Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021, yang memasukan investasi industri minuman keras sebagai salah satu bidang usaha, menuai kotroversi. Banyak pihak menolak dengan berbagai alasan, dari agama hingga moral. Akibatnya, aturan mengenai industri minuman keras ini kemudian dicabut Presiden Jokowi pada Selasa, 2 Maret 2021. Seiring dengan kontroversi yang muncul sebelum aturan itu dicabut, diskusi mengenai minuman keras bergulir. Alkohol disebut sebagai bagian dari produk kebudayaan lokal Indonesia yang kini masih bias ditemui di beberapa daerah. Di Sumatera Utara terdapat tuak, di Jawa ada ciu, congyang. Sementara, di daerah Indonesia Timur ada sopi dan moke di Nusa Tenggara Timur serta Cap Tikus di Sulawesi Utara. Ikhwal alkohol bahkan telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Prasasti-prasati menyebut minuman beralkohol dengan beragam nama serta kegunaan sejak abad ke-10. Filsuf Tommy F. Awuy dalam Dialog Sejarah “Minum Kemarin, Mabuk Sekarang: Alkohol dan Kejeniusan Lokal” di saluran Youtube dan FacebookHistoria, Kamis, 4 Maret 2021 menyebut bahwa alkohol memang merupakan bagian dari produk kreativitas suatu masyarakat. Kreativitas yang dimaksud Tommy adalah tentang bagaimana manusia merespon kekayaan alam yang tersedia. Respon inilah yang membuat leluhur Nusantara membuat alkohol dengan berbagai kegunaan memanfaatkan pepohonan, buah-buahan, hingga dedaunan yang ada di sekitar mereka. “Dari arak, misalnya, muncul dari lontar, muncul dari aren, dan berbagai hal. Itu respon positif manusia terhadap alam ini,” sebut Tommy. Menurut Tommy, potensi mengolah kekayaan alam menjadi produk baru ini sekaligus menunjukkan rasa hormat manusia terhadap alam itu sendiri. Kaitan manusia, alam, dan alkohol kemudian juga memunculkan aspek spiritualitas. “Itulah respon leluhur kita, dengan kejeniusan mereka menghadirkan produk yang kita lihat sebagai alkohol. Tapi sekarang dilihat itu identik dengan mabuk-mabuk. Ya bukan masalah itu. Jadi kita harus luruskan ini supaya jangan terjadi pembunuhan karakter terhadap alkohol itu sendiri,” jelas Tommy. Sementara, dosen filsafat Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia sekaligus aktivis perempuan Saras Dewi menyebut bahwa di Nusantara, alkohol memiliki setidaknya dua aspek penting: sosial dan spiritual. Saras mencontohkan di Bali, misalnya, arak tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan masyarakatnya. Arak biasa dipakai untuk menjaga persaudaraan melalui beragam kegiatan. “Misalnya tengah megibung , atau bersantap bersama, itu pasti disuguhi entah arak atau tuak ya, tergantung,” kata Saras. Dalam perspektif spiritual, Saras menyebut bahwa alkohol menunjukkan daya imanjinasi leluhur luar biasa. Menurutnya, akar tentang spiritualitas alkohol ini telah ada dalam kitab suci Regweda. Dalam Regweda, disebutkan tetang bagaimana dewa mengkonsumsi minuman yang disuling atau diekstrak sehingga menimbulkan rasa keabadian atau immortality . Dalam kepercayaan Hindu-Bali, alkohol juga tak melulu untuk alam manusia, melainkan juga untuk mereka yang berada di demensi lain. Saras yang juga berasal dari Bali mencontohkah bahwa keluarganya biasa menyuguhkan satu gelas kecil arak sebagai persembahan untuk almarhum kakeknya. Arak juga dipakai dalam sembahyang untuk mengajak berkomunikasi dengan “Yang Agung” . “Itu pintu masuknya. Salah satunya dengan arak ya, arak brem lebih tepatnya. Diberikan atau semacam dikucurkan ke tanah,” terang Saras. Di Karangasem, sambung Saras, arak beras juga menjadi bagian dari ritual-ritual sakral. Beras yang berkaitan erat dengan kehadiran Dewi Sri itu, setelah diolah menjadi arak, dipakai untuk mendekatkan diri kepada hal-hal transendental. “Salah satu bagian dari ritualnya adalah bagaimana fermentasi (beras) yang kemudian dinikmati bersama itu seperti mempersatukan tubuh kita manusia biasa dengan tubuh yang sakral, tubuh yang transendental,” jelasnya. Saras menyebut, keberadaan alkohol dalam kebudayaan Nusantara ini menunjukan betapa kaya daya imanjinasi leluhur. Dalam masyarakat yang masih kental dengan animisme dan dinamisme, alkohol merupakan penemuan jenius, bukan semata-mata satu minuman yang digunakan untuk mabuk lalu hilang kesadaran tanpa makna. “Alkohol itu teknologi yang sangat jenius para leluhur kita. Karena, bayangkan, dia mencoba melampaui kesementaraan tubuh dia kan sebenarnya. Dia ingin merasakan sesuatu yang di luar daripada keseharian. Tetapi suatu peristiwa yang dia merasakan kehadiran yang lain, yang agung bahkan,” ungkapnya. Di Bali, minum arak melewati beberapa tahap. Dimulai dari yang ringan, sedang, hingga kemudian mabuk sampai tak sadar yang dalam bahasa Bali disebut punyah. “Jadi kuncinya, seni untuk meminum alkohol adalah bagaimana ada di dua dunia itu, antara sadar dan ketaksadaran itu kan sebenarnya,” katanya. Tommy F. Awuy kembali mengingatkan bahwa alkohol lokal merupakan warisan yang patut dijaga karena merupakan produk yang lahir dari alam yang telah memberikan kehidupan. Dari alkohol lokal, energi alam yang dibutuhkan untuk membangkitkan kreativitas juga muncul. “Alam itu kita lihat sebagai energi karena daunpun bisa menghidupkan kita, akarpun bisa menghidupkan kita, biji-bijianpun bisa menghidupkan kita,” terangnya. Ia berharap, alkohol tidak melulu dinarasikan sebagai barang yang membuat destruksi atau selalu dikait-eratkan dengan perilaku-perilaku kriminal. Sebab, alkohol memiliki nilai-nilai kejeniusan luluhur di dalamnya. “Leluhur respect terhadap alam. Kita harusnya juga kan respect kepada leluhur yang sudah memproduksikan alkohol yang bagi mereka itu adalah buah kreativitas dari respek terhadap biji-bijian, buah-buahan, padi-padian, tadi sampai muncul Dewi Sri itu. Semua itu tidak lepas dari alam yang memiliki energi. Taksu bahasa Balinya,” kata Tommy. Senada dengan Tommy, Saras juga mengajak masyarakat untuk merawat pengetahun leluhur tentang alkohol lokal yang memiliki beragam perspektif. “Menurut saya sekarang adalah waktu untuk penting menulis dan juga menjaga, merawat, melestarikan seluruh pengetahuan nenek moyang, khususnya terkait dengan arak, tuak, brem, sopi, moke yang dari Indonesia timur, yang merupakan jejak leluhur kita, warisan leluhur kita yang begitu berharaga. Harus dijaga,” ujar Saras.

Dari sambungan telepon, suara itu terdengar sangat antusias. Terasa semangatnya begitu meluap-lupa ketika membicarakan sosok Idham Chlaid yang tak lain adalah kakeknya tercinta. Kenangan semasa kecil dengan Abah, sapaan keluarga untuk Idham Chalid, rasanya tidak mungkin bisa ia lupakan. Di mata Grandy Ramadhan, Idham adalah orang yang sangat rendah hati dan sederhana pola hidupnya. Bahkan pada saat Idham Chalid memegang jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan, gaya hidup sang kakek tetap sederhana. Ia ingat betul setiap kali keluarga berpergian ke suatu tempat, sang kakek selalu memilih tempat menginap yang sederhana, tapi tetap nyaman, alih-alih harus tinggal di tempat yang mewah dan mahal. “Beliau sangat anti hidup bermewah-mewahan, bahkan untuk barang-barang yang beliau pakai pribadi tetap lebih mengutamakan fungsi dibandingkan kemewahan   barangnya. Itu yang beliau tanamkan ke anak-anak dan cucu-cucunya. Saya banyak diajari oleh beliau,” ujar Grandy kepada Historia . Idham Chalid lahir di Setui, dekat Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan Selatan pada 27 Agustus 1921. Ia anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya H. Muhammad Chalid merupakan penghulu asal Amuntai, Hulu Sungai Tengah. Sejak kecil Idham mendapat pendidikan agama yang baik dari keluarganya. Ia juga terdaftar sebagai murid di Madrasah Al-Rasyidiyah di Amuntai. Setamat dari madrasah tersebut, Idham melanjutkan sekolah di Pondok Modern Gontor Ponorogo. Setelah aktif di berbagai gerakan perjuangan, pada usia 30 tahun Idham dipercaya sebagai Sekertaris Jenderal Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Pada 1956, empat tahun setelah menjabat Sekjen, Idham diberi kepercayaan menjadi Ketua Umum PBNU. Ia menjadi Ketua Umum PBNU termuda (usia 34 tahun) dan terlama (selama 28 tahun). Membangun Politik di NU Pada 1950-an perpecahan di tubuh Masyumi kian meluas. Sejumlah tokoh NU di dalam partai yang dibentuk untuk menyalurkan aspirasi politik umat Islam Indonesia tersebut semakin jelas menunjukkan kekecewaannya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil partai. Menurut Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 , sejak ketegangan di kongres 1949, hubungan antara Masyumi dan NU tidak pernah membaik. Akibatnya pada 1952, NU memutusukan berpisah dari Masyumi. Kondisi itu berimbas juga kepada Idham. Ia yang sejak 1950 duduk sebagai wakil Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) harus memilih di mana dirinya akan berlabuh. Dikisahkan Ahmad Muhajir dalam Idham Chalid: Guru Politik Orang NU , setelah melalui berbagai pertimbangan, Idham memutuskan untuk lebih terlibat di NU ketimbang Masyumi. Salah satu alasan dari keputusan itu adalah kedekatan Idham dengan Wahab Chasbullah, Rais ‘Aam PBNU yang sangat besar pengaruhnya dalam proses perpisahan NU dari Masyumi. “Wahab inilah yang memiliki peranan penting dalam karir Idham di NU. Dengan kelihaian Wahab, namun penuh kehati-hatian, serta faktor insting politik yang tajam membuat Idham mengalami kemajuan pesat di bawah bimbingannya, dengan belajar banyak mengenai teknik berogranisasi, berdebat dan berpidato, sambil juga membangun jaringan dukungan sendiri dalam partai,” kata Muhajir. Setelah melepas kedudukan di parlemen, Idham aktif di gerakan Pemuda Ansor. Pada 1952, ia kemudian menjabat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi yang berafiliasi kepada NU di bidang pendidikan. Di tahun yang sama, ia diangkat menjadi Sekjen PBNU. Baru dua tahun menjabat, Idham terpilih sebagai wakil ketua PBNU. Kedudukannya kian penting manakala ia dipercaya memegang jabatan Ketua Lajnah Pamilihan Umum Nadhlatul Ulama (Lapunu), sebuah dewan yang khusus menangani Pemilu bagi partai NU. Tugas sebagai ketua Lapunu tidaklah mudah, mengingat Pemilu 1955 menjadi ujian pertama bagi NU. Hajat demokrasi pertama rakyat Indonesia itu harus bisa menjadi ajang pembuktian NU setelah mereka keluar dari Masyumi. Ketua Lapunu dituntut membuat strategi terbaik untuk memenangkan suara dalam Pemilu tersebut. Dan Idham berhasil membuktikannya. Dalam Pemlilu 1955, NU meraih keberhasilan yang mengejutkan. Mereka berhasil mengumpulkan 45 kursi, dengan total suara yang dikumpulkan sebesar 18,4 persen. Menurut Saifuddin Zuhri dalam Berangkat dari Pesantren , keberhasilan itu tidak lepas dari penggunaan metode kampanye yang efektif dari kubu NU, juga kemampuan NU menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri. Berkat hasil positif dalam Pemilu 1955, NU mendapat jatah lima kursi menteri di Kabinet Ali Sastroamijoyo II, termasuk jabatan Wakil Perdana Menteri yang diserahkan pada Idham. “Dengan usianya yang baru 35 tahun, dan tanpa pengalaman sebagai menteri, pengangkatannya mencerminkan bahwa NU tidak hanya menaruh harapan besar terhadap perkembangan karir Idham, tetapi juga tidak mempunyai calon lain yang layak,” terang Muhajir. Pada Muktamar NU ke-21 di Medan pada Desember 1956, Idham terpilih sebagai ketua umum PBNU. Di bawah kepemimpinannya, NU terus melanjutkan pergerakannya di gelanggang politik dalam negeri. Dalam posisinya tersebut, ia juga sempat kembali menduduki kursi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Djuanda. Sementara kedudukannya sebagai ketua umum PBNU berakhir pada 1984. Ia digantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang ditandai dengan fase Khittah 1926 atau NU kembali menegaskan diri sebagai organisasi masyarakat yang tidak terlibat politik praktis serta tidak berafiliasi dengan partai mana pun. Dalam perubahan politik yang terjadi begitu cepat di dalam negeri, utamanya sejak manuver politik Sukarno menjelang dekade 1960-an, Idham tetap mengambil jalan hidup di dunia politik. Ia menjadi wakil ketua MPRS (1963-1966), Menteri Kesejahteraan Rakyat (1966-1967; 1967-1968; dan 1968-1973), Ketua DPR/MPR (1971-1977), Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (1973). Di tubuh NU sendiri kedudukan sebagai ketua umum berakhir pada 1984. Setelah tidak lagi di dunia politik, Idham memimpin Perguruan Darul Ma’arif di Cipete Selatan, Jakarta Selatan; Lembaga Pendidikan Darul Qur’an; dan Rumah Yatim di Cisarua. Ia mengehembuskan nafas terakhirnya pada 11 Juli 2010, setelah berjuang menghadapi sakit sejak 1999. Sosok Kiai Idham kemudian diabadikan oleh Bank Indonesia dalam uang pecahan 5.000 rupiah.

SETELAH berakhirnya Perang Jawa (1825-1830), para penguasa di seluruh wilayah Jawa Tengah mulai melakukan perbaikan tatanan ekonomi yang sebelumnya sempat terabaikan. Mereka membangun kembali lahan-lahan pertanian dan perkebunan untuk menutupi segala kebutuhan produksi pangan di wilayahnya, baik untuk keperluan konsumsi rakyat maupun bisnis istana. Sejumlah penguasa berhasil melakukan perbaikan ekonomi dalam waktu singkat, hanya beberapa tahun pasca perang. Namun tidak sedikit penguasa yang memerlukan waktu lebih lama untuk membuat ekonomi kerajannya kembali stabil. Seperti menimpa Praja Mangkunagaran, yang baru memperoleh keamanan ekonomi ketika Mangkunegara IV bertakhta. Ia menjadi penguasa Karang Anyar yang mempelopori sistem perekonomian modern. “Untuk menopang keuangan praja, ia tidak hanya mengandalkan pajak secara tradisional sebagaimana yang umumnya berlaku di kerajaan Jawa, tetapi mengembangkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri pengelolaannya untuk menopang perekonomian praja,” ungkap sejarawan Wasino dalam Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunagaran 1896-1944.

MESKI pilar-pilarnya masih kokoh, rumah di Jalan Brigjend Sudiarto Salatiga itu tampak tak terawat. Cat putihnya mulai kusam, plafonnya pecah-pecah. Sementara halamannya biasa dipakai untuk menaruh gerobak-gerobak pedagang kaki lima. Padahal, lokasi rumah itu merupakan tempat ditandatanganinya Perjanjian Salatiga, satu titik penting dalam sejarah kekuasaan tanah Jawa. Masyarakat Salatiga mengenal rumah yang berada di samping Alun-Alun Pancasila itu sebagai Gedung Pakuwon. Menurut Eddy Supangkat dalam Salatiga: Sketsa Kota Lama, nama Pakuwon diberikan karena rumah itu pernah ditinggali pejabat Salatiga yang bergelar “Akuwu”. Menurut Lulut Ayuning Rejeki dalam tesisnya "Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kota Salatiga" di UKSW , sebenarnya rumah itu belum ada ketika Perjanjian Salatiga ditandatangani. Bangunan yang dulu dipakai kemungkinan berupa rumah joglo yang dibangun dari kayu dan atap rumbia. Rumah dengan dinding-dinding tebal itu kemungkinan baru dibangun pada pertengahan abad ke-19. Sengketa Saudara Perebutan tahta Wangsa Mataram memang rumit. Kisahnya bermula ketika Pangeran Arya Mangkunegara, putra sulung Amangkurat IV, diasingkan ke Srilanka karena melawan VOC. Dengan dukungan VOC, tahta jatuh ke tangan Pangeran Prabusuyasa yang kemudian bergelar Susuhunan Pakubuwana II. Pakubuwana II kemudian membangun Keraton Surakarta. Naiknya Pakubuwana II bukan tanpa perlawanan. Adiknya, Pangeran Mangkubumi, menuntut hak atas tahta itu. Sementara putra Mangkunegara, yakni Raden Mas Said, juga menentangnya sekaligus dendam kepada VOC yang telah membuang ayahnya. Tiga tokoh inilah yang kemudian mengobarkan perang panjang di Jawa pada abad ke-18. Menurut Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris, ketika Pakubuwana II wafat pada 1749, ia metitipkan kerajaan pada VOC dan meminta dukungan agar anaknya naik tahta sebagai Pakubuwana III. “Namun paman-paman raja muda itu menolak fait accomli  dan melanjutkan perang,” sebut Lombard. Mangkubumi kemudian mengobrak-abrik Pekalongan (1752) serta merebut Ponorogo dan Madiun. Belakangan, Mangkubumi berhasil diajak berunding VOC dengan siasat devide et impera -nya. Melalui Perjanjian Giyanti pada 1755, wilayah kerajaan dibagi dua untuk Pakubuwana III dan Mangkubumi. Pakubuwana III mendapat kekuasaan atas Surakarta, Banyumas, Blora, Ponorogo, Wonosobo, Kediri dan Blitar. Sementara Mangkubumi mendapat wilayah Grobogan, Madiun, Pacitan, Jipang dan Japan (Mojokerto). Mangkubumi kemudian mendirikan kota baru beserta keratonnya di Yogyakarta. Ia bergelar Sultan Hamengkubuwana I. Meski Pakubuwana III dan Hamengkubuwana I telah berdamai, persoalan belum selesai. Keponakan mereka, Raden Mas Said, masih mengancam tahta keduanya. Raden Mas Said tak mengakui Perjanjian Giyanti karena tak dilibatkan dan tak mendapat bagian apa-apa. Ia juga merasa dikhianati Mangkubumi yang dulu bersama-sama melawan Surakarta dan VOC. Jawa Terbelah Lagi Raden Mas Said kini sendirian. Tapi pangeran yang punya julukan gahar Pangeran Sambernyawa itu ternyata bisa membuat lawannya kewalahan. Padahal lawannya terdiri dari tiga kekuatan: Pakubuwana III, Hamengkubuwana I, dan VOC. Menurut M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, pada Oktober 1755 Raden Mas Said berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Setahun setelahnya, ia hampir berhasil membumihanguskan Keraton Yogyakarta. “Pasukan-pasukan dari Surakarta, Yogyakarta, dan VOC tidak sanggup menawan Mas Said, tetapi jelas pula bahwa dia tidak mampu menaklukkan Jawa karena menghadapi lawan gabungan semacam itu,” tulis Ricklefs. Setelah peperangan itu berlangsung selama dua tahun, perundinganpun kembali terjadi. Sebuah pertemuan dilakukan di Kalicacing, Salatiga pada 17 Maret 1757. Empat pihak yang terlibat, yakni VOC, Raden Mas Said, Pakubuwono III, dan Patih Suryanegara yang mewakili Hamengkubuwana I, menghadirinya. Salatiga sendiri dipilih karena merupakan wilayah VOC dan berada di luar Vorstenlanden (wilayah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta). Perjanjian Salatiga membuat Pakubuwana III menyerahkan 4000 cacah tanah, meliputi Karanganyar dan Wonogiri. Sementara Raden Mas Said, menurut Ricklefs, secara resmi mengucapkan sumpah setia kepada Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Meski demikian, belakangan Raden Mas Said membuat satu poros kekuasaan baru. Ia menandai munculnya satu lagi raja Jawa di antara Pakubuwana III dan Hamengkubuwana I. Raden Mas Said kemudian menggunakan gelar Mangkunegara I. “Pada awalnya Mas Said mengaku sebagai vassal Sunan dan mendirikan keratonnya di ibukota rajanya, akan tetapi dalam kenyataan ia membentuk suatu dinasti otonom yang telah bertahan dengan segala kemegahan sampai masa kini, yaitu Mangkunegaran,” jelas Lombard. Sejak itu, Hamengkubuwono I terus berhasrat menyingkirkan Mangkunegara I. Bahkan sejak awal, ia tak menyerahkan sepetak tanahpun serta mencemooh penyelesaian dalam Perjanjian Salatiga. Cita-cita menyatukan Jawa sebenarnya masih berlanjut dan tahta Surakarta mencadi incaran. Namun, diplomasi melalui perkawinan antarkeraton justru menambah rumit persoalan. “Perjanjian tahun 1755 dan 1757 jelas merupakan peristiwa penting dalam sejarah Mataram. Hilanglah impian akan pembentukan kesatuan Jawa yang telah diusahakan oleh raja-raja pertama,” tulis Lombard. Meski permusuhan masih berlanjut, tak ada lagi peperangan hingga 1825. Masa-masa pasca-Perjanjian Salatiga juga relatif damai. Pertanian di Jawa kembali hidup setelah bertahun-tahun porak-poranda karena perang. Kini tempat di mana Perjanjian Salatiga dilaksanakan hampir dilupakan. Kabarnya, pemilik bangunan adalah orang Semarang yang sejak lama dicari Pemerintah Kota Salatiga yang hendak melakukan pemugaran. Jika berhasil dibebaskan, bangunan itu menjadi penting sebagai cagar budaya untuk merawat narasi sejarah Jawa dan Salatiga sendiri.*

CIBINONG, Bogor awal tahun 1960-an. Jumari masih ingat “durian runtuh” menghampirinya malam itu. Sekira jam 9, ketika dirinya akan bersiap membereskan dagangan, tetiba sebuah mobil sedan berhenti tepat  di depannya. Dari kaca mobil bagian belakang, seraut wajah yang tak asing lagi baginya muncul. “Hei Mang, itu rambutan rapiah, bukan?” tanya lelaki setengah tua itu dalam bahasa Sunda. Sambil melayani, Jumari mengingat-ingat siapa gerangan orang yang tengah membeli rambutan-nya itu. Begitu ingat, meledaklah kegembiraan pedagang buah-buahan asal Ciawi, Bogor tersebut. “Bapak? Ini teh Bapak Presiden?! Woi aya Bapak Presiden euy! ” teriaknya memberitahu orang-orang yang ada di sekitarnya. Sang presiden hanya tertawa. Sontak orang-orang berkerumun di sekitar mobil tersebut. Dua pengawal kemudian turun untuk mengatur supaya orang-orang yang ingin bersalaman dengan Presiden Sukarno tidak berebutan. Dengan ramah dan tenang, Bung Karno melayani keinginan khalayak. Setelah menanyakan ini dan itu kepada Jumari dan orang-orang, dia kemudian pamit dan melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. “Beliau hanya mengambil 5 ikat rambutan dan langsung dibayar pengawalnya. Padahal kalau mau, saya ingin memberikan semua dagangan saya untuk beliau. Tidak apa juga kalau harus rugi hari itu,” ujar lelaki kelahiran tahun 1932 itu sambil terkekeh. Semenjak muda, Bung Karno memang memiliki kebiasaan ngelayap  untuk jajan makanan. Tradisi itu berlanjut saat dia menjadi presiden RI. Bahkan menurut Guntur Sukarnoputra, tak jarang ayahnya itu mengajak juga putera-puteri-nya untuk berburu makanan. “Bapak selalu mengajak kita keliling-keliling kota Jakarta untuk rileks di malam hari secara incognito,” ungkap Guntur dalam bukunya, Bung Karno: Bapakku, Kawanku, Guruku. Guntur berkisah suatu hari Bung Karno mengajak dirinya untuk makan di Layar Terkembang. Itu nama suatu restoran sate Madura terkenal saat itu yang letaknya berada di kawasan Cilincing, perbatasan antara Bekasi dengan Jakarta. Sambil menunggu sate dihidangkan, Bung Karno lantas berjalan-jalan di halaman restoran dan saat itulah dia kemudian bertemu dengan seorang anak muda yang tengah berjualan durian. Tanpa ragu-ragu sang presiden langsung menanyakan harga buah kesukannya itu. “Eta kadu sabaraha, Jang? (Itu duren berapa harganya, Jang?) “Eh…Eh…” “Sabaraha?” “Apaan yah?” “Hah…Kau bisa bahasa Sunda?” “ Nd… Ndakkk, Pak… ” “Ah… Dari mana kau punya asal?” “ Di sini-sini saja, Pak…” “Oh, Bapak kira kau berasal dari Priangan… Jadi durennya harganya satu berapa?” Sadar yang tengah menawar dagangannya itu adalah presiden-nya, sang penjual duren malah jadi gugup. “ Harganyaaa…Ah, berapa aja deh, Pak…” “Lho? Yang beneeerrr! Harganya berapa satu?” Sang penjual duren pun pada akhirnya menyebut harga. Setelah cocok, Bung Karno pun memilih sendiri duren-duren itu dan membawanya ke Istana Negara untuk dinikmatinya bersama para pengawal dan para pembantu. Soal berburu makanan ternyata tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno di Bogor dan Jakarta saja. Saat dia tengah berkunjung ke luar kota pun, sang presiden kerap melakukan kebiasaannya itu. Priyatna Abdurrasyid (eks Jaksa Agung) masih ingat, bagaimana setiap ke Bandung, Bung Karno selalu singgah di tukang sate ayam favoritnya yang terletak di Jalan Asia Afrika. “Dengan menumpang jip dan memakai kaos putih oblong, celana pendek dan sandal, Bung Karno didampingi (Brigjen) Sabur (komandan Resimen Tjakarabirawa) keluar untuk makan sate,” kenang Priyatna dalam otobiografinya, Dari Cilampeni ke New York: Mengikuti Hati Nurani  (disusun oleh Ramadhan K.H.) Sebelum pergi, kata Priyatna, biasanya Bung Karno akan mencari terlebih dahulu Mayor Jenderal Ibrahim Adjie (Panglima Kodam Siliwangi saat itu) di Pakuan. Begitu bertemu perwira tinggi yang sudah dianggapnya seperti anak sendiri itu, Bung Karno tanpa ragu-ragu akan berteriak: “Ji coba beri aku uang seribu rupiah! Aku mau makan sate nih.” Tanpa banyak bicara, Adjie pun akan merogoh saku celananya dan langsung memberikan uang ribuan kepada Bung Karno.*

Pesawat Hercules mendarat di Bandar Udara Mandai, Makassar. Dengan mengenakan stelan safari dan peci di kepala, Letnan Jenderal Soeharto turun dari kabin. Bagi sang jenderal, Makassar bukanlah tempat yang asing. Dia pernah bertugas di sana sewaktu memimpin Komando Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat. Namun, kedatangannya kali ini dalam kapasitasnya yang baru sebagai pejabat presiden.

MELALUI Serangan Umum, selama enam jam kota Yogyakarta direbut oleh TNI dan rakyat yang bergerak serentak sejak pukul enam pagi 1 Maret 1949. Itu membuktikan bahwa Republik Indonesia belum habis, dan tersiar hingga seantero dunia. Meski pada siang hari serdadu Belanda berhasil menguasai kembali Yogya, pukulan telak pada Belanda datang dari medan diplomasi. Di medan pertempuran, Belanda memang mampu mendatangkan bala bantuan dari Magelang pada tengah hari. Mengutip Sedjarah TNI-AD Kodam VII/Diponegoro , Komandan Batalyon Infantri V KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) “Andjing NICA” Kolonel Adrianus van Zanten yang mendengar Yogya diserang, segera minta bantuan ke Semarang. Maka datanglah Yonif X “Gadjah Merah” dengan satuan lapis bajanya . K onvoi me reka berangkat dari Magelang ke Yogya pukul 11 siang. “Jam 12 berkobar pertempuran sengit. Pasukan-pasukan kita diperintahkan mundur mengingat perhitungan-perhitungan taktis dan pertimbangan terhadap keselamatan rakyat. Pasukan Andjing Nica ini bila masuk kampung tidak pandang bulu. Siapa saja yang tampak tentu dibunuh walaupun anak kecil yang masih berumur 11-12 tahun,” tulis tim sejarah militer Kodam Diponegoro itu. Kolonel Adrianus van Zanten, Danyon "Andjing NICA" meminta bantuan pasukan "Gadjah Merah" (kiri) untuk merebut kembali Yogyakarta. ( nationaalarchief.nl ). Baca juga: Peringatan Serangan Umum 1 Maret Menuju Hari Besar Nasional Berbekal i nformasi dari peng intai an oleh sebuah pesawat Auster Belanda yang melayang di atas langit Yogya sejak pukul sembilan pagi , dua batalyon Belanda dengan satuan lapis bajanya itu segera mengamankan sejumlah area strategis setelah pertempuran. Sejumlah akses keluar-masuk kota Yogya j u ga diamankan hingga mengakibatkan sejumlah pasukan dari Sub-Wehrkreise (SWK) 105 terjebak di dalam kota. “Masih banyak prajurit yang berkeliaran dan terpaksa menempuh jalan keluar melalui saluran-saluran air bawah tanah atau sembunyi dan bermalam di tengah-tengah penduduk kota, untuk keluar esok harinya. Pasukan-pasukan SWK 105 baru mengundurkan diri dari Maguwo dan Tanjungtirto keesokan harinya, tanggal 2 Maret. Tetapi toh ternyata SO (Serangan Oemoem, red .) ini membawa hasil yang lebih daripada yang diharapkan. Hasilnya mempunyai keuntungan berganda baik dalam bidang psikologis, militer, maupun politik,” tulis tim sejarah itu. KMB Zonder PBB B eredarnya kabar Serangan Umum 1 Maret berdampak kian terpojoknya Belanda di meja diplomasi. Pemerintah Belanda yang sejak Agresi Militer II ( 19 Desember 1948 ) acap mengabaikan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), mulai kepayahan mempertahankan propagandanya di d un ia internasional bahwa RI sudah musnah. Padahal,pada24 Desember 1948DK-PBB mengeluarkan Resolusi 63. DK-PBB memberi tekanan lagi lewat Resolusi 67 tertanggal 28 Januari 1949. Inti dua resolusi itu adalah Belanda mesti menarik pasukannya dari Yogya, mengembalikan para pemimpin RI, dan menarik garis demarkasi sebagaimana Perjanjian Renville (17 Januari 1948). Saking kesalnya dengan kebebalan Belanda yang enggan mem atuh i resolusi DK-PBB, Parlemen Amerika Serikat sampai menggugat bantuan “Marshall Plan” pemerintah Amerika kepada Belanda. Pada 7 Februari 1949 , Senator Negara Bagian Maine Ralph Owen Brewster be rsama sembilan senator lain mengajukan resolusi ke hadapan Senat Amerika, agar pemerintah Amerika menyetop bantuan apapun kepada Belanda untuk sementara waktu. “Aksi Belanda (Agresi II, red .) ibarat serangan diam-diam sebagaimana Jepang membokong Pearl Harbor, seperti serangan Jerman Nazi ke Belanda sendiri…apakah kita berniat mendukung imperialisme Belanda-Inggris-Prancis di Asia yang justru akan menciptakan iklim sempurna untuk komunisme? Atau kita berniat mendukung para nasionalis republik yang moderat di seantero Asia?” kata Brewster dalam pidatonya di hadapan Senat Amerika, dikutip Paul F. Gardner dalam Shared Hopes, Separate Fears: Fifty Years of US-Indonesian Relations. Baca juga: Agar Perlawanan Yogya Didengar Dunia Senator Ralph Owen Brewster dari Negara Bagian Maine. (Library of Congress). Tekanan juga datang dari negara-negara boneka bentukan Belanda (BFO/Bijeenkomst voor Federaal Overleg).Lewat sebuah komunike pada15 Februari 1949, lima fraksi BFO menuntut Perdana Menteri (PM) BelandaWillem Dreesagar pemerintah Belanda mau tunduk pada Resolusi 67 DK-PBB. Mereka juga menuntut pemindahan Presiden Sukarno dan para pimpinan republik laindari Prapat ke Pulau Bangka dan tak lagi distatuskan sebagai tawanan. Tekanan itu membat PM Drees memanggil Wakil Tinggi Mahkota Louis Beel pada pertengahan Februari. “Di Belanda, Dr. Beel mengadakan sejumlah pertemuan, tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga dengan Parlemen Belanda. Beel dikritik atas sikapnya terhadap seorang petinggi UNCI yang menyalahi etika diplomasi,” ungkap Batara R. Hutagalung dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Baca juga: Panglima Tentara Belanda dari Surakarta (Bagian I) Namun, PM Drees dibantu Beel masih memutar otak mencari cara agar Indonesia tak lepas begitu saja namun di sisi lain Belandaterlihat tetap mematuhi resolusi DK-PBB. Drees lantas mengeluarkan beleid (kebijakan) dalam empat poin: Pertama , Sukarno dkk. akan diberi kebebasan sesuai yang diperlukan untuk bisa berunding. Kedua , Belanda tetap takkan mengembalikan wilayah RI sesuai Perjanjian Renville. Ketiga , Beel diperintahkan membentuk sebuah pemerintahan interim tanpa keterlibatan para pemimpin RI. Keempat , kedaulatan akan diserahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kepada Negara Indonesia Serikat (NIS). Pada 23 Februari, skenario Belanda untuk menggelar Konferensi Meja Bundar (KMB) pun disusun Beel. KMB “versi Belanda” itu rencananya akan dihelat pada 12 Maret 1949 dengan mengundang Sukarno namun zonder campur tangan Komisi PBB. Pemerintah Belanda sekadar memberi notifikasi terkait KMB itu. Setibanya kembali Beel ke Jakarta pada 26 Februari, datang komunike dari Den Haag. “Keputusan penting mengenai sikap mengenai masalah Indonesia. Pemerintah yakin penyelesaian memuaskan semua masalah bergantung pada jalan yang setepat-tepatnya, yaitu mempercepat penyerahan kedaulatan Belanda atas Indonesia kepada suatu pemerintahan federal yang representatif. Agar penyerahan kedaulatan tersebut, yang menurut resolusi dewan keamanan (PBB) tertanggal 28 Januari, harus terlaksana selambat-lambatnya 1 Juni 1950, akan dilakukan jauh lebih cepat dari tanggal ini,” demikian komunike itu, dikutip A.H. Nasution dalam Sekitar Perang Kemerdekaan, Jilid 3: Diplomasi Sambil Bertempur. PM Belanda Willem Drees (kiri) & Wakil Tinggi Mahkota Louis Joseph Maria Beel. ( nationaalarchief.nl ). Maksud dari penyerahan kedaulatan lebih cepat dari tuntutan DK-PBB dalam Resolusi 67adalah Belanda hendak mengoperkedaulatan kepada NIS yang direncanakan pada 15 Juni 1949. Namun,KMB versi Belandaitu kuncinya terletak pada kesediaan Sukarno. “Beel mengisyaratkan mengalah dan akan melaksanakan resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949, namun dengan cara Belanda dan tanpa melibatkan UNCI. Upaya mengulur waktu terus dilakukan, yakni menunda pengembalian presiden, wakil presiden, dan pembesar Indonesia lainnya ke Yogyakarta,” s ambung Batara. Baca juga: Tentara Kolonial Belanda dalam Pusaran Masa Untuk membujuk Sukarno, Beel melakukannya lewat suratnya kepada Sukarno. Di surat itu alamat penerimanya dituliskan: “Presiden Republik Indonesia”. Surat itu lantas ia titipkan pada Dr. Peter John Koets untuk disampaikan langsung pada Sukarno. “Niat baik” Beel itu diharapkannya akan disambut hangat Sukarno. Dr. Koets tiba di Bangka pada 28 Februari dan menyerahkan surat dari Beel sekaligus undangan KMB di Den Haag. Surat Beel untuk Sukarno itu membicarakan soal penyerahan kedaulatan kepada NIS pada 15 Juni 1949, rencana penarikan pasukan Belanda, dan sisanya akan distatuskan sebagaipasukan asing yang hanya akan bergerak sesuai permintaan pemerintahan NIS. Juga dibicarakan rencana pembentukan Uni Belanda-Indonesia sebagai badan kerjasama terkait kepentingan NIS dan Belanda. Rencana licik Beel itu kandas. Sukarno menolak. Pasalnya, tuntutan agar ibukota RI di Yogyakarta dan pemulangan dirinya dan para pembesar RI kembali ke Yogyakartaenggan dituruti Beel. Sukarno lalumemberikan alasannya lewat surat balasankepada Beel. “Mengingat kedudukan saya dan anggota-anggota pemerintah Indonesia di Bangka sekarang, yaitu terputus dari negara dan rakyatnya dan terpisah dari dasar kekuasaannya selaku pemerintah, saya secara resmi tidak dapat memutuskan untuk menghadiri konferensi itu atau untuk mengirim delegasi atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Andaikata kami menerima, kami hanya akan dapat menghadiri konferensi itu selaku orang-orang partikulir. Tanggung jawab seperti itu hanya dapat dipikul oleh pemerintah RI yang dapat menjalankan kekuasaan sepenuhnya di daerahnya dan berkedudukan di Yogyakarta,” kataSukarno, dikutip Batara. Baca juga: Negara Indonesia Timur Dengan berlangsungnya Serangan Umum 1 Maret 1949, para delegasi BFO mulai insyaf bahwa perlawanan RI masih terus bergulir dan fakta itu kontradiktif dengan propaganda Belanda selama ini. Sebelum tersiarnya Serangan Umum, para anggota BFO di luar Jawaminim informasi tentang situasi dan perkembangan perjuangan yang terjadi di Jawa. Mereka baru mendengar penguasaan Yogya selama enam jam dari siaran-siaran luar negeri pada 1 Maret 1949. Sejumlah delegasi BFO yang menjenguk Presiden Sukarno di Pulau Bangka pada 15 Maret 1949. BFO menggelar sidang pada 3 Maret 1949 dan mengasilkan resolusi yang mendesak Beel memulangkan para pimpinan RI ke Yogyakarta. Mereka juga menentang Beel yang bersikeras akan menghelat KMB pada 12 Maret 1949 tanpa keikutsertaan delegasi RI. “Ini tidak berarti bahwa wakil-wakil negara federal tersebut tidak lagi mengharapkan dibentuknya negara federasi yang dengan dukungan Belanda mereka akan menjadi dominan. Tetapi mereka merasa bahwa hal ini tidak akan tercapai kecuali jika pihak (republik) Indonesia diikutsertakan sebagai peserta minoritas (KMB),” ungkap George McTurnan Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia . Baca juga: Panglima Tentara Belanda dari Surakarta (Bagian II–Habis) Rencana KMB skenario Beel itu kian runyam setelah dia tahu BFO kembali bersidang pada 10 Maret 1949. Otomatis, KMB pada 12 Maret batal digelar. Selain BFO menolak turut serta karena tuntutan mereka untuk memulangkan Sukarno dkk. ke Yogya masih ditolak, Belanda mustahil membawa seluruh delegasi BFO dari Jakarta ke Den Haag dalam waktu semepet itu. “Dengan jawaban Presiden Sukarno kepada Beel, sirna sudah harapan Beel mengajak Sukarno-Hatta menghadiri KMB tersebut. Rencana Belanda untuk tetap menggelar KMB ‘versi Belanda’ (12 Maret) juga gagal total setelah Suriname dan Curaçao, salah satu bagian dari Kerajaan Belanda, menolak mengirim delegasi. Ini adalah pukulan terbesar bagi Belanda,” tandas Batara.

BANK Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Presiden Joko Widodo berkesempatan membuka langsung operasional bank hasil merger tiga bank syariah BUMN itu. “Hari yang bersejarah bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Jokowi lewat siaran video.

Perbatasan Ciamis—Tasikmalaya, awal Maret 1949. Kabar sedih itu datang begitu tiba-tiba. Dari seorang rekannya di MBT (Markas Besar Tentara) Yogyakarta, Letnan Dua Sayidiman Suryohadiprojo mendengar karibnya Letnan Dua Utoyo Notodirjo telah tewas dalam suatu operasi penyerangan yang dilakukan oleh militer Belanda pada 24 Februari 1949 di dukuh Plataran (masuk dalam wilayah Desa Gatak di wilayah Sleman, Yogyakarta). “Sejujurnya saya merasa kehilangan dan langsung menitikan air mata ketika mendapat berita Utoyo telah gugur,” kenang eks kadet Akademi Militer Yogyakarta (MA) angkatan pertama tersebut. Sama seperti Sayidiman, Utoyo merupakan salah satu 5 lulusan terbaik angkatan pertama MA pada 1948. Ketika gugur di Plataran, lelaki yang masih kerabat dekat Kesultanan Solo itu tercatat sebagai perwira penghubung di SWK (Sub Wehrkreise) ke-104, di mana pasukan MA berada. “Dia kerap bolak-balik pelosok-kota Yogya untuk menghadap Komandan Wehrkreise III Letnan Kolonel Soeharto dan Sri Sultan di Istana atau menyampaikan pesan kepada Kapten Marsudi, komandan gerilya kota Yogyakarta,” ungkap sejarawan Moehkardi. Keberadaan Letnan Utoyo di Plataran pada hari nahas itu bisa dikatakan sebagai suatu peristiwa yang tidak disengaja. Dia rencananya hanya singgah sebentar. Karena itu kendati dalam pertempuran tersebut Utoyo merupakan salah satu prajurit TNI yang paling tinggi pangkatnya, namun dia tak memiliki wewenang komando dan kurang dikenal oleh kesatuan-kesatuan yang lain. “Lain cerita jika dia merupakan komandan dari seluruh kesatuan yang ada di Plataran saat itu: saya yakin dia akan lebih bisa memimpin perlawanan secara lebih teratur dan korban di pihak kita tidak harus jatuh begitu banyak,” kata Sayidiman. Insiden di Plataran berawal dengan jatuhnya buku harian seorang VC (Vaandrig Cadet) bernama Abdul Djalil ke tangan militer Belanda. Sang empu buku harian sendiri tewas dalam pertempuran antara pasukan MA dari Peleton H2 dengan pasukan Belanda di Desa Sambiroto pada 22 Februari 1949. Menurut Moehkardi, sejatinya militer Belanda sudah lama mengincar pasukan MA yang mereka anggap sebagai pasukan pilihan ( keur-troepen ). Penyebutan itu dilontarkan oleh Letnan Kolonel F. Scheers, komandan Batalyon I Resimen Infanteri ke-15 Tentara Kerajaan Belanda (KL) dalam bukunya yang berjudul Djokjakarta . “Dengan terampasnya buku harian V.C. Abdul Djalil oleh militer Belanda, jalan untuk menemukan pasukan MA dan menghancurkannya menjadi terang,” ujar eks dosen sejarah di AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) itu. Buku harian sang kadet itu memang secara gamblang menyebut posisi-posisi pasukan TNI yang ada di bawah komando Wehrkreise III. Di antaranya dia menulis bahwa markas SWK 104 ada di Kringinan. Dan memang Desa Kringinan itu kemudian menjadi sasaran utama gerakan pembersihan yang dilakukan anak buah Letnan Kolonel J.Scheers, sebelum kemudian mereka melakukan pengejaran ke Plataran. Soal kemungkinan terjadinya gerakan pembersihan itu bukannya tidak disadari oleh pimpinan SWK 104 Mayor Soekasno.  Dalam rapat yang dilakukan pada 23 Februari 1949, Soekasno telah memutuskan untuk memindahkan markas SWK 104 ke Desa Gatak. Diputuskan pula, sambil melakukan gerakan pindah mereka akan melakukan serangan terhadap suatu pos penjagaan militer Belanda di Bogem pada dini hari 24 Februari 1949 . “Kepada para kadet diperintahkan untuk langsung mencari basis baru di utara sehabis serangan ke Bogem itu,” ungkap Moehkardi dalam Akademi Militer Yogya dalam Perjuangan Pisik 1945—1949. Singkat cerita, begitu selesai menyerang Bogem, Peleton Z  Pasukan MA melaksanakan perintah itu. Namun dalam kenyataannya perintah tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan. Sebagian kadet MA masih juga ada yang kembali ke Kaliwaru. Sesampainya di markas lama mereka tersebut, karena rasa capek dan mengantuk yang sangat luar biasa, mereka tidur dan beristirahat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Peleton H. Alih-alih bergegas pindah dari Selomartini, Desa Ngasem, mereka masih sempat tidur-tiduran dan duduk-duduk sembari menunggu hidangan kopi hangat yang tengah dibuat oleh Ibu Carik Selomartini. Dalm situasi seperti itulah tetiba sekira jam 05.30, terdengar serentetan tembakan dari arah barat daya, pertanda patroli Belanda tengah menjalankan aksi. Penghuni dukuh (termasuk Bapak dan Ibu Carik Selomartini) langsung bergegas mengungsi ke arah utara. Para kadet sendiri yang baru beberapa menit beristirahat langsung menyebar. Sementara itu, ketika tembakan dari pihak militer Belanda itu berbunyi, Peleton H2 pimpinan V.C. Nawawi tengah berjalan menuju basisnya di Desa Sindon. Melihat anak buahnya sudah terlihat payah dan kelelahan, maka diputuskan untuk mengirim 10 sukarelawan ke arah sumber tembakan itu. Regu kecil tersebut dipimpin oleh Wakil Komandan Peleton H2, V.C. B. Sormin. Begitu sampai di Desa Gatak, rombongan kecil pimpinan Sormin bertemu dengan Peleton Z. Selanjutnya mereka sama-sama  bergerak ke arah utara hingga sampailah di Plataran. Beberapa saat sebelum tembakan berbunyi, Mayor Soekasno baru saja tiba di Desa Gatak. Dia lantas memerintahkan Kopral Pardi untuk menjerang air. Air masih mengepul ketika terdengar letusan senjata yang cukup nyaring. Cepat-cepat Mayor Sukasno memerintahkan Kopral Pardi untuk menyelidiki dari mana asal tembakan itu. Belum 15 menit berlalu, Kopral Pardi sudah kembali dengan tangan berlumur darah karena terkena tembakan. “Belanda menyerang, Pak!” ujarnya sambil menahan rasa sakit. Mayor Sukasno langsung memerintahkan semua staf-nya (termasuk Letnan Dua Utoyo) agar mundur ke utara, ke arah Kalibulus. Di arah selatan, tembakan terdengar semakin ramai pertanda posisi tentara Belanda semakin mendekat. Begitu rombongan terakhir staf SWK 104 yang dipimpin oleh Letnan Dua Utoyo tiba di Plataran, dari Desa Gatak tentara Belanda yang berasal dari Kompi ke-3 Batalyon 1-15 RI menghujani mereka dengan tembakan gencar. Pasukan MA yang sudah berada di Plataran, secara spontan membalas tembakan itu. Terjadilah pertempuran yang sangat seru. Di tengah hujan peluru itulah terjadi perdebatan sengit di antara para kadet: apakah akan bertahan atau melakukan gerakan mundur. Kedua keputusan itu memang sama sulitnya. Jika bertahan mereka jelas kekurangan orang dan kalah persenjataan. Tapi jika pun melakukan gerakan mundur, mereka mau tidak mau harus melewati medan terbuka  berupa sawah yang akan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk tembakan dari darat dan udara. Dalam kondisi panik itu, tetiba muncullah sebuah pesawat Capung (Piper Cub) di atas pertahanan mereka. Setelah berputar-putar mengawasi keadaan di bawah, pesawat kecil lalu menghujani Pasukan MA dengan granat. Otomatis situasi semakin tak terkendali. Tanpa komando, Pasukan MA bergerak panik ke segala arah. “Mengapa tidak kalian tembak saja Capung itu!” teriak Letna Dua Utoyo. Dia merasa kesal dan geregetan dengan situasi yang dilihatnya. Namun untuk mengambilalih komando, jelas Utoyo tidak berwenang. (Bersambung)

HUBUNGAN masyarakat lokal dengan tanaman menjelma dalam lingkup spiritual, filosofis, dan pemikiran. Pengetahuan tradisional itu tercermin dalam penamaan lokal tanam-tanaman. "Biasanya masyarakat mengidentifikasi tumbuhan dari bau, rasa, atau hal-hal menonjol dari tumbuhan itu. Ini membuat kita memahami alam pikirannya,” kata Fathi   Royyani ,  peneliti etnobotani pada Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam acara ngobrol bareng peneliti dengan judul “Strategi Mengatasi Kepunahan Bahasa Daerah Melalui Koleksi Tumbuhan” yang diselenggarakan LIPI,  live di Instagram, Kamis (25/02/2021).  Tumbuhan penting bagi kehidupan sebagai sumber bahan pangan, papan, sandang, obat, kerajinan, dan kegiatan sosial. Namun, tumbuhan juga berperan penting dalam perkembangan budaya masyarakat. Setiap masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang berbeda dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam sesuai adat dan budayanya. “Kita orang Indonesia, bangsa ilmu pengetahuan, yang sudah kuat ilmu pengetahuannya,” kata Fathi.  Kisah di Balik Penamaan Lokal Fathi menceritakan kisah lokal satu jenis tanaman. Dahulu, seorang naturalis Belanda datang ke Jawa Barat. Dia pergi ke hutan membawa orang setempat sebagai pemandu. Lalu dia melihat satu tumbuhan. “Orang Belanda itu bertanya, 'ini apa?' Pemandu lapangannya tak ada yang berani menjawab,” kata Fathi.  Ternyata, kata Fathi, nama tumbuhan itu menurut orang Sunda tak pantas untuk diucapkan. “Ada yang nyeletuk : ‘ Pada era , sir !’  Era , bahasa Sunda artinya malu, jadi pada malu maksudnya,” kata Fathi. Mendengar perkataa itu dicatatlah nama tanamannya sebagaimana yang didengar orang Belanda, yakni Paederia foetida . Tanaman tak berkayu ini berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan. Ia tumbuh merambat di permukaan tanah, pagar, atau pohon inang.  Fathi mengatakan, tumbuhan yang dimaksud lebih dikenal dengan sebutan daun kentut. Dalam bahasa Sunda, ia disebut daun kahitutan karena daunnya mengeluarkan bau tak sedap seperti kentut. “Ceritanya begitu. Karena pemandunya pada malu ngomong  kentut, tak ada yang mau menjawab. Mungkin dulu etikanya begitu,” kata Fathi. Kisah lain tentang maja, buah bulat berwarna hijau yang berkaitan dengan asal-usul Kerajaan Majapahit. Nama ini muncul dalam Serat Pararaton . Waktu Raden Wijaya membabat alas Trik untuk permukiman, pengikutnya memakan buah maja muda yang rasanya pahit. Daerah itu pun kemudian dinamakan Majapahit. "Dulu mungkin dinamai sambil marah-marah karena pahit. Kini menjadi nama toponimi dan kebanggaan karena daerah itu tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan kuat," kata Fathi. Kontribusi nama daerah di Nusantara terhadap nama ilmiah tumbuhan begitu banyak. Misalnya, nama ilmiah durian, Durio zibethinus , diambil dari bahasa lokal, yakni “durian” .  “Karena sangat mudah diucapkan. Jadi kita harus bangga,” ujar Fathi. Pengetahuan lokal tak hanya ditemukan dari bagaimana mereka menyebut jenis tanaman. Tapi juga berkaitan dengan budaya agraris. Misalnya, orang Jawa menyebut alat membajak sawah dengan istilah luku. Sementara Luku atau Lintang Luku dipahami masyarakat Jawa sebagai patokan datangnya musim untuk memulai menanam benih pertanian di lahan tadah hujan. Lintang Luku  dalam ilmu astronomi dikenal sebagai rasi Orion. “ Luku adalah gambaran dari orang dulu ketika musim tanam. Saat itu mereka baru mulai bertani, membajak sawah, dan lainnya,” kata Fathi.  Penyebutan nama tanaman atau istilah pertanian bisa jadi berbeda di setiap daerah. Ini menandakan ekspresi pengetahuan yang berbeda. “Ini terkait dengan banyak hal sebagai ekspresi pengetahuan tradisional yang luar biasa,” kata Fathi.  Refleksi Pengetahuan Lokal Fanny Henry Tondo, peneliti etnolingustik pada Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, menambahkan, istilah lokal pada tanaman juga meliputi bagian-bagian tanaman itu. “Seperti pohon kelapa, ada puluhan, mulai dari ujung daun ada istilah berbeda sampai di akar,” kata Fanny.  Dalam tulisannya berjudul “Bahasa Minoritas Hamap dalam Perkebunan Jagung: Tinjauan Etnolinguistik”, yang terbit di Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan  Vol. 18 No. 2, Juni 2012, Fanny menjelaskan bahwa bahasa menjadi refleksi dari pengelolaan perkebunan jagung yang masih sangat tradisional. Fanny menunjukkan bagaimana bahasa lokal Hamap masih tetap dipakai dalam budidaya tanaman jagung di masyarakat itu. Itu baik dalam proses penanaman jagung, peralatan yang digunakan, bagian-bagian tanaman, jenis jagung yang ditanam, sampai pada nyanyian tradisional yang dituturkan pada saat menanam jagung.  Padahal bahasa Hamap dikategorikan sebagai bahasa minoritas yang terancam punah. Disebut minoritas karena jumlah penuturnya saat ini diperkirakan tinggal sekira 1.000 orang, yakni bahasa Hamap yang berada di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Pengetahuan tentang istilah dalam proses penanaman jagung masih tetap dipertahankan dan ada dalam kognisi orang Hamap sebagai stock of knowledge ,” tulis Fanny.  Perkebunan merupakan salah satu yang terpenting dalam rantai perekonomian orang Hamap. Pada umumnya orang Hamap yang tinggal di Pulau Alor mempunyai mata pencaharian sebagai petani.  Jagung atau yang mereka sebut bate  adalah sumber bahan makanan pokok. Melalui perkebunan jagung orang Hamap bisa menopang ekonomi keluarganya. “Selain untuk dimakan sendiri, jagung juga biasanya dijual ke pasar,” kata Fanny. Nasihat Hidup dan Kearifan Lokal Kedekatan manusia dengan tanaman membuat nilai tanaman tak lagi sebagai penyokong kebutuhan pokok dan ekonomi. Seperti ditulis Imam Budi Santosa dalam Suta Naya Dhadhap Waru: Manusia Jawa dan Tumbuhan ,   bahwa hubungan tumbuhan dengan masyarakat mendorong peningkatan pemahaman terhadap makna yang di kandungnya. Orang Jawa menjadikan tanaman sebagai nasihat dan kearifan hidup. “Diangkat dari hasil pengkajian mereka terhadap sikap perilaku tumbuhan yang hidup sekitarnya,” tulis Imam. Misalnya dalam peribahasa Jawa banyak ditemukan simbolisasi tumbuhan. Enggak-Enggok lumbu artinya bergoyang-goyangnya daun keladi. Peribahasa ini menggambarkan orang yang tak punya pendapat pribadi yang kokoh. “Sebuah sikap yang dinilai buruk di Jawa,” tulis Imam.  Jamur tuwuh ing waton berarti cendawan tumbuh di bebatuan. Jamur merupakan salah satu tumbuhan yang menyimbolkan kebahagiaan. Peribahasa ini menyiratkan bahwa kebahagiaan mustahil didapat jika hanya bermodal kemampuan ala kadarnya. Karenanya, kata Fathi, pengetahuan lokal terbaik bisa digali dari bahasa daerah masing-masing. Melestarikan istilah dalam tanaman adalah salah satu cara menjaga bahasa daerah dari kepunahan. “Galilah filosofinya karena ada rekaman sains di sana. Kita bisa gali, meriset apapun dari sana,” kata Fathi.*

Dewi Ishtar atau Inanna di Mesopotamia disembah selama lebih dari 3.500 tahun dalam berbagai perannya. Sebagai dewi cinta, Ishtar tak hanya dihubungkan dengan cinta romantis, tetapi juga cinta keluarga, cinta antar masyarakat, dan cinta seksual.

DAHULU wilayah Kabupaten Purworejo lebih dikenal sebagai wilayah tanah Bagelen. Sejarahnya mewariskan ide-ide tentang pembangunan desa yang mampu memakmurkan rakyatnya. Para pelancong mencatat Purworejo sebagai kota yang bersih dan apik. Kota kecil dengan 12.000 penduduk pasca Perang Jawa itu telah dikelola dengan sangat baik. “Tidak berkembang begitu saja. Tapi berkembang dengan urban planning,” kata sejarawan Peter Carey dalam diskusi “Perspektif Baru Sejarah Purworejo: 190 Tahun Membangun” yang diadakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purworejo yang disiarkan lewat Youtube, Rabu (24/02/2021). Sebelum tahun 1831, Purworejo dikenal sebagai Brengkelan atau Kedung Kebo. Nama terakhir merujuk pada tangsi militer dan benteng Belanda yang didirikan pada awal Perang Jawa (1825–1830).