Hasil pencarian

DALAM Musyawarah Nasional (Munas) Golkar ke-III pada Oktober 1983, Sudharmono ditetapkan menjadi ketua umum (ketum). Selain Ketua Umum Golkar, dalam pemerintahan Sudharmono juga menjabat menteri sekretaris negara (mensesneg). Sementara itu, jabatan sekretaris jenderal (sekjen) Golkar dipercayakan kepada tokoh muda Ir. Sarwono Kusumaatmadja. “Hasil penting Munas III antara lain adalah penegasan kembali Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Golongan Karya. Dicetuskan pula program trisukses -- yang diilhami oleh pengarahan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya Soeharto pada Munas III. Trisukses mencakup konsolidasi idiil, konsolidasi wawasan, dan konsolidasi organisasi,” demikian termaktub dalam manuskrip 20 Tahun Golkar.

SUDHARMONO menjabat wakil presiden kelima (1988–1993) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto setelah menjalani pengalaman panjang dalam dinas militer dan pemerintahan. Dimulai pada masa revolusi, ia dalam usia muda turut bergerilya sebagai tentara pelajar. Pria kelahiran Cerme, Gresik, Jawa Timur, 12 Maret 1927 itu merintis karier militer mulai dari bawah. Sudharmono dengan pangkat sersan menjadi komandan regu Divisi Ronggolawe, letnan dua sebagai komandan seksi Divisi IV di Salatiga, letnan dua sebagai anggota Pasukan T Ronggolawe/Divisi V, dan letnan satu bertugas di P3AD (Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat) di Bandung.

MESKI menyandang predikat RI-2, orang nomor dua setelah presiden, jabatan wakil presiden ternyata bisa bikin gempar seisi negara. Tengok saja pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto dalam gelaran pilpres kemarin. Banyak pihak yang menentang pencalonan Gibran lantaran usianya masih muda dan berstatus anak Presiden Joko Widodo. Namun, Gibran terus melaju dan dipastikan menjadi wakil presiden setelah perolehan suara Prabowo-Gibran memenangkan pemilu. Selain Gibran, pada dekade 1980-an, pencalonan Sudharmono sebagai wakil presiden oleh Golkar juga pernah bikin gaduh. Tapi, bukan karena Sudharmono anak presiden. Masa lalu Sudharmono sebelum masuk TNI pernah dikaitkan dengan PKI. Tengara itu diyakini betul oleh mantan Pangkopkamtib Jenderal TNI Soemitro. “Dia (Sudharmono) itu merah,” kata Soemitro merujuk sosok Sudharmono kepada Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi: Serangkaian Kesaksian. Dalam dokumen “Indonesia Reports-Politics Supplement, No. 21, June 1987” yang termuat dalam The Indonesian Military Elite , Sudharmono disebut pernah bergabung dalam Biro Perjuangan Laskar Pesindo pada awal Perang Kemerdekaan. Kelompok ini kemudian dicurigai sebagai organisasi mantel PKI yang terlibat dalam pemberontakan Musso di Madiun pada 1948. Laporan ini juga menyebutkan para perwira TNI AD generasi Akademi Militer menolak keras pencalonan Sudharmono sebagai wakil presiden. Mereka tidak ingin Sudharmono kelak menggantikan Presiden Soeharto melainkan dari pihak militer. Calon kuat dari kelompok ABRI ialah KSAD Jenderal Try Sutrisno.   “Mereka merasionalisasi ketidakpuasannya dengan menunjuk masa muda Sudharmono,” bunyi dokumen tersebut. Menurut pengakuan Soemitro, Sudharmono luput dari target pembersihan Kopkamtib ketika dirinya memimpin lembaga tersebut. Sesuatu yang amat disesali Soemitro. Sewaktu Soemitro menjabat panglima Kopkamtib, Sudharmono sudah menjadi menteri sekretaris kabinet. Karena terlalu sibuk membersihkan yang di bawah, Soemitro jadi lalai membereskan yang di atas. Untuk melaksanakan agenda penyingkiran Sudharmono, Soemitro menggalang kampanye besar-besaran lewat media. Soemitro juga mengaku mendesak Panglima ABRI merangkap Pangkopkamtib Jenderal TNI Benny Moerdani untuk bertindak. Upaya penjegalan Sudharmono terus berlanjut pula dalam Sidang Umum MPR pada Maret 1988. “Yang paling mencolok di antara gangguan itu adalah interupsi Brigjen TNI Ibrahim Saleh. Anggota Fraksi ABRI ini menerobos mimbar dengan rencana memprotes agenda pemilihan Sudharmono menjadi wakil presiden. Tindakan nekat Ibrahim itu dilihat banyak orang waktu itu sebagai sesuatu yang di belakangnya berdiri kelompok Moerdani,” catat Salim Said. Sudharmono terang-terangan membantah tuduhan atas dirinya. Sewaktu bertugas di Komando Operasi Tertinggi (KOTI), dialah yang membuat konsep surat keputusan pembubaran PKI pada 12 Maret 1966. Peran itu menandai sikapnya sebagai seorang anti-PKI.  Bagi Sudharmono, isu tentang dirinya eks anggota Pesindo, apalagi terlibat dalam peristiwa Madiun tidak berdasar. “Sejak dari sekolah saya jadi ABRI, dan ketika Peristiwa Madiun terjadi saya mendapat tugas untuk memberantasnya,” tandas Sudharmono dikutip Kompas , 19 Oktober 1988. Selain itu, Sudharmono yang menjabat ketua umum Golkar periode 1983—1988 juga kritis terhadap pengamanan program keanggotaan Golkar. Pernah dia protes di hadapan Dewan Pimpinan Pusat tentang seorang eks tapol Pulau Buru yang setelah bebas dengan mudahnya memperoleh Kartu Anggota Golkar (KAG). Merasa kecolongan, Sudharmono bertanya ketus. “Sekuritinya gimana , kok yang seperti ini bisa kejadian?” cecar Sudharmono. Tiba-tiba Sekjen Golkar Sarwono Kusumaatmadja celetuk, “Kan kenalan Pak Dhar. Ya, pastilah dapat KAG.” Waktu itu, desas-desus menyangkut Sudharmono terkait PKI tengah digunjingkan orang banyak. Sebagai Sekjen Golkar, Sarwono merasa perlu mengonfirmasi kebenaran rumor tersebut. Sarwono dalam memoarnya Menapak Koridor Tengah mengisahkan bagaimana dia memperoleh keterangan dari orang-orang penting mengenai status Sudharmono. Pada suatu pertemuan membicarakan tentang kaderisasi Golkar, Sarwono berbincang dengan Benny Moerdani. Kesempatan itu sekaligus digunakan untuk membicarakan isu soal Sudharmono. “Apa betul dia punya latar belakang PKI?” tanya Sarwono. “ Enggak betul!” tegas Benny. “Itu desas-desus yang mungkin disebabkan karena orang iri.” “Kok didiamkan?” lanjut Sarwono. “Pada waktunya jika memang perlu, akan saya luruskan,” kata Benny. “Tapi, kalau terlalu pagi direspons, mungkin malah isunya menjadi-jadi. Sementara diamkan saja dulu sambil diobservasi,” tambahnya. Menurut Sarwono, jawaban Benny masuk akal dan cukup melegakan. Kali lain, Sarwono mengorek informasi langsung dari Presiden Soeharto. Dalam suatu jamuan makan malam, Sarwono  bertemu Soeharto yang juga Dewan Pembina Golkar. Sarwono minta ngobrol sebentar soal isu menyangkut Sudharmono. Jawaban yang didapat di luar dugaan Sarwono.     “Oh, enggak betul isu itu. Dharmono bersih. Tapi diamkan saja. Kan ada bagusnya dia mulai punya persoalan, he-he-he,” kata Soeharto seraya terkekeh. Kendati tidak mulus, Sudharmono akhirnya berhasil menduduki kursi wakil presiden. Dia mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1988-1993. Isu miring mengenai dirinya barangkali sengaja dibiarkan penguasa Orde Baru supaya kuat mental mengemban jabatan wakil presiden.*

TRUSEB kini daerah Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Orang-orang dari kampung ini gigih melawan pemerintah kolonial Belanda yang mengerahkan pasukan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger). Pemimpin perlawanan dari daerah ini adalah Teungku Chik di Tiro dan Hasan Tiro.   Daerah ini pun sulit diduduki oleh tentara kolonial Belanda. “Mulai dari ekspedisi Pidie yang menentukan dan penaklukkan Keumala pada bulan Juni 1898. Menduduki Pidie masih harus diusahakan dengan keras hingga 1903," tulis Anthony Reid dalam Asal Mula Konflik Aceh dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19 . Pada 24 Agustus 1903, sekitar 20 serdadu KNIL di   bawah Letnan Darlang telah bergerak sekitar pukul tiga pagi menuju perbukitan yang dikuasai gerilyawan Aceh. “Dengan tiada diketahui oleh musuh, maka brigadenya Letnan Darlang di itu bukit dan dengan hati-hati naik ke atas. Sampai dekat di   atasnya bukit, maka kelihatan sepuluh orang Aceh, yang ada tidur di tanah,” tulis majalah Trompet  No. 70, November 1939. Ketika salah seorang Aceh terbangun, Letnan Darlang bersama beberapa anggota pasukan khusus Marsose, segera menyerang. Dalam serangan itu, Marsose Simon Leiwakabessy lari lebih cepat daripada Marsose lainnya. Ketika posisinya sudah makin dekat musuh, ia mainkan bedilnya dan dua orang Aceh pun tewas. Ketika Simon melihat ada orang Aceh yang lari, ia mencoba mencegatnya. “Dengan ini, maka ia tembak lagi empat orang musuh mati,” tulis majalah pensiunan KNIL itu. Dalam pertempuran itu, Simon telah merobohkan enam orang Aceh. Setelah pertempuran itu, tidak hanya enam orang Aceh terbunuh, tapi juga tiga pucuk senapan Beamont dan tiga senapan voorlaad  (pra-muat lawas) jatuh ke tangan militer Belanda. Marsose Simon jadi bintang dalam pertempuran di daerah Cot Bamboton Truseb itu. Tahun berikutnya, pada 5 Agustus 1904, ia dianugerahi penghargaan sebagai seorang ridder  (ksatria) Militaire Willemsorde 4e klasse berdasar Koninklijk Besluit tertanggal 5 Agustus 1904 No. 13. Simon Leiwakabessy lahir di Tial, Ambon, 25 Januari 1870. Ia mendaftar jadi serdadu KNIL di Ambon pada 8 Maret 1894. Ia ditempatkan di Batalyon Infanteri ke-3 di Aceh sejak tahun 1897. Tahun berikutnya, ia ditempatkan di korps elite Marsose. Dalam penyerbuan benteng Batee Ilee, Simon terkena tebasan kelewang pejuang Aceh. Ia kembali bertugas setelah dirawat di Batavia. Selain bertempur di Aceh, ia juga pernah berperang di daerah Nusa Tenggara Timur. Simon pensiun pada 13 Oktober 1911 dengan pangkat terakhir kopral dan berdiam di Ambon.*

POLITIKUS Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo mengaku, mulai belajar sejarah dari keluarganya sendiri. Dari pembelajaran itu dia jadi tahu dua kakeknya jadi korban dalam mempertahankan republik yang masih bayi. Kedua kakeknya dari garis ayahnya (Hashim Djojohadikoesoemo) yang menjadi korban itu adalah Polisi TKR Resimen IV Tangerang, Letnan Satu Soebianto Djojohadikoesoemo, dan taruna Akademi Militer Tangerang (AMT), Soejono Djojohadikoesoemo. Keduanya gugur dalam Peristiwa Lengkong, 25 Januari 1946. “Hari ini, 25 Januari 2021, bertepatan 75 tahun peringatan Peristiwa Lengkong, di mana ada (mayor) Daan Mogot serta taruna-taruna dan beberapa perwiranya gugur. Saya sendiri dibesarkan dengan cerita tentang eyang-eyang saya itu yang gugur, di mana Eyang Soebianto waktu itu usianya masih 21 tahun dan Eyang Soejono baru 16 tahun,” kata perempuan yang akrab disapa Sara itu dalam diskusi  live streaming  via Youtube  bertajuk “ Legenda Zaman Revolusi: Kisah Sudirman, Daan Mogot dan Soebianto ” , Senin (25/1/2020) malam. Sara yang juga berperan di film trilogi Merah Putih  (2009), Darah Garuda  (2010), dan Hati Merdeka  (2011) itu mengaku merasakan kedekatan historis antara inspirasi dalam cerita film itu dengan yang dialami kedua kakeknya. “ Setting trilogi itu kan memang terjadi 75 tahun lalu di mana terjadi gencatan senjata dengan Jepang sampai agresi militer setelah kemerdekaan. Jadi memang trilogi itu terinspirasi juga dari Peristiwa Lengkong. Ayah saya yang tahu saya syuting film ini sempat kaget dan curhat bahwa memang kejadiannya sangat mirip dengan para taruna itu,” lanjut perempuan yang menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu. Mengambil Pelajaran dari Peristiwa Lengkong Dalam diskusi yang sama, sejarawan Bonnie Triyana memaparkan garis besar Peristiwa Lengkong bisa dirunut sejak kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Apa yang terjadi di Lengkong, menurutnya, adalah hasil keras hatinya pihak Jepang yang memang diperintahkan untuk menjaga status quo sebelum Sekutu masuk ke Indonesia pada Oktober 1945. NICA (Nederlandsche-Indische Civiele Administratie) ikut mengirim sisa-sisa pasukan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) dari Australia ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Sekutu sekaligus mempersenjatai eks-KNIL yang diinternir di zaman pendudukan Jepang. Akibatnya, timbul kekacauan di sekitar ibukota Jakarta. “Kabinet Bung Karno kan waktu itu terbentuk sudah dalam keadaan tidak aman. Sudah ‘dar der dor.’ Tentara pensiunan KNIL yang di zaman Jepang tiarap semua, pada ‘petantang-petenteng’ tuh, jadi mulai kacau. Mereka bawa misi NICA yang ingin rekolonisasi. Sementara, Jepang sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Deklarasi Postdam (26 Juli 1945) sebelumnya, diharuskan untuk tidak boleh macam-macam dan menjaga status quo di wilayah yang masih mereka kuasai,” ujar Bonnie. Sementara itu, TKR Resimen IV dan para taruna AMT yang berbasis di Tangerang masih kekurangan senjata. Terlebih sejak awal Januari 1946 sudah tersebar kabar bahwa serdadu Belanda sudah merangsek ke daerah Parung dan mengancam keamanan di Lengkong. Dalam suasana itulah pada sore 25 Januari 1946 Direktur AMT Mayor Daan Mogot bersama beberapa perwira Polisi TKR Resimen IV Tangerang, delapan prajurit British India yang membelot, dan tiga truk taruna AMT mendatangi markas Jepang yang menempati rumah di perkebunan karet Lengkong. Saat negosiasi antara Mayor Daan Mogot dengan pimpinan pasukan Jepang Kapten Abbe berjalan, bunyi tembakan muncul dari dalam markas –hingga kini masih misterius siapa yang meletuskan tembakan itu. Direktur Akademi Militer Tangerang Mayor Daan Mogot (kiri) & bekas markas Jepang di kebun karet Lengkong. ( Pendidikan Perwira TNI AD di Masa Revolusi ). Para prajurit Jepang yang tengah bersantai pun masing-masing mengambil senjata dan membantai para perwira TKR dan taruna AMT yang minim persenjataan. Sekira 75 nyawa melayang. Antara lain Mayor Daan Mogot, Lettu Soebianto dan adiknya kadet Soejono, serta kadet Ahmad Sjawket, putra Wakil Menteri Luar Negeri RI Haji Agus Salim yang juga merupakan taruna AMT. “Setelah mengetahui bahwa yang gugur itu taruna Akademi Militer Tangerang, Jepang merasa ketakutan, takut amukan rakyat yang akan mendukung TKR untuk balas dendam. Akhirnya diputuskan oleh pimpinan tentara Jepang di Lengkong untuk menyerahkan seluruh persenjataan kepada TKR. Maka tercapailah impian Daan Mogot yang dibayar dengan jiwanya,” tulis buku Album Kenangan Perjuangan Siliwangi. Mayat mereka dikuburkan oleh para prajurit Jepang. Para petinggi Jepang di Jakarta kemudian mengizinkan perwakilan pemerintah RI untuk menggali makam mereka dan dimakamkan ulang di tempat yang lebih terhormat. Sebelum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Tangerang, upacara penghormatan diberikan kepada para kusuma bangsa. Selain dihadiri Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan sejumlah petinggi pemerintahan, upacara dihadiri Haji Agus Salim dan Margono Djojohadikoesoemo (direktur utama Bank BNI) sebagai keluarga korban. “Pengorbanan-pengorbananmu sangat mahal sekali, tetapi tiada suatu perjuangan tanpa pengorbanan dan tiada pengorbanan yang akan sia-sia,” ujar PM Sjahrir dalam sambutannya yang dikutip dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa. Ilustrasi Peristiwa Lengkong 25 Januari 1946. ( Album Kenangan Perjuangan Siliwangi ). Pada 22 Maret 1946, AMT ditutup lewat upacara militer yang dipimpin Kepala Staf Umum TRI Letjen Urip Sumohardjo. Hingga ditutupnya, AMT hanya menyisakan 129 lulusan yang lantas disebar di berbagai divisi TRI di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk Perang Kemerdekaan. “Banyak yang enggak tahu tentang kejadian itu. Padahal monumennya sendiri sering jadi titik kumpul komunitas gowes (sepeda). Bahwa sebenarnya kita jangan lupa dan mungkin bisa bersyukur kita sekarang enggak harus angkat senjata. Di zaman itu pemuda-pemuda dengan berani mengorbankan nyawa. Daan Mogot saja ketika gugur usianya baru 19 tahun,” kata Sara. Sara menyayangkan, kisah dan semangat mereka yang mestinya jadi inspirasi untuk menatap Indonesia ke depan, semakin tenggelam seiring pergantian zaman. Itu dicontohkannya dengan mengatakan bahwa sepupunya mengetahui Peristiwa Lengkong terjadi sebelum proklamasi, bukan setelah proklamasi. Baru kemudian sepupu itu tahu peristiwa tersebut terjadi setelah proklamasi. “Banyak generasi muda sekarang enggak mengerti atau enggak belajar atau sudah belajar tapi lupa. Waktu maju jadi caleg (2013-2014), saya juga sering ditanyakan bagaimana melihat apatisme anak-anak muda sekarang. Saya tambah sedih lagi waktu muncul isu sejarah mau dihilangkan dari kurikulum. Saya salah satu yang paling kencang menyuarakan penolakan,” tambahnya. Padahal, dengan belajar dari sejarah negeri sendiri, termasuk dari Peristiwa Lengkong, bisa dijadikan inspirasi untuk generasi milenial bertarung menjaga kedaulatan negara dengan konteks berbeda. “Konteksnya adalah bagaimana kita mau memastikan kedaulatan kita, di mana masyarakatnya semua bisa sejahtera, bisa makan, bisa mendapatkan nutrisi yang terjaga, demi bisa bertempur secara ekonomi,” papar Sara. Selaras dengan Sara, Bonnie melihat untuk “berperang” di zaman modern, baik dalam pentas ekonomi maupun politik internasional, lebih dulu dibutuhkan mental dan pola pikir rasional, logis, dan kritis sebagaimana yang sudah lebih dulu dilakoni bangsa-bangsa Eropa di era Aufklärung atau zaman pencerahan di abad ke-18. Diskusi streaming live  "Legenda dari Zaman Revolusi: Sudirman, Daan Mogot, dan Soebianto". (Layar Tangkap Youtube Let's Talk with Sara). “Pelajaran sejarah utamanya membentuk pola berpikir dengan metode historis. Karena sejarah bukan untuk hafal angka, tahun, atau nama tokoh, tapi memahami sebab-akibat sebuah peristiwa yang membentuk pengalaman kita di masa lalu. Di Eropa semua harus mau bertarung dengan pikiran sendiri dengan cara berpikirnya logis, historis, dan rasional,” sambung Bonnie. Permasalahannya, ketika republik baru lahir, para pendiri bangsa menyadari bahwa 80 persen dari 70 juta rakyat Indonesia masih buta huruf. Kondisi itu merupakan akibat langsung dari kolonialisme yang diskriminatif dan rasis, hingga melekatkan mental terjajah pada bangsa kita. Maka, lanjut Bonnie, para pendiri bangsa menyepakati bahwa sejarah harus jadi rujukan untuk membangun mental dan karakter bangsa demi membebaskan diri dari semua masalah yang membelit lewat cara berpikir historis, logis, rasional, dan kritis. “Jangan sampai juga merelevankan konflik masa lalu. Ini yang sering terjadi sekarang pakai isu macam-macam untuk memecah-belah. Dan ini yang menurut saya merupakan kegagalan kita belajar dan menafsirkan sejarah untuk kehidupan kita secara kolektif,” tandasnya. “Orang yang belajar sejarah tidak akan menjadi manusia yang intoleran,” timpal Sara.*

RUMAH bergaya kolonial itu berada di tepi Kali Ciasadane. Tepatnya di atas tanah seluas kurang lebih 1 ha. Kendati cukup asri dan terawat, orang-orang di sekitarnya terlihat tidak begitu peduli. Alih-alih orang-orang yang lalu lalang, seorang petugas keamanan yang berjaga di situ pun tak tahu menahu tentang sejarah tempat tersebut. “Saya kurang paham, tapi dari penduduk asli sini saya dengar dulu kawasan ini merupakan lahan perkebun karet yang dipakai buat perang ya?” ujar sang petugas malah balik bertanya. Sejak era Hindia Belanda, Lengkong memang merupakan perkebunan karet produktif. Sekira tahun 1945, komplek perumahan para pegawai perkebunan karet tersebut lantas ditempati oleh satu kompi tentara Jepang yang baru saja pulang dari perang melawan tentara Amerika Serikat di palagan Pasifik. “Jadi wajar kalau para serdadu Jepang itu masih mencium hawa perang,” ungkap sejarawan Rushdy Hoesein. Dalam kondisi seperti itulah, pada 25 Januari 1946, pasukan TRI (Tentara Repoeblik Indonesia) pimpinan Mayor Daan Mogot mendatangi kompi tentara Jepang itu. Kepada Kapten Abbe (komandan kompi), Mayor Daan meminta agar persenjataan mereka diserahkan saja kepada pihak TRI (Tentara Republik Indonesia). Niat tersebut awalnya diamini oleh para tentara Jepang. Namun, entah bagaimana ceritanya, di tengah jalan semuanya berubah. Saat sibuk melucuti senjata dan mengumpulkannya, tetiba terdengar sebuah tembakan yang memantik para prajurit Jepang itu untuk balik melawan. Maka terjadilah pertempuran yang sangat tidak seimbang. “Malah saya berpikir itu bukan pertempuran, tapi suatu pembantaian, mengingat dengan mudahnya serdadu-serdadu Jepang itu menghabisi pasukan TRI…” ujar Rushdy kepada Historia . Anggapan Rushdy itu sejatinya masuk akal, mengingat situasi pasukan TRI yang datang ke Lengkong memang serba minim. Selain kurang pengalaman tempur (kecuali delapan eks tentara Inggris pembelot), anak-anak AMT (Akademi Militer Tangerang) yang menjadi inti pasukan, juga tidak dibekali persenjataan memadai. “Ya bayangkan saja oleh anda, karaben Mannlicher Carcano buatan Italia yang menjadi pegangan kami, selain sudah kuno juga enggak ada pelurunya. Terpaksa pelurunya kami ambil dari senjata jenis lain lalu kami bubut supaya pas, tapi ya nembaknya jadi enggak bisa banyak. Satu picu satu peluru,” ungkap Marzoeki Soelaiman, eks kadet AMT. Kocar Kacir Rupanya saat para kadet AMT dan sekelompok kecil eks tentara Inggris yang membelot ke kubu TRI tengah mengumpulkan senjata, diam-diam dua peleton pasukan Jepang lainnya yang masih bersenjata lengkap melakukan pergerakan cepat sambil melepaskan tembakan-tembakan gencar secara terkomando. “Mereka bergerak dari pos penjagaan arah barat laut dan dari pos sebelah selatan yang lolos dari pengawasan kami,” ujar Menot Syam, salah satu pelaku peristiwa tersebut, seperti diungkapkan kepada sejarawan Moehkardi dalam Pendidikan Perwira TNI AD di Masa Revolusi Bagian I . Akibat sergapan mendadak itu, situasi di pihak TRI menjadi kacau balau. Alih-alih menghadapi dengan persenjataan yang sangat minim, mereka malah kocar-kacir ke berbagai arah untuk menyelamatkan nyawa masing-masing dan bertempur secara sendiri-sendiri. Dalam situasi seperti itulah, tetiba Mayor Daan Mogot lari dari arah markas induk tentara Jepang. “Tiaraaap! Semuanya tiaraaap!” teriaknya. Menurut Moehkardi, Mayor Daan sepertinya menyadari bahwa pertempuran tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman. Karena itu di tengah serangan gencar dan ramainya pertempuran, dia masih sempat berteriak ke arah pasukan Jepang untuk menghentikan tembakan. Tentunya teriakan Mayor Daan tidak digubris dan serangan malah semakin gencar. Sementara itu dengan gerakan teratur dan pasti, pasukan Jepang berhasil menguasai keadaan. Bahkan mereka berhasil kembali menguasai senjata-senjata yang sebelumnya dirampas dan menggunakannya. Pertempuran brutal jarak dekat pun terjadi. Sial bagi pasukan TRI yang senjatanya tidak dilengkapi bayonet, mereka tentu saja menjadi sasaran empuk para prajurit Jepang yang pandai memainkan bayonet. Darah mengucur, mayat bergelimpangan. Daan Mogot Gugur Begitu menguasai keadaan, para prajurit Jepang terus memburu anak-anak AMT hingga ke sudut-sudut hutan karet. Mayor Daan sendiri menghindar ke arah timur. Namun baru beberapa meter bergerak, dia bertemu dengan beberapa kadet AMT yang tengah bertahan di sebuah lubang pertahanan. Di antaranya adalah Soedharno, Menot Syam dan Tatang Kustandi. “Kami betul-betul ada dalam situasi kritis: Mayor Daan sudah tertembak bagian paha kanannya sedang peluru kami sudah habis semua,” tutur Menot Syam. Mereka lantas menghindar ke arah timur. Di tengah gerakan mundur itulah mereka menemukan sebuah pertahanan yang dilindungi tumpukan pasir. Di situlah mereka lantas berdiskusi sejenak mengatur strategi. Sebagai komandan, Mayor Daan memerintahkan kadet Menot dan kadet Sudharno untuk kembali ke Tangerang dan meminta bantuan ke markas Resimen IV. Perintah itu lantas diiyakan. Hari sudah memasuki waktu magrib. Situasi kebun karet mulai gelap sedang desing peluru dan teriakan para prajurit Jepang masih terdengar. Menot dan Sudharno secara perlahan mulai merayap ke arah timur untuk mencapai jalan raya. Baru saja mereka bergerak sekira 25 meter dari tempat pertahanan yang menyisakan Daan dan beberapa kadet lainnya, tetiba terdengar langkah-langkah terburu-buru dan teriakan dalam bahasa Jepang. “Chaaappppp!!!” “Dor! Dor!” Menot sangat yakin suara pistol itu berasal dari pistol Nambu Taisho Kaliber 14 yang menjadi pegangan Mayor Daan. Selanjutnya terdengar suara gedebag gedebuk, seperti sedang terjadi pertarungan satu lawan satu. Beberapa saat kemudian terdengar suara Mayor Daan mengaduh. Belakangan Menot dan Soedharno meyakini bahwa teriakan Mayor Daan itu merupakan tanda bahwa sang komandan terhantam bayonet Jepang yang langsung mengakhiri hidupnya. Sejarah mencatat Mayor Daan Mogot memang gugur di Lengkong. Bersamanya ikut gugur pula dua perwira dari kesatuan Polisi Tentara Resimen IV Tangerang yakni Letnan Satu Soebianto dan Letnan Satu Soetopo serta 34 kadet AMT, yang beberapa di antaranya masih sangat berusia muda. Sedangkan sisanya menjadi tawanan tentara Jepang.*

SELAMA menjalankan perjuangan diplomasi di Mesir pada 1947, Haji Agus Salim terlihat sering menggunakan sebuah jaket militer usang. Menurut diplomat senior M. Zein Hassan, kendati anggota delegasi Indonesia lainnya agak penasaran dengan kebiasaan orang tua tersebut, namun tak ada yang berani menanyakannya langsung kepadanya. Hingga suatu hari, dalam suasana yang sentimentil, Haji Agus Salim memberitahukan kepada Zein Hassan bahwa, “Baju inilah yang dipakai anakku ketika dia jatuh sebagai syahid karena dadanya ditembus pelor tentara Jepang,” kata Haji Agus Salim seperti dikutip Zein Hassan dalam Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri . Menurut Siti Asia Salim, yang lebih akrab dipanggil Bibsy Soenharjo, “anakku” yang dimaksud Haji Agus Salim adalah Achmad Sjawket, kakaknya nomor lima. Sjawket merupakan kadet Akademi Militer Tangerang (AMT) yang gugur dalam tragedi berdarah di Lengkong pada 25 Januari 1946. “Dia memang terbunuh oleh peluru tentara Jepang,” ungkap anak kedelapan Haji Agus Salim itu. Informasi Intelijen Tangerang, 23 Januari 1946. Informasi intelijen itu diterima Letnan Kolonel Singgih, Komandan Resimen IV TKR Tangerang, dengan perasaan was-was. Disebutkan dalam laporan itu bahwa tentara Belanda yang sudah menduduki Parung, Bogor akan bergerak ke Lengkong guna melucuti pasukan Jepang yang bermarkas di wilayah tersebut. “Pak Singgih berpikir jika Lengkong dikuasai Belanda maka jalan terbuka bagi mereka untuk menyerang kedudukan Resimen IV di Tangerang,” ujar Marzoeki Soelaiman, eks kadet AMT. Singgih sejatinya sudah beberapa kali meminta Kapten Abbe, komandan tentara Jepang di Lengkong, untuk menyerahkan seluruh senjata kompinya. Namun, selalu saat diminta, Abbe berkelit bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata-senjata itu tanpa sepengetahuan pihak Sekutu. Maka, ditugaskanlah Mayor Daan Mogot, Wakil Direktur AMT, untuk memimpin operasi pelucutan tersebut. “Dipilihnya Daan Mogot karena dia secara pribadi kenal dengan Kapten Abbe,” ujar sejarawan Rushdy Hoesein kepada Historia . Jumat, 25 Januari 1946, pukul 14.00. Tiga truk bermuatan puluhan kadet, termasuk Achmad Sjawket, bergerak dari halaman gedung AMT. Ketiga truk itu diiringi dua jip berisi delapan pembelot India eks tentara Inggris , Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo Moekiman (Kantor Penghubung TKR); Letnan Satu Soebianto (Polisi Tentara Resimen IV), dan Letnan Satu Soetopo (Polisi Tentara Resimen IV). Kehadiran eks tentara Inggris yang berseragam resmi merupakan bagian dari strategi TKR agar pihak Jepang percaya bahwa pelucutan tersebut dilakukan sepengetahuan Sekutu. Senja Berdarah Dua jam lamanya mereka menempuh perjalanan dari pusat kota Tangerang. Senja baru saja jatuh, kala mereka tiba di Lengkong. Setelah memarkir kendaraan-kendaraan di simpang empat, sekira 400 meter dari markas tentara Jepang yang dikelilingi pohon-pohon karet, mereka semua turun lantas memasuki halaman markas dengan berjalan kaki tanpa memberlakukan formasi tempur. Mayor Daan Mogot didamping seorang penerjemah, Mayor Wibowo dan seorang serdadu India langsung masuk ke markas. Di sana mereka terlibat dalam suatu perundingan yang alot dan sedikit panas dengan Kapten Abbe beserta jajarannya. Sementara para pimpinan berunding, para kadet dengan dipimpin oleh Letnan Satu Soebianto dan Letnan Satu Soetopo, bergerak ke barak-barak para prajurit Jepang. Mereka melucuti sekaligus mengangkut senjata-senjata dan mengumpulkannya di tengah lapangan. “Ketika para kadet memasuki barak-barak, serdadu Jepang pada umumnya dijumpai sedang dalam keadaan santai: ada yang sedang tidur-tiduran atau bermain kartu…tidak ada perlawanan sama sekali,” ujar Bratawinata, salah seorang kadet AMT, seperti dikutip Moehkardi dalam Pendidikan Perwira TNI AD di Masa Revolusi (Bagian 1) . Setelah terkumpul dua tumpuk senjata, seorang kadet kemudian diperintahkan untuk memanggil masuk truk. Baru saja truk bergerak ke arah halaman markas, dor! Tetiba terdengar suara tembakan dari arah markas, disusul teriakan komando dari seorang perwira Jepang. “Gegara tembakan inilah, segala sesuatunya menjadi berbalik tidak menguntungkan buat rombongan para kadet dan tentara India,” ujar sejarawan Moehkardi kepada Historia . Para prajurit Jepang sontak balik menyerbu. Mereka yang tadinya sudah pasrah seolah menemukan kembali kekuatannya dan bergerak secara beringas. Para kadet yang hanya bersenjatakan senapan kuno buatan Italia Mannlicher Carcano kaliber 38, tentunya menjadi tak berdaya. Alih-alih bisa mengimbangi, mereka yang sebagian besar masih awam soal penggunaan senjata menjadi bulan-bulanan para prajurit Jepang yang disebut-sebut baru saja pulang dari palagan Pasifik. Menurut salah seorang pelaku sejarah eks kadet Ateng Yogasara, begitu komando pertama diteriakan oleh perwira Jepang, tanpa banyak bicara, prajurit-prajurit Jepang itu secara terkoordinasi menyerbu balik seraya melepaskan tembakan-tembakan gencar. Akibatnya, para kadet banyak yang langsung terkena tembakan: bergelimpangan di lapangan dan sela-sela pohon karet. Senja itu, Lengkong menjadi berdarah. “Kami bertempur betul-betul tanpa komando dan bergerak sendiri-sendiri,” ujar Ateng seperti dikutip sejarawan Moehkardi dalam bukunya.* Bersambung ke tulisan Pertempuran Lengkong, Pembantaian di Kebun Karet

SETIAP musim hujan tiba, Bandung selalu tidak baik-baik saja. Intensitas hujan yang tinggi selalu diiringi genangan air di setiap sudut kota. Salah satu penyebabnya adalah rusaknya daerah-daerah resapan air di kawasan Bandung Utara akibat alih-fungsi lahan. Dilansir Pikiran Rakyat  (online) edisi 16 April 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat memperkirakan alih-fungsi lahan di kawasan Bandung Utara mencapai 200 hektar selama satu dekade terakhir, dengan kisaran 10 hingga 20 hektar per tahun. Pemerintah kota pun disorot terkait kewenangannya dalam pemberian izin pembangunan yang menyebabkan degradasi lahan di kawasan tersebut. Persoalan kawasan Bandung Utara nyatanya bukan hanya berkecamuk di masa kini. Deforestasi sudah terlihat sejak lebih dari 100 tahun lalu.

“ Anything less than US control of Greenland is unacceptable .” Pernyataan tegas itu meluncur dari bibir Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 15 Januari 2026. Pulau es terbesar di dunia, yang secara hukum masih milik Denmark, tiba-tiba menjadi pusat ketegangan diplomatik baru. Trump bahkan tidak menampik kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk merebut Greenland, sebagaimana dilaporkan The Guardian , 7 Januari 2026. Pernyataan Trump memicu kegemparan. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa rakyat Greenland ogah menjadi bagian dari Amerika Serikat dan ingin terus di bawah Kerajaan Denmark. Namun, Trump tetap ngotot. “Kita membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” ujarnya di Gedung Putih, dikutip CNN , 14 Januari 2026. Ini bukan kali pertama AS mengincar Greenland. Sejarah panjang tarik-ulur kekuasaan atas pulau beku itu telah berlangsung berabad-abad. Posisi geografisnya yang strategis dan kekayaan alamnya yang melimpah telah memikat kekuatan-kekuatan dunia untuk menancapkan kaki di sana.

PADA 1950-an, berbagai persiapan dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) nasional pertama di Indonesia. Selain membentuk dan melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) tahun 1953, pemerintah juga menyusun berbagai aturan terkait pelaksanaan pemilu yang dihelat pda September dan Desember 1955. Salah satu aturan berkaitan dengan syarat pengajuan nama dan tanda gambar partai politik maupun calon perseorangan yang ambil bagian dalam pemilu anggota DPR atau Konstituante. Partai dan kumpulan pemilih mengajukan nama dan tanda gambar kepada PPI mulai tanggal 1 Maret hingga 20 Mei 1954. Satu per satu partai dan kumpulan pemilih mengajukan nama dan tanda gambar yang akan digunakan dalam pemilu. Persoalan muncul ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) mengajukan nama “PKI dan orang tak berpartai”. PPI dalam Indonesia Memilih menyebut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 7 tahun 1953 ayat 1 dan 2, PPI menganggap nama ini sebagai nama partai dalam pemilu. Namun, nama yang diajukan partai berlambang palu arit tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari anggota PPI, Surjaningprodjo, yang mengajukan surat catatan tidak setuju kepada pemerintah. Selain PKI, ternyata Partai Katolik juga pernah meminta izin mempergunakan keterangan “orang tak berpartai” di belakang nama partainya. Namun, permintaan Partai Katolik itu diterima PPI sesudah PPI memutuskan nama dan tanda gambar tanggal 31 Mei 1954. Oleh karena itu, permintaan Partai Katolik tidak dapat dipertimbangkan lagi. Tokoh Nahdlatul Ulama yang juga mantan Ketua MPR RI, Idham Chalid dalam Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah , mengungkapkan bahwa NU memandang penggunaan kata “PKI dan orang-orang tidak berpartai” merupakan siasat PKI untuk menarik pemilih. “Semua orang yang tidak berpartai masuk PKI, maunya demikian. Tentu hal itu mendapat tantangan keras dari kontestan yang lain,” kata Chalid. Sementara itu, ekonom Christianto Wibisono dalam Wawancara Imajiner dengan Bung Karno menganggap penggunaan keterangan “dan orang tak berpartai” seakan menunjukkan kemampuan PKI dalam berkampanye. “Kalau dengan istilah sekarang PKI mengklaim mewakili golput, golongan putih independen yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun agar ikut PKI sebagai wadah bukan hanya untuk orang komunis. Mereka yang bukan komunis dan merasa tidak terwakili oleh partai lain supaya mencoblos PKI saja,” tulis pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia itu. Semakin mendekati penyelenggaraan Pemilu1955, keterangan “dan orang tak berpartai” di belakang nama PKI menjadi perbincangan panas. Sejumlah surat kabar gencar memberitakan kontroversi ini. Misalnya, Het nieuwsblad voor Sumatra , 2 Februari 1955, melaporkan bahwa Mr. Amelz, politisi Masyumi, atas nama para penggerak mosi tentang simbol pemilu PKI, dalam sebuah surat kepada ketua parlemen, menyatakan keinginannya untuk membuat beberapa amandemen terhadap mosi ini yang intinya berbunyi, “mendesak pemerintah agar kata-kata ‘dan orang tak berpartai’ (dan partisan) setelah kata PKI dihapus dari dokumen, spanduk, papan nama, dan lainnya.” Para pengusul mosi mendasarkan pada pertimbangan bahwa pemilu sudah dekat dan reaksi keras dari masyarakat terhadap jaksa agung dan pemerintah, bahwa kata “PKI dan partisipan” adalah melanggar Peraturan Pemerintah No. 9/1954 (Pasal 23 ayat 2). Dalam majalah Basis Volume 4 tahun 1955 disebutkan bahwa mosi Amelz terkait tanda pemilihan PKI cukup membuat pusing pemerintah. “Telah kita catat di sini, bahwa mosi itu berat bagi menteri kehakiman, karena menerima mosi berarti berlawanan dengan PKI, menolak menghadapi NU, kedua-duanya partai pemerintah. Mosi itu begitu berat, sehingga soalnya dibicarakan dalam pertemuan semua partai pemerintah,” tulis majalah tersebut. PKI dan NU atas inisiatif bersama dengan pihak PPI mengadakan rapat bersama pada 24 Januari 1955, di mana PKI mengalah dan bersedia menghapus keterangan “dan orang tak berpartai”. Berdasarkan keputusan itu dikeluarkanlah pengumuman bersama oleh PKI dan NU. Putusan perundingan segitiga inilah yang menjadi tujuan dari mosi Amelz. Sayangnya, pembicaraan ini terjadi di luar parlemen, sementara di dalam parlemen sendiri mosi Amelz seakan jalan ditempat. Meski begitu, Amelz terus mencoba untuk mempertahankan agar pembicaraan mosi tersebut diteruskan karena putusan di luar parlemen dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Pembahasan mengenai mosi Amelz kemudian ditunda hingga waktu yang ditentukan oleh ketua parlemen. PKI menyatakan bahwa putusan perundingan segitiga bersama NU dan PPI hanya mengenai surat-surat resmi saja sehingga tidak berdampak pada alat peraga kampanye partai tersebut. Meski begitu, PPI akhirnya memerintahkan PKI untuk menghapus keterangan “dan orang tak berpartai” dari alat peraga kampanye mereka.*

DI bawah pimpinan Kapten Kraft, sepaasukan kecil tentara Hindia Belanda bergerak ke arah Semawang, tempat 500 orang pasukan Padri berada. Kubu kaum Padri itu sendiri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol.   Perang Padri bukan hal mudah bagi Belanda. Terlebih, Perang Jawa membuat fokus dan finansial pemerintah kolonial jadi bermasalah Hindia Belanda. Maka setelah Perang Jawa (1825-1830) selesai, Perang Padri kembali menjadi lebih fokus pemerintah lagi.   Pada 27 April 1835, Kapten Kraft menyerang benteng pertahanan orang Padri, namun gagal. Kemalangan Kapten Kraft berlanjut. Pada 3 Mei 1835, Kapten Kraft sedang bersana prajurit peniup terompet ( Hoornblazer ) bernama Valour. Mereka bertarung melawan tiga orang Padri. Salah satunya berhasil melukai Valour, namun Kapten Kraft berhasil membunuhnya. Begitulah Hendrik Merkus Lange mengisahkan tentang Kapten Kraft dan Valour dalam Het Nederlandsch Oost-Indisch Leger ter westkust van Sumatra 1819-1845   dan Utrechtsche Courant  tanggal 30 November 1835.   Luka Voleur cukup mengerikan. Register Ridders Militaire Willemsorde 4e klasse nomor 2754 menyebut, jari kiri Kopral Voleur terluka oleh pedang lawan pada 4 Mei 1835. Dalam operasi militer tentara kolonial yang belakangan dikenal sebagai Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) di Pantai Barat Sumatra itu, Voleur dianggap menonjol. Maka berdasar Koninklijk Besluit 12 Agustus 1836 nomor 25, Voleur dianugerahi gelar ksatria dengan bintang jasa Ridders Militaire Willemsorde kelas empat.   Sebelum mendapatkan bintang itu, berdasarkan catatan militernya di stamboek-nya di Bronbeek, pada 26 Februari 1836 pangkatnya naik menjadi kopral. Pria Belanda ini lahir dengan nama François Napoleon Voleur pada 24 Januari 1810 di Tournai. Ia anak dari Ignace Amable Donat Joseph Voleur dan Marie Rose Joseph Turque.   Nama tengahnya, Napoleon, tampaknya diberikan dalam rangka menandakan bahwa ketika kopral ini berada di dalam kandungan ibunya lalu dilahirkan, Belanda sedang diduduki oleh Prancis. Adik Napoleon, Louis Bonaparte, sedang menjadi raja di Belanda. Sementara itu Oligarki Feodal alias bangsawan lama Eropa Barat merasa terganggu oleh sepak terjang Napoleon yang mendapat angin besar setelah Revolusi Perancis 1789. Sebalum Napoleon berlagak seperti kaisar di Eropa, Revolusi Perancis juga sudah menakutkan para bangsawan Eropa. François Napoleon Voleur mulai menjadi serdadu sejak  26 April 1826. Pertama sebagai peniup terompet pada kesatuan infanteri dan pada 23 Maret 1830 dia termasuk serdadu yang dipindahkan ke KNIL dengan naik kapal dagang Vlissingen . Setelah berapa bulan di Batavia, dia ditempatkan di Batalyon Infanteri Pertama. Sampai akhirnya dia ikut ke Sumatra Barat.   François Napoleon Voleur tidak setahun berada di daerah operasi militer nan sulit itu. Jika pada April 1835 saja dia sudah di Sumatra Barat, pada Mei 1837 dia juga masih berada di Sumatra Barat untuk melawan orang Padri. Hanya berpindah nagari saja.   Di negeri yang tak pernah dibayangkannya sebelumnya itu dia terluka dalam sebuah pertarungan bersama komandannya, Kapten Kraft. Meski mendapat perawatan di rumah sakit darurat di daerah Bonjol, akibat luka-lukanya yang parah, dia kemudian dinyatakan meninggal pada 2 Juni 1837. Umurnya baru menginjak 27 tahun ketika Napoleon meninggal dunia dalam operasi militer itu.*

PESAWAT Uni Soviet Ilyushin (IL)-14 mendarat mulus Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Cililitan. Pemerintah Uni Soviet menghibahkannya kepada Indonesia sebagai tanda persahabatan kedua negara. Itulah pesawat kepresiden Indonesia yang pertama. Ketika meninjaunya, Presiden Sukarno terlintas sebuah nama. Nama pesawat kepresidenan itu diumumkan sendiri oleh Presiden Sukarno dalam acara serah terima pada 24 Januari 1957. “Di Tapanuli terdapat daerah pegunungan yang menurut legenda selalu saling bertengkar. Dan Dolok Martimbanglah yang mampu menyatukan mereka kembali. Makanya aku beri nama pesawat ini: Dolok Martimbang,” kata Presiden Sukarno seperti diberitakan Preangerbode , 25 Januari 1957. Pada acara serah terima yang berlangsung di Pangkalan Halim itu, pemerintah Soviet diwakili oleh Duta Besar Zhukov. Dilansir Het nieuwsblad voor Sumatra , 25 Januari 1957, Dubes Zhukov menyatakan penyerahan pesawat itu sebagai hadiah dari pemerintahnya untuk mempererat tali persahabatan antara masyarakat Uni Soviet dan Indonesia. Pesawat tersebut disumbangkan secara pribadi oleh pemerintah Soviet kepada Presiden Sukarno sebagai penghargaan atas penguatan hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Soviet. Meski orang Jawa, Sukarno menamai pesawat kepresidenan itu dengan mengambil toponimi dari Tapanuli Utara, yang identik dengan suku Batak. Penamaan ini tentu berasal dari pengamatan cermat. Situasi politik dan keamanan dalam negeri saat itu sedang kurang kondusif.   Sejak akhir 1956, beberapa daerah di Sumatra bergolak menuntut otonomi daerah. Pemutusan hubungan dengan pusat pertama kali berdentum di Sumatra Utara tatkala Kolonel Maludin Simbolon, panglima Teritorium II/Bukit Barisan, mendeklarasikan berdirinya Dewan Gajah pada 22 Desember 1956. Menyusul kemudian pembentukan dewan yang sama di Sumatra Barat dan Selatan oleh panglima daerah masing-masing. Keadaan itu mengilhami Sukarno akan simbol persatuan yang bisa bergerak atau menjangkau daerah bergolak. Maka dinamakannyalah pesawat kepresidenan itu Dolok Martimbang. Gunung Dolok Martimbang terletak di sisi timur jalan dari Tarutung menuju Sibolga. Di kaki gunung ini terdapat Rura (Lembah) Silindung yang subur dan dipenuhi sawah-sawah luas. Sudah sejak lama masyarakat Batak mendiami lembah ini. Menurut legenda, di sekitar Lembah Silindung banyak bukit dan gunung yang menurut legenda terus bertengkar satu sama lain. Dolok Martimbanglah yang bisa menyatukan mereka kembali. Selain itu, Dolok Martimbang kerap dijadikan tempat berunding atau mengikat janji antara para raja atau kepala huta (kampung) yang bertikai. “Dengan Dolok Martimbang ini saya berharap dapat memberikan kekuatan kepada saya untuk membuat reunifikasi dan penguatan rakyat lndonesia, tidak hanya untuk kemakmuran mereka sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan umat manusia,” kata Bung Karno dala Java Bode , 24 Januari 1957. Nama Dolok Martimbang, seturut penelusuran pemerhati sejarah Akhir Matua Harahap, sudah ada di benak Presiden Sukarno. Pada Maret 1953, Sukarno berkunjung ke Tapanuli. Di kesempatan itulah dia menatap langsung Dolok Martimbang serta mendengar cerita rakyat tentang tempat itu. Arti nama Dolok Martimbang bagi penduduk Tapanuli di Silindung sudah dipahami oleh Presiden Sukarno. “Oleh karena itulah Presiden Soekarno dengan spontan memberi nama pesawat kepresidenan yang baru mendarat dengan nama Dolok Martimbang,” terang Harahap dalam laman pribadinya . Dalam Sejarah Angkatan Udara 1950-1959, Dinas Penerangan Angkatan Udara (Dispenau) merinci spesifikasi pesawat Dolok Martimbang. Pesawat ini mempunyai panjang badan 21,31 meter dan lebar sayap 31,7 meter. Ketinggian terbangnya mencapai 2.400 meter dengan kecepatan maksimal 398 km/jam. Pesawat Dolok Martimbang diberi nomor register T-14 yang tercantum pada badan pesawat sementara perawatannya diserahkan kepada AURI (kini TNI AU). Sedianya pesawat Dolok Martimbang tidak dirancang sebagai pesawat kepresidenan. Itulah sebabnya, sejak serah terima, pesawat ini kembali harus direparasi kembali ke Moskow untuk penyempurnaan. Ia  baru bisa dioperasikan beberapa bulan kemudian untuk kegiatan perjalanan presiden.   Dengan Dolok Martimbang sebagai “tunggangannya”, Presiden Sukarno melaksanakan perjalanan dinas ke berbagai daerah di Indonesia. Kapten Udara Sri Mulyono Herlambang ditunjuk sebagai pilot penerbang Dolok Martimbang dengan kru antara lain: Letnan Udara I The Tjing Hoo, Letnan Udara II A. Carqua, Kapten Udara Soesanto, dan Letnan Udara I Basjir. Keberadaan Dolok Martimbang menjadi tonggak dalam perkembangan AURI sekaligus embrio lahirnya Skadron Angkut Khusus (Skadron Udara 17). Skadron ini mempunyai tugas pokok melayani penerbangan VIP/VVIP termasuk penerbangan kepresidenan dengan pesawat khusus. Selain menjalankan tugas kepresidenan, Presiden Sukarno juga merasakan pengalaman romantis di pesawat Dolok Martimbang. Di pesawat inilah Bung Karno menjalin hubungan dekat dengan salah satu pramugarinya bernama Kartini Manoppo. Sang pramugari kemudian dipersunting menjadi salah satu istri Sukarno. Pesawat Dolok Martimbang terbilang sebentar beroperasi sebagai pesawat kepresidenan. Pada 1962, dia tak lagi melayani penerbangan untuk Presiden Sukarno yang sudah digantikan dengan pesawat C-140 Jet Star. Pesawat ini resmi dipensiunkan pada 1976 dan menjadi bagian Monumen Pesawat IL-14 Avia di Lanud Abdulrachman Saleh. Atas prakarsa KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahyanto (kini Menkopolhukam), monumen tersebut direlokasi ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta sebagai koleksi museum.*