Hasil pencarian

SEBUAH bom panci berdaya ledak rendah diledakkan di Taman Pandawa di Jalan Pandawa Kecamatan Cicendo Kota Bandung, pada 27 Februari 2017. Seorang pelaku melarikan diri dengan membawa motor, sedangkan satu pelaku lagi lari ke kantor Kelurahan Arjuna. Pelaku itu tewas oleh tembakan dari aparat keamanan. Teror di Cicendo itu mengingatkan kita pada Peristiwa Cicendo pada 11 Maret 1981 pukul 00.30 WIB. Sekitar 14 anggota Jamaah Imran dari Komando Jihad menyerbu kantor Polisi Kosekta 8606 Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Mereka dipimpin oleh Salman Hafidz, datang dengan menggunakan sebuah truk. Kala itu, hanya ada empat anggota polisi yang berjaga: Sertu Suhendrik, Bharatu Zul Iskandar, Bharada Andi, dan komandan jaga Serka Suryana. Tiga orang penyerbu turun dari truk lantas berpura-pura menanyakan salah seorang anggota jamaah yang ditahan. Tanpa disangka, mereka menodongkan senjata api Garrand. Menghadapi sergapan tak terduga itu, keempat polisi itu tak berdaya dan dimasukkan ke dalam tahanan yang terletak di belakang kantor. Mereka kemudian membebaskan empat tahanan anggota Jamaah Imran.

INSPEKTUR Kepala J.J. Harlingen bersemangat. Setelah diistirahatkan cukup lama, dia mendapat tugas baru sebagai komandan detasemen Polisi Lapangan (Veldpolitie) di Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. “Korps Polisi Lapangan dan Dinas Reserse Daerah didirikan dalam tahun 1920. Adapun maksud pembentukan Polisi Lapangan adalah untuk menyelenggarakan keamanan di daerah luar kota,” tulis Soeparno Soeriaatmadja dalam Sedjarah Perkembangan Kepolisian dari Zaman Klasik-Modern. Tugas baru itu menjadi kesempatan emas buat Harlingen, yang dikenal reputasinya sebagai polisi intelek, membuktikan kecakapannya sebagai polisi. Tugas itu sekaligus tempat untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dalam penugasan sebelumnya di Muara Enim.

SETELAH beberapa saat dirawat di RS Boromeus, Fatmawati akhirnya memilih tinggal di luar rumah sakit. Bukan pelayanan tim dokter yang membuat Fatmawati tidak betah tinggal di rumah sakit itu. “Terus terang, Ibu sulit tidur. Kalau terus-menerus begini, semuanya jadi repot,” kata first lady pertama Indonesia itu sebagaimana dimuat dalam buku Suka-Duka Fatmawati Sukarno: Seperti Diceritakan Kepada Kadjat Adra’i. Fatmawati yang saat itu sedang mengalami darah tinggi parah dan sedikit depresi menahun pasca-keluar Istana, lanjut Kadjat, butuh tempat tinggal tenang untuk memulihkan kesehatannya. Dalimin Rono Atmodjo, personil Brimob yang jadi komanda regu di Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Resimen Tjakrabirawa, lalu mendapatkan Wisma Siliwangi III. Fatmawati pun pindah ke sana pada akhir Agustus 1965. Wisma Siliwangi III dipilih Fatmawati selain kondisinya bersih juga lantaran letaknya tak jauh dari tempat tinggal Guntur Sukarnoputra yang saat itu masih kuliah di ITB. Fatmawati bisa lebih sering bertemu dengan putra sulungnya itu.

SETELAH dua hari mengarungi pelayaran sulit, antropolog asal Swiss Reimar Schefold akhirnya sampai di rumah Helmut Buchholz, kawannya yang berkebangsaan Jerman dan berprofesi sebagai penginjil di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Selain untuk mengurus perpanjangan visa, kepergian Reimar dari pesisir barat ke Muara Siberut pada akhir dekade 1960-an itu adalah untuk membicarakan surat dakwaan yang diterimanya terkait dugaan pembelaannya terhadap masyarakat Sakuddei. “Aku langsung menemui dan berbicara kepada Helmut setelah kedatanganku di pos penginjilan itu. Selain itu ia juga ingin mengetahui apa makna sebenarnya dari: tindakanku sebagai ‘kepala suku orang-orang kafir’,” ujar Reimar dalam memoar berjudul Aku dan Orang Sakuddei: Menjaga Jiwa di Rimba Mentawai. Kepolisian setempat mendakwa Reimar karena menganggap riset Reimar di pedalaman Mentawai dengan tinggal bareng masyarakat Sakuddei sejak 1967 sebagai dukungan terhadap masyarakat itu dalam melawan “modernisasi” yang digulirkan pemerintah sejak era Presiden Sukarno dan dilanjutkan pada era Soeharto. Dalam “modernisasi” itu, pemerintah memperkenalkan dan mengajak suku-suku terbelakang untuk mengadaopsi hal-hal modern dan meninggalkan hal-hal “primitif” seperti kehidupan berburu, bertato, berambut gondrong, dan lain-lain.

DALAM pidatonya di hadapan kader Partai Demokrat di Stadion Redjoagung Tulungagung, Jawa Timur, Minggu 25 Februari 2018, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku keturunan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Raja-raja Jawa di masa lalu juga melakukannya untuk melegitimasi kekuasaannya. “Ini jadi penting karena bisa digunakan untuk legitimasi diri,” ujar Dwi Cahyono, arkeolog dan pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang, ketika dihubungi Historia. Meraih kekuasaan dengan menunjukkan diri sebagai keturunan penguasa adalah cara berpikir monarkis. Pada era kerajaan, kesultanan, keraton maupun kasunanan, kekuasaan diperoleh melalui hubungan keluarga. “Ini sudah tradisi sejak masa lalu,” kata Dwi.

SEBEGITU lamanya nama Tirto Adhi Soerjo terkubur, hingga tidak sedikit kepingan riwayatnya yang hilang. Ambil contoh, Tirto sebagai tokoh pahlawan nasional sejak 2006, tak seperti figur-figur lainnya, di mana sampai hari ini belum diketemukan dari rahim perempuan mana ia dilahirkan. Ada sedikit keserupaan antara tokoh Minke – diperankan oleh Iqbaal Ramadhan dalam film Bumi Manusia yang diangkat dari novel Pramoedya Ananta Toer dengan judul sama, dengan Tirto. Toh memang Pram menghadirkan Tirto dengan alter ego Minke dalam tetralogi Pulau Buru-nya. Dalam roman Pram yang difilmkan sineas Hanung Bramantyo itu, Minke merupakan putra seorang Bupati Bojonegoro yang diperankan Donny Damara. Hampir bisa dipastikan sosok yang diperankan Donny adalah Raden Ngabehi Hadji Moehammad Chan Tirtodhipuro. Namun di film juga dihadirkan sosok ibu Minke yang dimainkan aktris Ayu Laksmi yang tentunya entah merujuk pada wanita mana. Hingga kini nama ibu asli Tirto masih misterius.

SETELAH lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1958, Adi Andojo Soetjipto berhak memakai gelar Meester in Rechten (Mr.) di depan namanya. Mula-mula Adi menjadi hakim di kawasan bekas Keresidenan Madiun. Setelah lama di Jawa Timur, Adi kemudian dikirim ke Papua. Dia menjadi hakim lalu sempat pula menjadi rektor Universitas Cenderawasih di Jayapura. Setelah 1969, Adi dipindahkan ke Semarang. Ketika berada di Semarang, Adi tinggal di Jalan Sriwijaya, tidak begitu jauh dari Simpang Lima sebagai tempat ikonik pusat kota Semarang. “Di Jalan Sriwijaya kami bertetangga dengan penasihat spiritualnya Presiden Soeharto, yakni Romo Diyat,” aku Adi dalam Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir, Sebuah Memoar.

SOEHARTO merupakan pembelajar. Ilmu kebatinan salah satu yang paling diminatinya. Itu dimulai saat ia ngenger di rumah Hardjowijono, seorang mantri tani yang merupakan kerabat ayah angkatnya, di Wuryantoro, Wonogiri. Bersama Hardjowijono, Soeharto mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang selama ini absen dari kehidupannya. Ia sering diajak keliling mengikuti sang “ayah” memberi penyuluhan kepada petani-petani di berbagai tempat. Seringkali pula Soeharto diajarkan teknik bertani yang benar. Singkatnya, Soeharto diberi bekal untuk menjalankan kehidupannya kelak. “Saya mendapat kesenangan khusus bersama Pak Hardjo,” aku Soeharto dalam otobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya.

ADA indikasi keterlibatan Operasi Khusus (Opsus), sebuah unit intelijen yang dibuat dan diketuai Mayor Jenderal Ali Moertopo, di balik heboh silsilah Presiden Soeharto. Ini bisa dilihat dari keberadaan Aloysius Sugianto, tangan kanan Ali Moertopo yang merupakan pendiri dan pemimpin umum majalah POP. Majalah POP membuat heboh pada 1974. Dalam terbitannya edisi nomor 17, Oktober 1974, POP memuat sebuah artikel berjudul “Teka Teki Sekitar Garis Silsilah Suharto,” yang membuat panas telinga Presiden Soeharto. Di dalam artikel itu, Soeharto disebut masih keturunan kesultanan Yogyakarta, dari garis Sultan Hamengku Buwono II. Namun Aloysius membantahnya. Dia bahkan bilang, penerbitan artikel itu tanpa sepengetahuan dia. “Mungkin dipaksakan penerbitannya atau gimana. POP itu pemimpin umum memang saya. Tapi pemimpin redaksi dan penanggung jawabnya ya Rey Hanityo,” katanya kepada Historia.

SAAT kampanye Pilpres 2014, tabloid Obor Rakyat menyebar kabar bohong perihal silsilah Joko Widodo. Di dalam tabloid itu, disebut Jokowi merupakan anak seorang Tionghoa bernama Oey Hong Liong, aktivis PKI. Drama Obor Rakyat berakhir di meja hijau. Dua pesakitannya, Setiyardi Budiono selaku pemimpin redaksi dan Darmawan Sepriyossa sebagai redaktur dijatuhi hukuman 8 bulan kurungan pada November 2016. Mereka dianggap mencemarkan nama baik dan menghina Jokowi. Pada 1974, kasus serupa menimpa Rey Hanityo, pemimpin redaksi majalah POP. Majalah POP, tahun II, nomor 17, Oktober 1974, memuat artikel berjudul “Teka Teki Sekitar Garis Silsilah Suharto”, yang mengisahkan Soeharto keturunan kesultanan Yogyakarta, dari garis Sultan Hamengku Buwono II.

PADA 13 April 2018, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy blak-blakan membuka ihwal pelabelan komunis yang dialamatkan pada Presiden Joko Widodo oleh lawan-lawan politiknya. Label tersebut, kata Romi, awalnya terjadi saat kampanye Pilpres 2014. Menurut Romi, isu bohong itu disebar secara masif melalui tabloid Obor Rakyat. Di dalam tabloid itu, disebut Jokowi merupakan anak seorang Tionghoa bernama Oey Hong Liong, aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI). Perihal publikasi riwayat orang nomor satu di negeri ini, sebuah majalah hiburan berbasis di Jakarta, POP (akronim Peragaan, Olahraga, Perfilman) pernah bikin heboh. Tak biasanya, majalah yang memuat tulisan-tulisan mode, gosip dan profil publik figur, kecantikan, berita olahraga, serta ulasan film itu mempublikasikan artikel terkait kehidupan pribadi Presiden Soeharto.

ADA kegemparan di kalangan elite Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam tahun 1926. Silang pendapat itu bermula ketika sekelompok kader pucuk PKI pimpinan Sardjono menyelenggarakan Kongres Prambanan, 25 Desember 1925, yang menghasilkan keputusan melawan pemerintah kolonial Belanda, selambatnya enam bulan setelah penyelenggaraan kongres. Untuk mematangkan jalannya pemogokan massal yang disertai pelawanan bersenjata sebagaimana keputusan kongres, partai mengutus Musso, Budisutjitro, dan Sugono untuk pergi ke Singapura menemui Tan Malaka. Mereka berniat meminta bala bantuan dari Moskow melalui Tan Malaka. Namun misi itu gagal karena Tan Malaka ada di Manila. Sebetulnya Tan Malaka sudah mengetahui rencana pemberontakan itu sejak awal 1926, namun kurang sreg. Dia menilai situasi revolusioner di Hindia Belanda belum benar-benar memenuhi syarat untuk sebuah revolusi. “Tetapi apakah rakyat proletar Indonesia sudah pula siap?... kalau belum siap, tak ada jalan lain buat pemimpin yang berani bertanggung jawab kepada rakyat dan diri sendiri, ialah terus mempersiapkan rakyat buat massa aksi,” kata Tan Malaka dalam otobiografinya, Dari Penjara ke Penjara.