Kabar terbunuhnya enam perwira tinggi Angkatan Darat pada subuh 1 Oktober 1965 di Jakarta begitu menggemparkan. Seluruh daerah di Indonesia seketika memanas. Keadaan di Jawa Barat, yang secara geografis bersebelahan dengan Jakarta, tidak luput dari situasi tersebut. Tapi sedikit banyaknya keadaan di wilayah Pasundan masih bisa dikendalikan aparat dan pejabat setempat. Hampir tidak ada tindakan-tindakan agresif berskala masif seperti menimpa Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Namun rupanya ketika peristiwa 30 September itu terjadi, Gubernur Jawa Barat Mashudi sedang tidak bertugas. Dia diketahui tengah berada di Peking (Tiongkok) dalam rangka lawatan kenegaraan sebagai anggota MPRS. Mashudi bersama anggota MPRS lain, serta sejumlah perwira tinggi militer menghadiri undangan Perayaan Hari Nasional Tiongkok 1 Oktober di Lapangan Tiananmen. Kabar dari tanah air baru diterima Mashudi pada saat perayaan berlangsung. Perdana Menteri Chou En-Lai mengatakan kepada rombongan bahwa di Jakarta telah terjadi penggulingan pemerintah oleh kelompok yang menamakan diri Dewan Revolusi. Dewan yang menurut Victor M. Fic, dalam Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi , memiliki fungsi “pembersihan” atas unsur-unsur penghalang kekuasaan baru pasca peristiwa 30 September. Dikisahkan Nina H. Lubis dalam “Tatar Sunda di Guncang Konflik Sosial Politik” dimuat Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional Bagian II: Konflik Lokal , Mashudi dan rombongan, yang seharunya tiba di tanah air pada 2 Oktober, sempat tertahan di Tiongkok karena penerbangan ke Jakarta ditutup. Namun pada 4 Oktober, atas bantuan Raja Norodom Sihanouk, mereka bisa kembali ke Indonesia melalui Phnom Penh, Kamboja. Tiba di Kemayoran, rombongan langsung dibawa ke Markas Kostrad guna mendapat penjelasan. Malamnya, Mashudi segera berangkat ke Bandung. “Mashudi, sebagai perwira tinggi AD, merasa terpukul dengan kematian Jenderal Ahmad Yani, atasannya, yang juga sudah dianggap saudara dan teman seperjuangan,” tulis Nina. “Para jenderal korban Lubang Buaya lainnya, ternyata juga kakak dan adik kelas sewaktu Mashudi menempuh pendidikan di AMS-B Yogyakarta.” Pada 5 Oktober, Mashudi mengadakan rapat pimpinan. Panglima Siliwangi Mayjen Ibrahim Adjie turut hadir dan memberi penjelasan terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi di Jakarta. Dia mendapat informasi langsung dari Mayor Ali Rachman dari Batalion 328 Kodam VI Siliwangi, yang sebelum malam 30 September telah berada di Jakarta untuk mengikuti parade perayaan Hari ABRI 5 Oktober. Sang gubernur, imbuh Nina, pun merasa bersyukur karena para pimpinan di Jawa Barat tidak mengeluarkan pernyataan terkait dukungan kepada Dewan Revolusi. Hanya daerah Kuningan yang diketahui mencoba membentuk Dewan Revolusi Daerah sehingga bupatinya diamankan demi mencegah kegaduhan di Jawa Barat. Di Kuningan dan sekitarnya, berdasar data dalam Politik Tanpa Dokumen karya Muhidin M. Dahlan, keberadaan simpatisan PKI memang cukup besar. “Selanjutnya Gubernur Jawa Barat Brigjen TNI Mashudi mengeluarkan serangkaian tindakan yang berkaitan dengan aparatur pemerintahan. Mashudi secara maraton mengadakan rapat-rapat dengan para bupati/kepada daerah dan walikota. Ia langsung pula membuat pernyataan: mendukung pemerintah dan mengutuk Dewan Revolusi,” ungkap Nina. Melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat No. 149/X/B.IV/HUK/PENG/65 tanggal 26 Oktober 1965, Mashudi memberhentikan sementar waktu delapan anggota PKI yang duduk dalam DPRD-GR. Mereka adalah Suharna Affandi, Abbas Usman, Akhmad Suganda, Enok Rokhayati, Mustofa, Cece Suryadi, Sukra Prawira Sentana, dan Suhlan Sujana. Pada 2 November 1965, Mashudi kembali mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepada Daerah Jawa Barat No. 211/Staf/T.U/65 tentang Pengamanan dan Pembersihan Aparatur Negara/Daerah dari unsur-unsur G30S. Di dalam instruksi itu gubernur menindak secara administratif aparatur daerah yang dicurigai terlibat PKI. Mereka dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, sesuai dengan keterlibatan di dalam G30S, yaitu: golongan yang aktif/pasif ikut terlibat PKI; golongan yang dicurigai terlibat peristiwa G30S; golongan yang mendapat hasutan sehubungan dengan peristiwa G30S; golongan yang menghilang setelah peristiwa G30S; dan golongan yang meski tidak terlibat G30S, instansinya terindikasi terlibat. Bagi aparatur yang terbukti terlibat dalam peristiwa G30S, Mashudi memerintahkan walikota/bupati, serta pimpinan daerah tingkat 2 seluruh Jawa Barat untuk melakukan penahanan. Kemudian selama di dalam tahanan mereka akan diberikan indoktrinasi mengenai ideologi negara, juga diberikan pekerjaan yang bermanfaat. “Selanjutnya, Pangdam Mayjen Ibrahim Adjie mengeluarkan surat keputusan atas usul Gubernur Mashudi bahwa PKI di Jawa Barat sudah bubar. Menurut Mashudi, pimpinan PKI di Jawa Barat menyadari bahaya yang mengancam mereka, yaitu kalau-kalau terjadi tindakan penghakiman yang dilakukan rakyat seperti yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga mereka membubarkan diri,” tulis Nina.

Tahun 1967 , NBC TV  menayangkan hasil liputan mereka di Indonesia pasca terjadinya Gerakan 30 September 1965. Menurut laporan salah satu jaringan televisi di Amerika Serikat (AS) tersebut, kurang lebih 300.000 orang yang diduga sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) telah terbunuh di Indonesia. Itu terjadi akibat aksi balas dendam kaum non komunis, menyusul gagalnya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Salah satu tempat yang diliput oleh kru NBC TV  adalah Bali. Di sana sepanjang 1966, puluhan ribu manusia telah kehilangan nyawanya. Proses pembunuhan mereka berlangsung secara sadis dan dingin. Sebagian korban bahkan terkesan “pasrah” dengan nasibnya sendiri. “Mereka datang kepada Dewan Desa dan bertanya: kapan mereka akan dibunuh? Setelah diberitahu waktunya, mereka lantas minta izin untuk bersembahyang dulu di pura dan pamit kepada sanak keluarga. Besoknya mereka menyerahkan diri lalu digiring ke pemakaman desa dan langsung dipenggal dengan pedang,” ungkap Rata, seorang profesor muda yang juga ikut dalam operasi pembersihan orang-orang komunis di Bali. Dalam buku bertajuk Pengabdian Korps Baret Merah yang dikutip oleh Julius Pour dalam G30S: Fakta atau Rekayasa , disebutkan operasi penumpasan orang-orang komunis di Bali berawal pada 7 Desember 1965. Saat itu pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di bawah pimpinan Mayor (Inf) Djasmin baru mendarat di Pulau Dewata tersebut. “Seperti di daerah-daerah lain, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo mendampingi tim RPKAD yang bertugas ke Kodam XVII/ Udajana…” ungkap Pour. Target pertama penumpasan dilakukan terhadap salah satu donatur Central Daerah Besar PKI Bali bernama I Gede Poeger. Pada 16 Desember 1965, ratusan mata warga Denpasar menyaksikan Poeger yang kedua tangannya terikat diseret oleh para prajurit RPKAD dan massa binaan tentara. Poeger yang berbadan gempal kemudian ditusuk dengan sebilah pisau komando hingga ususnya terburai, sebelum kemudian kepalanya ditembak sampai tewas seketika. “Saya menyaksikan bagaimana massa di Bali membunuh Poeger…” ungkap Ben Mboi dalam Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja . Menurut Mboi, dirinya sempat merasa aneh, bagaimana masyarakat Bali yang terkenal halus dan peramah, saat itu ternyata bisa berubah menjadi beringas dan sangat kejam. Dalam waktu yang lain, Mboi juga menyaksikan ada orang yang begitu saja dianggap komunis disiksa sampai mati bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Kegilaan di Bali sepanjang Desember 1965-Januari 1966 memunculkan protes keras berbagai pihak. Salah satunya dari Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa anti Sukarno dan salah satu sekutu Angkatan Darat. Dalam artikelnya di Mahasiswa Indonesia edisi Desember 1967, Gie menyebut peristiwa di Bali sebagai malapetaka yang mengerikan dan “suatu penyembelihan besar-besaran yang mungkin tiada taranya dalam zaman modern ini.” Pada awal tulisannya itu, Gie bilang bahwa dengan menyatakan protes bukan berarti dia membela Gestapu/PKI atau pun dapat membenarkan cara-cara mereka saat menghabisi lawan-lawannya. “Perlakuan mereka yang kejam dan biadab, tentunya harus kita lawan dan kutuk, tetapi tidak sekaku dan sebiadab mereka pula…” ujar Soe Hok Gie. Gie juga mengecam tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) Bali bernama Wedagama yang menyerukan orang-orang Bali untuk membunuh orang-orang PKI, karena menurutnya itu dibenarkan oleh Tuhan dan tidak akan disalahkan oleh hukum yang berlaku. Menurut Gie, apa yang diserukan oleh para elit Bali seperti Wedagama hanya akan membuat pembunuhan-pembunuhan, penyiksaan-penyiksaan dan pemerkosaan-pemerkosaan semakin menggila. Itu dibuktikan dengan jatuhnya kurang lebih 80.000 jiwa (menurut perkiraan yang paling konservatif). Guna menghentikan semua pembantaian tersebut, Gie menyerukan kepada Brigjen Sukertijo (Pangdam Udayana saat itu) untuk mengendalikan orang-orangnya dan memberlakukan aturan secara tegas dan tak pandang bulu. “Jika mereka bersalah, adililah mereka dan hukum. Tetapi yang tidak bersalah supaya dibebaskan. Mereka adalah manusia, punya istri, anak, orangtua dan sahabat yang mengharap-harapkannya…” tulis Gie.

Kusman merupakan guru muda di SDN Sidototo, Kebumen, ketika Peristiwa G30S terjadi tahun 1965. Ia tak tahu-menahu apa yang sedang terjadi. Ia bukan anggota partai politik manapun, apalagi PKI yang dituduh sebagai dalang peristiwa berdarah itu. Di luar aktivitasnya mengajar sekolah dasar, Kusman juga seorang dalang wayang kulit. Pada pertengahan dekade 1960-an itu, ia sering mendapat panggilan mendalang di berbagai daerah di Kebumen. Pada 1967, tanggul Waduk Sempor jebol. Peristiwa ini menjadi pengingat Supriyanto, anak Kusman, kapan ayahnya digelandang aparat. Kusman dibawa ke Komando Distrik Militer (Kodim) Kebumen dan ditahan selama tiga hari. Sementara dia ditahan, rumahnya digeledah aparat. “Digeledah, apa yang dicari saya juga nggak tahu. Ada genteng di atas diinjek-injek. Wah luar biasa,” kata Supriyanto yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Aparat akhirnya tak menemukan apa-apa. Tak ada bukti bahwa Kusman adalah anggota PKI apalagi terlibat dalam G30S. Menurut Supriyanto, ayahnya kemungkinan dituduh karena pernah mendalang pada satu acara yang digelar partai berlambang palu-arit itu. Terstigma Setelah dibebaskan dari Kodim dan hendak kembali mengajar, Kusman menerima kenyataan pahit. Kepala sekolah mengatakan padanya bahwa Kusman sudah tak perlu mengajar lagi. Ia dipecat tanpa kejelasan. “Nggak ada surat secuil, nggak ada proses, nggak ada ya namanya negara hukum harus pengadilan misalnya,” ujar Supriyanto kepada Historia . Beberapa bulan tanpa pekerjaan, Kusman akhirnya dipanggil mengajar kembali. Sekolah tempatnya bekerja kekurangan guru karena banyak guru yang diberhentikan. Namun, selama mengajar gajinya tak pernah turun. Kepala sekolah mengatakan gajinya sedang dipinjam untuk keperluan lain. Sembilan bulan mengajar tanpa gaji, Kusman akhirnya dipecat lagi. Pihak sekolah mengatakan sedang membenahi urusan kepegawaian. Jika sudah kelar, Kusman dijanjikan akan dipanggil lagi. Namun, kali ini ia ternyata berhenti mengajar selamanya. Pada 1969, datang surat dari Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) Semarang. Isinya, pernyataan bahwa Kusman tak terlibat G30S. Namun, stigma kadung melekat sehingga Kusman tak pernah bisa kembali menjadi guru. Stigmatisasi seperti yang dialami Kusman itu pula yang menimpa Retno Budi Hastuti. Kendati baru lahir pada 1978 atau 13 tahun sebelum Retno dilahirkan, Peristiwa G30S cukup berdampak padanya. Pasalnya, ayahnya pernah ditahan karena tuduhan yang sama seperti Kusman. Untung Sucipto, ayah Retno, mengajar di sekolah yang sama dengan Kusman. Ia tak pernah tergabung dalam partai maupun terlibat dalam acara-acara yang digelar partai. Untung benar-benar bersih dari politik praktis apalagi kaitanya dengan PKI. Namun, suatu hari Untung ditangkap dan digelandang ke Kodim. Dia dituduh sebagai anggota PKI oleh tetangganya karena masalah pribadi. Aparat yang menggeledah rumah Untung tak menemukan apa-apa karena Untung memang bukan anggota PKI dan tak pernah berhubungan dengan PKI. Namun nasi telah menjadi bubur, ditangkapnya Untung telah melekatkan stigma pada dirinya dan keluarganya. Sama seperti Kusman, Untung tak bisa lagi menjadi guru. Ia akhirnya bekerja sebagai petugas pom bensin. Tak berhenti sampai di situ, anak-anaknya yang lahir jauh setelah G30S terjadi pun menjadi sulit mencari pekerjaan, terlebih ketika Orde Baru masih berkuasa. “Saya ngerasain sendiri ya nyari kerjaan tuh susah. Adiknya bapak saya kan kebetulan pada sukses, ibaratnya bawa saya untuk dimasukin kerja aja pada takut,” kata Retno kepada Historia . Kusman dan Untung hanya dua dari 298 guru dan penjaga sekolah di Kebumen yang diberhentikan pasca-Peristiwa 1965. Setelah reformasi, mereka mulai mencari keadilan untuk memulihkan nama baik. Menang Gugatan Pada 18 Mei 2006, mereka membentuk Koordinator Eks Guru dan Penjaga SD Se-Kabupaten Kebumen . Dengan badan hukum dan AD-ART yang jelas mereka memulai upaya-upaya untuk mendapat rehabilitasi. Awalnya, mereka dipingpong dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Kabupaten ke bupati lalu ke DPRD. Setelah menghadap gubernur Jawa Tengah mereka kembali dilempar ke DPR, Sospol, dan kembali ke PDK. Mereka akhirnya menghadap langsung ke Sekjen Depdiknas RI dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Di sana, mereka diminta menunjukan surat asli Pepekuper (Pembantu Pelaksana Kuasa Perang). Tentu saja mereka tidak dapat menunjukkan karena ketika dilepas dari penahanan, mereka hanya diberi Surat Pembebasan. Mereka akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari 298 orang, 188 di antaranya memenangi jalur peradilan ini. Mereka dinyatakan tidak bersalah dan harus mendapat rehabilitasi. Sekjen Kemdiknas kemudian menempuh banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, kasasi ditolak denganputusan No 69 K/TUN/2008. Meski telah memenangkan gugatan, para penyintas tak pernah direhabilitasi. Sementara itu, sejak 2008 satu persatu eks guru dan penjaga sekolah ini meninggal dunia. Kini setelah 12 tahun putusan menguap begitu saja, tinggal sekitar 20 orang dari penyintas yang masih hidup. “Saya sangat mengharapkan daripada pemerintah, dalam hal ini dinas dengan sekjennya, segera melaksanakan putusan MA. Dan sekarang sudah di ujung persoalan karena sudah selesai diaudit. Mbok iya segera dilaksanakan, kasian ini mbah-mbah sudah pada uzur. Ya pengen melihat lah, mungkin mewakili teman-teman dari yang sekian ratus itu. Yang masih hidup biar mewakili,” ungkap Supriyanto. Supriyanto merasa rehabilitasi sangat perlu dilaksanakan. Pasalnya stigma buruk terus membayangi anak-cucu para penyintas. Ia juga dipasrahi ayahnya yang meninggal pada 2011 dan rekan-rekan ayahnya untuk terus mengawal pelaksanaan putusan. “Saya nggak capek. Saya kepengen ‘sekolah’. Biar tahu orang-orang pinter di pemerintahan,” ujarnya.

Suasana yang ramai, tetiba berubah hening. Pertanyaan saya membuat Untung Maulana Sulaiman langsung terdiam. Dahinya mengerenyit. Dia mencoba mengingat suasana di malam 30 September 1965, dan hari-hari setelahnya. Hari di mana pria kelahiran 1957 itu melihat begitu banyak mobil tentara mondar-mandir di sekitar rumahnya di Jalan W.R. Supratman. Untung kecil hanya bisa menyaksikan, tanpa tahu sebab keramaian itu terjadi. Rasanya kejadian itu baru saja dia alami. Ingatan tentang hari itu samar-samar masih cukup tergambar dibenaknya. “Mungkin ada rasa trauma waktu saya kecil, makanya beberapa bagian masih saya ingat betul,” ungkapnya kepada Historia . Usianya kala itu masih 8 tahun, sekitar kelas satu atau dua sekolah dasar. Ayah Untung, Syarif Sulaiman, bekerja sebagai wartawan. Di dalam majalah Pers Indonesia No. 25, Januari 1981, diperoleh keterangan bahwa Syarif Sulaiman pernah menjabat ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Bandung. Dia juga tercatat pernah menjadi Anggota Presidium PWI Pusat periode 1952-1955. Menurut Untung, keluarganya menjadi salah satu yang paling terdampak peristiwa 65. Sebagai wartawan, ayahnya mendirikan surat kabar Warta Bandung yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Itulah mengapa ayahnya ditangkap sebagai tahanan politik. Peristiwa yang akhirnya mengubah kehidupan keluarganya. Pada awal Oktober, Untung melihat ada begitu banyak tentara di sekitar rumahnya. Kendaraan-kendaraan tentara juga berkeliaran di sana. Untung ingat betul ada beberapa tetangganya yang kala itu dijemput tentara. “Sebagai anak kecil saya ketakutan waktu itu, ini mau ada perang atau apa kok ada ribut-ribut,” kata Untung. Namun suasana di Bandung, kenang Untung, tidak terlalu ramai. Dia bahkan sempat bersiap pergi ke sekolah pada 1 Oktober. Namun karena dicegah, dia tidak jadi berangkat. Sekolah pun baru diliburkan awal bulan, sekira seminggu setelah berjalannya Oktober. Untung Maulana Sulaiman. (Fazil Pamungkas/ Historia.id ). Suasana di Bandung Sebagaimana diceritakan Nina H. Lubis dalam “Tatar Sunda di Goncang Konflik Sosial Politik” dimuat Malam Bencana 1965 dalam Belitan Krisis Nasional: Bagian II Konflik Lokal , suasana di Kota Bandung menjelang peristiwa besar di Jakarta tidak terlalu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Tidak ada kehebohan yang menyebabkan kepanikan. Pemberitaan surat kabar pun umumnya berisi tentang situasi ekonomi yang kian memburuk, serta kenaikan harga-harga barang pokok di sejumlah tempat di Kota Bandung. Berdasar penelitian Nina, hingga 1 Oktober 1965, agaknya peristiwa berdarah yang terjadi di ibukota belum diketahui masyarakat Bandung. Bahkan rektor Universitas Padjadjaran, Sanusi Hardjadinata, yang merupakan tokoh Partai Nasional Indoesia (PNI) dan memiliki kedekatan dengan Sukarno, tidak mendapat informasi tersebut. Hanya dari kalangan militer saja yang langsung mendapat kabar peristiwa 30 September. Berita resmi tentang peristiwa di Jakarta baru muncul dua hari setelahnya. Diberitakan harian Pikiran Rakyat,  2 Oktober 1965, lewat Panglima Siliwangi Mayor Jenderal Ibrahim Adjie publik Bandung akrhinya menyadari adanya kegemparan di ibukota. Melalui pernyataan di surat kabar itu, Ibrahim Adjie meredam kepanikan yang mungkin akan melanda Kota Kembang tersebut. Ibrahim Adjie (Wikimedia Commons) “Sudara-sudara rakyat Jawa Barat pencinta Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, Tamtama, Bintara, dan Perwira Angkatan Bersenjata,” tulisnya. “Sampai sekarang belum ada kejelasan tentang kejadian-kejadian di Jakarta yang menyangkut penyelamatan dan pengamanan P.J.M. Presiden/Pangti ABRI/Pembesrev Bung Karno yang kita cintai.” Ibrahim Adjie meminta publik untuk tidak terlalu khawatir dengan kejadian di Jakarta. Dia meminta agar masyarakat menunggu pernyataan resmi dari Bung Karno sebelum melakukan tindakan apapun. Juga jangan sampai terprovokasi oleh pihak manapun. Ibrahim Adjie benar-benar menggantungkan keputusannya pada Bung Karno. “Pada awal meletusnya G30S/PKI, ketaatan Ibrahim Adjie kepada Bung Karno terlihat sekali. Pejabat sipil, militer, serta pimpinan partai politik dan organisasi massa dikumpulkan di aula Kodam untuk mengadakan briefing dengan satu kesimpulan: Rakyat Jawa Barat mendukung Bung Karno,” tulis Samsudin dalam Mengapa G30S/PKI Gagal? Suatu Analisis . Keadaan di Bandung, umumnya Jawa Barat, sempat memanas pasca informasi persitwa 30 September menyebar di kalangan masyarakat sipil. Gerakan-gerakan dalam skala kecil dilaporkan terjadi di sejumlah tempat. Upaya pencegahan segera dilakukan Gubernur Jawa Barat Mashudi. Dia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meredam kejadian yang tidak diinginkan. Meski memerlukan waktu yang cukup panjang, normalisasi di Bandung berhasil dilakukan Situasi Kampus Unpad Pada 1 Oktober 1965, sehari setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, Sanusi Hardjadinata menyampaikan pidato di depan para mahasiswa, dalam upacara penutupan Masa Prabhakti Mahasiswa (Mapram) Universitas Padjadjaran Tahun 1965. Dalam pidatonya, dikutip Tempo 1 Oktober 1965, rektor ke-3 Unpad itu berpesan agar “para mahasiswa memiliki jiwa bakti bagi perjuangan kita, bagi tanah air dan bangsa. Dalam tiap gerakan harus tetap berada dalam landasan Pancasila.” Lebih lanjut, Sanusi menyarankan agar para mahasiswa menyalurkan minatnya pada kegiatan-kegiatan intra dan ekstrauniversiter yang kelak membantu pembangunan bangsa. Ketika Sanusi menyampaikan pidato penutupan Mapram itu, para mahasiswa, umumnya rakyat Jawa Barat belum mengetahui berita tentang peristiwa 30 September di Jakarta. Hal itulah yang membuat acara Mapram berjalan dengan tenang dan lancar. Mereka tidak menyadari bahwa beberapa jam sebelumnya telah terjadi peristiwa berdarah di ibu kota. Sanusi Hardjadinata ( unpad.ac.id ). Sanusi ditunjuk langsung oleh Presiden Sukarno menjadi rektor Unpad. Ia baru saja kembali ke tanah air, setelah empat tahun menjadi duta besar di Mesir, ketika presiden pertama RI itu menunjuk dirinya. Sebelum menjadi rektor, Sanusi telah cukup kenyang berkarir di dunia perpolitikan Indonesia. Ia pernah menjabat Wakil Residen Priangan (1947-1948), Residen Madiun (1948-1949), Residen Priangan (1950-1951), dan Gubernur Jawa Barat (1951-1956). Beberapa pekan sebelumnya, para dosen dan mahasiswa di Unpad terlibat dalam politik praktis. Mereka menggaungkan keyakinan berpolitik mereka dengan berani dan terbuka. Sejumlah gerakan pun terjadi di dalam kota, tergabung di dalam aksi mahasiswa Bandung. Untuk menghadapi pengaruh ideologi-ideologi yang telah membanjiri dunia kampus ini, Sanusi bergerak cepat dan hati-hati. Diceritakan Guru Besar Sejarah Unpad Nina Herlina Lubis dalam Negarawan dari Desa Cinta: Biografi R.H. Moh. Sanusi Hardjadinata (1914-1995) , rektor Sanusi seringkali meminta bantuan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, Sri Somantri, untuk mengatasinya. Mereka sama-sama melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa di dalam kampus. Sambil sesekali mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa untuk saling bertukar pandangan. Pembersihan pengaruh komunis semakin gencar dilakukan Sanusi pasca 1965. Ia mencoba menghilangkan seutuhnya pengaruh kiri, yang dianggap merusak moral mahasiswa, dari seluruh kegiatan di Unpad. “Dalam hal ini, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Yuyun Wirasasmita, mendapat tugas berat karena harus melakukan interogasi terhadap sesama dosen dan para mahasiswa yang termasuk ‘kiri’,” tulis Nina. Bukan perkara mudah bagi Sanusi ketika harus menaruh curiga kepada rekan-rekan dan anak didik yang seharusnya menajdi tanggung jawab pihak kampus. Namun demi menjaga keamanan dan ketentraman, imbuh Nina, tindakan tersebut memang perlu dilakukan. Butuh waktu yang tidak sebentar bagi pihak Unapd menghilangkan pengaruh komunis di dalam kampusnya. Namun hingga akhir masa bakti Sanusi di Unpad pada 1966, tidak ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mengarah kepada penentangan kebijakan kampus dan pemerintah.

SAMBIL sesekali menyeruput teh di cangkir yang terletak di meja makan, Amelia Yani, putri pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani, dengan santai berkisah A-Z perihal Peristiwa 1965 kala ditemui Historia  di Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani pada suatu hari di bulan Juni 2015. Meja makan yang digunakan merupakan meja yang pernah dipakai Yani semasa hidup. Ada satu kisah menarik yang terlontar dari mulut mantan Duta Besar RI untuk Bosnia-Herzegovina itu. Yakni, cerita tentang rekonsiliasi pribadi ibunya (istri Yani), Yayuk Ruliah Sutodiwirjo. Dituturkan Amelia, sejak peristiwa kelam 1 Oktober itu ia dan keluarganya tak pernah lagi meninggali rumah yang jadi tempat kejadian pembunuhan ayahnya yang terletak di Jalan Lembang D58, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah rumah itu dijadikan museum oleh Jenderal Soeharto pada 1966, keluarga memilih membeli rumah yang terletak berseberangan dengan rumah mereka. Suatu ketika, Yayuk, seperti dikisahkan Amelia, beberapakali melihat sejumlah tahanan PKI yang digiring dengan truk dari penjara ke rumahnya alias museum itu. Mereka acap dipekerjakan untuk pekerjaan bersih-bersih di seantero rumah. “Dulu itu para tahanan PKI setiap berapa hari sepekan datang ke rumah lama kita. Mereka membersihkan rumput, halaman sekitar. Ibu yang melihat itu mengambilkan banyak piring. Diambilnya nasi, lauk, dan teh manis. Para tahanan itu makan dengan lahap walau masih takut-takut sama penjaganya. Dari situ saya tahu bahwa ibu sebenarnya sudah memaafkan. Sudah menjalankan rekonsiliasi,” ujar Amelia. Amelia Yani kala berbincang di rumah lamanya yang kini menjadi Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani (Foto: Randy Wirayudha/HISTORIA) Penggalan kisah itu menggambarkan bahwa beberapa pihak dari keluarga korban G30S ada yang sudah berekonsiliasi secara pribadi. Termasuk Amelia, yang masih menyempatkan diri untuk silaturahim dengan para anak atau keluarga tokoh-tokoh PKI, seperti Ilham Aidit, lewat Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). Rekonsiliasi serupa juga ditemukan Grace Leksana, peneliti Peristiwa 1965 dari Universitas Leiden, di akar rumput kala menjalankan riset untuk disertasinya di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Disertasi bertajuk “Embedded Remembering: Memory Culture of 1965 Violance in East Java’s Agrarian Society” itu mengungkap memori kolektif tentang Peristiwa 1965 di pelosok desa di selatan Malang dengan pendekatan antropologis. “Ketika saya melakukan wawancara, ada seorang hansip yang di tahun-tahun itu dia diminta tentara untuk membantu operasi penggerudukan, pembersihan. Dia sendiri cerita kehilangan banyak orang di keluarganya. Tapi di sisi lain, dia bersikeras kalau tidak begitu, desa ini tidak akan aman, tidak akan pernah maju, tidak akan pernah modern. Jadi ada semacam narasi yang ditanamkan secara overlap . Itu salah satu contoh normalisasi (terhadap kekerasan 1965) di tingkat pedesaan,” tutur Grace dalam Dialog Sejarah bertajuk “1965: Sejarah yang Dikubur” via daring YoutubeHistoria , Selasa (29/9/2020). “Ada lagi yang saya wawancarai, ada lontaran semacam: ‘Iya, mereka bilang PKI itu yang salah tapi yang saya lihat yang ditangkapi bukan orang-orang PKI.’ Tetapi setelah itu mereka tetap hidup berdampingan. Padahal yang melakukan tetangganya sendiri, setelah tentara masuk ke desa itu. Jadi itu hanya persoalan bagaimana memahami rekonsiliasi dalam konteks-konteks masyarakat yang hidup berdampingan antara pelaku dan korban,” tambahnya. Contoh Rekonsiliasi Jerman, Guatemala dan Afsel Apa yang dialami keluarga Yani dan penduduk desa yang jadi objek riset Grace menunjukkan rekonsiliasi bisa berjalan tanpa hambatan di dalam lingkupspasial kecil seiring perjalanan waktu. Namun, situasinya sangat berbeda jika lingkup spasialnya lebih besar, apalagi nasional. Seperti halnya peneliti yang coba mengungkap kekerasan pasca-G30S, siapapun yang mengusung rekonsiliasi bisa dipersekusi dan dicap antek PKI. Fenomena tersebut disebabkan akar masalah, yakni kontestasi dua narasi perihal Peristiwa 1965, tidak kunjung menemukan titik temu. Padahal, wacana rekonsiliasi sempat diupayakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) lewat Simposium Nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” (18-19 April 2016). Simposium Nasional terkait peristiwa 1965 yang digelar pemerintah pada April 2016 (Foto: Nugroho Sejati/HISTORIA) Namun, itikad baik pemerintah itu setelahnya justru dianggap isu kebangkitan PKI. Para penentangnya tak peduli simposium itu merupakan forum ilmiah. Mereka membuat pertemuan tandingan tak lama setelah itu meski bukan forum ilmiah. “Kalau kita lihat di dunia akademik, kebenaran itu kan secara keilmuan ada koridornya, ada metodologinya. Yang diherankan mengapa tetap tidak bisa mengimbangi narasi resmi (G30S versi pemerintah). Terlepas dari semua kegilaan itu, banyak orang yang percaya dan itu jadi suatu penghalang buat membuka diri,” kata Pemimpin Redaksi Historia Bonnie Triyana. “Kalau kita merujuk Pak (Gubernur Lemhanas Letjen) Agus Wijoyo, beliau juga korban. Ayahnya (Jenderal Sutoyo Siswomiharjo) dibunuh. Dia beriktikad baik tapi dia juga disebut jenderal PKI. Saya melihat ketidakseimbangannya (antara narasi G30S dan narasi kekerasan pasca-1965),” sambungnya. Senada dengannya, Sejarawan John Roosa minyatakan bahwa sejatinya digelarnya simposium terkait 1965 itu sudah jadi satu langkah lebih maju. Terlebih, menurutnya, Agus Wijoyo sudah punya pandangan yang lebih luas terkait peristiwa 1965. “Pandangannya sangat progresif. Dia bilang, ini sudah saatnya untuk bicara terbuka supaya kita tidak takut lagi pada masa lalu. Tapi kita lihat apa yang terjadi setelah simposium. Itu kegilaan. Itu dikatakan PKI punya beberapa juta anggota sekarang dan ketuanya Wahyu Setiaji. Saya ingin cari dia untuk wawancara kalau memang betul punya organisasi sebesar itu,” ujar sejarawan dari Universitas British of Columbia di Vancouver, Kanada itu. Sejarawan Bonnie Triyana, Grace Leksana & John Roosa dalam Dialog Sejarah "1965: Sejarah yang Dikubur" Tanpa rekonsiliasi, kontestasi dua narasi tentang G30S itu akan lestari. Kontestasi itu tak berimbang karena narasi versi resmi yang monotafsir diformalkan pemerintahan Orde Baru lewat sejumlah saluran, seperti pendidikan, film, dan memorabilia. Sementara, narasi kekerasan pasca-1965 sekalipun disampaikan dalam koridor ilmiah, dilarang penyebarannya. Siapapun yang berani menyebarkannya langsung dicap simpatisan PKI dan bakal berurusan secara hukum. Akibatnya, hanya segelintir orang yang bisa mengaksesnya. Upaya rekonsiliasi dengan demikian masih bakal memakan waktu lama. Fenomena tersebut mengakibatkan proses rekonsiliasi di Indonesia membutuhkan langkah berbeda dari sejumlah negara yang pernah melewati tahap rekonsiliasi. “Kalau kita lihat di Jerman tahun 1960-1970-an terjadi apa yang disebut historical stride . Para sejarawan bertarung di ruang publik dengan tulisan macam-macam, mempertahankan posisinya. Waktu itu kontestasinya terkait totalitarianisme dan fasisme. Di Indonesia, para sejarawan dari kampus, para peneliti melawan narasi yang sudah besar, awet, sehingga lagi-lagi enggak imbang,” sambung Bonnie. “Ada banyak penafsiran tentang rekonsiliasi. Salah satunya rekonsiliasi secara kultural, artinya sing wis yo wis (yang sudah biarlah berlalu). Lupakan, kita sama-sama melangkah ke depan. Kedua, rekonsiliasi secara formal, artinya negara ikut peran, merujuk Afrika Selatan,” tambahnya. Nelson Rolihlahla Mandela, menjadi Presiden Afsel selepas puluhan tahun dipenjara di Pulau Robben dan melakukan rekonsiliasi pasca-Apartheid (Foto: un.org ) Di Afrika Selatan (Afsel), Nelson Mandela yang keluar dari penjara setelah dibui 27 tahun, menjadi presiden lewat proses demokrasi empat tahun setelah bebas. Mandela lantas melakukan rekonsiliasi secara formal agar “hantu” Apartheid tak jadi penghalang buat kemajuan negerinya. Namun, proses rekonsiliasi Afsel terlalu ideal. Dalam arti, korban kemudian menjadi penguasa sehingga proses rekonsiliasi secara formal amat dimungkinkan. Sementara di Indonesia, jangankan berkuasa, korban hingga kini masih terus dipersekusi dan didiskriminasi. Contoh lain yang dirujuk Bonnie adalah Guatemala dengan La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (Komisi Klarifikasi Sejarah) yang didirikan pada 1994. Dalam komisi itu, pemerintah Guatemala turut berperan aktif menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM selama perang sipil tahun 1962. “Di Indonesia enggak. Kita biarkan perdebatan sejarah ini di publik sampai kita muntah. Atau sebenarnya kita masih bisa semangat untuk menyelesaikan menurut pengalaman negara-negara lain, seperti di Guatemala atau Afrika Selatan demi bisa move on ,” lanjut Bonnie. Para keluarga korban Perang Sipil Guatemala (1962-1996) yang menemukan kuburan massal dan memakamkannya dengan layak (Foto: icrc.org ) Satu faktor yang jadi penghambat untuk rekonsiliasi itu, sebut Grace, adalah wacana soal permintaan maaf dari negara. Padahal menurutnya, rekonsiliasi tahap pendahulu tak perlu adanya wacana permintaan maaf yang masih sensitif di khalayak publik. “Sebenarnya mungkin enggak usah muluk-muluk . Belum sampai pada permintaan maaf, atau belum pada membuat narasi-narasi (kekerasn 1965) yang informal menjadi formal, tapi sampai pada tahap membiarkan debat itu menjadi terbuka saja, itu sebenarnya hal paling mendasar yang harapannya di situ negara bisa berperan juga,” ujar Grace. “Setidaknya pertama , membiarkan riset-riset tentang (peristiwa) 1965 didukung oleh negara seperti pembukaan arsip. Itu jadi modal awal buat kita membicarakan (masalah) ini lebih terbuka. Kedua , perlindungan supaya enggak digeruduk terus. Sedikit-sedikit ngomong ini, digeruduk. Diskusi buku ada saja keributan. Di situlah peran-peran yang lebih konkret sebelum kita bicara permintaan maaf atau segala macam. Inilah tahap awal di mana negara bisa berperan,” katanya. Para penyintas 1965 di Simposium Nasional 2016 (Foto: Nugroho Sejati/HISTORIA) Lebih mendasar dari Grace, Roosa melontarkan solusi dengan berharap semua pihak berkenan membangun rasa kemanusiaannya lagi. Kekerasan, baik yang dialami para jenderal korban G30S maupun korban kekerasan 1965-1968, dalam perspektif kemanusiaan sama sekali tak bisa dibenarkan. “Di Indonesia hukum harus dihargai dan dengan itu setiap warga negara Indonesia punya hak. Mereka enggak boleh diculik, dihilangkan paksa. Banyak terjadi di Aceh sampai Flores agar keluarga korban tidak mengetahui,” sambung penulis yang baru menerbitkan buku Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia (2020) itu. “Kita bisa mulai dengan upaya membantu keluarga yang mencari jenazah-jenazah saudara mereka yang hilang. Banyak sekali orang hilang pada 1965 sampai 1968 di Jawa Timur. Banyak mereka enggak tahu apa yang terjadi. Apakah saudara mereka dibunuh atau sempat lari dan selamatkan diri. Saya kira itu salah satu upaya yang bisa menunjukkan ke generasi Indonesia yang baru, di mana harkat manusia lebih tinggi,” tandas Roosa.

SETIAP menjelang peralihan September ke Oktober pasca-Reformasi, isu PKI jadi isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Setiap kali itu pula dua narasi yang hadir menemui tembok tebal. Narasi pertama adalah tentang kebiadaban Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan perwira-perwira Angkatan Darat (AD) pada dini hari 1 Oktober 55 tahun lampau. Narasi kedua, kekerasan dan pembunuhan terhadap siapapun yang dicap PKI dari ujung barat hingga timur Indonesia. “Ada berbagai macam versi, tapi versi yang resmi, PKI ada di belakang ini semua. Diikuti dengan gelombang penangkapan, pembunuhan, pemenjaraan massal baik dengan atau tanpa pengadilan. Jadi menurut Bung Karno ada satu cerita prolog, nalog, ada epilog. Jadi ada tiga babak peristiwa dan yang lebih banyak diketahui orang, termasuk generasi kita, peristiwa ini berhenti di 1 Oktober, ketika para jenderal dibunuh,” ujar Pemimpin Redaksi Historia.id  Bonnie Triyana dalam dialog sejarah daring di Youtube  bertajuk “1965: Sejarah yang Dikubur”, Selasa (29/9/2020). Dialog Sejarah "1965: Sejarah yang Dikubur" secara daring di Youtube Historia.id . Penculikan dan pembunuhan para perwira AD serta dua korban dari eksesnya, Ade Irma Suryani (putri Jenderal AH. Nasution) dan Albert Naiborhu (kerabat Jenderal DI. Pandjaitan), tentu tak bisa dibenarkan. Namun, narasi lain tentang kekerasan yang terjadi setelahnya tidak hanya dikubur dalam-dalam sejak masa Orde Baru, namun juga dianggap semacam tindakan yang normal. Hal itu seperti yang ditemukan Grace Laksana, peneliti Peristiwa 1965 yang meraih gelar doktornya di Universitas Leiden, Belanda, dalam risetnya. Disertasinya yang bertajuk “Embedded Remembering: Memory Culture of 1965 Violance in East Java’s Agrarian Society” mengangkat tentang peristiwa kekerasan pasca-G30S di masyarakat Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. “Kasusnya di sini sebenarnya enggak jelas. Tentang bagaimana, siapa yang terlibat, siapa korbannya, siapa pelakunya, semua masih agak buram. Jadi sebelum saya bicara ingatan itu, saya terpaksa membicarakan dulu peristiwanya, mundur jauh sebelum 1965,” kata Grace dalam dialog daring itu. Dalam merekonstruksi peristiwa di Donomulyo, Grace berangkat dari meneliti kehidupan masyarakatnya sebelum peristiwa 1965 dan bagaimana perubahan yang terjadi setelahnya menggunakan pendekatan antropologis. Ia berupaya keluar dari narasi G30S pemerintah dan counter -narasinya yang muncul pasca-Reformasi dengan melihat konteks kekerasan yang terjadi dan ingatan yang terbangun. “Misalnya ingatan tentang apa yang terjadi di desa itu, bagaimana orang-orang yang dikatakan sebagai pelaku turut berperan membantu operasi pembersihan PKI. Penting sekali buat mereka mempertahankan narasi pemerintah Orde Baru karena berkaitan dengan posisi yang mereka dapatkan setelah kekerasan itu terjadi. Misalnya ada banyak dari mereka yang mendapat posisi menjadi sekretaris desa atau pamong desa yang sebelumnya posisi-posisi itu dikuasai (orang-orang) PKI di desa itu,” imbuhnya. Ilustrasi penangkapan orang-orang terduga PKI pasca peristiwa 1965. ( hrw.org ). Narasi resmi, menurut Grace, dipoles dengan begitu kuat dan terkesan overlap . Salah satu contohnya, dibangunnya sebuah monumen oleh kepolisian yang jadi korban Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. “Saya sulit memverifikasi peristiwa itu karena tak menemukan catatannya. Monumennya dibangun tahun 1972. Jadi sekian dekade sampai akhirnya monumennya dibangun di era Orde Baru, persis di masa-masa Pemilu pertama era Soeharto. Itu ilustrasi yang menunjukkan bagaimana Peristiwa 1948 selalu dikaitkan untuk meng- counter narasi-narasi tentang kekerasan 1965,” tambah Grace. Padahal, bagi Grace, Peristiwa 1948 dan 1965 berbeda dalam konteks dan skala peristiwanya. Peristiwa Madiun 1948 terjadi dalam situasi Perang Kemerdekaan, dua kubu yang bertarung sama-sama bersenjata. Lalu, skalanya tak sampai menjamah ke luar Pulau Jawa. Grace Leksana, peneliti peristiwa kekerasan 1965 dari Universitas Leiden. ( Historia.id ). Overlap soal isu 1965 juga disepakati sejarawan John Roosa. Namun sejarawan dari University of British Columbia, Vancouver, Kanada itu melihat setidaknya ada dua persamaan antara Peristiwa 1948 dan 1965. “Waktu 1948 orang-orang antikomunis di Indonesia, termasuk perwira-perwira tentara, mereka belajar sesuatu dari peristiwa itu. Kalau mereka menghajar PKI, membuktikan bahwa mereka antikomunis, mereka akan dapat imbalan dari Amerika Serikat. Misal, sesudah Peristiwa 1948 di Madiun, pemerintah Amerika mulai mendukung Republik supaya ada kemerdekaan dan tentara Belanda keluar dari Indonesia,” kata Roosa, penulis buku Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’état in Indonesia, menimpali. “Di peristiwa 1965, kelompoknya Soeharto tahu kalau mereka membunuh orang-orang PKI, Amerika akan membantu dengan investasi, bantuan luar negeri, dan segala macam. Jadi ada konteks isu global karena saat itu sedang Perang Dingin,” lanjut sejarawan yang baru menerbitkan buku Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia itu. Tuduhan PKI bagi Peneliti Kekerasan 1965 Hingga kini, banyak pihak tetap menjadikan kekerasan dalam pembersihan pasca-G30S baik berupa penahanan, penghilangan paksa, dan pembunuhan sebagai narasi pembenaran bahwa PKI di tahun 1948 juga melakukan pembunuhan. Pandangan tersebut bersumber pada propaganda Orde Baru. Padahal, di lapangan realitasnya tidak hitam-putih. Dari risetnya di Donomulyo, Grace menyingkap  bahwa masyarakat desa tersebut di masa itu tak banyak tahu tentang konflik yang terjadi pada 1948 dan 1965 lantaran separuhnya masih buta huruf. “Masyarakat di sana sebenarnya resilient juga. Artinya, seberapa jauh mereka termakan stigma atau seberapa jauh stigma itu bisa dikompori. Konflik agraria sebelum 1965 memang ada tapi tak setajam di daerah lain seperti di Kediri atau Jombang. Tapi mereka tak gampang termakan stigma itu karena separuh dari mereka buta huruf. Satu-satunya sumber berita mereka hanya tentara ketika masuk ke desa mereka,” sambung Grace. Penangkapan orang-orang yang diduga terlibat pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. ( nationaalarchief.nl ). Grace justru menemukan hal menarik bahwa meski stigmatisasi sudah digempurkan ke kepala masyarakat desa itu, mereka malah menyatakan informasi berbeda sesuai kenyataan yang mereka lihat. Dalam kasus penilaian terhadap penduduk desa yang ditangkap, misalnya, mereka menyatakan bahwa yang ditangkap bukan orang-orang PKI. Ketidakmudahan penduduk menerima kabar burung itulah yang meneyebabkan tidak terjadinya kekerasan dan pembunuhan di Donomulyo. “Jadi tidak ada pergerakan di masyarakat. Baru setelah tentara masuk, kekerasan itu terjadi. Antara pelaku dan korban banyak yang tetangga sendiri. Menariknya, setelah itu mereka tetap bisa hidup berdampingan,” tuturnya. Terkait propaganda, Roosa juga mengulasnya dalam bab “Operasi Mental” di buku barunya. Nama bab itu mengacu pada istilah militer Indonesia yang poluler saat itu. “Semua pers saat itu dikontrol pemerintah, tidak ada cerita lain yang bisa keluar. Bung Karno sendiri punya perspektif lain tapi perspektif dia sudah disaring oleh pers di bawah tangan tentara. Tapi kita harus ingat juga bahwa kalau orang baca koran, dengar radio, mereka tidak langsung ambil tindakan. Harus ada faktor lain yang mendorong pengorganisiran dan koordinasi supaya mereka siap dan bersedia melakukan kekerasan yang sangat keji,” sambung Roosa. Propaganda itulah yang jadi salah satu unsur yang membuat narasi resmi, yang hanya bicara soal pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober, menjadi awet. Keawetan itu diperkuat dengan pemaksaan, khususnya terhadap pelajar, menonton film Pengkhianatan G 30 S/PKI (1984) di masa Orde Baru. Profesor John Roosa, sejarawan University of British Columbia di Vancouver, Kanada. ( Historia.id ). Faktor penting lain yang membuat narasi resmi menjdi awet ialah formalisasi narasi tersebut lewat buku-buku pelajaran, museum-museum, hingga beragam hari peringatan. Ditambah dengan pembungkaman counter -narasi di sisi lain, maka hasilnya adalah ketidakberimbangan dalam kontestasi narasi  yang mestinya sudah bisa dibicarakan secara terbuka. “Saya membayangkan kalau dulu sudah ada media sosial, orang bisa cepat meng- counter narasi itu. Tapi dulu media hanya radio dan media cetak yang menyebabkan histeria. Terjadi semacam mewajarkan tindakan pembunuhan karena lagi-lagi memori 1948 yang diciptakan, serta narasi yang dibuat setelah pembunuhan para jenderal,” tutur Bonnie lagi. Akibatnya, siapapun yang  menyuarakan narasi kekerasan pasca-G30S di ruang publik, maka harus siap dipersekusi, dituduh PKI, atau minimal dicap sebagai simpatisan PKI. “Padahal, misalnya, kalau saya menulis tentang Masyumi, saya tidak serta-merta dituduh membela Masyumi. Atau menulis Buya Hamka, tidak serta-merta dituduh membela Hamka. Tapi ketika mencoba menulis tentang Peristiwa 1965 dari cara pandang lain, langsung dituduh. Pola itu masih terjadi sampai sekarang di beberapa tempat, di mana kekerasan terjadi atas nama negara, atas nama apapun, seperti di Papua, di mana mestinya kekerasan itu bisa distop. Polanya berulang terus,” kata Bonnie. “Kita melihat ketidakseimbangan narasi. Kalau di riset 1965, membicarakan peristiwa ada pembunuhan massal yang mengikuti setelah pembunuhan para jenderal, dibalikkannya ke memori tentang 1948. Kontestasinya selalu seperti itu. Ada (ingatan) tentang 1965, ada 1948,” imbuhnya. Grace mengamini posisi dua narasi dalam kontestasi itu sangat tidak balans. Padahal, dua narasi itu akan selalu mengiringi ke mana bangsa ini melangkah hingga di masa depan, hingga membentuk masyarakat Indonesia saat ini. “Enggak mungkin salah satu narasi itu akan hilang, walau posisinya tidak berimbang. Narasi tentang kekerasan itu jauh lebih sedikit dibicarakan daripada narasi tentang G30S. Karena narasi tentang G30S itu sudah masuk ke ranah-ranah formal. Sekarang bagaimana narasi tentang kekerasan 1965 itu bisa terus dibicarakan lewat ranah-ranah formal atau diformalisasikan,” sambung Grace. Oleh karena itu, Roosa mengemukakan cara untuk penyelesaiannya mesti dari dasar, yakni berpegang pada perspektif kemanusiaan. Dengan begitu maka akan muncul kesadaran bahwa tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan itu harus diingatkan lagi agar tak mengulang siklus sejarahnya. “Kalau ada represi terhadap satu kelompok, saya bisa paham kalau ada represi terhadap PKI karena ada yang tidak senang dengan mereka. Saya bisa paham itu terjadi. Yang tidak saya pahami adalah perspektif yang membenarkan penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan massal dalam jangka panjang, itu semua enggak bisa ditolelir,” tandas Roosa.

Keluarga bangsawan Yogyakarta punya tradisi menyajikan makanan kesukaan raja-raja pada peringatan hari lahir atau wafatnya. Misalnya, sugengan haul dalem  Sri Sultan Hamengkubuwono VII setiap malam Jumat Kliwon. Haul Hamengkubuwono VIII setiap bulan puasa tanggal 9 malam Minggu Kliwon. Haul Hamengkubuwono IX setiap malam Senin Wage 21 Sapar. Dan haul K.G.P.A.A Mangkubumi, adik kandung Hamengkubuwono VII, setiap malam Senin Kliwon 2 Jumadilakhir. “Memperingati hari lahir atau wafat sesepuhnya melalui doa disertai kegiatan memasak dan menghidangkan masakan kesukaan para raja itu. Misalnya keturunan Hamengkubuwono VII akan menyajikan kersanan dalem  HB VII, begitu juga keturunan raja lainnya,” kata Murdijati Gardjito, Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada dalam webinar “Budaya Rempah-rempah dalam Khazanah Kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diadakan BPCB DIY melalui kanal Youtube. Kebiasaan itu membuat kuliner tradisional bangsawan di Yogyakarta dapat terjaga. “Jadi, mengapa budaya kuliner Yogya di lingkungan masyarakat keraton masih eksis, itu karena keturunannya memelihara apa yang disuka para leluhurnya,” kata Murdijati. Murdijanti menambahkan, masakan kegemaran para sultan itu biasanya dibuat dari bahan berkualitas prima kalau tidak bermuatan filosofis. Ini berbeda dengan makanan raja pada era Jawa Kuno yang bisa dibilang aneh dan tak biasa bagi orang sekarang. Hanya untuk Raja Arkelog UGM Tjahjono Prasodjo menjelaskan, pada era Jawa Kuno dikenal istilah rajamangsa , artinya makanan yang khusus disediakan untuk raja. Berdasarkan data prasasti, rakyat bisa mencicipi masakan VIP itu jika mendapat anugerah berupa hak istimewa dari raja. Tjahjono menyebut rajamangsa banyak jenisnya. Namanya aneh-aneh, seperti wdus gunting . “Ada yang mengatakan ini seekor kambing yang belum keluar ekornya, ada yang bilang kambing yang sudah dikebiri. Ada juga asu tugel . Aneh-aneh namanya,” kata Tjahjono. Dalam Prasasti Rukam (907 M), Prasasti Sarwwadharmma dari masa Singhasari (1269 M), dan Prasasti Gandhakuti (1043 M) disebutkan nama-nama rajamangsa ,yakni badawang, wdus gunting , karung pulih , dan asu tugel. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Kresno Yulianto Sukardi, karung pulih adalah babi hutan aduan. Sedangkan menurut arkeolog dan dosen sejarah UNM, Dwi Cahyono, karung pulih adalah babi yang dikebiri. “Ini yang membuat kita susah menerjemahkan istilah kuliner dari Jawa Kuno yang kita dapat dari data prasasti dan naskah,” kata Tjahjono. Kuliner Asli dan Akulturasi Yogyakarta memiliki kuliner asli dan hasil akulturasi dengan budaya lain, seperti pengaruh kuliner Belanda, Tionghoa, dan Timur Tengah. “Bakpia Yogya yang terkenal, warung-warung sate gulai tongseng kambing, ini salah satu contoh pengaruh kuliner Tionghoa dan Timur Tengah,” kata Murdijati. Kuliner hasil akulturasi juga nampak pada kuliner di lingkungan keraton. “Makin ke arah sekarang makin banyak pengaruh Eropa,” kata Murdijati . Murdijati menyontohkan makanan asli Jawa adalah dendeng age . Cara membuatnya daging berkualitas primadicincang, ditata di atas jepitan dari bambu, lalu diguyur santan yang berbumbu bawang putih, bawang merah, ketumbar, dan daun salam. “Ini berkali-kali dilakukan. Kemudian dipanggang, diturunkan, ditambah bumbu terus menerus sampai bumbunya sangat meresap,” kata Murdijati. Makanan asli lain seperti blebet bebek , glendoh piyik , dan tolo tawon alias sarang lebah yang masih ada larvanya. Makanan ini bernilai tinggi untuk kesehatan. “Coba lihat propolis dari lebah , satu tetes harganya berapa, tapi dulu disajikan sebagai makanan istimewa untuk raja,” kata Murdijati. Menu utama kegemaran para raja adalah dhahar ijem , yakni nasi yang ditanak dengan ekstrak daun pandan; dan bethak ayam , yakni nasi yang ditanak dengan bawang merah, daun salam, dan ayam. Untuk memenuhi makanan di lingkungan keraton, termasuk untuk sultan dan keluarganya, keraton Yogyakarta memiliki empat dapur ( pawon ) yang masih aktif hingga kini. Yaitu Pawon Gebulen dan Pawon Sekulanggen digunakan secara bergantian untuk menyediakan kebutuhan sesaji. Pawon Ageng Prabeya menyediakan masakan khusus untuk raja atau disebut dhahar dalem . Makanan wajib untuk dhahar dalem adalah lodeh kluwih . “Kenapa lodeh kluwih selalu dimasak dan disajikan. Masyarakat keraton punya filosofi sayuran itu dinamakan kluwih karena hanya pantas disajikan kepada poro linuwih atau yang punya kelebihan, yang linuwih ya sang raja,” kata Murdijati. Menu ini selalu dihidangkan setiap hari bersama teh yang disajikan di dalam cangkir di atas baki berlapis emas. Upacara ini masih berjalan hingga hari ini setiap pukul 11.00. Pawon Gedhong Patehan menyediakan minuman untuk rajasetiap hari dan menyediakan teh bagi semua abdi dalem . Makanan Sultan Jadi Makanan Rakyat Beberapa kuliner keraton tak dikenal oleh masyarakat luar keraton, seperti dendeng age . Namun, banyak juga makanan yang akhirnya merembes keluar keraton. Menurut Murdijati, 61 persen dari makanan yang tadinya hanya dimasak untuk raja juga beredar di masyarakat Yogyakarta. Salah satunya gudeg Yogyakarta, makanan favorit Hamengkubuwono IX. “Ini hidangan luar keraton yang masuk keraton. Lalu brongkos, ini juga kesukaan HB IX,” ujar Murdijati. Kemudian sayur lodeh yang memiliki riwayat legendaris. Berdasarkan catatan Murdijati, menu ini menjadi kersanan dalem Sultan Hamengkubuwono VIII. Di sisi lain, lodeh punya arti tolak bala. “Kenapa? Karena sayur lodeh luwes. Secara ekonomis apa saja bisa dimasak jadi sayur lodeh. Berapa pun uangnya bisa jadi sayur lodeh,” jelas Murdijati. Murdijati menyayangkan nihilnya catatan kuliner di lingkungan keraton. “Untungnya masih ada narasumber yaitu anggota keluarga keraton, antara lain keturunan Hamengkubuwono VI, VII, VIII, dan IX,” katanya. Ketiadaan pencatatan tradisi kuliner ini juga terjadi pada masa Jawa Kuno. Menurut Tjahjono, dalam prasasti dan naskah kesusastraan kuno tak ada yang secara khusus menjelaskan soal kuliner maupun bumbu-bumbu masakan. “Tak ada penjelasan seperti resep masakan misalnya,” kata Tjahjono. Jikapun ada prasasti yang menyebut soal makanan, itu hanya data sampingan. Biasanya disebutkan pada bagian pesta dalam upacara Sima. “Itu pun banyak istilah kuliner dan rempah yang belum diketahui pandangan dan artinya,” kata Tjahjono. Menurut pakar kuliner Indonesia, Bondan Winarno dalam kata pengantar buku Warisan Kuliner Keraton Yogyakarta karya menantu Sultan Hamengkubuwono IX, Nuraida Joyokusumo, sebenarnya masih banyak abdi dalem di Pawon Ageng Keraton yang punya resep masakannya. Namun, mereka tak mencatat. Kenyataan ini membuktikan bahwa selama ini seni boga tak pernah dianggap sebagai suatu yang serius. “Keraton yang merupakan pusat budaya Jawa pun tidak memiliki catatan tentang seni boga,” kata Bondan. Karenanya hanya sedikit resep kesukaan Hamengkubuwono VII dan VIII yang berhasil dicatat. “Hal yang sama juga terjadi di keraton-keraton Nusantara lainnya, yakni absennya catatan resep masakan keraton masa lalu,” kata Bondan.

Pagi itu, Selasa, tanggal 15 September, berita sedih yang dikirim dari Bonnie Triyana muncul di telepon saya, yang memberitahu tentang meninggalnya teman baik, Aryono, yang juga seorang periset arsip andal dan ulung dari Historia.id  di Jakarta. Berita ini membuat saya meneteskan air mata dan menambah jumlah kepergian menjadi tiga belas teman di Indonesia yang mendahului kita semua di masa pandemi ini. Terakhir, pada bulan Desember 2019, saya bertemu dengan Aryono di Le Chocolat Lounge di lobby Hotel Pullman di Jakarta, sambil menitipkan oleh-oleh dari Adelaide untuk dia dan Bonnie. Sebetulnya, pertemuan saya yang lebih intensif dengannya terjadi ketika ia dan Bonnie mengunjungi Adelaide selama sepuluh hari pada bulan September 2019 untuk melakukan riset arsip tentang pemberontakan Tiga Daerah milik sejarawan Anton Lucas  yang diwakafkan di Perpustakaan Flinders University, Adelaide, Australia Selatan. Di antara kesibukannya melihat dan meneliti arsip sejarah revolusi sosial di wilayah Pantura, Jawa Tengah, saya juga berdiskusi panjang dengan Aryono, Bonnie, dan Wahyu Susilo (yang juga berada di Adelaide untuk konferensi) mengenai jejak-jejak masa lalu jalur perdagangan antara kota tua Ayutthaya di Muangthai dengan pusat perdagangan yang lainnya di kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda saat itu, seperti Banten, Batavia, Lasem, dan Makassar. Dalam diskusi dengan teman-teman ini, saya bertanya mengapa tidak ada ahli sejarah atau sejarawan dari Indonesia yang sudah belajar dan studi sejarah Muangthai secara serius, khususnya tentang sejarah jalur perdagangan masa lalu antara, misalnya, Ayutthaya dan Batavia? Jika tidak ada, perlukah kita mempersiapkan studi tour ke Ayutthaya dengan membawa sejarawan muda dari Historia.id  atau peneliti muda sejarah Asia Tenggara dari Indonesia? Bangunan bersejarah peninggalan Ayutthaya. (Dok. Priyambudi Sulistyanto). Ketertarikan saya dengan Ayutthaya ini bermula setelah saya mengunjungi kota bersejarah ini lebih dari lima kali sejak kunjungan pertama di akhir tahun 1990 dan yang paling terakhir kalinya adalah bulan Desember 2018 yang lalu. Ayutthaya berada sekitar 90 kilometer disebelah utara Bangkok. Dalam sejarahnya, Ayutthaya adalah bekas ibukota kedua (setelah Sukothai) di Muangthai dan berdiri tahun 1350 dan mengalami zaman keemasan dari abad 14 hingga 18 dimana Ayutthaya menjadi pusat peradaban Hindu dan Buddha, menggantikan posisi keberadaan peradaban Angkor di Kamboja yang mulai runtuh pada abad 13. Di samping itu , Ayutthaya juga menjadi pusat perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara. Dengan lokasinya yang strategis yaitu di sebuah pulau kecil di tengah tiga sungai yang mengelilinginya , yaitu Chao Praya, Lopburi , dan Pasak, Ayutthaya didatangi oleh para pedagang dari Asia Tenggara, Cina, India, Arab dan juga belakangan, dari Eropa. Sayangnya, Ayuthaya dihancurkan hingga luluh lantak oleh serangan tentara dari pihak Burma tahun 1767. Dengan segala warisan sejarah yang unik dan kaya inilah yang hingga kini, Ayutthaya juga diakui sebagai salah satu kota bersejarah yang penting di dunia oleh UNESCO . Pengakuan dari UNESCO inilah yang mengundang banyak perhatian dari para sejarawan Muangthai sendiri untuk kembali melakukan penelitian arsip-arsip mengenai Ayutthaya yang berada di Cina, Portugis, Inggris, Prancis, dan juga didalam negeri. Sejarah masa lalu yang gemilang ini mengundang banyak perdebatan bagi para sejarawan di Muangthai. Salah satu tokoh sejarawan Muangthai yang gigih mengajak sejarawan muda lainnnya untuk meriset kembali Ayutthaya sebagai pusat perdagangan maritim yang terpenting di Asia Tenggara adalah Charnvit Kasetsiri. Ia menerbitkan bukunya yang berjudul The Rise of Ayudhya (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1976) dan buku ini merupakan hasil dari disertasi doktoral di Cornell University, Amerika Serika, pada 1973. Buku ini sangat berpengaruh bagi sejarawan Muangthai dan Barat yang ingin melakukan riset tentang pentingnya jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Peninggalan VOC di Ayutthaya. (Dok. Priyambudi Sulistyanto). Pada 2017, terbit juga buku baru yang berjudul A History of Ayutthaya , yang ditulis oleh dua akademisi/sejarawan yaitu Chris Baker dan Pasuk Phongpaichit. Buku ini memperkuat gagasan sebelumnya yang mengatakan bahwa ketika itu, Ayutthaya, bisa disetarakan sebagai “Venice” di Asia Tenggara. Bahkan bisa dikatakan Ayutthaya merupakan pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara dari abad 14 hingga 18 yang menghubungkan Cina, Asia Tenggara, dan Eropa. Setelah berkali-kali mengunjungi Ayutthaya, saya selalu tertarik dengan aneka ragam kuliner dan adanya kampung Islam/Makassar. Beragam kuliner di Ayutthaya juga dipengaruhi cita rasa dari India, Cina, Melayu, Portugis, Jepang,dan Belanda. Beberapa contoh kuliner tersebut adalah foi tong, gulai gaeng, gulai masaman dan juga sup tahu, dan panggang babi dan bebek. Keberadaan kampung Islam/Makassar juga masih nampak unik dimana menunjukkan nenek moyang mereka yang datang dari Arab, Persia, India dan juga Makassar (yang berasal dari pelaut Bugis dan elitenya yang merantau atau lari setelah Perang Makassar di abad 17). Seperti yang saya diskusikan dengan Aryono, Bonnie , dan Wahyu, namun yang paling unik dan penting dari kunjungan terakhir saya ke Ayut t haya adalah menemukan dan mengunjungi Baan Hollanda yang terletak di pinggiran sungai Chao Praya. Lokasinya adalah tanah bekas didirikannya kantor perwakilan VOC ( Venerigde Oost-Indische Compagnie ) di Ayut t haya yang mulai beroperasi di tahun 1608. Menurut buku yang ditulis oleh Baker and Pasuk (2017:120-121) Ayutthaya mulai berkembang pesat dibawah kepemimpinan Raja Ekathotsarot (1605–1620) dimana ia mengundang banyak perwakilan perdagangan maritim asing untuk beroperasi dan berdagang rempah dan komoditas lainnya secara besar-besaran. Di kota tua inilah perwakilan VOC memperkuat dominasi dan kekuataan perdagangan maritim di Asia Tenggara. Jejak-jejak masa lalu Muangthai dan Nusantara inilah yang saya bisa pelajari dan teliti ketika saya mengunjungi Baan Hollanda yang juga menyajikan informasi dan arsip lama dari Belanda secara padat namun juga interaktif. Para pengunjung diajak masuk ke berbagai ruang dengan disertai peta dan informasi lengkap mengenai sejarah berdirinya perwakilan VOC di Ayutthaya ( baanhollanda.org ). Semua informasi tersaji dengan detail dan runtut mengikuti runtutan abad dan peristiwa-peristiwa penting yang menjadikan perwakilan VOC berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi perdagangan maritim di Muangthai ketika itu. Priyambudi Sulistyanto, dosen senior Flinders University, dan Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, di depan patung gajah di Museum Nasional hadiah Raja Chulalongkorn. (Dok. Priyambudi Sulistyanto). Yang paling penting untuk saya adalah mengapa para sejarawan Indonesia belum atau tidak tertarik melakukan studi atau riset arsip tentang hubungan perdagangan maritim antara Muangthai dan Nusantara? Sebaliknya, sejarawan muda Muangthai, Kannikar Sartraprrong, menerbitkan bukunya yang berjudul A True Hero, King Chulalongkorn of Siam’s visit to Singapore and Java in 1871 (Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn Univeristy, 2008). Buku ini menceritakan mengenai kunjungan Raja Chulalongkorn (1868-1910) dari Muangthai ke Pulau Jawa (Batavia, Bogor, Yogya, Semarang , dan Surabaya) berkali-kali yaitu tahun 1871. Dari kunjungan ini, Raja Chulalongkorn bertemu dengan pihak Belanda dan raja-raja di Jawa dengan misi untuk belajar dan studi mengenai aspek perdagangan, pemerintahan, budaya, kuliner, dan bahasa. Sebagai apresiasinya, Raja Chulalongkorn memberikan hadiah patung gajah ke pemerintah Hindia Belanda dan sekarang masih berada di depan gedung Museum Nasional di Jakarta. Sebagai ketertarikan atau langkah strategis, Raja Chulalongkorn mengunjungi Nusantara lagi pada 1891 dan 1901. Semoga tulisan singkat ini yang merupakan sebuah testimoni pendek untuk Aryono bisa mengingatkan kita semua dan juga mendorong generasi sejarawan Indonesia untuk mau membuka kembali lembaran sejarah lama yang gemilang dan unik yang menghubungkan Muangthai dan Nusantara. Salam hangat dari Adelaide, 23 September 2020. Dr. Priyambudi Sulistyanto adalah dosen senior Flinders University,  Adelaide, Australia Selatan .

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan pidato secara virtual dalam Sidang Umum PBB pada Rabu, 24 September 2020. Ada yang menilai pidato itu baik sehingga Jokowi layak jadi Sekretaris Jenderal PBB. Warganet pun menanggapinya sehingga "Sekjen PBB" jadi trending topic. Saat ini, sejak 1 Januari 2017 jabatan Sekjen PBB dipegang oleh Antonio Guterres dari Portugal. Dia adalah Sekjen PBB kesembilan. Sekjen PBB sebelumnya antara lain Trygve Lie (Norwegia), Dag Hammarskjöld (Swedia), U Thant (Myanmar), Kurt Waldheim (Austria), Javier Pérez de Cuéllar (Peru), Boutros Boutros-Ghali (Mesir), Kofi Annan (Ghana), dan Ban Ki-moon (Korea Selatan). U Thant adalah Sekjen PBB pertama dari Asia dan Asia Tenggara. Dia menggantikan Dag Hammarskjöld yang meninggal dalam kecelakaan pesawat di Zambia pada 18 September 1961.

“ Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum.” “ Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan, yang bersamaku ketika sunyi. ” Jika berkunjung ke Kota Bandung, dua tulisan di atas dapat dijumpai di Jalan Asia Afrika, dekat Gedung Merdeka dan Masjid Agung Bandung. Tulisan pertama dibuat oleh seorang filsuf, cum budayawan berkebangsaan Belanda bernama M.A.W. Brouwer. Sementara tulisan kedua lahir dari tangan Pidi Baiq, novelis asal Kota Bandung yang terkenal berkat seri novel remaja “Dilan”. Coretan dinding itu cukup melekat dengan image Kota Bandung dan menjadi salah satu spot foto yang tidak boleh terlewat. Kota Bandung memang memiliki banyak sekali julukan, mulai dari Paris van Java, surga kuliner, hingga Kota Kembang. Ingat Bandung, ingat suasana yang sejuk, beragam jenis clothing , serta pusat segala macam kuliner. Banyak hal bisa ditemukan di ibukota Provinsi Jawa Barat ini. Lantas bagaimana Bandung lahir? Menemukan Bandung Dilihat dari sudut pandang orang-orang Belanda, wilayah Bandung sekarang ditemukan secara tidak sengaja. Itu karena pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian lebih ke negeri di sebalah timur Batavia tersebut. Mereka hanya sekedar tahu bahwa di sana berdiri sebuah pemerintahan. Negeri itu sejak awal memang tidak masuk dalam rancangan pembangunan pemerintah Belanda. Sedangkan bagi masyarakat pribumi, Bandung sudah lama berdiri. Dahulu dikenal dengan sebutan Tatar Ukur, yang kekuasaannya ada di bawah Banten dan Mataram. Baca juga:  Mengapa Bandung Dijuluki Parijs van Java? Dijelaskan Haryoto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, perhatian Belanda kepada negeri ini baru muncul saat penguasa Tata Ukur, Wangsanata (Dipati Ukur), ikut terlibat dalam peristiwa penggempuran benteng VOC di Batavia yang diperintahkan oleh Sultan Agung dari Mataram. Akibatnya pemerintah Belanda mulai menaruh curiga atas wilayah Tatar Ukur. Tanah yang mereka anggap 'daerah tak bertuan' itu dikhawatirkan menjadi sarang para pemberontak, yang dikemudian hari bisa mengancam kedudukan kompeni di Batavia. Wilayah perkebunan Bandung. ( nationaalarchief.nl ). Untuk itu, pemerintah Belanda pada 1641 menempatkan seorang Mardijker –sebutan untuk bekas budak Portugis di Asia dan Afrika yang dimerdekakan oleh bangsa Belanda– bernama Juliaen de Silva di Tatar Ukur sebagai mata-mata. Dia ditugasi memantau pergerakan orang-orang di Tatar Ukur dan perkembangan negeri tersebut. “Ada sebuah negeri dinamakan Bandong yang terdiri atas 25 sampai 30 rumah,” tulis Silva dalam laporannya kepada pemerintah Belanda di Batavia, seperti dikutip Haryoto Kunto. Peneliti sejarah Nandang Rusnandar dalam “Sejarah Kota Bandung dari Bergdessa (Desa Udik) menjadi Bandung Heurin ku Tangtung (Metropolitan)” dimuat Patanjala Vol. 2, Juni 2010, menyatakan bahwa penyebutan wilayah Tatar Ukur setelah abad ke-17, berdasar laporan Silva, mulai diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Negorij Bandong atau West Oedjoeng Broeng . Wilayah itu pun semakin mendapat perhatian lebih markas pusat di Batavia. Baca juga:  Bandung Ibukota Kerajaan Belanda? Sekira tahun 1712, Abraham van Riebeek mendarat di Wijnkoopsbaai (Pelabuhan Ratu). Dia merupakan orang pertama yang membawa benih tanaman kopi ke Pulau Jawa. Kedatangan Riebeek ke Tatar Bandung dimaksudkan untuk penjelajahan mencari belerang (sulfur). Dia diketahui membangun bisnis senjata dan mesiu. Belerang menjadi komponen terpenting bisnisnya. Tahun berikutnya, Riebeek berhasil mendaki gunung Papandayan dan Tangkuban Parahu. Dia mendapat sumber belerang yang dicarinya. “Lewat catatan-catatan van Riebeek, barulah Kompeni Belanda menyadari akan potensi wilayah Tatar Ukur (Bandung),” tulis Kunto. Membuka Bandung Sampai pertengahan abad ke-18, menurut Haryoto Kunto, orang-orang dari Batavia biasanya naik perahu atau rakit, melewati Sungai Citarum dan Cimanuk, jika ingin pergi ke Bandung. Mereka harus melewati pedalaman hutan Priangan. Baru pada 1786, jalan setapak yang bisa dilewati kuda mulai dibuat untuk menghubungkan Batavia-Bogor-Bandung. Keberadaan jalan setapak, meski kecil, amat penting bagi kegiatan ekonomi Belanda. Sebab perkebunan kopi di sekitar Gunung Tangkuban Parahu milik Pieter Engelhard telah dibuka sejak 1789. Kopi miliknya menjadi salah satu pemasukan terpenting pemerintah Belanda. Selain itu, menurut Yan Daryono dalam R. Dewi Sartika 1884-1947: Sebuah Biografi Pahlawan Nasional , berkat adanya jalan setapak juga membuat akses orang-orang Belanda menuju Bandung yang berudara segar menjadi lebih mudah. Terbukti dengan cukup semaraknya kota itu pada penghujung abad ke-18. Baca juga:  Rezim Kopi di Priangan Melonjaknya keinginan penduduk Eropa di Batavia memasuki kawasan Bandung menarik perhatian pemerintah Belanda. Mereka mulai merancang pembuatan akses jalan yang lebih layak, yang tidak hanya menghubungkan Batavia-Bandung saja, tetapi seluruh daerah di Pulau Jawa. Pembangunan jaringan jalan yang amat luas itu baru benar-benar terlaksana tatkala Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808-1811). Jalan Raya Pos. (Troppenmuseum). “Keberadaan Jalan Raya Pos berhasil merubah wajah Bandung, dari sebuah kampung di tengah hutan belantara menjadi sebuah kota yang terus berkembang hingga menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Sebuah kota yang jika dipandang dari berbagai aspek kehidupan memiliki nilai strategis, terutama secara ekonomi, politik, dan militer,” tulis peneliti Balai Arkeologi Bandung, Iwan Hermawan dalam Bandung Sebagai Ibukota Hindia Belanda . Jaringan raksasa “Grote Postweg” (Jalan Raya Pos) dari Anyer sampai Panarukan ini rupanya tak hanya difungsikan sebagai akses jalan, tetapi juga benteng pertahanan. Daendels mendapat tugas dari Raja Belanda untuk memperkuat pertahanan Belanda di Jawa dari kemungkinan serangan Inggris. Hal itu dilakukan demi menjaga kedudukan Belanda di Nusantara. Baca juga:  Sepuluh Fakta di Balik Pembangunan Jalan Daendels dari Anyer ke Panarukan Tatkala pembangunan jalan memasuki kawasan Tatar Bandung, Daendels memerintahkan Bupati Kabupaten Bandung dan Bupati Parakanmuncang agar memindahkan ibukotanya masing-masing ke tepi jalan raya. Bupati Kabupaten Bandung R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) lantas memindahkannya dari Karapyak (Dayeuh Kolot), yang berjarak kurang lebih 11 km dari jalan raya, ke daerah Alun-alun sekarang. Kemudian di suatu tempat di dekat jalan raya, seberang Hotel Savoy Homan di Jalan Asia-Afirka sekarang, Daendels menancapkan sebuah tongkat kayu dan berkata: “Zorg, dats als ik terug kom hier een stad is gebouwd! ” (coba usahakan, bila aku datang kembali, di tempat ini telah dibangun sebuah kota!). Di tempat itulah orang kemudian membuat patok yang menandakan lokasi “Kilometer Nol”, sebagai batas awal kota Bandung. Tugas pendirian kota lalu diberikan kepada Wiranatakusumah II. Maka tidak heran jika banyak literatur yang akhirnya menyebut Daendels sebagai perancang kota Bandung. Baca juga:  Daendels Napoleon Kecil di Tanah Jawa Namun berdasar hasil penelitian sejarawan S. Sobana Hardjasaputra dalam “Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906”, dimuat Jurnal Sosiohumaniora Vol. 5, Maret 2003, pendirian kota Bandung sebenarnya dilakukan atas kehendak R.A. Wiranatakusumah II sebagai Bupati Bandung ke-6. Akan tetapi dalam proses pendiriannya kehendak sang bupati tersebut secara kebetulan sejalan dengan keinginan Daendels. Perintah sang gubernur jenderal-lah yang mempercepat keinginan Wiranatakusumah II. “Lewat perintah yang keluar dari mulut Daendels itulah, kemudian orang bergegas membangun Kota Bandung, hingga akhirnya menemukan bentuknya seperti yang sekarang,” ungkap Kunto. Peresmian kota Bandung, kata Sobana, dilakukan oleh Daendels berdasarkan surat keputusan ( besluit ) tanggal 25 September 1810. Tanggal inilah yang kemudian dianggap sebagai Hari Jadi Kota Bandung.

Para arkeolog mengungkap bagaimana caranya penyakit menular pada masa prasejarah dapat menyebar dan menjadi pandemi. Mereka mengemukakan pula konsekuensinya jika pandemi dibiarkan terus meluas. Penelitian bioarkeologi terbaru dari Universitas Otago, Selandia Baru, menunjukkan kemungkinan penyakit menular telah menyebar sejak 4.000 tahun yang lalu. Para peneliti mempelajari sisa-sisa kerangka dari situs arkeologi Man Bac di Provinsi Ninh Binh, Vietnam. Mereka menemukan tanda-tanda infeksi bakteri treponema. Treponema adalah nama genus bakteri. Subspesiesnya yang terkenal adalah penyebab penyakit sifilis dan frambusia atau patek. Disebutkan dalam laman phys.org  (21/09/2020) , situs arkeologi Man Bac digali pada 2005 dan 2007. Hasilnya menunjukkan peran Man Bac selama peralihan dari masa berburu-mengumpulkan makanan ke masa bercocok tanam di Asia Tenggara daratan. “(Hasil penggalian, red. ) Sekarang disimpan di Institut Arkeologi Hanoi, sisa-sisa itu telah dipelajari dengan baik tetapi belum dianalisis untuk mencari bukti adanya frambusia,” kataMelandri Vlok,salah satu peneliti dari Departemen Anatomi, Universitas Otago,sebagaimana dikutip  phys.org . Supervisornya, ahli biologi terkenal, Prof. Hallie Buckley, melihat kemungkinan gejala frambusia pada foto sisa-sisa rangka di situs itu. Buckley kemudian bergabung dengan tim peneliti yang terdiri dari Vlok dan ahli asal Vietnam. Penelitian di situs Man Bac dimulai pada 2018. Para peneliti pun mengonfirmasi kecurigaan Buckley. Belakangan, Vlok menemukan contoh kedua dari penyakit itu. Jejak Lesi Pada Rangka Vlok dkk. menerbitkan hasil penelitiannya, "Two Probable Cases of Infection With Treponema pallidum during the Neolothic Period in Northern Vietnam (ca. 2000-1500 BC)",dalam jurnal  Bioarchaeology International Volume 4 . Mereka tidak mendiagnosis jenis treponema pada rangka yang ditemukan karena sulit diketahui hanya dari kondisi tulangnya.Namun,berdasarkan konteks epidemiologi, sosial, dan lingkungan, mereka menduga manusia di situs itu telah mengenal penyakit frambusia. “Secara iklim, Vietnam berada pada batas garis lintang di mana penyakit frambusia telah terdokumentasi secara historis,” tulis Vlok. Frambusia adalah endemik di Vietnam. WHO melakukan pemberantasan frambusia pada 1950-an. Penyakit ini masih menunjukkan riwayatnya hingga 1990-an. Berdasarkan usia, penyebaran penyakit bukan lewat hubungan seksual . Sebab, lesi (kerusakan jaringan atau tubuh) pada tulang sebagian besar ditemukan pada rangka anak-anak . Infeksi frambusia paling sering terjadi antara usia dua dan 15 tahun. Penyakit ini pada anak-anak menyebabkan lesi kulit yang menular serta memengaruhi tulang dan tulang rawan.Penyebarannya melalui kontak fisik. Kendati penyakit ini mudah disembuhkan pada tahap awal, tapi kalau sudah mengalami kerusakan tulang,tak akan bisa disembuhkan. “Karena itu, frambusia merupakan kandidat yang mungkin untuk penyakit treponema yang ada di Man Bac,” jelas Vlok. Perpindahan Manusia dan Kontak Fisik Bukti arkeologi di Man Bac digunakan untuk melihat penyebaran penyakit ketika populasi yang berbeda bertemu untuk pertama kalinya. Vlok menyebutnya “zona pergesekan”.Di Man Bac, manusia pendukung kebudayaan bertani awal bertemu dengan para pemburu dan pengumpul. “Ini penting, karena situs arkeologi tersebut diperkirakan berusia 4.000 tahun,” jelas Vlok, sebagaimana dilansir Express.co.uk (22/09/2020). Penelitian itu menunjukkan frambusia diperkenalkan ke pemburu-pengumpul di Vietnam oleh populasi petani yang pindah ke selatan dari Tiongkok. Populasi pemburu-pengumpul itu adalah keturunan orang pertama yang keluar dari Afrika, yang bermigrasi ke Asia. Mereka ini yang juga akhirnya mendiami kawasan New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Australia. Komunitas pendukung pertanian sudah berada di Tiongkok setidaknya selama 9000 tahun. Namun baru sekira 4000 tahun yang lalu pertanian diperkenalkan ke Asia Tenggara. “Bisa jadi perpindahan orang ini membawa penyakit, termasuk frambusia, pada saat bersamaan,” ujar Vlok. Hipotesisnya, transisi demografis mengakibatkan ketidakstabilan nutrisi. Ini memungkinkan masuknya penyakit menular baru lewat migrasi, dengan konteks sosial dan lingkungan Man Bac yang cocok untuk penyebaran treponema. Sementara itu, percampuran dengan para penjelajah di Vietnam utara memungkinkan penularan lebih lanjut penyakit treponema di seluruh Asia Tenggara daratan. Meskipun demikian, hingga kini belum ada bukti penyakit treponema masa prasejarah pada rangka-rangka yang ditemukan di kawasan Asia Tenggara. “Meski kami menyadari bahwa tidak adanya bukti, bukan berarti tidak ada. Penyakit treponema yang ada di Asia Tenggara daratan mungkin terjadi sebelum transisi ke masa bertani,” jelas Vlok. Pun tak ada indentifikasi penyakit menular lainnya, seperti TBC atau kusta, sebelum era ini di kawasan Asia Tenggara daratan. Padahal penelitian bioarkeologi sudah intensif dilakukan. “Bukti penyakit menular di Asia Tenggara daratan meningkat pesat dari zaman perunggu dan besi,” lanjut Vlok. Kini, frambusia sudah berhasil diberantas di sebagian besar dunia. Namun,frambusia masih lazim di wilayah Pasifik Barat yang menginfeksi sekira 30.000 orang. “Meskipun frambusia tidak lagi menjadi masalah medis di sebagian besar dunia, frambusia tetap lazim di Pasifik Barat, memengaruhi ribuan orang,” kata Vlok. Para arkeolog percaya lamanya penyakit berjangkit di suatu wilayah penting untuk diketahui. Artinya penyakit ini sulit diberantas. “Ini penting, karena mengetahui lebih banyak tentang penyakit ini dan evolusinya, itu mengubah cara kita memahami hubungan orang-orang dengannya,” jelas Vlok. Menurut Vlok, jika suatu penyakit menular sudah berjangkit selama ribuan tahun, mungkin penyakit itu sudah begitu berkembang dan menjadi cocok dengan manusia. Seperti dalam kasus penyakit frambusia.Ini pelajaran berharga dari masa lalu, mengingat kini dunia tengah menghadapi penyakit menular Covid-19. “Arkeologi adalah satu-satunya cara untuk mendokumentasikan berapa lama suatu penyakit telah bersama dan beradaptasi dengan kita,” ujar Vlok. Sekarang, kata Vlok, virus Covid-19 begitu hebat beradaptasi dengan manusia. Padahal treponema sudah lebih lama bersama dengan manusia. Karenanya penelitian ini bisa menunjukkan apa yang akan terjadi jika tidak ada tindakan berarti terhadap suatu penyakit menular. “Ini adalah pelajaran tentang apa yang penyakit menular dapat lakukan pada suatu populasi jika dibiarkan menyebar secara luas,” tegas Vlok. Vlok pun meny ebut pentingnya segera intervensi karena penyakit dapat sangat cepat beradaptasi dengan manusia dan menyebar.

Petualngan orang-orang Amerika Serikat (AS) menuju jaringan pelayaran dunia sekurang-kurangnya baru dimulai pada dekade terakhir abad ke-18. Setelah melalui konflik yang panjang dengan Inggris, AS akhirnya mampu turut meramaikan jalur perdagangan ke belahan bumi bagian timur. Mereka menjadi pesaing terberat bangsa-bangsa di barat Eropa. Sebagai bangsa yang baru merdeka, terbukanya jaringan dagang tersebut menjadi kunci orang-orang AS membangun negeri mereka. Menurut Jeremy Osborn dalam “India and the East India Company in the Public Sphere of Eighteen-Century Britain” dimuat The Worlds of the East India Company , informasi tentang perdagangan di wilayah Asia sudah lama diketahui AS dari berita dan laporan-laporan pemerintah Inggris. Begitu revolusi usai, para pedagang AS segera mengembangkan layar, tanda dimulainya penjelajahan menelusuri jalur perdagangan menuju Hindia Timur. “Dalam membina hubungan dengan kekuatan kolonialis-kolonialis dunia ketika itu, meski AS menentang prinsip kolonialisme sesuai dengan pengalaman sejarahnya, tidak ada usaha-usaha resmi dari pemerintah AS untuk membebaskan wilayah-wilayah kolonial yang ada,” tulis Yuda B. Tangkilisan dalam “Ekonomi Politik dan Diplomasi: Studi Pendahuluan Mengenai Persetujuan Awal antara Amerika Serikat dan Belanda” dimuat Kongres Nasional Sejarah 1996 . Sikap itu juga ditunjukkan AS ketika tiba di Hindia Belanda. Meski praktek kekejaman tepat berada di depan mata, pemerintahannya tidak menunjukkan niat mencampuri urusan negeri-negeri koloni milik para adidaya Eropa. Terlebih kepentingan AS di koloni  Belanda itu tidak lebih hanya untuk persinggahan dalam menjalin hubungan dagang dengan jaringan pasar di Timur Jauh, terutama Kanton yang merupakan target utama mereka. Sambutan Dingin Hindia Belanda Dicatat James T. Collins dalam Sejarah Bahasa Melayu: Sulawesi Tengah , kapal dagang AS, Hope , yang berlayar dari New York tiba di pelabuhan Batavia pada 1786. Kapal mengangkut cukup banyak saudagar AS, termasuk seorang penumpang penting Samuel Shaw, konsul AS di Kanton. Pada kesempatan itu, pemerintah Hindia Belanda memberi akses kepada orang-orang AS ke seluruh pelabuhan Batavia, dengan syarat AS tidak melakukan transaksi gelap dengan para saudagar di sana. Namun pada kedatangan kapal dagang yang kedua di Hindia Belanda sekira tahun 1790 rupanya AS tidak lagi dianggap penting oleh pemerintah Hindia Belanda. Malah sambutannya saat itu terkesan dingin. Oleh para saudagar pelabuhan, perwakilan AS diberitahu bahwa keistimewaan terhadap mereka telah dicabut. AS tidak diizinkan melakukan bongkar muat di Batavia. Kondisi itu, kata Yuda, sangat jauh berbeda dengan wilayah koloni Inggris. Di sana, para utusan AS memperoleh banyak kemudahan. Mereka bahkan diperlakukan sebagai bangsa yang paling disukai. Sementara di Hindia Belanda, para utusan itu menemui kesulitan-kesulitan dalam menjalin hubungan ekonomi. “Di Hindia Belanda mereka harus menghadapi kenyataan bahwa di koloni Belanda tidak ada privilege semacam itu. Mereka diperlakukan sama seperti pedagang-pedagang asing lainnya,” tulis Yuda. Akibatnya, sempat terjadi ketegangan antara AS dengan pemerintah HIndia Belanda. Para pedagang AS menuntut perlakuan layak, sementara Hindia Belanda tidak bisa mudah mengabulkannya sebab AS sendiri tidak memiliki nilai lebih di mata mereka dalam urusan perdagangan. Komoditas yang dibawa AS kebanyakan tidak laku di pasaran. Untuk menyelesaikan perselisihan itu, kedua pihak sepakat mengadakan perundingan. Meski tetap saja pihak AS ada dalam kondisi tidak menguntungkan. Konsul Shaw lalu melaporkan perlakuan itu ke atasannya di Washington. Protes pun langsung dilayangkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah AS menagaggap Hindia Belanda telah melanggar kesepakatan tentang kebijakan perdagangan internasional. Namun pihak Belanda menyangkal, dengan mengatakan kondisi serupa juga dialami bangsa asing lainnya di Batavia, tidak hanya AS. “Sebenarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan dagang VOC yang mulai merosot menjelang akhir abad ke-18,” ungkap Yuda. Tragedi Dagang di Aceh Terbukanya jalur perdagangan untuk AS di Hindia Belanda terjadi saat orang-orang Belanda mulai terdesak oleh kehadiran armada Inggris. Juga saat VOC menghadapi kehancurannya pada awal abad ke-19. Para pedagang AS lalu membuka kesempatan menguasai perdagangan di tanah Sumatera, di beberapa daerah yang belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Pada 1790, seorang pelaut AS membawa pulang sekapal penuh muatan lada dari Sumatra. Dia meraup keuntungan lebih dari 700%. Lada memang menjadi komoditas utama pelabuhan Sumatra. Pada 1803, sebanyak 21 kapal AS merapat di wilayah Kuala Batu, Aceh. Mereka datang untuk menguasai jaringan perdagangan lada di sana. “Monopoli itu memungkinkan kapal-kapal AS untuk memperoleh keuntungan yang besar, yang mana tampak sejak tahun 1820 sekitar 40 kapal AS dengan muatan masing-masing mencapai 200 ton setiap tahunnya berlayar ke dan dari Kuala Batu,” tulis Yuda. Keberadaan AS di Kuala Batu berujung tragedi. Pada 1830-an antara penduduk setempat dan pelaut AS terlibat pertempuran. Banyak orang menjadi korban. Dicatat David Foster Long dalam Gold Braid and Foreign Relations: Diplomatic Activities of U.S. Naval Officers 1798-1883 , sebanyak 450 warga Kuala Batu, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas. Sementara jumlah korban di pihak Amerika tidaklah banyak. Serangan AS itu merupakan peringatan bagi penduduk Kuala Batu yang dianggap mengganggu kepentingan dagang mereka. Padahal, menurut Robeth Booth dalam Death of an Empire: The Rise and Murderous Fall of Salem, America’s Richest City , ketegangan terjadi karena banyak pemimpin Kuala Batu yang dicurangi oleh para pedagang AS. Setelahnya, arus kapal-kapal dagang dari Salem ke Aceh kian masif dilakukan untuk meraup seluruh lada di tempat itu.