Hasil pencarian

KETERKUNGKUNGAN membuat Jozef Alexander Cohen acap kabur untuk mencari tempat yang tak mengekangnya. Laki-laki Yahudi kelahiran Leeuwarden, Belanda, 27 September 1864 ini sering kabur mencari kebebasan sejak belia.   Alhasil, menurut S.A. Reitsma di Het Parool , 28 September 1954, sekolah menengah Cohen tidak beres. Padahal, dia suka membaca. Jiwa bebas Cohen kemudian menuntunnya pergi ke Harderwijk kala umurnya 19 tahun. Kendati kota itu tempat orang terbuang, bahkan di antaranya nyaris setara sampah masyarakat, Harderwijk menawarkan setitik asa. Di Harderwijklah berkumpul orang dari berbagai tempat demi uang. Sebab, di kota yang berjarak sekira 50 km dari Amsterdam  itu mereka para pendatang menandatangani kontrak jadi serdadu Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) selama beberapa tahun. Itu kenapa tempat itu dijuluki “Got Eropa”.

SITUASI panas di Iran akibat aksi protes besar-besaran terhadap pemerintahan Republik Islam dikabarkan mulai mereda. Kendati begitu pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tehran, tetap mengimbau ratusan warga negara Indonesia (WNI) di Iran tetap waspada. Demonstrasi besar itu bergulir sejak 28 Desember 2025. Nahasnya, aksi damai itu berubah jadi kerusuhan berdarah yang menewaskan lebih dari tiga ribu jiwa. Bahkan, beberapa sumber menyebut korban mencapai lima ribu jiwa. Pemerintah Iran menuding agen-agen asing dari Israel dan Amerika Serikat (AS) yang memprovokasi kerusuhan. Presiden AS Donald Trump bahkan pernah sesumbar akan membantu rakyat Iran. Meski demikian, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mike Waltz di forum Dewan Keamanan PBB pada Kamis (15/1/2026) membantah AS terlibat konspirasi asing dalam gejolak politik di Iran.

SOEHARTO menjadi satu dari sepuluh tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 10 November lalu. Mantan presiden RI kedua itu dianggap berjasa dalam Perang Kemerdekaan dan pembangunan. Penganugerahan itu memicu pro-kontra masyarakat, khususnya di di jagat maya. Para pendukung dan penentang pemberian gelar itu saling serang. Seperti yang terjadi antara pegiat media sosial Chusnul Chotimah dan elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi. Ada pula yang meributkan pemberian gelar itu dengan membanding-bandingkan sosok Soeharto dan Sukarno, presiden Indonesia pertama. Banyak unggahan ataupun komentar yang dikeluarkan para pendukung Soeharto menyebut Sukarno sebagai “mandor romusha” ataupun “antek Jepang”. Pendapat tersebut berangkat dari fakta pernah kerjasama Sukarno dengan Jepang dalam hal romusha atau kerja paksa untuk membangun proyek-proyek Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

PADA 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh dan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda Letnan Jenderal Hein Ter Poorten berunding dengan Panglima Tertinggi Balatentara Dai Nippon Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Hasilnya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Harian Asia Raya, 9 Maret 1943, memuat laporan panjang mengenai jalannya perundingan itu. "Apakah tuan sanggup membicarakan di sini tentang menyerah atau meneruskan perang?" tanya Imamura. "Itu tidak bisa," jawab Tjarda singkat. "Apa sebabnya?" "Bahwa kami sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda," kata Tjarda, "sampai pada akhir ini mempunyai hak memimpin balatentara. Tapi baru-baru ini hak tertinggi ini dijabat kembali oleh Wilhelmina."

SEJAK awal, Hari Perempuan Sedunia tak pernah mendapat sambutan antusias di Indonesia. Meski sudah sejak 1950-an, hanya sedikit kalangan yang memperingatinnya. “Hari Perempuan Sedunia secara khusus dirayakan oleh gerakan perempuan sosialis,” tulis Elisabeth Martyn dalam The Women's Movement in Postcolonial Indonesia. Gerwani mempelopori peringatan itu. Hal itu tak lepas dari kebijakan Gerwani yang menjadikan tulisan-tulisan Clara Zetkin, feminis Partai Sosialis Jerman yang mengusulkan ditetapkannya tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia, sebagai bacaan wajib bagi kader-kadernya. Ketidakpopuleran perayaan 8 Maret di kalangan organiasi perempuan membuat Gerwani mengajak banyak organisasi perempuan untuk merayakan Hari Perempuan Sedunia. Upaya tersebut berbuah ketika pada 1953 pimpinan PKI untuk pertamakalinya membahas tentang masalah perempuan pada Hari Perempuan Sedunia. Di tahun berikutnya, para perempuan menekankan tuntutan pada hak dalam perkawinan, moralitas, serta masalah lain yang dihadapi perempuan. Pada perayaan tahun 1961, Wanita Komunis (Wankom), kelompok perempuan anggota PKI (mulai disebut demikian sejak 1957), mengeluarkan pernyataan untuk memperkuat persatuan perempuan, khususnya buruh, tani, dan anti-feodal.

DI Istora Senayan, lagu Maju Tak Gentar mengalun. Sukarno tak puas. Nyanyian lagu itu terdengar melempem, dan hanya beberapa orang yang ikut menyanyi. Dia mengajak yang hadir menyanyi lagi. Kali ini dia senang. “ Lha yo ngono !” ujar Sukarno. Suasana Jakarta memang tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Suasana politik lagi genting pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965. Kekuasaan Sukarno sendiri lagi di ujung tanduk. Tapi suaranya tetap lantang, pidato-pidatonya masih berapi-api. Sukarno hadir dan memberikan pidato dalam Rapat Umum Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 1966. Dia mengumandangkan perjuangan melawan kapitalisme dan imperialisme, agresi Amerika di Vietnam, perjuangan Irian Barat, dan tentu saja peranan perempuan. Dalam pidato itu, dia menyebut nama Clara Chetkin, “koreksi ya, bukan Clara Zetkin,” ujar Sukarno seperti dikutip Budi Setiyono dan Bonnie Triyana dalam Revolusi Belum Selesai .

MELALUI akun twitter -nya, politisi Partai Liberal, Mark Textor, menyebut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mirip bintang porno Filipina tahun 1970-an. Kicauan Textor, menyusul ketegangan Indonesia-Australia ihwal penyadapan, dikecam berbagai pihak. Bahkan Malcolm Fraser, mantan perdana menteri dari Partai Liberal, meminta partainya memecat Textor. Textor akhirnya minta maaf. Presiden Sukarno pernah mengalami hal serupa, bahkan lebih parah. Dalam upaya menjatuhkan Sukarno, Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) membikin film porno. Rekayasa CIA ini didasarkan anggapan umum bahwa Sukarno suka main perempuan. Dalam Potrait of a Cold Warrior , mantan agen CIA Joseph B. Smith mengungkapkan bahwa CIA berusaha menemukan pemeran film porno yang mirip dengan Sukarno. “Los Angeles sebagai pemasok film-film porno cocok dengan tujuan kami, kami pikir, karena mereka memiliki pemeran berkulit gelap ... yang mungkin dapat dibuat agar terlihat seperti Sukarno dengan sedikit sentuhan,” tulis Smith.

PANGLIMA TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan kepada jajaran TNI AD untuk nonton bareng film Pemberontakan G30S/PKI. Film ini sebenarnya telah dihentikan penayangannya sejak 30 September 1998 atas permintaan masyarakat dan keluarga besar TNI AU. Film Pemberontakan G30S/PKI diproduksi oleh Produksi Film Nasional (PFN) yang dipimpin oleh Brigjen TNI Gufron Dwipayana, orang dekat Presiden Soeharto. Tokoh penting di balik film ini adalah sejarawan Nugroho Notosusanto. Dwipayana memilih Arifin C. Noer sebagai sutradara film yang awalnya berjudul Sejarah Orde Baru . “Pak Dipo (panggilan Dwipayana) memilih Arifin karena Arifin ini dipandang sebagai orang yang independen. Dia tidak memiliki afiliasi dengan organisasi mahasiswa manapun atau organisasi masyarakat apapun,” ujar Jajang C. Noer, istri mendiang Arifin C. Noer, kepada Historia beberapa waktu lalu.

KAJIAN mengenai pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia, bahkan kajian atas politik negara secara umum, akan mengalami perombakan dengan diluncurkannya film dokumenter The Act of Killing  yang disutradarai Joshua Oppenheimer dan baru-baru ini diluncurkan di Toronto International Film Festival. The Act of Killing  berbeda dari berbagai film dokumenter dengan tema serupa yang selama ini pernah ada. Inilah film panjang pertama tentang pembunuhan massal 1965-1966 yang menampilkan para pelaku pembantaian, bukan korban atau simpatisan, sebagai tokoh utama. Dalam film ini, mereka mantan tokoh organisasi paramiliter Pemuda Pancasila yang ikut membantai ratusan orang pengikut atau yang diduga komunis di Sumatra Utara, sebagai bagian dari pembantaian berlingkup nasional yang seluruhnya memakan hampir satu juta jiwa. Selama ini berbagai film pasca-1998 mengenai pembunuhan massal 1965 atau dampak susulannya dibikin khusus untuk memberi suara bagi para penyintas ( survivor ) dan anggota keluarga mereka, terkadang disertai komentar simpatik dari narasumber ahli. Setahu saya paling sedikit sudah ada 16 judul film semacam itu, produksi anak bangsa, selain film asing dengan topik yang sama.

DUNIA mencatat pembantaian 1965–1966 sebagai salah satu peristiwa paling biadab dalam sejarah modern. Tetapi di negerinya sendiri, peristiwa itu lenyap dari buku teks sejarah dan diskusi publik. Mayoritas generasi pelaku, korban dan saksi-mata cenderung bungkam. Dua generasi pasca-1965 menjadi korbannya. Mereka menderita buta-sejarah tentang masyarakat sendiri, walau bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Dalam kebutaan, berkali-kali mereka gagap, atau ikut-ikutan kalap, ketika berkobar militansi kebencian dan kekerasan komunal dalam skala yang sulit dicari duanya sebelum 1965. Tulisan ini menengok kembali sejarah terorisme negara sejak 1965, dan pentingnya peran film dalam sejarah tersebut. Juga akan mencatat beberapa upaya sineas pasca-1998 untuk menggugat sejarah 1965 yang sengaja dikubur hidup-hidup atau dipalsukan oleh negara.

FILM Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI menjadi film wajib pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah Orde Baru berakhir, film ini secara resmi tidak ditayangkan lagi di televisi sejak 30 September 1998. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam melacak siapa yang berperan di balik penghentian penayangan film itu. "Dari Purnama Suwardi, wartawan senior TVRI , saya beroleh informasi, film itu tidak diputar lagi atas permintaan masyarakat," kata Asvi dalam  Menguak Misteri Sejarah. Asvi kemudian mendapat informasi penting bahwa tokoh yang meminta penghentian penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI  adalah Laksamana Madya Udara TNI (Purn.) Sri Mulyono Herlambang, mantan KSAU (1965-1966) yang menjabat ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI). Namun, Asvi tidak menemukan arsip surat pada sekretariat Persatuan Purnawirawan AURI.