Hasil pencarian

Anak-anak Papua sedang memainkan flute, 1955. (KITLV). DALAM sejarah Indonesia, penulisan sejarah Papua kurang mendapatkan tempat. Porsi pembahasan tidak berimbang, lebih banyak membahas Jawa. Padahal, sebagai kesatuan sejarah yang utuh, Papua berhak mendapatkan tempatnya dalam sejarah. “Anak-anak Papua lebih memahami tentang sejarah Majapahit, Sriwijaya, dan sejarah-sejarah lain di luar Papua. Sementara mengenai sejarah Papua sendiri, mereka buta,” ujar Bernarda Materay, penulis buku Nasionalisme Ganda Orang Papua , dalam seminar di Universitas Indonesia, 24 September 2013. Dalam bukunya, Bernarda membahas mengenai nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Papua. Pembicara lain dalam seminar tersebut adalah sejarawan Anhar Gonggong. Sejarah Papua penting diangkat ke permukaan, bersanding sejajar dengan sejarah daerah lain di Indonesia. Kebutuhan akan rekonstruksi sejarah Papua sangat diperlukan agar generasi muda dapat mengetahui masa lalunya dan tak kehilangan identitas. Baca juga:  Papua: Nasionalisme Dua Sisi Terabaikannya sejarah Papua membuat rakyat Papua dilanda kebingungan. Mereka merasa tak mendapatkan pijakan pengetahuan mengenai masa lalunya. Bernarda pernah mendapat komentar dari seorang elit Papua yang mengatakan “Sejarah kami tidak pernah tertuang, kami punya masa lalu terpotong-potong, jadi kami bingung masa lalu kami seperti apa?” Bernarda menilai pemahaman sejarah Papua akan menjadi solusi alternatif bagi penyelesaian konflik di Papua, baik konflik komunal maupun separatis. Selama ini, untuk mengatasi konflik di Papua, pemerintah pusat melakukan beberapa cara: militer, ekonomi, kesejahteraan, sosial dan budaya, hingga melalui otonomi khusus dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B). Berbagai usaha pemerintah ini nyatanya belum berhasil meredam konflik. Bernarda percaya, konflik-konflik yang terjadi di Papua berakar pada kurangnya pemahaman sejarah Papua. Pemerintah mengabaikan pendekatan sejarah dalam penyelesaian konflik maupun dalam usaha pembangunan. Padahal, pemahaman sejarah yang baik akan dapat memberikan berbagai keuntungan. “Pembangunan selama ini dilakukan dengan ketidaktahuan sejarah atau tidak berdasarkan atas pengetahuan sejarah. Ini hal penting karena proses pengindonesiaan kita,” ujar Anhar Gonggong. Baca juga:  Setengah Abad Papua Bersama Indonesia “Sejarah Papua akan menjadi acuan dasar bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mencari dan menentukan cara yang tepat dan bermartabat dalam mengeluarkan setiap kebijakan untuk membangun orang Papua demi memperkuat integrasi Indonesia,” ujar Bernarda. Dengan pendekatan sejarah, pemerintah akan dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan berbagai masalah di Papua maupun di daerah lain. “Jika kita memahami sejarah, kita tidak akan memberikan penafsiran yang keliru. Dan bagi pemerintah, dengan memahami sejarah, pemerintah dapat melakukan pendekatan yang tepat atas berbagai masalah yang ada,” ujarnya. “Berbagai hal tentang keindonesiaan kita di Papua tidak akan pernah kita pahami tanpa adanya pemahaman sejarah,” ujar Anhar Gonggong.

NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij) stasiun radio Hindia Belanda. DESEMBER 1936, sepucuk surat tiba di kantor radio NIROM (Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij) , stasiun radio Hindia Belanda. Seorang pendengar protes atas siaran azan yang tak tepat pada waktunya. Tak lama berselang, surat-surat pendengar lain mulai berdatangan, memprotes hal yang sama. NIROM didirikan di Amsterdam pada 1928, direncanakan jadi stasiun radio yang menangani siaran ke seluruh Jawa, dan dalam tiga tahun ke seluruh Hindia Belanda. Namun, karena beberapa kendala teknis, baru pada 1 April 1934 NIROM resmi mengudara. NIROM sebenarnya stasiun radio swasta yang diberikan lisensi oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengimbangi stasiun-stasiun radio yang didirikan bumiputera. NIROM memiliki lima studio cabang lengkap dengan stasiun transmisinya: Batavia, Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya. Awalnya, dengan alasan eksklusitivitas, NIROM hanya menyiarkan siaran-siaran berbahasa Belanda. Namun pada 1935, diperluas dengan program-program “ketimuran” yang ditujukan untuk pendengar berbahasa Melayu. “Walaupun dikontrol pemerintah Hindia Belanda dan didesain untuk melayani orang-orang Eropa di Hindia Belanda, NIROM juga bermaksud merangkul pendengar non-Eropa, dari bumiputera hingga Tionghoa Peranakan dengan program-program ketimurannya,” tulis Peter Keppy, “Keroncong, Concours and Cooners; Home-grown Entertainment in Early Twentieth-century Batavia” dalam Linking Destinies: Trade, Towns, and Kin in Asian History  yang disunting Peter Boomgaard, Dick Kooiman, dan Henk Schulte Nordholt . Untuk menarik simpati bumiputera, mulai April 1936 NIROM menyiarkan kumandang azan setiap waktu salat magrib tiba. Awalnya, azan hanya terdengar di wilayah Jawa Timur, yang masuk dalam jangkauan stasiun radio NIROM Surabaya. Pada akhir 1936, setelah dilakukan beberapa perbaikan teknis, NIROM Surabaya meluaskan jangkauan siarannya hingga Jawa Tengah. Sementara itu, NIROM Bandung juga mulai menyiarkan kumandang azan magrib. Di sinilah awal mula berbagai keluhan dan protes muncul. Karena mendengar kumandang azan yang berbeda waktunya dengan masjid setempat, para pendengar di Jawa Tengah mengirim surat keluhan ke NIROM. Menurut Philip Bradford Yampolsky dalam “Music and Media in the Dutch East Indies: Gramophone Records and Radio in the Late Colonial Era, 1903-1942” , disertasi untuk meraih gelar doktor di Universitas Washington, para pendengar mulai menulis surat keluhan atas kumandang azan magrib yang disiarkan pada waktu yang salah. Hal ini terjadi akibat masuknya waktu salat magrib di Jawa Tengah terjadi setelah waktu salat magrib di Jawa Timur, dan lebih cepat daripada di Bandung. Karena mustahil bagi NIROM untuk menyiarkan azan tepat waktu di semua wilayah, akhirnya pada Mei 1937 mereka memutuskan hanya mengumandangkan azan seminggu sekali. Azan disiarkan Kamis sore, sebagai pengingat kaum bumiputera untuk melakukan salat Jumat keesokan harinya. Di tengah berbagai protes dan keluhan yang dilayangkan pendengar, NIROM berkilah. Mereka memberikan alasan atas perubahan itu. “Siaran azan hanya digunakan sebagai bentuk simbolik, untuk mengingatkan masyarakat atas kewajiban agamanya,” tulis Philip. Dua tahun berselang, pada 1938, surat-surat keluhan tetap berdatangan ke kantor NIROM. Mereka menuntut NIROM menghentikan siaran azannya. “Beberapa surat itu menyatakan, apabila kamu (NIROM) tidak bisa menyiarkan azan tepat waktu, kalau begitu jangan siarkan saja sama sekali,” tulis Philip.

Soebagijo IN dan buku-buku karyanya. (Hendaru Tri Hanggoro/Historia). SOEBAGIJO Ilham Notodidjojo (Soebagijo IN), wartawan senior, wafat hari ini (17/9) sekira pukul 4 subuh di rumahnya, di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Semasa hidup, dia punya komitmen kuat terhadap kerja jurnalistik. Sampai masa tuanya, dia telah menulis puluhan buku dan ratusan artikel dengan menggunakan mesin tik. Hampir seluruhnya membahas sejarah pers dan biografi tokoh. Orang pun menjulukinya ‘kamus berjalan pers Indonesia’. Soebagijo lahir di Blitar, 5 Juli 1924. Berasal dari keluarga pendidik. Ayahnya mengarahkan Soebagijo menjadi guru. Maka dia harus menempuh pendidikan keguruan sejak remaja. Tapi minatnya berkata lain: menulis. Terlebih lagi dia seorang pembaca yang tekun. “Betapa menyenangkannya menulis untuk dibaca orang lain,” katanya kepada Historia ,   Januari 2012 lalu di rumahnya. Untuk melatih kecakapan menulis, dia mengirim tulisan ke Pandji Poestaka  dan Indonesia Merdeka .  Menginjak usia dewasa, Soebagijo kian yakin dengan minatnya. Dia memutuskan masuk kantor berita Antara Pusat Yogyakarta  pada Juli 1946. Saat itu dia hanya lulusan Sekolah Guru Tinggi (SGT). Baca juga:  Sukarno: Wartawan Pekerjaan Gawat “Apabila sekarang ini untuk bisa diterima menjadi wartawan Antara , orang minimum harus mengantongi ijazah D-III, masih pula harus menjalani aneka ragam testing , untuk kemudian bila lolos segala macam ujian tadi, masih harus disekolahkan lagi barang setengah tahun, maka pada zaman saya tidak demikianlah halnya,” tulis Soebagijo   dalam “Menjadi Wartawan Antara  Setengah Abad yang Lampau,” termuat di Mengabdi Kepada Republik  yang terbit pada 1986 Di Antara , Seobagijo jadi wartawan paling muda. Tapi dia sudah beroleh tugas berat : meliput pertemuan-pertemuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dia membayar tuntas kepercayaan itu. Bekerja dari pagi hingga sore dan wara-wiri dengan berjalan kaki atau naik sepeda. “Saya tak pernah datang terlambat dalam pertemuan atau wawancara khusus,” kata Soebagijo IN. Komitmen Soebagijo berbuah. Penyebar Semangat  di Surabaya menariknya jadi wakil pemimpin redaksi pada 1949. Saat bersamaan, dia menyelesaikan buku biografi pertamanya tentang ibunda Presiden Soekarno. Judulnya Pengukir Soekarno . Baca juga:  Penyebar Semangat Mengasong Sastra Jawa Soebagijo kembali ke Antara pada 1957. Kali ini dia bertugas di biro Jakarta. Tahun ini pula dia beroleh pengalaman berkesan. Djamaludin Adinegoro, wartawan senior, berpesan kepadanya dalam perjalanan keliling Amerika, “jangan Anda menjadi wartawan thok ; Anda juga harus menjadi pengarang.” Maka ketika pensiun dari Antara pada 1981, karier Soebagijo tak redup. Dia masih menulis di berbagai suratkabar dan majalah. Menulis biografi, menerjemahkan, menyadur aneka ragam cerita, dan menyunting buku jadi pengisi hari-hari pensiunnya. Pada 1998, buku Soebagijo  PWI di Arena Masa,  memantik perdebatan. Musababnya, tak ada nama Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis. Kritik meluncur deras. Terhadap kritik itu, Soebagijo menjawab, “Yang tercantum di sana adalah wartawan Indonesia yang sudah meninggal dan yang belum berusia 60 tahun. Nah, pada waktu itu mereka belum berumur 60,” dikutip Kompas 8 Desember 2003. Dari semua karyanya, dia paling bangga dengan Jagad Wartawan Indonesia (1981). Bertutur kisah 111 tokoh pers Indonesia, suka duka mewarnai penulisannya. Dia menyurati banyak tokoh pers. Ada yang dijawab. Lebih banyak lagi yang tanpa jawaban. “Tapi ini kan pekerjaan wartawan. Menyenangkan,” katanya sambil menunjukkan bukunya ke Historia .   Baca juga:  SK Trimurti, Menteri Perburuhan Pertama Saat Historia menemuinya kali terakhir itu, tubuhnya sudah ringkih. Langkahnya tertatih-tatih. Pendengarannya pun terganggu. Tapi dia masih getol bercerita. Terutama tentang tokoh-tokoh yang dia tulis dalam biografi, seperti SK Trimurti. Soebagijo tak bisa lepas dari pekerjaannya. Mesin tik di ruang tengah rumahnya jadi saksi. “Saya masih menulis untuk suratkabar daerah berbahasa Jawa.” Dan kepada pewarta muda dia berpesan, “jangan pernah datang terlambat saat wawancara.”

Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato. PADA 30 September 1965, Duta Besar Shizuo Saito berada di Cilacap seusai menghadiri peresmian sebuah proyek perusahaan Jepang. Saito diangkat menjadi duta besar pada 1964. Pilihan ini tepat karena dia pernah memiliki kedudukan penting dalam Gunseikanbu Somubu  (Departemen Urusan Umum) pada masa pendudukan Jepang, dan sejak itu dekat dengan Sukarno. Dia bisa bertemu Sukarno tanpa protokol. Tanpa mengetahui apa yang terjadi di Jakarta, rombongan duta besar berangkat menuju Bandung. Setelah check in di Hotel Savoy Homann, seorang warga negara Jepang yang tinggal di Bandung memberitahu Saito bahwa telah terjadi kudeta di Jakarta. Saito segera berangkat ke Jakarta. Tengah malam dia sampai di Jakarta dan baru mendapat informasi lengkap dari stafnya. Menurut Aiko Kurasawa, profesor emeritus Universitas Keio, Jepang, pada waktu itu, sudah lewat 24 jam setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Cukup mengherankan seorang duta besar tidak mengetahui kejadian yang begitu penting dalam waktu cukup lama. “Tetapi melihat perkembangan yang begitu cepat dan sebelumnya informasi yang beredar simpang siur, maka dapat dimaklumi tindakan sang duta besar,” kata Aiko dalam seminar di Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta (17/9). Selama peristiwa itu, walaupun Kedutaan Jepang tanpa duta besar, mereka tetap mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di Tokyo. Dalam telegram 1 Oktober 1965pukul 12.00 siang tanggal disebut bahwa Letnan Kolonel Untung, komandan batalion Tjakrabirawa, mengambil tindakan untuk mencegah rencana kudeta oleh Angkatan Darat. Tetapi, dalam telegram yang dikirim pada jam 20.50, disebutkan bahwa peristiwa ini sebenarnya direncanakan Partai Komunis Indonesia dan penjelasan pihak Dewan Revolusi bahwa mereka mengambil tindakan untuk mencegah kudeta oleh jenderal-jenderal itu hanya dalih belaka. Laporan ini berdasarkan informasi “sumber khusus” kedutaan. Laporan ini juga menambahkan analisis bahwa “tidak mungkin presiden bisa merebut kembali kekuasaan sebelumnya” dan “ada kemungkinan terjadi civil war .” Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Eisaku Sato dalam catatan hariannya tanggal 2 Oktober 1965 menulis: “Sejak kemarin tidak ada lagi informasi tentang kudeta, dan kita tidak bisa menangkap situasinya. Tentu ini adalah clash  antara kiri dan kanan, tetapi tidak begitu jelas pihak yang mana yang menyerang dulu.” Pada masa awal peristiwa G30S, kebanyakan politisi dalam pemerintahan Jepang bersimpati kepada Sukarno dan berharap dia dapat mengendalikan keadaan. Perdana Menteri Sato mengirim pesan kepada Sukarno mengucupkan “rasa syukur atas keselamatan Presiden”, mengikuti pesan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tiongkok, Pakistan, dan Filipina. Pesan itu langsung disampaikan oleh Duta Besar Saito pada 12 Oktober 1965. Kalimat pesannya: “Di Jepang ada pribahasa ‘sesudah hujan tanah menjadi lebih keras lagi.’ Seperti itu kami mengharapkan agar Bapak Presiden mengatasi kesulitan yang dihadapi sekarang dan basis negara RI akan menjadi lebih kuat lagi.” “Sementara negara-negara barat tidak ada yang menyampaikan pernyataan demikian,” ujar Aiko. Pada saat itu, pemerintah Jepang merasa perlu membantu ekonomi Indonesia dan memikirkan kemungkinan memberi bantuan pangan dan sandang senilai 2 miliar yen. Tetapi, tidak jelas bantuan tersebut ditujukan kepada Sukarno atau kepada Angkatan Darat. Bantuan sebesar itu pasti memperkuat salah satu pihak yang terlibat dalam perimbangan kekuatan. Karena sandang dan pangan kebutuhan rakyat dan tidak bersifat politik atau militer, pemerintah Jepang agak naïf dan tidak memikirkan hal itu. “Hal itu sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang selalu berhati-hati agar bantuan mereka tidak jatuh ke tangan Sukarno,” kata Aiko. Duta Besar Saito bertemu Sukarno pada 11 November dan terkejut mendengar ucapan Sukarno yang menghina CIA dengan mengatakan CIA membiayai propaganda pro-Amerika dengan memakai dana Rp150 juta. “Saito kecewa sikap Sukarno yang tidak mau memahami kenyataan dan memutuskan dia tidak bisa membela Sukarno lagi,” kata Aiko. Saito menilai Sukarno terlalu dini membuat kesimpulan kepada Amerika Serikat. Cara pandang Sukarno terhadap Amerika Serikat secara tak langsung berpengaruh kepada sikap politik Jepang terhadap Sukarno. Terlebih karena Jepang kongsi Amerika Serikat. Sejalan dengan keputusan Saito, pemerintah Jepang juga mulai mengambil sikap demikian. Padahal, Perdana Menteri Sato pernah menyatakan kepada Menteri Listrik Setiadi Reksoprodjo ketika bertugas ke Jepang, tentang kemungkinan Jepang memberikan suaka kepada Sukarno. Menurut Saito, Adam Malik juga pernah meminta kepadanya agar jangan memberi bantuan sebelum ada perubahan pemerintahan. Karena itu, kemungkinan besar Jepang tidak memberi bantuan apa-apa sebelum Maret 1966. Pada awal Desember 1965, Adam Malik sendiri menerima dana sebesar Rp50 juta dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, melalui Shigetada Nishijima. Pada masa pendudukan Jepang, Nishijima menjadi staf di kantor Angkatan Laut Jepang di bawah pimpinan Laksamana Maeda dan mempunyai hubungan erat dengan para pemuda termasuk Adam Malik. Adam Malik menyerahkan dana tersebut kepada Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September (KAP-Gestapu) yang didirikannya bersama Soeharto dan Hamengku Buwono IX. Cerita ini baru dibongkar oleh McAvoy, mantan diplomat Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyerahkan dana tersebut kepada Nishijima. Nishijima sendiri belum pernah mengakuinya, namun dugaan tersebut telah beredar di kalangan komunitas Jepang di Jakarta. KAP-Gestapu diketuai oleh Subchan ZE dan Harry Tjan Silalahi. Selain dana dari Nishijima, menurut pengakuan Dewi Sukarno kepada Aiko Kurasawa, juga ada uang yang diberikan kepada Sofyan Wanandi (Liem Bian Koen) atas keputusan pribadi Perdana Menteri Sato. Dana ini untuk mendukung Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI). KAP-Gestapu dan KAMI adalah gerakan anti-komunis yang menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga sandang-pangan. Pada 23 Desember 1965, Duta Besar Saito bertemu dengan Sukarno dan memberikan kredit sebesar $6 juta untuk membeli kain untuk hari raya Idulfitri. Nishijima menyampaikan keberatan kepada duta besar. “Dan Duta Besar mengakui bahwa dia telah merelakan ini karena terbawa perasaan kasihan (simpati) kepada Sukarno yang terkait dengan hubungan pribadi,” kata Aiko. Pemerintah Jepang, yang semula bersimpati kepada Sukarno, kemudian realistis dan mengharapkan adanya rezim baru yang lebih memihak barat dan berorientasi kepada pembangunan ekonomi dengan menerima modal asing. Begitu kebijakan dasar pembangunan di Indonesia berubah, pemerintah Jepang segera mengambil prakarsa membantu Soeharto membangun Orde Baru dan akhirnya menjadi donatur terbesar rezim Soeharto. Di belakang itu, terdapat keinginan kalangan bisnis Jepang yang dari dulu sudah berminat menanamkan modal di Indonesia. Sejak itu, politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia lebih cenderung mengutamakan dagang ketimbang politik.

Sukarno (kiri) dan Joko Widodo (kanan). GUBERNUR DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Joko Widodo, membacakan pernyataan dedication of life  Sukarno pada pembukaan Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan di Ecopark Convention, Ancol (6/9).  Saya adalah manusia biasa / Saya tidak sempurna / Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan / Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada Tanah Air, kepada bangsa / Itulah dedication of life -ku / Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku, dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku / Tanpa jiwa pengabdian ini saya bukan apa-apa / Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. (Sukarno, 10 September 1966). “Kenapa Pak Jokowi yang membaca? Karena, ya itu sebuah makna bahwa regenerasi itu berjalan dan pasti berlanjut,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, dikutip kompas.com  (6/9). Mega juga mengatakan Jokowi memiliki “getaran” Sukarno. Khalayak pun menangkapnya sebagai sinyal pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2014. Bagi Sukarno, dedication of life  bermakna pengabdian. Sukarno menyinggung soal dedication of life dalam beberapa kesempatan berpidato. Misalnya pidato di hadapan mahasiswa Universitas Gajah Mada di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta pada 1961 dan kontingen Indonesia yang akan mengikuti Asian Games IV di Jakarta pada 1962. Pada pembukaan musyawarah nasional Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (SOKSI) pada 1965, Sukarno kembali menyinggung soal dedication of life:  “Saya pernah pidato terhadap olahragawan-olahragawan sebelum ada Asian Games, saya katakan: hai, engkau olahragawan-olahragawani, aku minta kepadamu agar kamu jangan ingat kepada diri sendiri saja, mencari medali untuk diri sendiri saja, tetapi carilah medali untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia. Saya minta kepadamu –kataku kepada olahragawan– agar supaya engkau mempunyai dedication of life – dedication  itu artinya penyumbangan, pengabdian, life  artinya hidup– hidupmu itu kau sumbangkan, kau abdikan…”  Pidato-pidato Sukarno yang menyinggung soal dedication of life  punya substansi sama: mengajak segenap warga negara untuk melakukan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam Warisilah Api Sumpah Pemuda: Kumpulan Pidato Bung Karno di Hadapan Pemuda, 1961-1964, Sukarno mengatakan:   “Dan aku bertanya kepadamu sekarang, saudara-saudara. Sudahkah engkau dedicate  engkau punya hidup kepada something , kepada Indonesia? Dan aku bertanya bukan hanya kepada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi saja, juga kepada para menteri yang duduk di sini, di situ, hai para menteri apa engkau sudah dedicate  engkau punya hidup kepada Indonesia?” Dalam pidatonya pada acara pemberian gelar doktor honoris causa dalam ilmu pengetahuan kemasyarakatan dari Universitas Indonesia, 2 Februari 1963, Sukarno menyatakan, “Saya dedicate  saya punya hidup, I dedicate my life to what? To my country. To what? To my idealism. To what? To God , Allah Subhanahu Wataala.” Maman S. Tegeg mengambil sepenggal dari pidato Sukarno tersebut dan menjadikannya sebuah puisi, yang dimuat dalam Puisi-puisi Revolusi Bung Karno, Volume 1. Dedication of Life. Hanya manusia yang mempunyai / dan menyelenggarakan dedication of life / bisa   menjadi manusia yang dinamis / bisa menjadi manusia yang bukan sekedar / ya, berbuat karena harus berbuat / tetapi menjadi manusia yang benar-benar manusia / manusia yang memiliki darma bakti / darma bakti bermacam-macam / darma bakti kepada tanah airnya / darma bakti kepada Tuhannya / darma bakti kepada diri sendiri.

Pameran kuliner kolonial "Indonesian Kitchen Throughout Ages" di Erasmus Huis, Jakarta, 24 Agustus 2013. Foto: Micha Rainer Pali. PENGUNJUNG riuh ketika Bara Pattiradjawane, chef  terkenal yang sering menghiasi layar kaca, berlomba mengulek sambal dengan Ton van Zeeland, direktur Erasmus Huis. Acara ini ikut menyemarakkan pembukaan pameran bertajuk Indonesian Kitchen Throughout Ages  di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis Jakarta, 24 Agustus 2013. Pameran sejarah kuliner ini menampilkan interaksi Indonesia-Belanda dalam budaya kuliner. Perpaduan ini menghasilkan makanan-makanan yang unik dan populer di kedua negara. Tujuan pameran ini untuk mengenang kembali betapa lezat dan nikmatnya masakan tempo dulu hingga sekarang. Dalam pameran tersebut, ditampilkan beberapa bumbu masakan, rempah-rempah, alat-alat masak tradisional, foto-foto koleksi KITLV , dan poster resep makanan dari masa kolonial Belanda. Yang paling menarik adalah buku-buku resep masakan dari masa kolonial yang ditulis orang Belanda ketika mereka tinggal di Indonesia. Salah satunya Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek  karya JMJ Catenius van der Meyden, yang terbit tahun 1902. Karya Nyonya Catenius itu berisi resep-resep masakan yang ditulis dalam bahasa Belanda. Buku ini ditujukan bagi setiap perempuan Belanda untuk menyiapkan hidangan risjtafel  tanpa bantuan orang bumiputera. Buku ini, menurut sejarawan Achmad Sunjayadi, ibarat kitab suci masakan. “Khusus buku kumpulan resep Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek  kerap dihadiahkan kepada para wanita Belanda sebagai hadiah pernikahan. Buku ini memuat 1381 resep yang seakan menjadi kitab sucinya para ratu dapur,” tulis Sunjayadi, “Resep Masakan dari Masa Lalu,” dimuat dalam situswebnya. Berbagai resep makanan tercatat dalam buku ini. Salah satunya resep kudapan ringan asal Indonesia. Seperti Chinese Pastei (Pastel Cina), Dodol, Gemblong, Kwee Apem Ceylon (Kue Apem Srilangka), Kwee Babieka, Kwee Bugis, dan Kwee Lemper. Resep-resep makanan yang tercatat dalam buku ini dianggap masih relevan dan diminati sampai hari ini. Bahkan pada 2002, buku resep ini diterbitkan ulang oleh penerbit Tirion di Belanda dengan mempertahankan ejaan lama. Penerbitan ulang karya ini dilakukan sebagai peringatan seratus tahun buku  Groot Nieuw Volledig Oost-Indisch Kookboek pada 1902.

Barisan Pemberontak Tionghoa (kiri). Foto: repro buku "Semangat dalam Rekaman Gambar" IPPHOS karya sejarawan AB Lapian. BUKU foto Semangat ’45 dalam Rekaman Gambar IPPHOS  karya sejarawan AB Lapian memuat tiga foto aktivitas warga Tionghoa yang terlibat dalam revolusi fisik. Ini menunjukkan bahwa warga Tionghoa bukan hanya menyambut proklamasi dengan hangat, tapi juga bertekad dan berkorban untuk mempertahankan apa yang telah diproklamasikan atas nama rakyat Indonesia. “Kekuatan-kekuatan inilah yang sering kita sebut Semangat ’45…,” tulis Lapian. Dalam buku itu, Lapian memberikan keterangan: “Markas masyarakat Tionghoa di Solo, 1949, dengan berani menyatakan identitas di depan: Barisan Pemberontak Tionghoa (foto kiri)”; “Dua anggota masyarakat Tionghoa sedang berjuang di front Jawa Timur (foto kanan)”; dan “Beberapa anggota masyarakat Tionghoa sedang berbincang-bincang di depan markas di mana bambu runcing juga tertancap. Mereka turut berjuang untuk Republik dalam mencari bahan makanan (foto tengah).” Sayangnya, foto-foto tersebut tidak dimuat dalam buku foto terbitan pemerintah Orde Baru, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa. Menurut sejarawan Didi Kwartanada dalam tulisannya “Tionghoa dalam Api dan Bara,” dimuat majalah Historia, No. 10 Tahun I, 2013 , meskipun masyarakat Tionghoa memilih tak berpihak atau netral pada masa revolusi karena posisi historis sebagai “minoritas perantara”, tak sedikit dari mereka yang turun ke garis depan dalam perjuangan kemerdekaan. Sebut saja pahlawan nasional Mayor (AL) John Lie alias Jahja Daniel Dharma sebagai pemasok senjata. Baca juga:  Si Penyelundup yang Humanis Beberapa Tionghoa masuk dalam militer atau mendirikan laskar perjuangan. Di Pemalang, muncul Laskar Pemuda Tionghoa. Tokohnya adalah Tan Djiem Kwan, alumnus Sekolah Tionghoa (THHK) Tegal, yang giat memberikan kursus antikolonialisme pada pemuda Tionghoa dan mendorong pengibaran bendera Merah-Putih. Laskar ini memainkan peran penting dalam melucuti balatentara Jepang di Pemalang. Sementara di Surakarta terdapat Barisan Pemberontak Tionghoa   yang dipimpin Yap Tek Thoh. Azas-tujuan Barisan Pemberontak Tionghoa, sebagaimana dimuat koran Gelora Rakjat , 20 April 1946, “untuk mempererat tali persaudaraan antara saudara-saudara Indonesia dan Tiong Hoa, juga menjunjung tinggi azas yang diwariskan oleh Dr Sun Yat Sen, bapak dari Republik Tiongkok, menjaga keamanan umum dan menurut (kepada) peraturan dari pemerintah Republik Indonesia.” Barisan Pemberontak Tionghoa   geram tatkala mendengar orang-orang Tionghoa yang tergabung dalam Angkatan Muda Tionghoa di Bandung bikin ulah. Menurut kabar dan siaran radio, mereka merampas harta benda milik penduduk yang sedang mengungsi ketika peristiwa Bandung Lautan Api pada Maret 1946. Perbuatan jahat itu, kata Yap Tek Thoh, bukan saja melukai perasan saudara-saudara Indonesia, tapi juga dapat merusak hubungan antara Tionghoa dan Indonesia. Perbuatan itu juga membikin cemar nama dan kehormatan bangsa Tionghoa di seluruh Indonesia “Mengingat perbuatan-perbuatan tersebut,” Yap Tek Thoh menegaskan, “kami sebagai ketua Barisan Pemberontak Tionghoa   di Surakarta, dengan ini menyatakan dengan sumpah dalam sanubari tetap setia kepada pemerintah Republik Indonesia dan tetap berpendirian dengan jiwa berontak untuk membantu menegakkan kemerdekaan Indonesia 100% yang kekal dan abadi.” Mereka juga berjanji, apabila ada orang Tionghoa di Surakarta yang melakukan perbuatan seperti Angkatan Muda Tionghoa, “kami sekalian akan menunjukkan bukti atas kesetian terhadap pemerintah Republik Indonesia dengan rela hati dan berani berkorban jiwa untuk membasmi perbuatan-perbuatan semacam itu atas tanggung jawab kami sekalian.”

ADA puluhan salinan berkas bertumpuk dan menyempil di salah satu sudut ruangan. Bersusun menggunakan map cokelat. Pada bagian atasnya tertulis kata: Bandit. “Dua tahun ini saya mengumpulkan referensi mengenai bandit di Makassar,” kata Taufik Ahmad, sejarawan Universitas Negeri Makassar sekaligus staf peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar. Salah satu nama yang menjadi legenda adalah I Tolok Daeng Magassing, yang bermarkas di wilayah Polongbangkeng –sekarang Kabupaten Takalar. Magassing adalah seorang kelahiran Gowa yang berasal dari daerah Limbung. Sebelum Gowa dikuasai Belanda, Daeng Magassing memiliki kedudukan sebagai salah seorang pemimpin pasukan kerajaan. Pada masa pemerintahan Gubernur A.J. Baron Quarles de Quarles (Mei 1908-Agustus 1910) dan Gubernur W.J. Coenen (Agustus 1910-Agustus 1913), Magassing bersama pasukannya melakukan aksi perampokan secara berkala dengan menggunakan senjata tajam. Aksi ini dianggap sebagai pembangkangan atas perintah Belanda. Maka dilakukanlah beberapa serangan menggunakan kekuatan militer. Magassing melancarkan aksinya di sekitaran wilayah pegunungan Lompobattang yang menjadi garis perbatasan Bagian Pemerintah Makassar dan Bontahain (sekarang Bantaeng). “Anda bayangkan, ketika pasukan I Tolok Daeng Magassing ini berhasil melakukan perampokan, beberapa kampung di wilayah Polongbangkeng menyambutnya bak pahlawan,” kata Taufik. Pada periode April hingga Agustus 1915, tercatat paling banyak aksi perampokan yang mencapai 150 tindakan dalam wilayah Afdeling Makassar. Kelompok Magassing melakukan perampokan terhadap kas distrik, bangsawan yang tidak mendukung gerakan, hingga perampokan pada sumber-sumber kas Belanda hasil pemungutan pajak rakyat. Dalam tradisi lisan masayarakat di Polongbangkeng, gerakan Magassing dikenal pula dengan istilah pagora patampoloa (kelompok perampok yang berjumlah 40 orang). Cerita dan kisah kepahlawanannya pun diabadikan dalam syair Sinrilik I Tolok Daeng Magassing yang melambangkan ketokohan bandit ini menjadi bagian penting dari nilai-nilai kepahlawanan masyarakat. Selain Sinrilik , sebuah nyanyin pengantar tidur untuk anak-anak di wilayah Polongbangkeng menyebutkan akan keberanian. Jari pabunduk pattuturang tau rewa (engkau adalah keturunan prajurit perang keturunan orang-orang berani). Meski demikian, kisah Magassing akhirnya ditumpas Belanda pada 17 November 1915, di daerah pedalaman Kampalak Polongbangkeng, dalam sebuah pengepungan. Namun, kekalahan Magassing rupanya tidak menyurutkan gerakan perlawanan rakyat pada Belanda. Gerakan-gerakan rakyat semakin subur, bahkan menjelang revolusi kemerdekaan. Perlawanan yang Dilupakan Polongbangkeng adalah wilayah Kerajaan Bajeng. Penamaan ini disematkan ketika dilaksanakan pertemuan dengan Kerajaan Gowa. Panji atau payung kebesaran dari Bajeng lebih tinggi dari Gowa. Maka disepakatilah untuk memotong tiang panji agar disejajarkan dengan Gowa. Polong artinya patah. Dan Bangkeng adalah kaki (tiang). Polongbangkeng juga berarti kaki (tiang) yang dipatahkan. Hingga abad ke-18, Polongbangkeng dikenal sebagai tempat para perampok dan para pemberani. Tahun 1856, seorang pemimpin perampok bernama Sumange Rukka bahkan memiliki anggota sebanyak 300 orang, yang diorganisir dengan begitu rapi. Edwar Poelinggomang dalam Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasan Makassar 1906-1942 , menyatakan bila aksi perampokan di Polongbangkeng dianggap sebagai sebuah perlombaan dan uji ketangkasan. Tak jarang, peminangan seorang perempuan akan disepakati ataupun ditolak dari keberhasilan merampok kelompok lain. Tak heran generasi-generasi para pemberani ini muncul setiap waktu, dari era Sumange Rukka, I Tolok Daeng Magassing, hingga Ranggong Daeng Romo pada masa revolusi kemerdekaan. Pada September 1945, Ranggong Daeng Romo tampaknya memahami situasi, dalam perebutan kemerdekaan. Dia mengumpulkan mantan algojo dari kesatuan-kesatuan bandit, sebagai kekuatan garis depan. Kelompok ini kemudian melakukan perlawanan kepada Belanda, menandai mata-mata yang akan dibunuh. Sementara untuk kebutuhan logistik pasukan, dilakukan perampokan-perampokan bangsawan kaya. Jika seseorang memiliki 10 ekor sapi, maka dicuri sebanyak 5 ekor atau setengah dari harta. Kelompok ini kemudian menggabungkan diri dalam Laskar Lipan Bajeng, yang kelak kemudian hari beruah menjadi Lapris (Laskar Perjuangan Rakyat Indonesia Sulawesi). Tercatat pada Desember 1945 hingga Februari 1947, Lapris melakukan aksi melawan Belanda mencapai ratusan kali. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, soal baru muncul. Pada 1950, ketika TNI merasionalisasi angkatan perang, dimana beberapa milisi rakyat dijadikan tentara. Namun apes untuk sebagian besar anggota Lapris, yang tak memiliki sekolah formal dan stigma sebagai bandit tak dapat diakomodir. Milisi garis depan akhirnya terpecah, ada yang menjadi TNI, kepala kampung, gerilyawan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), masyarakat, dan kembali menjadi perampok. Pada 1960, tercatat jumlah perampokan di wilayah Gowa, Takalar, hingga Jeneponto, mencapai 12.000 ekor sapi dan kerbau. “Kelompok perampokan ini menggunakan kembali nama Kelompok 40. Jelas ini adalah upaya legitimasi gerakan I Tolok Daeng Magassing. Dan bentuk kekecewaan terhadap negara,” kata Taufik.

WAJAH-wajah sepuh yang semula tersenyum itu mendadak murung ketika Martin Aleida, wartawan-cum-sastrawan pernah bekerja untuk Harian Rakjat , mengisahkan pengalamannya selama berada di tahanan Operasi Kalong di Jakarta. Beberapa di antaranya tampak tercekat menahan haru, sebagian lain tak kuasa membendung air mata yang terlanjur meleleh di pipi. “Saya ditahan tak jauh dari ruangan tempat Tarni, istri kawan saya Nyoto, ditahan bersama lima anaknya. Yang paling kecil, si Butet, baru berumur dua bulan.Masih bayi merah. Dan anak-anak itu selalu terbangun di tengah malam, mendengar jeritan mereka yang disiksa di ruangan lain yang tak jauh dari ruangan mereka,” kata Martin dalam pertemuan di Diemen, Sabtu, 10 Oktober 2015, yang dihadiri puluhan warga Indonesia yang terhalang pulang semasa Orde Baru. Martin datang ke Belanda awal pekan lalu untuk memberikan kesaksiannya di International People Tribunal (IPT)1965 yang bakal diselenggarakan di Den Haag November mendatang. Ini bukan pengadilan rakyat yang bakal menyeret pelaku kejahatan kemanusiaan ke muka pengadilan sebagaimana mahkamah internasional di Den Haag. IPT adalah inisiatif masyarakat yang sadar pentingnya pengungkapan kebenaran masa lalu dalam peristiwa 1965 -1966 dan menuntut negara Indonesia lebih serius menangani kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Inisiatif yang sama pernah dilakukan oleh Bertrand Russell dan Jean Paul-Sartre pada 1966 dalam kasus invasi Amerika Serikat ke Vietnam yang banyak menyebabkan tewasnya ribuan rakyat tak berdosa. Filsuf Inggris dan Prancis tersebut tergerak hatinya untuk menyelenggarakan sebuah tribunal, yang kelak disebut sebagai Russel-Sartre Tribunal, karena kepedulian mereka terhadap nasib manusia dan kemanusiaan. Tribunal juga diselenggarakan pada 2009-2012 untuk menggugat agresi Israel terhadap Palestina. Sementara itu keinginan untuk mengungkap kebenaran peristiwa 1965-1966 seraya menegakkan keadilan bagi para korban dan penyintas semakin menguat sejak kejatuhan Soeharto. Ikhtiar tersebut sesuai dengan semangat zaman demokrasi yang berlaku pada saat ini: bahwa martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan harus ditegakkan tanpa memandang keyakinan dan ideologi. Pesan itu pula yang disampaikan oleh Leila Chudori pada saat peluncuran novelnya, Pulang yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Naar Huis . Novel yang mengisahkan tentang mereka yang terhalang pulang pasca-peristiwa 1 Oktober 1965 itu ditujukan kepada generasi muda yang ingin mengetahui apa yang terjadi setengah abad yang lalu. “Novel ini saya tulis untuk anak-anak muda di Indonesia agar mereka belajar sejarah kelam bangsanya,” kata Leila dalam diskusi yang diselenggarakan di International Institute voor Sociaal Geschiedenis (IISG, Institut Internasional untuk Sejarah Sosial), Sabtu, 10 Oktober 2015. Leila berkeliling Eropa untuk menjadi pembicara dalam sejumlah diskusi mengenai novelnya. Tema tentang kejahatan kemanusiaan pada peristiwa 1965-1966 memang menjadi perhatian masyarakat internasional akhir-akhir ini. Selain tentu karena tahun ini bersamaan dengan peringatan 50 tahun peristiwa, juga karena selama puluhan tahun peristiwa tersebut tak pernah diketahui oleh banyak orang. Dan kini banyak inisiatif untuk melawan pelupaan dan juga menyebarkan pengetahuan ihwal lembaran kelam sejarah bangsa.

SAYA tiba ke negeri ini ketika daun-daun mulai menguning dan berguguran. Cuaca mulai dingin dan awan mendung mulai bergelayut di langit, seperti menahan berkantung-kantung air yang siap tumpah membasahi bumi. Belanda memasuki musim gugur. Tak ada yang lebih syahdu dari musim gugur; ketika matahari mulai meredup di siang hari, tak seperti musim panas yang telah berlalu. Pada Jumat 2 Oktober pekan lalu, sebuah simposium mengenai peristiwa 1965-1966 diselenggarakan di International Institute voor Social Geschiedenis atau Institut Internasional untuk Sejarah Sosial di Amsterdam. Sehari sebelumnya, di Ketelhuis, Amsterdam, diselenggarakan pemutaran film Living of Years Dangerously yang dibintangi oleh Mel Gibson, sebuah film yang berlatarbelakang kejadian politik menjelang kejatuhan Sukarno. Yang menarik adalah diputarnya film dokumenter dari seorang jurnalis Belanda yang bekunjung ke Indonesia pada 1969. Jurnalis TV tersebut mewawancarai Menteri Penerangan Budiardjo dan wartawan Nono Anwar Makarim. Reportase itu, saya duga, dilakukan karena sebelumnya telah ada berita mengenai pembunuhan massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah yang diungkap oleh Poncke Princen. Poncke datang ke Purwodadi pada pertengahan Februari 1969 disertai dua wartawan Belanda Henk Kolb dan Cees van Caspel dari harian De Haagsche. Setelah mendapat keterangan mengenai pembunuhan massal di Purwodadi dari seorang pastor setempat, berita menyebar kemana-mana. Namun kisah tersebut tak jadi ekslusif milik De Haagsche karena Poncke keburu membocorkan kejadian itu pada Harian KAMI, yang dipimpin oleh Nono Anwar Makarim, narasumber dalam dokumenter tersebut. Dengan menggunakan bahasa Inggris yang “flawless,” demikian istilah yang digunakan Aboeprijadi Santoso, wartawan senior yang bermukim di Amsterdam, Nono menceritakan dialah wartawan pertama yang berhasil pergi ke Purwodadi untuk melihat situasi. Paling tidak demikian versinya. Kendati sebelum dia, jelas Poncke, Henk Colb dan Cees van Caspel adalah rombongan wartawan pertama yang tiba ke ibukota Kabupaten Grobogan tersebut sebelum Nono datang. Simposium mengenai peristiwa 1965 pun tak kalah menariknya. Menampilkan lebih dari sepuluh sejarawan ahli Indonesia, yang datang dari berbagai negeri. Mereka mengungkapkan apa yang selama ini tidak pernah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Atau kalau pun tahu, menyimpan hal itu sebagai rahasia. Pada 1 Oktober yang lalu berbagai media di Belanda menurunkan tulisan tentang peristiwa tersebut. Mulai Volkskrant sampai  NRC Handelsblad bahkan NPO, salah satu stasiun televisi Belanda pun menyiarkan film Senyap karya Joshua Oppenheimer dan sebelumnya menyiarkan pula tentang peran Pater Beek di era awal berdirinya Orde Baru. Beek dikenal sebagai pastor katolik anti-komunis berdarah Belanda yang banyak memberikan pelatihan kepada para mahasiswa dan pemuda Katolik untuk menghadapi kekuatan PKI. Beek pernah mengirim surat terbuka kepada Presiden Sukarno, menyatakan keberatan terhadap kebijakan Sukarno memberi PKI ruang terlalu luas dalam panggung politik nasional. Pada musim dedaunan mulai meranggas ini, 50 tahun peristiwa 1965 diperingati secara utuh. Tak hanya mengenang sepuluh pahlawan revolusi yang tewas pada 1 Oktober 1965 (terdiri dari enam jenderal AD, dua perwira menengah di Yogyakarta, satu perwira pertama di Jakarta dan Ade Irma Suryani) tapi juga mengenang ratusan ribu nyawa lainnya yang tewas sepanjang tahun 1965-1966. Karena sejarah adalah guru kehidupan maka kepadanyalah kita belajar tentang hari ini dan masa depan. Semoga peristiwa yang kelam itu tak pernah lagi terulang.

PASCA terbunuhnya enam perwira tinggi dan satu perwira pertama Angkatan Darat oleh gerakan militer yang menamakan dirinya Dewan Revolusi pada 1 Oktober 1965, banyak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ditahan, dibunuh, dan dihilangkan. Ironisnya, tidak semua orang-orang yang hilang atau terbunuh itu anggota PKI. Seperti yang terjadi pada Jopie Risakotta Klaarwater, kakek dari jurnalis senior dan host acara "Kick Andy": Andy F. Noya. Pada masa-masa menegangkan itu, Jopie menjabat sebagai kepala penjara di Watampone, Sulawesi Selatan. Selain itu, dia juga mengepalai lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Enrekang dan Sengkang. Bahkan, menurut Andy dalam biografinya, Andy Noya Kisah Hidupku , kakeknya itu pernah diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai direktur kepenjaraan Indonesia wilayah timur, namun tidak terwujud karena Jopie memiliki darah Belanda. Lantas mengapa Jopie bisa menjadi korban pembunuhan massa anti-PKI? Ceritanya, suatu hari Jopie mendapat titipan 40 tahanan PKI dari Corps Polisi Militer (CPM). Para petugas CPM itu berpesan bahwa para tahanan tersebut tak boleh dilepas atau diberikan kepada siapapun sebelum proses hukum dikenakan kepada mereka. Sebagai penanaggungjawab penjara Watampone, Jopie menerima tugas tersebut dengan patuh. Sementara itu, kabar penumpasan anasir-anasir PKI  di Jawa telah sampai di Sulawesi. Sekelompok massa anti-PKI mendatangi penjara Watampone. Secara beringas, mereka meminta kepada Jopie agar 40 tahanan PKI itu dikeluarkan untuk dihakimi melalui “peradilan rakyat.” Sebagai orang yang bertanggungjawab atas keberadaan para tahanan, Jopie menolak permintaan massa anti-PKI tersebut. Alih-alih mengeluarkan mereka, secara keras dia melarang orang-orang itu untuk masuk ke wilayah penjara. Mendapat sambutan seperti itu, tentu saja massa semakin beringas.  Mereka memaksa dan berteriak-teriak agar pintu penjara dibuka. “Tetapi, kakekku bergeming. Dia menolak membuka pintu penjara,” ujar Andy. Akibatnya massa menjadi buas dan kehilangan akal sehat. Entah siapa yang memulai, mereka langsung mendobrak pintu penjara dan menyerbulah puluhan orang ke dalam penjara. Jopie yang berusaha mencegah malah dibacok oleh salah seorang massa tersebut hingga tewas. Begitu pula wakil kepala penjara ikut menjadi korban bersama 40 tahanan PKI. “Menurut penuturan saksi dari penduduk setempat, tiga hari lamanya mayat kakekku tergeletak di halaman penjara tanpa ada yang berani memindahkannya. Bahkan, pihak keluarga yang datang dihalangi untuk menuju lokasi,” tutur Andy. Sebagai anak kesayangan Jopie, Mady, ibu Andy, sangat terpukul. Mady bermimpi Jopie pergi jauh sambil melambaikan tangan. Mendapat firasat buruk itu, Mady memohon sambil memeluk kaki Jopie agar tidak berangkat ke Watampone. Namun, Jopie bersikeras tetap berangkat menunaikan tugas. Mady masih juga mencoba berteriak memanggil-manggil Jopie sambil menangis ketika mobil dinas melaju meninggalkan rumah. Pada 1970, keluarga Andy mencoba melacak keberadaan kuburan kakeknya. Namun, masyarakat di Watampone tidak bisa menunjukkan secara persis dimana kuburannya. Menurut cerita yang berkembang di sana, Jopie dan wakilnya dikuburkan secara massal bersama 40 tahanan PKI yang dibantai. 42 jenazah itu dikuburkan dalam satu liang. “Sampai hari ini kerangka kakekku tidak pernah ditemukan, Kuburan massal itu masih menjadi misteri bagi keluarga kami. Lelaki kurus dan pendiam itu seakan lenyap ditelan bumi,” pungkas Andy.

KAKEK berusia 75 tahun itu sabar menunggu. Wajahnya sudah banyak berubah sejak pertemuan terakhir sekira satu setengah tahun silam. Senyum lepas menyungging di bibirnya yang kini tak ditemani gigi ketika dia akhirnya kedatangan tamu yang ditunggunya. Selain sibuk di organisasi Ratu Adil (Rakyat Bersatu Bertindak berdasarkan Agama dan Ilmu), Efendi Saleh, kakek tadi, dan keluarganya sedang aktif menuntut ganti-rugi kepada Yayasan Saint Carolus. Menurutnya, sebagian lahan RS Carolus di jalan Salemba merupakan lahan rumah neneknya, Nyi Metrasari Raden Sukaesih, di mana dulu dia ikut tinggal, yang diambil paksa penguasa Orde Baru. “Kita lagi sedang berperkara,” katanya sambil tertawa kecil. Kisah persengketaan keluarganya dengan Yayasan Saint Carolus menyeruak tak lama setelah Prahara 1965. Pada masa pemerintahan Sukarno, Yayasan Saint Carolus meminati lahan tempat tinggal neneknya yang terletak persis di samping RS Saint Carolus. Yayasan lalu melakukan berbagai upaya. Setelah upaya membeli tak berhasil, yayasan pernah berusaha menukar guling lahan milik neneknya dengan lahan di Jalan Raden Saleh, Jakarta. “Itu sudah ada surat-suratnya, mau dikasih,” ujar Efendi. Tapi upaya yayasan itu selalu bertepuk sebelah tangan. Sukaesih tak pernah tertarik melepas lahannya. Meski tak jelas apa alasannya, penolakan yang memercikkan bibit api dalam sekam itu sangat mungkin terkait dengan faktor historis lahan itu yang kisahnya membentang 40 tahun ke belakang dari saat itu. Pada 1926, bersama adiknya yang bernama Poeradisastra (ayah sastrawan Saleh Iskandar Poeradisastra atau lebih dikenal dengan Buyung Saleh), Sukaesih ikut ambil bagian dalam pemberontakan petani melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Cilegon. “Dia (Poeradisastra, red .)yang mendapat tugas mengorganisasi orang dari Ciamis ke Banten,” kata Saleh. Suami ketiga Sukaesih, seorang tentara Belanda bernama Johannes Hermanus Philippo, diam-diam ikut bersumbangsih dengan memberi bantuan. Tapi dia ketahuan dan dipecat sementara Sukaesih di-Digul-kan. Peran itulah yang membuat pemerintah republik kemudian membalas jasa Sukaesih dengan penghargaan sebagai perintis pergerakan kemerdekaan. Selain itu, negara memberinya sebidang tanah di Jalan Minangkabau. Sementara itu, tanah di Jalan Salemba Raya 35 merupakan hibah dari seorang pegawai Departemen Pekerjaan Umum. Oleh Sukaesih tanah di Manggarai dijadikan usaha toko bahan bangunan, sementara yang di Salemba seluas 800-an meter persegi untuk tempat tinggal. Tanah yang bentuknya memanjang ke belakang itu berdampingan dengan kantor dan gudang milik BAT (British American Tobacco) di sebelah kanan dan RS Saint Carolus di sebelah kirinya. Efendi dan orangtuanya ikut tinggal di situ. Kamar Efendi menempati bagian belakang bungalo yang terletak paling belakang. Teman-temannya biasa main ke situ. Efendi aktif membantu perguruan silat yang didirikan ayahnya. Perguruan silat yang didirikan Adang Saleh (ayah Efendi) itu bernaung di bawah Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Mereka biasa berlatih di halaman rumah atau lapangan di belakang Perguruan Rakyat yang terletak di samping gudang BAT. Perguruan Rakyat menjadi tempat Efendi sekolah dan Sukaesih bekerja sebagai bendahara. Menurut Ruth McVey dalam Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution , para pemimpin PNI Batavia mendirikan perguruan itu pada 1928. Tanah itulah, termasuk milik Sukaesih, yang diminati Yayasan Saint Carolus. Yayasan kemungkinan membutuhkannya untuk memperluas rumahsakit. “Carolus punya rencana banyak, sejak lama itu. Tapi kebentur sama kita,” ujarnya. G30S, yang diikuti oleh perubahan peta politik nasional, ikut mengubah keadaan di daerah itu. Semua yang “berbau” kiri dan Sukarnois mulai “diburu” dan “digebuk”. Mahasiswa antikomunis, antara lain dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), menjadi aktor terpenting. Tentara memasok segala kebutuhan mahasiswa. Pihak-pihak antikomunis ikut mendukung. “Nasi bungkus untuk mahasiswa itu keluar dari dapurnya Saint Carolus. Karena saya bersebelahan, saya tahu keluarnya nasi bungkus itu,” kata Efendi. Sekira 1966, anak-anak KAMI menggerebek rumah Sukaesih dan memasangi sebuah plang bertuliskan: Ikut Gerwani Djakarta Raja. “Plang itu dirobohin sama anak-anak,” kata Efendi. Efendi sendiri selamat karena sebelumnya sudah diberitahu akan adanya aksi oleh salah seorang anggota KAMI yang sering nongkrong di rumahnya. “Waktu adik saya mau dibawa sama mereka, yang bela anak-anak GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, red .).” Rumah dan isinya pun menjadi acak-acakan dan banyak yang hilang. “Semua ijazah, semua keterangan saya habis dibakar anak-anak KAMI itu,” katanya. Bukan hanya itu, kamar Efendi pun digali. “Katanya saya menimbun senjata.” Efendi terpaksa melarikan diri hingga ke Bali. Sempat bergonta-ganti pekerjaan dalam pelariannya, dia akhirnya tertangkap sekitar tahun 1969. Ayahnya juga kena tahan lima tahun. “Padahal PKI juga bukan, dia justru PNI,” kata Efendi. Berita tentang rumah neneknya sudah tak diketahuinya lagi. Selepas dari tahanan rezim Orde Baru pada 1979, Efendi hanya tahu neneknya sudah meninggal dan sebelumnya pindah ke Cipinang. Lahan rumah neneknya telah menjadi bagian RS Carolus. Bagaimana ceritanya lahan Carolus membesar bahkan hingga ke lahan Perguruan Rakyat, dia tak tahu. “Perguruan Rakyat itu yang sekarang jadi kamar mayatnya Saint Carolus; asrama perawat itu dulunya lapangan di depan rumah saya,” ujarnya. Efendi hanya tahu sedikit dari teman-temannya, “habis Laskar Arief Rahman Hakim menggerebek itu diserahkan kepada PMKRI.” Kini, keluarga Efendi menuntut haknya. "Kenapa yang lain dapat ganti rugi, keluarga saya tidak?” ujarnya. Tapi Yayasan Carolus bersikukuh sudah membeli tanah itu dari sebuah yayasan yang beralamat di Jalan Salemba Raya 35. Sengketa itu pun beralih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Ada panggilan kepala desa, lurah. Penduduk setempat yang tua-tua tau bahwa memang kita pernah tinggal di situ. Saksi-saksi banyak,” jelasnya. “Semua diambil sama Carolus. Itu negara yang ngasih, negara juga yang ngambil, atas nama negara tapi sebenarnya bukan negara,” tutupnya.*