Hasil pencarian

SEORANG gadis berusia delapan tahun dinikahkan secara agama kepada seorang lelaki tua yang lebih pantas jadi ayahnya ketimbang suaminya. Pernikahan itu berlangsung di Mekkah sekira 1937, ketika si gadis dibawa pergi haji oleh ayah kandungnya. Dikisahkan, ayah kandung si gadis tersebut berutang pada lelaki tua itu. Tak sanggup membayar utangnya, si ayah menawarkan anak gadisnya sebagai gantinya. Kelak, apabila si anak sudah mendapatkan haid pertamanya, lelaki tua tadi boleh menggaulinya sebagai mana mestinya suami-istri. Setelah dinikahkan, anak dan ayah itu pulang ke Jawa. Selang tiga tahun kemudian, tepat saat si gadis berusia 12 tahun, saudagar tua tadi datang menyusul, menagih janji si ayah untuk menyerahkan anaknya. “Sang ayah sedia untuk merayakan perkawinan anaknya, pada waktu itu si gadis barulah melihat wajah suaminya dan ia tidak mau ikut dengan si orang kaya itu karena tidak cinta padanya,” tulis Maria Ullfah dalam artikelnya “Soal Kawin Gantoeng” yang dimuat di Istri Indonesia , Januari 1941. Menyadari kesalahannya, akhirnya si ayah mengajukan gugatan cerai kepada lelaki tua itu. Celakanya, dia tak kunjung menjatuhkan talak pada istrinya itu. Malah sebaliknya, si saudagar tua itu menagih lagi uang yang dipinjam si ayah gadis tadi.   Maria yang saat itu sudah dikenal sebagai pengacara pembela kaum perempuan, disambangi paman si gadis. Dia memohon tolong agar persoalan itu bisa diselesaikan. Maria memutuskan untuk membawa kasus tersebut ke muka hakim pengadilan agama. Setelah melalui proses panjang, akhirnya pihak keluarga si gadis setuju untuk membayar pihak suami dengan sejumlah uang yang menurut istilah Maria disebut “menebus talak”. Kasus tersebut menjadi catatan bagi Maria Ullfah dan gerakan perempuan saat itu untuk menetapkan batas usia pernikahan. Batas Usia Minimal dalam Undang-Undang Persoalan pernikahan paksa dan pernikahan di bawah umur ini telah menjadi isu besar dalam gerakan perempuan di Indonesia. Setelah Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada 1939, Ny. Sri Mangunsarkoro mengagas berdirinya Badan Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan (BPPIP). Maria Ullfah ketuanya. Tugas lembaga tersebut mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun undang-undang perkawinan. Perjuangan untuk menyusun undang-undang yang melindungi perempuan dalam soal perkawinan sudah dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia kedua di Batavia, 20-24 Juli 1935. Usaha itu sempat terhenti pada zaman Jepang. Kembali diteruskan pada era kemerdekaan. Pada 1950 atas desakan gerakan perempuan, pemerintah kembali meneruskan penyusunan Undang-Undang Perkawinan. Untuk keperluan itu, pemerintah membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Dua hal yang paling sering diperdebatkan dalam panitia ini adalah tafsir terhadap poligami dan usia minimal pasangan untuk menikah. Maria dan gerakan perempuan yang tergabung di dalam konfederasi Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengusulkan agar usia minimum pasangan calon pengantin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Dalam wawancara proyek dokumentasi arsip sejarah lisan Arsip Nasional Republik Indonesia, Maria menuturkan pada 1 Desember 1952 panitia sudah menyampaikan RUU Perkawinan. Dalam RUU itu disebutkan usia minimal menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Rancangan tersebut merupakan hasil kompromi dengan berbagai pihak. Menurut Cora Vreede-De Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian panitia penyusunan undang-undang itu berkepentingan untuk menyusun sebuah peraturan perkawinan yang berlaku umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa perkecualian dengan berdasar pada Pancasila.  Pada April 1954 setelah melewati berbagai perdebatan soal usia minimal dan poligami, panitia menyampaikan rancangan kepada menteri agama. Namun RUU perkawinan itu kembali macet. Baru pada September 1957, Ny Soemarie, anggota DPR, berinisiatif membawa rancangan itu ke parlemen. Usia minimal pernikahan tetap 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.  Semenjak 1957, lagi-lagi pembahasan UU Perkawinan macet. Ditambah suasana politik dalam negeri yang tak kunjung reda dari pergolakan. Setelah rezim berganti dari Sukarno ke Soeharto, gerakan perempuan kembali membahasnya. Pada 19 dan 24 Februari 1973, tokoh-tokoh Kowani termasuk Maria Ullfah menemui DPR. Pokok pembicaraan dalam rapat dengar pendapat itu menyepakati bahwa perkawinan harus hasil kesepakatan sukarela antara calon suami dan istri. Ini menghindari adanya kemungkinan kawin paksa dari pihak-pihak di luar pasangan tersebut. Batas usia perkawinan disepakati sekurangnya 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Peserta rapat sepakat bahwa perkawinan berasas monogami dan persamaan hak di dalam pengajuan gugatan cerai baik pada istri maupun suami.   Setelah hampir 30 tahun berjuang memiliki sebuah Undang-Undang Perkawinan, akhirnya pada 22 Desember 1973, tepat pada peringatan Hari Ibu, DPR mengetuk palu pengesahan RUU Perkawinan. Pada 2 Januari 1974, RUU Perkawinan disahkan menjadi UU Perkawinan No. 1/1974. Namun UU Perkawinan itu tidak mengakomodasi usulan gerakan perempuan tentang usia minimal dalam perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Menurut Maria, pembatasan usia itu tidak lagi ideal, bahkan untuk era tahun 1970-an pun. Pada 18 Juni kemarin Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan untuk menaikkan batas usia minimal bagi perempuan. Penolakan MK tersebut sekaligus melanggengkan pembatasan usia minimal yang bahkan pada era 1970-an tidak lagi ideal.

SATU lagi bangunan yang punya nilai penting bagi sejarah pers dan pergerakan nasional Indonesia menemui ajal. Bangunan bekas kantor redaksi harian De Locomotief di Jalan Kepodang (dulu van Hogendorpstraat ), Semarang itu diduga hancur karena sengaja dirobohkan oleh pemiliknya. Pantauan Historia di lapangan (Jumat, 19/6) bangunan yang roboh bernomor 20. Adapun bangunan bernomor 22 yang berada di sebelahnya, dan masih bagian dari kantor redaksi koran tersebut, dalam kondisi rusak. Menurut Stn, tukang parkir di Jalan Kepodang, bangunan berlantai dua itu roboh sekitar tiga pekan lalu. Gedung itu roboh setelah sehari sebelumnya, pemilik membongkar balok-balok kayu penopang lantai dua. Tindakan pemilik, ujar Stn, didasari oleh kejengkelan terhadap ulah pencuri di gedung itu. “Sebelum sengaja dibongkar, papan-papan yang jadi alas lantai II dipreteli pencuri. Kejadiannya sampai dua kali. Mungkin karena jengkel dan khawatir kayu-kayunya diambil semua oleh pencuri, pemilik memutuskan untuk ‘menyelamatkannya’ sendiri. Balok-balok penopang diambil, sehingga bangunan yang tak punya kekuatan itu roboh pada keesokan hari,” kata Stn. Namun menurut Stn, perobohan bangunan itu diduga dilakukan atas sepengetahuan pihak berwenang. Informasi tersebut dia dapatkan dari informasi orang kepercayaan pemilik bangunan. Stn mengaku kerap melihat orang kepercayaan itu datang ke lokasi sambil membawa bendel kertas yang dia duga berkas perizinan pembongkaran. Menurut Abdurrachman Surjomihardjo, dkk., dalam Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia , setelah Batavia (Jakarta) dan Surabaya, Semarang merupakan kota ketiga yang penting bagi kelahiran pers Belanda dengan korannya De Locomotief . Awalnya bernama Semarangsch Advertentieblad yang terbit pada 1851 (sumber lain menyebut 1845), kemudian berganti nama menjadi De Locomotief pada 1863. Setelah terbit mingguan, dalam waktu singkat De Locomotief dapat terbit dua kali seminggu, dan akhirnya menjadi harian pada 1879. Dalam waktu 15 tahun, koran ini berpindah tangan dua kali, tetapi peredarannya makin bertambah. Sejak 1866, surat kabar ini tidak mendapat saingan dari surat kabar lain di sekitar Semarang. Beberapa surat kabar yang muncul kalah bersaing, dan akhirnya malah dibeli oleh De Locomotief . Meski terbit di daerah, De Locomotief punya jangkauan pembaca di seantero Hindia Belanda. Tak hanya itu, ia juga punya pengaruh kuat di lapangan politik. De Locomotief merupakan penyokong utama politik etis di Hindia Belanda. “Ia merupakan surat kabar yang besar pengaruhnya bagi pembaruan politik kolonial,” tulis Abdurrachman. “ De Locomotief adalah pembawa suara ‘politik etika’ yang terutama didukung oleh gabungan perusahaan perdagangan impor. Sebaliknya, para eksportir dan kantor-kantor administrasi perkebunan menolak gagasan peningkatan kemakmuran penduduk bumiputra. Mereka lebih suka membaca Soerabajaasch Handelsblad .” Sedangkan, menurut mantan wartawan dan kurator Jim Supangkat, pembaca De Locomotief beragam mulai dari para pedagang, pengusaha perkebunan, industrialis, masyarakat pribumi terpelajar, dan para pegawai di kalangan pemerintahan. “Pengaruh ini membuat visi De Locomotief diakui sebagai visi masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu,” tulisnya dalam CP Biennale 2005: Urban/Culture . Pieter Brooshooft, redaktur utama De Locomotief adalah seorang reformis yang peduli pada hak-hak pribumi, khususnya hak-hak para petani dan buruh perkebunan. Dia melihat mereka sebagai masyarakat yang berjasa mendatangkan keuntungan, namun diabaikan kesejahteraannya. “Brooshooft adalah pencetus gagasan Politik Etis,” tulis Jim. Istilah Politik Etis berasal dari tulisan Brooshooft: “Die Etische Koers in de Koloniale Politiek” (1901). Dasar pemikiran Politik Etis sudah bergulir sejak cultuur stelsel (tanam paksa) dikritik dan dianggap sebagai penindasan. Politik Etis merupakan kelanjutan pemikiran ini, suatu penyusunan konsep politik yang menurut pendukungnya harus dijalankan Kerajaan Belanda sebagai tanggung jawab moral. De Locomotief –yang berusia lebih dari seabad (1851-1956)– menjadi media massa pertama yang berani secara terus menerus mempersoalkan hak-hak pribumi.

GAGAL dengan diplomasi, Sukarno menempuh aksi militer untuk merebut Irian Barat (Papua) dari Belanda. Pada 19 Desember 1961, dia mengumumkan Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang memuat perintah: gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan Merah Putih di sana, dan mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia. Pelaksana operasi itu adalah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, komando tempur lintas angkatan, di bawah pimpinan Mayjen Soeharto. Untuk mengetahui medan dan kekuatan lawan, Komando Mandala menggelar operasi penyusupan. Salah satunya Operasi Tjakra II pada 15-26 Agustus 1962. Untuk operasi ini, Angkatan Laut mengerahkan tiga kapal selam (Nagarangsang, Trisula, Tjandrasa) yang berasal dari kelas “Whiskey”. Kapal selam ini dibeli dari Uni Soviet dan tiba di Surabaya pada pengujung 1959, sebagai bagian dari pembangunan kekuatan laut pertama yang dirintis trio KSAL Soebijakto-Jos Sudarso-Ali Sadikin. Indonesia memilih Soviet karena upaya pendekatan ke Amerika Serikat gagal. Meski punya banyak tipe kapal selam, Soviet hanya mau menjual kapal selam kelas W kepada negara-negara sahabatnya.  Dalam Operasi Tjakra II, ketiga kapal selam itu punya titik pendaratan berbeda-beda meski masih di Teluk Tanah Merah, Papua. Lantaran itulah kapal selam Trisula berangkat paling awal karena mendapat titik pendaratan terjauh. Setelah menerima perintah dari Komandan Kesatuan Kapal Selam-15 Kolonel RP Poernomo pada 15 Agustus 1962, Mayor (Laut) Teddy Asikin Nataatmadja menggerakkan kapal selam yang dipimpinnya, RI Trisula (402), menuju Teluk Tanah Merah, Papua. Keberangkatan Trisula menandai dimulainya Operasi Tjakra II, yang membawa tim DPC (Datesemen Pasukan Chusus) RPKAD (Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat) dan tim ilmuwan.   “Tim pasukan khusus yang naik kapal selam RI Trisula dan RI Nagarangsang nantinya bertugas melakukan sabotase pada pertahanan Belanda di sekitar kota Hollandia atau sekitar lapangan terbang Sentani,” tulis Atmadji Sumarkidjo dalam Mission Accomplished: Misi Pendaratan Khusus oleh Kapal Selam RI Tjandrasa . Sementara itu, tim ilmuwan menyiapkan masyarakat untuk ikut andil dalam sebuah pemerintahan sementara di sekitar ibukota pascapenyerbuan dan pendudukan Biak yang telah diagendakan. Dari pangkalan Teluk Kupa-kupa, Halmahera, Trisula bergerak ke timur pada haluan 070 derajat. Rute agak ke utara itu diambil untuk menghindari deteksi pesawat-pesawat Neptune Belanda yang berpangkalan di Biak. Lettu Dolf Latumahina, komandan tim DPC-2 RPKAD, dan ke-14 anak buahnya ada di dalam Trisula. Mereka merupakan tim khusus dari banyak tim khusus yang dibentuk RPKAD menjelang kampanye pembebasan Irian Barat. Dari sekian banyak DPC, mereka punya spesialisasi masing-masing. DPC-2 mendapat pelatihan langsung dari Mayor Benny Moerdani, dan mendapat spesialisasi penyusupan dari kapal selam. Selama pelayaran itu, kecuali Dolf yang ditempatkan di ruang perwira, anggota pasukan DPC-2 tinggal di ruang torpedo. Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu dengan bermain gaple dan bersenda gurau dengan awak kapal selam. Saat berada di utara Hollandia, kapal itu lalu berbelok ke selatan. Trisula sudah berada di dekat garis pantai saat senja. Sekira tiga mil dari pantai, Trisula mulai muncul dari kedalaman laut. Para prajurit mulai tegang. Setelah pintu kedap air di haluan dibuka, dua perahu karet dikeluarkan dan dipompa, lalu mengangkut pasukan DPC-2 ke pantai yang berjarak 300 meter. Begitu sampai, mereka langsung bercakap-cakap dengan penduduk setempat. Namun tak berlangsung lama. Awak Trisula melihat cahaya kelap-kelip datang dari arah daratan. Komandan Trisula, Asikin, memerintahkan pasukan DPC-2 segera kembali ke kapal selam. Selagi mereka berdiskusi tentang cahaya itu, dua pesawat Neptune Belanda datang dan mengelilingi posisi mereka. Setelah pasukan DPC-2 masuk, Trisula segera menyelam cepat hingga ke kedalaman 150 meter. Dari dalam laut terlihat ternyata bukan hanya pesawat Belanda saja yang mengejar mereka, tapi juga sebuah kapal destroyer Angkatan Laut Belanda. Trisula menyelam lagi, hingga kedalaman 180 meter. Sekira dua jam kemudian, destroyer itu berada di atas permukaan, dimana Trisula bersembunyi. Destroyer itu terus berputar-putar di atas posisi Trisula. “Awak kapal selam dapat mendengar dengan telinga telanjang suara gauk (sirene) destroyer yang ada di atasnya di mana destroyer Belanda itu (seolah-olah) ingin menyatakan bahwa dia mampu mendeteksi posisi kapal selam tersebut,” tulis Sumarkidjo. Trisula sendiri mempertahankan kedalamannya dan terus bergerak ke utara. Setelah mencapai posisi 2oLU, kapal selam itu berbelok ke barat dan akhirnya sampai ke pangkalan semula. Meski selamat, banyak awak Trisula kecewa lantaran begitu berlabuh mereka baru tahu bahwa ada perintah cease fire (gencatan senjata). Setelah Trikora berakhir, Trisula dan kapal selam-kapal selam lain ikut dalam berbagai operasi militer yang muncul kemudian. Pada masa pemerintahan Soeharto, yang lebih memperhatikan pembangunan militer pada Angkatan Darat, kapal tersebut kurang mendapat perhatian sebelum akhirnya pensiun.*

DI perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur terdapat Pegunungan Muller. Keanekaragaman hayatinya penting untuk menjaga kelestarian tiga sungai terbesar di Kalimantan: Kapuas, Barito, dan Mahakam. Penjelajah Belanda, Anton Willem Niewenhuis adalah orang yang pertama kali menamai pegunungan itu dengan nama Muller pada 1894. Siapakah Muller? Georg Muller lahir di Mainz, sekarang wilayah Jerman, pada 1790. Karir militernya dimulai di pasukan Austria pada 1807. Muller menjadi perwira zeni pasukan Napoleon Bonaparte ketika Prancis menyerbu Rusia. Ketika Napoleon kalah, dia pergi ke Hindia Belanda pada 1817 untuk bergabung dengan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL).

PRIYATNA Abdurrasyid, ahli hukum ruang angkasa dan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, salah seorang pemuda yang tersulut semangatnya oleh gaung Proklamasi kemerdekaan. Tanpa pikir panjang tentang bahayanya, dia ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman Priyatna berjuang selama revolusi kemerdekaan dituangkan dalam otobiografi Dari Cilampeni ke New York Mengikuti Hati Nurani: H Priyatna Abdurrasyid karya Ramadhan K.H. Dia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR), lalu masuk Sekolah Kader Militer di Yogyakarta yang dikepalai Letjen Hidajat Martaatmadja. Pendidikan militer selama tiga bulan itu langsung melatih para siswanya ke lapangan pertempuran sungguhan. Priyatna mendapat tugas ke Bandung yang telah dikuasai Sekutu. Sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris, India, dan Gurkha bertugas membebaskan tawanan dan interniran serta melucuti pasukan Jepang. Dalam menjalankan tugasnya, mereka berkoordinasi dengan aparat Indonesia dengan membentuk Badan Perhubungan. Di Bandung, pasukan Sekutu menginap di Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger. Sebuah insiden mengubah keadaan damai akibat provokasi-provokasi. Para pejuang melawan. Kontak senjata terjadi sejak 25 November. Pemicunya, tindakan “gegabah” pasukan Sekutu yang menembaki penduduk saat berusaha menyelamatkan diri ke dekat Hotel Homann akibat banjir bandang Sungai Cikapundung pada 25 November. Entah karena tak tahu beda antara penduduk dan pejuang atau ada provokasi dari NICA (Pemerintahan Sipil Hindia Belanda), berondongan senjata memangsa banyak penduduk. “Menurut berita kemudian, banjir besar tersebut adalah hasil kerja sabotase agen NICA-Belanda dengan jalan membobol pintu air Danau Pakan di Dago atas,” ujar Priyatna. Para pejuang membuat rencana pembalasan. Priyatna, komandan regu dari Yon II,  bertugas mengumpulkan informasi guna penyusunan rencana operasi. Dia mengepos di hotel kecil milik sahabatnya, M. Rais, tak jauh dari hotel tempat menginap pasukan Sekutu. “Jadi saya hafal sekali setiap sudutnya, karena sering main di situ,” ujarnya. Paginya, beberapa pejuang yang membantu evakuasi penduduk diserang pasukan Sekutu. Ternyata mereka hanya memancing. Keluarnya pasukan Sekutu dari hotel menjadi santapan para pejuang yang sudah menunggu. Setelah senjatanya dirampas, pasukan Sekutu dibenamkan ke sungai Cikapundung yang deras. Panglima Sekutu di Jawa Barat Brigjen N. MacDonald marah besar. “Pada 27 November Jenderal MacDonald mengeluarkan sebuah ultimatum yang memerintahkan agar wilayah kota dari tengah ke utara harus ditinggalkan orang Indonesia dalam tempo 48 jam,” tulis Benedict Anderson dalam Java in a Time of Revolution . Nasution lalu memerintahkan seluruh pasukan menyingkir ke selatan kota Bandung. Meski begitu, perlawanan terus berjalan. Pada 3 Desember, mereka menyergap konvoi pasukan Sekutu yang akan masuk Bandung di jalan antara Padalarang-Cimahi. Sekutu kemudian membalas. Dengan dalih membebaskan tawanan dan interniran Belanda di Tun Dorp, daerah Lengkong Dalam, mereka membuka ofensif dengan bombardir udara. Tak lama kemudian, datang pasukan darat didukung tank dan panser. Kontak senjata terjadi di Jalan Lengkong Besar, tempat di mana pejuang memusatkan penghadangan. Berondongan senapan mesin dan muntahan kanon dari tank-tank Inggris memporak-porandakan konsentrasi pasukan Republik. Meski pejuang Indonesia bahkan ada yang berhasil menaiki dan melumpuhkan tank, kekuatan mereka sangat tak sebanding dengan pasukan Sekutu yang modern. Bombardir udara oleh RAF dari AU Inggris makin menghancurkan pasukan pejuang. Serangan itu baru berhenti ketika senja, saat para pejuang sudah mundur sampai di persimpangan Jalan Tegalega. Akibat pertempuran itu, banyak pejuang tewas. Salah satunya Sugiarto Kunto, sahabat Priyatna, yang gugur terkena pecahan mortir di dagu dan dada. “Sugiarto Kunto gugur tepat di sebelah saya. Di situ pertama kali saya melihat usus-usus manusia nyangkut di pohon-pohon, serta potongan tangan dan kaki yang bergelimpangan,” kenangnya. Untuk mengenang pertempuran tersebut, di sudut simpang tiga Jalan Lengkong Besar dengan Jalan Cikawao, dibangun Monumen Peristiwa Lengkong.

PADA 7 Februari 1831, kapal dagang berbendera Amerika Serikat, Friendship , berlabuh di Kuala Batu, Aceh Barat Daya, untuk mengangkut lada. Kehadiran kapal-kapal dagang Amerika di pantai barat Sumatra sudah menjadi pemandangan biasa sejak pergantian abad ke-19. Namun kegiatan transaksi jual beli yang semestinya berjalan seperti biasa tersebut, lantas menjadi malapetaka bagi awak Friendship . Friendship melepas jangkarnya dari kota Salem, Massachusetts, salah satu kota pelabuhan terpenting Amerika dalam urusan perdagangan di Timur Jauh kala itu. Dalam misinya membeli lada ke Kuala Batu, Friendship dipimpin oleh Kapten Charles M. Endicott. Friendship berlabuh dan Endicott beserta beberapa anak buahnya turun untuk menegosiasikan harga. Situasi mulai terasa aneh ketika tiga perahu kayu penuh dengan penduduk yang bersenjata mengerubungi Friendship , dan kemudian menyerangnya. Awak kapal Friendship berhamburan, dan beberapa lainnya tewas. Friendship dirampas. “Melihat kekacauan tersebut dari pantai, Endicott dan awaknya yang tersisa melarikan diri dengan sampan ke Muki, meminta bantuan dari tiga kapten kapal lain di sana (yang juga berasal dari Salem) untuk merebut kembali Friendship ,” tulis David Foster Long dalam Gold Braid and Foreign Relations: Diplomatic Activities of U.S. Naval Officers 1798-1883 . Friendship dapat direbut kembali, namun kargonya yang terdiri dari lada, opium, dan lain-lain senilai US$50.000 lenyap. Protes keras dilayangkan kepada uleebalang (kaum bangsawan) di Kuala Batu, namun tak digubris. Perampasan Friendship ini menjadi sensasi di Amerika, yang direspons oleh Presiden Andrew Jackson dengan mengirim ekspedisi militer untuk menghukum penduduk Kuala Batu. Maka, dikirimlah Komodor John Downes, dengan menahkodai Potomac beserta lebih dari 300 prajuritnya ke Aceh pada 28 Agustus 1831. Ini menjadi intervensi militer Amerika Serikat pertama di Asia. Logo Kota Salem. Potomac berlabuh di Kuala Batu pada 5 Februari 1832, menyamarkan dirinya sebagai kapal dagang Denmark. Penduduk Kuala Batu tidak curiga. Downes dan 282 prajuritnya tiba-tiba menyerang. Kuala Batu dibombardir dan terbakar hebat, dan meski penduduknya telah melawan sekuat tenaga, perbedaan teknologi senjata membuat mereka akhirnya menyerah. Lebih dari 450 penduduk Kuala Batu, termasuk wanita dan anak-anak, tewas. Di pihak Amerika, dua prajurit tewas dan sebelas orang luka-luka. Potomac pun berlayar pulang setelah memberi peringatan keras terhadap penduduk yang menyerah untuk tidak lagi menyerang kapal-kapal Amerika. Nantinya, meski mendapat kritik keras publik di kampung halaman, keputusan Downes dianggap tepat oleh Presiden Andrew Jackson sendiri. Mengapa Penduduk Kuala Batu Menyerang Friendship? Salah satu sebab khususnya adalah karena mereka muak dengan pedagang Amerika yang suka mencurangi takaran timbangan. “Endicott menghabiskan banyak waktu dengan Po Adam, uleebalang setempat, yang memperingatkannya bahwa raja-raja lokal tengah marah karena turunnya harga lada dan kapten-kapten kapal yang kabur dengan tidak membayar penuh,” tulis Robert Booth dalam Death of an Empire: The Rise and Murderous Fall of Salem, America’s Richest City . Setelahnya, arus kapal-kapal dagang dari Salem ke Aceh kian intensif. Pada 1839, pemerintah kota Salem kemudian memutuskan untuk membuat logo kota bergambarkan sosok penduduk dengan pakaian khas Aceh dan kalimat berbahasa Latin: “Ke pelabuhan terjauh yang kaya di Timur.” “Logo tersebut merupakan contoh bagaimana Salem memaknai aktivitas dagangnya di Hindia sebagai simbol kejayaan dan keterlibatannya dalam dunia komersial internasional,” tulis Jessica Lanier, “Salem’s China Trade: Pretty Presents and Private Adventures,”  termuat dalam Global Trade and Visual Arts in Federal New England suntingan Patricia Johnston dan Caroline Rank.*

KERIBUTAN soal tempat lahir Sukarno tampaknya sudah mereda. Tim komunikasi Presiden Joko Widodo telah bertanggung jawab dan meminta maaf atas kesalahan menyebut tempat lahir Sukarno di Blitar, padahal di Surabaya. Namun, bagaimana jika ternyata nama keluarga yang digunakan anak-anak Sukarno tidak sesuai dengan apa yang diberikan dan diinginkan Sukarno. Dalam amanatnya pada Musyawarah Nasional Teknik di Istora Olahraga Senayan Jakarta, 30 September 1965, Sukarno menegaskan: “Saudara-saudara, saya mendidik kepada Guntur, kepada Megawati: He Guntur, engkau harus membantu kepada pembangunan sosialisme. Megawati, engkau harus membantu kepada pembangunan sosialisme. Ayo, tentukan sendiri, engkau mengambil jurusan apa di dalam studimu? Guntur milih teknik! Megawati milih teknik,” kata Sukarno dalam Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara. Sukarno menegaskan nama keluarga yang diberikannya kepada anak-anaknya: “Guntur Sukarnaputra. He wartawan, kenapa wartawan itu selalu salah tulis. Guntur Soekarnoputra, salah! Sukarnaputra. Begitu pula Megawati Sukarnaputri. Bukan Soekarnoputri, meskipun namaku adalah Sukarno.” Beberapa buku menulis nama keluarga itu Sukarnaputra atau Sukarnaputri. Misalnya, buku Republik Indonesia Volume 5: Djakarta Raya , terbitan resmi Kementerian Penerangan tahun 1957, menyebut Megawati Sukarnaputri. “Di tengah-tengah suatu taman diadakan pelajaran untuk kanak-kanak keluarga Istana dimana tidak ada perbedaan bagi Megawati Sukarnaputri dengan anak si tukang kebun, mereka sama-sama mendapat didikan di suatu tempat yang disediakan.” Menariknya, buku-buku asing terbitan tahun 2000-an juga menulis Megawati Sukarnaputri . Begitu pula dengan Guntur. Buku Pedoman Pokok Pelaksanaan Deklarasi Marhaenis yang diterbitakan DPP Partai Nasional Indonesia tahun 1965, menyebutkan “kemudian pembacaan ikrar oleh Bung Guntur Sukarnaputra . Disusul dengan penyerahan jenis ‘padi Marhaen’ hasil karya saudara Martief Djemain anggota Petani Djawa-Timur kepada Bapak Marhaenisme Bung Karno.” Mengapa Sukarno memilih nama Karna? Karna merupakan pengganti Kusno, nama lahir Sukarno. Sakit-sakitan menjadi alasan bapaknya, Raden Sukemi Sosrodiharjo, mengganti nama Kusno menjadi Karna, anak Batara Surya atau Dewa Matahari dengan Dewi Kunti, yang lahir melalui telinga. Karenanya Karna juga berarti telinga. Karna, kata Raden Sukemi yang mengagumi kisah Mahabarata, adalah pahlawan terbesar dalam Mahabarata, setia pada kawan-kawannya, memiliki keyakinan tanpa mempedulikan akibatnya, dikenal karena keberanian dan kesetiaannya, seorang panglima perang dan pembela negara. “Aku selalu berdoa agar anaku menjadi seorang patriot dan pahlawan besar dari rakyatnya,” kata Raden Sukemi seraya berharap “semoga engkau menjadi Karna yang kedua.” “Nama Karna dan Karno sama saja. Dalam bahasa Jawa huruf A dibaca O. Awalan Su pada kebanyakan nama kami berarti baik, paling baik. Jadi Sukarno berarti pahlawan yang terbaik,” kata Sukarno dalam otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Sejak masa sekolah tandatangannya dieja Soekarno, namun setelah Indonesia merdeka Sukarno memerintahkan semua OE ditulis menjadi U. “Nama Soekarno sekarang ditulis menjadi Sukarno,” kata Sukarno. “Tidak mudah bagi seseorang untuk mengubah tandatangan seteah berumur 50 tahun, jadi dalam hal tandatangan aku masih menulis S-O-E .” Sukarno tidak menyebut alasan mengapa dia memberikan nama keluarga Sukarnaputra atau Sukarnaputri. Barangkali, dengan memberikan nama itu, Sukarno seperti halnya bapaknya, Raden Sukemi, mengharapkan anak-anaknya menjadi seorang Karna.*

LAJU kendaraan bermotor di depan pusat belanja Depok Town Square, Jawa Barat, terhambat. Sebuah angkot mendadak banting setir ke kiri untuk berhenti menunggu penumpang. Seorang pemuda menghampiri angkot dan berteriak, “Ayo, Bang! Pal… Pal. Ayo, Bang! Pal… Pal… Jalan duluan!”Angkot pun penuh penumpang. Pemuda menyuruh sopir lekas tancap gas. Sopir memberi pemuda itu Rp2.000. Pemuda mencatat waktu ke berangkatan angkot di buku. Para sopir menyebut si pemuda sebagai timer . Tokoh ini jamak terjumpa di terminal bayangan bus dan angkot di kota-kota besar. Mereka kali pertama muncul di Jakarta pada dekade 1950-an. Bersamaan dengan penggunaan angkutan umum bermotor di Jakarta seperti oplet, taksi, dan bus. “…Pangkalan oplet dan taksi di Jakarta tentu mesti ada calok,” tulis Sunday Courier , 2 Agustus 1953. Majalah Sunday Courier menjadi media pertama yang menggunakan kata “calok” dalam pemberitaan tentang profesi tersebut. Sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Dialek Jakarta karya Abdul Chaer menulisnya “calo” tanpa huruf “k”. Calo beroperasi di pangkalan Harmoni, Kebon Jeruk, Sawah Besar, dan Jatinegara. Mereka bekerja dalam kelompok. Bergantian dari pagi hingga malam. Kebanyakan mereka pengangguran. Tekanan ekonomi menjadi alasan mereka menempuh laku sebagai calok. Calo berarti memanggil. “Istilah ini tentu asing buat orang di luar Jakarta. Memang istilah calok cuma spesifik Jakarta… Perkataan sehari-hari orang Jakarta,” tulis Minggu Pagi , 10 Mei 1959. Calo mengandalkan teriakan lantang untuk memanggil penumpang naik oplet. Kesempatan ini terbuka lantaran oplet tak menyediakan papan petunjuk trayek. Calo memandang dirinya sebagai penolong sopir dan penumpang. Sopir terbantu mendapat penumpang, dan penumpang terhindar tersasar atau salah naik angkutan umum.Atas jasa itu, calok meminta bayaran dari sopir. Sopir biasanya menarik ongkos lebih dari penumpang untuk menutup ongkos calo. Kadangkala penumpang menolak membayar ongkos lebih. Ini berarti sopir harus merelakan sebagian penghasilannya untuk calo. Penghasilan calok mencapai Rp50 per hari atau sepertiga dari penghasilan sopir. Calo berkuasa menentukan kapan bus, oplet, dan taksi harus jalan. “Calok berhak menunjuk oplet mana yang harus diisi penuh dulu,” tulis Minggu Pagi. Sopir mesti menurut. Jika melawan, calok bakal memboikot angkutan umum berhenti atau mengambil penumpang di wilayahnya. Calo punya banyak rekan untuk memboikot sopir. Mereka tak segan pakai pendekatan fisik. Sopir angkutan umum dan penumpang menilai kehadiran calo meresahkan. “Lalu-lintas akan lebih aman tanpa calok. Uang pun tidak mesti terbuang ke saku calok, sebab itu bukan semata-mata uang sopir, melainkan uang penumpang juga,” tulis Djaja , 27 April 1963. Menghadapi protes sopir dan penumpang, calo membela diri. “Mesti ada calok, sebab tanpa calok penumpang tidak akan tahu mana bemo yang ke Priok, mana yang Mester atau Harmoni!” tulis Djaja . Pihak berwenang berusaha menghapus calok dengan memberi angkutan umum papan petunjuk trayek. Tapi calok masih bermunculan. Pihak berwenang menempuh cara lain. Mereka menangkap para calo di pangkalan angkutan umum. Lagi-lagi calo bisa berkelit. Calo memindahkan wilayah operasinya. “Di pinggiran kota, misalnya rute Grogol-Tangerang, pemeras-pemeras itu masih merajalela. Bukan saja bus dan oplet, tapi bahkan juga truk-truk menjadi makanan empuk bagi calok yang enak saja menyetop kendaraan dan kemudian menggantikan kenek..,” tulis Kompas , 11 Mei 1968. Memasuki 1990-an, istilah calo berganti timer . “ Timer bermunculan di terminal serta pangkalan kendaraan angkutan umum dalam kota Bekasi,” tulis Kompas , 6 September 1991. Perubahan istilah menandai pula perubahan cara kerja mereka. Tak lagi hanya berteriak memanggil penumpang, melainkan juga mencatat waktu keberangkatan tiap angkutan umum.

MANTAN wakil komandan Resimen Tjakrabirawa Maulwi Saelan ingat betul kebiasaan Sukarno di Istana Negara saat mengisi waktu senggang. “Selain membaca atau bercengkerama, biasanya dia berkebun,” ujarnya kepada Historia . Kecintaan Sukarno pada pohon atau tanaman berangkat dari masa kecilnya yang dekat dengan alam. Dalam otobiografinya karya Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia , dia dan teman-temannya suka bila sebuah pohon tumbuh. Dengan daun dari pohon itu mereka bisa bermain sado-sadoan. Daun pohon tersebut berbentuk lebar di tengah dan runcing di ujung. Bagian tengah mereka jadikan kereta sado yang mengangkut penumpang, sementara ujungnya ditarik oleh kuda yang diperankan oleh salah satu di antara mereka. Berbeda dari teman-temannya, yang kebanyakan memilih menjadi penumpang, Sukarno lebih sering menjadi kuda atau kusir. Sewaktu menjalani pembuangan di Ende, Sukarno senang merenung di bawah sebuah pohon sukun. Pohon itu terletak di tanah lapang yang –berjarak sekira 700 meter dari rumahnya– menghadap Teluk Sawu dan bercabang lima. Pemandangan indah teluk dan rimbunnya dedaunan pohon yang memayunginya mampu mengusir kesepiannya. Di bawah pohon itulah dia menggali nilai-nilai leluhur. Lima cabang pohon itu konon menginspirasi Sukarno mensintesiskan nilai-nilai leluhur ke dalam lima sila (Pancasila). Kelak, penduduk menamakan pohon itu sebagai pohon Pancasila. Saat sudah berkuasa, Sukarno menaruh perhatian pada upaya pelestarian hutan. Hal itu tercermin dalam pidatonya pada Kongres Boeroeh Kehoetanan di Malang, 27 September 1946. Menurutnya, sebagaimana dikutip harian Merdeka , 1 Oktober 1946, “350 tahun kita tak bernegara. Kita ingin hidup bernegara. Kita berjuang menumpahkan darah untuk hidup. Hidup minta makan, makan minta padi, padi minta hutan. Tidak ada hutan, tidak ada sumber, tidak ada air.” Di berbagai tempat yang dia kunjungi, Sukarno biasa menyempatkan menanam sebuah pohon. Di Berastagi, ketika dia dan beberapa pemimpin Republik dibuang saat agresi militer Belanda kedua, sempat menanam sebuah pohon beringin di pekarangan rumah yang menjadi tempat penahanannya. “Itu beringin Sukarno. Pak Sukarno yang menanam,” ujar istri Sumpeno, penjaga rumah, kepada Historia . Pada 1960, Sukarno juga menanam pohon beringin di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pohon ini kemudian dikenal dengan nama “Beringin Sukarno.” Pada 1955, ketika naik haji, Sukarno tak hanya membawa banyak bibit pohon mimba tapi juga beberapa ahli untuk mengurusnya. Bibit-bibit itu kemudian ditanam di padang Arafah, dan pada gilirannya menghijaukan padang gersang. Kerajaan Saudi menyebut pohon itu “Syajarah Sukarno atau Pohon Sukarno” sebagai penghargaan atas jasa baik Sukarno. Ketika melihat kondisi Jakarta yang dianggapnya sudah tak representatif sebagai ibukota negara, Sukarno membuat rencana pemindahan ibukota ke Palangkaraya. Sukarno ikut membuat master plan, lengkap dengan sabuk hijaunya. “Oleh karenanya dapat dipastikan sabuk pohon atau jalur hijau atau hutan kota akan ditanam di sepanjang jalan-jalan protokol Kota Palangkaraya,” tulis Wijanarka dalam Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya . Pada 17 Juli 1957, Sukarno melakukan pemancangan tiang pertama sebagai penanda dimulainya pembangunan Palangkaraya. Namun, ibukota tak jadi pindah kesana, tetap di Jakarta. Tak hanya di luar, Sukarno juga menanam pohon di Istana Negara. “Itu pohon beringin yang di Istana dia yang tanam,” ujar Maulwi kepada Historia . Keterangan Maulwi diperkuat kesaksian ajudan Sukarno, Bambang Widjanarko dalam Sewindu Dekat Bung Karno . Menurutnya, sang presiden sangat perhatian kepada taman dan pepohonan yang mengisinya. Hampir tiap pagi dia meminta Bambang menemaninya berkeliling memperhatikan taman-taman Istana. Apabila ada pohon yang terlantar atau rusak, dia akan sangat marah. Selain menanyakan penyebab mengapa pohon yang dilihatnya bisa terlantar, Sukarno biasanya segera memanggil tukang kebun untuk merawat pohon tersebut. Seringkali, kata Bambang, Sukarno menanyakan nama-nama tanaman yang mereka berdua lihat untuk mengetes pengetahuan Bambang soal tanaman. Hal yang sama juga terjadi ketika Sukarno berada di Istana Tampaksiring, Bali. “Sukarno senang bekerja di kebun pagi hari dan menanam banyak pohon dan menghabiskan waktu di Istana dengan tangannya sendiri,” tulis Horst Henry Geerken dalam A Magic Gecko: Peran CIA di Balik Jatuhnya Soekarno. Kecintaan Sukarno terhadap pohon itu pula yang membuatnya ingin dimakamkan di sebuah tempat yang teduh oleh pepohonan. Dia tak ingin dimakamkan secara mewah. Dia hanya ingin dimakamkan secara sederhana yang mengesankan ketenangan dan kedekatannya dengan alam dan rakyatnya. Sukarno berwasiat: “Aku mendambakan bernaung di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus…Dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, dimana aku pertama kali bertemu dengan petani Marhaen.” Namun, rezim Orde Baru dengan alasan politik tidak memakamkan Sukarno di tempat yang diinginkannya itu, tapi di Blitar.*

SUKARNO lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, di bawah bintang Gemini. Lambang anak kembar ini, bagi Sukarno, mencerminkan dua sisi karakternya: lembut dan keras. “Aku seorang yang suka memaafkan, akan tetapi aku pun seorang yang keras kepala,” kata Sukarno dalam otobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. “Aku menjebloskan musuh-musuh negara ke balik jeruji penjara, namun aku tidak tega membiarkan burung terkurung di dalam sangkar.” Hal itu karena Raden Sukemi Sosrodiharjo, mengajari anaknya, Sukarno, untuk menyayangi binatang. Dia pernah memarahi, bahkan memukul pantat Sukarno kecil pakai rotan, karena menjatuhkan sarang burung. “Kukira aku sudah mengajarimu agar menyayangi binatang,” bentak Raden Sukemi. “Masih ingatkah kau arti kata-kata: Tat Twan Asi, Tat Twan Asi ?” Raden Sukemi menjawab sendiri. “Artinya: ‘Dia adalah aku dan aku adalah dia; engkah adalah aku dan aku adalah engkau’ . Dan apakah tidak kuajarkan kepadamu bahwa ini memiliki arti khusus?” Tat Twan Asi adalah ajaran Hindu tentang kesusilaan tanpa batas. “Ya, Pak. Maksudnya, Tuhan berada di diri kita semua,” jawab Sukarno. Raden Sukemi bertanya lagi, “Bukankah engkau sudah diperintahkan untuk melindungi makhluk Tuhan? Dan coba katakan padaku apa sebenarnya burung dan telur itu?” “Mereka adalah ciptaan Tuhan,” jawab Sukarno. Menurut Guntur Sukarnoputra, ayahnya adalah orang yang halus perasaannya. Cinta dan sayangnya pada binatang-binatang bisa dijadikan bukti. “Sewaktu di kompleks Istana ada seekor burung yang dikurung, Bung Karno marah besar kepada pengawal. Kemudian burung itu dilepaskan. Kepada seekor nyamuk pun Bung Karno tidak pernah tega membunuhnya. Nyamuk-nyamuk itu cukup dihalaunya saja keluar dari kelambunya,” kata Guntur dalam Wartawan Bertanya, Guntur Sukarno Menjawab . Sewaktu menjalani pembuangan di Bengkulu, Sukarno membeli 50 ekor burung gelatik dengan harga sangat murah, dan sepasang burung barau-barau atau cucakrawa. Dia beli sangkar yang besar. Dengan memelihara burung, kata Sukarno, “aku mencoba mengalihkan pikiran dari persoalan pribadi.” Namun, malah membuatnya tidak tenang. “Aku harus melepaskan hewan-hewan ini. Aku tidak tega melihat sesuatu dikurung dalam sangkar,” kata Sukarno. Tak hanya melepaskan burung dari sangkar, Sukarno juga melepaskan monyet dan kanguru. “Pernah di Sumatra aku diberi seekor monyet. Hewan itu diikat dengan rantai. Aku tidak tahan melihatnya. Aku lepaskan monyet itu kedalam hutan. Ketika Irian Barat dikembalikan kedalam kekuasaan kami, aku mendapat hadiah seekor kanguru. Hewan itu dikerangkeng. Kuminta agar dia dibawa ke tempat asalnya dan dilepaskan,” katanya.   Selain melepaskannya, Sukarno juga menunjukkan kesayangannya terhadap binatang dengan cara memeliharanya. Dia pernah memelihara anjing, kucing, dan rusa di Istana Bogor, yang semula hanya sembilan rusa jantan dan 48 betina. “Aku menyayangi mereka, memberi mereka pisang dari tanganku dan mereka berbiak,” kata Sukarno. “Adakah presiden lain yang memiliki 700 ekor rusa yang lepas berkeliaran di halaman rumputnya? Hewan-hewan ini sekarang menjadi bagian dari keluarga kami.” Ternyata, kata Guntur, ajaran bapaknya di kala Sukarno kecil untuk menghafal dan menghayati Tat Twam Asi sampai beliau mempunyai anak, belum juga luntur. Dan ajaran ini pun diajarkannya kepada Guntur dan adik-adiknya. “Kalau aku sampai ketahuan menembak binatang, uh , jangan tanya Bapak akan marah setinggi langit,” kata Guntur.*

MENDADAK masyarakat dihebohkan oleh pidato Presiden Jokowi yang salah menyebut tempat kelahiran Presiden Sukarno. Pidato tersebut disampaikan di Alun-Alun Blitar, Jawa Timur dalam rangka Hari Pancasila, 1 Juni kemarin. "Setiap kali saya berada di Blitar, kota kelahiran Proklamator kita, Bapak Bangsa kita, Bung Karno, hati saya selalu bergetar," kata Jokowi dalam pidatonya. Kontan para pengguna media sosial pun ramai-ramai membahas kekeliruan itu, bahkan sebagian menjadikannya bahan banyolan lewat hastag #HatiSayaBergetar.

HENDRIK Freerk Tillema, seorang apoteker Belanda, tiba di Semarang pada awal abad ke-20. Dia bekerja pada Samarangsche Apotheek. Tiga tahun kemudian, dia berkesempatan keliling Semarang demi memenuhi hasratnya terhadap perbaikan kesehatan. Dia kaget melihat keadaan kampung-kampung di Semarang. “Banyak yang perlu dikerjakan di kota Indonesia. Semuanya benar-benar masih harus diperbaiki, seperti pelayanan kesehatan masyarakat, penerangan kampung, sanitasi, penataan daerah padat, perbaikan perumahan umumnya, saluran tanah, pembuangan kotoran, pengawasan kebersihan makanan, tidak ada satupun yang layak,” tulis Tillema dalam Kromoblanda: On the Question of Living Condition in Kromo’s Vast Country , dikutip Amir Karamoy dalam “Program Perbaikan Kampung : Antara Harapan dan Kenyataan” termuat di Prisma , No. 6, 1984. Menurut James L. Coban, kampung berbeda dari desa. “Desa berupa wilayah dengan pertanian dan lahan kosong, sedangkan kampung sebuah permukiman tanpa pertanian dan lahan kosong yang biasa berada di sekitar pinggiran atau dalam kota,” tulis Coban dalam “Uncontrolled Urban Settlement: The Kampong Question in Semarang (1905-1940)” termuat di Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1974. Kemunculan kampung di kota bermula dari Regeeringsreglements 1854. Isi peraturan berupa pemisahan ras menjadi tiga, sesuai dengan tingkatannya: Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Segregasi berdampak pada kebijakan pemukiman penduduk kota. “Segregasi ras secara fisik diterapkan dalam permukiman mereka yang sengaja dipisah-pisah dan tidak boleh membaur,” tulis Purnawan Basundoro dalam Pengantar Sejarah Kota . Hak-hak istimewa Gubernur Jenderal ( exorbitante rechten ) memperkuat kebijakan memukimkan penduduk berdasarkan ras. Orang Eropa dan sejumlah Timur Asing mukim di wilayah sehat dengan limpahan fasilitas seperti pagar, sanitasi, jalan, dan rumah permanen. Sebaliknya, Bumiputera menempati wilayah rawan penyakit. Tanpa fasilitas penunjang pula. Misalnya di Batavia, mereka bermukim di kota Inten. Memasuki awal abad ke-20, kepadatan penduduk kampung-kampung di kota mulai bertambah. “Migrasi urban mengubah banyak hal di kampung-kampung. Mereka menjadi daerah padat dan meluas,” tulis WF Wertheim dan The Siauw Giap dalam “Social Change in Java, 1900-1930” termuat di Jurnal Pacific Affairs Vol. 35, No. 3. Para migran di Semarang, Surabaya, dan Batavia memilih tinggal di kampung-kampung dekat dari pelabuhan. Mereka memandang pelabuhan sebagai tempat bekerja paling pas untuk mereka : dekat, tak mensyaratkan pendidikan tinggi, dan tak perlu keluar ongkos transportasi. Kondisi lingkungan bukan prioritas mereka. “Mereka tak mempersoalkan lingkungan tak higienis dan justru menerimanya sebagai fakta kehidupan,” tulis Freek Colombijn dalam Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing During the Decolonization of Indonesia 1930-1960 . Sebagian besar penduduk kampung berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Mereka hanya berpikir bagaimanya menyambung hidup. Tanpa merasa ada diskriminasi kebijakan pemukiman oleh pemerintah kolonial. Akibatnya pemerintah kolonial berada di atas angin dan makin mengabaikan lingkungan mereka. “Semua faktor itu berhubungan dengan kurangnya kekuatan penghuni kampung pada masa kolonial. Kekuatan terletak pada pemilik modal keuangan, sosial, dan politik,” tulis Freek Colombijn. Di mata pemerintah kolonial dan orang Eropa, kampung perwujudan dari bumiputera : miskin, terbelakang, dan tak beradab. Kampung menjadi penegas gagasan hegemonik kolonial bahwa orang Eropa kuat, sedangkan bumiputera lemah. Uniknya, gagasan ini menjadi mentah ketika ada orang Eropa tinggal di kampung. Orang Eropa menyebut mereka afglijden naar de kampong (terpeleset ke kampung), sedangkan Bumiputera memanggil mereka Belanda Kesasar . Mengetahui ada sejumlah orang Eropa bermukim di kampung, pemerintah kolonial resah. Mereka mulai berusaha memperbaiki kondisi kampung. Dan muncul pula seorang tokoh bumiputera bernama Hoesni Thamrin. Dia anggota Voolksraad (Dewan Rakyat) dan Gemeente Raad (Dewan Kota). Dia memperjuangkan perbaikan kampung. Akhirnya pada 1920, pemerintah kolonial membuat kebijakan kampongverbetering untuk mengubah wajah kampung agar tak lagi kumuh dan sumpek.