Hasil pencarian

RADEN Mas Arya Candranegara V melakukan perjalanan demi perjalanan ke sepenjuru Jawa dalam rentang 1860–1875. Menggunakan nama Purwalelana –berarti pengelana pertama, ia menempuh perjalanan 5.000 kilometer yang dituangkan dalam Lampah-lampahipun Raden Mas Arya Purwalelana  (Perjalanan Raden Mas Arya Purwalelana). Terbit perdana dalam dua volume pada 1865–1866, buku ini menahbiskan Candranegara V sebagai pelancong pribumi pertama yang menulis sebuah catatan perjalanan.

PERJUANGAN untuk kebebasan dengan solidaritas yang mengikutinya, di manapun masih relevan disuarakan sekalipun tidak dalam situasi peperangan. Untuk itulah pemutaran film bertema “Call and Response” hadir, guna mengajak publik untuk berkaca dan memaknainya lewat enam film yang diputar di Galeri Nasional, Jakarta, setiap Jumat malam dari 4-25 Februari 2022. Program itu merupakan bagian dari Pameran “Para Sekutu yang Tidak Bisa Berkata Tidak” yang diprakarsai Galeri Nasional dan Goethe Institute dan dihelat 28 Januari-27 Februari 2022. Enam film ini melengkapi 50 karya seni rupa lain yang turut ditampilkan dalam pamerannya. Semua menjadi medium bagi publik untuk  merefleksikan, memaknai, dan menjawab panggilan terhadap perjuangan kebebasan yang terjadi di manapun, bukan hanya Indonesia. Menurut salah satu kurator pameran, Grace Samboh, beberapa perupa yang karya-karyanya ditampilkan dalam pameran punya keterkaitan tersendiri dengan para filmmaker , terutama film dokumentasi yang satu gagasan soal perjuangan kebebasan. Grace merujuk pada seniman Kuba yang satu karya grafisnya sudah jadi koleksi di pameran tetap Galeri Nasional sejak 1995, yakni Belkis Ayón Manso. “Mulanya memang penasaran sama karya Manso ini, yang ternyata datangnya sejak Pameran Seni Rupa Kontemporer dari Negara-Negara Non-Blok tahun 1995 di mana kita jadi host -nya. Ternyata dia juga mengagumi seniman surealis Wilfredo Lam yang pernah berkarya di Paris, di mana dia juga punya pencarian tentang kebebasan sehingga harus pergi dari Kuba. Lantas Wilfredo Lam terhubung sama gerakan surealis, di mana gerakan itu juga terhubung sama (Wassily) Kandinsky yang karyanya juga ada di koleksi Galnas,” ujar Grace dalam diskusi daring “Call and Response” di kanal Youtube Historia.id , Rabu (9/2/2022). Baca juga: Commander Arian dan Kemerdekaan Perempuan Grace Samboh (kiri) & Lisabona Rahman, kurator program film "Call and Response" (Tangkapan Layar Youtube Historia.id ) Para seniman surealis itu, lanjut Grace yang sedang studi program doktor kajian seni di Universitas Sanata Dharma, juga punya keterkaitan dengan sineas Kuba, Julio García Espinosa dalam hal gagasan akan kebebasan, kemerdekaan negara-negara dunia ketiga, serta kemanusiaan. “Dari situ kita diskusi dengan teman-teman, salah satunya Lisabona (Rahman). Bahwa ternyata mereka ini dekat lho secara pemikiran dan kekaryaan dengan Espinosa yang bikin manifesto yang kayak menggaungkan semangatnya negara-negara Asia-Afrika, kebanggaan terhadap dunia ketiga, bagaimana kita saling memandang dan saling terhubung,” imbuhnya. “Penjembatannya” adalah solidaritas atau kesetiakawanan. Itu dituangkannya dalam karya dokumenternya yang berjudul Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial (1970, terj. World War III ). Espinosa bersama timnya menggambarkan situasi dan kondisi rakyat Vietnam semasa gencatan senjata Perang Vietnam. “Dalam perjalanan itulah mereka merekam apa yang mereka ingin ketahui mengenai apa yang terjadi di Vietnam yang dalam persepsi mereka adalah perang rakyat semesta. Dari situ menurutku ada banyak laporan yang menarik karena justru yang kita tonton dan kita obrolin adalah bagaimana filmmaker merekam, menggali cerita dengan metode-metode yang sinematik tapi tetap dengan motivasi menyalurkan solidaritas. Bahwa solidaritas itu tak hanya lintas geografis tapi juga juga lintas zaman karena ketika ditayangkan 40 tahun kemudian,” timpal Lisabona. Baca juga:  Mengintip Belakang Layar Nyanyian Akar Rumput Julio García Espinosa bersama timnya saat blusukan ke Vietnam ( habanafilmfestival.com ) Berpijak dari karya Espinosa itu, Lisabona sebagai asisten kurator cum konsultan presevasi dan presentasi gambar bergerak, bersama dengan tim kurator lain memilih enam film yang punya gagasan serupa akan perjuangan kebebasan. Film pertama yang sudah diputar pada 4 Februari 2022 adalah Off Frame Aka. Revolution Until Victory (2016) karya sineas Palestina Mohanad Yaqubi. “Menarik apa yang dikatakan Mohanad yang filmnya kita putar. Dia bilang mulanya punya cita-cita jadi pembuat film science-fiction, tapi akhirnya bertemu dengan film-film yang direkam Palestine Unit Film-nya PLO (Organisasi Pembebasan Palestina, red. ). Dia tertarik pada proses kearsipannya dan malah kini jadinya dia bukannya bikin film science-fiction , justru dia yang jadi science-fiction itu sendiri karena menjawab panggilan-panggilan dari masa lalu di masa depan, jadi seperti time travel . Jadi persis seperti yang sedang kita kerjakan dengan melihat kembali motivasi perjuangan itu seperti apa,” imbuhnya. Dalam film itu, Yaqubi merangkai banyak rekaman dari Palestine Unit Film untuk menyuarakan bagaimana mereka sebagai orang-orang yang terusir oleh Zionis Israel ingin merebut identitasnya sebagai pejuang kemerdekaan Palestina. Tidak hanya pemutaran film, diskusi dengan Yaqubi juga turut dihelat secara hybrid usai penayangannya. Baca juga:  Oslo dan Perdamaian Israel-Palestina Cuplikan film  Off Frame (kiri) & sineas Mohanad Yaqubi (Doha Film Institute/momento-films.com) Film kedua pada Jumat (11/2/2022) yang juga akan digelar diskusinya usai pemutarannya adalah Spell Reel (2017) karya sineas perempuan Portugal Filipa César. Ia bekerjasama dengan beberapa filmmaker Guinea Bissau untuk bisa memaknai perjuangan dan kebebasan di bekas negeri jajahan dan bekas kolonialisnya lewat kombinasi rekaman-rekaman karya sebuah tim sineas bumiputera yang merekam revolusi kemerdekaan empat dekade sebelumnya. “Filipa César seniman datang ke Guinea Bissau untuk merefleksikan kembali apa makna kolonialisme, cita-cita kemerdekaan, dan dia ketemu sama tim film ini dan bikin film bersama. Film ini memang dimulai dari rekaman-rekaman di masa lalu tapi di dalam film yang sudah jadi 2017 ini kita lihat bagaimana dokumen-dokumen film masa lalu itu dibawa kembali ke publik mantan penjajah dan bekas jajahannya,” terang Lisabona lagi. Baca juga:  Nestapa Sabaya Film ketiga yang akan diputar pada 18 Februari 2022 adalah Tongpan (1976) karya duet sineas Thailand, Euthana Mukdanasit dan Surachai Jantimatorn. Film doku-drama itu menggambarkan suasana dan konflik dalam demokrasi Negeri Gajah Putih 1973-1976 tanpa dominasi militer maupun monarki. “Jadi cuma tiga tahun mereka bisa berserikat dan di situlah tumbuh gerakan mahasiswa, pekerja, hingga petani. Menariknya, elemen transnasional sekilas seperti kesetiakawanan dalam bentuk bantuan pembangunan. Jadinya semacam bermanifestasi jadi disalahgunakan. Yang transnasional datang mau bangun waduk sementara yang di dalam, gerakan mahasiswa dan petani berusaha resistance ,” lanjutnya. Sineas Portugal Filipa César yang menggarap  Spell Reel (ICA Miami) Bagi Lisabona, kasus di Thailand itu konfliknya sedikit-banyak familiar atau mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Semisal kasus dan konflik dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo pada 1985. Terakhir, pada 25 Februari 2022 akan ditayangkan seri kompilasi “Indonesia Memanggil” yang diambil dari dari tiga film: Gelora Indonesia karya Produksi Film Negara (1963), Indonesia Calling (1946) karya Joris Ivens, dan Berita Film Indonesia (1945). Ketiga film itu dianggap jadi gambaran bagaimana film menjadi “senjata” tersendiri dalam menggaungkan dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang sampai saat ini enggan diakui Belanda. “ Berita Indonesia sama persis dengan yang dibuat Palestina Unit Film dan para pejuang di Guinea Bissau. Film ini kan dulu juga diputar untuk wartawan asing di Jakarta dan juga di India supaya dapat pengakuan kemerdekaan. Lalu ‘panggilannya’ dinyatakan lewat Indonesia Calling , di mana rasa solidaritas itu dijawab dengan pemogokan buruh di Sydney (Australia). Lantas di Gelora Indonesia , film ini dalam beritanya menggambarkan solidaritas dari India dalam bentuk kado beras yang dikirimkan dengan kapal,” tambah Lisabona. Baca juga:  Meretas Mimpi dari Kamp Pengungsi lewat Captains of Zaatari Khusus film Berita Indonesia , Lisabona dan tim kurator memilih memutar film salinan dari Imperial War Museum (IWM) di London, Inggris ketimbang menayangkan salinan milik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Kualitas copy -an IWM lebih baik daripada ANRI. Kalau mau dibandingkan ibarat kualitas PAL (Phase Alternating Line) dengan HD (High-Definition). Jadi kita cari yang di IWM demi kualitas menonton yang lebih baik. Prosedur birokrasinya (ANRI) juga sayangnya tidak sesiap IWM. Tidak ada transparansi kondisi koleksi atau bentuk koleksinya apa. Di IWM sekali masuk situs, ada barangnya dalam bentuk apa, digitalnya ada apa enggak, isinya apa dan bisa diaksesnya dalam bentuk apa,” terang Lisabona. Euthana Mukdanasit yang meracik film Tongpan  (IMDb/Wikipedia) Enam film itu diharapkan bisa mengobati dahaga publik, terutama penikmat film, untuk bisa merasakan, bahkan sampai merespons panggilan akan perjuangan kebebasan itu. Tim kurator cukup menyesal karena urung bisa memutar Tercer Mundo, Tercera Guerra Mundial karya Espinosa, yang bagi mereka jadi titik nol dalam pembicaraan, pemikiran, dan realisasi Program “Call and Response” sejak 2020. “Itu film yang enggak bisa diputar. Kalau nonton sih bisa aja ada di (platform) Vimeo. Jadi secara arsip dia muncul di ruang pamer tapi diputarnya dari Vimeo. Karena dia bisa diaksesnya hanya dengan cara itu,” sambung Grace lagi. Baca juga:  Potret Pahit Penyintas 1965 dalam You and I Menurut Lisabona, tantangan tim saat itu tak lain perpaduan antara politik dan situasi pandemi. Meski sudah berusaha berkontak dengan pihak arsip film Kuba di Havana, komunikasi mereka mandek karena sulitnya akses listrik, internet, dan krisis kesehatan di Kuba. “Akhirnya prosesnya enggak bisa berjalan karena masalah teknis pandemi dan hambatan politik. Kita sudah minta untuk bisa mengakses tapi dari pihak sananya sampai saat ini belum menanggapi dan menjawab. Yang bisa kita lakukan memberi akses kanal publik seperti Vimeo supaya kita bisa melacak muasal ide program yang kita kembangkan, ya mata airnya dari situ. Kita merasa Espinosa adalah pemikir yang penting ketika mengekspresikan manifesto ‘Imperfect Cinema’-nya,” ungkap Lisabona. Diharapkan, enam film itu bisa mengundang perhatian publik, terutama kaum muda, untuk melihat sekaligus merasakan arti dari perjuangan kebebasan itu sendiri. “Karena rangkaian film ini dan pemerannya berdialog. Dan jika menyempatkan diri ke Galeri Nasional, kita berharap bisa dirasakan dan dialami (publik). Terutama karena ini perlu dilihat dan dialami secara keruangan, terlepas di tengah situasi (pandemi) kayak gini,” tandasnya. Baca juga:  Suara Penyintas 1965 yang Layak Didengar

Sudah bisa diperhitungkan kalau akan terjadi gaduh seputar pameran revolusi kemerdekaan Indonesia. Apalagi karena pameran itu berupaya menyorot perjuangan kemerdekaan Indonesia dari 1945–1949: salah satu periode kompleks dalam sejarah bersama kita yang mengenal banyak “kenyataan” dan “kebenaran”. Akan tetapi lebih menonjol lagi ketika sekarang justru Rijksmuseum sendiri yang membangkitkan ribut-ribut itu. Dengan judul menarik “Hapus istilah Bersiap, karena rasistis”, terbit esai opini kurator tamu Bonnie Triyana pada harian NRC Handelblad , edisi 11 Januari 2022. Di situ dia mengumumkan bahwa “tim kurator” memutuskan untuk tidak menggunakan istilah “bersiap” sebagai penunjuk periode dalam pameran itu. Kata ini digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia (disebut para pemuda), yang tak lama setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 dan Proklamasi dua hari kemudian oleh Sukarno dan Hatta, berbalik menggunakan kekerasan terhadap orang Belanda kulit putih dan kaki tangan mereka. Baca juga:  Istilah "Bersiap" yang Problematik Menurut Triyana istilah “bersiap” itu mengadung “nuansa rasistis”, karena konsep pemuda –yang dalam konteks ini melambangkan semua orang Indonesia– digambarkan sebagai “pelaku kekerasan yang primitif, tidak beradab”, sedangkan kekerasan yang muncul akibat kolonialisme Belanda, yang menghasilkan masyarakat berdasarkan rasisme dan pemerasan tetap tidak disebut. Seperti sudah diduga, segera muncul reaksi. Rabu, 12 Jannuari, Hans Moll, ketua FIN (singkatan bahasa Belanda untuk Federasi Orang-orang Belanda Indo), sebuah kelompok yang jelas tidak mewakili setiap orang yang termasuk dalam “kalangan Indo”, memberi tahu situs berita nu.nl  bahwa dia akan melaporkan kepada polisi hal yang menurutnya merupakan “penyangkalan ‘bersiap’ yang gila dan mengejutkan ini”. Dalam berita yang sama, Rijksmuseum datang dengan penjelasan awal untuk tidak menggunakan istilah “bersiap”, karena ingin menekankan pendekatan multi perspektif pameran ini. Melalui kisah pribadi 20 orang, pameran ini akan mencurahkan perhatian pada kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, demikian Rijksmuseum. Dengan begitu dipilih untuk “tidak menggunakan istilah khusus terhadap penderitaan yang muncul selama periode ini”. Baca juga:  Kenapa Kata "Bersiap" Memancing Amarah Besar? Dua hari kemudian, pada Jumat, 21 Januari 2022, Rijksmuseum, melalui pernyataan direktur Taco Dibbits dan kurator Harm Stevens, mengoreksi pendiriannya. Istilah “bersiap” tetap digunakan dalam pameran ini. Keputusan sebelumnya untuk tidak menggunakan istilah “bersiap” tiba-tiba berubah menjadi opini “pribadi” Triyana, yang tidak digunakan lagi oleh Rijksmuseum. Sangatlah menyakitkan bahwa Rijksmuseum yang semula menyatakan tidak menggunakan istilah “bersiap” tapi kemudian ternyata meralatnya. Bukan hanya karena tanggung jawab permasalahan istilah “bersiap” diletakkan pada Bonnie Triyana. Tapi juga karena di sini segera terlihat sebuah pola yang lagi-lagi mengabaikan kalangan Indo-Eropa, Tionghoa, kalangan Maluku, Timor, Indo-Afrika dan para prajurit KNIL keturunan Suriname dan keluarga mereka –mereka yang tidak dianggap sebagai orang Belanda atau orang Indonesia, tetapi justru istilah “bersiap” sangat menentukan, karena bulan-bulan itu pada akhirnya mengharuskan mereka pindah ke Belanda. Demikian dicatat oleh sejarawan Miko Flohr dalam blog pribadinya. Bagi saya sikap plintat-plintut Rijksmuseum terutama menunjukkan betapa suara Belanda masih selalu dominan dalam bersuara atau tidak dalam soal sejarah bersama kita, dalam hal ini revolusi Indonesia. Baca juga:  Polemik "Bersiap" dan Meremehkan Sudut Pandang Indonesia Jadi bagaimana? Bagaimana pula dengan gagasan multi perspektif yang ingin dimunculkan dalam pameran ini? Kalau Rijksmuseum masih ingin mewujudkan cita-cita ini, maka harus segera mulai diadakan pembicaraan dengan kelompok yang sampai sekarang, disengaja atau tidak, tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Setelah itu istilah “bersiap” perlu disoroti oleh semua pihak yang terlibat dari semua kemungkinan perspektif dan posisi. Kemudian menempatkannya pada konteks yang lebih luas lagi yaitu kekerasan yang dilakukan Belanda terhadap orang Indonesia selama perang kemerdekaan atau perang rekolonisasi yang kemudian dikobarkan. Menurut saya dekolonisasi juga harus berarti sama-sama (berani) melihat sejarah bersama kita, dengan begitu mengakui pengalaman dan ingatan bersama. Juga pengalaman dan ingatan mereka yang tidak dengan mudah dapat dimasukkan ke dalam kategori yang ditentukan dari luar (kolonial) seperti “Belanda” dan “Indonesia”. Sebagai penutup saya ingin mengutip Lies Cruden, putri seorang prajurit KNIL keturunan Suriname yang pernah bertugas di Jawa. Dia adalah salah satu penutur dalam buku saya Antara Nusa: Levensverhalen van ouderen uit Indië/Indonesië (Antara Nusa: kisah hidup lansia dari Hindia/Indonesia). Katanya, “Baru kalau kita bisa berbagi dan saling kenal sejarah serta kisah hidup masing-masing yang semuanya dilakukan secara terbuka dengan saling menghargai, baru bisa kita wujudkan toleransi.” Penulis adalah sejarawan lulusan Amsterdam School of Historical Studies (ASH), University of Amsterdam.             Tulisan ini sebelumnya dimuat dalam nrc.nl pada 18 Januari 1922. Alih bahasa oleh Joss Wibisono.

Bulan depan dibuka pameran Revolusi! Indonesië onafhankelijk (Revolusi! Indonesia Merdeka). Sebelum itu sudah muncul ribut-ribut besar ketika Rijksmuseum mengumumkan menghindari istilah “bersiap”. Di Belanda, kata “bersiap”, menurut kurator Indonesia Bonnie Triyana, hanya dikait-kaitkan dengan kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh kalangan muda revolusioner Indonesia dan bernuansa rasisitis. Pernyataan ini ditanggapi dengan amarah protes oleh wakil kalangan Indo (berdarah campur Indonesia Belanda) di Belanda. Mereka merasa dipojokkan sebagai kalangan rasis dan merasa bahwa penderitaan yang mereka alami telah digelapkan. Penggelapan ini tidak dilakukan oleh Rijksmuseum. Masalahnya, istilah “bersiap” membangkitkan kesan yang tidak tepat bahwa kekerasan pada awal revolusi Indonesia hanya diarahkan terhadap kalangan Indo dan Eropa. Secara ringkas rangkaian peristiwa waktu itu begini: pada bulan September 1945 terjadi vakum kekuasaan di Jawa. Pasukan pendudukan Jepang mundur, pasukan Inggris pertama mulai mendarat, dan Republik yang baru diproklamasikan nyaris tidak punya waktu untuk membentuk pemerintahan dan pasukan sendiri. Kalangan revolusioner muda memanfaatkan kesempatan ini untuk memulai revolusi mereka sendiri di Jawa dan Sumatra. Baca juga:  Istilah "Bersiap" yang Problematik Dalam luapan euforia revolusioner, dengan cepat meningkat keresahan dan rasa tidak percaya, apalagi ketika ternyata di antara pasukan Inggris juga menyelinap orang-orang Belanda yang bertugas mempersiapkan kembalinya kekuasaan kolonial. Dengan suasana penuh desas-desus, provokasi dan insiden, dalam waktu sebulan di seantero Jawa dilakukan penyerangan terhadap kalangan Indo dan Eropa, tetapi juga kalangan Tionghoa dan pejabat pamong praja. Revolusi lokal yang berlangsung dengan kekerasan ini secara garis besar menunjukkan pola yang sama. Kaum muda mengambil inisiatif, mereka berhasil memperoleh senjata pasukan Jepang, dan mengarahkan amarah pada tiga pilar sistem kolonial lama: kalangan Indo dan Eropa, orang-orang Tionghoa, dan kaum bangsawan setempat serta pejabat pamong praja sebagai pemegang kekuasaan lama yang tidak langsung. Masa kekerasan antara Oktober 1945 dan medio 1946 oleh pihak Belanda dinamai “periode bersiap”. “Bersiap” adalah seruan yang digunakan oleh anggota pandu sebelum Perang Dunia II, yang kemudian diambil alih oleh kaum muda Indonesia untuk saling mengingatkan adanya musuh atau untuk langsung beraksi. Dalam ingatan banyak orang Indo dan Eropa, seruan “bersiap” itu adalah pengumuman akan terjadinya kekerasan yang mengerikan. Baca juga:  Polemik "Bersiap" dan Meremehkan Sudut Pandang Indonesia Perlawanan meningkat, tatkala kalangan revolusioner berhadapan dengan pasukan Inggris di Bandung, Semarang, dan Surabaya, sedangkan di Aceh dan sekitar kota Medan, hampir semua kalangan bangsawan dibunuh. Dari Jakarta pimpinan Republik hanya bisa mengelus dada sambil mengkhawatirkan reputasi internasional Indonesia akan tercederai dengan berat. Yang berhasil dilakukan oleh para pemimpin Republik adalah menampung orang-orang Eropa dari kamp Jepang di sekitar Semarang dan Surabaya ke dalam kamp interniran sehingga mereka terlindungi dari kaum muda revolusioner. Jumlah korban secara keseluruhan dalam periode awal revolusi kemerdekaan ini mencapai lebih dari 40 ribu jiwa. Lebih dari lima ribu (12,5 persen) adalah orang-orang Indo dan Eropa. Yang terjadi bukanlah serangan eksklusif terhadap kaum Indo dan Eropa, tapi bayangan inilah yang tetap bercokol dalam benak Belanda. Baca juga:  Kisah Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Pameran di Rijksmuseum Sejarawan Bonnie Triyana benar ketika mengungkap bahwa tidaklah tepat untuk mencap periode ini dengan istilah “bersiap” yang peka ini. Di Belanda,istilah ini berarti kekerasan biadab dengan korban eksklusif orang-orang Indo dan Eropa. Rijksmuseum menggunakan istilah ini, tetapi dengan sadar menempatkannya dalam konteks historis. Begitu pula kekerasan pada periode awal revolusi ditempatkan pada kerangka yang lebih luas. Kalau direktur Rijksmuseum dalam wawancara pada harian NRC Handelsblad edisi Sabtu,15 Januari, membangkitkan kesan bahwa karena ribut-ribut ini Bonnie Triyana disingkirkan, pasti itu bukan sesuatu yang dikehendakinya. Bersama-sama sebaiknya mereka memusatkan perhatian pada konten pameran mendatang. Penulis adalah mantan kepala peneliti di KITLV dan profesor emeritus sejarah Indonesia di Universitas Leiden. Tulisan ini sebelumnya telah dimuat di trouw.nl pada 18 Januari 2022. Alih bahasa oleh Joss Wibisono. Baca juga tulisan Henk Schulte Nordholt yang lain: Penelitian tentang Kejahatan Perang Belanda di Indonesia

Debat yang kini tengah berkecamuk di Belanda tentang istilah “bersiap” beralih menjadi diskusi politik budaya tentang jati diri Belanda. Sudah waktunya menunjuk konteks sejarah kekerasan itu. Apa yang masih bisa ditambah lagi setelah ribut-ribut soal istilah “bersiap”? Keributan ini diawali dengan terbitnya artikel dalam harian NRC Handelsbald  yang ditulis oleh salah satu penggagas pameran Revolusi!  di Rijksmuseum, sejarawan Indonesia Bonnie Triyana. Dalam artikel itu dia menjelaskan bahwa istilah “bersiap” tidak begitu tepat. Kemudian muncul diskusi tentang sensor, rasisme, dan wokeness . Dalam minggu-minggu belakangan ini, istilah “bersiap” tidak pernah begitu sering bergema. Istilah “bersiap” muncul cukup lama setelah peristiwanya dan beredar di kalangan kolonial Belanda untuk menjuluki fase pertama revolusi Indonesia. Pada bulan-bulan itu banyak orang Belanda/Indo (berdarah campuran Indonesia Belanda) yang diancam dan dibunuh oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Saksi mata menuturkan pelbagai kisah mengerikan tentang mutilasi dan pembunuhan. Dalam beberapa tahun belakangan beredar jumlah korban yang mencapai puluhan ribu orang, tapi tanpa ada bukti. Secara keseluruhan diperkirakan lima sampai enam ribu orang tewas, mungkin lebih, mungkin kurang. Baca juga:  Istilah "Bersiap" yang Problematik Banyak orang Indo Belanda sangat mengidentifikasi diri dengan “bersiap”. Itu terjadi karena perkembangan dalam cara mereka di Belanda mengingat-ingat kelompok sendiri –untuk melawan ketidakperdulian yang mereka alami dan melawan penyia-nyiaan pemerintah Belanda yang tidak pernah membayar gaji kalangan militer dan pegawai negeri Hindia Belanda semasa pendudukan Jepang. Tonggak penting pengkristalan “bersiap” bagi masyarakat Indo adalah Wet Uitkeringen Burger-Oorlogslachtoffer (UU korban perang) tahun 1984, yang mengakui dampak “bersiap” secara hukum. Kata-kata memberi makna, tapi juga frame  (kerangka) yang membahayakan sejarah. Di Indonesia, istilah “bersiap” tidak dikenal. Peristiwa kekerasannya sendiri diakui. Misalnya, pemimpin perlawanan dan menteri Abu Hanifah pernah menulis tentang “halaman hitam” dalam sejarah revolusi. Pada kenyataannya kekerasan itu tidak terbatas hanya terhadap kalangan Indo-Belanda, dan juga tidak berhenti pada awal 1946. Baca juga:  "Bersiap" Zaman Berdarah Di sepanjang zaman Revolusi 45, terlihat bahwa kekerasan seperti ini, terarah kepada kalangan kaya, kaki tangan dan mata-mata Belanda, serta warga minoritas. Orang-orang Belanda waktu itu disekap dalam kamp interniran kalangan Republik, atau bermukim di kota-kota yang terlindungi, sehingga mereka tidak lagi menjadi korban. Dari segi pengalaman mereka, gelombang kekerasan sudah berakhir. Sejarah menentang pengkhususan kekerasan sebagai perlawanan etnis yang terutama hanya terarah pada orang Belanda. Di tengah masyarakat Belanda yang didatangi oleh orang-orang Indo (ketika mereka tiba di Belanda), “bersiap” akhirnya punya hidup sendiri, dilepas dari latar belakang Revolusi Indonesia yang lebih luas lagi. Maka dari itu benar kalau Bonnie Triyana berpendapat bahwa pengertian “bersiap” mengandung konotasi kolonial, bahkan “bermuatan rasistis”. Ini butuh penjelasan, karena orang Belanda langsung kejang-kejang begitu mendengar kata rasisme. Dengan memampatkan pengalaman zaman revolusi menjadi hanya orang Belanda sebagai korban dan hanya orang Indonesia yang melakukan kekerasan, maka tidak hanya dimunculkan hierarki dalam penderitaan, tetapi juga hierarki dalam peradaban. Ini adalah pandangan stereotip kolonial dengan unsur rasisme yang jelas. Lebih dari itu pendirian seperti ini juga menyangkal bahwa kekerasan itu benar-benar muncul tatkala pasukan Belanda datang dan bertindak agresif penuh gelora merebut kembali Indonesia. Tanpa konteks militer dan kolonial ini kekerasan massal itu tidak akan pernah bisa dipahami. Baca juga:  Kisah Revolusi Kemerdekaan Indonesia dalam Pameran Lalu bagaimana dengan “sensor” yang konon dilakukan oleh Rijksmuseum? Perlu disadari bahwa pameran ini berkisar tentang Revolusi Indonesia secara keseluruhan, warisan visual dan begitu bermacamnya pengalaman beberapa orang. Dalam pameran tidak banyak penjelasan –juga dalam rangka membuka kesempatan bagi penafsiran mandiri. Para penyusun telah membuat pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan secara historis dengan cara tidak menggunakan istilah yang membeda-bedakan para korban. Maka tidak benar kalau disebut ada istilah yang dihapus. Mereka tidak menyangkal bahwa telah terjadi kekerasan, sebaliknya mereka justru menunjukkan bahwa itu merupakan bagian dari dinamika kekerasan yang lebih luas lagi dan bukan hanya orang Belanda, melainkan juga ribuan orang lain menjadi korban. Bonnie Triyana dituduh melakukan propaganda politik Indonesia, tapi itu omong kosong saja dan membuktikan pendirian bahwa pendapat orang Indonesia harus selalu dicurigai. Pada tahun 2011 dalam berkala Historisch Nieuwsblad sudah saya tegaskan bahwa istilah “bersiap” hanya memberikan perspektif sejarah yang sempit. Di pihak lain, Bonnie Triyana sendiri justru mencurahkan perhatian bagi istilah “bersiap” dalam situs Historia online ( historia.id ). Dia lebih mandiri dari para pengkritiknya yang terus-terusan berpikir dalam kerangka kolonial: diri sendiri yang benar dan orang Indonesia yang berbohong, seperti kelompok kecil yang menyebut diri dengan nama kedodoran, Federasi Indo-Belanda dan melaporkan sejarawan Indonesia ini kepada polisi. Baca juga:  Masa "Bersiap" dan Ironi Belanda Tetapi masih ada satu hal lain. Orang-orang ini membuat debat sejarah menjadi konflik sejarah tentang ancaman terhadap diri sendiri. Rijksmuseum, melalui ucapan Taco Dibbits, direkturnya, bertekuk lutut menghadapi ofensif politik budaya murahan ini. Ia berjanji tidak akan bersikap woke (progresif masa kini: antirasis, pro-LGBT, dan mendukung gerakan Black lives matter ),dan istilah “bersiap” tidak akan dilupakan. Di sini tampak Rijksmuseum menganggap dirinya sebagai pengikat nasional yangkerepotan dalam menggulati perannya sendiri tatkala membahas kolonialisme. Kurator Indonesia dikorbankan, termasuk pertimbangan legitim yang sebenarnya sudah dibikin oleh tim kurator. Adalah masuk akal saja jika para korban “bersiap” mengutamakan pengalaman mereka sendiri. Pengalaman itu memang harus diakui, tapi juga harus dilengkapi dengan konteks sejarahnya. Saya tidak melihat bagaimana bisa menjadi masalah kalau disebut bahwa bukan hanya orang Belanda, melainkan juga orang-orang berlatar belakang etnis lain menjadi korban dinamika kekerasan yang sama. Debat yang timpang ini berkaitan dengan cara bagaimana orang Belanda menyikapi peristiwa di Indonesia. Diskusi ini menunjukkan bahwa pendapat orang-orang Indonesia masih dianggap sebagai “politik” dan disingkirkan karena dianggap “tidak relevan”. Dari segi ini tidak banyak yang berubah sejak 1945. Penulis adalah sejarawan Universiteit Utrecht dan profesor sejarah Universiteit van Amsterdam. Tulisan ini sebelumnya dimuat di nrc.nl pada 19 Januari 2022. Alih bahasa oleh Joss Wibisono .

Pernyataan Edy Mulyadi dalam video yang viral mengenai penolakannya terhadap pemindahan ibu kota negara menuai kecaman. Dia menyebut lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur sebagai “tempat jin buang anak”. Orang Kalimantan pun tak terima dan melaporkan Edy ke polisi. “Bisa memahami enggak , ini ada tempat elite, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke ‘tempat jin buang anak’. Pasarnya siapa, kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo,  ngapain  bangun di sana,” kata Edy disambut tertawa orang-orang di sekitarnya. Baca juga:  Kertanagara dan Nusantara “Tempat jin buang anak” merupakan istilah yang digunakan masyarakat Betawi untuk menunjuk tempat-tempat di Jakarta yang masih sepi. Sebagai produk budaya, istilah ini kemungkinan terbentuk dari kepercayaan masyarakat Betawi terhadap jin. Ensiklopedi Jakarta membahas soal kepercayaan masyarakat Betawi pada jin dalam entri “ruh”. Disebutkan bahwa masyarakat Betawi meyakini manusia bisa berhubungan dengan jin. Melalui upacara hadirin , jin bisa dipanggil dan datang meminjam raga yang memanggil. Ditilik dari sifatnya, ada jin baik dan ada jin jahat. Yang dipelihara, tentu jin baik. Jarang orang Betawi mengusir jin, kecuali jin jahat yang merasuk ke dirinya. Secara individual, mereka yang mengerti agama cenderung untuk koeksistensi damai dengan jin yang menghuni rumahnya. Orang Betawi menggunakan jasa jin untuk mengamankan sawah, empang, kebun, rumah, dan menjaga diri serta keluarga. Menurut Ridwan Saidi, budayawan Betawi, dalam Profil Orang Betawi,Asal Muasal, Kebudayaan, dan Adat Istiadatnya , masyarakat Betawi punya pantangan yang dapat mengganggu jin, yaitu menguruk sumur tua. Mereka beranggapan makhluk jin senang membangun pemukiman di sumur. “Dasar pikirannya begini, jin itu terbuat dari api, tentu saja mereka kegerahan terus, sedangkan sumur tempat yang sejuk,” tulis Ridwan. Baca juga:  Ridwan Saidi dan Dapunta Hyang Selain itu, lanjut Ridwan, dalam kepercayaan orang Betawi, jin adalah kekuatan nyata yang dapat diperintah dan dapat dikonservasi apakah di batu cincin atau golok. “Pada golok berwafak juga terdapat baca’anhadirin , maka dalam bilah golok itu bersemayam makhluk jin, satu atau lebih, bahkan kadang 3000. Wafak memanggil jin juga terdapat dalam isim , yang biasanya diselipkan di gesper. Atau diraja’ , artinya tubuh orang diwafak dengan cairan mistik atau buhur. Mereka yang diraja’ pada dirinya bersemayam jin,” tulis Ensiklopedi Jakarta. Baca juga:  Ridwan Saidi dan Bahasa Armenia Jin juga hadir dalam cerita dan teater rakyat Betawi. Jakob Soemardjo, kritikus sastra dan seni, dalam Perkembangan Teater Modern dan Sastra Drama Indonesia menyebut bahwa lenong adalah bentuk teater rakyat yang paling populer di wilayah Betawi. Ada dua jenis lenong berdasarkan bahasa dan materi cerita, yaitu lenong dines dan lenong preman. Lenong preman yang menggunakan bahasa Betawi sehari-hari (Melayu-Betawi) memainkan cerita kehidupan rakyat Betawi sehari-hari. Sedangkan lenong dines menggunakan dialog bahasa Melayu Tinggi yang menekankan unsur humor dan lawak. “Lenong dines mementaskan cerita-cerita hikayat lama yang berlangsung di istana-istana dengan tokoh-tokoh raja, putri, dan jin-jin,” tulis Jakob. Baca juga:  Lenong Menembus Lorong (Zaman) Tempat-tempat Sepi Setelah mendapatkan reaksi keras dari masyarakat Kalimantan, Edy kemudian meminta maaf. Dia beralasan bahwa “tempat jin buang anak” adalah istilah biasa di Jakarta untuk menggambarkan tempat yang jauh.Istilah ini menjadi tidak biasa dan menimbulkan masalah ketika digunakan untuk menunjuk daerah lain. Sejak kapan istilah “tempat jin buang anak” digunakan, belum diketahui pasti. Namun, istilah ini telah jamak digunakan pada 1960-an untuk menunjuk tempat-tempat di Jakarta yang masih sepi. Alwi Shahab, wartawan dan sejarawan Betawi, dalam Saudagar Baghdad dari Betawi , menyebut bahwa menjelang Perang Dunia II penduduk Batavia berjumlah 665 ribu jiwa. “Kala itu, Kebayoran Baru yang baru dibangun tahun 1948 masih merupakan ‘tempat jin buang anak’,” tulis Alwi. Baca juga:  Selayang Pandang Kisah Mampang Selain Kebayoran Baru, Alwi dalam bukunya yang lain, Robinhood Betawi, Kisah Betawi Tempo Doeloe , menyebut Kemang di Jakarta Selatan pada 1960-an dan 1970-an juga sangat sepi, hampir seluruh penduduknya orang Betawi yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan, sedangkan pendatang bisa dihitung dengan jari. Alwi ingat cerita ketika Mohammad Nahar, pemimpin redaksi Kantor Berita Antara , diolok-olok teman-temannya karena pindah ke Jl. Bangka, tempat paling bergengsi di Kemang saat ini: “Anda tinggal di tempat jin buang anak”. Namun, pada 1980-an, Kemang dan Kuningan di Jakarta Selatan dibangun sebagai kota satelit baru. Willard A. Hanna, direktur Kantor Penerangan Amerika Serikat (USIS), dalam Hikayat Jakarta menyebut Kemang setaraf Forbes Park, kota satelit paling megah di Filipina. Di sini tinggal para eksekutif perusahaan-perusahaan asing, pegawai badan-badan PBB, dan anggota-anggota misi diplomatik. Baca juga:  Awal Mula Pembangunan Ancol Begitu pula dengan Ancol di Jakarta Utara. Kawasan ini dianggap tidak layak untuk ditempati karena menyeramkan, berawa-rawa dan bersemak-belukar sehingga menjadi sarang penyakit malaria, bahkan dikenal sebagai “tempat jin buang anak”. “Berkat jasa beliaulah (Soekardjo Hardjosoewirjo, red .), Ancol, yang dulu oleh masyarakat Betawi dikenal sebagai ‘tempat jin buang anak’, kini berubah total menjadi kawasan permukiman, industri, dan tempat rekreasi yang indah serta nyaman bagi masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya,” tulis Yusufpadi, testimoni dalam biografi Jejak Soekardjo Hardjosoewirjo di Taman Impian Jaya Ancol . Ancol yang mulai dibangun pada 1966 telah menjadi kawasan wisata terpadu kebanggaan ibu kota Jakarta. Sebentar lagi Ancol akan mendunia karena menjadi tempat balapan Formula E yang semula akan digelar di Monas.

SESEKALI lelaki gaek dengan rambut yang sudah memutih itu membenarkan letak kacamatanya. Terduduk di ruangan kerja pribadi yang cukup luas dengan jajaran rak buku di beberapa bidang temboknya, Prof. Rahardi Ramelan, lelaki tersebut, mengaku tak habis pikir dengan keputusan pemerintah membubarkan sejumlah lembaga penelitian, termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), untuk kemudian meleburkan sisa-sisanya ke dalam satu wadah bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN yang mulanya bernaung di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), didirikan lewat Peraturan Presiden (PP) Nomor 74 tahun 2019. Selang beberapa saat kemudian, lewat PP Nomor 33 tahun 2021 pemerintah melebur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan BPPT ke dalam BRIN. Langkah tersebut mengundang pertanyaan banyak pihak. Belakangan, awal Januari 2022, gelombang kritik dan protes berdatangan setelah pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang sisanya dilebur ke dalam BRIN. “Sekarang BPPT hilang, apalagi LIPI dihilangkan. Kantornya semua (lembaga penelitian) tulisannya BRIN. Sekarang sudah mulai timbul protes kan ya. Dilihat dari segi manajemen saja, misalkan yang belum pegawai negeri enggak boleh lagi. PP-nya sudah dibikin tapi undang-undangnya (UU) tidak demikian. Memang ada istilahnya ‘pemikiran kembali’ tapi bukan berarti membubarkan,” kata Rahardi kepada Historia , Jumat (7/1/2022). Baca juga: Membangun Kader Keuangan BPPK Tata kelola riset dan teknologi (ristek) yang diambil pemerintah semakin tidak jelas dengan pembubaran Kemenristek pada 2021. Kemenristek  yang sebelumnya menaungi sejumlah lembaga tersebut kemudian bidang risteknya dileburkan ke dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Menristek sudah dipindah-pindah berapa kali? Terus ada Ristekdikti (2014). Terakhir waktu Bambang Brodjonegoro, risteknya (Kemenristek) masih ada. Tapi begitu ada BRIN, menteri risteknya enggak ada. Risteknya dibawa lagi ke Dikbud kan? Saya enggak tahu apa kerjaannya BRIN. Ini yang bikin kacau kitalah,” sambung menteri Ristek/Kepala BPPT periode Maret-Mei 1998 itu. Menurut Rahardi, kehadiran BRIN yang mengambilalih semua lembaga penelitian negara justru merusak ekosistem dan DNA ristek yang sudah ada. Termasuk relasi di antara lembaga-lembaga pemerintah, bisnis/industri, dan perguruan tinggi (PT) di dalamnya. “PT itu mengenal yang namanya Tri Dharma. Jadi selain mengadakan pendidikan tapi juga melayani masyarakat. Sebetulnya dulu Profesor Doddy Achdiat Tisna Amidjaja waktu menjabat Kepala LIPI dia sudah bener. Semuanya boleh melaksanakan tapi tidak pada puncaknya. Jadi kalau PT puncaknya sains, BPPT puncaknya technology development. Sekarang kan enggak tahu dengan BRIN ini. Kan dilebur semuanya,” tambah Rahardi. Prof. Dr (HC) Rahardi Ramelan, eks deputi Kepala BPPT dan Menristek/Kepala BPPT (Fernando Randy/Historia) Mula BPPT Pembubaran sejumlah lembaga penelitian itu mengingatkan Rahardi kembali pada cikal-bakal pembentukan BPPT. Walau usianya sudah menginjak 83 tahun, Rahardi masih ingat betul bagaimana terbentuknya lembaga itu bermula dari pemikiran soal industri penerbangan para pemuda Indonesia lulusan sekolah-sekolah teknik di Eropa. Rahardi sendiri merupakan lulusan magister teknik mesin Universitas Teknik Cekoslovakia (ČVUT) di Praha tahun 1964. Pada awal 1970-an, dia berkarier di bagian analisis dan penghitungan statik di Airbus SE di Hamburg, Jerman Barat. “Dulu saya masih TNI AU sampai punya pangkat letnan satu. Saya masuk ke Ditjen Industri Penerbangan, ditugaskan di Biro Pendidikan, terus Biro Perencanaan. Kemudian saya ikut on the job trainin g di Fokker Aviolanda, anak perusahaannya Fokker di Belanda. Selesai 1969 ditarik pulang, kemudian Pak Habibie datang ke Indonesia. Saya sudah kenal sejak mahasiswa. Saya diajak keliling Jawa, untuk mengecek apakah mungkin Indonesia bikin industri atau pemeliharaan pesawat,” kenang Rahardi. Baca juga: Pesawat Pemburu dari Masa Lalu Konklusinya, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Habibie, kenang Rahardi, lalu menginstruksikannya untuk mencari para teknisi lokal yang mau kerja sembari menimba ilmu di Eropa dengan ongkos sendiri. Sekira 15 orang berhasil dikumpulkan Rahardi untuk diajak ke Jerman Barat. Mereka berangkat menggunakan pesawat charter yang diongkosi Habibie dari pinjaman bank. Orang-orang inilah yang kemudian berperan dalam ristek di Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN, kini PT DI) dan BPPT. “Kita kumpul di Hamburg. Oleh Pak Habibie, semua diangkat jadi pegawai Hamburg. Ada banyak sekali. Ada Pak (Bram) Djermani tamatan Rusia, dia di konstruksi. Ada Pak (Surasno) Paramajuda, dia di bagian aerodinamika seperti halnya Pak Sutadi (Suparlan),” tutur Rahardi. Bacharuddin Jusuf Habibie (kiri) & Rahardi Ramelan di masa muda (Habibie Center/Dok. Pribadi Rahardi Ramelan) Beberapa dari mereka ditempatkan di Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), tempat Habibie menjadi kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Angkut, Niaga, dan Militer. Sebagian lain ditempatkan di Vereinigte Flugtechnische Werke (VFW) ataupun Airbus, seperti Rahardi. Mereka dipulangkan ke Indonesia kala Soeharto meminta Habibie mulai membangun industri penerbangan. Tetapi, muncul problem yang kemudian jadi isu. Bagaimana mewadahi para teknisi Indonesia yang sudah matang di Eropa ini? Terlebih, pemerintah belum punya anggaran untuk mendirikan lembaga baru. “Setelah Pak Habibie pulang ke Indonesia, ia bilang pada saya, ‘kamu ikut saya deh! Kamu tolong pikirin kalau kawan-kawan pulang itu jadi apa?’ Kebetulan kakak saya juga di Pertamina, lalu saya dihubungkan dengan kawan-kawan di Pertamina yang bisa ambil pandangan. Akhirnya saya usulkan ke Pak Habibie, kita kerja di Pertamina dengan golongan ini, golongan ini, dan sudah harus dapat rumah,” kata Rahardi. Baca juga: Habibie Kecil dan Soeharto Muda Habibie kemudian mengajukan saran Rahardi ke Presiden Soeharto dan disetujui. Alhasil dibentuklah divisi Advance Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) di dalam Pertamina untuk mewadahi para teknisi yang pulang dari Eropa. Kemudian ATTP berubah jadi divisi Advance Technology Pertamina (ATP) dengan proyek pertamanya menangani kerjasama produksi pesawat CASA C-212 dengan Spanyol dan helikopter Bo-105 dengan MBB Jerman. “Itu cikal-bakalnya BPPT. Dari ATTP, terus ATP dan berubah-ubah akhirnya jadi BPPT. Saya mulai dari kepala divisi, kemudian jadi direktur, sampai saya jadi deputi. Saat perundingannya (C-212 dan Bo-105) dengan mereka belum IPTN, semua yang berunding dan tangani masih Pertamina. Ini banyak orang enggak ngerti. Kita dibantu Pertamina negosiasi sampai kontrak segala macam. Itu Pertamina 100 persen,” tambahnya. Kolase Gedung Pertamina/Menara Patra yang kemudian jadi kantor BPPT (majalah Konstruksi, Oktober 1976) Menurut guru besar di Nanyang Technological University Prof. Sulfikar Amir dalam The Technologial State in Indonesia: The Co-constitution of High Technology and Authoritarian Politics , proyek tersebut ditandatangani di Munich, Jerman Barat medio September 1974 oleh tiga pihak: Dirut Pertamina Letjen (Purn.) Ibnu Sutowo, CEO CASA Enrique de Guzmán, dan petinggi MBB Ludwig Bölkow. Klausul di dalamnya termasuk komitmen MBB dan CASA untuk membantu transfer pengetahuan dalam rangka pengembangan industri penerbangan di Indonesia. “Desain termutakhir CASA waktu itu adalah C-212 Aviocar 12 penumpang, di mana Habibie menganggap pesawat itu akan cocok bagi kondisi pasar lokal di Indonesia,” tulis Sulfikar. Baca juga: Akhir Tragis Alutsista Legendaris Transfer pengetahuannya, lanjut Sulfikar, baru berupa fase pengenalan. Sejumlah pesawat CASA C-212 dan heli Bo-105 dikirim masing-masing dari Madrid dan Munich dalam ratusan bagian terpisah. Setelahnya, para teknisi Indonesia mesti mengenali satu per satu parts -nya, struktur keseluruhan pesawat, serta sistem-sistem teknisnya yang kompleks. Rahardi diminta Habibie menangani heli Bo-105. Sementara, C-212 ditangani Harsono Juned Pusponegoro. Proses assembling- nya dilakukan di Lapangan Terbang Pondok Cabe milik Pertamina, kemudian dipindah ke Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara setelah terjadi kerjasama dengan TNI AU. “Di Bandung yang mulainya itu adalah justru proyek helikopternya karena mendesak kita memerlukan helikopter untuk Tim Tim (Timor Timur). Krisis Tim-Tim kan waktu itu. Jadi saya disuruh menyelesaikan di Bandung. Beberapa tenaga kerja dari TNI AU kita ikutkan. Kita hanya dikasih hanggar kecil di situ. Untuk masang engine-nya aja saya enggak bisa. Jadi saya pakai crane sewaan di luar. Masang engine -nya tuh di luar hangar.” Pesawat C212 (kiri) dan Helikopter Bo-105 ( indonesian-aerospace.com/navy.mil ) Heli Bo-105 kemudian digunakan Penerbangan TNI AD (Penerbad) dengan beberapa modifikasi. Antara lain penambahan lapisan baja di bawah badan heli dan pemasangan radio PRC-77 untuk berhubungan dengan pasukan darat. Proyek C-212 yang baru dijalankan kemudian menempati hanggar yang lebih besar. Proyek tersebut membuat varian NC-212-200 dan NC-212-400 dengan upgrade pada sistem avionic dan autopilot menjadi digital. Baca juga: Obituari BJ Habibie: Akhir Hayat Sang Teknokrat Setelah Habibie dilantik menjadi menteri Ristek/Kepala BPPT pada 23 Agustus 1978, BPPT dipisahkan dari Pertamina dan berdiri sendiri sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggungjawab kepada presiden. Pemisahan teresebut diperkuat secara hukum dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1978. Rahardi dipercaya sebagai salah satu deputi Kepala BPPT. Di ranah industri penerbangan, BPPT tak hanya turut terlibat di proyek CN-235 tapi hingga N-250. Untuk keperluan membangun N-250 yang digagas Habibie, BPPT mendirikan Lembaga Uji Konstruksi (LUK) pada 1979 dan membangun fasilitas wind tunnel (terowongan angin) di Serpong, Tangerang. “Pesawat sebelum terbang kan harus dites life cycle , jam seluruh mereka terbang itu harus diujicoba. Terutama landing gear ‘digujrek-gujrek’ berapa cycle , sayap segala macam. Pak Habibie dan Pak Harto memutuskan buat wind tunnel sendiri. Itu yang kita bikin di Serpong, Indonesian Low-Speed Wind Tunnel (ILST). Terus mereka namanya (diubah) Laboratorium Aero-gas Dinamika dan Getaran (LAGG) karena juga vibrasi dites di sana,” urai Rahardi. Kolase ILST, kini LAGG-BBTA3 ( bppt.go.id ) Menukil buku 30 Years LAGG-BBTA3 karya Hanni Defianti dkk. keluaran BPPT tahun 2019, pembangunannya dimulai sejak 18 Desember 1984 yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Soeharto. Setelah diresmikan Soeharto pada 11 Desember 1989, ILST punya kapasitas mengujicoba model pesawat dengan lebar sayap tiga meter di terowongan anginnya. “ILST sukses mendukung program pengembangan industri penerbangan yang dilakukan IPTN. Tiga proyek pesawat besar, konfigurasi dasar dan pengembangan CN235, N250, dan desain awal N2130 dilakukan di ILST. Sekira 7500 jam terowongan angin sukses dilakukan demi pengembangan N250 di periode desain awalnya,” tulis Hanni dkk. Baca juga: Flypass Nekat Montir Pesawat Rayakan HUT RI Seiring waktu berjalan, BPPT memperluas aspek-aspek risteknya. Penambahan SDM diproritaskan. Selain bertulangpunggungkan eks-alumnus Eropa dan Pertamina, BPPT menambah SDM-nya dari akademisi lokal yang mayoritas lulusan Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Brawijaya. “Karena saya melihat PT di Indonesia yang betul-betul menangani detail ke industri itu ITS dan Brawijaya. ITB (Institut Teknologi Bandung) buat saya orangnya terlalu teoritis. Selain orang-orang (dari) Eropa, itu anak-anak Brawijaya dan ITS yang jadi motor-motor saya. Memang ada juga dari ITB, IPB (Institut Pertanian Bogor) tapi harus saya kasih kesempatan dulu mereka untuk meng- upgrade diri sendiri. Saya sekolahkan lagi, kebanyakan untuk mempelajari industrial financing karena saya lihat sangat lemah soal keuangan,” sambungnya. KR Baruna Jaya untuk survei kelautan milik BPPT ( bppt.go.id ) Beralih ke 1994, BPPT mulai sadar pentingnya teknologi daring. IPTEKnet lalu didirikan sebagai organiasi pemerintahan pertama yang punya koneksi internet. Untuk riset kelautan, BPPT menghadirkan Kapal Riset (KR) Baruna Jaya I buatan CMN Cherbourg, Prancis yang diluncurkan pada 1989. Pengoperasiannya dipegang BPPT kerjasama dengan Dishidros TNI AL. Baru pada 2004 pengoperasiannya dipegang penuh oleh BPPT. Pada 2001, BPPT berperan juga sebagai Pusat Audit Teknologi. Ia membangun Balai Inkubasi Teknologi. Setahun kemudain, BPPT berperan dalam pengembangan dan produksi panser APR 4x4, lalu panser 6x6 dua tahun berikutnya, dan panser amfibi pada 2006 dengan bekerjasama dengan PT Pindad. Bekerjasama dengan Pertamina BPPT juga mengembangkan bahan bakar nabati yang jadi cikal-bakal biodiesel B30 pada 2007. Setelah merintis percobaan e-voting atau pemungutan suara secara daring pada 2009, BPPT bekerjasama dengan Kimia Farma mendirikan pabrik garam farmasi pertama Indonesia pada 2016. Terakhir, 2028, BPPT membangun dua stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pertama di Indonesia. “Sakit kan (rasanya). Bayangin lho! Sayang aja BPPT yang dulu saya ikut mendirikan, sekarang lihat BPPT bubar. Sama seperti waktu N-250, itu saya sakit, bawa-bawa N-250 dimasukkan museum. Saya enggak senang, terus terang,” tandasnya. Baca juga: Gatotkaca Terbang, Mendarat di Museum

Kata “nusantara” menjadi trending topic  dan polemik setelah Presiden Joko Widodo memilihnya sebagai nama ibukota baru yang akan dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Nusantara pun sepertinya tak akan lagi menjadi sebutan bagi Indonesia karena ia adalah nama ibukota. Kata “nusantara” paling awal ditemukan dalam prasasti masa Kerajaan Singhasari. Rendra Agusta, filolog Komunitas Sraddha, menjelaskan dalam utasnya, bahwa secara epigrafi kita mengenal istilah "nusantara" dalam prasasti Mūla Malurung tahun 1177 Saka (1255 M.). Penggalannya seperti ini: “ mwaŋ dumadyakěn wŕ  (4) ddhi niŋ yaśānurāga nira narāryya smi niŋ rāt. prakaśita riŋ nūśa para nūśa. tinūt=i parāmadigwijaya nira narāryya  (5) smi niŋ rāt. an mahakěn samalělö niŋ sayawadwīpa mańůala. anūlūya ni nūsāntara ”. Artinya “kedudukan Sang Prabhu menjadikan lebih teguh di singgasana emas dan menjadikan ujian bagi kemasyhuran atas kebajikannya Narāryya Smi ning rāt yang menonjol di seluruh mandala Pulau Jawa dilanjutkan ke [seluruh] Nusantara.” “Prasasti ini menyebutkan penguasa kerajaan-kerajaan daerah di wilayah kerajaan Singhasari. Kemudian [kata "nusantara"] disinggung lagi dalam Prasasti Adan-adan tahun 1223 Saka (1301 M.) dan Balawi tahun 1227 Śaka (1305 M.),” cuit Rendra di twitter -nya, @KangRendra  (17/01). Baca juga:  Mimpi Ibukota di Tengah Rimba Raya Dalam Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno  dijelaskan bahwa Prasasti Mūla Malurung dikeluarkan oleh Kertanagara atas perintah ayahnya, Raja Wisnuwarddhana. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Kertanagara telah dinobatkan sebagai raja di Daha yang memerintah seluruh daerah Kadiri. Dia disebut dengan nama Nararyya Murdhaja. Sebagai putra mahkota, dia berkedudukan sebagai raja muda ( yuwaraja  atau kumararaja ). Biasanya raja muda ini sebelum menjadi raja yang berkuasa penuh diberi kedudukan sebagai raja di suatu daerah. Sebelum tahun 1190 Saka (1268 M.) Kertanagara belum memerintah sendiri sebagai raja Singhasari. Dia masih memerintah di bawah bimbingan ayahnya, Raja Wisnuwarddhana. Oleh karena itu, di dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan Kertanagara sebelum tahun 1268 M., yaitu sebelum ayahnya meninggal, selalu terdapat istilah makamangalya  artinya “di bawah pengawasan” atau “dengan bimbingan”. Baca juga:  Kertanagara Melawan Kubilai Khan Sementara itu, menurut Jarrah Sastrawan, sejarawan Asia Tenggara di EFEO Paris yang mengkhususkan diri dalam Jawa abad pertengahan, pada saat itu, Wisnuwarddhana yang bertakhta sebagai raja. Dapat dikatakan Wisnuwarddhana yang mengeluarkan Prasasti Mūla Malurung. Namun, situasinya tidak biasa. Wisnuwarddhana melibatkan raja bawahannya dalam proses mengambil keputusan. Keadaan politik Jawa tahun 1250-an kiranya cukup rumit. "Ini adalah situasi yang cukup rumit yang belum sepenuhnya saya pahami. Wiṣṇuwarddhana adalah raja yang memerintah yang membuat keputusan, tetapi para penguasa lain, khususnya Keṛtanagara tampaknya telah diajak berkonsultasi dalam proses tersebut. Saya berharap dapat mengerjakan terjemahan baru kapan-kapan," cuit Jarrah dalam akun twitter -nya,  @infiniteteeth (20/1). Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno menyebut bahwa baru pada 1191 Saka (31 Oktober 1269 M.) Kertanagara mengeluarkan prasasti tanpa menyebut makamangalya. Dalam Prasasti Penampihan atau Prasasti Sarwadharmma ini ditemukan kata “nusantara”. Prasasti ini disebut juga Prasasti Gunung Wilis karena ditemukan di lereng Gunung Wilis yang terletak di Jawa Timur. St. Munadjat Danusaputro, guru besar hukum laut dan lingkungan, dalam Wawasan Nusantara , menjelaskan bahwa J.L.A. Brandes –ahli filologi, epigrafi, dan leksikografi dari Belanda– pada abad ke-19 menunjukkan Prasasti Gunung Wilis dalam karyanya, Oud-Javaansche Oorkonden. Kata “nusantara” dalam prasasti itu, yang setelah dialih tulis kedalam huruf Latin, terdapat pada hal. 2-a, baris ke-3, huruf perpaduan ke-3, sebagai berikut: “ ya, paranitińja, nūsāntaramadhuranāthānaklakārana ,…” “Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut: ‘ya, ahli dalam politik luar negeri, bersahabat dengan raja-raja Madura dan Nusantara’,…” tulis Munadjat yang pernah menjadi Ketua Tim Penyebarluasan Wawasan Nusantara pada masa Orde Baru. Baca juga:  Sukarno Ingin Ibukota Tetap di Jakarta Menurut Munadjat, kata “nusantara” merupakan terjemahan dari kata Sanskerta, “dwipantara”. Kata “dwipantara” terdapat dalam kitab Ramayana yang ditulis pada 300–415 M selama pemerintahan Raja Gupta di lembah Sungai Gangga, India Timur. “Dwipantara berarti kumpulan pulau-pulau yang terletak di antara muara Sungai Gangga dan pelabuhan di Cina, yang lazimnya ditunjukkan kepada kumpulan pulau-pulau dari Nikobar sampai Kepulauan Bischmark. Dalam terjemahannya menjadi Nusantara, artinya menunjukkan kumpulan pulau-pulau di luar Majapahit,” tulis Munadjat. Kata “nusantara” dalam Prasasti Gunung Wilis dapat dikaitkan dengan pandangan politik Kertanagara ke luar Pulau Jawa. Raja terbesar Singhasari ini ingin menjadikan Singhasari sebagai kerajaan besar. Baca juga:  Masyarakat Singhasari Pada Masa Kertanagara Dwi Cahyono, arkeolog dan pengajar sejarah di Universitas Negeri Malang, mengatakan, semangat Kertanagara bisa dimengerti karena setiap raja memiliki impian menjadikan kerajaannya yang terbesar. “Sehingga sebutan politiknya dari cakrawala mandala Jawa era pemerintahan bersama Wisnuwardhana dan Narasinghamurti, menjadi cakrawala mandala dwipantara, ” kata Dwi. Kertanagara pun mengirim ekspedisi ke Sumatra (Pamalayu), Bali, Pahang (Malaysia), Gurun (pulau di timur Nusantara), Bakulapura atau Tanjungpura (Kalimantan), Sunda, dan Madura. Baca juga:  Raja Kertanagara Menginspirasi Gajah Mada Gagasan politik Kertanagara kemudian menginspirasi Mahapatih Gajah Mada yang bersumpah akan menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. “Gajah Mada meneruskan politik pengembangan mandala hingga seluruh dwipantara atau Nusantara yang awalnya telah dirintis Kertanagara,” tulis Agus Aris Mundandar, arkeolog Universitas Indonesia, dalam Gajah Mada Biografi Politik . Menurut Agus, Sumpah Palapa dapat dianggap sebagai pernyataan politik. Apa yang dinyatakan Gajah Mada itu adalah tujuan pemerintahan yang harus dicapai agar Majapahit disegani di seluruh Nusantara. Barangkali karena itulah, menurut Munadjat, Ensiklopedia Indonesia menerangkan bahwa nusantara adalah “1) dalam sastra Indonesia (Jawa) kuno, artinya: ‘pulau-pulau yang lain’ (di luar Jawa), yakni: rantau di daerah takluk dan daerah-daerah yang bersahabat dengan Kerajaan Singhasari (kemudian Majapahit).” Penyerapan Selain secara epigrafi, Rendra juga menjelaskan kata “nusantara” secara filologi dan etimologi. Secara filologi, istilah nūsāntara ditemukan dalam Nāgarakṛtāgama Nag 79.3 yang berbunyi “ taṅ nūsāntare i Bali ” yang berarti “itulah bagian dari kepulauan (di) Bali dst.” Dalam Wirāṭaparwa 78.4 juga ditemukan istilah “ niṅ nūsa ri madhya niṅ samudra ” yang artinya “di pulau di tengah lautan”. Secara etimologi, kata nūsāntara merujuk pada bahasa Jawa Kuna dari kata nūsa dan kata antara . Di kemudian hari, konsistensi vokal panjang tidak dipertahankan dalam kesusasteraan terjemahan di era Jawa Baru, semisal manuskrip Pararaton Mangkudimeja , jelas menyebut “ adurunge samya nungkul Nusantara Pulo Bali Gurun Seran Tanjungpura  Haru Pahang lan Tumasik Dhompo dst. ” Dengan demikian, menurut Rendra, kemungkinan kata “nusantara” dari bahasa Jawa Baru inilah yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam Bahasa Indonesia, kata  nūsa berarti “pulau” sedangkan kata antara berarti "interval, interspasial, jarak, di antara". Sehingga nūsāntara berarti "di antara pulau-pulau, kepulauan, pulau di antara pulau yang lain, dan tafsir lainnya". “Kata 'nusantara' pun agaknya memang sudah umum dipakai di Indonesia," sebut Rendra. "Sebagai produk kebudayaan Indonesia, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , ‘nusantara’ berarti sebutan (nama) bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia.” * Tulisan ini diperbarui pada 20 Januari 2022 .

KENDATI penting untuk menopang kehidupan manusia dan bisa menguntungkan secara ekonomis, pengolahan dan penanganan sumber daya alam mesti tepat dan terus terkontrol. Apabila tidak, itu akan merugikan dan bahkan bisa menjadi bencana. Kasus Lumpur Lapindo di Indonesia atau “Gerbang Neraka” di Turkmenistan contohnya. “Gerbang Neraka” merupakan julukan dari Kawah Darvaza, sebuah kawah yang membara akibat terbakarnya bocoran gas alam di Gurun Karakum, Provinsi Ahal, sekitar 260 kilometer dari utara ibukota Ashgabat. Situs sedalam 30 meter dan lebar 69 meter itu mendapat julukan “neraka” karena penampakannya yang mengerikan dengan bara api di dinding kawah serta lumpur mendidih bersuhu 1.000 derajat celcius di dasar kawah. Sudah sekira lima dekade “Gerbang Neraka” eksis. Ia turut mengundang 12-15 ribu pelancong lokal maupun mancanegara per tahunnya. Kendati begitu, akhir pekan lalu Presiden Gurbanguly Berdimuhamedow memerintahkan untuk memadamkannya. Pasalnya, situs itu mulai memberi efek buruk pada kondisi geologi beberapa situs gas alam lain. Padahal, sektor gas alam menyumbang pemasukan terbesar pada perekonomian Turkmenistan, di mana ladang-ladang gas alam di Gurun Karakum merupakan cadangan gas alam terbesar keenam dunia. Sang presiden sudah menitahkan para menteri terkait untuk mengumpulkan para ilmuwan. Turkmenistan kemungkinan juga akan mengundang sejumlah konsultan asing untuk mencari solusi pemadaman “Gerbang Neraka”. “Kebakaran dari gas alam itu memberi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di dekatnya. Kita juga kehilangan sumber daya alam yang bernilai, di mana mestinya kita bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan, serta bisa menggunakannya demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Presiden Berdimuhamedow, dikutip Deutsche Welle , Sabtu (8/1/2022). Baca juga: Amuk Semeru di Masa Lalu Presiden Turkmenistan Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedow bakal memadamkan Kawah Darvaza ( tdh.gov.tm ) Mula “Gerbang Neraka” Hingga kini, kapan dan bagaimana Kawah Darvaza mulai eksis masih jadi misteri. Ada pihak yang meyakini Kawah Darvaza muncul sejak 1950-an, 1960-an, atau awal 1970-an. Satu hal yang bisa dipastikan, kawah itu tercipta akibat kesalahan pengeboran yang dilakukan para pekerja Uni Soviet saat hendak mengebor sumur minyak bumi. Tidak ada laporan mengenai korban pekerjanya pada saat itu. “Tidak ada yang tahu kapan atau apa yang menyebabkan terjadinya Kawah Darvaza karena pemerintah setempat tidak akan mengungkapkannya. Dari banyak cerita yang dipercaya: para ilmuwan Rusia melakukan pengeboran di Turkmenistan pada 1950-an atau 1970-an. Alat bor mereka dipasang di atas kantong gas yang besar tapi karena bobotnya yang berat, tanahnya longsor hingga membentuk kawah setinggi gedung tujuh lantai,” ungkap Sarah Machajewski dalam Ravaged Landscapes. Debbie Nevins dalam salah satu ensiklopedianya, Turkmenistan , juga mengungkapkan Kawah Darvaza tercipta akibat kelalaian para pekerja sumur minyak Soviet pada 1950-an. Alat bor mereka di atas kantong gas alam itu kolaps. Tak ayal gas yang mengandung metana menyembur hingga berdampak buruk pada kesehatan para warga desa sekitar dan hewan-hewan ternak mereka. “Pada 1971 para insinyur Soviet memutuskan untuk membakar gas metana itu untuk bisa mengakses situs pengeboran –sebuah proses yang mereka pikir hanya akan memakan waktu beberapa pekan. Akan tetapi gasnya tak kunjung habis dan apinya menyala hingga saat ini,” tulis Nevins. Baca juga: Sepuluh Gempa Dahsyat di Indonesia Sepanjang Abad 20 Penampakan Kawah Darvaza dengan suhu ratusan derajat celcius yang bikin bergidik (Wikipedia/Tormod Sandtorv) Menurut geolog Turkmenistan Anatoly Bushmakin pada 2014, yang kemudian dijadikan versi pemerintah, tempo kejadian dan pembakaran situsnya terjadi di tahun yang sama: 1971. Namun hingga saat ini, pemerintah Turkmenistan belum menguak atau tidak punya dokumen tentang kejadiannya saat itu. “Dalam geologi perminyakan, kawah itu bagian dari ladang gas Zeagli-Darvaza, ditemukan pada 1959. Kawasannya dipetakan selama 1960-1962. Tetapi sulit mencari dokumen yang meyakinkan tentang apa yang terjadi. Seperti yang disebutkan banyak sumber, kawah itu terjadi ketika dilakukan operasi pengeboran pada 1971,” ujar geolog Yudi Satria Purnama dalam You Say Geotourism, I Say Tourism Geology! Baca juga: Hikayat Minyak Bumi di Pangkalan Brandan Kemungkinan besar, lanjut Yudi, hal itu terjadi karena para insinyur dan ilmuwan Uni Soviet keliru saat melakukan pendataan geofisik. Alhasil situs pengeborannya kolaps dan timbul banyak semburan gas dari dalam tanah. Demi mencegah potensi bahaya gas metana terhadap warga desa sekitar, para insinyur Soviet menyulut api untuk membakarnya. “Terdapat tiga susunan lingkaran kawah. Dua kawahnya berisi air dan lumpur yang mendidih. Satu kawah lainnya itulah yang disebut gerbang menuju neraka. Kawahnya dipenuhi api yang menyala lebih dari empat dekade,” imbuhnya. Kawasan di sekitar Kawah Darvaza yang acap dijadikan atraksi wisata (Wikipedia/Bjørn Christian Tørrissen) Selebihnya, situs itu dijadikan atraksi pariwisata. Eksesnya sekitar 350 warga desa di sekitar situs diusir dengan alasan agar tak merusak pemandangan bagi para turis. “Pada 2004, desa kecil Derweze ditelantarkan. Presiden Turkmenistan saat itu, Saparmurat Niyazov yang telah meninjau situs kawah dan menemukan desa dengan populasi 350 orang yang ia katakan sebagai: ‘desa yang tak mengenakkan bagi pemandangan para turis’ dan kemudian ia perintahkan untuk dihancurkan,” sambung Nevins. Baca juga: Pencarian Minyak di Kutai Kartanegara Kendati dijadikan destinasi wisata, penelitian tentang kawah itu tak pernah dilakukan. Baru pada November 2013 kawah itu dijadikan tujuan penelitian seorang ilmuwan dan penjelajah asal Kanada, George Kourounis. “Pada 2013 Kourounis memasuki kawah selama 15 menit. Ia dikelilingi gas berbahaya dan ribuan nyala api yang membara seperti mesin jet. Bibir kawahnya saja 185 fahrenheit (85 celcius). Lidah api selalu menyembur dari tanah setiap kali ia menggali untuk mengambil sampel tanah. Ia pingsan seiring para krunya menariknya ke atas,” tambah Machajewski. George Kourounis, penjelajah Kanada berdarah Yunani yang jadi manusia pertama masuk ke "Gerbang Neraka" (Twitter @georgekourounis) Kenekatan Kourounis sebagai manusia pertama yang masuk ke “Gerbang Neraka” tak sia-sia. Dari sampel tanah yang diambilnya, diketahui setidaknya masih ada makhluk hidup yang bisa hidup di lingkungan ekstrem tersebut, yakni berupa sejumlah mikroorganisme ekstremofil atau bakteri ektrem penghasil hidrogen. Teorinya, bakteri semacam itu jika bisa direplikasi dapat menghasilkan bahan bakar nabati. Di sisi lain, upaya pemerintah Turkmenistan untuk memadamkannya patut ditunggu. Sebuah komisi sudah mulai dibentuk untuk mencari solusi pemadaman kebakaran gas alam itu tanpa memberi pengaruh negatif pada lingkungan sekitar. Selama itu belum memberikan hasil akhir, “Gerbang Neraka” masih akan terus memancarkan apinya. “Kawah itu sungguh menakjubkan. Dengan melihatnya saja, Anda akan langsung memikirkan dosa-dosa Anda dan Anda akan merasa selalu ingin berdoa,” kenang Gozel Yazkulieva (34), turis lokal asal Ashgabat, dikutip CTV News , 22 Juni 2014. Baca juga: Kisah Penipuan Tambang Emas di Kalimantan

Setiap pagi, seorang pemuda Ambon pergi naik tram dari Lapangan Banteng menuju pasar Jatinegara yang dulu namanya Meester Cornelis. Pulangnya dia membawa belanjaan: beras, telur, sayuran, dan segala macam. Para pemuda pejuang menguntitnya. Ternyata, dia berbelanja ke pasar untuk keperluan musuh. “Terbukti dia membawa belanjaannya ke markas Batalion ke-10 yang merupakan musuh besar para pejuang Republik,” kata Adnan Buyung Nasution , pengacara, dalam biografinya, Pergulatan Tanpa Henti Volume 1. Buyung menjelaskan bahwa Batalion ke-10 merupakan serdadu NICA (Pemerintah Sipil Hindia Belanda) yang terkenal kejam. Markasnya di bekas tangsi Batalion KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) ke-10 yang terletak di Waterlooplein (kini Lapangan Banteng). Sebagian dari mereka adalah para bekas serdadu KNIL yang direkrut kembali, yang kebanyakan orang Ambon dan Indo-Belanda. Baca juga:  Ketika Adnan Buyung Nasution Bertemu Tan Malaka Menurut Rosihan Anwar, wartawan zaman perang kemerdekaan, tentara NICA terdiri dari eks-KNIL yang dipersenjatai setelah keluar dari kamp interniran oleh Jenderal Van Oyen dan Laksamana Helfrich. “Tentara NICA bertindak ganas. Pertempuran berkobar dengan pemuda yang bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR),” tulis Rosihan dalam Belahan Jiwa . Batalion ke-10, kata Buyung, ditambah pasukan khusus, Korps Speciale Troepen (KST), menebar teror dan maut di seantero Jakarta dan sekitarnya sehingga merupakan mimpi buruk yang menakutkan bagi penduduk Jakarta. Korban Tentara NICA Pertempuran hampir saban hari terjadi di daerah Kwitang, Kramat, dan Senen, antara pemuda pejuang Republik dan serdadu NICA. Markas Batalion ke-10 dekat dengan markas pemuda mahasiswa Ika Daigaku (Sekolah Kedokteran) dan markas Polisi Republik Indonesia (kini markas Brimob). Serdadu NICA pernah menyerang dan menduduki markas Polisi RI yang mengakibatkan 13 personel polisi menjadi korban.   Menurut Rosihan, pemerintah Indonesia mengajukan protes kepada Panglima Tentara Sekutu Jenderal Christison. Serdadu NICA ditarik dari markas Polisi RI lalu serdadu Sekutu (Inggris-India) berjaga di situ. “Tetapi keadaan itu tidak lama. NICA kembali menduduki Seksi Polisi RI di Prapatan,” tulis Rosihan. Oleh karena itu, kata Buyung, para pemuda pejuang bersama BKR, cikal bakal TNI, bersatu mengangkat senjata melawan NICA yang mengobarkan pertempuran dengan pemerintah dan rakyat Indonesia, menangkapi dan menembaki tanpa pandang bulu, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, pejabat atau rakyat. Baca juga:  Adnan Buyung Nasution dalam Dokumen Rahasia AS Pejabat yang menjadi korban serdadu NICA adalah Mr. Mohamad Roem, ketua Komite Nasional Jakarta Raya. Pada 21 November 1945, serdadu NICA menyerbu rumah Roem di Jalan Kwitang 10 yang berseberangan dengan markas pemuda mahasiswa dan markas Polisi RI. Roem membuka pintu untuk menerangkan kepada serdadu NICA bahwa di rumahnya tidak ada senjata. Tetapi, ketika pintu terbuka, Roem ditembak serdadu NICA. Peluru bersarang di pangkal pahanya. Dia roboh tidak sadarkan diri, kemudian dirawat di Rumah Sakit Pusat Jakarta selama dua bulan. “Sejak itu, Mr. Mohamad Roem menjadi cacat, kalau berjalan agak pincang, dibantu dengan tongkat. Tapi pincangnya Mr. Mohamad Roem justru menjadi trade mark diplomat ulung Indonesia itu,” kata Saifuddin Zuhri, mantan Menteri Agama, dalam Berangkat dari Pesantren . Baca juga:  Menghabisi Mata-mata Kejadian sebaliknya dialami Sudiro yang tengah dalam perjalanan menuju kantor Fonds Kemerdekaan (kini terletak di paviliun kiri dari gedung Mahkamah Agung). Mobil yang ditumpanginya mogok tepat di depan gapura markas Batalion ke-10. Sudiro dan sopirnya pun merasa dalam bahaya, apalagi beberapa hari sebelumnya kereta api yang lewat ditembaki dari tangsi Batalion ke-10 yang mengakibatkan jatuh beberapa korban. Ketika Sudiro dan sopirnya sedang memperbaiki mesin mobil, datanglah seorang serdadu muda yang berasal dari Maluku. Sudiro dan sopirnya sudah tidak bisa lari dan hanya bisa berdoa semoga Tuhan melindungi. Ternyata, serdadu itu malah membantunya memperbaiki mobil sehingga bisa hidup kembali. Sudiro mengatakan, banyak orang waktu itu mengisahkan kekejaman serdadu-serdadu Tiende Bat, sebutan Batalion ke-10, yang sebagian besar terdiri dari saudara-saudara kita dari Maluku. “Tetapi saya justru mengalami peristiwa yang berbeda dan bahkan mengesankan. Suatu peristiwa yang tidak akan saya lupakan untuk selama-lamanya,” kata Sudiro, mantan Walikota Jakarta Raya, dalam Pelangi Kehidupan . Adnan Buyung Nasution semasa SMP di Yogyakarta. (Repro Pergulatan Tanpa Henti ). Dituduh Mata-mata Kekejaman serdadu NICA sudah kadung melekat dalam benak masyarakat. Sehingga, mereka juga menjadi sasaran pembalasan para pemuda pejuang. Tragisnya, yang menjadi korban adalah seorang pemuda Ambon sepulang belanja dari pasar Jatinegara. “Dalam kancah perang yang luar biasa kacau dan sulit menentukan mana kawan mana lawan itu saya pernah melihat seorang Ambon dibunuh, digorok,” kata Buyung yang saat itu berusia sebelas tahun (1934–2015) . Pulang dari belanja di pasar Jatinegara, pemuda Ambon itu masuk ke markas Batalion 10. “Tak ayal lagi dia dituduh sebagai mata-mata, ditangkap oleh para pemuda pejuang persis di depan rumah tempat tinggal saya,” kata Buyung. Baca juga:  Naim yang Malang Dituduh Mata-mata Pemuda itu ditarik dari trem dan jatuh, dipukuli pakai popor senapan sampai pecah kacamatanya. Kemudian dia diseret ke kawasan yang masih berupa rawa-rawa (sekarang Jalan Pramuka). Di sana dia dibunuh dengan cara digorok. Buyung menyaksikan eksekusi pemuda Ambon itu dari jauh; dia tidak berani mendekat. Meski begitu, dia mendengar suara yang keluar dari leher yang digorok itu, menyeramkan dan mendirikan bulu roma. “Saya tidak bisa tidur sampai beberapa hari. Peristiwa itu sangat membekas di hati saya. Sejak itu saya merasa ngeri kalau melihat orang dipukuli,” kata Buyung. Baca juga:  Mata-mata Rantai Emas Memang, kata Buyung, kekejaman sudah merupakan bagian dari revolusi: kill or to be killed (membunuh atau dibunuh). Seluruh pemuda pejuang dan BKR menjalankan kaidah perang itu juga dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dari tentara NICA yang mau berkuasa kembali di bekas tanah jajahannya. Pertempuran antara pemuda pejuang melawan serdadu-serdadu NICA paling gencar terjadi di poros Sawah Besar, Tanah Abang, Senen, Kramat, Matraman, sampai Jatinegara. Tempat tinggal keluarga Buyung di Jalan Matraman Raya sangat riskan apalagi menjadi markas pemuda pejuang yang kalau ketahuan bisa berbahaya. Tentara Belanda setiap saat mondar-mandir melakukan patroli dan melakukan penyergapan untuk menangkap siapa saja yang dicurigai. “Maka , Ayah memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan meninggalkan Jakarta yang keadaannya semakin parah,” kata Buyung.

OHIO, Amerika Serikat di suatu malam tahun 1995. Rutinitas makan malam Natasha Romanoff kecil (diperankan Ever Anderson) dan adiknya, Yelena Belova (Violet McGraw), yang biasanya tenang mendadak berubah jadi kepanikan. Tak lama setelah ayahnya, Alexei Shostakov (David Harbour), pulang, kedua gadis kecil itu diajak bergegas meninggalkan rumah oleh ibunya, Melina Vostokoff (Rachel Weisz). Keberadaan Alexei dan Melina sebagai mata-mata Rusia telah diendus pemerintah Amerika dan agensi S.H.I.E.L.D (Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistic Division). Setelah menghindari kejaran secara heroik, mereka sukses meloloskan diri sampai ke Kuba. Di situlah Natasha baru tersadar akan banyak hal yang sebelumnya ganjil baginya. Alexei dan Melina bukanlah ayah dan ibu kandung mereka, melainkan dua agen Red Room yang dipimpin Jenderal Dreykov (Ray Winstone). Selama tiga tahun berperan sebagai “pasutri” dengan Natasha dan Yelena sebagai anak angkat, penyamaran Alexei dan Melina hanya untuk memata-matai dan mencuri sebuah teknologi dari S.H.I.E.L.D. Sejak tiba di Kuba, keempatnya terpisah dalam waktu sangat lama. Baca juga: Kedigdayaan Anti-Hero dalam Venom 2 Natasha dan Yelena kecil saat diasuh Alexei dan Melina di Ohio (Marvel Studios) Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Latar belakang itu baru permulaan dari film superheroine bertajuk Black Widow yang disutradarai Cate Shortland. Film ke-24 dari franchise Marvel Cinematic Universe (MCU) ini khusus menampilkan sosok Black Widow yang beralter-ego Natasha Romanoff tak lagi sebagai karakter sidekick para anggota Avengers, melainkan tokoh utamanya. Latar ceritanya memang mengambil kejadian pasca-perang saudara para Avengers dalam Captain America: Civil War (2016). Tetapi kemudian Shortland merajut kisah Natasha dewasa (Scarlett Johansson) 21 tahun kemudian keluar dari bayang-bayang rekan-rekan Avengers-nya. Natasha yang jadi buron pemerintah Amerika lantas mengasingkan diri ke Norwegia, dibantu seorang kontraktor militer swasta, Rick Mason (O-T Fagbenle). Toh Natasha juga tak bisa hidup tenang. Gegara sebuah koper titipan, ia diusik kehadiran sosok Taskmaster alias Antonia Dreykov (Olga Kurylenko), super -villain yang mampu meniru gerak dan gaya bertarung lawannya. Dari mata Antonia juga Natasha mengenang kembali masa lalunya yang kelam, semasa menjadi salah satu barisan “Widow” yang pikirannya dimanipulasi Dreykov, hingga membelot ke S.H.I.E.L.D dan Avengers. Semasa jadi agen S.H.I.E.L.D itulah Natasha pernah membom kediaman Dreykov hingga melukai Antonia. Baca juga: Lika-liku Harley Quinn dalam Birds of Prey Pertarungan Natasha dengan Taskmaster alias Antonia Dreykov (Marvel Studios) Koper yang diperebutkan Natasha dan Taskmaster ternyata berisi sejumlah ampul yang menyimpan gas sintetis yang bisa menetralisir manipulasi pikiran barisan Widow yang diperalat Dreykov. Di sinilah alur ceritanya berkelindan dengan sang adik yang sudah lama tak ia jumpai, Yelena (Florence Pugh). Yelena merupakan Widow pertama yang pikirannya ternetralisir gas sintetis itu. Bersama sang kakak, Yelena ingin membebaskan para Widow lain dari manipulasi Dreykov. Tetapi bukan hal mudah untuk bisa menemukan Dreykov dan markas operasi Red Room. Hanya dua orang yang pernah tahu lokasi Red Room: Melina dan Alexei alias The Red Guardian. Masalahnya, tak mudah membebaskan Alexei yang dipenjara di sebuah pedalaman Rusia. Pun bukan hal gampang pula meyakinkan Melina, yang mengasingkan diri di dekat St. Petersburg, untuk mau urun tangan menjatuhkan Drekyov dan menghancurkan Red Room. Terlebih ada begitu banyak emosi yang terpendam di antara mereka saat mempertanyakan apakah semua hal yang dirasakan dalam keluarga mereka dulu adalah hal nyata atau palsu. Bagaimana kemudian duet kakak-adik Natasha dan Yelena saling pamer kemampuan bertarung sebagai jagoan tanpa kekuatan super dan bantuan para Avengers untuk menghadapi Dreykov dan Taskmaster? Saksikan sendiri kelanjutannya di bioskop atau di platform daring. Meski secara daring sudah tayang sejak Juli 2021, Black Widow baru mampir ke bioskop-bioskop di tanah air pada akhir tahun 2021. Baca juga: Aquaman Sang Penguasa Tujuh Lautan Natasha dan Yelena mesti meminta bantuan Alexei dan Melina untuk mencari lokasi Red Room (Marvel Studios) Jagoan di Area Abu-Abu Natasha Romanoff alias Black Widow memang karakter yang tak punya kekuatan super. Namun sebagaimana penggambarannya di komik, si cantik nan misterius itu punya kemampuan manipulasi dan aneka ilmu bela diri. Ia juga terampil menggunakan beragam senjata api dan senjata tajam selain senjata khasnya, sebuah gelang yang bisa menembakkan taser atau senjata kejut listrik. Black Widow , seperti halnya 23 film MCU, tak kalah apik dalam penggunaan CGI ( computer generated image ). Salah satunya dibuktikan dalam adegan pertarungan di markas Red Room yang mengapung di udara. Soal artistiknya, tone (pencahayaannya) dibuat benderang untuk memperjelas masa lalu sang tokoh serta aksi-aksi pertarungan Natasha dan Yelena. Music scoring -nya juga dinamis. Tak hanya diiringi beat-beat menegangkan dalam adegan-adegan action- nya, komposer Lorne Bafle turut menyelipkan lagu-lagu lawas, seperti “Smells Like Teen Spirit” milik Nirvana dan “American Pie” ciptaan Don McLean, untuk menguak sisi emosional Natasha dan Yelena. Baca juga: Wonder Woman 1984 dan Nilai Kejujuran Sisi emosional karakternya dibangun dari cerita latar bahwa keduanya punya pengalaman traumatik saat masih kecil. Ini juga yang jadi “jembatan” bagi sutradara kala menyelipkan isu keluarga, utamanya perihal parenting . Keluarga Natasha dan Yelena memang hadir sebagai keluarga palsu untuk kepentingan penyamaran. Namun, akhirnya naluri orangtua Alexei dan Melina tetap tumbuh dan lestari meski gaya keduanya berbeda dalam mengasuh Natasha dan Yelena. “Ayah saya yatim piatu jadi dia tak pernah tahu bagaimana caranya jadi orangtua. Ibu saya berasal dari keluarga yang besar, saudaranya 12 orang. Ibu saya miskin tapi kaya dalam hal imajinasi dan cinta. Jadi saya semacam punya dua gaya parenting diametris yang berlawanan. Apa yang ingin saya lakukan terhadap Natasha adalah membebaskan dia dari masa lalu. Natasha punya penyesalan karena pernah jadi bagian dari sistem yang korup dan kemudian terbebani oleh masa lalu itu. Melina, Yelena, dan bahkan Alexei membantunya lepas dari masa lalu itu,” kata Shortland dikutip ABC , 11 Juli 2021. Kolase isu parenting  yang dibawakan sutradara Black Widow  (Marvel Studios) Kesan lain yang dihadirkan sang sineas adalah kemandirian seorang tokoh perempuan. Karakter Black Widow tampil di beberapa film MCU –mulai dari Iron Man 2 (2010) hingga Avengers: Endgame (2019)– sebagai pendamping yang ikut arus ke mana para anggota Avengers, terutama laki-laki, bergerak dan mengambil keputusan. Tapi Black Widow menunjukkan bahwa sosok Natasha mampu mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi rekan-rekannya di Avengers. Itu juga alasan mengapa Scarlett, yang juga selaku produser eksekutif, bersama tim produksi enggan mengajak para anggota Avengers lain masuk ke filmnya kendati sebagai cameo atau pendamping. “Dia (Natasha) selalu jadi alat dan dia tak pernah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, entah itu keputusan baik atau buruk. Dia memang beberapakali mengambil keputusan tapi keputusan untuk S.H.I.E.L.D atau The Avengers, bukan untuk dirinya sendiri. Setelah Civil War , semuanya musnah. Untuk pertamakalinya ia merasa sendirian. Tetapi kemudian hal menarik dari karakter Natasha untuk bisa dimainkan adalah, dia kemudian bisa bermain di area abu-abu. Dia bisa jadi pahlawan tapi juga bisa jadi villain saat bertindak klandestin. Dia tidak bertindak dengan kompas moral yang sama dan area abu-abu jadi tempat menarik untuk dijalani,” ungkap Scarlett kepada Collider , 15 Juni 2021. Baca juga: Pesona Wonder Woman dalam Empat Wajah Namun terlepas dari perihal kemandirian dan area abu-abu, latar cerita masa lalu Natasha Romanoff alias Black Widow sama sekali berbeda dari awal penciptaannya dan penggambarannya dalam komik. Alasannya, dalam komik dan penggambaran dalam film-film sebelumnya, tokoh Natasha cenderung menonjolkan seksualitas. Oleh karenanya, Scarlett, Shortland dan tim penulis naskah membuat sejarah berbeda. “Saya bekerja dengan sejarawan Rusia di London untuk membangun sebuah sejarah di mana dia (Natasha) lahir, seperti apa ibunya, kenapa ibunya menelantarkan dia dan seperti apa masa kanak-kanaknya sebelum masuk Red Room. Di film-film Marvel sebelumnya dia selalu berseberang jalan dengan laki-laki dan lebih sering ikut arus cerita. Apa yang ingin kami lakukan adalah, inilah cerita tentang dia. Dan dia seorang yang humanis dan dia pun bisa terluka,” tandas Shortland. Cate Shortland (kedua dari kiri) saat mengarahkan para pemeran Black Widow  (Marvel Studios) Tokoh Komunis yang Membelot Cantik, misterius, seksi, dan mematikan. Demikian cap yang ditempelkan pada Black Widow. Walau berkostum yang membungkus kulit, baik itu hitam, biru, maupun putih, desainnya tetap ketat yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya. Maka karakter ini acap dibuat hypersexualized baik dalam film maupun komik. Semua berawal dari penciptaan karakternya pada 1960-an oleh trio Stan Lee, Don Rico, dan ilustrator Don Heck. Awalnya, karakter ini dihadirkan sebagai bagian dari alur cerita untuk komik Tales of Suspense edisi ke-52 yang diterbitkan pada April 1964 oleh Timely Comics (kini Marvel). Stan Lee dkk. menamakan karakter itu Natalia Alianovna Romanova alias Natasha Romanoff, seorang agen dinas intelijen Uni Soviet KGB yang memata-matai industri senjata milik Tony Stark alias Iron Man. Ia digambarkan sebagai villain yang punya kemampuan manipulasi dan hipnotis dengan memanfaatkan seksualitasnya, berasal dari negeri komunis di masa Perang Dingin. “Di era di mana paranoia Perang Dingin dan ketakutan akan spionase sedang tinggi-tingginya, bukan hal mengejutkan bahwa salah satu musuh Iron Man yang dihadirkan adalah agen-super KGB, Natasha Romanov. Black Widow bukan sembarang lawan komunis yang biasa dilawan Iron Man,” tulis Natalie R. Sheppard dalam “Gorgeous New Menace: Black Widow, Gender Roles and the Subversion of Cold War Expectations of Domesticity” yang termaktub dalam buku The Ages of Iron Man. Baca juga: Goodbye Stan Lee! Debut Natalia Alianovna Romanova alias Natasha Romanoff di komik Tale of Suspense edisi ke-52 ( marvel.com ) Sebagai penulis cerita, Stan Lee dan Don Rico mengisahkan sosok Natasha sebagai antagonis yang menghipnotis sang playboy Tony Stark demi bisa memata-matai dan menyabotase industri persenjataannya, walau kemudian Natasha membelot. Sementara Don Heck menggambarkannya sebagai perempuan cantik dan menggoda yang selalu memakai gaun-gaun glamor plus syal bulu. “Black Widow tak mengambil peran dalam pertarungan, hanya berusaha mengalihkan perhatian Iron Man di momen-momen krusial. Ketika pahlawan Amerika berhasil menang, Madame Natasha melarikan diri dari tempat kejadian. Pada akhirnya Black Widow meninggalkan kehidupannya sebagai mata-mata Soviet dan membelot ke pihak Barat,” ungkap Melanie Scott dan Stephen Wiacek dalam Marvel Greatest Comics: 100 Comics that Built a Universe. Black Widow baru dimunculkan dengan berkostum ketat hitam dengan senjata gelang tangan yang bisa menembakkan jaring laba-laba pada edisi untuk komik The Amazing Spider-Man jilid ke-86 terbitan Juli 1970. Di komik itu juga Black Widow diperkenalkan punya kemampuan menggunakan aneka senjata dan beladiri jarak dekat. Baca juga: Mulanya Manusia Laba-Laba Perkembangan penampilan Black Widow dalam komik dari masa ke masa ( marvel.com ) Sementara, masa lalunya baru terungkap dalam komik Daredevil jilid ke-88 edisi Juni 1972. Di situ, Natasha kecil diceritakan sudah jadi anak yatim-piatu pasca-Pertempuran Stalingrad (musim gugur 1942). Ia kemudian diasuh seorang tentara Soviet, Ivan Petrovich. Dialah yang melatih Natasha menjadi mata-mata Soviet. Tetapi kemudian, asal-usulnya direvisi saat terbit komik Black Widow jilid 1-6 yang terbit dalam kurun November 2004-April 2005. Natasha diceritakan sudah sejak kecil direkrut KGB untuk program “Black Widow Ops”. Tak hanya dicuci otaknya, Natasha juga diberikan bermacam pelatihan pertarungan dan spionase, serta punya kecerdasan dalam memahami beberapa aspek teknologi. Berbeda dari awal latar belakangnya, Petrovich hanya bertindak sebagai perekrut, sementara yang melatihnya adalah Winter Soldier alias Bucky Barnes, eks-rekan seperjuangan Captain America alias Steve Rogers yang juga telah dicuci otaknya oleh Soviet. Natasha juga diceritakan menjalin asmara dengan Winter Soldier. Winter Soldier hanya satu dari sekian tokoh yang pernah memadu kasih dengan Natasha. Dari sekian tokoh lain juga pernah disebutkan ia berpacaran dan bahkan nyaris menikah dengan Red Guardian alias Alexei Shostakov. Baca juga: Captain Marvel , Antara Nostalgia dan Isu Feminisme Aneka penampilan Black Widow di delapan film MCU sebelumnya dari  Iron Man 2  hingga Avengers: Endgame  (Marvel Studios) Alexei yang dalam film Black Widow justru bertindak sebagai ayah asuhnya, dalam komik merupakan salah satu kekasih Natasha. Juga tokoh Yelena Belova, di mana dalam komik karakter Yelena merupakan kompatriot Natasha dalam program “Black Widow Ops” tapi dalam film di atas, Yelena dijadikan adik tirinya. Tetapi bagaimanapun perubahan cerita masa lalu atau meski dibuat condong menonjolkan sisi seksualitasnya seperti apapun, tetap ada beberapa sifat dan prinsip dalam karakternya yang tak pernah berubah sejak diciptakan Stan Lee dkk. Natasha Romanoff alias Black Widow tetap jadi sosok yang acap bermain di area abu-abu antara pahlawan dan penjahat, serta sosok femme-fatale yang mandiri. “Black Widow diciptakan hampir bersamaan dengan puncak gelombang kedua feminisme. Namanya saja memakai nama jenis laba-laba yang biasa memangsa kepala laba-laba jantan. Oleh karenanya Black Widow tercipta untuk merusak struktur patriarkis yang akut di masa Perang Dingin. Black Widow digambarkan sebagai perempuan independen, powerful, dan berjiwa bebas: tiga hal yang mengancam status qu o budaya patriarkis di Amerika,” tandas Sheppard. Deskripsi Film: Judul: Black Widow | Sutradara: Cate Shortland | Produser: Kevin Feige | Pemain: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, Olga Kurylenko, Ray Winstone, Rachel Weisz, Ever Anderson, Violet McGraw | Produksi: Marvel Studios | Distributor: Walt Disney Studios Motion Pictures | Genre: Superhero | Durasi: 134 Menit | Rilis: 9 Juli 2021 (Bioskop & Disney+).

DUA puluh tujuh Desember 72 tahun yang lampau, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan bekas wilayah jajahannya kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Sampai detik ini, tanggal tersebut diakui Belanda secara de jure sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 1945 sekadar mereka akui secara de facto . “Sampai detik ini Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Ini sudah keluar dari etika diplomatik. Kalau dua negara saling berhubungan diplomasi, seharusnya keduanya saling mengakui dan menghargai,” ujar Batara Richard Hutagalung, pendiri Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), dalam webinar bertajuk “Kejahatan Kolonial Belanda dan Pengingkaran terhadap Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945” yang digelar Forum Diskusi Indonesia Menggugat via Zoom , Senin (27/12/2021). Bagi Batara, hubungan diplomatik RI-Belanda adalah relasi yang janggal. Pasalnya secara hukum, Belanda belum mengakui proklamasi beserta institusinya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Memang pada 16 Agustus 2005 Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda Bernard Rudolf Bot menerima proklamasi 17 Agustus 1945, namun itu sekadar de facto. Artinya, Belanda mengakui fakta RI eksis sebagai sebuah entitas tapi tidak berlandaskan hukum alias de jure. “Saya sudah menyampaikan petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus 2013 dan petisi kepada Presiden Jokowi Agustus 2015, agar memutus hubungan yang janggal antara Indonesia dan Belanda karena Belanda hanya mau mengakui de jure kemerdekaan Indonesia adalah 27 Desember 1949. Ini demi kedaulatan dan martabat bangsa. Indonesia pernah memutus hubungan dengan Belanda tanggal 17 Agustus 1960. Jadi sekarang katanya ada perbedaan pandangan antara Indonesia dan Belanda. Tidak ada. Proklamasi 17 Agustus 1945 dipandang dari segala sudut itu sah,” sambungnya. Baca juga: Kunjungan Pertama Penguasa Belanda ke Indonesia Sah yang dimaksud yakni sah secara hukum internasional berdasarkan Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. Konvensi itu merupakan hasil dari penandatanganan oleh 20 pemimpin negara Benua Amerika dalam Konferensi Internasional Negara-Negara Benua Amerika di Montevideo, Uruguay pada 26 Desember 1933. Meski begitu, teori deklarasi berdirinya sebuah negara diterima sebagai hukum internasional. “Jadi landasan hukum internasional mengenai syarat suatu negara menjadi negara berdaulat, itu hanya tiga: adanya wilayah, adanya penduduk permanen, dan ada pemerintahan. Titik. Tidak dibutuhkan pengakuan siapapun. Yang penting dalam menyatakan kemerdekaan suatu negara, itu sanggup mempertahankan diri. Seperti Indonesia, Vietnam, USA, dan negara-negara Amerika Selatan, itu sanggup mempertahankan diri dari agresi militer mantan penjajahnya,” lanjut Batara. Batara Richard Hutagalung, salah satu pendiri KUKB (Dok. Historia) Keabsahan tentang sebuah negara yang berdaulat dipertegas lagi dengan lahirnya Piagam Atlantik yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan PM Inggris Winston Churchill di Placenta Bay, Kanada pada 9-12 Agustus 1941. Mengutip Julius Stone dalam “Peace Planning and the Atlantic Charter” yang termuat dalam jurnal Australian Quarterly edisi Juni 1942, piagam itu berisikan delapan butir prinsip-prinsip utama tentang negara yang berhak menentukan nasibnya dan bebas secara politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karenanya, eksistensi RI sejak 17 Agustus 1945 sejatinya sudah sah secara hukum internasional. Pasalnya, secara historis, negara Hindia Belanda sebagai koloni Kerajaan Belanda sudah musnah sejak menyerah dari Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Otomatis wilayahnya jatuh ke tangan pemerintahan militer Jepang. “Kemudian Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Tetapi dokumen menyerah tanpa syarat oleh Jepang itu baru ditandatangani pada 2 September 1945. Ini artinya dalam hukum internasional, antara tanggal 15 Agustus-2 Septeber 1945, terjadi yang namanya vacuum of power . Di masa vacuum of power tersebut pada 17 Agustus 1945 para pemimpin di bekas wilayah pendudukan Jepang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi di situ dinyatakan berdirinya negara dan bangsa Indonesia,” tambahnya. Baca juga: Mencari Titik Temu Dua Sudut Pandang Sejarah Pengingkaran Secara Fisik dan Psikologis Inilah yang coba diingkari Belanda saat kembali ke Indonesia dengan dibantu Sekutu-Inggris dan Australia. Menilik Perjanjian Chequers, antara Inggris dan Belanda, 28 Agustus 1945, Inggris jelas akan membantu Belanda merekolonisasi bekas wilayahnya, tak peduli walau RI sebagai entitas sebuah negara sudah berdiri 11 hari sebelumnya. “Pada pertemuan di Chequers, di rumah peristirahatan PM Inggris, pihak Inggris dan pemerintahan Belanda meneken Perjanjian Administrasi Sipil (CAA), sebuah pakta Inggris-Belanda rahasia yang punya tujuan utama merestorasi kekuasaan Belanda atas kepemilikan tanah koloninya, bernama NEI (Hindia Belanda, red .),” tulis Ooi Keat Gin dalam Post-War Borneo, 1945-1950: Nationalism, Empire, and State-Building. Maka Belanda menjamah kembali Indonesia dengan kekuatan militernya. Seiring waktu, sedikit demi sedikit Belanda meraih lagi wilayah kekuasaannya di Indonesia. Seiring dengannya, perang psikologis juga dilancarkannya. Sejarawan Universitas Indonesia Dr. Ambar Wulan mendapati banyak data dan arsip Jawatan Kepolisian (kini Polri) terkait aksi-aksi non-militer Belanda untuk melemahkan Indonesia secara ekonomi, sosial, dan politik yang belum banyak ditemukan di literatur-literatur mainstream . “Saya coba mempertemukan antara strategi perang semesta dengan laporan-laporan intelijen kepolisian berupa tindakan-tindakan undercover oleh Belanda. Tindakan-tindakan Belanda yang non-militer, bagaimana Belanda melakukan serangan-serangan ekonomi, mendegradasi moral rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian bagaimana serangan-serangan politik intelijen undercover Belanda,” ungkap Ambar. Baca juga: Penelitian Menyeluruh Kekerasan Serdadu Belanda di Indonesia Tindakan-tindakan itu antara lain upaya mencampuri urusan keamanan dalam negeri RI. Belanda mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan kala sejumlah gerakan oposisi di internal republik pasca-Perundingan Linggarjati  timbul. “Belanda ingin ikut mengelola dan mengatur keamanan dalam negeri dan itu ditolak oleh PM Amir Syarifuddin. Belanda ingin menunjukkan bagaimana RI tidak mampu mengelola keamanannya. Jika Belanda bisa ikut campur, artinya Belanda ingin mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia tidak laik menjadi sebuah negara,” imbuhnya. Kolase pasukan Belanda membakar perkampungan di Indonesia (NIMH) Tak berhenti sampai di situ, Belanda melancarkan gangguan keamanan terhadap wilayah RI sebagai bagian dari Total War atau perang semestanya. Selain dengan menyelundupkan ribuan uang palsu ORI (Oeang Repoeblik Indonesia), Belanda juga menyebar mata-mata dan kaki-tangannya untuk menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat bawah. “Ada juga Belanda menciptakan kriminalitas by design . Saya menemukan satu arsip dari Djawatan Kepolisian, di mana Belanda mencoba membuka penjara yang berisi tentunya penjahat, di daerah Surakarta untuk melakukan kejahatan di wilayah republik,” terang Ambar. Baca juga: Penelitian tentang Kejahatan Perang Belanda di Indonesia Itu belum termasuk tindakan-tindakan kejahatan Belanda sendiri di daerah pendudukannya. Seperti perampasan harta-benda, intimidasi, penculikan, hingga rudapaksa. Acapkali atas banyak tindakan kejahatan undercover- nyaitu Belanda kemudian menuduhkannya kepada pihak republik. “Memang itu terjadi dan itu pernah terjadi saat Perang 10 November di Surabaya. Banyak info yang menyebutkan tokoh-tokoh pejuang itu berbuat kriminal, anarkis terhadap mantan-mantan tahanan (interniran) Jepang pada saat mereka mau kembali ke Belanda,” tutur Bambang Sulistomo, putra pahlawan nasional Bung Tomo. Bambang Sulistomo, putra pahlawan Soetomo alias Bung Tomo (Tangkapan Layar Webinar) Bambang menengarai, itu taktik Belanda untuk menyebar fitnah kepada kalangan masyarakat. Tujuannya agar tokoh-tokoh perjuangan tak dielu-elukan masyarakat. “Bagaimana mereka men -design berbagai macam kejahatan seolah-olah itu diciptakan pejuang-pejuang sehingga para pejuang itu tidak muncul keluar. Orangtua kami pernah dituduh melakukan tindakan anarkis,” tambahnya. Tuntutan yang Tak Kedaluwarsa Berbagai kejahatan Belanda, baik teror psikis ataupun kekerasan fisik, meninggalkan luka mendalam di benak bangsa Indonesia namun nyaris tanpa penyelesaian secara hukum. Itu menjadi ironis karena International Criminal Court (ICC) berada di Den Haag, Belanda. Berangkat dari keprihatinan itu, Batara dan beberapa tokoh “Angkatan 45” membentuk Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) pada 5 Mei 2002 untuk menuntut pemerintah Belanda. KUKB ingin mengajukan tuntutan berpegangan pada Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 26 November 1968. “Jadi untuk kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan tidak diterapkan asas kedaluwarsa. Sampai kapanpun bisa dituntut. Dipertegas dalam Statuta Roma 1998, ini menjadi landasan dari berdirinya ICC di Den Haag. Di dalam ICC ditetapkan empat kejahatan yang tidak mengenal kedaluarsa: genosida, kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaaan, dan kejahatan agresi. Keempatnya ini dilakukan tiga negara tersebut (Inggris, Belanda, dan Australia),” sambung Batara. Baca juga: Belanda Akan Minta Maaf Kepada Indonesia Pada 1999, Batara dan tokoh-tokoh “Angkatan 45” juga membentuk Komite Pembela Hak Asasi Rakyat Surabaya Korban Pemboman Inggris 10 November 1945. Pendirian itu berangkat dari penelitian Batara sejak 1994. Dalam waktu kurang dari setahun, komite itu berhasil mendatangkan permintaan maaf resmi pemerintah Inggris melalui Duta Besar Inggris untuk RI, Richard Gozney, pada 27 Oktober 2000. “Di situ beliau, dalam bahasa Indonesia tanpa teks, mengatakan atas nama pemerintah dan rakyat Inggris meminta maaf atas peristiwa tersebut dan bahwa mohon pengertian untuk melihat situasi pada waktu itu. Dia mengakui terus terang bahwa memang pada waktu itu politik Inggris adalah membantu Belanda memperoleh kembali jajahannya,” kenang Batara. Kolase pembantaian serdadu Belanda terhadap penduduk sipil Indonesia (NIMH) Dengan membentuk lagi KUKB dengan para tokoh yang sama, Batara mulai membidik pemerintah Belanda pada 20 Maret 2002. Mereka melakukan aksi demonstrasi di Kedutaan Belanda ketika Belanda memperingati 400 tahun berdirinya Kongsi Dagang Hindia Timur VOC. KUKB melayangkan tiga tuntutan: pengajuan de jure kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, permintaan maaf kepada bangsa Indonesia, dan tanggungjawab atas kehancuran yang diakibatkan oleh agresi militer Belanda 1945-1949. “Jadi di sini pengertiannya utang kehormatan, bukan utang uang. Walaupun ujung-ujungnya kita tuntut war reparations , pampasan perang. Jadi tidak ada dalam konsep kami itu untuk menuntut kompensasi orang per orang,” jelasnya. Baca juga: Maaf dan Ganti Rugi Belanda atas Penjajahan di Indonesia Bersama ketua dewan penasihat KUKB, Laksma (Purn) Mulyo Wibisono, Batara melawat ke Parlemen Belanda pada 15 Desember 2002. Mereka menyampaikan dua pertanyaan besar. Pertama , mengapa sampai begitu lama Belanda belum juga mau mengakui proklamasi 17 Agustus 1945 secara de jure . Kedua , mengapa kasus-kasus kejahatan perang tentara Belanda dipetieskan. “Di sana saya menyampaikan contoh kasus (pembantaian) Rawagede. Kemudian, pada 18 Desember saya membentuk KUKB Cabang Belanda, di mana saya mengangkat Jeffry Pondaag sebagai ketua dan Charles Suryadi sebagai sekretaris. Jeffry ini sejak 2002, ketika kami mengadakan deklarasi untuk menuntut pemerintah Belanda, dia minta mandat sebagai perwakilan KUKB di Belanda,” ungkap Batara. Kemudian Batara menugaskan Jeffry untuk mencari pengacara guna membawa pemerintah Belanda ke ICC. Publik Belanda pun gempar. Generasi muda di Belanda, kata Batara, sebenarnya tidak keberatan mengakui 17 Agustus 1945. Yang keberatan adalah veteran Belanda. Baca juga: Mayoritas Responden Tuntut Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Pemerintah Belanda pun dilematis. Jika mengakui de jure , berarti Belanda harus mengakui bahwa yang mereka namakan Aksi Polisionil I dan II adalah agresi militer terhadap negara merdeka dan berdaulat. Lalu tentara Belanda yang sudah mendapat bintang jasa dan penghargaan tiba-tiba menjadi penjahat perang. “Saya sampaikan di Belanda, it’s your problem . Kalau mau ada hubungan diplomatik harus ada saling mengakui. Oleh sebabnya saya sampaikan, hubungan RI-Belanda ini ilegal, karena UUD kita 1945 bukan 1949. Buntutnya nanti kita bisa tuntut pampasan perang. Yang pertama harus dikembalikan itu 4,5 miliar gulden yang dibayarkan hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) 1949. Di dalam 4,5 gulden itu di dalamnya membiayai dua agresi militer. Ini yang tidak masuk akal. Bukannya Belanda yang membayar Indonesia tapi kok Indonesia yang membayar Belanda?” kata Batara lagi. Namun sebagaimana ayahnya, Letkol dr. Wiliater Hutagalung, dan beberapa pejuang lain di masa revolusi fisik, perjuangan Batara dkk. menemui jalan terjal dan “pengkhianatan”. Bermula dari persoalan uang sumbangan dari ketua dewan penasihat KUKB, Abdul Irsan. “Jadi pak Abdul Irsan menyumbang 1000 dolar, menugaskan Jeffry untuk membentuk yayasan dan mencari pengacara. Tapi Jeffry tidak mau mempertanggungjawabkan dan kemudian keluar pernyataan dari KUKB Belanda, bahwa mereka tidak merasa di bawah KUKB Jakarta. Oleh karena itu ketua dewan penasihat memecat Jeffry dari KUKB dan otomatis tidak berlaku lagi,” terangnya. Profesor Liesbeth Zegveld (kiri) pengacara yang sempat menangani para keluarga korban pembantaian tentara Belanda (Randy Wirayudha/Historia) Di Belanda kemudian muncul Yayasan KUKB. Dengan menggandeng pengacara Belanda Liesbeth Zegveld, pada 2009 yaya san memfasilitasi sembilan janda korban pembantaian Rawagede untuk menuntut pemerintah Belanda. Para janda itu dibawa Zegveld ke pengadilan sipil Belanda, bukan ICC seperti niat awal. Alasannya, Zegveld enggan menyentuh isu politis. Pengadilan sipil Belanda lalu memvonis pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggungjawab. Di butir kedua (vonis) disebutkan fakta bahwa wilayah Rawagede sampai akhir 1949 adalah wilayah Belanda dan oleh karena itu masuk yuridiksi Belanda. “Kemudian saya baca argumentasi Zegveld, dia mewakili janda-janda dari Rawagede sebagai warga Belanda. Di sini poin yang terpenting. Jadi mereka yang dapat kompensasi waktu itu bukan sebagai rakyat Indonesia tapi warga Belanda. Ini kemudian dilanjutkan untuk mengajukan keluarga korban dari Sulawesi. Saya sudah sampaikan waktu itu ke sekjen yang di Belanda, Purbo Hadinoto, hentikan itu. Ini pengkhianatan!” seru Batara. Baca juga: Harga untuk Kemerdekaan Indonesia Bagi Batara dkk., langkah Jeffry Pondaag di KUKB jelas menyimpang jauh dari cita-cita awal. Ia pun prihatin dan tak habis pikir bagaimana para keluarga korban menuntut kompensasi yang tak seberapa sebagai warga Belanda yang sama saja mengakui Belanda masih menguasai Indonesia hingga 27 Desember 1949. “Saya katakan itu adalah pengkhianatan. Karena pengkhianatan terhadap pejuang-pejuang RI. Mereka gugur untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, mengapa sekarang janda dan anak-anaknya ngemis-ngemis uang kecil sebagai warga Belanda? Bahwa Jeffry itu memperjuangakan para janda itu sebagai warga Belanda. Jadi yang dapat kompensasi itu bukan rakyat Indonesia,” tandasnya. Sementara itu, Jeffry yang dikonfirmasi Historia justru mempertanyakan pernyataan Batara. Lebih-lebih, menurut Jeffry, Batara sudah tidak aktif di KUKB sejak 2006. “Sekarang kalau tentang apa yang dikatakan oleh dia (Batara), itu sebetulnya karena dia tidak terlibat. Yang jelas dia sudah mengundurkan diri kok. Dia sendiri yang minta mengundurkan diri karena ada pekerjaan di Maluku. Saya masih ada e-mail -nya kok. Dari awal dia memang terlibat, terus dia mengundurkan diri dan kita minta Ray Sahetapy jadi ketua,” kata Jeffry saat dihubungi Historia. Baca juga: Keluarga Korban Westerling Menangkan Gugatan Jeffry melanjutkan, Batara sempat ingin kembali ke KUKB. Akan tetapi dia ditolak dengan beberapa alasan tertentu. “Jadi kita di sini tidak setuju dengan cara dia. Dan juga kalau dia ngomong, hanya untuk dia sendiri. Pasti kawan-kawan lain juga tidak dia sebut. Saya dan ada beberapa kawan, 8-9 orang padahal yang bantu mengorganisir sampai dia bisa datang ke parlemen Belanda (tahun 2005). Dia juga pernah datang ke kantor pengacara (Liesbeth Zegveld), ditolak dia. Dia enggak mau diterima,” sambungnya. Terkait gugatan para janda korban pembantaian tentara Belanda di Rawagede, Sulawesi, dan Rengat yang dimenangkan di pengadilan sipil Belanda, menurut Jeffry, itu karena hampir tidak ada cara lain untuk bisa mengguggat. Yayasan KUKB bahkan sampai berfriksi hingga Zegveld mengundurkan diri pada Agustus 2021. “Soal (dasar hukum Konvensi PBB 1968) itu kan sudah ditelusuri oleh kantor pengacara (Zegveld). Satu-satunya jalan untuk menggugat pemerintah Belanda secara pribadi. Kita (yayasan) menggugat tidak bisa karena bukan korban langsung,” tambah Jeffry. Baca juga: Mencari Titik Temu Dua Sudut Pandang Sejarah Beberapa keluarga korban kemudian memang memenangkan gugatan. Tetapi, vonisnya sama saja menganggap para korban yang dibunuh adalah warga Hindia Belanda, bukan Indonesia. Ini yang juga jadi letak permasalahan yang membuat Zegveld mundur. “Itu bukti pengadilan Belanda adalah pengadilan kolonialis. Saya bilang ke pengacaranya, itu kalau (persoalan) zaman kolonial harus bahas juga di pengadilan. Saya mendesak ke pengacara untuk membahas zaman kolonialnya, ini dia legal atau tidaknya. Di situ dia tidak mau. Karena itu di dalam satu vonis, tertulis bahwa militer Belanda melakukan mereka punya pekerjaan itu legal. Di situ saya tidak setuju. Bagaimana bisa legal dan menganggap itu wilayah mereka?” jelasnya. Raja Belanda Willem-Alexander (kiri) saat mengunjungi Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor pada Maret 2020 (Fernando Randy/Historia) Kini, satu-satunya peluang hanya gugatan ke pengadilan sipil yang masih bisa ditempuh. Sebab, mengajukan tuntutan kepada pemerintah Belanda ke ICC hampir mustahil. “Enggak bisa, ICC terbentuknya setelah 1949. Kalau mau menggugat (ke ICC) itu hanya pemerintah kita yang bisa. Anda tahu sendiri bagaimana pemerintah kita. Waktu itu, masak (presiden) Jokowi diam saja waktu Raja Belanda minta maaf atas kekerasan ekstrem? Kan aneh. Kok Pak Jokowi diam saja? Dan juga bagaimana itu (penjajahan) 350 tahun?” tukas Jeffry. Baca juga: Kemenangan Semu Atas Kejahatan Perang Belanda