RABU (17/7) lalu, saya ikut acara bedah buku bertajuk “Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok” yang diselenggarakan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta. Ada beberapa narasumber yang diundang. Di antaranya Xiao Qian, duta besar Cina untuk Indonesia. Sayang, yang bersangkutan berhalangan datang. Juga tidak mengirim utusan untuk mewakili dirinya. Mungkin, salah seorang panitia bilang ke saya, “karena khawatir agenda ini ditengarai disponsori pemerintah Cina.” Maklum, di negara kita, apa-apa yang berkaitan dengan Cina –terlebih soal keagamaannya– sepertinya memang diharuskan untuk dipandang dengan penuh curiga. Sebab, kata Soegeng Rahardjo, mantan duta besar Indonesia untuk Cina dan Mongolia, yang hadir sebagai pemateri, “kendati Cina tengah bergerak menjadi negara adidaya ( superpower ) yang akan mengubah perimbangan kekuatan ( balance of power ) global dan arsitektur kerja sama regional, tapi cara pandang kita terhadap Cina stagnan pada cara pandang ala Perang Dingin” di mana agama dan ideologi komunisme kerap dibentur-benturkan. Gus Dur pun telah lama punya tinjauan serupa. Pada kalimat pertama esai “Pandangan Islam Tentang Marxisme-Leninisme” yang ditulisnya untuk Persepsi , No. 1, 1982, mantan presiden Indonesia yang pada 2008 silam terang-terangan mengaku dirinya adalah seorang “Cina tulen” itu bahkan “menghendaki adanya kajian lebih mendalam tentang hubungan Islam dan Marxisme-Leninisme” lantaran di negeri kita tak kekurangan orang yang “menganggap bahwa Marxisme-Leninisme atau lebih mudahnya komunisme berada dalam hubungan diametral dengan Islam.” Tak pelak, karena sejak 1949 diperintah partai komunis yang pembentukannya juga dipelopori oleh Henk Sneevliet laiknya PKI, Cina hingga kini tetap acap dicap sebagai negara yang memusuhi Islam. Padahal, “komunisme sudah hancur. Kebencian terhadap Cina sengaja dikembangkan demi tujuan politik belaka. Cina bukan lagi negara komunis. Komunis dari mananya? Wong  bikin usaha saja bebas di sana,” terang Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dalam keynote speech  yang disampaikannya. “Cina,” kata Rois Syuriah PCINU Tiongkok KH. Imron Rosyadi Hamid yang dalam ceramahnya mengamini pendapat KH. Said, “sudah berubah. Aṣ-Ṣīn al-Mutagayyarah .” Terkhusus keagamaan, sambungnya, “pemerintah Cina melalui pasal 36 konstitusinya menjamin rakyatnya untuk menganut atau tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun yang ada.” Dilihat dari kacamata historis, perubahannya memang cukup drastis. Kita masih ingat, pada masa-masa kalut Revolusi Kebudayaan (1966–1976) telah terjadi perusakan membabi buta dan persekusi massal nan brutal terhadap situs-situs dan tokoh-tokoh agama lantaran dianggap sebagai salah satu representasi dari “empat barang usang” ( si jiu ) yang wajib diganyang. Bahkan, kitab-kitab dan kuil-kuil berhaluan Konfusius yang notabene sumber utama weltanschauung  Cina sejak zaman baheula pun, tak luput dari laku vandalisme pengawal merah ( hong weibing ) yang taklid buta terhadap pemikiran Mao Zedong ( Mao Zedong sixiang ) sebagai kebenaran tunggal. Namun, sepeninggalan Ketua Mao yang lantas dilanjutkan dengan pembersihan faksi politik geng empat ( si ren bang ) yang ngotot tetap mau meneruskan apa pun kebijakan ( juece ) dan instruksi ( zhishi ) Ketua Mao, pemerintah Cina melakukan tobat nasuhah menyesali dan mengakui beragam kesalahan yang diperbuatnya sepanjang sepuluh tahun Revolusi Kebudayaan dengan dikeluarkannya dokumen yang sohor dinamai Dokumen Nomor 19 ( Shijiu Hao Wenjian ) pada Maret 1982. KH. Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU, dan Soegeng Rahardjo (kanan), mantan Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia, dalam acara bedah buku bertajuk “Islam Indonesia dan China: Pergumulan Santri Indonesia di Tiongkok” di gedung PBNU, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019. (Rasyuhdi/PCINU Tiongkok). Di sana disebutkan, sejak akhir 1978 Cina memasuki babak sejarah baru yang ditandai dengan diberlakukannya kebijakan Reformasi dan Keterbukaan oleh Deng Xiaoping sebagai arsitek utamanya, “tugas fundamental partai dan pemerintah adalah mengejawantahkan dengan teguh kebijakan kebebasan beragama” yang tertuang benderang dalam Undang-Undang Dasar negara. Dari situ pula pemerintah komunis Cina berjanji akan “menentang kecondongan ke arah ‘kiri’ yang salah” ( fandui ‘zuo’ de cuowu qingxiang ). Cina tidak mengingkari komitmennya. Buktinya, selain memulihkan nama baik tokoh-tokoh agama korban kesembronoan hukum selama Revolusi Kebudayaan, masjid-masjid yang dihancurkan paksa pun turut dibangun kembali. Tak terkecuali di Xinjiang yang belakangan permasalahannya kerap dijadikan komoditas politik para politikus kita itu. KH. Said bercerita, “Saya pernah ke Xinjiang. Masjidnya bagus-bagus. Saya juga menemui teman saya di Chengdu. Di sana kalau salat di masjid, jemaahnya membeludak sampai ke luar halaman.” Kisah KH. Said didukung data. Penelitian lapangan Profesor Yang Shengmin, dekan Fakultas Etnografi dan Sosiologi Minzu University of Cina yang dilahirkan dari keluarga muslim taat, memerinci jumlah masjid di Xinjiang pada 1984 cuma berkisar 9 ribu. Kini, merujuk Buku Putih Kondisi Kebebasan Beragama Xinjiang ( Xinjiang de Zongjiao Xinyang Ziyou Zhuangkuang ) yang dirilis Dewan Negara Cina pada Juni 2016, di Xinjiang ada sekitar 24 ribu masjid lengkap dengan 29 ribu imamnya. “Di luar negeri, ada yang bilang [pemerintah] Cina menggencet agama Islam [di Xinjiang]. Bila demikian, kenapa jumlah masjid [di Xinjiang] masih [bisa] bertambah lebih dari satu kali lipat?” Jawaban atas pertanyaan retorik Yang Shengmin yang dikutip Kantor Berita Xinhua edisi 16 Juli 2009 sehabis kerusuhan berdarah-darah di Ürümqi ini patut kita pikirkan. Atau, jangan-jangan kita mesti setuju pada apa yang ditegaskan KH. Said ketika di akhir acara ditanyai wartawan soal isu muslim Uighur di Xinjiang yang katanya tengah ditindas pemerintah Cina di kamp-kamp konsentrasi yang saya catat ini: “Soal penyiksaan itu sudah masa lalu. Xinjiang bagus sekali, kok. Fakta yang ada sekarang, beberapa kombatan Uighur ditangkap kepolisian kita karena bergabung dengan kelompok teroris Indonesia.”*

PRABOWO SUBIANTO melakukan sujud syukur usai menuntaskan pemilihan umum (pemilu) kemarin. Calon Presiden nomor urut 02 itu mengklaim kemenangan pihaknya dengan pendapatan suara sebesar 62%. Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan tim internalnya. Prabowo pun menabalkan diri sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia.

MENYUSUL kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Sukarno terpilih sebagai presiden RIS. Mohammad Hatta menjadi perdana menteri, yang membentuk kabinet terdiri dari 13 menteri dan tiga menteri negara –sebelas orang di antaranya Republiken pendukung unitarisme.

SUATU hari di bulan Juni 1913, pemerintah Hindia Belanda merencanakan akan mengadakan pesta besar-besaran terkait 100 tahun bebasnya negeri mereka dari penjajahan Prancis. Tentu saja niat itu mendapat penolakan dari sebagian tokoh bumiputera. Salah satunya adalah seorang pemuda bumiputera asal Jawa bernama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (kelak dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantoro). Dalam koran De Express , 13 Juni 1913, Soewardi menulis sebuah artikel berjudul Als ik een Nederlander ben (Andaikan saya seorang Belanda). Dalam tulisan itu secara kritis Soewardi menyebut orang-orang Belanda yang akan merayakan momen itu sebagai tidak tahu diri karena berpesta atas nama kemerdekaan di atas penderitaan orang-orang yang justru kemerdekaanya sedang mereka tindas. “… Andaikan saya seorang Belanda, saya tidak akan mengadakan pesta kemerdekaan dalam suatu negeri  yang kita tahan kemerdekaanya,” demikian salah satu bunyi tulisan yang membuat pemerintah Hindia Belanda menjadi panas kupingnya. Tak dinyana. tulisan Soewardi tersebut ternyata menerobos masuk ruang belajar dan kamar-kamar asrama anak-anak OSVIA (Sekolah Calon Pegawai Negeri untuk Kaum Bumiputra Hindia Belanda) Madiun. Bahkan secara blak-blakan, empat siswa OSVIA menolak mentah-mentah merayakan pesta. Akibatnya, mereka dikucilkan dan dipecat sebagai siswa sekolah. Gejolak solidaritas pun muncul terhadap pemecatan itu, termasuk dari seorang siswa bernama Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo. Dengan mengabaikan sanksi akademis yang siap mengancamnya, Soerjo bersama kawan-kawannya melakukan advokasi dan diam-diam membantu keseharian hidup keempat siswa OSVIA yang dikeluarkan tersebut. “Mereka pun mengadakan sejenis aksi demonstrasi menuntut agar keempat kawannya itu dipulihkan kembali statusnya sebagai siswa OSVIA,” ungkap Dony Ariotejo, salah seorang cicit dari Soerjo. Namun, konflik itu ibarat gajah melawan semut. Soerjo dan kawan-kawannya tetap “kalah” dan permintaan mereka agar pemecatan itu dibatalkan tetap tak digubris pihak OSVIA. Bisa jadi kegagalan itu menjadikan kebencian putra seorang pejabat Magetan itu terhadap kolonialisme bangsa Belandasemakin menumpuk. Itu terbukti, sejak  kejadian tersebut Soerjo sering bentrok  dengan para sinyo Belanda yang kerap menghina kebumiputeraan mereka. Dikisahkan salah seorang guru Soerjo bernama Sastrohutomo pernah memergoki anak muda Jawa itu tengah membersihkan keris pusaka warisan keluarganya. Ketika ditanya untuk apa dia melakukan hal tersebut, dalam nada yang tenang, Soerjo menjawab pertanyaan Sastrohutomo: “ Kangge njagi menawi wonten tiyang ingkang kurang ajar (untuk berjaga-jaga jika ada orang yang kurang ajar terhadap saya),” jawab Soerjo seperti dikisahkan dalam Pahlawan Nasional Gubernur Suryo karya Sutjiatiningsih. Sastrohutomo mafhum atas jawaban anak didiknya itu. Dia memastikan Soerjo tengah siap-siap bertarung sampai mati dengan para sinyo Belanda yang kerap berlaku kurang ajar dan menghina anak-anak OSVIA. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sang guru lantas melaporkan soal itu kepada orangtua Soerjo. Dengan tergopoh-gopoh, orangtua Soerjo (Raden Mas Wirjosumarto dan Raden Ayu Kustiah) datang langsung ke Madiun menasihati agar Soerjo lebih memikirkan masa depannya ketimbang menuruti gejolak mudanya. “Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna,” ujar sang ayah. Soerjo tak pernah membantah apa pun terhadap kedua orangtuanya. Ia yakin orangtuanya pasti memiliki harapan dan maksud yang baik dengan nasihatnya. Hingga hari-hari terakhir di OSVIA, Soerjo bisa menahan gejolak perasaan tidak senang kepada sinyo-sinyo itu. Namun menurut Dony , diam-diam Soerjo memupuk semuanya hingga menjadi butiran kristal patriotisme yang menjadi modal utama kelak saat ia selaku gubernur Jawa Timur ikut memimpin rakyatnya bertempur melawan tentara Inggris dan Belanda di Surabaya pada 10 November 1945.

Tahun ajaran baru dimulai. Anak-anak kembali ke sekolah. Sebilangan mereka masuk kelas baru. Sebagian lainnya menapak jenjang pendidikan baru. Di jenjang baru inilah mereka sering ditanya oleh guru tentang cita-citanya. Jawabannya beragam. Dari ingin menjadi dokter sampai youtuber . Ada profesi klasik, ada juga profesi baru. Pada masa kolonial, anak-anak dari kalangan anak negeri tak punya banyak cita-cita. Mereka hanya bercita-cita melanjutkan kerja orangtuanya sebagai petani, kuli kebun, buruh pabrik, atau pedagang. Hindia Belanda terbuka bagi modal swasta sejak 1870. Perkebunan dan pabrik muncul di Sumatra dan Jawa. Kebutuhan terhadap kuli kebun dan buruh pabrik meningkat. Tetapi tidak dengan harapan orangtua dan cita-cita anak-anak.    Orangtua mereka tahu ada profesi selain petani, kuli kebun, buruh pabrik, dan pedagang. Ada pejabat, pegawai negeri (pangreh praja), guru, dan mantri cacar . Tapi mereka sadar bahwa anak-anak mereka perlu peluang untuk menggapainya. Peluang itu berupa pendidikan. Generasi Kolonial Saat itu pendidikan terbatas untuk sebagian kecil anak negeri berstatus keluarga bangsawan atau priayi. Sebab itulah, orangtua mereka turut meredam harapan tingginya pada anak-anak. Ini berpengaruh pula terhadap cita-cita anak-anak. Mereka terbiasa hidup realistis dan wajar. Perubahan terjadi memasuki abad ke-20. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan Politik Etis. Salah satu wujudnya dengan membuka akses pendidikan secara lebih luas untuk kalangan anak negeri. Sekolah-sekolah swasta dan negeri mulai berdiri di banyak tempat dan menerima lebih banyak kelompok anak negeri. Tak hanya untuk anak-anak keluarga priayi dan bangsawan, melainkan juga untuk anak-anak dari keluarga jelata. Tetapi mereka tidak bercampur dalam satu sekolah. Masing-masing masuk sekolah sesuai lapisan sosial dan rasialnya. Seringkali pembagian strata sekolah ini menimbulkan kesan heran pada diri anak-anak.    “Seorang anak pangreh praja yang religius terheran-heran oleh perbedaan HIS-nya (Hollandsch-Inlandsche School) yang mentereng dan madrasahnya yang berlantai tanah dengan anak-anak kampung yang tak bersepatu dan lalu lalang sementara ustaz mengajar,” tulis Aswab Mahasin dalam Perjalanan Anak Bangsa: Asuhan dan Sosialisasi dalam Pengungkapan Diri. Kehadiran beragam sekolah mengubah orientasi para orangtua. Mereka percaya pendidikan di sekolah anak-anaknya kelak mampu mengerek taraf hidup anaknya lebih tinggi dibandingkan orangtuanya. Mereka berharap sang anak bakal bekerja sebagai pegawai rendahan di kantor milik pemerintah atau swasta. Dapat gaji bulanan dan sejumlah fasilitas. Bagi anak-anak, sekolah menjadi tempat mereka berinteraksi. Di sini mereka mengenal anak dari keluarga lain yang status sosialnya setara. Mereka juga belajar tentang dunia yang lebih luas daripada selingkaran sawah, kebun, dan pasar. Cita-cita mereka pun naik lebih tinggi sesuai harapan orangtua dan perkembangan lingkungannya. Masa kemerdekaan menandai tonggak penting perluasan cita-cita anak-anak. Dari tadinya ke pegawai kantor negeri atau swasta menuju ke aneka profesi. Tak ada lagi sekat sosial dan rasial di sekolah. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Setiap orang pada masa kemerdekaan boleh bersekolah selama mempunyai kemampuan membayar dan mengikuti pelajaran. Ekonomi negara juga mulai bergerak. Universitas dan sekolah tinggi bertumbuh lebih banyak. Perniagaan baru bermunculan dan menciptakan keanekaragaman profesi. Orangtua tak lagi terkungkung pada harapan anak-anaknya kelak hanya menjadi pegawai kantoran, melainkan juga ada harapan agar anaknya menjadi dokter, tentara, insinyur, ahli hukum, dosen, dan guru.     Sekolah masa kemerdekaan berperan mengintegrasikan anak-anak dari beragam lapisan sosial. Tidak seperti pada zaman kolonial, hubungan mereka pada masa kemerdekaan melintasi batas primordial. Pada gilirannya interaksi ini mengubahsuaikan kembali cita-cita mereka seiring semangat zaman. “Seorang anak pedagang kecil memperoleh cita-citanya jadi orang berilmu dari temannya yang anak pegawai tinggi dan mulai mengalihkan orientasi dagang ke orientasi priayi,” catat Mahasin. Tenaga Ahli Keberagaman cita-cita anak-anak kian terang ketika sekelompok sarjana mengadakan riset di Bandung, Jawa Barat, pada November 1959. Mereka menyebarkan angket kepada 1.451 anak usia sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas tentang profesi idaman mereka kelak. Hasil angket sarjana termaksud menempatkan profesi dokter sebagai favoritnya anak-anak lelaki (180 orang). Posisi kedua adalah pilot (174 orang). Lalu tentara (147 orang) berada di posisi ketiga. Profesi insinyur, ahli hukum, pegawai negeri, guru, ahli teknik, pengusaha, dan ekonom juga mempunyai tempat di berpuluh-puluh anak-anak. Ada pula segilintir anak bercita-cita menjadi tukang sulap (sihir), ahli sejarah, perantau, motoris, detektif, dan penari. Anak-anak perempuan memiliki kecenderungan cita-cita berbeda. Profesi idaman favorit mereka ialah guru (214 orang). Menyusul kemudian juru rawat/bidan dan dokter. Masing-masing 116 orang. Stewardes (pramugari) udara, perancang busana, penulis, dan ahli bahasa juga cukup menarik hati anak-anak perempuan. Profesi berkaitan dengan keahlian agama justru sangat sedikit peminatnya. “Jumlah anak lelaki yang hendak menjadi ulama Islam hanya 5 orang saja dan di antara murid-murid perempuan hanya satu yang ingin menjadi ulama Islam dan satu yang ingin menjadi penyiar Injil,” ungkap survei sekelompok sarjana seperti termuat di Majalah Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), Juli 1961. Dari survei tersebut, sarjana itu menyimpulkan bahwa ada penurunan minat anak-anak terhadap profesi pegawai negeri. “Sudah banyak merosot jika dibandingkan dengan sebelum zaman kemerdekaan,” terang MIPI. MIPI berharap penelitian terhadap cita-cita anak dapat berlanjut. Menurut MIPI, penelitian semacam itu harus diadakan secara periodik di seluruh Indonesia. “Angka-angka demikian dapat juga memberi petunjuk yang berharga tentang tendens-tendens yang terdapat di dalam masyarakat yang sedang cepat bertumbuh dan berubah,” saran MIPI. Dua tahun kemudian, hasil penelitian lanjutan tentang cita-cita anak-anak muncul kembali di Bandung. Pembuatnya Lembaga Penyelidikan Pendidikan. Lembaga ini menyebarkan angket kepada 479 anak usia sekolah beragam tingkatan dan jenis kelamin. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Pendidikan tak jauh berbeda dari penelitian sekelompok sarjana sebelumnya. Anak-anak lelaki dan perempuan menempatkan profesi seperti dokter, insinyur, ahli hukum, dan ahli ekonomi sebagai cita-cita favorit mereka. Demikian ungkap  Djaja , 13 Juli 1963 dalam "Kalau Sudah Besar, Mau Djadi Apa?" Ingin Jadi Soeharto Cita-cita seperti itu memerlukan jalur pendidikan formal hingga tingkat universitas atau sekolah tinggi. Cita-cita tersebut kian kukuh dengan kemunculan Orde Baru. Rezim ini menempatkan pembangunan sebagai ideologinya, meninggalkan gagasan politik adalah panglima rezim sebelumnya. Peran dokter, insinyur, ahli hukum, dan ekonomi sangat penting dalam rencana pembangunan Orde Baru. Untuk itulah, pemerintah membuka lebih banyak lagi sekolah tinggi dan universitas. Untuk mencapai target pembangunan, Orde Baru menerapkan stabilitas politik. Tugas ini berada di tangan ABRI. Peran ABRI pun menjadi dominan. Dan ini memengaruhi kecenderungan anak-anak untuk menjadi ABRI. Dalam beberapa surat anak-anak untuk Presiden Soeharto pada dekade 1980-an, sebagian anak-anak mengutarakan keinginannya menjadi anggota ABRI. Tak sedikit pula anak-anak begitu bangga dengan peran Soeharto sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Mereka menilai Soeharto berjasa sebagai penjaga keamanan dan kesejahteraan negara. Anak-anak pun ingin menjadi presiden dan bertanya kepada Soeharto. “Bapak Pembangunan, Santi mau tanya, ‘Bagaimana sih caranya kok sampai bisa jadi Presiden?’ Santi juga ingin,” tulis Susanti, pelajar Sekolah Dasar kelas 5, seperti termuat dalam Anak Indonesia dan Pak Harto , sebuah buku kumpulan ratusan surat anak-anak kepada Soeharto. Rezim Orde Baru runtuh pada 1998. Kebenaran sejarah tentang Orde Baru kemudian terungkap. Mungkin sebagian anak itu masih memendam cita-cita menjadi presiden seperti Soeharto. Anak-anak lainnya boleh jadi sudah mengurungkan niatnya. Yang jelas, anak-anak dalam surat-surat tersebut kini sudah dewasa dan bisa saja telah punya anak-anak. Anak-anak mereka hidup bersama anak-anak lain dalam zaman cita-cita menjadi seorang youtuber  atau selebgram.

Analisis genetik membuktikan kalau moyang manusia modern kawin silang dengan paling tidak lima grup manusia purba. Itu terjadi ketika mereka bermigrasi keluar Afrika dan melintasi dataran Eurasia. Demikian kesimpulan para peneliti dari Australian Centre for Ancient DNA (ACAD) University of Adelaide yang baru saja diterbitkan dalam  Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS ). Dua grup manusia purba yang diketahui adalah Neanderthal dan Denisovans dari Asia. Sementara tiga grup lainnya belum bisa disebutkan. Mereka hanya terdeteksi sebagai jejak DNA yang bertahan dalam populasi manusia modern yang berbeda pada masa kini. “Keanekaragaman terutama ditemukan di Kepulauan Asia Tenggara,” catat Joao Teixeira, salah satu peneliti. Dalam prosesnya, Teixeira dan kawan-kawannya memetakan beberapa wilayah yang diperkirakan sebagai lokasi pertemuan antara beberapa grup manusia purba. Caranya dengan membandingkan tingkat kekunoan leluhur yang tercetak dalam genom manusia modern yang hidup di sana kini.  Seperti dikutip dari laman resmi University of Adelaide , Teixeira menjelaskan bahwa masing-masing dari manusia yang hidup saat ini masih membawa jejak genetik dari kawin silang yang dilakukan moyang mereka. “Kelompok-kelompok purba ini tersebar luas, juga beragam secara genetis, dan mereka bertahan hidup di masing-masing dari kita. Kisah mereka adalah bagian integral dari bagaimana kita tercipta,” lanjutnya. Contohnya, semua populasi saat ini menunjukkan jejak Neanderthal sekira dua persen. Artinya, Neanderthal pernah bercampur dengan leluhur manusia modern setelah mereka bermigrasi meninggalkan Afrika.  “Mungkin sekira 50.000 hingga 55.000 tahun yang lalu di suatu tempat di Timur Tengah,” kata Teixeira. Namun, ketika moyang manusia modern melakukan perjalanan lebih jauh ke timur mereka bertemu dan bercampur dengan setidaknya empat kelompok manusia purba lainnya. Mereka tiba di Kepulauan Asia Tenggara tepat sebelum 50.000 tahun yang lalu.  "Setidaknya tiga kelompok manusia purba tampaknya telah menduduki daerah Asia Tenggara. Kemudian moyang manusia modern bercampur dengan mereka sebelum manusia purba itu punah," kata Teixeira. Para peneliti pun menyimpulkan kawin campur di sekitar Asia selatan antara manusia modern dan kelompok yang mereka beri nama  Extinct Hominin 1  (Hominin Punah I). Kesimpulan ini didapat dengan memakai informasi tambahan dari rute migrasi yang direkonstruksi dan catatan temuan fosil. Perkawinan silang lainnya diperkirakan terjadi di Asia Timur, Filipina, paparan Sunda (daratan yang dulunya menghubungkan Jawa, Kalimantan, Sumatra dengan daratan Asia Timur), dan mungkin di dekat Flores. Di sanalah kemungkinan perkawinan silang terjadi dengan kelompok mausia purba yang oleh para peneliti diberi nama  Extinct Hominin 2. Dengan temuan ini, kata Teixeira, kisah migrasi manusia purba keluar dari Afrika pun semakin kompleks. Dari penelitian ini pula terlihat kalau kedatangan manusia modern secara bertahap selalu diikuti dengan punahnya kelompok manusia kuno di tiap wilayah. Peristiwa itu pun terjadi dengan cepat.  "Pulau Asia Tenggara jelas dihuni oleh beberapa kelompok manusia purba, mungkin tinggal saling terisolasi satu sama lain selama ratusan ribu tahun. Itu sebelum moyang manusia modern tiba,” kata Teixeira.

ANGGOTA DPR RI kembali “pelesiran” ke luar negeri. Kali ini giliran sebelas anggota Komisi Peternakan studi banding ke Prancis dan China terkait revisi UU No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Setiap studi banding selalu menuai kritikan karena tak ada pertanggungjawaban publik, seperti mempublikasikannya, minimal di situs resmi DPR RI. Residen Priangan R. Ipik Gandamana bisa dijadikan contoh bagi para pejabat yang melakukan studi banding. Pada akhir September 1953, Ipik menjadi salah satu anggota delegasi yang ditugaskan pemerintah Indonesia untuk studi banding ke Amerika Serikat. Tujuannya, mempelajari “ketatanegaraan dan tata-usaha pemerintahan pada umumnya dan beberapa objek lain pada khususnya.”

ADA emosi yang tersulut dalam debat calon presiden seri keempat kemarin. Cerita bermula saat adu gagasan memasuki isu pertahanan dan keamanan. Calon nomor 2, Prabowo Subianto menyampaikan visi dan misinya. Menurut Prabowo, pertahanan Indonesia masih tergolong rapuh. Apabila negara asing menyerang, pertahanan Indonesia sangat lemah, demikian pendapat Prabowo. Di tengah debat, sewaktu Prabowo menanggapi argumen Joko Widodo, sayup-sayup terdengar gelak tawa di tengah penonton. Mendengar itu, Prabowo menghardik dengan nada geram, “Kenapa kalian tertawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu?,” ujar Prabowo . “Silahkan ketawa kalau negara kita lemah… silahkan,” ucap Prabowo menantang seraya mengakhiri sesinya. Prabowo berang. Dia jelas terpancing oleh ulah penonton. Pada kontestasi periode sebelumnya pun, Prabowo seperti punya masalah dalam manajemen emosi. Sebagai manusia, berlaku emosional itu merupakan hal yang sangat manusiawi. Namun itu bisa membawa celaka pada orang lain jika dijadikan alat intimidasi. Jenderal Pistol-Pistolan Seperti halnya Prabowo yang mantan tentara, sikap temperamental juga lumrah dialami para jenderal di masa lalu. Di era Orde Baru terdapat nama Jenderal Soemitro. Mantan Panglima Kopkamtib di era Orde Baru ini dikenal sebagai jenderal temperamental. Mitro – panggilan Soemitro – memang punya karakter tegas dan blak-blakan. “Pak Mitro kadang-kadang lepas kendali,” kata Wakil Kepala Staf AD periode 1973-74 Letjen (Purn.) Sayidiman Suryohadiprodjo yang pernah menjadi orang dekat Soemitro kepada Historia . Ketika ditanya lepas kendali seperti apa, Sayidiman berujar, “Menampar orang dan bawahannya yang bersalah.” Penggamparan itu, menurut Sayidiman terjadi semasa Soemitro masih menjabat Panglima Kodam Brawijaya pada 1966. Ketika menjabat Pangkopkamtib, sosok Soemitro kerap membayang-bayangi kewibawaan Presiden Soeharto. Untuk berebut pengaruh, Soemitro saling sikut dengan Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, Mayjen Ali Moertopo, perwira intelijen yang juga punya ambisi politik. Tragedi kerusuhan dan pembakaran yang pecah pada 15 Januari 1974 (Malari) konon sarat dengan nuansa rivalitas antara Soemitro dan Ali.        Ujung dari Peristiwa Malari beriring jalan dengan tamatnya karier militer Soemitro. Dia dianggap gagal bertanggung jawab dalam mengendalikan keamanan kota Jakarta yang dilanda kerusuhan. Soemitro pun terpental dari gelanggang kekuasaan. Pada 1975, Soemitro menitip pesan kepada Benny Moerdani yang waktu itu masih menjadi perwira menengah intelijen anak buah Ali Moertopo. “Tolong sampaikan kepada Ali. Kalau terus-terusan merusak nama baik saya, dia akan saya datangi dan saya ajak pistol-pistolan,” demikian pesan Soemitro sebagaimana terkisah dalam otobiografi Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib yang disusun Ramadhan K.H. Ayo Kita Selesaikan! Di era Orde Lama, ada Mayjen Moersjid. Pada 1962, Moersjid menjabat Deputi Operasi Menteri Panglima AD. Moersjid dikenal sangar. Dia pernah hampir baku hantam dengan Menteri Luar Negeri Soebandrio karena merujuk dirinya sebagai perwira arogan.   Berawal ketikaMoersjid mendampingi Soebandrio ke Tiongkok pada akhir 1963. Sebelum berangkat, Moersjid telah dipesankan atasannya, Menteri Panglima AD Letjen Ahmad Yani agar tak terikat iming-iming apapun dari pemerintah Republik Rakyat Tionghoa. Di Beijing, Perdana Menteri Chou En-Lai menawarkan bantuan persenjataan apabila Indonesia mau. Dalam memoarnya Soebandrio: Kesaksianku Tentang G30S , Soebandrio menyebutkan tawaran Chou berupa peralatan militer untuk 40 batalion tentara mulai dari senjata manual, otomatis, tank, dan kendaraan lapis baja. Semuanya gratis tanpa syarat. Namun tawaran tadi berakhir dengan ucapan terimakasih saja tanpa kesepakatan. Ketika lobi-lobi dengan pihak Chou berlangsung, Moersjid secara spontan menyepak halus kaki Soebandrio di bawah meja sebagai isyarat penolakan. Sesampainya di Jakarta dalam rapat kabinet, Soebandrio mengatakan bahwa ada jenderal muda yang arogan. Moersjid sontak berdiri. Katanya, “Bandrio, kita selesaikan ini di luar,” sebagaimana dituturkan Siddharta Moersjid, putra keempat Moersjid kepada Historia . Karena reputasinya yang pemberang, Moersjid dimentahkan oleh Presiden Sukarno untuk menggantikan Yani pada hari-hari yang menentukan setelah Gerakan 30 September 1965. Karier militernya mentok di masa peralihan ke Orde Baru sebagai duta besar dengan pangkat letjen.      Pateni Wae! Kembali ke soal Malari. Meski jarang terlihat menampilkan sisi emosionalnya, Presiden Soeharto juga bisa berlaku berangasan. Jenderal yang dikenal karena senyum ramahnya ini pernah membunuh masa depan suratkabar yang cukup berpengaruh. Pasca Malari, beberapa media mengabarkan pemberitaan kritis yang terkesan menyudutkan pemerintah. Salah satunya adalah harian Pedoman yang diasuh oleh Rosihan Anwar sebagai pemimpin redaksi. Beberapa suratkabar lain diantaranya, Indonesia Raya, Abadi, Harian Kami , dan Nusantara . Saat itu, Menteri Penerangan yang dijabat Mashuri Saleh punya otoritas melaksanakan pencabutan izin penerbitan suratkabar.  Mashuri bertanya kepada Soeharto mengenai apakah Pedoman boleh diterbitkan kembali atau tidak. Momen tersebut terjadi sekira 14 hari sesudah Peristiwa Malari. Dengan ketus dan gamblang Soeharto menjawab dalam bahasa Jawa, “ Pateni wae (matikan saja)” tutur Mashuri kepada Rosihan Anwar termuat dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 5: Sang Pelopor . “Maka tamatlah riwayat Pedoman , sebuah suratkabar yang mulai terbit di zaman revolusi, yaitu tanggal 28 November 1948,” kenang Rosihan.

MULTATULI telah memberikan landasan bagi sosialisme di Belanda sebagaimana yang ditempuh oleh Peter Jeles Troeltsra, pendiri Partai Buruh Sosialis-Demokrat Belanda, demikian menurut penulis biografi Multatuli Dik van der Meulen dalam simposium mengenai Multatuli, Sabtu, 7 November kemarin di Amsterdam. “Dia juga telah menjadi dasar bagi pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda, yang membuka kesempatan pendidikan bagi warga bumiputera,” kata Dik dalam simposium bertajuk “Klokkenluider of querulant? Multatuli en andere klokkenluiders” (“Pembongkar kejahatan atau pengumpat? Multatuli dan para pembongkar kejahatan lainnya”)  itu. Simposium yang diselenggarakan Multatuli Genootschap (Perhimpunan Multatuli) Belanda itu berangkat dari pertanyaan apakah penulis roman Max Havelaar ituseorang pembuka kontak pandora kejahatan Belanda di Hindia atau hanya seorang pengumpat ( querulant ). Bahkan mengemuka pula tuduhan kepadanya sebagai seorang penghianat. Menurut Philip Vermoortel, guru besar dari Universitas Brussel, Belgia, Multatuli sama sekali bukanlah seorang pembongkar kejahatan. “Dia hanyalah seseorang yang ingin semua hal berjalan dengan baik dan orang bekerja sebagaimana mestinya,” kata Vermoortel mengomentari apa yang dilakukan Multatuli ketika berada di Hindia Belanda. Setelah menempuh berbagai penugasan di Manado dan Natal, Sumatera Utara, Eduard Douwes Dekker mulai bertugas sebagai asisten residen di Rangkasbitung, Lebak, Januari 1856.  Tiga bulan bertugas di Lebak, dia mendapat laporan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh bupati Lebak RAA Karta Natanagara. Laporan Dekker kepada Residen Banten Brest van Kempen tak ditanggapi malah menyebabkan pemecatannya sebagai asisten residen Lebak. Ketika kembali ke Eropa, pada 1859 Dekker mengurung dirinya dalam sebuah kamar hotel di Brussel, Belgia, menuliskan riwayat pengalamannya semasa bertugas di Hindia Belanda. Di bawah nama samaran Multatuli, dia mengungkapkan bagaimana pemerintah kolonial menjalankan sistem penidasan bagi rakyat Jawa. Novel Max Havelaar atau Persekutuan Lelang Dagang Kopi di Hindia Belanda terbit perdana pada 1860, dianggap sebagai pembuka aib penjajahan Belanda di Indonesia, sekaligus tonggak kesusasteraan modern di Belanda. Pengungkapan itu menimbulkan beragam kontroversi sekaligus tuduhan kepadanya sebagai orang frustrasi yang  hanya mencari jabatan dan mencari kehidupan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Hal senada dikatakan oleh Theodor Holman, wartawan senior harian NRC Handelsblad . Menurutnya, Multatuli terkesan berlebihan dalam memandang persoalan yang dihadapinya ketika bertugas sebagai asisten residen.  Berbeda dari beberapa pembicara lainya, Ronald van Raak, anggota parlemen Belanda dari Partai Sosialis (SP), justru menghargai jasa Multatuli di dalam membongkar praktik-praktik menyimpang yang terjadi di Hindia Belanda.  Menurutnya, Multatuli adalah raja diraja dari semua pembongkar kejahatan ( de koning van de klokkenluiders ). “Apa yang telah dia lakukan telah membawa dampak yang berharga: sebuah undang-undang kerajaan yang telah disahkan untuk melindungi para pembongkar kejahatan. Tidaklah sia-sia baginya mempersembahkan karyanya, Max Havelaar , kepada Raja Willem III dengan harapan agar raja bisa menyelesaikan masalah penyelewengan yang terjadi di Hindia Belanda,” ujar Ronald. Pada kenyataannya memang tak ada yang dilakukan oleh Raja Willem III untuk menyelesaikan persoalan di negeri jajahannya. Dampak politis dari penerbitan roman Max Havelaar baru terasa menjelang akhir abad ke-19, di kala kaum liberal seperti Van Deventer, mempertanyakan apa yang telah dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda atas warga jajahannya. Muncul pula kesan kalau roman Max Havelaar lebih menyerupai sebuah gugatan atas ketidakadilan yang terjadi di Hindia Belanda ketimbang novel biasa. “Ini bukan sekadar roman biasa, melainkan sebuah gugatan,” kata Winnie Sordrager, ketua Perhimpunan Multatuli yang juga pernah menjabat menteri kehakiman Belanda periode 1994-1998. Winnie adalah cicit kemenakan dari Eduard Douwes Dekker. Simposium yang diselenggarakan di aula De Balie, di kawasan Leidseplein Amsterdam itu dihadiri ratusan undangan yang datang dari beragam macam latar belakang, mulai wartawan, politikus, sejarawan, penulis serta beberapa intelektual dari negeri Eropa lainnya.

KETIKA menjadi mahasiswa di Belanda, Mohammad Hatta selalu serius belajar. Sekalipun banyak mahasiswi mengaguminya, dia tak menunjukkan ketertarikan. Penasaran, kawan-kawannya menyuruh seorang mahasiswa Polandia yang cantik untuk menggodanya tapi tak berhasil. Halida Hatta, putri bungsu Bung Hatta, ini karena ayahnya ingin menyelesaikan studi dengan baik sebagai modal dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. “Bung Hatta sadar apa yang sedang dia prioritaskan,” ujar Halida. Dan selama Indonesia belum merdeka, Bung Hatta berjanji tak akan menikah.

WILAYAH timur jauh Rusia diguncang gempa dahsyat. Gempa tektonik dengan Magnitudo 8,8 menghantam pesisir timur Semenanjung Kamchatka pada Selasa (27/9/2025) malam waktu setempat (Rabu, 30 Juli 2025 pagi WIB). Bencana dengan episentrum di 136 kilometer sisi timur lepas pantai Semenanjung Kamchatka itu turut memicu tsunami hingga membuat sejumlah negara bersiaga. Kendati Kremlin menyatakan hingga kini tidak ada korban jiwa selain empat orang luka-luka, tak lama setelah guncangan dahsyat gempa, gelombang tsunami setinggi 5 meter menghantam kota Severo-Kurilsk di Kepulauan Kuril. Tsunami menyapu sejumlah bangunan di bibir pantai. Hingga tulisan ini dimuat, setidaknya Jepang dan Amerika Serikat juga turut terdampak. Di Jepang, gelombang tsunami setinggi 1,1 meter dilaporkan mencapai pantai Nemuro di Pulau Hokkaido, Kuji, hingga pelabuhan Ishinomaki di Prefektur Miyagi. Sedangkan di wilayah Amerika, selain di Atol Midway, gelombang tsunami setinggi lebih dari 1 meter mencapai Hilo, Kahului, dan Hale’iwa di Kepulauan Hawaii.

KETIKA Deputi II KSAD Mayjen TNI Ahmad Yani berkeliling ke sejumlah negara Eropa untuk melakukan pembelian senjata pada awal dekade 1960-an, Hasjim Ning diajak. Pengusaha berjuluk “Raja Mobil Indonesia” yang dekat dengan Presiden Sukarno dan merupakan keponakan Bung Hatta itu diajak Yani karena kedekatannya dan juga kemampuan finansialnya menalangi proyek-proyek negara. “Khusus mengenai tugasku ialah untuk mengimpor kendaraan untuk keperluan militer, seperti jip dan truk, secara komersial dengan pembayaran lima tahun atas jaminan Bank Indonesia,” kata Hasjim dalam otobiografinya, Pasang Surut Pengusaha Pejuang . Ketika mengikuti “Misi Yani” itulah Hasjim mengalami hal yang tak diduganya. Di Hotel Prince de Gale, tempatnya menginap ketika di Paris, Hasjim didatangi Boetje Wantanea, pengusaha asal Minahasa yang meniagakan kopra untuk mendanai Permesta. “Boetje terkenal sebagai orang yang memecahkan bank roulette di casino Monte Carlo,” tulis A.H. Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5 . Boetje melarikan diri ke Eropa setelah PRRI/Permesta dipukul TNI. Dia berkeliling ke berbagai tempat untuk berjudi dan main perempuan. Hidupnya berubah drastis justru setelah Boetje berhasil memenangkan judi di casino Monte Carlo. “Uang yang diperolehnya di situ dititipkannya pada gula-gulanya yaitu seorang wanita Spanyol yang kemudian kabur. Akibatnya kemenangan di meja main judi sebanyak kurang lebih US$800.000 hilang lenyap dan Boetje pernah mengalami hidup sengsara sampai dia tidur di bawah jembatan,” demikian Rosihan Anwar menuliskan cerita yang didapatnya dari pengusaha AM Dasaad itu dalam bukunya  Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965. Boetje yang sudah menjadi gelandangan itulah yang mendatangi Hasjim di Paris. Entah dari mana dia mendapatkan info, Boetje tahu Hasjim datang ke Paris untuk mengikuti “Misi Yani”. Bak seorang gangster, dia lalu berupaya memeras Hasjim dengan mengeluarkan ancaman. Namun karena Hasjim tak takut, Boetje pun pergi. Dua hari berselang, Boetje kembali mendatangi Hasjim. “Begini, Bung Hasjim,” kata Boetje memulai pembicaraan. “Teman-teman telah membuat pertimbangan masak-masak. Bung Hasjim adalah teman lama kami. Nama Bung Hasjim dapat kami hapus dari daftar hitam apabila Bung Hasjim bersedia menyediakan uang tunai 20.000 US dolar.” Hasjim langsung emosi. “Boetje, aku tahu persis siapa Saudara. Seorang penjudi dan petualang yang lari ke sini karena tidak membayari hak-hak petani di Sulawesi. Kalau Saudara seorang pemberani, Saudara tak usah di sini. Ikutlah bertempur bersama Permesta. Kenapa di sini melakukan ancaman-ancaman yang Saudara sendiri tak berani lakukan?” kata Hasjim merespon. Boetje langsung ciut nyali. Setelah Hasjim mengajaknya makan di restoran hotel dan memberinya uang karena kasihan, Boetje pun pergi dan tak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Namun ketika Hasjim menemani Presiden Sukarno yang berkunjung ke Roma, Agustus 1961, Boetje kembali mengunjungi Hasjim di Hotel Exelsior tempatnya menginap. Boetje mengiba minta dipertemukan dengan Sukarno. Karuan hal itu membuat Hasjim panas dan menanyakan Boetje  apakah dia akan mengancam presiden sebagaimana yang dia lakukan padanya setahun silam. “Oh, tidak. Aku mau minta ampun pada beliau,” jawab Boetje. “Datang saja ke Indonesia!” kata Hasjim acuh. Jawaban Hasjim membuat Boetje langsung masuk pada inti maksud kedatangannya. Dia menawarkan dokumen rahasia tentang kekuatan militer Belanda di Irian, yang saat itu sedang diperbutkan Indonesia dan Belanda, pada pemerintah Indonesia. Pernyataan itu direspon Hasjim semata sebagai cara pemeras yang kehabisan uang untuk mendapatkan uang.   Kali ini Boetje tak menyerah. “Bung Hasjim tahu bukan, saudaraku menikah dengan seorang perwira Belanda? Dari dia aku memperoleh dokumen itu,” katanya. Karena tak percaya Boetje namun penasaran, Hasjim lalu menelepon Wa-KSAD Jenderal TNI Gatot Subroto yang ikut dalam rombongan presiden namun di Italia beda kamar dengan Hasjim. “Bawa monyet itu ke sini!” kata Gatot yang mengenal Boetje saat menjadi panglima di Makassar. Di kamar Gatot yang saat itu sedang ada pengusaha Dasaad, Jusuf Muda Dalam, dan Dubes RI di Vatikan Laksamana Nazir, tuan rumah menerima Boetje yang diantar Hasjim. Dia langsung mengecek dokumen yang dibawa Boetje sambil melontarkan beberapa pertanyaan menyelidik. Gatot akhirnya menanyakan kesediaan Boetje untuk meninggalkan dokumen tersebut untuk dibahas lebih lanjut, sementara yang ditanya menyatakan kesediaannya. Begitu Boetje pergi setelah dijanjikan akan dipanggil kembali, para hadirin di kamar Gatot langsung membahas dokumen tersebut yang memuat antara lain jumlah kekuatan alat tempur Belanda di Papua dan yang disiagakan di Antilen-Belanda. Dengan kekuatan Belanda yang lebih unggul dibanding kekuatan Indonesia bila mengacu pada dokumen tersebut, Gatot menyampaikan pandangan bahwa penyelesaian sisa-sisa PRRI/Permesta harus dituntaskan sesegera mungkin sebelum clash  dengan Belanda dimulai. Tanpa penyelesaian itu, TNI akan kerepotan karena harus memecah kekuatannya untuk menangani sekaligus PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, DI/TII di Jawa Barat, dan Belanda di Papua. “Setelah bertukar pikiran yang cukup lama juga, akhirnya Gatot Subroto menggagaskan agar masalah PRRI/Permesta diselesaikan dengan melakukan amnesti dan abolisi,” kenang Hasjim. Gagasan Gatot itu pun langsung mendulang dukungan penuh dari para yang hadir. Hasjim lalu ditunjuk untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada presiden. Malamnya, semua yang hadir di kamar Gatot diterima Presiden Sukarno. Hasjim langsung membuka pembicaraan dengan memberitahu presiden bahwa di kamar Gatot ada seorang pelarian Permesta yang ingin menemui presiden untuk minta ampun. Setelah itu, mereka menunjukkan dokumen yang diberikan Boetje dan menginformasikan solusi yang telah diambil siang itu di kamar Gatot. Meski secara prinsip presiden menyetujuinya, ia belum memberi lampu hijau karena akan mendiskusikan dulu dengan para menteri yang ikut dalam rombongan dan sejumlah duta besar Indonesia di sana esok paginya.  Pemerintah akhirnya mengambil langkah yang digagas Gatot. Boetje pun selamat. “Dengan pertolongan Gatot Subroto dia dapat menghadap Sukarno. Terus Boetje meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya dan diciumnya tangan Sukarno. Ia diizinkan kembali ke Indonesia tanpa dilakukan penuntutan terhadap dirinya,” tulis Rosihan dalam catatannya bertanggal 24 Agustus 1961.*