Taman Ismail Marzuki menjadi tempat tokoh-tokoh kesenian mematangkan diri.

J.W. Heydt tekun melukis Batavia pada era 1737-1740. Karya litografnya dapat menjadi acuan bagaimana awal kota Jakarta.

DI tengah tugas patroli di Teluk Persia, pada 15 Mei 1987 Kapten Eric Brindel, komandan frigat Amerika Serikat (AS) USS Stark, rekreasi dengan berlayar bersama Laksamana Harold Bernsen, panglima Middle East Force (MEF) AS. Brindel lalu diberitahu bahwa telah terjadi sebuah insiden di mana militer Irak menyerang sebuah kapal di areal itu, sekira 60 mil dari posisi USS   Stark . Ancaman bahaya terhadap kepentingan AS di tengah Perang Iran-Irak (1980-1988) itulah yang membuat Brindel lalu diperintahkan Bernsen untuk menghadap asisten perwira intelijen MEF keesokan harinya. Sebelum mendapat pengarahan, Brindel diinformasikan tentang kondisi terbaru langkah-langkah yang ditempuh Irak di kawasan tersebut. Salah satunya, pergerakan pasukan Irak yang dikirim beberapa hari sebelumnya dan berpotensi menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Pengerahan pasukan militer Irak ke Teluk Persia meningkat saat itu. Presiden Irak Saddam Husein melakukannya untuk memburu kapal-kapal tanker minyak Iran yang mengangkut minyak ekspornya. Saddam paham betul tanker-tanker minyak Iran merupakan satu-satunya jalur ekspor minyak Iran.  Sementara di sisi lain, militer Iran menyerang kapal-kapal sipil negeri lain, terutama Kuwait, untuk mengamankan ekspor minyaknya dan memegang dominasi di perairan tersebut. Kuwait dijadikan sasaran Iran lantaran dukungannya terhadap Irak. “Dukungan Kuwait pada Irak termasuk memberikan pinjaman besar, mengizinkan penggunaan pelabuhannya untuk membongkar sebagian besar persenjataan Soviet yang ditujukan untuk Irak, dan bahkan mungkin termasuk mengizinkan pesawat Irak melewati wilayah udaranya dalam perjalanan untuk menyerang target-target di Teluk,” tulis Lee Allen Zatarain dalam America’s First Clash with Iran: The Tanker War, 1987-1988. Penyerangan kapal-kapal Kuwait dilakukan Iran untuk memaksa Kuwait menghentikan dukungannya terhadap Irak. Penyerangan itu meningkat pesat setelah Iran menguasai Semenanjung Faw tepat di seberang Pulau Bubiyan, Kuwait, pada Februari 1986. Pada tahun itu juga, tiga kapal tanker berbendera Kuwait dan 10 kapal berbendera lain diserang. “Frustrasi atas dukungan Kuwait terhadap Irak, dan menuntut agar Emir ‘bertaubat’ dengan mengakhirinya (dukungan), Iran berganti-ganti antara mengeluarkan ancaman dan isyarat perdamaian,” sambung Zatarain. Serangan Iran membuat Kuwait merasa tak cukup aman dengan berlindung di balik Irak. “Di bawah tekanan berat, Kuwait yang semakin putus asa beralih ke negara-negara besar untuk (mendapatkan) bantuan. Pada akhir 1986, Kuwait mendekati Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan pokok menandai kembali setengah dari 22 kapal tanker milik perusahaan minyak negara Kuwait. Yang lebih penting dari sekadar perlindungan kapal adalah gagasan bahwa komitmen untuk menandai kembali akan menarik satu, dan kemungkinan keduanya, negara adikuasa lebih dalam ke Teluk. Tujuan utamanya adalah menggunakan keterlibatan mereka untuk mengakhiri perang.” Itulah sebabnya banyak kapal perang AS hadir di Teluk, lantaran AS secara resmi “mengabulkan” permintaan Kuwait pada Maret 1987. Di sisi lain, “koalisi” dengan Kuwait memungkinkan AS untuk mengkampanyekan “Kemerdekaan Navigasi” di perairan tersebut. Semenjak Perang Iran-Irak pecah, banyak kapal sipil tak aman memasuki perairan tersebut. Untuk misi itulah, MEF mengeluarkan sejumlah aturan untuk pertahanan diri kapal-kapal perang AS yang dinamakan Rules of Engagement. Antara lain, AS menganggap pesawat-pesawat dua negara yang berperang, Iran maupun Irak, sebagai berpotensi menjadi musuh. Lalu, ketika terjadi kontak dengan pesawat kedua negara yang mendekati posisi kapal AS dalam jarak yang telah ditentukan, pihak AS mesti mengidentifikasi, memperingatkan, dan terakhir mengambil tindakan yang diperlukan jika membahayakan. Tanpa boleh memulai tembakan, kapal-kapal AS diizinkan menembak pesawat-pesawat yang sudah diberi peringatan namun tak mengindahkan. Pada 17 Mei 1987, USS Stark  masih berpatroli di perairan tersebut. Pukul 20.00, Kapten Bridel diberitahu adanya persawat tempur Mirage F-1 Irak yang mendekati kapalnya di jarak 200 mil. Di Combat Information Center (CIC), pukul 20.15 Letnan Basil E. Moncrief, perwira Tactical Action Officer, memberitahu Brindel tentang pesawat tersebut. Lantaran kehadiran Mirage F-1 itu tak tampak di radar, para petugas CIC lalu mengubah mode pencarian radar SPS-49 Stark ke mode 80 mil. Pesawat itu ternyata telah berada di posisi 70 mil dari Stark . Upaya pemberitahuan yang dikirim petugas Stark  tak didengar pilot Irak. Pukul 21.03, operator radar SPS-49 meminta izin Moncrief mengeluarkan peringatan kepada pilot Irak. “Tidak. Tunggu!” kata Moncrief, dikutip Michael Vlahos dalam “The Stark Report”, dimuat news.usni.org . Dua menit kemudian, Mirage F-1 itu memutar arah menuju Stark  di jarak 32 mil. Letnan Moncrief menganggapnya sebagai bahaya dan berupaya meminta komando dari Bridel. Namun, Bridel tak dapat ditemukannya. Ketika pesawat itu mencapai jarak 22,5 mil dari Stark  pukul 21.07, sebuah rudal Exocet dilepaskannya ke arah Stark . Para petugas Weapons Control Officer Stark  langsung meminta identitas pilot. Alih-alih menjawab permintaan itu, pilot Irak malah menjawabnya dengan meluncurkan Exocet kedua, di jarak 15 mil. Langkah-langkah pertahanan pun dilakukan para awak Stark . Selain menyiapkan peluncur sekam ( flare ), mereka menyiapkan senapan anti-serangan udara Phalanx (Close in Weapons System) ke mode siaga. Namun, semua upaya para awak Stark  itu terlambat. Exocet pertama Irak menghantam sisi kiri Stark . Meski gagal meledak, bahan bakar rudal itu menyebabkan kebakaran hebat. “Kebakaran yang dihasilkan merembet ke atas ke pusat informasi tempur kapal itu, menonaktifkan sistem elektrik,” kata Richard S. Gough dalam The Weapon Director . Tak lama kemudian, Exocet kedua menghantam sisi sama Stark  dan meledak hebat. “Rudal kedua meninggalkan lubang di bangunan utama frigat dan kebakaran hebat melintasi seluruh kapal,” sambungnya. Hantaman Exocet kedua itu memadamkan sistem pertahanan misil Stark  sehingga kapal nahas itu tak bisa melakukan pembalasan. Selain membuat Stark  miring dan nyaris tenggelam, serangan oleh pilot AU Irak itu menewaskan 37 awak Stark  dan melukai puluhan lainnya. Lebih jauh, serangan itu mengagetkan para pengamat militer dan awak Stark  yang selamat akan dahsyatnya daya hancur rudal buatan Prancis itu –rudal ini pula yang digunakan AU Argentina ketika menenggelamkan destroyer Inggris HMS Sheffield  yang berukuran lebih besar lima tahun sebelumnya di Perang Malvinas. Kongres langsung melakukan investigasi, yang diikuti Staf Gabungan. Hasilnya yang diumumkan akhir tahun itu juga, menetapkan Bridel dan Moncrief salah karena lalai dalam merespon peringatan dari petugas radar. Akibat kelalaian itu membuat USS   Stark  telat mengambil langkah pengamanan diri. Sementara, penyerangan Stark  membuat rakyat AS marah. Pemerintahan Reagan, yang sedang direpotkan oleh Skandal Iran-Contra, langsung mengirim tim Kementerian Pertahanan yang dipimpin Laksda David N. Rogers ke Baghdad untuk melakukan penyelidikan dan meminta tanggung jawab Irak. Perdebatan serius pun terjadi di antara pemerintah AS dan Irak. Irak akhirnya mengklaim pilotnya melakukan kesalahan teknis dengan radar pesawatnya sehingga mengira USS Stark  sebagai kapal tanker Iran yang berada di wilayah Zona Ekslusifnya. Meski melalui perdebatan alot, kompromi antara pemerintah AS dan Irak akhirnya dicapai. “Irak setuju membayar $ 27,3 juta sebagai kompensasi kepada keluarga para korban Stark, ” tulis Zatarain. “Serangan Stark memberi AL AS pengalaman pertama tentang dampak dari serangan rudal yang sebenarnya di kapal modernnya.”*

PADA 1926, ilmuwan Amerika Serikat, William Douglas Burden, mendarat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pulau yang terletak di antara Sumbawa dan Flores itu menjadi rumah bagi reptil purba yang masih hidup di dunia, yakni komodo (Varanus komodoensis). Burden pun memulai perjalanan menemukan keajaiban dunia tersebut.

PRESIDEN Soeharto menerima Direktur CIA, John Mark Deutch, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis pagi, 24 Oktober 1996. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto didampingi oleh Letjen TNI Moetojib, kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin, sekarang BIN). Setelah pertemuan, Deutch menolak memberikan keterangan. Sementara Moetojib mengatakan kepada wartawan bahwa kepala intelijen Amerika Serikat itu ingin mendapatkan informasi tangan pertama dari presiden mengenai perkembangan terbaru di negara ini. "Mereka (CIA) ingin mengetahui situasi di sini, karena sampai sekarang mereka hanya mendengar komentar dari pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan Indonesia," kata Moetojib seperti dikutip Reuter, 24 Oktober 1996. "Presiden Soeharto telah menjelaskan kepadanya (Deutch) tentang perlunya stabilitas nasional."

Meskipun kondisi Jakarta belum aman pada Maret 1947, Herawati Diah rajin ke Rumah Sakit Budi Kemulyaan untuk memeriksanakan kehamilannya. Ia hamil anak ketiga. Anak pertamanya lahir pada 1944 dan anak kedua pada 1945. Ketika usia kehamilannya sudah semakin tua dan waktu melahirkannya sudah dekat, ia diinapkan di paviliun RS Budi Kemulyaan. Paviliun yang ia tempati cukup menampung empat orang: ayah, suami, dan seorang kerabat. Pada sore 30 Maret, ia merasakan mulas yang mencapai puncak hingga berubah menjadi rasa sakit yang datang dan pergi secara berkala. Sejurus kemudian petugas kesehatan dipanggil untuk membantu persalinan Herawati. Datanglah bidan Ainoen dan juru rawat Moehani. Sambil menyiapkan air panas dan haduk bersih, si bidan menemani Herawati dengan sabar. Persalinan, yang ditemani ayah Herawati, pun berhasil dilakukan dengan lancar pada pukul 18.15. BM Diah, suami Herawati, menunggu di luar karena tak berani menyaksikan persalinan. Begitu suara tangis bayi pecah dan dikabarkan bahwa bayinya lelaki, BM Diah langsung masuk ke dalam dan menyambut bayi lelaki pertamanya, Aditya Tedja Nurman. “Air muka suami sudah tidak perlu dilukiskan. Gembiranya nyaris tak tertahankan,” kata Herawati dalam memoarnya, Kembara Tiada Berakhir. Herawati salah satu perempuan yang memilih melahirkan di rumahsakit bersalin ketika persalinan dengan bantuan dukun beranak masih jamak ditemui. Pada persalinan anak kedua, Herawati mengaku tak melahirkan di rumahsakit lantaran sudah telanjur mulas ketika berada di rumah sendirian. Beruntung bantuan segera didatangkan, maka iapun melahirkan anak keduanya di rumah. Namun dalam memoarnya, Herawati tak menyebutkan ibantuan itu dari bidan atau dukun beranak. Melahirkan dengan bantuan dukun beranak juga pernah dialami ibunda BJ Habibie (presiden ke-3). Hal itu dikisahkan Junus Effendi Habibie dalam memoarnya Dari Pare-Pare sampai ke Court of St. James. Dalam Dukun dan Bidan dalam Perspektif Sosiologi,  Muzakir menyebut mayoritas persalinan periode 1945-1950 dilakukan oleh dukun beranak. Pertolongan bidan masih amat minim dan hanya tersedia di kota besar. Lantaran minimnya jumlah bidan, Rumah Sakit Budi Kemulyaan mengurangi enam biro konsultasi kehamilannya. Sudar Siandes mencatat dalam Profesi Bidan Sebuah Perjalanan Karier , pada pertengahan 1946 beberapa biro harus ditutup lantaran kekurangan bidan dan tenaga medis. Rumahsakit tersebut agak keteteran memberikan bantuan persalinan di awal kemerdekaan. Meski demikian, dari akhir 1945 hingga pertengahan 1946, Budi Kemulyaan berhasil menangani 1157 persalinan dalam sebulan. Paling sedikit, rumahsakit ini menangani 451 persalinan dalam sebulan. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, perbaikan kesehatan dilakukan. Data Kementerian Penerangan dalam  Republik Indonesia: Kotapradja Djakarta Raja  menginformasikan, pada awal 1950, Dinas Kesehatan Kota Jakarta memiliki tiga layanan persalinan dengan kapasistas 98 tempat tidur. Jumlah persalinan yang dilayani pun meningkat seiring perbaikan fasilitas. Selama 1950, layanan bersalin di seluruh Jakarta sudah menolong 3246 persalianan, pada 1951 sebanyak 3727, dan pada 1952 sebanyak 1787 persalinan. Jumlah biro konsultasi kehamilan pun diperbanyak menjadi sepuluh tempat di berbagai rumah sakit di Jakarta. Antara Januari hingga November 1952, biro konsultasi tersebut telah dikunjungi 29.936 ibu hamil. Pemeriksaan di biro konsultasi itu gratis untuk orang miskin dan pegawai negeri yang bergaji di bawah 100 rupiah. Sementara untuk umum dikenakan biaya satu rupiah. Kesehatan bayi pun diperhatikan dengan membentuk balai pemeriksaan bayi di 11 tempat milik pemerintah kota, satu milik pemerintah pusat, dan 13 swadaya. Namun, jumlah balai pemeriksaan bayi dan biro konsultasi kehamilan tetap masih kurang untuk melayani dua juta penduduk Jakarta. Masih menurut Kementerian Penerangan, untuk cakupan wilayah Jakarta era 1950-an, idealnya dibutuhkan 40 biro dan balai pemeriksaan. Berdasarkan data statistik 1950-an, jumlah angka kematian ibu mencapai 55.000 sementara angka kematian bayi mencapai 600.000 karena kurang perawatan. Maka kehadiran bidan dan biro konsultasi menjadi penting untuk mengedukasi mengenai kehamilan dan perawatan post-natal.

BEBERAPA orang mengklaim dirinya sebagai titisan tokoh atau pemimpin pada awal 2020. Toto Santosa di Purworejo, Jawa Tengah, yakin dirinya adalah Raja Keraton Sejagat. Rangga Sasana di Bandung, bilang dirinya adalah Gubernur Jenderal Nusantara Teritory. Sebagian kecil orang mengikuti mereka. Mayoritas orang justru terbelalak kaget.

Ketika tiba di tanah Jawa pada  5 Januari1808, Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808—1811) mengemban tugas berat dari Lodewijk Napoleon, adik Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte yang menjadi Raja Belanda. Itu terjadi karena pada 1806 Belanda jatuh ke tangan kekuasaan Prancis. “Semasa pemerintahan Daendels, Pulau Jawa dan seluruh bekas wilayah VOC merupakan representasi kekuasaan Prancis di wilayah Asia,” ungkap Prawoto Indarto dalam The Road to Java Coffee . Selain harus memperbaiki sistem administrasi di Pulau Jawa yang kacau balau, penganut ide-ide Revolusi Prancis yang fanatik itu wajib pula mendongkrak eknomi di tanah Jawa demi pemasukan kas Kerajaan Belanda. Salah satu yang harus dibenahi oleh Daendels adalah bisnis kopi. Menurut Prawoto, sang gubernur jenderal memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan kopi di Jawa karena barang itu merupakan komoditas dunia yang tengah meroket harganya saat itu. Di masa sebelumnya, kopi juga telah memberi begitu banyak masukan bagi kas Belanda. Lantas langkah apa yang dilakukan oleh Daendels? Hal yang paling awal dilakukan Daendels adalah membentuk Inspektur Jenderal Tanaman Kopi pada 9 Juni 1808. Institusi yang dipimpin oleh C. van Winkelman itu bertugas mengatur semua yang berhubungan dengan bisnis kopi di Jawa: mulai dari pembukaan lahan perkebunan kopi hingga penyetoran biji kopi ke seluruh gudang pemerintah di Jawa. Dalam tesisnya yang berjudul Bupati Priangan, Kedudukan dan Peranannya Pada Abad ke-19 , sejarawan U. Sobana Hardjasaputra menyebutkan bahwa setiap tahun Winkelman wajib melaporkan daftar tanaman kopi di seluruh Jawa kepada Daendels. Dia juga yang bertanggungjawab terhadap peraturan yang mewajibkan setiap keluarga di Jawa untuk menanam 500 pohon kopi. “Padahal pada waktu sebelumnya hanya diwajibkan menanam 200 pohon kopi,” tulis Hardjasaputra. Pewajiban itu diikuti dengan pengangkatan tenaga pengawas perkebunan yang diberi pangkat militer sederajat dengan kapten. Seorang Kapten Kopi diharuskan menyetor 300 pikul kopi (perpikul=126 pon) kepada pemerintah Hindia Belanda. Andaikan dia tidak bisa memenuhi target tersebut, maka penurunan pangkat menjadi Letnan Pertama akan menantinya. Begitu seterusnya hingga dia berhasil kembali memenuhi kuota 300 pikul. Masalah harga kopi juga diurusi oleh Daendels. Pada 4 April 1809, dia menetapkan harga kopi perpikul seberat 225 pon adalah 4 ringgit uang perak bagi orang biasa. Sedangkan khusus untuk kopi yang berasal dari tangan para bupati, perpikulnya (seberat 126-128 pon) dihargai dengan uang seringgit. Guna memudahkan identifikasi, pada 1808-1809 Daendels pun membagi wilayah Priangan menjadi dua: wilayah penghasil kopi dan wilayah bukan penghasil kopi. Produsen tradisional kopi seperti Cianjur, Sumedang, Bandung dan Parakanmuncang tentu saja dimasukan dalam kelompok pertama. Sedangkan wilayah-wilayah lainnya seperti Limbangan, Sukapura dan Galuh dimasukan dalam kelompok kedua. Daendels pun berupaya mengeliminasi peran para pelaku tradisional yang utama dalam bisnis kopi. Para menak Sunda yang terdiri dari bupati dan santana dijadikan Daendels hanya sebagai bawahannya dan secara resmi merupakan bagian dari struktur pemerintahan Hindia Belanda. “Untuk menghilangkan hak-hak istimewa penguasa tradisonal, Daendels menerapkan sistem gaji buat mereka,” ujar sejarawan Bondan Kanumoyoso. Menurut Bondan, efesiensi birokrasi itu semata-mata bukan karena soal ekonomi. Sebagai penganut garis keras ide-ide Revolusi Prancis, Daendels sangat membenci sistem feodal yang sudah mendarahdaging di kalangan para menak Sunda. Karena itu, dia berupaya memberantasnya. Pemberlakuan peraturan itu dilaksanakan secara tegas oleh Daendels. Dia tak segan memecat para bupati yang membangkang terhadap perintahnya. Itu terjadi kepada Bupati Parakanmuncang Tumenggung Aria Wira Tanureja yang menolak untuk menanam 300.000 pohon kopi di wilayahnya. Begitu galaknya Daendels, hingga masyarakat Priangan menjulukinya sebagai Menak Guntur. Itu mengacu kepada, suara sang gubernur yang jika dalam keadaan marah bisa mengeluarkan suara yang keras laiknya guntur. Namun rezim kopi di bawah Sang Menak Guntur juga mengupayakan pembangunan infrastruktur di Jawa seperti jalan raya pos ( groote postweg ). Selain untuk memudahkan surat menyurat antar pejabat Hindia Belanda dan melancarkan jalur logistik jika terjadi penyerangan Inggris ke Jawa, upaya itu juga ditujukan untuk memudahkan pengangkutan hasil bumi (termasuk kopi) dari pelosok ke pelabuhan-pelabuhan besar. Kendati Daendels sudah mengupayakan berbagai langkah radikal untuk memajukan bisnis kopi, namun di masa dia berkuasa bisnis kopi justru terjun bebas. Sebagai perbandingan saat awal Daendels berkuasa pada 1808, ekspor kopi dari Jawa berjumlah 7.289 ton. Jumlah itu menurun tajam ketika akhir kekuasaannya: hanya 1.224 ton. Bisa jadi penurunan produksi kopi Jawa asal Priangan terjadi karena soal politik. Hubungan buruk antara para menak Sunda dengan Daendels menjadikan dukungan pengembangan bisnis kopi tersendat. “Citra Daendels memang buruk di kalangan para penguasa tradisional karena kebijakan-kebijakannya dinilai tidak populis,” ungkap Bondan Kanumoyoso. Kesalahan itu kemudian diperbaiki pada era Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (1830—1833). Malah di masa sang pencipta Cultuur stelsel  (sistem kultivasi) itu, keluar surat edaran dari pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan para residen agar bersikap sopan dan hormat kepada para bupati, lengkap dengan sanksi yang mengikutinya jika tidak dijalankan. Kebijakan itu terbukti efektif. Sejak 1834, kopi Jawa secara perlahan mulai menuju kejayaannya kembali. Sembilan tahun kemudian, seiring dengan melonjaknya permintaan dunia, kopi Jawa berhasil memasok 56.940 ton ke pasaran dunia. Itu setara dengan 27 persen jumlah kopi yang dibutuhkan dunia saat itu.

Presiden Joko Widodo menjadi magnet dalam perayaan Imlek Nasional 2020 di ICE BSD Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020. Dalam perayaan tahun baru Tionghoa itu, Jokowi menyampaikan pentingnya menjaga keberagaman dan pluralisme. Ia juga sempat berkelakar soal kerja keras. "Selamat memasuki tahun tikus logam. Shio saya kerbau. Katanya tahun ini saya harus kerja keras. Padahal tahun kemarin saya sudah super kerja keras," seloroh Jokowi dalam sambutannya. Presiden ketujuh itu juga menarik perhatian hadirin karena mengenakan baju tradisional Tiongkok, changshan berwarna merah. Baju yang dipakai itu merupakan baju yang dirancang oleh desainer Anne Avantie. "Saya senang sekali hari ini bisa pakai baju ini ( changshan )," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin. Presiden bersama Susi Susanti dan seorang hadirin ketika hendak membagikan sepeda. (Fernando Randy/Historia). Dalam acara tersebut tampak hadir mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid. Serta hadir pula Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta perwakilan dari kerajaan-kerajaan yang masih ada di Indonesia. Darma Ismayanto dalam tulisannya di historia.id , Kala Musim Semi Tiba ,  menyebut Imlek atau Tahun Baru Cina di negeri asalnya merupakan perayaan menyambut musim semi. Tradisi ini berkaitan dengan sistem penanggalan kalender Tionghoa yang berpatokan pada peredaran bulan berpadu peredaran matahari. Sistem penghitungan ini dikenal sebagai kalender Lunisolar, di mana awal tahun bertepatan dengan masuknya musim semi. Karena itu, di Tiongkok, Tahun Baru Imlek lebih dikenal dengan sebutan Chunjie (perayaan musim semi). Aksi paduan suara di acara Imlek Nasional 2020. ( Foto : Fernando Randy/Historia) Sementara Novi Basuki, mahasiswa doktoral di Sun Yat-sen University, Cina, menyebut perayaan tahun baru Imlek merupakan hari rayanya kaum tani. Kitab Shang Shu dan dan kitab Li Ji telah menyebut adanya perayaan ini pada masa Kaisar Shun berkuasa sekitar 2184 SM. Hal ini juga berkaitan dengan Tiongkok sebagai negara agraris sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Khonghucu. "Dengan demikian barangkali bisa dibilang, hari raya Imlek bukanlah monopoli pemeluk agama Khonghucu semata, melainkan seluruh masyarakat Cina, terlepas apa pun agama yang kini diimani atau tidak diimani mereka,” tulis Basuki dalam artikelnya di historia.id : Benarkah Khonghucu Memerintahkan Perayaan Tahun Baru Imlek? Di Indonesia, perayaan Imlek diperkirakan sudah ada sejak orang-orang Tionghoa bermigrasi ke kepulauan Nusantara dan membentuk komunitas-komunitas Tionghoa. Pada masa penjajahan, pemerintah melarang adanya perayaan Imlek. Kemudian pada masa pedudukan Jepang, berdasarkan keputusan Osamu Seiri No. 26 tanggal 1 Agustus 1942 hari raya Imlek menjadi hari libur resmi. Salah satu penyanyi saat menghibur di acara Imlek Nasional 2020. ( Foto : Fernando Randy/Historia) Ini merupakan kali pertama perayaan Imlek di Hindia Belanda diakui secara resmi dan dijadikan hari libur. Hal ini ternyata merupakan cara pemerintah Jepang "membersihkan" masyarakat Tionghoa dari pengaruh budaya Barat. Pada masa pemerintahan Sukarno, Imlek tetap dirayakan. Kala itu, Sukarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah 1946 No.2/Um tentang “Aturan tentang Hari Raya” di mana pada Pasal 4 menyebut Hari Raya Tiong Hwa meliputi Tahun Baru, Wafat N. Kong Hu Cu, Tsing Bing dan Hari Lahir N. Khong Hu Cu. Kemudian pada Pasal 5 disebutkan bahwa, "pada hari Raya Tiong Hwa, maka semua kantor pemerintah dibuka setengah hari, kecuali kantor-kantor pejabatan penting yang menurut pendapatan kepalanya harus dibuka sehari, sedangkan pegawai bangsa Tiong Hwa diwajibkan masuk kantor." Barongsai dalam perayaan Imlek Nasional 2020. (Fernando Randy/Historia). Setelah Sukarno lengser dan kekuasaan diambil alih Soeharto, terjadi pelarangan terhadap Imlek. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967, melarang segala hal yang berbau Tionghoa, termasuk perayaan Imlek. Pada masa ini, perayaan Imlek digelar secara tertutup dan diam-diam. Sejak 2000, Imlek kembali dapat dirayakan secara terbuka oleh masayarakat Tionghoa di Indonesia. Keran bagi ekspresi kebudayaan masyarakat Tionghoa kembali dibuka oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur setelah mencabut Inpres Nomor 14 tahun 1967. Kemudian pada 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2002. Sejak itu, Imlek kembali digelar dengan semarak.

KETIKA masih berpangkat mayor (1946), demi suatu kepentingan Alex Evert Kawilarang ada di Jakarta. Berpenampilan sebagai orang sipil, ia menumpang sebuah becak untuk sampai ke tujuan. Tak dinyana, di depan Centraal Burger Ziekenhuis (sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo), becak yang ditumpanginya disalip sebuah jip militer berisi 4 serdadu KNIL. Jip tersebut kemudian berhenti beberapa meter di depan becak yang ditumpangi Kawilarang. Para serdadu KNIL itu dalam gerakan kilat berloncatan dari kendaraan itu dan salah seorang dari mereka berdiri menghadang perjalanan Kawilarang.

SETELAH lulus Yale College tahun 1928, Raymond Kennedy memulai kariernya sebagai pengajar di Brent School di Filipina. Namun hanya setahun. Dia kemudian bekerja sebagai perwakilan lapangan General Motors Corporation di Hindia Belanda. Selama tiga tahun, dia menjual mobil Amerika di Jawa dan Sumatra. Dia pun terpesona pada Indonesia.

MINGGU pagi, 19 Desember 1948. Langit Yogyakarta dipenuhi pesawat-pesawat tempur Angkatan Perang Kerajaan Belanda. Mereka menembaki Lapangan Udara Maguwo dan menerjunkan pasukan elitenya,  Korps Speciale Troepen  (KST). Setelah berhasil mendaratkan pasukannya di Lapangan Terbang Maguwo, secara kilat mereka langsung melakukan serangan ke jantung Yogyakarta. “Tujuh jam kemudian, lewat aksi militer yang mereka namakan sebagai Operatie Kraai  (Operasi Gagak), tentara Belanda berhasil menguasai Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu…” tulis Himawan Soetanto dalam Yogyakarta 19 Desember 1948. Operatie Kraai  dengan sendirinya menghancurkan Perjanjian Renville yang ditetapkan oleh Belanda-Indonesia, setahun sebelumnya. Situasi itu juga memaksa para pejuang Siliwangi harus menghadapi jalan ujung yang pernah disiapkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman dalam Perintah Siasat No.1 pada Mei 1948: harus kembali bergerak ke Jawa Barat dan membangun kembali perlawanan total di sana.  Perjalanan panjang ( long march ) para maung kembali ke kampung halamannya harus ditempuh dengan banyak pengorbanan. Bukan hanya kehilangan harta dan benda, darah dan air mata pun harus mereka keluarkan. Sepanjang jarak 600 km, para peserta long march  harus berkawan akrab dengan kelaparan, penyakit hingga serangan militer Belanda dan teror pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Letnan Dua (Purn) JC. Princen, serdadu Belanda yang membelot ke Siliwangi, melukiskan proses long march  itu sebagai perjalanan panjang yang menyiksa hati nuraninya sebagai manusia. Di tengah perjalanan tak jarang, ia harus menyaksikan anak-anak dan perempuan tewas terbunuh  oleh bom pesawat-pesawat yang dikendalikan teman sabangsanya. “Ratusan Multatuli tak akan dapat menggambarkan penderitaan ribuan Saija dan Adinda dalam perjalanan ini…” kenang anggota Batalyon Kala Hitam Divisi Siliwangi itu. Pengalaman yang hampir sama juga dialami oleh Prajurit Alleh (92). Masih segar dalam ingatannya, menjelang keberangkatan mereka kembali ke Jawa Barat, pimpinan Markas Besar Tentara (MBT) membagikan sarung baru kepada seluruh pasukan. Sarung itu ternyata sangat berguna bagi mereka, bukan saja sebagai selimut penghangat tidur namun juga bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat darurat. Misalnya saat mereka harus menyeberang Sungai Serayu. Dengan sambungan sarung yang beruntai mereka bisa menyeberangi sungai yang berarus deras tersebut. Namun, proses penyeberangan itu tetap meminta korban, terutama anak-anak dan perempuan yang hanyut oleh hantaman arus sungai yang deras. Dengan hati hancur, mereka harus menyaksikan beberapa bocah dan perempuan yang ikut dalam rombongan hanyut ditelan derasnya air sungai. “Ayah dan suami-suami mereka hanya bisa berteriak dan menangis putus asa…” kenang Alleh. Tidak cukup itu, Alleh pun menjadi saksi bagaimana para ibu yang baru melahirkan “anak-anak maung” di tengah perjalanan harus rela memberikan bayi-bayi itu kepada penduduk desa yang dilewati. “Ya, daripada bayi-bayi itu menderita dan menjadi ‘beban’ selama perjalanan, lebih baik diselamatkan oleh para penduduk…” kata mantan prajurit Siliwangi dari Batalyon ke-29 pimpinan Kapten Hoesinsjah tersebut. Lain lagi dengan pengalaman Kopral Soehanda dari Batalyon ke-27. Bersama lima kawannya, ia terpisah dari rombongan batalyon sejak awal rombongan bergerak dari Salatiga. Tak ada sebutir pun nasi yang masuk dalam perut mereka selama perjalanan ke kawasan Jawa Barat. Paling bagus, kata Soehanda, mereka menemukan daun singkong atau jamur kayu untuk dimakan. “Baru setelah 40 hari lebih berjalan, akhirnya kami dapat menemukan nasi di daerah Ciamis,” kenangnya. Peristiwa unik dan misterius sempat dialami oleh Asikin Rachman (95), eks anggota Batalyon ke-29. Suatu hari, seksi yang dipimpinnya sampai di wilayah sekitar Banyumas dan harus menyeberangi sebuah sungai bernama Kali Putih. Persoalan muncul kala mereka menyaksikan  sungai itu dipenuhi ratusan buaya. Saat mereka tengah dilanda kebingunan, tiba-tiba seorang tua berpakaian sederhana datang kepadanya. Dengan lembut, ia minta izin kepada Asikin untuk coba menolong mereka menyeberang Kali Putih. Asikin pun mengiyakan. Begitu mendapat izin, orang tua itu menaiki pohon kelapa yang ada di sekitar tempat tersebut. Setelah mendapat dua butir kelapa muda berwarna hijau, ia merapal mantera-mantera lalu menyiramkan air kelapa muda itu ke permukaan Kali Putih. Usai ritual itu, ia menyilahkan anak buah Asikin untuk menyeberangi sungai tersebut tanpa ragu-ragu. Dan ajaib, kendati buaya-buaya itu terkumpul di sekitar sungai, mereka seolah tertidur dan hanya diam saja saat para petarung Siliwangi itu satu-persatu menyeberangi Kali Putih dengan cara berenang. “Kami berhasil sampai di seberang sungai dengan selamat. Inilah keajaiban dalam perang. Jika tak menyaksikan sendiri kejadian itu, tentunya kami juga tak akan percaya,” kenangnya. Kurang lebih 40 hari lamanya, para maung itu menyusuri ratusan kilometer untuk kembali lagi ke sarangnya. Mereka dengan tabah menghadapi apapun yang coba merintangi jalan-jalan mereka, dengan satu tujuan: kembali ke kampung halaman. Persis, seperti isi bait-bait yang pernah mereka buat dan gubah dari lagunya Lily Marlene: “Oh beginilah nasibnya soldadu/Diosol-osol dan diadu-adu/Tapi biar tidak apa/Asal untuk negeri kita/Naik dan turun gunung/Hijrah pun tak bingung/