Hasil pencarian

K.H. Wahab Chasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, dianggap sebagai penggagas halalbihalal pada 1948. Istilah itu diajukan Wahab kepada Presiden Sukarno karena elite politik tidak bersatu dan selalu saling menyalahkan. Ternyata, istilah halalbihalal telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sunarto Prawirosujanto (lahir di Solo tahun 1927) yang kelak menjadi dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan, menceritakan asal usul lahirnya istilah halalbihalal. “Acaranya terkait dengan agama Islam dan bunyinya bernapaskan bahasa Arab, tapi baik acara maupun kata-katanya tidak terdapat di negeri Arab. Arti kata halalbihalal sudah dibakukan ( KBBI : hal maaf-memaafkan setelah puasa Ramadan), akan tetapi rasanya sudah puluhan tahun belum dapat ditemukan asal mula perkataan itu,” kata Sunarto dalam biografinya, Rintisan Pembangunan Farmasi Indonesia. Sunarto mengingat bahwa perkataan halalbihalal sudah ada sejak sekitar tahun 1935-1936. Ketika itu, dia belum berusia sepuluh tahun dan suka main ke Taman Sriwedari yang terletak di tengah-tengah kota Solo. Taman ini dibangun oleh Pakubuwono X pada 17 Juli 1901 dan menjadi tempat rekreasi. Di taman itu ada pulau di tengah-tengah danau buatan serta kebun binatang. Di Taman Sriwedari terdapat pedagang martabak seorang India. Kalau di jalanan harga martabak hanya 7 sen per potong, tapi pada Maleman, acara keramaian di malam bulan puasa, harganya dinaikkan menjadi 9 atau 10 sen. Khusus pada hari Lebaran, dia berjualan di luar taman di depan pintu keluar penonton. Dia dibantu oleh seorang pribumi yang disuruh mendorong gerobak dan mengurusi api penggorangen. “Untuk menarik perhatian pembantu itu berteriak ‘martabak Malabar, halal bin halal, halal bin halal’ terus-menerus sehingga setiap penonton yang melalui gerbang itu pasti mendengarnya. Tidak ayal lagi anak-anak dan anak-muda sepulangnya dari Sriwedari ikut berteriak ‘martabak, martabak, halalbehalal di sepenjang jalan menirukan penjual martabak itu,” kata Sunarto. Waktu itu, kemungkinan martabak adalah makanan baru dan untuk menarik pembeli Muslim disebutlah bahwa martabak adalah halal. Perkataan halalbehalal atau alalbalal menjadi populer di kalangan masyarakat Solo. Pergi ke Sriwedari di hari Lebaran disebut berhalalbalal; pergi keluar berpakaian rapi di hari Lebaran disebut berhalalbalal; dan pergi silaturahmi pada hari Lebaran, biasanya berpakain rapi, disebut berhalalbalal. Semula acara halalbihalal hanya berupa selamat datang dari pihak penyelenggara, disusul pertunjukan dan makan bersama. “Kemudian saya pernah mendengar anjuran Bapak Mulyadi Joyomartono agar pertemuan menjadi bermakna, sebelum acara pertunjukkan hendaknya didahului oleh ceramah keagamaan Islam,” kata Sunarto. “Saya masih ingat salah satu pidatonya di muka corong SRI (Siaran Radio Indonesia), yang mencontohkan kebesaran Tuhan kepada umat manusia pada kafilah yang kelaparan di tengah padang pasir. Tiba-tiba burung-burung berjatuhan dari langit, sudah dalam keadaan digoreng, kata beliau, disusul dengan jatuhnya hujan, sehingga kafilah itu terhindar dari kematian.” Menurut Sunarto, istilah halalbihalal kemudian masuk dalam kamus Jawa-Belanda karya Dr. Th. Pigeaud yang terbit tahun 1938. Persiapan penyusunan kamus itu dilakukan di Surakarta pada 1926 atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1925. Pada huruf A dapat ditemukan kata “alal behalal”: “ de complimenten (gaan, komen) maken (vergiffenis voor fouten vragen aan ouderen of meerderen na de Vasten (Lebaran, Javaans Nieuwjaar) vgb . Artinya “dengan salam (datang, pergi) untuk (memohon maaf atas kesalahan kepada orang lebih tua atau orang lainnya setelah puasa (Lebaran, Taun Baru Jawa).” Selain itu pada urutan huruf H terdapat kata "halal behalal": “ de complimenten (gaan, komen) maken (wederzijds vergiffenis vragen bij Lebaran, vgb). Artinya kurang lebih “dengan salam (datang, pergi) untuk (saling memaafkan di waktu Lebaran).” Menurut Sunarto, alfabet huruf Jawa adalah ha na ca ra ka. Meskipun ditulis dengan huruf ha selalu diucapkan sebagai huruf a (Latin), kecuali untuk perkataan asing. Jadi, mengapa ada dua versi: alalbalal dan halalbalal? Hal itu dikarenakan adanya dua pandangan. Apabila dianggap sebagai bahasa Jawa, penulisannya dalam huruf Latin adalah alalbalal, tapi kalau dianggap sebagai bahasa asing, maka harus ditulis halalbalal atau halalbehalal.

KURANG dari sepekan menjelang lebaran, KPK menangkap tangan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya terkait suap proyek jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penangkapan tersebut KPK berhasil menyita uang Rp1 milyar sebagai persekot dari total 4,7 milyar uang yang dijanjikan oleh pemenang proyek. Tak hanya kali ini, perkara korupsi pun pernah terjadi di Bengkulu pada masa yang lalu. Korupsi yang menggejala di tengah-tengah kehidupan elite Bengkulu saat itu menurut sejarawan Agus Setiyanto dalam bukunya Elite Pribumi Bengkulu: Perspektif Sejarah Abad ke-19 disebabkan, “gaya hidup yang lebih mengutamakan status,” sehingga mengarah kepada “kehidupan yang boros karena mengeluarkan uang lebih banyak daripada pendapatannya sendiri,” tulis Agus. Praktik penyelewengan keuangan juga merebak di kalangan pegawai pemerintah kolonial Inggris. Pada awal abad ke-19, Bengkulu adalah karesidenan yang berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada saat itu pemerintah Inggris di Benggala, India, sebagai pusat kekuasaan tempat Bengkulu menginduk, sudah memberikan perhatian khusus kepada pola pengelolaan keuangan residensi Bengkulu. Agus menulis, “Sistem manajemen Residensi yang tidak efisien tersebut ternyata membawa efek semakin tingginya tingkat korupsi dan kolusi di antara amtenar (pegawai pemerintah kolonial, red .) dan kepala pribumi, baik dalam perdagangan maupun dalam peradatan.” Berdasarkan catatan William Marsden dalam bukunya The History of Sumatra , Bengkulu telah dikenal lama sebagai penghasil lada. Penjajahan Inggris atas Bengkulu kemudian mengupayakan penanaman lada dan kopi secara besar-besaran yang melibatkan pemerintah dan pemuka masyarakat setempat untuk mengumpulkan hasil panen lada dari para petani. Kendati pemerintah kolonial Inggris melakukan pengawasan ketat, dalam praktiknya, menurut Agus, “terjadi korupsi dan kolusi di antara para amtenar, para pengusaha dan para kepala pribumi.” Mengutip catatan J. Kathirithamby-Wells dalam A Survey of the Effects of British Influence on Indigenous Authority in Southwest Sumatra (1685-1824) , Agus menulis praktik penyelewengan itu terjadi dalam bentuk penimbangan palsu, pembayaran yang kurang tepat dan pemberlakuan harga komoditi yang sangat rendah untuk kemudian dijual dalam harga yang lebih tinggi. Walhasil praktik koruptif dan pemerasan tersebut tak hanya merugikan pemerintah Inggris, lebih-lebih para petani. “Para petani kebun semakin terjerat oleh hukum perdagangan yang tidak jelas baik dilakukan oleh para amtenar maupun oleh para kepala pribumi yang cenderung korup,” tulis Agus. Pemecatan pejabat pribumi yang ketahuan korupsi kali pertama terjadi pada Daeng Mabela. Mabela adalah pemuka masyarakat Bugis yang ada di Bengkulu. Dia diangkat sebagai kapten, jabatan yang lazim diberikan kepada pemimpin komunitas suku dalam masyarakat jajahan, sebagaimana pula kapten (kapiten) dalam masyarakat Tionghoa atau Arab di Hindia Belanda. Pemecatan itu dilakukan oleh residen Thomas Parr yang bertugas di Bengkulu 1805-1807. Joana Cicely Fenell dalam tulisannya The Assasination of Thomas Parr, Resident of Bencoolen menyebutkan Thomas Parr adalah anak pasangan John Parr dan Sarah Walmesley. Keluarga Parr mengklaim masih keturunan Sir William Parr, saudara lelaki Katharine Parr, istri keenam Raja Henry VII. Sebelum dilantik jadi residen Bengkulu pada April 1805, Parr adalah usahawan senior yang banyak berhubungan dengan Kompeni Dagang Inggris untuk Hindia Timur. Parr dikenal sebagai pejabat yang tertib dan keras hati memperjuangkan kepentingan Inggris di wilayah jajahannya. Ketika ditugaskan ke Bengkulu, Parr banyak melaporkan penyelewengan di kalangan pejabat pribumi dan juga amtenar Inggris, seperti yang terjadi pada Thomas Blair, residen Sillebar yang dinilainya kurang cakap menjalankan tugas. Dalam kasus Mabela, Parr menuduh pemuka masyarakat Bugis di Bengkulu itu telah menyelewengkan uang yang semestinya digunakan untuk keperluan karesidenan. Menurut Agus, karena temuan kasus itu, “Daeng Mabela tidak saja dipecat dari kepegawaian kompeni Inggris sebagai kapten, tetapi juga didepak dari keanggotaannya di dewan pangeran , sebuah dewan yang paling bergengsi di antara dewan-dewan pengadilan pribumi yang lain.” Pemberhentian tidak hormat tersebut merugikan sekaligus mempermalukan Mabela. Terlebih jabatan yang dipegangnya itu diperoleh secara turun temurun. Namun demikian cara Thomas Parr memerintah sebagai residen, yang terkenal ketat dan teliti atas nama kepentingan kompeni Inggris, pun menimbulkan kebencian di kalangan penduduk. Semua kejadian itu kemudian terakumulasi dan memantik kemarahan masyarakat yang bermuara kepada peritiwa Mount Felix 23 Desember 1807. Dalam kerusuhan itu, Thomas Parr tewas dibunuh di kediamannya di Mount Felix (masyarakat Bengkulu menyebutnya Bukit Palik). Kepalanya dipenggal oleh sekelompok warga yang datang ke rumahnya pada malam hari saat ia tertidur. Sebuah komisi yang bertugas menyelidiki pembunuhan tersebut kesulitan menemukan petunjuk siapa yang jadi dalang pembunuhan Parr. Dugaan semula mengarah kepada Mabela karena dinilai punya motif sakit hati atas pemecatanya. Tuduhan itu dilontarkan oleh Depati Sukarami, kolega Mabela, yang kemudian malah jadi tersangka utama dari pembunuhan Parr. Tuduhan bahwa Mabela dalang pembunuhan tak pernah bisa dibuktikan. Usai kasus pembunuhan tersebut, kendati sempat dipecat karena korupsi, Mabela kemudian mendapatkan kembali jabatannya.*

Prabu Siliwangi telah menjadi identitas orang Sunda. Mereka meyakini bahwa Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja, raja Kerajaan Pajajaran. Namun, Prof. Dr. Ayatrohaedi, arkeolog, ahli bahasa, peneliti sejarah Sunda, dan guru besar arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia, punya pendapat berbeda mengenai jati diri Prabu Siliwangi. Dia juga meluruskan bahwa nama kerajaan yang benar adalah Sunda sedangkan Pajajaran, lengkapnya Pakwan Pajajaran, adalah ibukotanya. Ayat memiliki pendapat bertentangan setelah meneliti Naskah Wangsakerta dari Cirebon sejak akhir tahun 1970-an. Naskah berbahasa Cirebon ini ditulis selama 21 tahun (1677-1698) dengan aksara Jawa dan tebal tiap buku atau jilid sekitar 200 halaman. Para penyusunnya mengatakan bahwa Naskah Wangsakerta adalah “buku induk” riwayat Nusantara untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mengetahui riwayat dan kisah tanah kelahiran dan para leluhur mereka. “Dalam kaitannya dengan tokoh Prabu Siliwangi, naskah itu bagiku merupakan pembuka jalan untuk memasuki kegelapan mengenai tokoh itu,” kata Ayat dalam memoarnya, 65=67: Catatan Acak-acakan dan Cacatan Apa Adanya. Menurut naskah itu, kata Ayat, sebenarnya tidak ada raja Sunda bernama Prabu Siliwangi. Nama itu hanyalah julukan bagi raja-raja Sunda yang menggantian Prabu Wangi yang gugur di Bubat. Prabu Wangi sendiri nama sebenarnya adalah Prabu Linggabhuwana atau dalam Carita Parahiyangan disebut Prabu Maharaja. Julukan Prabu Wangi diberikan kepadanya oleh rakyatnya karena ketegarannya mempertahankan martabat Sunda ketika, akibat kelicikan Mahapatih Gajah Mada, bersama semua pengiring, pengawal, dan putrinya yang cantik jelita, Dyah Pitaloka, gugur dalam pertempuran melawan Majapahit pada 1357. Julukan itu sebagai penghormatan terhadap semua jasa dan pengabdian sang raja sehingga namanya menjadi wangi atau harum. “Lalu, raja-raja sesudahnya dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang maksudnya asilih prabu wangi atau ‘menggantikan Prabu Wangi’,” kata Ayat. Ada berapa raja Sunda yang menggantikan Prabu Wangi? Menurut Ayat, Naskah Wangsakerta dan Carita Parahiyangan mencatat jumlah yang sama, yaitu delapan raja. “Di sinilah aku berbeda paham dengan sejawat peneliti sejarah Sunda. Mereka hanya mengakui Sri Baduga Maharaja (1482-1521) sebagai Prabu Siliwangi, sementara aku mengakui ada delapan orang raja berjuluk Prabu Siliwangi. Sama dengan kepercayaan orang Jawa yang menganggap bahwa ada lima raja bernama Prabu Brawijaya,” kata Ayat. Gelar Prabu Siliwangi tidak disematkan pertama kepada Mangkubumi Bunisora yang memegang tampuk pemerintahan ketika kakaknya, Prabu Linggabhuwana berada dan gugur di Bubat. Sebagai adik yang menjabat mangkubumi atau perdana menteri, Bunisora tidak dianggap sebagai pengganti Linggabhuwana karena Naskah Wangsakerta selalu menyatakan dia sebagai “raja penyelang.” Dia memegang pemerintahan karena rajanya bepergian. Para peneliti Sunda menganggap Sri Baduga Maharaja sebagai raja Sunda terbesar. Namun, Ayat mempertanyakan: mungkinkah Sri Baduga Maharaja dapat disebut sebagai raja terbesar dan masih sempat meluaskan wilayahnya, sementara itu dia harus menghadapi pasukan Islam dari Demak dan Cirebon? Bukankah untuk mempertahankan dirinya saja, dia harus mencari bantuan kepada Portugis yang menduduki Malaka sejak tahun 1511. Dari semua pengganti Prabu Wangi, dia yang kedua lamanya dalam memerintah selama 39 tahun (1482-1521). Namun, tidak mengalahkan Niskala Wastukancana yang berkuasa selama 104 tahun (1371-1475). Selain sebagai raja terbesar, para peneliti sejarah Sunda juga menyebut Sri Baduga Maharaja sebagai raja terakhir. Ayat kembali mempertanyakan: bukankah Kerajaan Sunda baru runtag (runtuh) tahun 1579, 58 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal? Sedangkan Naskah Wangsakerta menyebut bahwa raja Sunda terakhir adalah Suryakancana atau dalam Carita Parahayiangan bernama Nu Siya Mulya yang memerintah selama 12 tahun (1567-1579). “Dengan mengikuti Naskah Wangsakerta berarti raja terbesar adalah Niskala Wastukancana sebagai Prabu Siliwangi I sedangkan raja terakhir adalah Suryakancana yang berjuluk Prabu Siliwangi VIII,” kata Ayat. Ayat menyadari tidak mudah mengubah pendapat orang. Hingga sekarang pun barangkali masih banyak yang mengamini pendapat bahwa Prabu Siliwangi hanya seorang raja yaitu Sri Baduga Maharaja. “Baru mereka yang mendalami sumber sejarah secara lebih daria (sungguh-sungguh) yang mulai menerima pendapatku. Tidak apa,” kata Ayat.

NAMANYA mencuat usai menjadi runner-up ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol 2014. Jalan menapaki karier musiknya pun terbuka lebar. Pada tahun itu juga Husein Alatas, penyanyi berusia 27 tahun, merilis album single berjudul Biar Cinta Bicara . Husein bukanlah sosok baru di dunia musik. Dia pernah naik-turun panggung sebagai vokalis bersama band rock Log Guns, yang dibentuk promotor-produser musik rock kenamaan Log Zhelebour, dan merilis sebuah album. Hengkang dari Log Guns, dia membentuk grup musik rock lainnya, Children of Gaza. Kini, tak cuma di dunia tarik suara, wajahnya juga kerap muncul di dunia seni peran. Dia membintangi film Ada Surga di Rumahmu (2015), 7/24 (2014), dan sinetron Elif yang tayang tahun ini (2017). Di balik kecintaannya pada musik, Husein mengagumi Husein Mutahar, seorang komponis musik Indonesia legendaris. Muhammad Husein Mutahar, kelahiran Semarang 5 Agustus 1916, termasyhur berkat lagu-lagu kebangsaan dan lagu anak-anak ciptaannya. Antara lain Hymne Syukur (1945) dan mars Hari Merdeka (1946). Karya terakhirnya, Dirgahayu Indonesiaku , bahkan menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Kepada Historia , Husein mengungkapkan rasa kagum sekaligus penasarannya terhadap tokoh ini. Husein Alatas. (Dok. pribadi). Kenapa memilih H. Mutahar? Mungkin dari rasa penasaran. Misalnya, lagu Hari Merdeka  itu kan dinyanyikan tiap 17 Agustus. Sebenarnya siapa sih yang bikin? Bagaimana prosesnya? Sayangnya kok ini malah tidak terlalu dibahas sejarah ya. Bagaimana kemudian bisa menjadi kagum dengan sosoknya? Hebat ya. Dia menciptakan lagu yang bisa menjadi identitas bangsa. Karyanya begitu dikenang. Lagunya sangat berpengaruh; tua, muda, anak-anak, siapa yang tidak tahu lagunya. Apa tokoh ini memberi inspirasi dalam karier musik Anda? Jelas. Dengan karyanya, dia bisa menggerakkan semangat cinta tanah air. Salah satu ilmu yang aku ambil itu juga, ketika bikin lagu harus original, motivasinya harus jelas, harus tulus. Karya seperti ini justru bisa terus diingat. Seberapa jauh Anda mengenal sosoknya? Sayangnya aku nggak tahu persis kehidupannya. Sebenarnya sayang juga. Inginnya sih ada lebih banyak ulasan tentang dia. Selama ini sejarah kan lebih banyak menceritakan pahlawan-pahlawan populer. Siapa sih yang nggak tahu Sukarno, Jenderal Soedirman, atau M. H. Thamrin misalnya. Soal pencipta-pencipta lagu kebangsaan, saya kadang tahunya dari teman. Seolah mereka kurang penting dibanding pahlawan yang populer. Jadi, menurut Anda, H. Mutahar pantas disebut pahlawan bangsa? Iya dong. Definisi pahlawan itu kan nggak cuma angkat senjata. Misalnya bagaimana bisa tetap jadi imam masjid zaman Belanda padahal nasibnya terancam ditembak, itu juga pahlawan. Nggak cuma orang yang tergabung dalam militer, pandai merakit bom. Pencipta lagu seperti H. Mutahar, yang mampu membangkitkan jiwa nasionalisme, itu juga pahlawan.*

PADA suatu hari di tahun 1980-an, Ayatrohaedi, arkeolog dan guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia, menerima misi penting dari Maulana Ibrahim, kepala bidang pemugaran Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Maulana meminta Ayatrohaedi untuk pergi ke Mojokerto termasuk Trowulan untuk mencari tempat Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa sebagaimana disebutkan dalam Nagarakretagama karya Mpu Prapanca. “Seketika itu juga aku mengatakan kecil kemungkinan menemukan tempat itu, namun Maulana memaksaku juga,” kata Ayatrohaedi dalam memoarnya, 65=67 Catatan Acak-Acakan dan Cacatan Apa Adanya.

SETELAH wajah pada celengan kuno peninggalan Majapahit dijadikan sebagai wajah Gajah Mada oleh Mohammad Yamin pada 1945, kini Gajah Mada disebut Islam. Namanya Gaj Ahmada. Terang saja ia jadi viral di media sosial. “Yamin merasa berkepentingan, temuan miniatur tanah liat dijadikan wajah Gajah Mada agar mudah membayangkan. Nah, ini hal yang sama,” kata Daud Aris Tanudirjo, arkeolog Universitas Gadjah Mada, lewat sambungan telepon, Minggu (18/6). Selain Gaj Ahmada, si penulis juga menyebut kalau Majapahit bukanlah kerajaan melainkan kesultanan, soal penemuan koin Majapahit yang bertulis syahadat, nisan Sunan Maulana Malik Ibrahim yang bertuliskan bahwa dia seorang kadi Kerajaan Majapahit, lambang Majapahit berupa matahari dengan tulisan Arab, Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang adalah Muslim, dan pelarian Muslim Baghdad ke Nusantara setelah diserang tentara Mongol pada 1293.

AZAN subuh belum berkumandang. Kota Bogor masih diliputi kabut. Orang-orang masih menarik selimut rapat-rapat. Namun, dari jendela sebuah rumah di Jalan Gedong Sawah sudah nampak pendar lampu pijar. Friedrich Silaban telah terjaga. Silaban menyerut pensilnya untuk membuat sketsa gambar masjid untuk diikutkan lomba yang dihelat Yayasan Masjid Istiqlal, sekira tahun 1955. Sayembara dilakukan guna mendapat rancangan masjid yang terbaik. Sayembara dipimpin langsung Presiden Sukarno dengan tim juri antara lain Rooseno, Djuanda, Suwardi, Buya Hamka, Abubakar Atjeh, dan Oemar Husein Amin. Dalam membuat rancangan masjid itu, Silaban mempelajari rupa-rupa masjid dari Aceh hingga Madura. Dia ingin menciptakan sebuah masjid yang baru. Namun, sebagai seorang Kristiani, dia mengalami pergulatan batin karena merancang masjid, tempat ibadah umat Islam. Selama membuat sketsa masjid, dia selalu berdoa. “Tuhan, kalau di mata-Mu saya salah merancang masjid, maka jatuhkanlah saya, buatlah saya sakit supaya saya gagal. Tapi jika di mata-Mu saya benar, maka menangkanlah saya,” ujar Poltak Silaban, putra ketiga Silaban, menirukan doa yang selalu diucapkan ayahnya, kepada Historia , (14/6). Tuhan mengabulkan doa Silaban. Karyanya yang bertajuk “Ketuhanan” dipilih Sukarno. Namun, kemenangan Silaban sempat mengundang perdebatan. “Memang sempat ada polemik mengenai pemenang sayembara, namun tidak lama. Ya, karena agama papi yang Kristen kok bisa merancang masjid. Tapi di sini hebatnya Sukarno. Saat itu, siapa sih yang berani melawan Sukarno,” ujar Poltak. “Bahkan, kabarnya papi sempat dipeluk oleh Hamka karena karyanya itu.” Namun, Setiadi Sopandi, penulis buku biografi Friedrich Silaban, tidak yakin terjadi pergulatan batin. Sebab, merancang masjid nasional di pertengahan dekade 1950 merupakan kesempatan emas dalam karier arsitek. "Yang menarik adalah sayembara masjid nasional di tahun 1954-55 tidak meributkan asal-usul atau agama si perancangnya. Bahkan, pemenang juara ketiga sayembara masjid Istiqlal dimenangkan oleh Han Groenewegen, arsitek asal Belanda yang Kristen," kata Setiadi. Penanaman tiang pancang dilakukan pada 1961. Sejak pertama pembangunan, Silaban tak pernah absen. Sejak pagi buta, dia berkendara dari Bogor menuju Jakarta. Dia ingin rumah ibadah itu berdiri dengan sempurna. Istiqlal belum rampung ketika Sukarno dijatuhkan dari kekuasaannya. Rezim Orde Baru sempat mencurigai Silaban sebagai komunis atau Sukarnois. “Rumah kami pernah dijaga seorang intel. Lalu pernah pula mau kemana-mana tidak boleh, bahkan membuat KTP dan paspor juga dipersulit. Papi marah disebut PKI atau Nasakom oleh intel tersebut,” ujar Panogu Silaban, putra Silaban yang lain. Padahal, kata Panogu, Silaban antikomunis. Hal itu terekam dalam percakapannya dengan Sukarno tak lama setelah kampanye Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) pada 1960-an. “Nasakom Pak? Poros tiga bahan? Kalo di teknik, poros tiga bahan itu rapuh,” ujar Silaban kepada Sukarno. “Hei Sil, kalo soal teknik, boleh kamu ngomong. Tapi kalo soal politik, ini, presidenmu,” kata Sukarno. Meski sempat dicurigai, penguasa Orde Baru memilih Silaban sebagai wakil ketua proyek Istiqlal. Dia bercita-cita supaya Istiqlal sudah tuntas sebelum dia meninggal. Pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu 17 tahun dan resmi digunakan pada 22 Februari 1978. “Pada 1980-an, papi sudah tidak bisa jalan. Namun, dia bersikeras ingin melihat kubah Istiqlal yang baru saja selesai. Maka, dia ditandu oleh para staf keliling melihat setiap jengkal Istiqlal,” ungkap Poltak. Selain Masjid Istiqlal, karya Silaban yang lain adalah Kantor Perikanan Darat Sempur Kota Bogor, Rumah Dinas Walikota Bogor, Bank Indonesia di Jakarta dan Surabaya, dan Gedung Pola. “Silaban mampu mengejawantahkan keinginan Sukarno dalam hal rancang bangun. Selain itu, dia dikenal cepat dalam membuat konsep bangunan, sehingga Sukarno merasa cocok dan senang,” ujar Setiadi Sopandi, penulis buku biografi Friedrich Silaban , pada sesela peluncuran bukunya di ruang perpustakaan Sjafruddin Prawiranegara Bank Indonesia, Jakarta Pusat (14/6). Silaban, salah satu arsitek kesayangan Sukarno, mengembuskan napas terakhirnya pada 14 Mei 1984. Untuk mengenang jasanya, Jalan Gedong Sawah di Kota Bogor diganti menjadi Jalan F. Silaban.

Di Mesir Kuno dan Cina, banyak budak dikubur hidup-hidup. Mereka dikubur bersama majikannya yang mati lebih dulu. Mereka tetap harus menjadi pelayan sang majikan bahkan hingga ke alam baka. Pengorbanan manusia lumrah dijumpai di Pasifik Selatan, Jepang kuno, Asia Tenggara awal, Eropa Kuno, wilayah Amerika tertentu, Mesoamerika, Yunani, Romawi, hingga di antara peradaban besar dunia kuno. Mereka dijadikan tumbal demi menenangkan dewa-dewa tertentu. Namun, belakangan keraguan atas alasan itu muncul. Pertanyaan seperti bagaimana jika itu hanya pembenaran? Bagaimana jika ritual itu memiliki tujuan politik? Pertanyaan itu dilontarkan sejumlah peneliti sebelum akhirnya mereka menemukan bahwa ritual persembahan manusia mungkin merupakan bagian dari rancangan yang lebih jahat. Sebuah studi menarik mengenai ini pernah dipublikasikan jurnal Nature pada April tahun lalu. Joseph Watts, psikolog dan mahasiswa doktoral evolusi kebudayaan dari University of Auckland, Selandia Baru, memimpin penelitian bersama timnya, yang juga bekerjasama dengan Victoria University, Selandia Baru. Mereka pun menemukan bukti yang bisa mendukung gagasan itu. Para ilmuan itu, sebelumnya berpikir pemimpin pada masa kuno menggunakan upacara persembahan sebagai jalan untuk memperkuat pengaruhnya. Mereka melakukannya dengan berperan sebagai perantara Yang Mahakuasa, lalu berlagak sebagai penerjemah keinginan Dewa, dan karenanya mendapatkan legitimasi kekuasaan. Dengan cara itu, mereka membangun ketakutan bagi mereka yang berniat melawan penguasa. Seperti dilansir dari laman bigthink.com (23/2/2017), peneliti itu mengevaluasi 93 kebudayaan bangsa Austronesia dan menemukan sekira 40 alasan berbeda dalam melakukan praktik pengorbanan manusia. “Watts dan rekannya ingin tahu apakah ada dampak antara ritual pengorbanan manusia dengan stratifikasi sosial tertentu,” tulis laman itu. Mereka pun menggunakan teknik yang disebut analisis filogenetik. Biasanya, analisis ini digunakan untuk mengikuti lika-liku evolusi pada suatu spesies. Namun, sosiolog mengadopsi teknik ini demi mempelajari perkembangan bahasa. Fungsinya untuk merencanakan hubungan antara budaya yang berbeda yang dipelajari. Dari studi itu, Watts dan rekannya menemukan bukti bahwa persembahan manusia adalah perangkap kekuasaan. Itu adalah cara untuk mempertahankan kontrol sosial. Berdasarkan data yang didapat dari catatan sejarah etnografi, tujuan dari pelaksanaan ritual selalu sama, yaitu untuk menguatkan kekuasaan. “Terlebih lagi, korban cenderung sama, seseorang dengan status sosial rendah, seperti budak atau tahanan perang,” kutip bigthink.com. Menurut Watts, penelitian itu pun kemudian menunjukkan betapa agama dapat dimanfaatkan oleh kaum elite sosial untuk keuntungan pribadi. Kondisi masyarakat yang makmur, membuat para pemimpin butuh metode pengendalian sosial yang efektif. Teror pun dimaksimalkan demi mendapatkan efek yang didambakan. Namun, meski temuan ini dianggap memprovokasi, beberapa ahli bertanya-tanya apakah analisis filogenetik membuktikan adanya hubungan kausal atau hanya mengisyaratkannya. Ritual persembahan mungkin bukan satu-satunya alasan masyarakat menjadi begitu hierarkis dan kompleks. Hierarki seperti pada masa kuno hingga kini pun masih bisa dijumpai. “Meski agama modern telah menyingkirkan praktik yang membantu mewujudkannya,” ungkap Watts.

Suatu pagi sambil minum kopi, beberapa orang menteri berkumpul di serambi belakang Istana Merdeka. Di antara mereka hadir Menteri Olahraga Maladi, Menteri Dalam Negeri dr. Soemarno Sosroatmodjo, Menteri Agama Saifuddin Zuhri, dan beberapa pejabat sipil dan militer. Mereka tengah membicarakan nama untuk kompleks olahraga yang terletak di Senayan untuk penyelenggaraan Asian Games IV. Mereka sepakat memberi nama Pusat Olahraga Bung Karno, namun Saifuddin tidak setuju. “Nama itu tidak cocok dengan sifat dan tujuan olahraga,” kata Saifuddin dalam otobiografinya, Berangkat dari Pesantren. Semua mata tertuju kepadanya. “Mengapa?” tanya Sukarno. “Kata ‘pusat’ pada kalimat ‘Pusat Olahraga’ itu kedengarannya kok statis tidak dinamis seperti tujuan kita menggerakkan olahraga,” jawab Saifuddin. “Usulkan nama gantinya kalau begitu,” kata Sukarno. “Nama ‘Gelanggang Olahraga’ lebih cocok dan lebih dinamis,” kata Saifuddin menjelaskan. “Nama Gelanggang Olahraga Bung Karno kalau disingkat menjadi Gelora Bung Karno. Kan mencerminkan dinamika sesuai dengan tujuan olahraga.” “Wah, itu nama hebat. Saya setuju!” Sukarno menjabat tangan Saifuddin dengan air muka cerah. Sukarno memerintahkan Maladi untuk mengganti nama Pusat Olahraga Bung Karno menjadi Gelora Bung Karno. Pada 21 Juli 1962, Sukarno meresmikan Gelora Bung Karno yang berkapasitas 110.000 orang. Dalam rangka desukarnoisasi, penguasa Orde Baru mengubah nama Gelora Bung Karno menjadi Stadion Utama Senayan. Pada 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan nama Gelora Bung Karno.

PADA 1740, seluruh wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, berada di bawah kekuasaan Kerajaan Karangasem dari Bali. Raja terakhirnya adalah Anak Agung Anglurah Gede Ngurah Karangasem (1870-1894). Dia dikenal sebagai raja yang toleran dan menjaga keberagaman. Penduduknya sebagian besar dari suku Sasak yang beragama Islam, disusul orang Bali beragama Hindu, Makassar, Tionghoa, Arab, dan Eropa. Menyadari penduduknya beragam dalam suku, budaya, dan agama, raja berusaha mengatur dan menjaganya dengan baik. Raja mengadakan pendekatan kepada tokoh-tokoh Sasak. Bahkan, dia mengambil istri dari suku Sasak, yaitu Dinda Aminah. Menurut I Gde Parimartha, guru besar sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana, Bali, lewat hubungan perkawinan, raja menerapkan sistem keseimbangan dalam masyarakatnya. Raja memandang bahwa budaya dan agama Islam perlu hidup berdampingan dengan budaya dan agama lain.

Wajahnya sering menghiasi layar kaca. Namun, setelah hampir sepuluh tahun berkarier sebagai pembawa acara berita di berbagai stasiun televisi swasta, Isyana Bagoes Oka, 37 tahun, memutuskan undur diri dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. “Kami berpegang pada kebajikan dan keragaman. Ini sejalan dengan ajaran mendiang nenek saya,” ujarnya. Sejak kecil, Isyana diajarkan neneknya, Gedong Bagoes Oka, dengan nilai-nilai kebajikan yang diusung Mohandas Karamchand Gandhi, atau lebih dikenal dengan Mahatma Gandhi. Gandhi lahir di Porbandar, Gujarat, India, pada 2 Oktober 1869. Dia terlibat dalam proses kemerdekaan India dari Kerajaan Britania Raya dengan berpegang pada prinsip ahimsa (antikekerasan), hartal (pembangkangan sipil), satyagraha (nonkooperatif dengan musuh), dan swadeshi (berdiri di kaki sendiri). Ajaran-ajarannya kemudian menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Gandhi juga memperkenalkan Tujuh Dosa Sosial: politik tanpa prinsip, bisnis tanpa moralitas, pengetahuan tanpa karakter, sains tanpa kemanusiaan, kaya tanpa kerja, kenikmatan tanpa hati nurani, dan ibadah tanpa pengorbanan diri. Isyana menganggap Gandhi sebagai inspirator dan sedikit-banyak membawa pengaruh pada kehidupannya. Berikut penuturannya. Bagaimana mula mengenal Gandhi? Mendiang nenek saya menerapkan prinsip-prinsip dan ajaran Gandhi. Bahkan nenek saya, sebelum saya lahir, mendirikan Ashram Gandhi. Namanya Gedong Gandhi Ashram di Candidasa, Bali. Ini adalah pusat pendidikan dan pengalaman ajaran Gandhi. Sejak kecil, setiap saya pulang ke Bali, prinsip itu diterapkan. Dan masih melekat sampai sekarang? Ajaran itu diterapkan sejak kecil. Yang paling saya ingat, pada dinding di Ashram yang nenek saya dirikan, ada foto wajah Gandhi di sebelah kiri dan ajaran Tujuh Dosa Sosial menurut Gandhi di sebelah kanan. Sebagai anak kecil, ketika lihat sesuatu pasti akan teringat terus. Sekarang saya justru lebih ingat ajaran itu dalam bahasa Inggris, karena tulisan di sana pakai bahasa Inggris. Apa yang paling diingat dari ajaran Gandhi? Antikekerasan. Ahimsa mengajarkan kita bagaimana memahami perbedaan, konflik, tanpa menggunakan kekerasan tapi cinta. Gandhi menentang segala bentuk kekerasan, termasuk diskriminasi ras, agama, dan warna kulit. Ingat, dia menentang politik apartheid sewaktu di Afrika Selatan tanpa kekerasan. Di sini dia mengajarkan bagaimana kejahatan bisa diperangi bukan dengan kekerasan. Ini bukannya tanpa senjata, tapi sebenarnya justru itu senjatanya; tanpa kekerasan. Adakah hubungannya dengan keputusan Anda terjun ke politik? Oh bukan, bukan karena itu. Selama ini banyak orang berpikir politik itu kotor, jahat, tidak baik. Kalau semua berpikiran seperti itu, sampai kapan pun akan begitu, tidak akan berubah. Makanya, menurut saya, semakin banyak orang dengan tujuan politik yang baik bergabung, itu akan semakin baik. Anda akan menerapkan ajaran Gandhi di politik? Saya ingin menerapkan nilai-nilai itu dalam perjalanan politik saya. Dalam quote -nya Gandhi, Tujuh Dosa Sosial, di antaranya ada Politik Tanpa Prinsip. Politik itu harus mewakili setiap orang. Indonesia beragam dengan suku bangsa, nggak bisa dipaksa menjadi satu. Memahami keragaman sangat penting. Kembali ke prinsip antikekerasan, selama ini di Indonesia kebanyakan menyikapi keberagaman dengan kekerasan.

ZAMAN sekarang, pengetahuan dan gagasan merupakan sesuatu yang dapat dimiliki secara pribadi atau oleh sebuah lembaga dan siapa yang berhak menggunakan dapat ditetapkan sekaligus dibatasi. Seperti Hak Paten merupakan perangkat masyarakat modern guna mengatur penggunaan gagasan tertentu dan pembagian keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan gagasan tersebut. Akibatnya, masyarakat modern sangat memuliakan pencipta gagasan.