Hasil pencarian

Semangat bersepeda menjalar ke kota-kota besar di Indonesia selama pandemi Covid-19. Permintaan sepeda melonjak. Pabrik sepeda kewalahan menyediakan sepeda. Rakyat jelata, selebritas, politikus, dan tokoh masyarakat gemar berfoto dengan sepeda dan mengunggah ke media sosial. Bersepeda memang menyenangkan. Para pendiri bangsa pun punya cerita tentang sepeda. Mulai dari Sukarno. Dia pernah gandrung dengan sepeda. Saat itu dia masih menjadi siswa HBS (setingkat sekolah menengah atas) di Surabaya pada akhir tahun 1910-an. Jarak rumah kosnya dengan sekolah sekira satu kilometer. Dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau membonceng sepeda temannya. “Setiap anak mepunyai sepeda. Aku sendiri yang tidak,” kata Sukarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Sukarno kepingin juga punya sepeda seperti teman-temannya. Tapi uang di kantongnya tak cukup. Maka dia mulai menabung hari demi hari. Akhirnya dia berhasil membeli sepeda seharga delapan rupiah. “Kubeli fongers yang hitam mengkilat, sepeda keluaran Negeri Belanda,” lanjut Sukarno. Dia bangga sekali dengan sepedanya. Baca juga:  Budaya Sepeda Orang Indonesia Fongers salah satu sepeda sohor masa Hindia Belanda. Sepeda buatan Belanda lainnya berjenama Batavus, Sparta, dan Gazelle. Sepeda dari Inggris juga ada. Antara lain Raleigh, Humber, dan Phillips. Secara kualitas, semuanya hampir mirip. Harganya tak beda jauh. Sangat mahal bagi kebanyakan orang. “Hampir sama dengan 1 ons emas. Oleh karena itu, masyarakat biasa hanya mampu membeli sepeda bekas atau menunggu harga sepeda turun,” sebut Hermanu dalam Seri Lawasan Piet Onthel .    Dari semua merk tadi, Fongers memegang penjualan terbaik di Hindia Belanda. “Sangat digandrungi orang setelah sepeda merk Raleigh keluaran Inggris,” ungkap Hasyim Ning dalam Pasang Surut Pengusaha Pejuang . Baca juga:  Aturan Bersepeda pada Masa Lampau Sukarno merawat sepeda Fongers hasil menabung itu sepenuh hati. Dia merawatnya bagai seorang ibu menyayangi anaknya. “Ia ku gosok-gosok. Ku pegang-pegang. Ku belai-belai,” kata Sukarno. Karena itu, Fongers miliknya selalu tampak kinclong dan memikat orang sekitar. Salah satunya Harsono, anak H.O.S. Tjokroaminoto, pemilik rumah kos. Harsono berusia 7 tahun, 10 tahun lebih muda dari Sukarno. Dia menggunakan Fongers diam-diam. Tapi nahas, dia kurang mahir bersepeda sehingga menabrak pohon. Fongers itu pun rusak. Sukarno marah besar mengetahui sepeda kesayangannya rusak parah. Sukarno menyepak pantat Harsono sampai membuatnya menangis. Tapi setelah itu, Sukarno justru merasa bersalah. Dia menabung lagi dan membelikan sepeda jenama lain seharga 8 rupiah untuk Harsono. Sepeda pertama milik Mohammad Hatta dipajang di Museum Kelahiran Bung Hatta. ( indonesiakaya.com ). Mohammad Hatta Tokoh penggemar sepeda lainnya ialah Mohammad Hatta. Dia gemar bersepeda sejak kecil. Sebuah foto dalam otobiografinya, Memoir , menampilkan Hatta ketika berusia 7 tahun memegang sepeda dengan diapit dua orang penunggang kerbau di kanan dan kirinya. Semasa bersekolah di Jakarta, Hatta kerap pergi kesana-kemari dengan sepeda. Padahal dia pemuda rantau. Kebanyakan pemuda rantau susah memperoleh sepeda. Uang mereka habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ditambah pula harga sepeda mahal untuk ukuran mereka. Tapi Hatta cukup beruntung. “Di Jakarta Hatta banyak mempunyai kaum keluarga yang menyayangi dan membantunya. Oleh karena itu tidak heran kalau ia mempunyai sepeda yang merupakan kendaraan yang penting dan terhormat waktu itu,” tulis Bahder Djohan dalam Bahder Djohan Pengabdi Kemanusiaan. Baca juga:  Sejarah Lajur Khusus Sepeda di Indonesia Bahder Djohan adalah anak rantau dari Sumatra sekaligus pelajar Stovia (Sekolah Dokter Bumiputra). Dia sahabatan dengan Hatta di Jakarta. Mereka sering pergi menghabiskan waktu bersama-sama. Setelah mengantarnya pulang, Hatta pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda. Kebiasaan Hatta bersepeda masih bertahan ketika dia sudah menjadi wakil presiden. “Di Yogya dan di Jakarta tiap pagi setelah sembahyang subuh, Bung Hatta berkeliling kota naik sepeda, sambil melihat keadaan kota dan untuk sport ,” beber Yus Sudarso dalam Pribadi Manusia Hatta: Hatta dan Sumpahnya . Haji Agus Salim Selain Sukarno dan Hatta, Haji Agus Salim juga punya cerita menarik yang berhubungan dengan fungsi dan hakikat sepeda. Dia adalah mentor bagi banyak pemuda pada masa pergerakan nasional seperti Mohamad Roem dan Kasman Singodimedjo. Suatu hari pada masa pergerakan nasional, Haji Agus Salim mendapat kunjungan dari para pemuda. Beberapa di antaranya menggunakan sepeda. Rumah Haji Agus Salim terletak di Tanah Tinggi, Batavia. Bila hujan tiba, tanah itu lembek dan debel (tanah lengket habis hujan). Itu membuat ban sepeda tak bisa berputar. Sehingga, Kasman Singodimedjo harus membopong sepedanyahingga ke hadapan Haji Agus Salim. Baca juga:  Soeharto dan Sepeda Turangga “Saya ditunggangi sepeda,” kata Kasman seperti diceritakan kepada Mohamad Roem dalam “Memimpin Adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim”, termuat di Manusia dalam Kemelut Sejarah. Beberapa hari kemudian, Kasman dan kawan-kawannya datang bertamu lagi ke rumah Haji Agus Salim. Kali ini tanahnya kering. Dia bersepeda seperti biasa dan mudah melewati tanah tersebut hingga ke rumah Haji Agus Salim. Menyambut kedatangan mereka, Haji Agus Salim berkata, “Hari ini Anda datang secara biasa. Kemarin peranan sepeda dan manusia terbalik.” Cerita Haji Agus Salim masih relevan pada masa sekarang. Ketika orang-orang justru banyak “ditunggangi” sepeda dan mengubah fungsi serta hakikat sepeda. Orang-orang membelanjakan apa saja demi sepedanya. Sehingga benda justru memperbudak manusia. Bukan sebaliknya.

BAK mobil balap, tank ringan AMX-13 milik Batalyon Kavaleri 4 Kodam III/Siliwangi memacu kecepatannya saat berbelok dari arah PLTA Saguling ke arah Rajamandala, Kabupaten Bandung pada Kamis (10/9/2020). Deru mesinnya begitu sangar. Dasar sial, salah satu AMX-13 yang ngebut itu hilang kendali. Sebuah gerobak penjual tahu dan sejumlah sepeda motor yang terparkir di dekatnya langsung jadi korban serudukannya. Untung tiada jatuh korban jiwa. Menurut Kapendam III/Siliwangi Kolonel (Inf) FX Sri Wellyanto dalam keterangan tertulisnya, rombongan AMX-13 itu sedang melakoni latihan uji siap tempur setingkat kompi. Atas insiden itu, pihak batalyon akan mengganti rugi empat motor dan sebuah gerobak nahas itu. Baca juga: Akhir Tragis Alutsista Legendaris AMX-13 tank made in Prancis itu sudah jadi salah satu alutsista andalan TNI AD sejak 1960. Menilik data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), TNI AD mulanya memiliki 315 unit tank penghancur tank lawan itu. Masuknya datang secera bergelombang: 185 unit datang pada 1961 langsung dari Prancis dan 130 sisanya bekas dari Belanda yang dikirim periode 1977-1978. Per 2018, AMX-13 TNI AD tinggal 120. Ke-120 AMX-13 itu rencananya bakal diganti dengan tank-tank medium Harimau buatan PT Pindad. Namun, hingga kini tank hasil kerjasama dengan FNSS Savunma Sistemleri asal Turki itu masih berupa purwarupa lantaran proses produksi massal baru pada Februari 2020 dan akan rampung 2021. Mulanya Tank AMX-13 Lahirnya AMX-13 tak lepas dari kebangkitan kembali industri militer Prancis pasca-Perang Dunia II yang dibiayai Amerika Serikat. Diugkapkan Peter Lau, MP Robinson, dan Guy Gibeau dalam The AMX 13 Light Tank: A Complete History , segenap persenjataan, termasuk industri militer Prancis dibangun kembali lewat Marshall Plan (MP) dan Mutual Defense Assistance Act (MDAA) pada 1949. Selain dari MP dan MDAA, pembiayaan industri militer Prancis disokong lewat kerjasama dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dalam kurun 1950-1967, Amerika merogoh koceknya hingga USD36 miliar untuk anggota-anggota NATO, termasuk Prancis. Lantaran dalam perjanjian MDAA Prancis tak bisa menggunakan alutsista-alutsista bantuan Amerika untuk mempasifikasi perlawanan di Vietnam, Prancis hanya bisa memanfaatkan bantuan dana dan transfer teknologi dari Paman Sam. Baca juga: Empat Senjata Jerman yang Mengubah Dunia Adalah Direction des Études et Fabrications d’Armements (DEFA/Badan Industri Militer Prancis) yang menggarap pembangunan militer Prancis lewat bantuan Amerika itu. Salah satu hasilnya adalah tank AMX-13, yang dipercayakan DEFA kepada pabrikan Ateliers de construction d’Issy-les-Moulineaux (AMX) tahun 1948. “Orang-orang di balik upaya DEFA dalam memulihkan pabrikan-pabrikan kendaraan tempur (ranpur) Prancis pascaperang adalah Direktur DEFA Ingénieur Génerél de ‘Armement Étienne Roland dan bawahannya Joseph Molinié. Program pengembangan AMX-13 mencapai fase menentukan di bawah arahan Roland dan kemudian menjadi tanggungjawab Molinié, sosok yang dianggap sebagai ‘Bapak desain tank Prancis’ di era pascaperang,” ungkap Lau dkk. Purwarupa AMX-13 yang diuji di Amerika pada akhir 1950 (Foto: Repro "The AMX 13 Light Tank") Molinié mendesain AMX dengan –kegunaan sebagai perbantuan untuk meredam perang di Vietnam– sasis buatan Forges et Chantiers de la Méditerannée (FCM), lalu dievaluasi DEFA pada Juni 1950. Hasilnya, desain tank ringan dengan postur yang memungkinkan bisa dibawa pesawat angkut untuk transportasi jarak jauh. “Molinié jadi figur terpenting karena kariernya sebagai desainer ranpur dimulai pada 1930-an di AMX dan selama masa perang ia melakukan studi banding ke Amerika terkait metode-metode desain dan produksinya. Visi tentang tank-tank ringan yang bisa dibawa pesawat angkut sudah muncul di otaknya sejak 1947, mengingat tank Prancis yang ada saat itu, M-24 Chaffee, bobotnya masih terlampau berat untuk diangkut ke pesawat,” sambungnya. Baca juga: Tank Gaek "Stuart" TNI AD Untuk postur AMX, Molinié mendesain dimensinya dengan panjang 6,36 meter (sudah termasuk panjang meriam) dan lebar 2,51 meter. Agar bisa diterbangkan dengan pesawat, desainnya disederhanakan hingga hanya berbobot siap tempur 14,5 ton (sudah termasuk maksimal tiga kru dan amunisi-amunisi persenjataannya). Meski ringan, AMX-13 diperkuat lapisan baja setebal 10 milimeter di buritan dan 40 milimeter di bagian samping, depan, serta turetnya. Spesifikasinya juga disempurnakan dengan persenjataan utama meriam 75 milimeter SA 50. Senjata pendukung lainnya yang turut dipasang: dua pucuk senapan mesin 7,62 milimeter serta dua pelontar granat asap di dua sisi kubahnya. AMX-13 dibuat dengan sejumlah komponen yang bisa dibongkar-pasang untuk dapat diangkut pesawat (Foto: Repro "The AMX 13 Light Tank" Untuk membuatnya bisa melaju dengan lincah, AMX-13 dipasok mesin berbahan bakar bensin SOFAM delapan silinder dan ditopang sejumlah batangan suspensi torsi. Hasilnya, AMX-13 bisa berlari hingga kecepatan maksimal 60 km/jam. Namun sebelum AMX-13 bisa diproduksi massal, Roland dan Molinié mesti membangun empat purwarupa untuk diuji di Amerika. “DEFA diminta membangun empat purwarupa pendahulu untuk dievaluasi pihak Amerika. Keempat purwarupanya lantas diberangkatkan kapal Liberté dari pelabuhan Le Havre pada 18 Oktober 1950 dengan mengikutsertakan 300 perwira dan para insinyur Prancis. Beberapa negara lain (anggota NATO) juga turut memantau sesi-sesi uji coba dan demonstrasinya sepanjang Oktober-Desember,” tulis Lau dkk lagi. Baca juga: Tank Leopard Layu Sebelum Berkembang Puas dengan aksi-aksi uji coba AMX-13, Amerika pun memberi lampu hijau untuk memberi bantuan dana produksi massal AMX-13. Produksi dimulai pada awal 1951. Pada perayaan Hari Bastille pada 14 Juli 1951, 10 tank AMX-13 pertama hasil produksi massal sudah bisa turut serta berparade. Sejumlah 23 unit AMX-13 hasil produksi gelombang kedua lalu dikirimkan ke Resimen Kavaleri ke-8 AD Prancis. Krisis Suez atau Perang Arab-Israel II (29 Oktober-7 November 1956) jadi ajang pertama AMX-13 beraksi di palagan. Tank ringan itu jadi bagian perbantuan tempur untuk Israel di Resimen Kavaleri Asing ke-2 yang berbasis di Port Fouad. Israel juga jadi negara pertama yang membeli AMX-13 (1956) dan alutsista itu jadi ranpur modern pertama untuk IDF (pasukan pertahanan Israel) lantaran saat itu baru Prancis yang bersedia menjual alutsista ke negara Zionis itu untuk menghadapi militer Mesir. Alasan Prancis, disebutkan Nino Oktorino dalam Konflik Bersejarah, Korps Lapis Baja Israel , “Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser berambisi menjadi pemimpin Pan-Arab, juga membuat marah Prancis karena dukungan terhadap para pemberontak yang berjuang memerdekakan Aljazair.” Tank-Tank AMX-13 Israel (Foto: Repro "The AMX 13 Light Tank") Pengiriman pertama AMX-13 untuk Israel, terdiri dari 100 unit, tiba pada Oktober 1956 berbarengan dengan sejumlah tank berat M4 Sherman dan 200 truk militer 6x6 front-wheel drive . Berangsur-angsur Israel akhirnya punya 400 unit AMX-13 yang dimasukkan di Brigade Kavaleri ke-7 IDF. “Namun dalam perang tersebut Israel kehilangan banyak tank AMX-13 dalam pertempuran di Sinai yang terutama dikarenakan terlalu tipisnya lapisan baja. Meriam utamanya juga ternyata tak memadai untuk menghadapi tank-tank modern buatan Soviet (milik Mesir). Akibatnya, Israel mengandangkan semua AMX-13-nya dan menjualnya ke Singapura pada 1969,” lanjut Nino. Dalam perkembangannya, sejak 1960 AMX-13 sudah mengglobal dan muncul dalam 11 varian. Banyak negara mulai meliriknya, termasuk Indonesia. TNI AD pada 1960 lalu membeli 175 unit varian AMX-13/75, yang perbedaannya dari versi asli terletak pada kubah FL-11 dengan meriam 75 milimeter yang lebih pendek dari varian awal. Sementara, 10 unit lain yang dikirimkan Prancis ke Indonesia pada 1961 berupa AMX-13 PDP. Perbedaan dari versi aslinya terletak pada lapisan baja di anjungan yang lebih mirip bentuk gunting. Tank-tank itu dibeli kala Presiden Sukarno sedang mengkampanyekan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk merebut Irian Barat (kini Provinsi Papua dan Papua Barat) dari tangan Belanda. Sementara, 130 unit AMX-13 bekas Belanda yang dikirimkan ke Indonesia pada 1977-1978 adalah varian AMX-13/105. Varian ini memiliki bentuk haluan yang sudah direvisi untuk versi ekspor, serta tambahan peredam suhu panas di laras meriamnya. Baca juga: Frigat Evertsen , dari Arktik hingga Laut Aru

Pertempuran Ambarawa dan Pertempuran Lima Hari Semarang memakan banyak korban dari kalangan pemuda-pelajar. Tenaga potensial bangsa itu meregang nyawa sia-sia karena tak memiliki pengetahuan memadai tentang militer. Hal itu membuat Jenderal Mayor –sebelum diturunkan menjadi kolonel dalam Re-Ra–  Djatikusumo prihatin. “Beliau berpendapat bahwa sangat disayangkan para pelajar yang memiliki kemampuan yang potensial dan merupakan harapan bangsa yang baru memproklamasikan kemerdekaannya itu banyak menjadi korban dalam pertempuran karena hanya berbekal semangat berjuang yang besar,” tulis Himpunan Pas T Ronggolawe dalam Pasukan “T” Ronggolawe: Perjalanan Sejarah Sekelompok Pemuda Pelajar Semarang . Kenyataan pahit tersebut meyakinkan Djati akan perlunya memberi pendidikan militer kepada mereka. Dengan persetujuan Kepala Staf Markas Besar Oemoem (MBO) Letjen Urip Sumohardjo, Djati lalu mendirikan Sekolah Opsir Tjadangan (SOT) pada 1946 di Salatiga. SOT anggotanya merupakan pelajar dan guru di wilayah kekuasaan Divisi IV yang dipimpin Djati. Diharapkannya, setelah mengikuti pendidikan selama 18 bulan para taruna diharapkan dapat menjadi opsir sampai tingkat pemimpin kompi. Mereka akan disatukan dalam korps opsir cadangan. Oleh karena itu, para taruna diasramakan selama mengikuti pendidikan SOT. Mereka hanya diperbolehkan keluar asrama pada Sabto sore-Minggu. Pendidikan di SOT memadukan pendidikan dasar militer dan pendidikan umum SMP dan SMT. Pendidikan umum diberikan setelah para taruna selesai mengikuti pendidikan SOT tiap harinya. Kurikulumnya dibuat oleh Darsono (kepala Staf Intelijen yang mantan kepala Sekolah Guru), Soemarso (staf pribadi Djati), dan Sukamto (eks Peta) atas perintah Djati. Djati terjun langsung memegang pejaran-pelajaran khusus militer. Materi yang diberikan selain pelatihan beragam keterampilan adalah pengenalan senjata, ilmu persenjataan, taktik, dan strategi. Mengenai dua yang terakhir, Djati antara lain mendasarkan pengajaran pada buku karya Jenderal Prusia Carl von Clausewitz Vom Kriege (On War). Djati amat keras dalam mengajarkan disiplin. Suatu ketika, saat para taruna mengikuti latihan Operasi Kompi Kawal Depan, Djati sampai memarahi Peppy Adiwoso lantaran kedapatan mencuri buah coklat karena kehausan. Namun, pengalaman-pengalaman di SOT tak hanya melulu kedisiplinan, ketegangan ataupun hukuman. Pengalaman-pengalaman lucu pun menjadi bagian keseharian selama pendidikan. Seperti saat para taruna menjalani latihan pertempuran malam, misalnya. Lantaran menggunakan peluru hampa, mereka merasa tidak puas karena dianggap kurang seru. Maka, sebelum latihan dimulai mereka buru-buru membuat peluru mereka yang dapat bersuara layaknya peluru sungguhan dengan mengganti pelor ( bullet ) dengan sumbatan dari kertas koran. Alhasil, suara tembakan selama latihan pun terdengar seperti tembakan dalam pertempuran sungguhan. Namun ketika latihan usai, kelompok pasukan pertahanan tak juga melepaskan tawanan dari kelompok pasukan penyerang. Samudono, salah satu tawanan, bahkan di- bully kawan-kawannya dari pasukan pertahanan. Entah siapa yang melontarkan perkataan “tembak saja!”, Samudono pun kemudian ditembak bagian pantatnya sampai berteriak kesakitan. Celana dan celana dalamnya pun bolong terkena tembakan itu. Setelah semuanya dilepas, ternyata pantat Samudono berdarah. Pengalaman sial juga dialami Entjung Sadjadi saat mengikuti latihan penyerangan objek vital yang dilakukan pada malam. Dia ditugaskan sebagai komandan pasukan penyerang. Maka ketika telah memerintahkan anak buahnya menyerang, dia “beraksi” bak komandan sungguhan yang hilir-mudik mengawasi jalannya operasi sambil menenteng tongkatnya. Saat itulah dia melihat di kejauhan seorang peserta berjongkok di tepi jalan membuang air kecil. Entjung langsung mendatanginya sambil menepuk bahu orang itu menggunakan tongkat. “ Nguyuhbae (Kencing aja),” kata Entjung. Lelaki yang ditepuk Entjung pun kaget dan terbengong melihat orang yang menepuknya. Dalam kegelapan malam itu Entjung tak memperhatikan serius lelaki itu, dia terus berjalan dengan gagah. Dia tak sadar bila orang yang ditepuknya merupakan Jenderal Djati.

DI tengah makin gawatnya persoalan pandemi virus corona , isu politik tentang Sumatera Barat (Sumbar) menyembul di publik. Setelah perkara pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani soal provinsi itu bikin heboh, muncul isu anggota DPR RI dan politikus PDIP Arteria Dahlan yang disebut punya kakek pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sumbar. Isu bermula dari penjelasan budayawan Minang Hasril Chaniago dalam forum Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (8/9/2020) terkait demokrasi di tanah Minang. Hasril memaparkan bahwa meski orang Minang berbeda ideologi politik, hubungan personal dan silaturahimnya tak putus. Seperti di keluarga Arteria, contohnya. Keluarganya Masyumi namun ada Bachtaruddin Said, kakek Arteria, yang PKI. Arteria membantah pernyataan Hasril. Walau sama-sama asal Maninjau, Sumbar, Arteria mengaku tak punya hubungan darah dengan Bachtaruddin. “Tidak benar saya cucu tokoh PKI. Kakek-nenek, orangtua saya berasal dari Maninjau, Kabupaten Agam, Sumbar. Memang ada tokoh PKI dari Maninjau bernama Bachtaruddin. (Tetapi) tidak ada hubungan kekeluargaan antara Bachtaruddin dengan kakek-nenek saya,” aku Arteria   dalam keterangan tertulis kepada Historia . Dalam silsilah keluarganya, Arteria menguraikan bahwa kakek dari pihak ibu, H. Wahab Syarif, seorang pedagang tekstil di Tanah Abang sejak 1950. Neneknya, Hj. Lamsiar, ibu rumahtangga semata. Ibunya, Hj. Wasniar, seorang guru di Perguruan Cikini. Adapun dari pihak ayah, kakeknya bernama H. Dahlan bin Ali, juga pedagang. Sedangkan neneknya, Hj. Dahniar Yahya, tokoh Masyumi. Pernyataan Hasril, menurut sejarawan asal Minang Profesor Asvi Warman Adam, bisa berbuntut urusan hukum. “Ternyata kan Arteria sudah membantah itu. Bahkan diklarifikasi ibunya bahwa nenek dan kakeknya (Arteria) dari pihak ibu dan ayahnya bukan Bachtarudin. Artinya kalau tidak benar, Arteria kan bisa menuntut itu Hasril bahwa dia menuduh, dan ternyata kakek Arteria bukan Bachtarudin itu,” ujar Asvi kepada Historia. Satu Suku Satu Keluarga Bachtarudin merupakan saudara tiri –satu ayah lain ibu– akvitis perempuan yang pada 1974 digelari pahlawan nasional, HR. Rasuna Said. Bedanya, Rasuna Said sejak kecil diberi pendidikan secara Islam, sementara Bachtarudin menerima pendidikan Barat. “Bachtarudin sekolahnya di HIS dan MULO di Jakarta. Lalu bekerja di pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Di zaman Jepang, bekerja sebagai polisi Jepang,” sambung Asvi. Pasca-kemerdekaan, Bachtaruddin keluar dari kepolisian untuk terjun ke politik sebagai eksponen kiri. Menurut sejarawan Fikrul Hanif Sufyan, keputusan itu dipengaruhi ketokohan Datuk Haji Batuah, pentolan Sarekat Rakyat di Padang Panjang yang ditahan pemerintah kolonial di Boven Digul. “Sebelumnya, hampir semua pentolan PKI di Indonesia, termasuk Sarekat Rakyat Padang Panjang, umumnya masih diasingkan di Australia. Artinya ada semacam benang merah yang terputus soal perkembangan komunis setelah mereka di-Digul-kan. Lalu ada perkembangan pemerintah kolonial mengurangi interniran yang dianggap sudah tak berbahaya ke kampung halamannya, termasuk Haji Datuk Batuah,” tutur Fikrul, penulis buku Menuju Lentera Merah: Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949, saat dihubungi Historia. Sementara itu, PKI di Sumbar sudah kembali berdiri pada Oktober 1945 setelah keluar Maklumat Nomor X tahun 1945 tentang berdirinya partai-partai. Bachtaruddin memanfaatkan momen tersebut dengan mendirikan partai. “Di zaman kemerdekaan, (Bachtaruddin, red .) membentuk PKI dengan tiga orang kawannya di Sumatera Tengah,” kata Asvi. PKI jadi partai politik pertama yang eksis di Tanah Minang dan ketuanya adalah Bachtaruddin. “Setelah Haji Datuk Batuah dipulangkan dari Australia, tampuk kepemimpinan (PKI) dikembalikan Bachtaruddin kepada Haji Datuk Batuah. Jadi ada peralihan kepemimpinan di sini, walau Bachtaruddin tetap menjadi kader PKI,” sambung Fikrul. Haji Datuk Batuah (kedua dari kanan) (Foto: Repro "Menuju Lentera Merah") Pada 1946, mengutip buku Propinsi Sumatera Tengah terbitan Departemen Penerangan tahun 1953, Bachtaruddin sebagai perwakilan PKI turut dalam Dewan Perwakilan Sumatera (DPS) yang dibentuk pemerintah pusat pada 17 April 1946. Bachtaruddin termasuk anggota DPS untuk Sumatera Barat bersama sejumlah tokoh politik Minang lain seperti Chatib Sulaeman, Aziz Chan, dan saudara tirinya, Hj. Rangkayo Rasuna Said. “Menariknya, sosok Bachtaruddin ketika ada pergolakan (pemberontakan, red .) di Madiun pada 1948, waktu itu Muso meminta PKI cabang Sumbar untuk menyatukan visi mereka di Madiun yang membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) dan ingin mendirikan negara Soviet. Muso meminta Bachtaruddin melakukan hal yang sama di Sumatera Barat. Namun Bachtaruddin menolak permintaan Muso,” tambah Fikrul. “Alasannya, karena menurut Bachtaruddin apa yang dilakukan Muso sudah di luar jalur. Di sisi lain, setelah penolakan itu, sebelum PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) berdiri, Bachtaruddin juga turut memimpin revolusi kemerdekaan di Pasukan Temi, pasukan laskar para eks-Sarekat Rakyat Padang Panjang. Bersama Natar Zainuddin, Bachtaruddin di pasukan Temi ikut gabung dengan beberapa laskar lain di Front Pertahanan Nasional (FPN).” FPN dibentuk dari sejumlah laskar onderbouw partai-partai yang ada atas permintaan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pembentukan itu bertujuan membangun sinergi kekuatan bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk menghadapi Agresi Militer Belanda. FPN yang dalam rapat musyawarahnya dipimpin Haji Datuk Batuah, mengambil keputusan mendaulat Datuk Indomo Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka dari Masyumi sebagai ketuanya. Selepas masa revolusi fisik, Bachtaruddin masuk DPR sebagai Wakil Ketua I Fraksi PKI lewat Pemilu 1955. Namun, dia hanya menjabat setahun lantaran pada 1956 wafat pada 24 Juni. Namanya kemudian diabadikan oleh partai menjadi Akademi Ilmu Politik Bachtaruddin. Kakek Arteria Dahlan? Benarkah Arteria Dahlan tak punya hubungan keluarga dengan Bachtiaruddin? Baik Asvi maupun Fikrul tak bisa memastikan kebenaran pernyataan Hasril maupun sanggahan Arteria. “Kemungkinan Arteria punya versi sendiri, juga Bang Hasril. Kalau dalam perspektifnya Arteria, barangkali dia mengambil langsung silsilah keluarganya ke atas tanpa melihat silsilah yang lainnya. Tapi dalam budaya Minang (silsilah keluarga) itu bersifat komunal,” jelas Fikrul. “Di Minang itu kalau di dalam sebuah suku (marga, red. ) ada dua orang bergelar Datuk, dia dianggap masih dalam satu keturunan. Misalnya suku Chaniago, di mana di dalam nagari ada dua orang datuk. Nah di dalam silsilahnya orang Minang, dia tidak hanya mengakui hanya pada satu jalur datuknya saja tapi kepada jalur datuk yang lain,” lanjutnya. Klarifikasinya Hasril Chaniago di Youtube Hersubeno Point , Kamis (10/9/2020), senada dengannya. Menurut Hasril, ketika ia mewawancarai Fauzi Makruf, paman Arteria, disebutkan ia masih punya hubungan kekerabatan dengan Bachtaruddin. “Dia (Fauzi) menanggapi wawancara kita sebelumnya. Dikatakan dia, jadi kami (Fauzi) itu sebenarnya masih punya hubungan dengan Bachtaruddin. Begitulah uniknya. Pak Fauzi itu tokoh masyarakat Minang asal Maninjau di Jakarta dengan gelar Datuk Gunuang Ameh. Katanya, beliau dari keluarga Masyumi tapi Bachtaruddin dari PKI dan secara pribadi hubungan mereka biasa-biasa saja,” ujar Hasril. Anggota DPR RI Arteria Dahlan membantah Bachtaruddin, tokoh PKI Sumbar adalah kakeknya (Foto: dpr.go.id ) Ketika bersua Fauzi, Hasril mengingat bahwa mereka membicarakan Arteria yang dianggapnya kurang sopan terhadap orang yang lebih tua. Utamanya kala anggota DPR RI dapil Jawa Timur itu membentak sambil menunjuk-nunjuk Profesor Emil Salim di talkshow Mata Najwa, 10 Oktober 2019. “Saya bilang Pak Fauzi karena beliau tokoh Minang asal Maninjau juga. Tolong diajari dia. Katanya, ‘Oh, dia keponakan saya.’ Kalau begitu tepat betul untuk mengingatkan dia. Di Minang tidak ada stratifikasi sosial, tidak ada pangkat, jabatan. Orang hanya menghormati karena umur. Yang muda harus santun pada yang tua. Dia jadi kontroversial karena menunjuk-nunjuk Pak Emil Salim. Itu tidak sopan bagi adat Minang,” sambungnya. Hasril memberi contoh bahwa di masa republik masih bayi, Hatta sebagai orang Minang yang lebih muda selalu menghormati Tan Malaka yang lebih tua dan lebih dulu memperjuangkan kemerdekaan, meski Tan seorang oposan. “Ketika di ILC (Selasa, 8 September 2020), Arteria datang. Ketika rehat, dia saya panggil untuk mengingatkan hal itu. Saya puji dia karena hebat sebagai orang Minang tapi tak berebut 14 kursi (DPR) dari dapil Sumbar. Lalu saya sebut, saya berteman dengan Fauzi Makruf. Katanya, ‘Oh, dia ungku saya.’ Ungku itu mamak atau paman yang sudah bergelar Datuk.” Jika dilihat generasi itu, sambung Hasril, Bachtarudin adalah generasi kakek Arteria dari segi umur. Seandainya Hasril asal bicara dalam forum ILC itu, mestinya Arteria sudah langsung membantah. Pasalnya, Hasril menguraikan maksudnya itu bukan dalam hubungan biologis, melainkan komunal seperti yang juga diterangkan Fikrul di atas. “Kalau dia merasa saya tuduh, pastinya dia bantah saat itu juga. Apalagi dia pengacara hebat. Cuma setelah itu muncul isunya di medsos karena mungkin ada yang nggak suka sama Arteria. Dari medsos masuk media mainstream . Padahal sistem kekerabatan Minang itu terlalu luas. Saya juga saat itu sedang menjelaskan, inilah contoh berdemokrasi di Minangkabau,” tandas Hasril.

Suasana hutan Tumpak Kepuh (terletak di kawasan Desa Sumberdadi, Blitar Selatan) masih remang-remang. Pagi baru saja tiba, ketika seorang lelaki hampir paruh baya melintasi jalan setapak hutan tersebut. Langkahnya yang terburu-buru dan cepat mengundang perhatian Peltu Jatimin dan beberapa anak buahnya  dari Kompi C Batalyon 521 Kodam Brawijaya. Tanpa pikir panjang Jatimin berteriak memerintahkan lelaki itu untuk menghentikan langkahnya. Alih-alih dituruti, yang diperintah malah menjalankan langkah seribu. Tembakan peringatan pun dilontarkan tiga kali. Tetap tak digubris. Sebagai jalan terakhir, Kopral Dua Soepono terpaksa mengarahkan senapannya. Dor! Dor! Dor! Terjungkallah lelaki itu seketika. Saat didekati, nampak pangkal pahanya nyaris putus. Namun lelaki itu masih hidup. Dalam kondisi sakratul maut, dia masih menyebut namanya sebagai “Gunawan”. Beberapa detik kemudian nyawanya pun lepas.  Ketika memeriksa tas hitam yang yang dibawanya, nampaklah sehelai sarung usang berwarna hijau. Kain itu membalut sebuah radio transistor kecil dan sebuah buku berjudul Kaum Buruh Sedunia Bersatulah!  karya pemimpin komunis Tiongkok, Mao Zedong. Dua hari kemudian yakni pada 17 Juli 1968, Wakil Komandan Satuan Tugas Operasi Trisula (operasi khusus memburu sisa-sisa anggota PKI di wilayah Blitar Selatan) Letnan Kolonel Sasmito membuat pengumuman yang mengejutkan: lelaki itu ternyata adalah Ir. Surachman, Menteri Irigasi Kabinet Dwikora II sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sejak Februari 1966 menjadi buronan karena dituduh sebagai anggota PKI. Demikian pernyataan Sasmito dalam buku Operasi Trisula Kodam VIII Brawijaya karya Semdam VIII Brawijaya. Hampir setahun kemudian, peran politik Surachman sebagai “orang PKI yang diselusupkan” ke tubuh PNI dikuatkan oleh Kusnun alias Abdullah, anggota verfikasi CC PKI urusan Kalimantan. Dalam sidang hari ke-4 pengadilan subversi terhadap terdakwa Sardjono dan Florentinus Suharto pada 30 Mei 1969, Kusnun menyebut  bahwa Ir. Surachman (PNI) dan Karim DP merupakan para infiltran PKI. Tetapi ketika ditanya tentang bukti administratif mengenai keberadaan para anggota PKI yang berada di partai-partai lain itu, Kusnun menjawab soal tersebut sulit dihadirkan di pengadilan. “Karena untuk kepentingan security , maka bukti-bukti itu biasanya dimusnahkan,” kata Kusnun seperti dikutip oleh Abadi , 31 Mei 1969. Pendapat Surachman sebagai orang komunis yang menyelundup di tubuh PNI semakin kuat ketika Profesor Soenarjo S.H (salah seorang pendiri PNI) menyebut dalam bukunya Banteng Segitiga ,  Surachman sebagai anggota PNI yang lebih pandai mengekor PKI. Namun benarkah semua tuduhan itu? Satya Graha, mantan wakil pemimpin redaksi Suluh Indonesia (koran milik PNI), menyatakan ketidakpercayaannya terhadap tuduhan itu. Sebagai seorang yang pernah mengenal insinyur pertanian lulusan UGM itu (1961), dia tidak yakin bahwa tokoh muda PNI tersebut sebagai orang PKI. “Saya kira karena dia loyalis Bung Karno yang sangat radikal, lantas musuh-musuh politik Bung Karno mem-PKI-kan-nya setelah Peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober),” ungkap Satya. Keyakinan Satya Graha berkelindan dengan pendapat ahli sejarah politik Indonesia J. Eliseo Rocamora. Dalam bukunya, Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965 , Rocamora menyebut tuduhan itu tidak memiliki dasar sama sekali. “Tulisan-tulisan panjangnya di koran PNI Suluh Indonesia tidak menyingkapkan sedikit pun gaya penulisan atau pemikiran PKI,” ungkapnya. Jikalau pendiriannya terlihat lebih cenderung kepada hal-hal yang dikeluarkan oleh PKI (soal pembentukan Angkatan Kelima misalnya) dan sikap-sikapnya terkesan mendua terhadap insiden-insiden aksi sepihak yang dilakukan oleh banyak kader PKI, itu bisa dimaklumi. Sebagai seorang loyalis Sukarno, Surachman tentunya akan mengacu kepada sikap junjungannya itu yang menurut Rocamora sikapnya terhadap kedua isu tersebut juga mendua. Rocamora pun bisa memahami jika di tengah “ketidakpastian” dan aksi Letnan Jenderal Soeharto menangkapi menteri-menteri-nya Sukarno pasca Gerakan 30 September 1965, Surachman jadi berpaling kepada musuh Soeharto yakni PKI. Ketika sisa-sisa PKI melancarkan aksi gerilya di Blitar Selatan, Surachman membuat keputusan cepat untuk bergabung dengan para pemberontak. Terlebih baginya Malang Selatan dan Blitar Selatan adalah dua tempat yang tidak asing,  mengingat sebagai anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) pada era Perang Kemerdekaan (1946-1949), dia pernah bergerilya melawan Belanda di wilayah tersebut. Namun upaya cari selamat itu ternyata tak berbanding lurus dengan suratan takdirnya. Gegara tembakan seorang kopral, pelariannya itu malah mempercepat kematiannya. Maka berakhirlah hidup sang menteri dengan membawa sejumlah misteri yang tak pernah terjawab pasti hingga kini.

“Ikan hiu makan tomat” menjadi  trending topic. Susualan  atau pantun itu diucapkan oleh seorang lelaki, mungkin penjualnya, dalam video yang viral di twitter . Ia me- review  kue odading Mang Oleh di kawasan Bandung. Berikut ini review -nya. “Odading Mang Oleh, hmmm…, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh didieu  (di sini) karena lamun teu ngadahar  (kalau tidak makan) odading Mang Oleh, maneh teu gaul jeung aing  (kamu tidak gaul dengan saya), lain balad aing  (bukan kawan saya), g*b**g. Ikan hiu makan tomat, g*b**g mun teu kadieu  (g*b**g kalau tidak ke sini). Odading Mang Oleh, rasanya, a*j**g banget.” Selain menjual odading, Mang Oleh yang bernama lengkap Pak Soleh, juga menjual cakwe. Liputan ayobandung.com  menyebut bahwa Pak Soleh telah berjualan odading dan cakwe selama 20 tahun. Dari namanya bisa ditebak, cakwe adalahmakanan orang Tionghoa. Ia salah satu dari banyak makanan yang dibawa para imigran dari Tiongkok dan diperkenalkan di Nusantara. "Gelombang imigrasi dari Tiongkok ke Nusantara berkali-kali. Mereka membawa makanannya kemudian berkembang. Kalau ditelisik dari sisi linguistik, yang kita kenal hari ini adalah murni serapan dialek Hokkian," kata Aji Chen Bromokusumo, penulis buku Peranakan Tionghoa dalam Kuliner Indonesia, dalam dialog sejarah di Historia.id , Februari 2019. Salah satunya cakwe, dialek Hokkian yang artinya "hantu atau setan digoreng". Menurut Nick Molodysky dalam Kuliner Khas Tionghoa di Indonesia, cakwe artinya "setan goreng". Cakwe adalah sejenis donat asin dari Tiongkok, yang hingga kini menjadi sarapan umum di Tiongkok Selatan.Cakwe merupakan makanan yang mudah dijumpai di Indonesia. "Paling sering kita bisa menemukan makanan yang satu ini di penjual bubur, kembang tahu, atau tau suan. Teksturnya sangat garing, cakwe paling nikmat disantap dengan hidangan yang berkuah," tulis Nick. Arti "hantu atau setan digoreng" ada ceritanya. Makanan ini diciptakan seorang pedagang di Tiongkok untuk melampiaskan kemarahan rakyat kepada Perdana Menteri Qin Hui dan istrinya yang memfitnah Yue Fei, jenderal terkemuka Dinasti Song. Fitnah itu membuat Yue Fei dihukum mati. Pedagang itu membuat adonan tepung berbentuk seperti manusia yang saling memunggungi. Ketika digoreng, adonan itu muncul ke permukaan. Pedagang itu menjualnya dengan meneriakkan: "dijual Hui goreng!" Hui mengacu pada Qin Hui. Bila cakwe dari orang Tionghoa, ternyata nama odading dari orang Belanda. Remy Sylado, sastrawan dan ahli bahasa, mengungkap asal-usul nama odading dalam bukunya, 9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia Adalah Asing dan Bahasa Menunjukkan Bangsa . Suatu hari, sebut Remy, seorang sinyo (sebutan anak kecil) Belanda merengek kepada maminya minta dibelikan kue yang dijajakan oleh seorang anak kampung. " Mammie, koop dat voor mij (Mami, belikan itu untukku)," kata sinyo itu. Kue itu tidak bernama karena hanya terdiri dari adonan terigu dan gula pasir yang digoreng. Sang nyonya pun penasaran lantas memanggil ujang penjual kue itu. Ia menyuruhnya membuka daun pisang yang menutupi kue di atas nyiru. Begitu melihat terigu goreng itu, sang nyonya berkata kepada anaknya, " O, dat ding ?" Artinya "O, barang itu?" Kue itu akhirnya memiliki nama: odading . "Si ujang kembali ke kampung, mengatakan kepada emaknya bahwa ternyata kue itu bernama odading," kata Remy. "Hingga kini orang di Bandung menyebut adonan terigu goreng itu odading." Bagaimana, penasaran dengan odading Mang Oleh yang rasanya seperti menjadi Iron Man? Kalau lagi ke Bandung, cobalah.

Aristokrat dari Sulawesi yang getol menyerang Belanda. Enggan bekerja sama dengan penjajah hingga akhir hayat.

Sebagai salah seorang pemikir militer Indonesia, Kolonel Djatikusumo sejak awal memiliki konsep tentang bagaimana organisasi militer semestinya dibangun. Salah satu faktor terpenting dari konsepnya ialah, harus ada pendidikan militer profesional. Bertolak dari kosenp itulah Djati kemudian menggagas berdirinya Sekolah Opsir Tjadangan (SOT) di Salatiga. “Keputusan mengadakan Sekolah Opsir Tjadangan didasarkan atas prakarsa Jenderal Mayor Djatikusumo, untuk membentuk satu korps opsir (perwira) cadangan, yang anggotanya dibentuk dari guru-guru dan pelajar pejuang yang kebetulan sudah berada di dalam jajaran komandonya. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan ketika pertempuran-pertempuran di front Ambarawa dan Semarang, banyak anak pelajar yang gugur,” tulis Himpunan Pas T Ronggolawe dalam Pasukan “T” Ronggolawe: Perjalanan Sejarah Sekelompok Pemuda Pelajar Semarang . Kepedulian pada pendidikan itu membuat Djati terjun langsung dalam pengajaran maupun ujian. Selain itu, Djati biasa menyertakan para taruna ke dalam pertempuran sungguhan meski sering ditentang banyak perwira senior. “Ia justru berpendapat bahwa para kadet ini perlu ikut berperang secara aktif, sebab perang ini merupakan kesempatan yang bagus bagi para calon perwira untuk memperoleh pengalaman bertempur dalam arti yang sebenarnya. Suatu kesempatan yang belum tentu bisa diperoleh di masa-masa mendatang. Kalau toh nanti jatuh korban, itu risiko,” kata Moehkardi dalam buku Akademi Militer Yogya dalam Perjuangan Fisik 1945 sampai dengan 1949 . Meski berat, para taruna tak pernah mengeluhkan konsep pendidikan seperti itu. Para taruna sama seriusnya seperti personil-personil lain dalam operasi militer. Seperti yang dialami Mardihadi, anggota Pasukan Tjadangan Ronggolawe yang ditempatkan di Bungah, Kawedanan Sedayu (Front Ronggolawe I: Surabaya Barat dan Utara) untuk mengawasi gerak-gerik musuh dan mata-mata musuh. “Di kota Bungah ini, makan sehari-hari hanya telur bebek diceplok, diolesi petis sedikit lombok dan gereh (ikan asin). Memang adanya hanya itu-itu saja. Hiburan hampir tidak ada, satu-satunya hiburan sebagai selingan adalan nonton gadis-gadis yang andi di Bengawan Solo, sekadar untuk menghilangkan kejenuhan yang berkepanjangan (istilah Pasukan T: nonton gitar kecemplung),” Himpunan Pas T Ronggolawe. Jauh setelah itu, penerjunan langsung ke dalam pertempuran juga dirasakan manfaatnya oleh taruna Atekad Try Sutrisno (kelak menjadi wakil presiden) saat diikutsertakan Djati dalam menangani PRRI. “Praktik lapangan yang paling berkesan adalah pelibatan para taruna Atekad dalam tugas operasi Sumatera Barat. Dari situ kami para taruna dapat menerapkan ilmu dan seni kepemimpinan prajurit, maupun merasakan dan menghayati secara langsung dinamika pelaksanaan operasi, dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya. Penugasan operasi semasa taruna di dalam periode kepemimpinan Pak Djati merupakan pengalaman langka dan sangat berharga,” kata Try dalam testimoni berjudul “Pak Jati di Mata Saya”. GPH Haryo Mataram (kelak menjadi rektor pertama Universitas Negeri Surakarta), adik tiri Djati (satu ayah beda ibu), juga amat merasakan manfaat pola pendidikan yang diterapkan Djati sejak awal kemerdekaan. Dia menyadari kemudian bahwa pendidikan oleh Djati sebagai motivasi tak langsung kepada para taruna. Namun, Haryo ingat Djati amat profesional dalam pekerjaannya. Alih-alih mendapat keistimewaan, Haryo justru mendapat perlakuan lebih keras dibanding yang diterima teman-temannya dari Djati. Itu dialaminya saat ujian terakhir di Akademi Militer Yogyakarta dengan mata pelajaran taktik. Djati yang turun langsung menguji bersama Letkol Ismail, justru membebankan Haryo dengan ujian lebih berat. “Justru pertanyaan yang ditujukan kepada saya adalah yang paling sulit, dan kepada saya dikejar terus dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan,” kata Haryo dalam testimoninya di biografi Djati berjudul GPH Djatikusumo, Prajurit-Pejuang dari Kraton Surakarta . Ketagasan Djati dirasakan Haryo sejak awal, ketika Haryo dan sejumlah taruna diperbantukan ke Divisi Ronggolawe yang dipimpin Djati sebelum Agresi Pertama. Ketika Haryo melaporkan kedatangan pasukannya, Djati menolak. Upaya itu terjadi hingga beberapa kali. “Mengapa ditolak? Karena ternyata kancing baju saya dan beberapa teman taruna Akademi Militer tidak tertutup (terbuka). Sehingga hanya karena kurang rapi saja laporan saya ditolak,” kata Haryo.

Diterapkannya aturan sakoku (politik isolasi dari bangsa asing) selama kurun 1639-1853 pada era Tokugawa (1603-1867) berdampak besar pada perkembangan ilmu pengatahuan dan kebudayaan di Jepang. Selama lebih dari 200 tahun, sangat sedikit informasi tentang dunia Barat yang bisa diterima publik Negeri Sakura. Segala akses diatur penguasa militer (shogun) Jepang yang begitu kuat bekuasa. Politik isolasi membuat Jepang tidak bisa sembarang dikunjungi bangsa asing. Pengajar Program Studi Jepang Universitas Indonesia Bambang Wibawarta dalam “Dejima: VOC dan Rangaku ” dimuat Wacana Oktober 2008, mencatat hanya ada dua bangsa yang bisa menjalin hubungan dengan pemerintahan Tokugawa: Cina dan Belanda. Baca juga:  Jepang dari Isolasi hingga Industri Belanda diketahui masuk ke Jepang sekitar tahun 1600 –sebelum Tokugawa Ieyasu mendirikan dinasti Tokugawa dan sakoku diterapkan. Ketika itu, kapal Belanda De Liefde yang mengangkut 24 orang awaknya dihantam badai. Kapal terdampar di sekitar Teluk Usuki, Kyushu. Mereka lalu diselamatkan dan diterima oleh daimyo (tuan tanah) Kyushu Otomo Yoshimune. Sebagian dari mereka bahkan dijadikan penasihat perdagangan luar negeri, serta penasihat pembuatan peta dan kapal. “Sebenarnya tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengadakan hubungan dagang dengan Asia Timur setelah mendengar keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman ke Jawa dan Sumatera,” tulis Wibawarta. Hasil eksperimen para  rangakusha.  (Wikimedia Commons). Selama era isolasi itu Belanda diberi kebebasan berdagang dan berinteraksi dengan rakyat Jepang. Hal itu menyebabkan rasa ingin tahu rakyat akan dunia luar semakin besar. Belanda pun menjadi jembatan pengetahuan Barat bagi Jepang. Orang-orang Jepang lantas menyebutnya Oranda gaku (disingkat rangaku ). Oranda artinya Belanda, dan gaku bermakna ilmu pengetahuan. Jadi rangaku adalah ilmu pengetahuan dari Belanda. Pada masa itu sebenarnya pengetahuan Barat yang masuk ke Jepang tidak hanya berasal dari Belanda saja. Menurut Bambang Wibawarta ada juga nambangaku , yakni ilmu pengetahuan Barat yang disebarkan melalui Siam, Luzon, dan Jawa oleh orang-orang Portugis, Spanyol, dan Italia ke Jepang. Baca juga:  Kiprah VOC di Pulau Dejima “Namun karena perdagangan selama era sakoku hanya diizinkan dengan Belanda, semua pengatahuan dan tekniknya berasal dari sana. Sehingga tidak mengherankan jika rangaku menjadi sebutan umum untuk semua pembelajaran Barat,” tulis de Theodore dalam Sources of Japanese Tradition, Abridged: 1600 to 1868 . Meski istilah rangaku mengacu pada bangsa Belanda, pengetahuan yang dibagikan orang-orang Negeri Kincir Angin itu adalah pengetahuan Barat secara umum. Menurut Grant K. Goodman dalam Japan and the Dutch 1600-1853, bidang-bidang keilmuan seperti kedokteran, farmasi, fisika, kimia, astronomi, geografi, dan kesenian, berperan besar dalam perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan alam di Jepang. “Sedangkan penelitian di bidang lain seperti hukum, sejarah, sastra, dan agama pada awalnya dilarang karena dikhawatirkan akan menjadi media masuknya kembali agama Kristen yang dianggap dapat mengganggu otoritas penguasa,” tulis Wibawarta. Pusat pengetahuan Barat di Jepang berada di Pulau Dejima. Sejak ditempati orang-orang Belanda pada 1641, untuk keperluan perdagangan, pulau di Nagasaki itu ramai dikunjungi orang-orang Jepang yang ditunjuk penguasa untuk mempelajari berbagai macam bidang pengetahuan. Mereka dikenal sebagai rangakusha . Baca juga:  Nasib Orang Indonesia di Jepang Pasca Perang Diceritakan Jean Piere Lehmann dalam The Roots of Modern Japan , para intelektual baru Jepang itu datang dari berbagai daerah, seperti Sendai, Kagoshima, Edo, Osaka, Kanazawa, Nagasaki, dan sebagainya. Mereka belajar bersama dan muncul sebagai elit intelektual yang dikenal di seluruh penjuru negeri. Para rangakusha merupakan kelompok campuran, termasuk di dalamnya para dokter, ahli astronomi, ronin (samurai tak bertuan), kelompok intelektual lama, dan beberapa daimyo (penguasa tanah). “Dengan cara ini, hubungan kebudayaan dan kecendekiaan antar orang Jepang dan orang Belanda lebih menarik perhatian dan penting daripada pertukaran perdagangan yang rada sederhana di Nagasaki,” tulis sejarawan C.R. Boxer dalam Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799 . Kitab anatomi tubuh manusia pertama di Jepang. (Wikimedia Commons). Para pengajar rangaku datang dari kalangan pejabat VOC. Nama-nama seperti Engelbert Kaempfer (penulis The History of Japan ), Carl Peter Thunberg (penulis Flora Japanica ), dan Issac Titsingh, bukan pejabat VOC biasa. Mereka dikenal sebagai intelektual Barat, yang memang ikut di kapal VOC sebagai ilmuwan. Selain ketiga orang itu masih banyak pejabat VOC yang sejak di Barat telah berprofesi sebagai tenaga pendidikan. Baca juga:  Sebelum Pearl Harbor, Pesawat AL Jepang Pernah Tenggelamkan Kapal AL AS. Sistem rangaku mencapai puncaknya pada era pemerintahan Shogun Tokugawa Yoshimune (1684-1751). Dia berperan besar dalam perkembangan elit intelektual di Jepang. Baginya keberadaan rangaku dapat memberi kontribusi pada kemajuan negerinya di masa mendatang. Shogun Yoshimune mendukung pembukaan sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Dia juga berperan dalam menghapus larangan pembatasan penerjemahan buku-buku berbahasa Belanda. Sugita Genpaku, perintis ilmu kedokteran Barat di Jepang. (Wikimedia Commons). Dari sistem rangaku ini lahir sejumlah tokoh besar, yang perannya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Jepang selama abad ke-18. Bambang Wibawarta mencatat beberapa di antaranya: Asada Goryu (1743-1799), ahli astronomi yang membuat sistem penanggalan kalender zaman Kansei; Aoki Konyo (1698-1769), menerbitkan kamus Jepang-Belanda; Ajima Naonobu (1739-1798), ahli matematika yang memperkenalkan penggunaan integral, logaritma, dan kalkulus; Hiraga Gennai (1728-1779), peneliti bidang listrik dan botani; dan Shiba Kokan (1747-1818), pelopor bidang etsa lempeng tembaga, serta mempopulerkan astronomi Copernicus dan Kepler, serta kartografi Eropa. Salah seorang rangakusha di bidang ilmu kedokteran yang amat tersohor adalah Sugita Genpaku (1733-1817). Dia menjadi pelopor bidang kedokteran Barat di Jepang. Gempaku mempelajari ilmu bedah melalui dokter-dokter Belanda di Dejima. Dia menulis sebuah buku berjudul Yoyka Taisei, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang ilmu kedokteran Barat, antara lain cara penghentian pendarahan, pengangkatan tumor di dada, dan sebagainya. Dia berambisi menciptakan ilmu bedah yang memadukan metode pengobatan Jepang, Cina, dan Belanda. “… rangaku yang masuk bersama pedagang VOC ke Jepang lambat laun menyebar luas, baik secara bidang ilmu maupun daerah penyebaran, khususnya di kalangan cendekiawan … rangaku menjadi kekuatan bagi VOC agar dapat diterima dan eksis, juga merupakan alat untuk mengurangi tekanan dan penyeimbang kekuasaan pemerintah bakufu (pemerintahan militer),” tulis Wibawarta.

UNTUK kesekian kalinya sentimen terkait Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat mengorbit lagi. Disebutkan budayawan Minang Edy Utama yang dikutip BBC News Indonesia , Selasa (8/9/2020), luka lama itu menganga setelah Presiden Sukarno memerintahkan pasifikasi militer lewat “Operasi 17 Agustus”. Implikasinya hingga sekarang merembet kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), parpol penguasa pemerintahan saat ini yang dianggap representasi dari Sukarno. Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengarahan pasangan calon Pilkada, 2 September 2020, masih mempertanyakan mengapa rakyat Sumbar (Sumatera Barat) belum menyukai PDIP. Namun, kerunyaman muncul setelah muncul pernyataan Ketua DPP PDIP yang merangkap Ketua DPR RI Puan Maharani di hari yang sama. “Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” kata Puan. Sontak sejumlah nada sumbang dari para aktivis dan politisi Minang menerjang PDIP. Hal tersebut membuat PDIP Sumbar memutuskan urung terjun ke pertarungan pemilihan gubernur (pilgub) Sumbar. Pernyataan Puan jadi bola liar lantaran tak disusul klarifikasi langsung. Ia membangkitkan lagi trauma PRRI yang disebutkan Edy berawal dari operasi militer yang dikerahkan Sukarno. Pernyataan Edy mendorong kita pada pertanyaan, benarkah luka lama PRRI itu gara-gara operasi militer perintah Sukarno? Baca juga: Kemenangan "Tentara Sukarno" di Hari Lebaran Sejarawan cum peneliti senior LIPI Profesor Asvi Warman Adam mempertanyakan fakta yang terkesan memojokkan Sukarno tersebut saat dihubungi Historia . “Saya ingin mempertanyakan kenapa semua kesalahan ditimpakan pada Sukarno? Mereka kan ditangkap itu dengan surat penangkapan dari (Jenderal AH) Nasution. Di sini ada PKI yang membuat (permainan politik) dan ada Angkatan Darat juga. Jadi jangan semua ditimpakan bahwa Hamka ditangkap Sukarno. Ada juga pihak-pihak yang bermain di bawahnya, kekuatan politik lain seperti Angkatan Darat dan PKI,” ujar Asvi . Pernyataan Asvi menunjukkan detail-detail dalam politik nasional era 1950-an tidak banyak diketahui publik saat ini. Akibatnya, opini yang berkembang di masyarakat cenderung “pukul rata” bahwa semua kesalahan ada di pundak Sukarno. “Tapi memang mereka bersikap negatif terhadap Sukarno. Memang PRRI berdampak sampai ketika orang-orang Sumbar tak punya kesempatan memimpin di Sumbar. Menimbulkan trauma bagi orang di Sumbar dan jelas kemarahan terhadap pemerintah pusat diidentikkan dengan Sukarno. Saat kecil, saya juga merasakan hal itu, bahkan dikatakan Jawa dan Sukarno adalah pemerintah pusat yang menghancurkan PRRI,” imbuh Asvi yang kelahiran Bukittinggi 65 tahun lampau itu. Kolonel Ahmad Husein (pojok kiri) dengan para petinggi Dewan Banteng, Desember 1956 (Foto: nationaalarchief.nl ) Senada dengan Asvi, George McTurnan Kahin dalam Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia menyatakan, keputusan mengerahkan kekuatan bersenjata untuk meredam PRRI di bawah Kolonel Achmad Husein sejatinya adalah hasil dari percampuran permainan politik pihak-pihak di sekitar Sukarno. Keputusan memilih opsi penggunaan militer sebagai solusi non-kompromis terhadap PRRI adalah buah dari tekanan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal AH Nasution dan Perdana Menteri (PM) Djuanda Kartawidjaja. “Sukarno berada di bawah tekanan dari beberapa penasihat terdekatnya dan dari para pemimpin PKI untuk tak mengambil jalan kompromi. Baik PM Djuanda dan KSAD Nasution juga meninggalkan cara-cara untuk rekonsiliasi dan mendesak aksi militer terhadap PRRI,” ungkap Kahin. Baca juga: Utusan Presiden RI Dikerjai Kala Berupaya Ambil Hati Pemimpin PRRI Kesaksian bahwa opsi militer dalam penyelesaian PRRI tidak pernah dikeluarkan Sukarno juga dikatakan pengusaha asal Minang Hasjim Ning. Hasjim, yang merupakan keponakan Bung Hatta sekaligus sahabat Sukarno, dua kali diutus Sukarno ke Padang untuk menemui Ahmad Husein. Namun dua upayanya itu semua gagal. Oleh karena itu, sehari sebelum memulai safari luar negerinya pada Februari 1958, Bung Karno menyempatkan mampir ke rumah Bung Hatta untuk mendiskusikan penyelesaian kasus PRRI. Menurut Hasjim, Hatta menyarankan agar penyelesaian PRRI hendaknya tidak dilakukan dengan penggunaan kekerasan dan itu dituruti Sukarno. “Pada hari keberangkatannya, Bung Karno menyampaikan pidato agar sepeninggalnya tidak ada tindakan kekerasan dilakukan, harus diupayakan agar tidak ada pertumpahan darah,” kata Hasjim dalam otobiografi berjudul Pasang Surut Pengusaha Pejuang. PM Djuanda, yang dituntut mundur kabinetnya oleh PRRI, mengambil tanggung jawab aksi militer setelah upaya damai pemerintah pusat berbalas proklamasi berdirinya PRRI pada 15 Februari 1958, sebagai perwujudan ultimatum dalam Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara. Ultimatum berisi: pemerintah pusat didesak dalam lima hari sejak 10 Februari agar PM Djuanda mengembalikan mandat kabinetnya kepada Sukarno dan agar Sukarno membentuk sebuah Zaken Kabinet Nasional yang bersih dari unsur-unsur anti-Tuhan. Ultimatum itu, lanjut Kahin, seolah jadi penolakan menohok bagi upaya-upaya Sukarno mendinginkan persoalan lewat cara persuasif. Dikatakan PM Djuanda kepada Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones, ultimatum itu sebagai penolakan PRRI menjadikan Sukarno pasrah menyetujui langkah represif sebagaimana desakan pihak-pihak di sekitarnya. Baca juga: Pesawat CIA dalam PRRI/Permesta Di sisi lain, manuver PRRI di Sumatera juga dibekingi Amerika Serikat. Oleh KSAD Nasution, fakta tersebut dicap sebagai pemberontakan, bukan sekadar gejolak daerah yang menuntut otonomi lebih luas. “Ada ultimatum, ada pergerakan bersenjata. Bahwa gerakan besenjata itu ada ditambah bantuan asing dari Amerika, itu jelas pemberontakan, tidak bisa dibantah lagi. Di situ juga ada perwira militer, ada Achmad Husein, ada Dahlan Djambek juga dan dibentuk Dewan Banteng. Jadi bahwa ada juga persoalan antara pimpinannya tentara di daerah dengan di pusat,” sambung Asvi. Nasihat Ninik-Mamak Tak Didengar Ultimatum PRRI membuat KSAD mengerahkan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) untuk memadamkan pergolakan tersebut pada 17 April 1958 lewat “Operasi 17 Agustus” yang dikomandani Kolonel Ahmad Yani. Klimaks perang saudara di Sumatera Tengah itu disesalkan banyak tokoh pendiri bangsa asal Minang seperti Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta. Sjahrir sempat mengingatkan Sumitro Djojohadikusumo agar tak keliru mengambil sikap dalam mendukung PRRI. Sementara, Hatta sejak awal menentang opsi pasifikasi secara militer. Hal itu diwanti-wantinya kepada Jenderal Nasution. “Saya tidak setuju, bahwa tentara bisa melancarkan serangan terhadap para pemberontak. Itu adalah langkah yang salah,” kata Hatta, dikutip Dubes Howard Jones dalam bukunya, Indonesia, The Possible Dream. Hatta sendiri dua kali mengirim utusan untuk membujuk Husein agar tidak melanjutkan gerakannya itu. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Husein adalah keliru. “Tindakan Husein itu sama dengan putsch militer. Itu sangat berbahaya bagi negara dan demokrasi. Penyelesaiannya mesti dengan penyelesaian politik. Bukan militer,” kata Hatta sebagaimana dikutip Hasjim Ning yang meminta masukan sesaat sebelum berangkat ke Padang diutus Presiden Sukarno menemui Husein. Pasukan Angkatan Perang Repubik Indonesia (APRI) dalam pasifikasi militer terhadap PRRI (Foto: Perpusnas RI) Sebagaimana Hasjim yang dua kali gagal membujuk Husein, dua utusan Hatta –yakni Baharudin Datuk Bagindo dan Bujung Djalil– pun semua gagal. Djalil bahkan sempat ditahan pasukan Husein. Sementara, Bachtar Lubis yang diutus KSAD Nasution justru berbalik mendukung PRRI. Akibatnya, pemerintahan Djuanda-KSAD Nasution memilih opsi militer dalam penyelesaian soal PRRI. “Orang Minangkabau, biasanya sebelum berbuat apa-apa, bertanya kepada ninik - mamak (nenek-ibu). Tetapi apa yang dilakukan Ahmad Husein dan kawan-kawannya? Kata dan nasihat mamak sendiri tidak didengar, tetapi justru mamak Sumitro, mamak Syafruddin (Prawiranegara, PM PRRI), mamak (Kolonel Zulkifli) Lubis dan mamak (Kolonel Maluddin) Simbolon yang didengar. Inilah akibatnya,” kata Hatta menyesali penggunaan aksi militer untuk menumpas PRRI, dalam suratnya kepada Wakil KSAD Jenderal Gatot Subroto, dikutip Deliar Noer dalam Mohammad Hatta: Biografi Politik. Baca juga: Kesaksian Hasjim Ning tentang Penyelesaian PRRI Surat Hatta tertanggal 2 Mei 1962 itu turut menggambarkan situasi, stigma, dan trauma yang melekat di masyarakat Minang sebagai imbas berdirinya PRRI dan aksi militer penumpasannya. Selain mengakibatkan penangkapan beberapa tokoh yang dianggap terlibat, penguasa militer di Sumbar mengetatkan aturan militer. Bahkan, ekses dari penumpasan PRRI menimpa orang-orang Minang di perantauan seperti yang dialami Hasjim. “Perang yang berlangsung di tanah kelahiranku menimbulkan banyak ekses yang macam-macam terhadap putra daerah Minangkabau yang menetap di Jakarta. Banyak di antara mereka yang ditahan dan diperiksa karena ada sangkaan bahwa mereka pendukung PRRI. Ada tindakan itu yang mempunyai dasar. Tapi banyak juga karena alasan dendam pribadi. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan juga berbagai persoalan bagiku. Banyak di antara mereka atau keluarga mereka yang datang mengadu kepadaku agar mengupayakan perlindungan. Sebaliknya, aku terkena juga oleh ejekan dan senda gurau yang memerahkan telingaku. Teman-teman yang bersimpati pada PRRI datang membawa ejekan,” kata Hasjim. Walau kemudian aturan-aturan militer itu perlahan hilang, sentimen dan trauma yang dialami orang Minang tidak seketika musnah. Sentimen dan trauma yang mengendap itu, menurut Asvi, kemudian ditimpakan kepada Sukarno dan di masa kini kepada PDIP sebagai representasi Sukarno. Solusi Menurut Asvi, jasa-jasa besar orang Minang terhadap berdirinya republik menjadi sejarah tersendiri yang tak bisa ditawar. Tan Malaka, misalnya, sudah menerbitkan buku tentang republik meski sedang terasing di luar negeri. Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta turut membidani kelahiran republik dan merawatnya ketika masih bayi lewat partisipasinya dalam kabinet dan parlemen. Namun, jalannya sejarah itu kemudian berubah. “Titik baliknya memang sejak 1956 ketika Hatta mundur sebagai wakil presiden dan dua tahun kemudian meletus PRRI. Mereka kemudian lebih banyak di luar pemerintahan, menjadi oposisi. Ketika Prabowo menjadi calon presiden (capres) tahun 2014 dan 2019, trauma PRRI itu dibangkitkan lagi. Prabowo anak Profesor Sumitro, tokoh PRRI. Dua kali orang Minang di Sumbar itu kalah. Kalau terantuk di lubang jangan sampai dua kali,” sambung Asvi. Baca juga: Meriam PRRI yang “Bikin Ngeri” A. Yani Solusinya, kata Asvi, orang Minang mesti terlibat di pemerintahan dan harus melepas stigma dan trauma PRRI itu. “Penting untuk menghilangkan trauma PRRI ketimbang memelihara atau bahkan menghidupkan kembali seperti kasus Prabowo waktu ikut Pilpres dua kali berturut-turut. Saya sendiri melakukan otokritik sebagai orang Minang yang tak berdomisili di Sumbar. Kenapa dua kali kalah dengan menggunakan sentimen PRRI?” paparnya. “Ketika Hatta mundur, praktis orang-orang Minang keluar dari pemerintahan. Mestinya orang Minang masuk kembali, jangan hanya jadi pemilik rumah makan (Padang). Jadi harus ikut kembali di pemerintahan, di partai politik yang besar. Jangan di luar yang bisanya hanya mencemooh,” tandas Asvi.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan, upaya pencarian identitas kebangsaan menjadi isu penting di banyak sektor. Kaum perempuan juga tak luput dari tugas-tugas “revolusioner” itu. Pakaian menjadi salah satu senjatanya. Sejarawan University of Michigan Charley Sullivan menjelaskan mengenai dinamika perempuan Indonesia dalam berpakaian tersebut dalam dialog sejarah “Pakaian Perempuan Indonesia dari Masa ke Masa” di saluran Facebook  dan Youtube   Historia.id , Selasa 8 September 2020. Pada masa awal Indonesia berdiri, terang Charley, muncul pertanyaan bagi kaum wanita tentang bagaimana menjadi modern tetapi tetap menjadi bangsa Indonesia yang “timur”. Dari pertanyaan itu, mode kemudian membentuk sejarahnya sendiri. Charley menyebut, sejarah mode bukan hanya tentang busana dan make up atau bahkan bukan karena pilihan perempuan itu sendiri. Tetapi, terkait pula dengan makna sosial yang lebih umum dan posisi serta tingkat sosial wanita sebagai kaum. “Dan in relationship to the state . In relationship ke negaranya,” jelas Charley. Dalam disertasinya, Years of Dressing Dangerously: Modern Women, National Identity and Moral Crisis in Sukarno’s Indonesia, 1945-1966 , Charley menyebut bahwa majalah-majalah perempuan saat itu memiliki peranan penting dalam hal ini. Wacana mengenai pakaian apa yang pantas serta mewakili citra Indonesia menjadi diskusi terbuka di media-media tersebut. Diskusi tersebut misalnya, penggunaan kain batik pada era Sukarno terus dikonstruksi media sebagai simbol modernitas, kebanggaan kulturil dan sumber berkembangnya ekonomi nasional. Batik dan kemudian kebaya selain dianggap modern juga menjadi negasi dari gaya busana Barat. Charley menyebut, saat itu perempuan memiliki tugas berat yang beriringan dengan politik anti-kolonialisme dan imperialisme Sukarno serta era konfrontasi yang memuncak di tahun 1960-an. Pakaian perempuan menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap hegemoni budaya Barat, khususnya Amerika Serikat. “Dalam hal-hal mode pakaian, kecantikan ini, (perempuan) sudah punya duty . Satu pekerjaan yang sangat keras dan yang sangat sulit pada kaum wanita,” kata Charley. Tetapi memasuki era Orde Baru, makna-makna itu berubah. Cara berpakaian tidak lagi terkait dengan hal-hal revolusioner. Rezim Soeharto cenderung mengembalikan peran perempuan ke ranah domestik. Gaya berpakaian kemudian diatur dalam kerangka stabilitas negara. Aktivis gerakan perempuan Tunggal Pawestri menyebut bahwa Orde Baru, meski berbeda visi, juga menjadikan tubuh perempuan sebagai arena pertarungan ideologi. Contohnya adalah pelarangan penggunaan jilbab di Indonesia. “ Ada pelarangan jilbab dengan alasan katanya membatasi pengaruh fundamentalisme Islam dan gelombang arabisasi. Dan juga ada stereotype negatif yang dibangun bahwa, dan ini jelas klaim Barat juga, penggunaan jilbab itu sebagai salah satu ciri dari ekstremisme,” jelas Tunggal. Meski cukup berhasil, sambungnya, pelarangan itu juga memunculkan perlawanan. Di era 1980-an, menggunakan jilbab merupakan satu bentuk perlawanan terhadap Orde Baru. Senada dengan Tunggal, Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Neng Dara Affiah menyebut bahwa tiap ada pelarangan, muncul pula perlawanan. Pada masa Orde Baru, memakai jilbab adalah protes terhadap narasi tunggal tentang identitas kebangsaan. Namun hal ini berbalik pasca-reformasi ketika pemakai jilbab mendominasi. “Pemakaian kebaya sekarang ini justru protes dan pengimbangan terhadap dominasi orang-orang yang memakai jilbab,” kata Neng. Zaman dulu dapat dilihat dengan jelas bagaimana orang berpakaian menunjukkan identitasnya. Misal, dari kalangan santri memakai jilbab, sedangkan di luar santri ada yang tidak berjilbab dan ada yang berkerudung terbuka. Namun, sambung Neng Dara, hal itu kini berubah. Jilbab tidak lagi hanya menunjukkan identitas keagamaan. Jilbab juga telah dipakai untuk kepentingan politik praktis. “Bahkan pola masyarakat yang tadinya dijuluki abangan, priyayi dan santri, sekarang itu sudah sumir sekali perbedaannya,” jelas Neng Dara. Neng Dara menyebut bahwa perubahan cara berpakaian di dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi selalu berubah-ubah. Perubahan itu berkaitan dengan banyak hal, baik perubahan sosial di masyarakat itu sendiri maupun perubahan politik tingkat nasional maupun global. “Ada dinamika sosial yang tidak stagnan. Dia berubah-ubah, tentang pakaian dan identitas atau makna di saat kaum perempuan berpakaian itu. Makna dalam kaitan identitas keberagamaan, makna dalam identitas kebangsaan atau jati diri bangsa,” katanya. Dinamika tersebut, menurut Tunggal, kemudian menjadi faktor munculnya permasalahan baru di masa kini. Dari tahun ke tahun semakin banyak peraturan daerah (perda) yang diskrimintaif terkait pakaian perempuan. Hingga 2012, ada 342 perda diskriminatif dan 72 di antaranya mengatur pakaian perempuan. Angka terus naik di tahun 2019 menjadi 421 perda diskrimintaif, termasuk di dalamnya peraturan tentang cara berpakaian perempuan. Perda-perda tersebut selain mengatur cara berpakaian juga mengatur hal-hal terkait aktivitas perempuan. Semua peraturan tersebut dibuat berbasis interpretasi tunggal ajaran agama. “Hal menarik juga belakangan selain ada state yang mencoba mengatur cara berpakaian perempuan, tapi juga ada kelompok-kelompok lain yang mencoba melakukan pengaturan cara berpakaian perempuan,” jelas Tunggal.

Aceh, pertengahan 1946. Kota Lhok Nga dibekap sunyi. Tak ada sama sekali bulan atau bintang hadir di langit malam itu. Dari arah pemukiman penduduk, beberapa bayangan manusia mengendap-endap. Mereka tak lain para gerilyawan Indonesia pimpinan Pawang Leman, Alamsyah dan seorang pembelot Jepang bernama Kolonel Kuroiwa. Tim kecil pejuang Aceh itu tengah mengadakan operasi kontra sabotase yang akan dilakukan tentara Jepang. Dari informasi yang didapatkan dari Kuroiwa dikabarkan bahwa sebelum meninggalkan markas besar mereka di Lhok Nga, tentara Jepang yang telah menyerah kepada Sekutu dan akan dikembalikan ke tanah airnya itu, akan meledakkan ribuan bom. “Bom-bom yang sengaja ditimbun oleh para tentara Jepang itu akan diledakkan melalui suatu knop yang dikendalikan oleh aliran listrik,” ungkap jurnalis senior Medan, Muhammad TWH. Aliran listrik dialirkan melalui perantara kabel panjang dan tersembunyi. Begitu semua tentara Jepang sudah menaiki kapal laut di pelabuhan, maka knop akan langsung ditekan dan meledaklah sebagian Lhok Nga. Begitulah kira-kira rencana jahat yang terbetik di kepala para tentara Jepang tersebut. Namun karena jasa Kuroiwa, rencana jahat itu pada akhirnya gagal total. Dengan dibimbing oleh Kuroiwa sendiri, gerilyawan Aceh berhasil memutus kawat utama yang menghubungkan knop dengan bom-bom itu. Bisa dibayangkan jika bom-bom itu berhasil diledakan, bukan hanya para gerilyawan namun juga penduduk sipil yang tak tahu apa-apa akan menjadi korban. “Orang-orang Lhok Nga sudah semestinya berterimakasih kepada Kolonel Kuroiwa,” ujar Muhammad TWH kepada saya. Kuroiwa lantas menjadi salah satu pemimpin gerilya yang sangat disegani di Aceh. Bekas perwira intelijen sekaligus artileri militer Jepang itu kemudian masuk Islam dan merubah namanya menjadi Mohammad Ali. Begitu kuat karisma kepemimpinan Kuroiwa hingga orang-orang Aceh menjulukinya sebagai “Geuchik Ali” yang artinya Lurah Ali. Menurut TWH yang pernah mewawancarai Kuroiwa, sebagai perwira intel, lelaki Jepang itu sangat mafhum betapa kuatnya tekad orang-orang Indonesia untuk merdeka. Secara pribadi dia juga menyesalkan Jepang yang gagal menunaikan janji memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. “Karena itu setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, dia tidak ragu-ragu memberikan segala-galanya untuk bangsa Indonesia,” ungkap TWH dalam bukunya Sumatera Utara Bergolak. Kuroiwa kemudian terlibat aktif dalam pengaturan pertahanan pejuang Indonesia terutama di wilayah-wilayah pantai Aceh. Bahkan saat ditugaskan ke palagan Sumatera Utara, dia tersohor sebagai pembimbing unit artileri paling tangguh yakni Pasukan Meriam Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) pimpinan Letnan Dua Nukum Sanany. Di Sumatera Utara, Pasukan Meriam RIMA ditempatkan di front Medan Barat, tepatnya di Kampung Lalang. Menurut TWH, militer Belanda sendiri mengakui bahwa pertahanan pasukan di Kampung Lalang itu sangat kuat dan sulit ditaklukan. Itulah sebabnya pasukan Belanda yang hendak bergerak ke barat untuk masuk ke wilayah Aceh selalu gagal. Sebagai pelaksana lapangan, Kuroiwa kerap mengandalkan dua eks anggota pasukan artileri Jepang yakni Letnan Dua O. Higuchi alias Rusli dan Sersan Mayor Sawada alias Muhammad Sawada. Merekalah yang memimpin Pasukan Meriam RIMA menghajar kedudukan pasukan Belanda di kota Medan. Ada suatu kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Kuroiwa jika usai membimbing Pasukan Meriam RIMA menghajar kedudukan militer Belanda. Dengan cara menyamar, dia akan masuk ke kota Medan dan pergi ke titik-titik yang menjadi sasaran unit artilerinya. “Sekadar untuk memastikan peluru-peluru yang ditembakan anak buahnya jatuh ke sasaran yang betul atau tidak. Selain itu dia pun melakukan hal tersebut juga untuk memata-matai secara langsung situasi pertahanan Belanda di Medan,” ujar TWH. Namun ada sisi gelap Kuroiwa yang mungkin tak diketahui oleh TWH. Itu disebutkan oleh sejarawan Jepang Aiko Kurasawa. Menurut Aiko, sejatinya Kuroiwa adalah anggota Polisi Istimewa Jepang (bukan anggota pasukan artileri dan intelijen) yang dikenal bengis dan kejam. Sewaktu kekuasaan Jepang sedang kuat-kuatnya, banyak penduduk Aceh yang dibunuh atas perintah Kuroiwa. “Meskipun ada banyak tindakannya yang sadis pada zaman Jepang, penduduk (Aceh) sudah tidak mempermasalahkan hal itu kemudian,” demikian laporan seorang penyidik pusat bernama Kapten Machmud yang dinukil oleh Kurasawa dalam bukunya, Sisi Gelap Perang Asia . Kuroiwa sendiri kemudian mengidap penyakit TBC yang sangat parah. Dia kemudian dipindahtugaskan ke suatu pabrik senjata milik Republik di Aceh. Tahun 1953, pemerintah Jepang memanggilnya pulang dan dia mematuhi panggilan itu. Ema, istri Kuroiwa yang warga Indonesia menolak untuk ikut hijrah ke Jepang. Dia lebih memilih untuk membesarkan anak-anaknya di Indonesia.