang Indonesia dari beragam suku dan daerah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, uang tak sebatas alat pembayaran. “Tetapi lambang kedaulatan, sistem kemandirian bangsa Indonesia,” kata Perry secara virtual. Ucapan Perry mengingatkan peran Oeang Republik Indonesia (ORI), uang kertas pertama keluaran pemerintah Indonesia. Uang itu mulai beredar pada 30 Oktober 1946. “Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, ORI tercatat sebagai alat yang mempersatukan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama pemerintah Republik Indonesia berjuang menegakkan kemerdekaan,” ungkap Oey Beng To, mantan Gubernur Bank Indonesia, dalam Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945–1958). Usul dari Pemuda Bandung Cerita ORI bermula dari banyaknya mata uang di Indonesia saat awal kemerdekaan. Ada empat jenis mata uang ketika itu. Tiga jenis berasal dari Jepang. Keluaran tiga otoritas berbeda dengan sebutan berbeda pula. Uang keluaran pemerintah pusat Jepang disebut Gulden Jepang. Uang dari pemerintah pendudukan Jepang bernama Gunpyo. Uang cetakan Nanpo Kaihatsu Ginko atau bank sirkulasi dikenal sebagai uang invasi. Satuan untuk dua mata uang terakhir adalah rupiah. Satu jenis mata uang lainnya peninggalan pemerintah Hindia Belanda keluaran De Javaasche Bank atau Bank Sentral Hindia Belanda. Satuannya gulden. Peredaran empat jenis mata uang itu merugikan Indonesia. “Menyebabkan situasi moneter menjadi sangat ruwet dan membingungkan,” catat Oey Beng To. Menyikapi situasi ini, muncul usulan dari Sjafruddin Prawiranegara, anggota Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP, badan legislatif sementara RI, red .). Dalam sebuah pertemuan dengan Hatta pada Oktober 1945, Sjafruddin membawa usulan dari pemuda Bandung yang dia lupa namanya. “Supaya mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri sebagai pengganti uang Jepang yang masih berlaku pada waktu itu,” kata Sjafruddin dalam Bung Hatta Mengabdi Pada Tjita-Tjita Perjuangan Bangsa . Hatta semula ragu memenuhi usulan Sjafruddin. Tapi Sjafruddin terus meyakinkan bahwa Indonesia perlu mengeluarkan uang baru sebagai salah satu atribut negara merdeka dan berdaulat. Keraguan Hatta sirna. “Pada akhirnya beliau dapat diyakinkan,” lanjut Sjafruddin. Pemerintah berkeputusan bulat mencetak uang sendiri. Percetakan Oeang Republik Indonesia di Solo. (IPPHOS/Perpusnas RI). Menyelundupkan Bahan dan Alat Cetak A.A. Maramis, Menteri Keuangan, menindaklanjuti keputusan itu. Dia bergerak cepat. Sebab tentara Sekutu telah datang ke Indonesia pada akhir September 1945. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tentara Sekutu bisa saja mengambil alih keadaan. Maka dia menginstruksikan tim Sarikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta bergerak ke Jakarta, Malang, Solo, dan Yogyakarta untuk mencari percetakan. Di Jakarta ada percetakan G. Kolff dan De Unie. Di Malang berdiri perusahaan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF). Tapi keduanya kesulitan memperoleh alat-alat untuk mencetak seperti kertas, tinta, pelat seng, mesin aduk, dan bahan kimia lainnya. Kekhawatiran terhadap kedatangan Sekutu menjadi kenyataan. Sekutu membawa pula orang-orang NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda). Keributan antara pejuang Republik dengan Sekutu tak terhindarkan di beberapa daerah. Jalur distribusi barang pun terganggu. Termasuk suplai bahan-bahan untuk mencetak uang. Untungnya Indonesia memiliki buruh berkesadaran. Mereka berhasil menyelundupkan alat-alat pencetak uang. “Berkat bantuan sukarela dari para karyawan beberapa perusahaan asing di Jakarta yang belum dikuasai oleh tentara Sekutu, bahan dan alat itu diperoleh,” catat Oey Beng To. Maramis kemudian membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945. Ketuanya T.R.B. Sabarudin, saat itu menjabat pula Direktur Bank Rakyat Indonesia. Anggotanya terdiri atas pegawai Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Serikat Buruh Percetakan G. Kolff. Kerja Panitia cukup baik. Mereka telah mencetak ratusan rim lembaran 100 rupiah. Tapi uang itu belum sempat diberi nomor seri. Situasi Jakarta keburu kacau. Pemerintahan pun harus pindah ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946. Pekerjaan mencetak uang berhenti sementara. Kerja pencetakan uang diambil alih oleh percetakan NIMEF di Malang, Solo, dan Yogyakarta. Selama masa ini, tentara Sekutu dan NICA mengawasi distribusi alat dan bahan untuk mencetak uang. Mereka bahkan menyerang Republik dengan mengeluarkan uang NICA pada 6 Maret 1946. Kursnya 3 persen dari uang Jepang. Orang menyebutnya uang merah karena warna dominannya. Tindakan itu bikin marah pemerintah Indonesia. Selain membuat inflasi, peredaran uang NICA juga melanggar kedaulatan. “Perdana Menteri Sutan Sjahrir menyebutnya sebagai pelanggaran hak kedaulatan RI dan mengingkari perjanjian untuk tidak mengeluarkan mata uang baru selama situasi belum stabil,” tulis tim Departemen Keuangan Republik Indonesia (Depkeu RI) dalam Rupiah di Tengah Rentang Sejarah . Daerah pemberlakuan uang NICA antara lain Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Tapi uang NICA tak laku. Petani dan pedagang enggan memakainya. Mereka hanya mau menerima uang Jepang. Sesuai dengan seruan pemerintah Indonesia. Akibatnya peredaran uang NICA terdesak. “Keterbatasan dan ketidakwibawaan uang NICA itu berakibat merosotnya kurs. Dari 3% menjadi empat bahkan lima persen,” ungkap tim Depkeu RI. Penukaran uang di Glodok, Jakarta, Desember 1947. (IPPHOS/Antara). Membiayai Kebutuhan Ketika uang NICA merosot, pemerintah Indonesia mulai mengedarkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) secara resmi pada 30 Oktober 1946. Malam sebelum ORI beredar, Hatta berpidato. “Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Uang Republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang.” Rakyat menyambut baik peredaran ORI. Mereka menyebutnya “uang putih”. Rosihan Anwar mencatat pengalamannya pada awal peredaran ORI di Jakarta. “Seorang tukang becak memilih pembayaran 20 sen uang kita daripada pembayaran dengan uang NICA,” tulis Rosihan dalam Kisah-Kisah Menjelang Clash ke-I . Kurs ORI terhadap uang NICA fluktuatif. Saat awal beredar, 1 ORI berbanding 2 uang NICA. Sangat kuat. Tapi lama-lama merosot hingga 1:5. Bahkan saat Agresi Militer II pada 19–20 Desember 1948, nilai ORI tenggelam. Butuh 500 ORI untuk menebus 1 Florin uang NICA. Kemerosotan ORI berkaitan dengan kian sempitnya wilayah Republik, tekanan tentara NICA terhadap pemakai ORI, dan inflasi. Khusus penyebab terakhir, tak lepas dari keputusan pemerintah untuk membiayai kebutuhan Republik dengan mencetak ORI lebih banyak. Keputusan itu terpaksa dilakukan. Sebab pemerintah tak mungkin menarik pajak dan mengandalkan bantuan atau pinjaman luar negeri. Dana pendukung kemerdekaan juga makin menipis. “Maka pengeluaran ORI sebagai cara untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut adalah paling baik,” terang Oey Beng To. Oey Beng To menyebut kebijakan ini mirip dengan kebijakan koloni-koloni Inggris di Amerika Serikat ketika awal kemerdekaannya pada 1776. Mereka mencetak uang sendiri ( continental money/greenbacks) untuk melawan Inggris. Tapi Oey Beng To melihat kemerosotan ORI tak separah continental money .  Seturut perubahan penandatangan Konferensi Meja Bundar dan perubahan bentuk negara Indonesia, ORI berhenti beredar pada Maret 1950. Ia diganti uang baru. Tapi peredarannya selama 3 tahun 5 bulan menjadi titik mula kesadaran tentang fungsi uang sebagai alat perjuangan kedaulatan dan pembiayaan negara.

Cerita bermula pada 15 Agustus 1945 sore. Aidit menemui kawan-kawannya di asrama Badan Perwakilan Pelajar Indonesia (Baperpi) di Cikini 71. Ia juga menghubungi Wikana. Tujuannya, mengajak mereka datang ke belakang Laboratorium Bakteriologi Eijkmann Institute. Di belakang gedung yang dipenuhi pohon jarak itu, sebuah pertemuan rahasia para tokoh pemuda dan pelajar dari berbagai golongan diadakan. Dimulai pukul 19.00. “Hadir di pertemuan itu: Chaerul Saleh, Wikana, Aidit, Djohar Nur, Pardjono, Abubakar, Sudewo, Armansjah, Subadio (Soebadio Sastrosatomo – Red. ), Suroto Kunto dan beberapa orang lagi. Atas usul beberapa yang hadir, Chaerul Saleh memimpin pertemuan,” tulis Sidik Kertapati dalam Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain Sidik, tokoh pemuda lain yang menyebut keberadaan Aidit adalah A.M. Hanafi. Dalam bukunya Menteng 31: Membangun Jembatan Dua Angkatan, ia   membenarkan adanya pertemuan itu dan menyebut Aidit sudah ada di sana sebelum ia tiba. “Di sana beberapa kawan sudah berkumpul. Pertemuan dipimpin oleh Chaerul Saleh. Wikana pun sudah datang dibonceng oleh Aidit dengan bersepeda. Kemudian Pardjono dan saya, A.M. Hanafi, tiba,” tulis Hanafi. Pertemuan itu diadakan setelah tersiar berita bahwa Jepang telah kalah dan Belanda dikabarkan segera datang membonceng sekutu. Sementara golongan tua masih menanti janji kemerdekaan dari Jepang, golongan muda bersikap lain. Proklamasi harus segera diumumkan. “Setelah menilai arti sejarah dari kapitulasi Jepang, pertemuan mengambil kesimpulan dengan suara bulat, bahwa kemerdekaan Indonesia yang menjadi hak rakyat Indonesia harus segera dinyatakan dengan jalan proklamasi,” tulis Sidik Kertapati. Hasil pertemuan itu kemudian akan disampaikan kepada Sukarno-Hatta. Kedua tokoh itu diharapkan segera memproklamasikan kemerdekaan daripada menunggu iming-iming dari Jepang. Dalam pertemuan itu juga, Aidit mengusukan agar Sukarno ditetapkan sebagai Presiden Indonesia yang pertama. Malam itu juga, jelas Sidik, empat orang diutus ke Pegangsaan Timur. Mereka adalah Aidit, Wikana, Soebadio dan Suroto Kunto. Pukul 21.00, di Pegangsaan Timur 56 mereka tiba dan bertemu dengan Sukarno. Wikana, sebagai juru bicara mendesak agar esok pagi, 16 Agustus, kemerdekaan diproklamasikan. Terjadi perdebatan antara Sukarno dan para utusan pemuda. Tak lama, Hatta, Subardjo, Iwa Kusumasumantri, Djojopranoto, Mbah Diro (Sudiro), Samsi, Buntaran dan beberapa tokoh lain tiba dan bergabung. “Setelah didesak oleh utusan pemuda, Bung Karno yang baru sehari tiba dari Saigon itu menjawab, bahwa dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan harus berunding dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Wikana dan Aidit serentak mempersilakan para pemimpin berunding,” tulis Sidik. Setelah berunding di dalam ruangan, Hatta keluar sebagai juru bicara. Para utusan yang telah menunggu di beranda menerima kenyataan pahit. Dengan tegas, permintaan memproklamasikan kemerdekaan esok hari ditolak. “Saya pernah muda dulu. Kepala panas, hati panas. Setelah tua, hati panas tetapi kepala dingin. Tentang maksud supaya rakyat kita yang memproklamirkan kemerdekaan, saya tidak setuju…” kata Hatta kepada para pemuda. Hatta menegaskan bahwa mereka tengah menunggu peresmian penyerahan dari Jepang serta hendak mendengar bagaimana pikiran dan pertimbangan Gunseikan (kepala pemerintah militer) Jenderal Yamamoto dan Somubuco (kepala departemen urusan umum) Mayor Jenderal Nishimura mengenai janji kemerdekaan. “Dan kamipun tak bisa ditarik-tarik atau didesak supaya mesti juga mengumumkan proklamasi itu. Kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap dan sanggup memproklamirkan, cobalah! Sayapun ingin lihat kesanggupan saudara-saudara…” ujar Hatta. Menanggapi jawaban Hatta, para pemuda itupun menyatakan bahwa jika esok proklamasi tidak diumumkan, para pemuda akan bertindak. Mereka kemudian meninggalkan Pegangsaan Timur 56 dan berunding di Cikini 71. Hasilnya, esok hari Sukarno-Hatta harus diamankan ke Rengasdengklok. Tentang siapa saja pemuda yang mendatangi Pegangsaan Timur 56, Adam Malik punya versi lain. Dalam Riwayat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ia hanya menyebut Wikana dan Darwis. Terkait hal itu, Indonesianis Ben Anderson menyebut bahwa keterangan Sidik lebih dapat dipercaya dari pada Adam Malik. Menurutnya, pencantuman nama Soebadio dalam keterangan Sidik, saat Soebadio berada di ujung spektrum politik yang berlawanan dengannya dan Aidit, menunjukan objektivitasnya. “Versi Sidik telah dikonfirmasi oleh Subadio dalam wawancara dengan penulis pada 4 Juni 1967,” tulis Ben Anderson dalam Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946. Konfirmasi Soebadio mengenai adanya Aidit dalam pertemuan juga dalam biografinya Soebadio Sastrowardoyo Pengemban Misi Politik yang ditulis Rosihan Anwar. “Para pemuda berkumpul lagi di gedung Cikini 71 untuk mendengarkan laporan delegasi ke Bung Karno. Delegasi itu terdiri dari Wikana, Suroto Kunto dan saya. Beberapa pemuda ikut dengan delegasi seperti Darwis dan D.N. Aidit. Juru bicara delegasi ialah Wikana, yang bersama saya duduk di kursi berhadapan dengan Bung Karno di ruang depan rumah, sedangkan Suroto Kunto tegak berdiri sambal tangannya dilipatkan di dada,” kata Soebadio. Berbeda dari kesaksian Sidik dan Soebadio yang menegaskan kehadiran Aidit, kepada Z. Yasni dalam Bung Hatta Menjawab ,  Mohammad Hatta menuturkan kalau Aidit tidak terlihat pada malam jelang penculikan itu. Dia hanya menyebutkan kehadiran dua tokoh pemuda, Wikana dan Sukarni.   “Didapati Sukarno sedang dikelilingi pemuda-pemuda, antaranya saya masih ingat adalah Sukarni dan Wikana. Aidit tidak ada di sana. Wikana banyak bicara. Wikana mendesak agar malam itu juga diproklamasikan (yaitu malam tanggal 15 Agustus),” kata Hatta. Peran Aidit, seperti ditulis Sidik juga tak hanya sampai di situ. Sementara Sukarni memimpin pengamanan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, sepanjang hari pada 16 Agustus para pemuda menghubungi pos-pos bawah tanah untuk bersiap menyambut proklamasi. Mereka di antaranya adalah Aidit, M.H. Lukman, Sjamsudin, Suko, Pardjono, Darwis, Armunanto, Cornel Simanjuntak, Armansjah, A.M. Hanafi, Djohar Nur, Kusnandar Legiman Harjono, Ma’riful, dan Sidik Kertapati. Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, bersama kelompok pemuda Menteng 31 Aidit membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) pada 1 September. Ia kemudian juga turut mengorganisir massa dalam rapat besar di Lapangan Ikada pada 19 September.

Pada 16 Agustus 1964, Letda Sintong Panjaitan (di kemudian hari menjadi penasihat militer Presiden BJ Habibie) melaporkan kedatangannya kepada Dan Yonif 321/Galuh Taruna Mayor Mochtar. Sintong, yang belum setahun lulus dari AMN, ditugaskan ke Sulawesi Selatan untuk membantu Operasi Kilat menumpas gerakan Kahar Muzakar. “Pada pertengahan Agustus 1965, 15 orang di antara 120 orang perwira alumni AMN angkatan 1963, ditugaskan di Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk memperoleh pengalaman tempur,” tulis Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando . Di sana, Sintong di-BP (Bawah Perintah)-kan ke dalam Yonif 321/Galuh Taruna Brigif 13/Galuh Kodam IV/Siliwangi. Yonif 321 dikirim Kodam IV/Siliwangi untuk membantu Kodam XIV/Hasanuddin dalam menumpas gerakan Kahar. Pelibatan Siliwangi itu atas permintaan Pangdam Hasanuddin Kolonel M. Jusuf, yang ke Jakarta menghadap Menpangad Letjen A. Yani sehari setelah selamat dari penyergapan Andi Selle.   “Jusuf kemudian meminta Kolonel Solihin GP dari Divisi Siliwangi diangkat sebagai Kepala Staf Operasi Militer yang akan dilancarkan terhadap Andi Selle dan terutama sekali terhadap Kahar Muzakkar, tulis Syafaruddin Usman Mhd dalam Tragedi Patriot dan Pemberontak Kahar Muzakkar . Siliwangi menjadi kodam yang paling banyak mengirim anggotanya dalam operasi lintas matra itu. “Pasukan Siliwangi, yang diterjunkan untuk memerangi Kahar, mula-mula dihadapkan kepada Andi Selle,” tulis Barbara Sillars Harvey dalam Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII . Maka usai diterima laporannya, Sintong ke baraknya yang bersebelahan dengan markas batalyon di kota kecil Barakka. Malam harinya, gerombolan Kahar menyerang markas batalyon itu hingga menewaskan seorang anggota. Serangan itu menyadarkan Sintong bahwa tugas pertamanya ini bukan sembarang tugas. Dia yang ditugaskan menjadi komandan Pleton 1 mesti banyak belajar kepada bawahannya karena umumnya mereka kenyang pengalaman tempur. Benar saja. Beberapa waktu kemudian, malam usai Pleton 1 mendirikan bivak di Talangrilau, mereka diserang gerombolan DI/TII Kahar pimpinan Syamsuddin. Ketika pertempuran usai, mereka masih terus diganggu dengan tembakan tunggal lawan yang datang saban setengah jam hingga pukul 04 pagi. Meski tembakan gangguan berkurang di siang, pleton Sintong kembali diserang pada malamnya. Pertempuran sengit pun terjadi hingga tiga hari lamanya. Di hari ketiga, pleton Sintong mulai kehabisan peluru. Janji kiriman peluru yang mereka terima batal jadi kenyataan lantaran helikopter yang akan digunakan untuk mengangkut mengalami kerusakan. Pada hari keempat, Sintong memerintahkan Koptu Jaya membersihkan mortir 5 (50mm) karena kurang bersih sehingga dikhawatirkan macet ketika digunakan. Beruntung pembersihan telah rampung ketika pada pukul 04 gerombolan lawan kembali menyerang dari bukit-bukit di dekat bivak. Sintong segera memerintahkan Jaya menembakkan mortir yang baru dibersihkan itu. Namun, peluru mortir gagal meluncur meski picu telah ditarik. Hal itu membuat Sintong kesal sehingga memarahi Jaya agar kembali membersihkan mortir tersebut. Setelah mortir dibersihkan, Sintong mengambil alih posisi Jaya sebagai penembak mortir. Peluru mortir pun dimasukkannya ke dalam laras. Namun, peluru itu kembali gagal meluncur. Sintong pun menumpahkan kekesalannya dengan kembali memarahi Jaya. “Letnan belum menarik picunya,” kata Koptu Jaya menjawab perkataan Sintong, dikutip Hendro. Meski tak dikatakannya, perkataan Jaya menyadarkan Sintong bahwa dia memang salah karena Mortir 5 yang digunakannya merupakan mortir lama peninggalan Jepang yang mesti ditarik picunya untuk bisa menembakkan peluru. Alhasil demi menjaga wibawanya di hadapan anak buah, Sintong pun berkilah. “Picu sudah saya tarik, tetapi mortir tetap macet,” kata Sintong.

Jakarta, 16 Agustus 1945. Mohammad Hatta baru saja berpisah dengan Sukarno, Sukarni dan Achmad Soebardjo selepas perjalanan panjang dari Rengasdengklok, Karawang. Rasa penat menjangkiti seluruh tubuhnya. Usai membersihkan diri dan akan memasuki kamar tidur, suara telepon berdering membatalkan niatnya untuk beristirahat sejenak. “Malam itu juga jam 10, kami dipanggil menghadap Soomubucho (Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintah Militer Jepang di Indonesia) Mayor Jenderal (Otoshi) Nishimura…” kenang Hatta seperti dia tuliskan dalam Memoirs. Setelah berkoordinasi dengan Sukarno, mereka berdua kemudian pergi ke rumah Laksamana MudaTadashi Maeda, kepala penghubung Kaigun (Angkatan Laut Kekaisaran Jepang) dengan Rikugun (Angkatan Darat Kekaisaran Jepang). Bersama Maeda, mereka berdua kemudian pergi ke tempat Nishimura. Malam menjelang puncaknya, saat dengan disertai Miyoshi (penerjemah dari Kaigun) mereka bertiga bertemu dengan Nishimura. Setelah berbasa-basi sebentar, Sukarno memulai pembicaraan. Isinya berkisar kepada rencana melanjutkan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang sempat tertunda karena Sukarno-Hatta “diculik” kaum pemuda ke Rengasdengklok. “Kalau dia tidak dapat menyatakan persetujuannya (secara) terbuka, setidak-tidaknya dia hendaknya bersikap netral,” ungkap Sukarno dalam otobiografinya, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia (disusun oleh Cindy Adams). Di luar harapan mereka, Nishimura menyatakan bahwa sikap seperti itu tidak bisa lagi dijalankan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Menurutnya, Dai Nippon sudah tidak memiliki wewenang lagi, terlebih baru saja dia mendapatkan telepon dari Tokyo untuk mempertahankan status quo hingga tentara Sekutu datang ke Indonesia. “Kami sangat menyesal dengan janji-janji kemerdekaan yang telah kami berikan…Tentara Dai Nippon tidak lagi berdaya membantu Tuan,” ujar Nishimura dalam wajah muram. Sukarno terus coba meyakinkan Nishimura untuk “tutup mata” dengan situasi yang terjadi di Jakarta. Sesekali Hatta pun ikut bicara. Dia mengingatkan Nishimura akan janji Tenno Heika (Kaisar Hirohito) lewat Marsekal Hisaichi Terauchi di Saigon beberapa hari sebelumnya bahwa Indonesia akan merdeka dan rapat PPKI harus segera dilaksanakan. “Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan kami bantu. Tetapi setelah tengah hari, kami harus tunduk kepada perintah Sekutu dan setiap perubahan status quo tidak dibolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI itu terpaksa kami larang,” jawab Nishimura. Perdebatan pun terus berlangsung alot. Sukarno coba menyodorkan solusi kompromis: pemerintah militer Jepang setidaknya jangan menghalang-halangi upaya bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Karena jika Jepang tidak mampu lagi menepati janjinya, maka bangsa Indonesia akan berupaya memerdekakan dirinya sendiri.   “Kami bersedia mati untuk Indonesia merdeka…” ujar Sukarno. Nishimura mengerti dan tidak ragu terhadap tekad itu. Namun sekali lagi dia mengatakan bahwa tentara Jepang di Indonesia hanyalah alat. Dengan situasi seperti itu, tidak ada jalan lain bagi mereka selain menuruti semua perintah yang datangnya dari Tokyo. “Apakah tentara Jepang akan menembaki pemuda Indonesia jika mereka bergerak melaksanakan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia yang Jepang sendiri tidak sanggup menepatinya?” tanya Sukarno. “Apa boleh buat…” jawab Nishimura. Hatta yang sebenarnya sejak awal hemat berbicara dan berupaya tenang, tetiba menghentak: “Apakah itu janji dan perbuatan seorang Samurai?! Dapatkah seorang Samurai menjilat musuhnya yang menang untuk memperoleh nasib yang kurang jelek? Apakah Samurai hanya hebat terhadap orang yang lemah di masa jayanya, tetapi hilang semangatnya waktu kalah? Baiklah, kami akan jalan terus, apapun yang akan terjadi! Mungkin kami akan menunjukan kepada Tuan, bagaimana jiwa Samurai seharusnya menghadapi situasi yang berubah!” Tak jelas benar, apakah murka Hatta itu dipahami oleh Nishimura. Namun yang jelas, kata Hatta, dia melihat Miyoshi gugup saat menerjemahkan kata-katanya itu. “Aku duga ucapanku itu banyak “diperhalusnya”…” ujar Hatta. Setelah hampir dua jam mereka berdebat, tak jua ditemukan kesepakatan. Akhirnya, Sukarno dan Hatta memutuskan untuk pergi meninggalkan Nishimura. Mereka bergerak ke rumah Maeda, yang diam-diam sudah lebih dahulu pulang. Sesampai di rumah Maeda, mereka disambut dengan wajah muram sang laksamana muda. “Kelihatan Maeda geleng-geleng kepala,” ungkap Hatta. Dia kemudia menyilahkan Sukarno dan Hatta untuk masuk. Di sana sudah hadir secara lengkap semua anggota PPKI, para pemimpin pemuda dan beberapa pemimpin pergerakan…Semuanya ada kira-kira 40-50 orang terkemuka. Di jalan banyak pemuda yang menonton atau menunggu hasil pembicaraan.

Veronica Koman, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) jadi sorotan pemberitaan belakangan ini. Pemerintah menuntut Veronica mengembalikan dana beasiswa sebesar 773 juta rupiah. Angka tersebut diperoleh berdasarkan biaya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) semasa Veronika menempuh pendidikan pascasarjana jurusan hukum di Australia National University. Banyak kalangan menyebut tuntutan untuk mengembalikan dana beasiswa itu bernuasa politis. Sebagaimana diketahui, Veronika merupakan pengacara yang lantang menyuarakan isu pelanggararan HAM di Papua. Dalam advokasinya, Veronika kerap kali menyudutkan pemerintah Indonesia di forum internasional atas pelanggaran HAM dan kekerasan yang terjadi di Papua ataupun yang menimpa orang Papua. Meski demikian, pemerintah berdalil sanksi finansial dikenakan kepada Veronika karena gagal memenuhi syarat wajib kembali ke Indonesia setelah lulus studi. Hingga kini, Veronika masih menetap di Australia dan enggan pulang ke tanah air. Sejarah memang selalu berulang dengan pelakon yang berganti atau bertukar. Jauh sebelum Veronica, ada seorang putra Papua yang juga persis sama situasinya dengan Veronika. Dia bernama Frits Kirihio. Anak Cerdas dari Serui Frits Maurits Kirihio lahir di Serui, Kepulauan Yapen pada 1934. Pertengahan 1950, anak cerdas ini disekolahkan di Universitas Leiden mengambil jurusan Ilmu Sosiologi. Menurut sejarawan Belanda Pieter Drooglever, Frits merupakan siswa Sekolah Pendidikan Amtenar Pribumi (OSIBA) yang berkesempatan meneruskan pendidikan tinggi ke Belanda. Ikatan dinas berlaku dalam beasiswa itu. Pada saat yang sama, Belanda sedang berkonflik dengan Indonesia mengenai status kekuasaan wilayah Papua yang dulu masih disebut Irian Barat. “Kirihio di Belanda dapat mengikuti langkah demi langkah diskusi mengenai masa depan Papua, dan dapat dimengerti ia tidak tenang dengan itu,” tulis Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri . Pada 1960, Frits mengambil cuti ke kampung halamannya. Lewat diskusi bersama rekannya sesama putra Papua terdidik, kesadaran politik Frits mulai terbentuk. Frits ikut dalam membidani pembentukan Partai Nasional (Parna) pada 10 Agustus bersama Herman Wajoi (ketua) dan Amos Indey (sekretaris). Parna bertujuan mempercepat kemerdekaan rakyat Papua dengan mengusung nasionalisme Papua. Selambat-lambatnya cita-cita Parna ini hendak dicapai pada 1970. Menurut sejarawan Papua, Bernarda Meteray, Frits Kirihio-lah yang menyampaikan idenya kepada Herman Wajoi dan Indey untuk membentuk partai politik. Frits Kirihio telah mengetahui keraguan di kalangan orang Belanda perihal Papua, apakah bisa menjadi suatu negara merdeka. Dalam aktivitasnya di Parna, Frits membuka kesempatan berdialog dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana termuat dalam suratnya pada November 1960 yang dikutip Bernarda dari arsip nasional Belanda, Frits mengatakan, “Kami menginginkan perdamaian di NNG (Papua) dan termasuk Indonesia.”    Bertemu Sukarno Jurnalis Belanda Dirk Vlasbom dalam buku Papoea Een Geschiedenis mengungkapkan bahwa Frits menjadi utusan Parna yang pergi ke Jakarta setelah Presiden Sukarno mendeklarasikan Trikora Pembebasan Irian Barat pada 19 Desember 1961. Frits berhasil masuk ke Indonesia atas bantuan Kolonel Donald I. Pandjaitan, atase militer Indonesia di Bonn, Jerman. Pandjaitan membekali Frits dengan paspor Indonesia. Di Jakarta, Frits diterima oleh Jenderal Abdul Haris Nasution di kediamannya, Jalan Teuku Umar. Dari sana, Frits dibawa ke Istana Bogor menemui Presiden Sukarno. “Frits, saya tidak punya apa-apa terhadap orang-orang Papua, kalian adalah saudara-saudara kami, tapi orang Belanda harus pergi. Kalau kalian mau merdeka, kalian akan mendapatkannya dari saya, dan bukan orang-orang Belanda,” kata Sukarno kepada Frits. Perbincangan tersebut dikutip Rosihan Anwar dari buku Vlasbom sebagaimana dilansir dalam Tabloid Suara Perempuan Papua , 16 Oktober 2008.     Pernyataan Sukarno ttu sepertinya menumbuhkan simpati Frits akan itikad baik Indonesia. Pada 2 Januari 1962, Bung Karno memperkenalkan Frits ketika berpidato di Parepare, Makassar. Dalam kesempatannya memberikan sambutan, Frits menyatakan dukungannya terhadap pemerintah Indonesia atas Irian Barat yang disambut dengan sorak-sorai rakyat. Penampilan Frits Kirihio bersama Sukarno itu jadi berita besar dalam media massa Indonesia. Kolaborasi ini sekaligus membantu kampanye Indonesia untuk menekan Belanda lewat pembentukan opini publik internasional. Harian Warta Bakti , 7 Januari 1962 mewartakan, “Hal ini membuat pemerintah Belanda marah mengingat Frits adalah mahasiswa Universitas Leiden yang dibiayai oleh ambtenaar Belanda di Irian Barat.” Menurut Frits, berafiliasi dengan pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Keyakinan ini dipengaruhi anggapan Frits bahwa setiap provinsi di Indonesia memiliki kesempatan untuk memerintah sendiri. Frits bahkan menegaskan bawah realisasi hak menentukan nasib sendiri tidak mungkin tanpa pemerintah Indonesia. “Dia (Frits) beranggapan Papua akan memperoleh status sendiri apabila diserahkan kepada Indonesia,” kata Bernarda Meteray dalam disertasinya yang dibukukan dalam Nasionalisme Ganda Orang Papua . Kecewa dengan Indonesia Pada 15 Agustus 1962, Indonesia memenangkan sengketa Irian Barat melalui perjanjian New York. Tidak lama setelah itu, Frits kembali ke Belanda dan tinggal beberapa hari untuk menyelesaikan urusan pribadi. Setelah menyelesaikan urusannya, Frits kembali lagi ke Indonesia. Frits sempat menjadi penasihat Menteri Luar Negeri Soebandrio dalam Sekretariat Urusan Irian Barat. “Frits Kirihio kemudian berjuang untuk meyakinkan dunia bahwa West Nieuw Guinea merupakan bagian dari Indonesia, dan ia diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,” tulis Johannes Rudolf Gerzon Djopari dalam tesisnya yang dibukukan Pemberontakan Organisasi Indonesia Papua Merdeka . Arsip Nasional Belanda yang menyimpan potret Frits pada 19 Agustus 1962 menuliskan deskripsi bernada antipati. Frits Kirihio disebut sebagai mahasiswa Papua kontroversial, yang menyebabkan kehebohan setelah perjalanannya ke Jakarta. Oleh koleganya sesama putra Papua yang pro Belanda, Frits mendapat cap pengkhianat. Frits mengemban amanat sebagai anggota MPRS hingga tahun 1967. Dalam Keputusan Presiden Nomor 222 tahun 1967 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto itu, Frits diberhentikan dengan hormat. Menurut Drooglever, Frits kecewa dengan cara pemerintah Indonesia menangani Papua, khususnya dalam kebebasan berpendapat sehingga dia mulai melontarkan kritik. Setelah purnabakti dari pemerintahan Indonesia, Frits berkhdimat sebagai aktivis Gereja Kristen Injil (GKI) Papua. Frits mengisi waktunya dengan berkhotbah dan mengabdikan diri untuk kemajuan masyarakat Papua. Di senjakalanya, Frits sempat menetap di Jakarta selama sepuluh tahun. Dia pernah menjadi asisten Freddy Numberi, putra Papua yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan lalu Menteri Perhubungan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Frits Maurits Kirihio wafat di Jayapura pada 12 Agustus 2018. Dia meningalkan nama harum sebagai orang Papua pertama bergelar sarjana, salah satu putra terbaik yang dimiliki Papua. Sosok ini pula yang punya jasa bagi Republik Indonesia dalam penyatuan Papua namun sayangnya terlupakan.

EKSKAVATOR raksasa itu tak henti mengeruk tanah. Di dekatnya, para pekerja dengan hati-hati mengoperasikan alat berat lain untuk mengangkat satu per satu batang baja ke rangka bangunan baru di sisi selatan peron dan rel kereta Stasiun Bekasi. Tak jauh darinya, menganga cerukan pondasi yang ternyata bangunan lawas berbentuk setengah lingkaran terbuat dari bata. Penampakan bangunan yang tertimbun tanah di situs proyek DDT ( double-double track ) itu mulanya diviralkan warganet, Silvia Galikano, di akun Facebook -nya pada 1 Agustus 2020. “Saat pelebaran Stasiun KA Bekasi, terlihat setidaknya dua plengkung ini. Dahulu terowongankah? Dahulu permukaan tanah di bawah situ? Jadi dulu rel di mana? Jalan di mana? Kali di mana? Warga Bekasi bertanya,” tulisnya. Ahmadi, salah satu penanggungjawab proyek, membeberkan, pihak kontraktor tak diberi laporan tentang adanya temuan bangunan itu. “Memang dari awal kita melanjutkan proyek ini tidak ada pemberitahuan apa-apa. Hanya dari pihak BPCB yang di Serang (Balai Pelestarian Cagar Budaya, Ditjen Kebudayaan) disepakati kita hanya menyelamatkan satu jendela lama zaman Belanda, untuk kita tempatkan sebagai warisan sejarahnya di spot  historis nanti di bangunan baru stasiun,” ujarnya kepada Historia  saat ditemui di lokasi proyek pada Rabu, 5 Agustus 2020. Penelusuran lokasi bangunan misterius yang diduga dari era kolonialisme Belanda di timbunan proyek DDT (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Sepenelusuran Historia, temuan bangunan misterius itu ternyata tak hanya satu. Setidaknya ada empat sampai lima bangunan serupa walau hanya beberapa yang masih kentara struktur batu batanya. Sejumlah dugaan tentang bangunan itupun bermunculan. Sejarawan cum anggota tim Cagar Budaya Kota Bekasi Ali Anwar, dikutip portal berita lintasbekasi.com , Senin (10/8/2020), menduga bangunan itu adalah saluran air bawah tanah. Okie Rishananto dari Front Bekassi menduga bahwa bangunan itu merupakan gorong-gorong untuk keretaapi, seperti dokumentasi pembangunan struktur serupa di Rancaekek tahun 1916 yang ia perlihatkan dari salinan foto CM Luijks. Meski bentuknya sama, struktur bangunan di Rancaekek terbuat dari batu kali, bukan batu bata seperti di Stasiun Bekasi. Ahmadi (kiri) penanggung jawab proyek DDT di Stasiun Bekasi (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Sementara, penggiat sejarah keretaapi Adhitya Hatmawan menerka, itu adalah bangunan semacam jembatan keretaapi. “Bisa jadi itu struktur pondasi lama Bangunan Hikmat (jembatan keretaapi, red .) di eranya BOS (Bataviasche Ooster Spoorweg). Tapi harus dilihat lagi peta lama halte Bekasi pada masa itu,” tutur Adhit. BOS merupakan perusahaan keretaapi era Hindia Belanda yang berdiri pada 1870 dan mengoperasikan jalur keretaapi dari Batavia (kini Jakarta) ke timur, yakni ke Jatinegara. Hingga 1950-an, Bekasi masih bagian dari Kabupaten Jatinegara. Kemiripan bentuk gorong-gorong di Rancaekek dengan bangunan msterius di Stasiun Bekasi (Foto: CM Luijks/Randy Wirayudha) Terlepas dari banyaknya dugaan itu, masih dibutuhkan penelusuran lebih dalam untuk menemukan jawaban atas bangunan itu dan kapan dibangunnya. Tim ahli Cagar Budaya Kota Bekasi kabarnya sudah merekomendasikan pada Pemkot Bekasi untuk bekerjasama dengan BPCB guna mengadakan kajian lebih lanjut sebelum temuan itu jadi tumbal pembangunan. “Baiknya pihak-pihak terkait untuk stop dulu untuk ekskavasi dan dokumentasi. Ini bisa jadi sejarah Bekasi yang hilang. Akan sayang sekali kalau memang tidak ditelusuri lebih jauh,” kata Okie.

Hubungan seksual para raja bukan sekadar persoalan nafsu. Ada yang menjadikannya cara mendapatkan legitimasi. Ada pula yang berhubungan dengan laku spiritual.  Filolog dan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (PBSD) FKIP Universitas Veteran Bantara Sukoharjo, Adi Deswijaya menjelaskan bahwa dalam teks Jawa terdapat Asmaradana . Kata  asmara  (baca: asmoro )   berarti asmara dan  dahana  berarti api.  "Api asmara yang dilakukan bangsawan dan raja-raja masa lalu terdapat dalam teks-teks," kata Adi dalam dialog sejarah "Seks Zaman Dahulu Kala dari Fetish sampai Bestialitas" yang disiarkan langsung melalui saluran Youtube  dan Facebook Historia.id , Selasa, 11 Agustus 2020.   Dalam teks Jawa Baru ditemukan beberapa variasi kata  asmara.  Di antaranya  asmaratantra  ketika bersinggungan dengan seorang perempuan. Asmaranada ketika berbicara.  Asmaratura  ketika saling pandang. Asmaranala  ketika dalam taraf berkirim surat. Asmaragama  ketika sudah sampai tidur bersama melakukan persetubuhan. "Meskipun hanya bersinggungan atau baru saling pandang atau baru berbicara tetapi keluar air mani karena begitu menggebu hasrat cintanya bisa dikatakan asmaragama ,"   kata Adi. "Ini kata Ranggawarsita dalam suratnya kepada Winter pada 15 Desember 1842." Adi menjelaskan dalam filosofi Jawa, lelaki utama harus memiliki empat hal yaitu curiga  (keris),  wisma  (rumah),  wanita  (perempuan),  turangga  (kendaraan),  kukila  (burung). Maka, seperti dalam  Babad Tanah Jawi , kisah api asmara juga berhubungan erat dengan pertunjukkan kekuasaan seorang raja.  "Di dalam   Babad Tanah Jawi  banyak cerita tentang  asmaradana,  api asmara seorang bangsawan zaman dulu, perebutan harta, takhta, dan wanita," kata   Adi. Seks sebagai Legitimasi Adi menerangkan bahwa  Babad Tanah Jawi  ditulis oleh Yasadipura I, pujangga masa pemerintahan Pakubuwana III (1749–1788) dan IV (1788–1820). Itu dilihat dari isi dan urutan ceritanya.  "Karena bait-bait terakhir Babad Tanah Jawi  berkelanjutan di Babad Giyanti yang memang jelas karya Yasadipura I.  Babad Tanah Jawi  menurut saya zaman Pakubuwana III," kata Adi. Contoh kisah api asmara bangsawan dalam  Babad Tanah Jawi adalah   tentang Sultan Mangkurat Mataram yang merebut Ratu Malang. Padahal, ia sudah bersuami Ki Dalem dan sedang hamil. Namun, karena kecantikan Ratu Malang, Sultan Mangkurat tak peduli dan tetap ingin memilikinya. Ki Dalem pun dibunuh. Ratu Malang yang sedih ikut meninggal.   Jenazahnya   dibiarkan di dalam keraton,   tidak langsung dikebumikan oleh sultan. "Akhirnya sultan bermimpi kalau Ratu Malang sudah bertemu Ki Dalem. Baru sultan mau memakamkan," kata Adi.  Di  Babad Tanah Jawi  juga ada kisah raja yang berhubungan dengan makhluk halus, seperti cerita Panembahan Senopati dengan Ratu Pantai Selatan. Ada juga kisah Jaka Tarub dan bidadari Nawang Wulan.  Menurut Adi, seorang raja bisa memperoleh legitimasi kekuasaan dari keahlian bercinta. Termasuk dengan makhluk astral, sebagaimana cerita Panembahan Senopati.  "Tampak adanya legitimasi untuk menaikkan kharisma dan wibawa raja yang absolut, bahwa apa-apa yang diminta harus dituruti. Meski seorang raja juga harus berbudi luhur," ujar Adi. Dalam konsep kekuasaan Jawa, menurut Adi, selain didorong nafsu, perempuan yang diinginkan raja biasanya memiliki pengaruh secara politik. Namun, tak selamanya raja yang lebih dulu menginginkan perempuan. Ada kasus ayah atau rakyat justru yang memberikan anaknya kepada rajanya. "Karena rakyat merasa itu anugerah jika anaknya bisa menjadi selir raja," kata Adi.  Ada persepsi pula memiliki banyak selir menyimbolkan kekuatan seorang raja. "Kembali ke filosofi Jawa, lelaki utamanya harus memiliki  curiga ,  wisma ,  wanita,   turangga , dan  kukila ," lanjut Adi. Seks sebagai Laku Spiritual Dalam tradisi Jawa, seks bukan cuma mengejar kenikmatan semata. Seks menjadi laku spiritual yang harus sesuai dengan ketentuan Tuhan.  Itu tercermin dalam  Serat Centhini , karya bersama para pujangga Keraton Surakarta di bawah arahan Pakubuwono V ketika masih menjadi putra mahkota. Serat ini selesai pada 1814. Ceritanya, setelah menikah, Syekh Amongraga dan Ken Tembangraras tak langsung melakukan persetubuhan. Mereka menunggu selama 40 hari baru melakukan persetubuhan. Seks dalam tuntunan Jawa intinya adalah kesabaran. "Dalam Centhini  kenapa harus menunggu 40 hari, karena ujung-ujungnya spiritual," kata Adi.   Uniknya,  Serat Centhini  juga memuat interaksi seksual dari berbagai orientasi. Bahkan, dikisahkan pula perilaku bestialitas yakni berhubungan seksual dengan kuda.  "Dalam bentuk ilham melalui mimpi Ki Kulawiryo untuk penyembuhan Nuripin yang mengalami sakit raja singa atau sipilis," kata Adi. Model penceritaan dalam  Serat Centhini  itu berhubungan dengan proses penciptaan naskah. "Dalam  Serat Centhini,  Pakubuwana V yang waktu itu putra mahkota berusaha menampilkan karya sastra berisi fenomena negatif dan positif di Jawa, tapi terkait agama juga ajarannya," ujar Adi. Sebelum memprakarsai  Serat Centhini, Pakubuwana V membaca  Serat Wulangreh  warisan ayahnya. Di dalamnya hanya berisi ajaran agama. "Kalau begini tak akan menarik. Jadi ia membuat suatu metode pengajaran agar yang baca tidak bosan. Lewat jalan cerita kemudian dalam bentuk tembang," kata Adi. Pakubuwana V memerintahkan tiga orang, yaitu Raden Ngabehi Ronggosutrasno, Yasadipura II, dan Raden Ngabehi Sastradipura. Ronggosutrasno diperintahkan memeriksa daerah Jawa bagian tengah ke timur. Ia menyusuri wilayah utara ke timur, lalu ke selatan hingga kembali ke tengah.  "Apa yang dilihat dan diketahui selama perjalanan itu disuruh dicatat," kata Adi.  Yasadipura diperintahkan mengamati Jawa bagian tengah ke barat. Ia menyusuri wilayah utara ke barat, lalu ke selatan kembali ke Jawa Tengah. Ia juga disuruh mencatat apa saja yang ditemuinya. Terakhir, Sastradipura diperintahkan naik haji ke Makkah untuk mempelajari ilmu agama. Setelah kembali, ia mencatat bagian keagamaan dari  Serat Centhini . Ia akhirnya berganti nama menjadi Muhammad Ilhar.   Karena isinya begitu luhur, banyak pujangga dan sastrawan Jawa kemudian  mutrani  (duplikasi) kembali  Serat Centhini.  Contohnya  Masalah Saresmi  dan  Kawruh Sanggama.  Masalah Saresmi  berisi ajaran Rasul kepada anaknya Fatimah az-Zahra dan  Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah larangan dan tuntunan bersenggama.  " Nggak  boleh tanggal pertama dan terakhir bulan.  Nggak  boleh hari Minggu dan Rabu. Jangan matikan lampu, akan berakibat anaknya  bodo , celaka, menjadi durjana, dan sebagainya," kata Adi.  Sedangkan Kawruh Sanggama  merupakan ajian  asmaragama  yang didapat Batara Guru dari Sang Hyang Tunggal dengan bertapa. Karena sebelumnya ia memiliki empat putra yang wataknya tidak baik.  "Kemudian menggunakan ajian  asmaragama  akhirnya punya anak Sang Hyang Wisnu," kata Adi.  Kawruh Asmaragama  mengatur sikap dan tata cara dalam melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut   istilah s anggama, karonsih, saresmi  dan istilah lain dalam Jawa yang didasari watak  lila ,  narima ,  temen , dan sabar akan dapat menghasilkan hakikat kebenaran sejati pasangan.  "Semua perbuatan haruslah didasari ilmu. Ilmu dapat menuntun kita ke arah hal positif," ujar Adi.

Padang Sidempuan, kota kecil di Tapanuli Selatan itu mendadak ramai. Orang-orang dari balik gunung-gunung datang berpuluh ribu banyaknya. Mereka berbaris di sepanjang jalan, semata-mata untuk melihat wajah seorang pembesar negeri. Mereka tak lain ingin menyaksikan dan mendengarkan Mohammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu.  Bung Hatta, seturut dengan reportase wartawan Antara, Muhammad Radjab, tiba di Padang Sidempuan pada 19 Juli 1947. Kedatangan Hatta disambut dengan gembira dan meriah sekali. Dari pagi sampai jam 5 petang, rakyat menunggu di tepi jalan. Yang tua renta juga tidak ketinggalan. “Seorang kakek berkata,” tutur Radjab dalam memoarnya Tjatatan dari Sumatra , “Sekarang aku relalah mati, karena sudah melihat Raja Islam.” Menurut Radjab, masyarakat Tapanuli Selatan agak berbeda dari orang-orang di Utara. Di Tapanuli Selatan banyak ditemui orang-orang yang air mukanya jernih peramah, lunak, dan lekas tertawa. Tidak seperti saudara mereka di Utara yang kasar, bengis, dan kaku walaupun mungkin hatinya baik. Masyarakat Tapanuli Selatan membuat orang pendatang lekas menyesuaikan diri. Mereka suka menjamu tamu dan cenderung tidak mencurigai orang baru.     “Keinsafan nasional mereka lebih tinggi dari daerah lain-lain, mereka menerima kita bukan sebagai orang Sunda, orang Jawa, atau orang Minangkabau, tetapi sebagai orang Indonesia,” kata Radjab. Meski demikian, ketika Hatta datang, ada perkara yang membuatnya jengkel dengan orang-orang Tapanuli Selatan. Waktu itu sedang bulan puasa. Untuk menjaga pita suaranya tetap prima kala berpidato, Hatta suka menjeda waktu dengan meminta massa menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Kemudian, melanjutkan pidato lagi. “Dalam perjalanan itu aku mengalami, rakyat Tapanuli Selatan kurang pandai menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’,” kenang Hatta dalam Memoir . Pengalaman tersebut disaksikan Hatta tatkala dirinya turun dari mobil dan berdiri di atas meja yang telah disiapkan untuk menyampaikan amanat. Hatta lalu meminta rakyat menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Namun menurut Hatta, nyanyian mereka begitu sumbang dan kacau. Hatta berkeluh kesah kepada Aboe Bakar Lubis, wartawan Berita Indonesia dari Kementerian Penerangan. Lubis yang juga orang Tapanuli Selatan ini bertepatan berada di samping Hatta. Dalam Memoir , Hatta mengenang pembicaraannya dengan Lubis. “Lagu apa yang mereka nyanyikan itu,” ujar Hatta, “Itu toh bukan lagu daerah?” Lubis hanya menjawab singkat, “Indonesia Raya,” katanya. “O,” kata Hatta dengan nada datar, “Begitukah lagu “Indonesia Raya”? Mendengar itu, Lubis jadi malu dan mencari alasan logis. “Maksud mereka menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Tetapi mereka tidak terlatih dan sedikit kacau,” ujar Lubis. “Tidak sedikit, melainkan banyak kacau,” sergah Hatta. Omelan Hatta di Padang Sidempuan itu kiranya menggambarkan wataknya yang lurus dan disiplin. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan penghormatan kepada negara yang diperjuangankannya. Seperti dikatakan Mochtar Lubis dalam kumpulan tulisan Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan , “pada diri Bung Hatta amat menonjol disiplin yang dipasangnya pada dirinya sendiri.” Sesudah Padang Sidempuan Hatta melanjutkan perjalanan sampai ke Sibolga, Tapanuli Tengah. Di sana, rakyat menyanyikan lagi “Indonesia Raya” dengan baik dan benar. Dari Sibolga, lanjut lagi ke Tarutung, Tapanuli Utara. Peristiwa Hatta di Tapanuli Selatan tampaknya menjadi sebuah sejarah kecil dari episode besar perjuangan masa revolusi. Menurut Aboe Bakar Lubis dalam Bung Hatta yang Saya Kenal, Hatta yang perangainya terlihat serius itu mendadak cair saban kali bersua dengannya seraya berkelakar. “Orang kampung Si Loebis tidak bisa menyanyi.”

Melalui akun twitter -nya (10/8), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengumumkan bahwa dalam rangka HUT ke-75 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo akan memberikan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh dalam berbagai bidang. Di antaranya Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang akan mendapat Bintang Mahaputera Nararya. Beragam tanggapan bermunculan, di antaranya mempertanyakan apa jasa Fahri Hamzah dan Fadli Zon sehingga mendapat penghargaan Bintang Mahaputera. Terlebih, kedua politikus itu kerap melontarkan kritik kepada pemerintah. Mahfud menjelaskan bahwa pemberian Bintang Mahaputera kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mantan ketua/wakil ketua lembaga negara, mantan menteri dan yang setingkat, mendapat bintang jasa seperti itu jika selesai tugas dalam satu periode jabatan. Fahri Hamzah yang kini menjadi pegurus Partai Gelora menjabat Wakil Ketua DPR RI (2014–2019) dari PKS. Fadli Zon juga menjabat Wakil Ketua DPRI RI (2014–2019) dari Partai Gerindra. "Bahkan (sebelum ada masalah hukum) mantan pejabat seperti Irman Gusman, Suryadharma Ali, Jero Wacik, dll. sudah dianugerahi bintang tersebut. Pemerintah tidak boleh tidak memberikan tanpa alasan hukum. Jika bintang jasa tidak diberikan terhadap orang kritis berarti pemerintah mempolitisasi hak orang secara unfair ," kata Mahfud. Selain Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Mahfud menyebut ada banyak yang mendapat Bintang Mahaputera antara lain Hatta Ali, Faruk Mohammad, Suhardi Alius, dll. Ada juga bintang jasa kepada 22 tenaga medis yang gugur karena menangani Covid-19; Bintang Pelopor, Penegak Demokrasi, dll. Bulan November bisa ada gelar Pahlawan Nasional. Semua ada UU-nya. Pemerintah mulai memberikan penghargaan Bintang Mahaputera pada 1959 dengan dikeluarkannya UU Darurat No. 6 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera. Kemudian pada masa Orde Baru diatur lagi dalam UU No. 4 Tahun 1972. Bintang Mahaputera merupakan bintang sipil tertinggi setelah Bintang Republik Indonesia. Diberikan kepada mereka yang berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa dalam bidang tertentu di luar bidang militer. Penganugerahannya bertepatan dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurut peraturan, penghargaan ini diberikan atas usulan dari perorangan, organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintah, serta penunjukan dari presiden atau wakil presiden. Semua usulan dibahas dalam sidang Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan presiden dalam penganugerahan tanda kehormatan. Bintang Mahaputera terdiri atas lima kelas: Adipurna (Kelas I), Adipradana (Kelas II), Utama (Kelas III), Pratama (Kelas IV), dan Nararya (Kelas V). Kelas I milik presiden karena presiden adalah pemilik pertama semua jenis bintang Kelas I. Sedangkan Kelas II untuk wakil presiden yang diberikan oleh presiden dalam sidang pleno DPR sesaat setelah wakil presiden mengangkat sumpah. Sementara itu, Bintang Mahaputera Kelas III sampai V diberikan kepada warga negara bahkan warga negara asing yang berjasa luar biasa pada Indonesia. D.N. Aidit (kanan) dan Mayjen TNI Wilujo Puspujodo (kiri) bersama Presiden Sukarno setelah penganugerahan Bintang Mahaputera Kelas III di Istana Merdeka, Jakarta, 13 September 1965. (Perpusnas RI). Pemilik Bintang Mahaputera berhak atas pemakaman dengan biaya negara (Pasal 6). Pemilik bintang Kelas IV dan V dapat diberi uang hadiah tiap bulan selama hidup yang besarnya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 7). Menurut Pasal 5, Bintang Mahaputera bisa dicabut apabila pemiliknya tidak memenuhi lagi syarat umum dalam Pasal 7 ayat 2 UU Darurat No. 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan; yaitu berakhlak dan berbudi pekerti baik , serta tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan. Pencabutan Bintang Mahaputera pernah terjadi pada D.N. Aidit, ketua CC PKI. Aidit menerima Bintang Mahaputera Kelas III dari Presiden Sukarno pada 13 September 1965. Penghargaan itu diberikan karena Aidit adalah pejabat negara yang menjabat Menteri Koordinator dan Wakil Ketua MPRS. Menurut Julius Pour dalam Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, & Petualang , penghargaan tersebut dilandasi pertimbangan sangat mengejutkan, "...atas kepahlawanan berikut teladan yang telah dia berikan dalam political leadership ". Sementara itu, A . G . Pringgodigdo dalam Ensiklopedi Umum , menyebut bahwa dalam upacara kenegaraan pe ng anugerahan, Sukarno menyebut Aidit "pahlawan teladan terutama dalam menjalankan politik Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis, red .) dan yang telah menunjukkan kesetiaan yang mendalam dan jasa-jasa yang luar biasa kepada bangsa dan negara". Jenderal TNI A.H. Nasution hadir dalam upacara penganugerahan itu. Menurut Julius Pour, Nasution mencatat "selesai upacara, Aidit datang kepada saya sambil menanyakan, manakah dari sederet pita tanda jasa di dada Jenderal, mengenai operasi militer dalam Peristiwa Madiun tahun 1948? Tentu saja langsung saja tunjukkan. Sesudah itu, dia menggandeng saya dan meminta para wartawan mengambil gambar kami." Tak lama kemudian terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965. PKI disebut dalang peristiwa berdarah itu. Aidit menjadi buronan. Dia ditangkap di Solo pada 22 November 1965 kemudian dieksekusi mati di daerah Boyolali. Bintang Mahaputera Kelas III dicabut dari Aidit dengan TAP MPRS No. XXX/MPRS/1966. Sementara itu, PKI dilarang dengan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966.

Dalam sejarah Indonesia, bila ada tokoh yang berniat lama menetap di tempat pembuangan, maka orang itu ialah Bung Hatta. Hal itu bisa diketahui dari barang-barang yang dibawa ketika pemerintah kolonial mengasingkannya ke Boven Digul. Di samping sekoper pakaian, Hatta memboyong serta buku-bukunya sebanyak 16 peti. Perlu waktu tiga hari untuk mengemasnya dari kediaman Hatta di Jalan Sawah Besar, Batavia. Pada 28 Januari 1935, Hatta tiba di Tanah Merah, Boven Digul, Merauke. Kekhawatiran melanda Hatta waktu akan memulai perjalanan ke tempat pembuangan: bagaimana caranya mengangkut kumpulan buku-buku. Dari kantor pemerintahan setempat ke kampung pembuangan jaraknya sekira 1,5 km berjalan kaki. Tidak terbayangkan betapa melelahkannya jika itu dilakukan secara bolak-balik. “Seorang anggota Panitia Penerimaan mengusulkan kepadaku, supaya barang-barangku itu diminta tolongkan mengusungnya oleh orang Kaya-kaya (penduduk asli) yang ada disitu yang sudah agak ‘jinak’, yang sebagian sudah  bekerja pada orang buangan,” tutur Hatta dalam Memoir . Hatta menerima usulan itu. Negosiasi terjalin antara Hatta dengan seorang pemimpin orang Kaya-kaya. Mereka sepakat dengan ongkos yang harus ditanggung Hatta, yakni satu uang kelip untuk tiap-tiap peti. Uang kelip setara dengan 5 sen, berbentuk bundar dan berlobang ditengahnya. Dengan demikian, Hatta pun melanjutkan perjalanan dengan hati tenang bersama dengan orang Kaya-kaya yang menggotong barangnya.   Kira-kira tengah hari, rombongan Hatta sampai di rumah yang telah disiapkan pemerintah kolonial. Koper dan peti besi tempat buku-buku Hatta juga dibawa ke situ. Di rumah itu sudah menanti Sutan Said Ali bersama istinya Uni Umi. Said Ali seorang Digulis asal Minangkabau yang dikenal Hatta sebagai guru Sekolah Adabiah di Padang pada 1918. Menurut kebiasaan di Boven Digul, orang Kaya-kaya bekerja pada orang-orang buangan dengan perjanjian tertentu. Kontrak kerja biasanya berlangsung selama dua bulan. Selama bekerja mereka mendapat sehelai kemeja tangan pendek dan celana pendek. Majikan juga harus memberi makan orang Kaya-kaya yang bekerja di rumahnya. Atas rekomendasi Uni Umi, Hatta dapat mempekerjakan seorang Kaya-kaya sebagai asisten rumah tangga. Pagi-pagi pukul 9 orang Kaya-kaya itu sudah datang dan pulang kembali pada pukul 5 sore. Kerjanya hanya mencuci pakaian dan kadang-kadang membantu menanak nasi. Hatta memberikan separuh dari beras ransumnya beserta ikan asin yang tidak digoreng kepada asistennya itu. Bagi orang Kaya-kaya, ikan asin cukup dengan dibakar saja. Apabila asistennya akan pulang ke hutan, Hatta mengupahnya dengan sehelai baju dan celana pendek serta satu kampak. “Selama aku di Digul kubelikan juga untuk dia, tiap kali mau pulang, sekilo tembakau,” ujar Hatta.   Pada akhir tahun, pemerintah kolonial berencana memindahkan Hatta ke tempat pengasingan yang lain, Banda Neira. Lagi-lagi orang Kaya-kayalah yang berjasa menyelematkan “harta” dari kampung pembuangan menuju pelabuhan. Hatta meminta sebanyak 20 orang Kaya-kaya untuk mengotong koper pakaian dan peti-peti bukunya. Ketika merundingkan biaya angkut, Hatta mendapati kemajuan yang signifikan dalam hitung-hitungan orang Kaya-kaya. Waktu pertama kali tiba di Digul, orang Kaya-kaya mematok ongkos sebesar 5 sen. Ketika Hatta akan pindah ke Banda Neira, orang Kaya-kaya meminta tarif sebesar 10 sen. “Satu kemajuan dalam pikiran dalam waktu hampir satu tahun,” kenang Hatta. “Dengan segala senang hati kubayar upah yang mereka minta itu.” Oleh karena itu, rasanya tidak berlebihan kalau mau dikata bahwa ada keringat orang Papua dalam perjuangan Bung Hatta.

Pada masa sastra Jawa Baru abad 18 hingga 19, banyak pujangga Jawa menulis serat yang bermuatan seks. Sebagian besar berisi ajaran dalam persenggamaan. Ada pula kisah-kisah tentang penyimpangan seks. Adi Deswijaya, filolog dan pengajar Program Pendidikan dan Sastra Daerah FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, memaparkan mengenai teks-teks tesebut dalam Dialog Sejarah “Seks Zaman Dahulu Kala dari Fetish sampai Bestialitas” di saluran Facebook dan Youtube Historia.id , Selasa, 11 Agustus 2020. Teks pertama adalah Babad Tanah Jawi , yang memuat banyak kisah asmaradahana atau api asmara di kalangan para raja dan bangsawan. Dalam babad ini perebutan wanita antara para raja adalah hal umum. Semisal, Sultan Amangkurat Mataram merebut Ratu Malang, istri Ki Dalem, yang berujung pada kematian Ki Dalem. Amangkurat juga pernah menyukai Rara Hoyi, anak Ki Mangunjaya dari Surabaya, yang masih kecil. Rara Hoyi ketika sudah dewasa juga dijadikan rebutan oleh Adipati Anom, putra Amangkurat. Perebutan wanita kala itu merupakan hal umum dalam relasi antar-kerajaan bahkan antar-keluarga dan saudara yang berakhir pada pembunuhan-pembunuhan. Kisah persenggamaan antara Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan juga muncul dalam babad ini. “Nah hal-hal semacam itu merupakan asmaradahana . Api asmara, perselingkuhan, percintaan dan lain sebagainya yang menyelimuti para bangsawan saat itu,” jelas Adi. Teks kedua yang dirujuk Adi adalah Serat Centhini yang ditulis pada 1814-1823. Serat yang diprakarsai oleh Kanjeng Pangeran Adipati Anom Amengkunagoro III yang kemudian bergelar menjadi Pakubuwono V ini sebenarnya merupakan sebuah ensiklopedia jawa. Seks hanya salah satu bagian di dalamnya. “Di situ diceritakan Seh Amongraga dan Ken Tambangraras dalam melakukan persetubuhan tidak langsung menikah langsung copot-copot baju langsung, jadi tidak. Menunggu 40 hari baru melakukan persetubuhan, cumbana ,” kata Adi merujuk Serat Centhini Kamajaya Jilid 6. Dalam serat itu, diceritakan pula penyimpangan seks berupa persenggamaan dengan kuda yang disebut sebagai bentuk pegobatan. Dalam Centhini Kamajaya Jilid 10 dikisahkan bahwa Ki Kulawirya mendapat mimpi untuk menyembuhkan Nuripin yang terkena penyakit raja singa harus bersenggama dengan kuda. Sementara, dalam Centhini Jilid 9 Pupuh 568-583 diceritakan tentang perilaku seks di luar nikah. Kisah itu dilakukan tokoh bernama Banem. Perempuan perawan itu mendatangi Jayengraga, tamu laki-laki di rumahnya, untuk diajari berhubungan seks. Serat Centhini juga berisi bagaimana cara bersenggama agar dapat menghasilkan anak laki-laki atau perempuan. Di dalam Centhini juga terdapat teks tentang seks bernama Saresmi . Namun, Saresmi ditulis kembali menjadi satu teks sendiri oleh beberapa pujangga. Saresmi berisi perintah dan larangan, tata-cara hingga anjuran waktu dalam bersenggama. Teks ketiga yang dipaparkan Adi adalah Narasawan yang ditulis pada 1930-an ( Nara berarti laki-laki, sawan berarti kesurupan karena hal ghaib). Teks ini menceritakan persetubuhan manusia dengan hewan dan makhluk halus. Ada 10 hewan yang disebut teks ini: lembu estri, mesa kapal, menda gembel estri, menjangan, menda jawi, maesa bule, lembu pohan, wawa estri, rangutan, munyuk gerang. Sementara, makhluk halus yang disebutkan ada tiga: genderuwo, peri sari, dan kuldi wadon. Menurut Adi, Narasawan mirip dengan teks Cekruk Truno , dongeng yang berkisah tentang seorang pemuda pengangguran yang ingin menjadi ledhek , saudagar, hingga menjadi hakim namun tidak pernah melakukan usaha apapun. “Dan Narasawan ini sendiri menurut saya, itu sepertinya adalah sebuah karya sastra yang hanya sebuah dongeng. Karena Cekruk Truno sendiri adalah dongeng,” kata Adi. Selain bersenggama dengan hewan, ada pula teks yang menyebut tentang penyimpangan seks, semisal Serat Trilaksita . Lima penyimpangan yang disebutkan dalam Trilaksita yakni ngoyag-oyag turus ijo atau menyukai anak wanita yang masih belum bersuami, ngrusak pager ayu atau menyukai istri dari sadara sendiri atau tetangga, anggege mangsa atau menyukai anak yang belum menginjak akhil balig, meksa saresmi atau memaksa berhubungan badan (memperkosa) dan anjejamah atau orang yang senang bersenggama tanpa memandang situasi. Pembahasan seks juga dimuat Kawruh Sanggama, yang merupakan ajian asmaragama yang didapat Bathara Guru dari Sang Hyang Tunggal dengan bertapa. Karena sebelumnya mendapat empat putra yang berwatak tidak baik, Bathara Guru lalu mencari ajian asmaragama hingga kemudian berputrakan Sang Hyang Whisnu. Kawruh Sanggama menjelaskan bagaimana cara agar mendapat anak yang baik, memuaskan wanita, tatacara bersenggama, hingga halangan-halangan dalam bersenggama. Terdapat pula catur brata untuk aji asmaragama. Catur brata merupakan empat hal yang harus dilakukan suami kepada istri dalam hubungan senggama. Yang pertama, lila atau mengikuti permintaan istri, kemudian narima atau menerima atas pelayanan yang disiapkan istri, temen atau menepati janji dan sabar atau tidak senang marah, dan selalu memberi maaf atas kesalahan istri. Selain Babad Tanah Jawi , Centhini, dan Narasawan , masih banyak kisah-kisah lain yang sebagian juga disadur dari serat-serat induk itu. Teks-teks itu kebanyakan tersimpan di perpustakaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta serta koleksi pribadi perpustakaan swasta atau yayasan. Dari sekian banyak teks tentang persenggamaan yang banyak ditulis pujangga di lingkaran keraton, Adi belum menemukan teks yang mengisahkan pengalaman senggama rakyat biasa atau dari luar keraton. “Kalau untuk teks-teks di luar keraton itu memang hanya sebatas perjalanan, cerita rakyat. Tetapi kalau untuk wulang - wulang itu kebanyakan dari raja, pujangga, kepada para putranya,” jelas Adi.

SEORANG hakim anonim (diperankan Mark Rylance) di sebuah kota terpencil di perbatasan sebuah kekaisaran mencoba bersikap tenang walau pikirannya dipenuhi tanda tanya. Di hari biasa itu, ia menyambut kedatangan Kolonel Joll (Johnny Depp), perwira Third Bureau, semacam kesatuan polisi rahasia dari ibukota kekaisaran. Dalam pikirannya sang hakim bertanya-tanya, buat apa seorang kolonel dari Third Bureau sampai datang ke kota terpencilnya yang berpopulasi multietnis dan nyaris jarang terjadi tindak kejahatan. Tetapi belum sempat ia menyelesaikan isi pikirannya, rombongan sang kolonel tiba. Dari dalam kereta kuda, sang kolonel keluar dengan wajah tampak dingin. Sejak saat itu, situasi di kota terluar kekaisaran itu tak lagi sama. Begitulah sutradara Ciro Guerra memulai film bertajuk Waiting for the Barbarian s. Film drama itu diangkat dari novel dengan judul serupa karya novelis Afrika Selatan John Maxwell Coetzee. Sang novelis juga terlibat sebagai penulis naskahnya. Menariknya, sebagaimana di novelnya, kisahnya dibuat tanpa detail latar belakang lokasi dan titimangsa. Namun jika diperhatikan sekilas, kota terpencil di perbatasan sebuah kekaisaran itu bisa ditebak berada di kawasan Asia Tengah dan sekiranya berkisar di antara akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kolase adegan sang hakim yang memulangkan gadis barbar bekas tawanan yang disiksa. ( samuelgoldwynfilms.com ). Kekaisaran itu mengalami paranoia bahwa suku-suku barbar di luar perbatasan dikhawatirkan akan memberontak. Isu ini yang ternyata membuat Kolonel Joll si perwira bengis datang dari ibukota. Ia juga mengklaim lebih punya kuasa ketimbang sang hakim yang hanya seorang pejabat sipil. Klaim lebih berkuasa membuat Joll bisa seenaknya bertindak. Seperti misalnya menyiksa seorang pria dan keponakannya yang dituduh pencuri domba dengan keji sampai mati. Joll juga membawa pasukan mendatangi habitat suku barbar sang tertuduh yang tak bersalah itu dan menangkapi warganya dan mencap mereka sebagai tawanan perang. Nasib mereka tak berbeda dari sang tertuduh dan keponakannya sebelumnya, disiksa tanpa peri kemanusiaan. Betapapun sang hakim protes, ia tak berdaya. Namun ketika Kolonel Joll melakukan ekspedisi ke luar batas kota, sang hakim mencoba membebaskan para “tawanan perang” itu. Banyak yang memilih kabur ke habitat sukunya, namun beberapa yang terluka parah hidup menggelandang di kota. Salah satunya, seorang gadis yang kedua sendi kakinya patah akibat penyiksaan luar biasa. Sang gadis barbar (Gana Bayarsaikhan) yang hidup terlunta-lunta di jalan, ditemukan dan dirawat sang hakim. Seiring pulihnya si gadis, hakim mengantarnya kembali ke habitat sukunya sekaligus menjelaskan kesalahpahaman antara kaum imperialis dan suku barbar dengan para tetua barbar. Adegan sang hakim disiksa dan dipermalukan di muka umum. ( samuelgoldwynfilms.com ). Tetapi sekembalinya sang hakim ke kota, ia ditangkap Opsir Mandel (Robert Pattinson) dengan tuduhan pengkhianatan dan mata-mata suku barbar. Di dalam tahanan, sang hakim diperlihatkan penyiksaan brutal para “tawanan perang”. Tuduhan berkawan dengan musuh kian diyakini Opsir Mandel dan Kolonel Joll sebagai tindakan berkhianatnya kepada kekaisaran. Sang hakim yang awalnya sekadar ditahan, kini juga ikutan disiksa di muka publik. Bagaimana kelanjutannya? Baiknya Anda tonton sendiri Waiting for the Barbarians yang sudah ditayangkan serentak di seluruh dunia mulai 7 Agustus 2020. Mengingat masih masa pandemi virus corona dan karenanya tak bisa diputar di bioskop, penikmat film tanah air bisa menyaksikannya secara eksklusif di platform digital Mola TV. Cerminan Paranoia Kolonial Waiting for the Barbarians menarik secara sinematografi dan substansi. Meski alur ceritanya sederhana, tone film yang terang namun halus dengan latar belakang gurun dan stepa luas ditambah iringan music scoring Giampiero Ambrosi, menambah greget adegan-adegan dramatis. Sederhana namun punya pesan dalam sebagaimana novelnya yang rilis pada 27 Oktober 1980 di Inggris. Meski Coetzee mengambil judul sama dengan judul puisi Yunani karya Constantine Peter Cavafy, inti ceritanya lebih dipengaruhi novel The Tartar Steppe karya Dino Buzzati yang terbit empat dekade sebelum Waiting for the Barbarians. J. M. Coetzee (kiri) turut jadi penulis naskah film yang diangkat dari novelnya. ( portrait.gov.au/samuelgoldwynfilms.com ). Kendati dalam kisahnya Coetzee tak menyebut nama kekaisaran, nama kota ataupun titimangsa, Coetzee menuliskannya sebagai cerminan situasi kaum penindas dan tertindas di negeri kelahirannya yang digulirkan dengan sistem Apartheid, utamanya di era 1970-an. Dalam sebuah ulasan novelnya di suratkabar The New York Times , 18 April 1982, kolumnis Irving Howe menyebutnya “A Stark Political Fable of South Africa” (Fabel Politik Afrika Selatan). “Bayangkan rasanya hidup sebagai seorang penulis di Afrika Selatan: di tengah bisingnya berita-berita tentang ketidakadilan rasial, mengalami perasaan bahwa hidup seseorang tergadaikan dalam masyarakat yang larut dalam kebencian, sebuah kemarahan yang melelahkan sampai menjadikannya depresi. Tidak ada perasaan lega kecuali diam atau pindah ke lain negeri,” tulis Howe. “Coetzee mengisahkan sebuah kekaisaran khayalan, berlatarbelakang tempat dan waktu yang tak spesifik, namun bisa sangat diterka sebagai Afrika Selatan versi universal. Hal ini membuat Coetzee bisa memberi jarak antara estetika dan subyeknya meski ia sendiri tak bisa keluar dari keburukan dan kekacauan masyarakat lokal,” imbuhnya. Pergerakan anti-Apartheid dalam Pemberontakan Soweto (Repro The Soweto Revolt: Roots of a Revolution? ) Senada dengan Howe, David Atwell dalam biografi J.M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing menguraikan, karya Coetzee itu jadi penggambaran situasi pemerintah Afrika Selatan di masa itu yang mengalami paranoia, baik terkait perkara dari dalam maupun dari luar. Di dalam negeri, sejak awal 1970 muncul banyak aksi dan gerakan kaum pekerja ilegal dan resesi yang memperburuk angka pengangguran. Situasi tersebut diperparah dengan Pemberontakan Soweto 16 Juni 1976. Sementara, faktor luar yang berpengaruh adalah goncangan pemerintahan di Portugal pada 1974, menyebabkan kolapsnya koloni-koloni Mozambik dan Angola. Perang gerilya berlangsung dekat perbatasan Afrika Selatan. Periode itu juga diguncang perang saudara di Zimbabwe yang mengantarkan kemerdekaannya pada 1980. “Sebagai responnya, pemerintah Apartheid melancarkan sejumlah kebijakan yang lebih rasis dan berbau teror terhadap sejumlah organisasi anti-Apartheid. Kelas menengah juga didorong untuk mempersekusi kaum kulit hitam, utamanya para aktivis pergerakan Black Consciousness (BCM) dan dianggap sebagai garda melawan ‘komunisme’. Saat itu pemerintah Apartheid tengah mengedepankan kebijakan-kebijakan anti-komunisme,” tambahnya. "Waiting for the Barbarians" menggambarkan situasi kaum penindas dan tertindas yang sebenarnya lebih universal. ( samuelgoldwynfilms.com ). Lorena Russell dalam “Waiting for the Barbarians: Narrative, History, and the Other” yang dimuat dalam Exploration and Colonization menyingkap, inti kisah itu sejatinya tak sekadar mencerminkan Apartheid di Afrika Selatan, namun juga gambaran umum penindasan oleh pihak-pihak neo-imperialis, neo-kolonialis, serta penguasa tiran. Semisal di India di masa kekuasaan Inggris, Jerman di rezim Nazi, Kamboja di rezim Pol Pot, atau Indonesia di masa Orde Baru. Itu merupakan gambaran lebih universal bahwa sebuah negeri selalu membutuhkan musuh bersama dari luar untuk bisa bertahan dan menguatkan tatanannya. Elemen-elemen masyarakat di bawah bisa digiring pemerintah untuk tetap percaya dan menyokong kepentingan pemerintah untuk memerangi ancaman, entah benar atau hanya isu yang direkayasa. Dalam film dan novel Waiting for the Barbarians , ancaman itu dihadirkan lewat kaum barbar. “Konteksnya adalah pergulatan antara pihak kekaisaran dan kaum barbar, menyingkap sejumlah dinamika sentral secara ideologis dan psikis terhadap kolonialisme. Narasinya memancing pembaca pada pertimbangan yang kompleks terkait kekuasaan, imperialisme dan kolonisasi, serta isu-isu pascakolonial yang berpusat pada jarak yang memisahkan satu golongan dan golongan lainnya,” papar Russell. “Sebagian besar nilai-nilai yang dikiaskan Waiting for the Barbarians bisa teraplikasi luas dalam sejumlah situasi. Afrika Selatan era Apartheid tak hanya jadi tempat di mana masyarakat hidup dalam rezim yang terlibat pelanggaran HAM. Termasuk salah satunya Amerika di era (Presiden George Walker) Bush, ketika teknik-teknik penyiksaan yang diizinkan negara diimplementasikan sebagai bagian dari ‘Perang Melawan Teror’,” tandasnya. Data film: Judul: Waiting for the Barbarians | Sutradara: Ciro Guerra | Produser: Monica Bacardi, Michael Fitzgerald, Andrea Iervolino, Olga Segura| Pemain: Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi, David Dencik, Sam Reid, Harry Melling | Produksi: Iervolino Entertainment, AMBI | Durasi: 112 Menit | Rilis: 7 Agustus 2020.