PROKLAMASI mengubah konfigurasi politik. Ketiadaan musuh bersama membuat lelaki menjadi makin dominan dalam bidang politik sementara perempuan disingkirkan dan dianggap lebih layak bergerak di bidang sosial. Organisasi perempuan yang bercorak keagamaan, misalnya, kebanyakan berjalan dengan pembagian kerja model ini. Kecenderungan seperti itu dikritik para aktivis perempuan, salah satunya Supeni. Cora Vreede-de Stuers dalam Sejarah Perempuan Indonesia menyebut Supeni menolak keras pemisahan perempuan dan partai politik. Menurutnya, perempuan harusnya dianggap setara dan disamakan statusnya dengan lelaki untuk ikut andil dalam urusan-urusan politik. Pendapat Supeni tak asal bunyi. Di tengah kecamuk Perang Kemerdekaan dan kesibukan mengatur organisasi perempuan, pada 1946 Supeni mendaftarkan diri ke PNI. Posisinya di PNI dan gerakan perempuan pun tak sepele. Supeni menjabat ketua Kowani pada 1948 di mana Maria Ullfah duduk sebagai wakilnya. Pada 1949, Supeni diangkat menjadi anggota dewan partai PNI. “Partailah yang dapat mendidik dan memimpin rakyat menuju transformasi masyarakat dari dijajah menjadi merdeka,” kata Supeni dalam memoarnya Supeni Wanita Utusan Negara. Sejak remaja, Supeni sudah aktif dalam gerakan. Di usia 14 tahun, Supeni sudah melahap bermacam bacaan politik dan ikut mendengarkan ceramah politik. Ia lalu menjabat sebagai wakil ketua Indonesia Muda merangkap Keputrian Indonesia Muda cabang Blitar. Posisi itu mengharuskan Supeni menjadi pembicara di forum-forum pemuda nasionalis. Keaktifan Supeni dalam gerakan pemuda nasionalis ini mengakibatkannya dinas intelijen politik kolonial, PID, dan menjadi sorotan guru-gurunya di Holandsche Indische Kweekschool Blitar. Supeni ingat perkataan gurunya bahwa ia tak pantas menjadi guru karena membahayakan pendidikan. “Di kota Blitar aku berkenalan dengan Supeni. Seorang gadis lincah aktivis Indonesia Muda. Nantinya ia menjadi aktivis PNI yang andal,” kata Lasmidjah Hardi, rekan seperjuangan Supeni, dalam Perjalanan Tiga Zaman. Supeni juga aktif dalam gerakan perempuan dengan ikut mendirikan Persatuan Wanita Madiun usai Jepang kalah perang. Namun, organisasi ini tak bertahan lama dan dilebur menjadi Perwari lewat putusan Kongres Perempuan Indonesia 1945 di Klaten. Berbekal mengikuti organisasi sejak remaja itulah Supeni bisa menjadi salah satu elite PNI. Ia terpilih menjadi ketua Departemen Pendidikan dan Sosial PNI di samping terpilih menjadi anggota Dewan Pimpinan partai pada 1959. Ketika terjadi perpecahan di tubuh PNI pada minggu pertama Agustus 1965, Supeni sedang dinas ke luar negeri. Sekembalinya ke Jakarta, ia menemukan kondisi partai yang penuh konflik akibat kebijakan DPP PNI menskorsing beberapa anggota yang dianggap tidak loyal. Orang-orang yang dianggap PNI gadungan berencana mendirikan PNI tandingan. Supeni, yang khawatir akan kondisi perpolitikan makin memanas, pun menemui Presiden Sukarno untuk meminta bantuan. “Saya minta kepada Bung Karno untuk memerintahkan Mas Ali (Sastroamidjojo, Ketum PNI, red .) supaya segera menyelenggarakan Kongres Luar Biasa untuk menyelesaikan masalah penggadungan karena kalau tidak cepat-cepat, saya khawatir Hardi CS akan mengadakan PNI tandingan,” kata Supeni. Kendati mulanya menolak karena bukan lagi bagian dari PNI, Sukarno akhirnya tak kuasa menolak permintaan Supeni. “Ya, saya akan perintahkan kepada Ali (Sastroamidjojo, red .) tapi kau saya minta juga untuk mencegah Hardi jangan sampai membuat PNI tandingan,” jawab Sukarno. Supeni pun menemui Hardi untuk menyampaikan pesan Sukarno. Ali yang kemudian ditemui Sukarno pun akhirnya sepakat untuk mengadakan kongres darurat selepas ia kembali dari perjalanan dinas ke Tiongkok. Namun, belum lagi PNI sempat meredam potensi perpecahan di tubuhnya, G 30 S keburu terjadi. PNI tandingan yang dipimpin Osa Maliki pun muncul ke permukaan. Nasib PNI yang terpecah menjadi dua tak bisa dibiarkan oleh Iskaq Tjokroadisuryo, salah satu pendiri PNI pada 1927. Dia mengajak Supeni untuk membuat Panitia Penegak PNI. Sayangnya, usaha ini gagal.

Aksi terorisme terjadi di Selandia Baru pada Jumat, 15 Maret 2019. Pelaku utamanya, Brenton Tarrant, pria kulit putih berusia 28 tahun kelahiran Australia, menembaki kaum muslim di dua masjid di Christchurch. 50 orang meninggal, satu di antaranya warga negara Indonesia. Aksi biadab itu menjadi peristiwa kelam bagi warga muslim di Selandia Baru yang telah berusia lebih dari seabad. Muslim pertama yang masuk ke Selandia Baru berasal dari Cina. Mereka datang untuk bekerja di pertambangan emas. Mereka disebut dalam sensus tahun 1874. Sensus itu, menurut Erich Kolig dalam New Zealand's Muslims and Multiculturalism, mendaftar 17 “ Mohamatans” atau “Mahometans", semuanya laki-laki, di antaranya 15 orang Cina yang bekerja di tambang emas Otago di Dunstan dekat Dunedin. Kegiatan beragama mereka tidak dicatat atau dikomentari. Sehingga tidak diketahui apakah mereka taat beribadah, dengan cara apa mereka menyembah, atau bagaimana mereka mengekspresikan kesalehan mereka atau sebaliknya. Tidak diketahui apakah mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal secara permanen atau kembali ke Cina. Juga tidak diketahui apakah mereka, atau beberapa dari mereka, membangun keluarga di Selandia Baru dan meneruskan keyakinannya kepada anak-anaknya. “Yang terakhir tampaknya agak tidak mungkin karena tidak ada informasi muslim di antara komunitas Cina-Selandia Baru saat ini. Masa kehadiran muslim Cina pun berlalu tanpa meninggalkan jejak,” tulis Erich. Sementara itu, Panji Masyarakat, No. 598 Tahun XXX, 1-10 Januari 1989, melaporkan di antara Cina muslim ada yang menjadi kaya dan kembali ke Cina, dan ada yang pindah ke negara lain. Banyak pula yang meninggal tanpa keturunan. Sehingga orang-orang Cina muslim itu menghilang dari Selandia Baru dan tidak ada bekasnya lagi. Pada permulaan abad ke-20, lanjut Panji Masyarakat , seorang pangeran dari Ethiopia bernama Amir Ali dengan keluarganya pindah ke Selandia Baru. “Karena mereka satu-satunya keluarga Islam dan tidak ada pembinaan, maka keturunannya menjadi Kristen walaupun tetap memakai nama semacam nama Islam.” Menariknya, muslim pertama yang dimakamkan di Selandia Baru berasal dari Jawa. “Catatan (sensus) itu juga menyebutkan muslim pertama yang dimakamkan di Selandia Baru seorang pelaut Jawa bernama Mohamed Dan, yang meninggal di Dunedin pada 1888,” tulis Erich. Informasi ini bersumber dari Muslims in New Zealand (2005), buklet ulang tahun ke-25 Federation of Islamic Associations of New Zealand. Dengan demikian, menurut Erich, kemungkinan ada beberapa pelaut muslim dari Asia Tenggara atau Asia Selatan yang memutuskan tinggal di Selandia Baru secara permanen atau sementara. Erich menyebut imigran muslim pertama yang riwayatnya diketahui dengan baik adalah Ismael Ahmed Bhikoo dari Gujarat, India, yang tiba di Selandia Baru pada 1909. Awalnya dia menuju Fiji, tetapi memutuskan tinggal di Selandia Baru. Dia membangun toko di Auckland dan kemudian membawa putra-putranya –menurut sumber lain, saudara-saudaranya– dari India untuk membantu usahanya. Setahun setelah Bhikoo, Essop Moosa juga dari India tiba dan tinggal di Auckland. Tak lama setelah itu, Muhammad Suleiman Kara memilih Christchurch sebagai tempat tinggal barunya. Bhikoo dan Moosa mempertahankan hubungan dengan keluarganya di India selama bertahun-tahun. Menantu Moosa dan Bhikoo masing-masing datang pada 1936 dan 1940. Pada 1981, setidaknya ada 44 keturunan Bhikoo dan Moosa di Selandia Baru. “Bhikoo dan Moosa diakui sebagai bapak pendiri komunitas muslim di Selandia Baru. Mereka akhirnya membawa istri dan kerabat dari India dan, dan keturunan mereka masih menjadi inti dari komunitas muslim saat ini,” tulis Erich. Bukan Bhikoo, Canterbury Muslim Association dalam Muslims in New Zealand (2005) menyebut muslim pertama yang tiba di Canterbury adalah Sheikh Mohamed Din dari Punjab, India. Dia diyakini tiba pada 1890 bersama gelombang imigran muslim Punjabi lainnya. Pada 1905, orang Turkmenistan, Saleh Mohamed, dan ayahnya, Sultan, menetap di Christchurch. Kemudian Ismail Kara tiba pada 1907. Pada 1920, pemerintah menerapkan kebijakan imigrasi "White New Zealand" yang menghalangi secara signifikan imigrasi dari Asia selama bertahun-tahun. Sampai usai Perang Dunia II, populasi muslim di Selandia Baru masih kurang dari seratus. Pada 1951, sekitar 50 orang muslim dari Balkan (Albania dan Bosnia), Turki, dan negara-negara tetangganya,tiba di Selandia Baru. Jumlah muslim pun meningkat dari 67 pada 1945 menjadi 205 orang. Sepuluh tahun kemudian, jumlahnya meningkat menjadi 260 orang. Mayoritas laki-laki sehingga secara bertahap muslim perempuan mulai berdatangan. Jumlah muslim yang dilaporkan dalam sensus antara tahun 1961 dan 1971 berlipat tiga, dari 260 menjadi 779. Pertumbuhan yang relatif cepat berlanjut pada 1970-an dan 1980-an dengan jumlah muslim, sebagaimana dicatat dalam sensus, mencapai 2.500 pada 1986. Meskipun jumlahnya masih kecil, peningkatannya hampir sepuluh kali lipat dalam dua puluh tahun terakhir, dan lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan yang cepat tercermin dalam sensus tahun 2001, jumlahnya mencapai 23.500 orang. Menurut sensus terakhir tahun 2006, umat Islam mencapai 36.000 orang atau hampir satu persen dari populasi. Bahkan, para tokoh muslim memperkirakan jumlahnya di atas jumlah sensus, yaitu 40.000 hingga 45.000. Mayoritas muslim, antara 25.000 hingga 30.000, tinggal di daerah Auckland, sebagian besar sisanya tinggal di Wellington. Komunitas muslim yang lebih kecil berada di kota Hamilton, Christchurch, dan Dunedin. Komunitas muslim sebagian besar berasal dari Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh, dan Fiji), dengan orang-orang Fiji yang paling menonjol. Namun kini mencakup setidaknya 35 bahkan mungkin 40 bangsa. Gelombang imigrasi yang lebih baru termasuk orang-orang Arab dari Timur Tengah dan Maghreb (Afrika Utara), Malaysia, Indonesia, Iran, Afghanistan, Somalia dan Afrika sub-Sahara, serta orang-orang dari Balkan yang melarikan diri dari kekacauan politik baru-baru ini. Ada juga beberapa mualaf yang jumlah pastinya masih spekulasi . Tulisan ini diperbarui pada 18 Maret 2019.

KATA orang, naik pesawat adalah cara terbaik dalam berperjalanan. Beragam statistik membuktikan kebenaran ungkapan itu. Penerbangan lebih aman ketimbang aneka transportasi darat dan laut. Namun, berbagai kecelakaan penerbangan mengerikan tetap bikin ngeri. Otoritas penerbangan berbagai negara bahkan sampai menyangkarkan pesawat-pesawat tertentu. Seperti yang terjadi pada pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 baru-baru ini. Pesawat versi kedua varian 737 MAX dengan ciri khas split-tip winglet di kedua sayapnya itu jadi sorotan setelah dua kecelakaan fatal terjadi padanya di Indonesia dan Ethiopia. Dua tragedi tersebut menandakan ada masalah besar dalam pesawat yang terbang pertamakali pada 22 Mei 2017 itu. Belum dua tahun sejak penerbangan perdananya, Boeing 737 MAX 8 sudah mengalami kecelakaan. Pada 29 Oktober 2018, pesawat bernomor penerbangan JT610 milik maskapai Lion Air dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di perairan Karawang. Total 189 orang, kru maupun penumpang, kehilangan nyawa. Pesawat sejenis milik Ethiopian Airlines bernomor penerbangan ET302 menambah catatan daftar hitam pada Minggu, 10 Maret 2019. Pesawat dengan rute Addis Ababa (Ethiopia)-Nairobi (Kenya) itu jatuh di sebuah desa di Bishoftu, Ethiopia dan  menewaskan 157 orang, penumpang maupun kru. Sehari setelah kecelakaan Ethiopian Airlines itu, sejumlah negara dan maskapai penerbangan memutuskan mengandangkan Boeing 737 MAX 8 mereka hingga jangka waktu tertentu. China mempelopori aksi boikot itu dan diikuti Ethiopia, Maroko, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Australia, dan Indonesia. Sepanjang sejarah, ini bukan kali pertama ada jenis pesawat yang disangkarkan alias dilarang terbang oleh otoritas penerbangan. Ada empat jenis pesawat yang pernah dikandangkan, baik karena tragedi maupun masalah teknis namun belum sampai terjadi kecelakaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini: McDonnell Douglas DC-10 McDonnell Douglas DC-10 milik maskapai American Airlines (Foto: Wikipedia) Pesawat bermesin tiga ini pernah dikandangkan selama 10 bulan oleh Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat (AS) FAA pada 1979. Keputusan FAA itu keluar setelah DC-10 milik American Airlines bernomor penerbangan N110AA jatuh di Des Plaines, Illinois, 25 Mei 1979. Laporan investigasi Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS bertajuk “Chicago DC-10 Accident Findings” tertanggal 21 Desember 1979 mengungkap, pesawat dengan rute Chicago-Los Angeles itu jatuh akibat kerusakan teknis. “DC-10 mengalami gagal mesin, terguling dan jatuh karena rangka sayap kiri rusak dan kehilangan sistem peringatan dua kokpit.” Akibatnya, 271 orang yang di pesawat dan dua orang lain di darat tewas. Hasil investigasi NTSB menunjukkan, ada kelalaian pemeliharaan. American Airlines pun didenda 500 ribu dolar Amerika plus sertifikat DC-10 ditarik sementara pada 6 Juni 1979. Penarikan sertifikat itu otomatis meng- grounded total 138 DC-10 dari sejumlah maskapai di AS serta melarang 132 DC-10 lain dari maskapai asing masuk ke AS. Larangan terbang yang ternyata hanya sampai 38 hari itu mengakibatkan kerugian jutaan dolar. “Kerugian (masing-masing maskapai) rata-rata lima juta dolar Amerika per harinya,” ungkap Gary R. Halford dalam Fatigue and Durability of Structural Materials. McDonnell Douglas MD-80 Delta Airlines juga pernah terpaksa mengandangkan pesawat McDonnell Douglas MD-80 (Foto: Delta Airlines) Pada 2008, ratusan pesawat jenis MD-80 milik beberapa maskapai di AS terpaksa di- grounded FAA. Inspeksi dan audit keselamatan besar-besaran FAA dilakukan pada 26 Maret-12 April 2008 gegara temuan laporan tidak layak terbang dari 43 pesawat milik Southwest Airlines, yang akhirnya didenda FAA 10 juta dolar. Larangan itu berimbas pada maskapai-maskapai lain yang armadanya bertulangpunggungkan MD-80. Antara lain, American Airlines dan Delta Airlines, yang ternyata juga kedapatan mengoperasikan beberapa pesawat tidak layak terbang. “Semua 300 pesawat MD-80 American Airlines juga di- grounded oleh FAA sebagai hasil dari audit keselamatan (FAA) dan dinyatakan tidak layak terbang,” ungkap Ted dan Dan Reed dalam American Airlines: US Airways and the Creation of the World’s Largest Airline . Akibat larangan itu, American Airlines terpaksa membatalkan 5.700 jadwal penerbangan dalam rentang Maret-April dan kena denda 24,2 juta dolar Amerika. Sementara, Delta Airlines urung menggulirkan 275 jadwal penerbangan namun tidak didenda lantaran lebih dulu berinisiatif menginspeksi armadanya tanpa harus ditegur FAA. Airbus A380 Pesawat Airbus A380 milik maskapai Qantas Australia (Foto: qantas.com) Setidaknya enam pesawat super-jumbo Airbus A380 milik Qantas Airways terpaksa dikandangkan pada akhir 2010 atas perintah otoritas transportasi Australia. Putusannya berhulu dari insiden pesawat Qantas QF32 (London-Sydney) pada 4 November, yang untungnya tak menyebabkan adanya korban jiwa. Laporan Biro Keselamatan Transportasi Australia ATSB bernomor AO-2010-089 yang rilis 27 Juni 2013 mengungkap, pesawat A380 itu mengalami gagal mesin saat menembus 7.000 kaki selepas take off dari Bandara Changi, Singapura pasca-transit. Mesin nomor dua rusak, sementara tangki bahan bakar di mesin nomor satu terbakar. Beberapa puing bagian mesin yang rusak bahkan jatuh di perairan Batam, Kepulauan Riau. Beruntung, pesawat yang membawa 469 (penumpang dan kru) orang itu bisa kembali untuk mendarat darurat di Changi. Akibatnya, tidak hanya enam pesawat Qantas yang harus di- grounded sampai April 2012, maskapai Lufthansa dan Singapore Airlines juga mengandangkan unit-unit A380 mereka selama beberapa waktu. A380 yang bermasalah dan akhirnya di- grounded ternyata hanya yang memakai mesin Rolls-Royce Trent 900 sebagaimana milik Qantas. Pesawat A380 yang memakai mesin Engine Alliance GP7200 seperti milik Fly Emirates dan Air France tidak kena larangan. Alhasil, Rolls-Royce merugi dan mesti membayar kompensasi 95 juta dolar Australia kepada Qantas. Boeing 787 Dreamliner Pesawat Boeing 787 Dreamliner yang pernah pula terpaksa di-grounded lantaran masalah teknis (Foto: Arizona State University) Rangkaian masalah yang terjadi pada Dreamliner milik beberapa maskapai pada 2013 memaksa FAA memerintahkan grounded total. Insiden pertama terjadi pada Dreamliner milik Japan Airlines (JAL), 8 Januari 2013. Pesawat itu mengalami problem elektronik pada baterainya sehingga mengakibatkan kebakaran pada tangki bahan bakar. Kendati tak ada korban dalam insiden itu, pesawat terpaksa batal takeoff dari Boston menuju Tokyo. Pada 13 Januari 2013, problem pada Dreamliner milik JAL kembali ditemukan. Otoritas Bandara Narita, Tokyo menemukan kebocoran pada tangki bahan bakar kala menginspeksi pesawat itu. Insiden-insiden itu memaksa FAA meng- grounded semua pesawat jenis Dreamliner. All Nippon Airlines (ANA) menjadi perusahaan paling banyak menderita kerugian akibat larangan itu lantaran jadi pemesan pertama dan bertulangpunggungkan 17 unit Dreamliner. “Kerugian ANA setelah di- grounding mencapai 1,1 juta dolar Amerika per hari. FAA baru mencabut sanksi pada 19 April 2013. Dikalikan 50 Dreamliner di semua maskapai, total kerugiannya mencapai 270 juta dolar Amerika,” sebut Richard L. Nolan dalam Executive Team Leadership in the Global Economic and Competitive Environment.

PENEMUAN bangunan di Situs Sekaran yang dilalui proyek tol Pandaan-Malang punya harapan untuk selamat. Hasil peninjauan BPCB diketahui masih ada kemungkinan terusan struktur bata yang menyembul masih tersembunyi di bawah tanah. Struktur bata yang ditemukan itu merupakan bagian dari dinding kuno yang memiliki orientasi barat daya ke timur laut. Kemungkinan besar masih berlanjut mengarah pada struktur lain yang lebih luas dan besar di arah barat daya.

STRUKTUR bata merah kuno tersingkap di tengah pengerjaan proyek jalan tol Malang-Pandaan di Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, akhir Februari 2019. Situs Sekaran itu diduga memiliki korelasi dengan wilayah kuno Kabalan dari masa Mataram sampai Majapahit. “Temuan Situs Sekaran lokasinya hanya sekitar 1 km dari wilayah Dusun Kebalon, dapat dikatakan temuan di Situs Sekaran memperkuat keberadaan wilayah kuno yang bernama Kabalan memang berada di Malang sekarang,” demikian “Laporan Tinjauan Awal Situs Sekaran” yang disusun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Komunitas Jelajah Jejak Malang.

STRUKTUR bata merah kuno tersingkap di tengah pengerjaan proyek jalan tol Pandaan-Malang akhir Februari 2019. Beberapa bata pecah dan susunannya ambrol tak beraturan. Tak cuma bata merah kuno yang muncul akibat galian pembangunan jalan tol itu, banyak pula artefak lainnya yang ditemukan tanpa sengaja, seperti fragmen keramik, uang kepeng, benda-benda yang terbuat dari emas dan kuningan. Tak lama setelah temuan di Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang itu banyak diberitakan, penggalian liar pun makin sulit dihindari. “Mereka sebagian besar adalah kolektor dan kolekdol barang-barang antikan bahkan juga masyarakat desa sekitar ikut juga mencari, demi mengambil artefak-artefak yang ada di lokasi,” ujar Devan Firmansyah, sejarawan Komunitas Jelajah Jejak Malang, melalui pesan singkat.

RAPAT dibuka. Supeni yang duduk di depan para kader PNI langsung memimpin rapat strategi kampanye untuk memenangkan pemilu 1955. Tugas itu dia lakoni sebagai bagian dari tugasnya menangani pemilu 1955, tugas yang dipikulnya sejak bergabung dengan PNI pada 1946. Selain memimpin rapat-rapat, Supeni rutin berkunjung ke cabang-cabang PNI di daerah untuk memberi ceramah. Tapi tugas yang menghampiri Supeni bukan hanya dari partai. Sejak awal 1950-an, lewat panitia persiapan pemilu, Supeni ditugaskan pemerintah untuk mempelajari penyelenggaraan pemilu di berbagai negara, seperti India dan Amerika Serikat (AS). Kala itu, ia berangkat bersama tim kecil yang diketuai Subagio Reksodiputi. Selain mempelajari penyelenggaraan pemilu, tim kecil ini juga ditugaskan merancang UU pemilu. Selama dua bulan tinggal di India, Supeni menemukan kesamaan kondisi penyelenggaraan pemilu di negeri itu dan di Indonesia. Kedua negara mayoritas rakyatnya masih buta huruf, awam pada model pemilihan langsung, dan sama-sama baru keluar dari penjajahan. Saking banyaknya hal yang didapatkannya dari kunjungan ke India, Supeni sampai membukukannya dengan judul Pemilihan Umum di India, terbit 1952. Pada Oktober 1952, Supeni berangkat ke AS untuk memenuhi undangan pemerintah negeri itu mempelajari pemilihan presiden dan sistem dua partai di sana. Kunjungan selama tiga bulan itu dimanfaatkannya untuk bertemu tokoh-tokoh seperti Dr. Polock (guru besar politik Universitas Michigan), Eleanor Roosevelt, dan League of Women Voters. Kunjungan dan diskusi dengan para tokoh politik itu juga membuahkan buku yang terbit pada 1954, Wanita dan Pemilihan Umum . Setelah kunjungan ke dua negara tersebut, Supeni bersama tim kecil berkonsentrasi membuat rancangan UU pemilu yang kemudian disahkan tahun 1953. Setelah tugasnya selesai, Supeni diangkat oleh menteri Kehakiman dan menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Penitia Pemilihan Daerah Jakarta Raya. Kecakapan Supeni dalam memahami pemilu membuatnya dipercaya sebagai Ketua Badan Pekerja Aksi Pemilihan Umum PNI (PAPU PNI). Supenilah otak di balik strategi pemenangan PNI dalam pemilu 1955. Informasi tentang penyelenggaraan pemilu di India dan Amerika dia sebarkan ke kader-kader PNI melalui ceramah dan rapat strategi pemenangan PNI. Hasilnya, luar biasa. PNI menjadi peraih suara terbesar dalam pemilihan anggota DPR. Kemenangan itu membawa Supeni duduk di DPR dan Dewan Konstituante bersama tiga perempuan lain dari Fraksi PNI. Supeni dipercaya menjadi ketua Seksi Luar Negeri di sana. Supeni pula yang ditunjuk mewakili PNI dalam Dewan Konstituante yang rapatnya dilakukan di Bandung.

LANGIT Kota Yogyakarta sudah gulita. Malam itu, 13 Februari 1949, sekira pukul 11, Lettu Marsudi “menyelundupkan” Overste (letnan kolonel) Soeharto masuk kota dan keraton. Komandan Wehrkreise (WK) III sekaligus komandan Brigade X-Mataramitu dibawa menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) IX dalam sebuah pertemuan klandestin.

MENJELANG pemilu nasional pertama, 1955, beragam manuver politik dilakukan partai politik. Salah satunya, usaha menjaring pemilih perempuan. Beberapa partai politik mengambil cara dengan membentuk organisasi sayap perempuan. Partai Murba membentuk Perwamu (Persatuan Wanita Murba), Partai Kebangsaan Indonesia mendirikan Parkiwa (Partai Kebangsaan Indonesia bagian Wanita), Partai Indonesia Raya membentuk Wanita Nasional, dan Wanita Demokrat Indonesia berafiliasi dengan PNI. “Setelah Pemerintah RI kembali ke Jakarta, partai politik mengadakan perkumpulan-perkumpulan wanita. Mungkin untuk membantu perolehan suara dalam pemilihan umum,” kata Sujatin Kartowijono dalam memoarnya Mencari Makna Hidupku . Organisasi sayap perempuan ini bertugas memperkenalkan partai pada kelompok-kelompok perempuan dan menyebarluaskan ideologi mereka. Kegiatan yang dilakukan beragam, seperti bakti sosial atau kegiatan perkumpulan perempuan di kampung-kampung. Usaha kedua, seringnya cukup efektif lantaran anggota yang kadung masuk akan merasa sungkan bila tidak memilih partai yang berafiliasi dengan organisasinya. Keaktifan organisasi perempuan sayap partai ditambah dengan rutinnya mereka bersinggungan dengan rakyat bawah otomatis membuat citra partai menjadi baik di mata rakyat. Rakyat yang terkesan kemudian menyumbangkan suara mereka dalam pemilu. “Suara rakyat ini menjadi jalan utama partai untuk mendudukkan wakilnya yang mayoritas laki-laki di parlemen, padahal kerja-kerja akar rumput tersebut dilakukan oleh perempuan,” tulis Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia. Organisasi sayap perempuan yang sudah dibentuk jauh sebelum pemilu 1955, seperti Aisyiyah dan Wanita Katolik, juga digunakan untuk mendulang suara. Aisyiyah yang berada dalam naungan Muhammadiyah, menjadi agen kampanye Masyumi sebagai wadah politik organisasi Islam. Pun dengan Wanita Katolik yang merupakan sayap perempuan Partai Katolik. Selain pembentukan sayap perempuan, partai politik juga menjalin relasi dengan organisasi perempuan yang ada. Sukanti Suryochondro dalam Potret Pergerakan Wanita Indoesia menyebut PKI menjadi dekat dengan Gerwani (semula bernama Gerwis) menjelang pemilu 1955. Kedekatan antara parpol dan organisasi perempuan tak semata untuk penjaringan suara. Kanal-kanal ini menjadi perantara suara-suara perempuan dalam politik. Beberapa anggota Gerwani, seperti Nyonya Mudikdo dan Umi Sarjono, masuk DPR dari Fraksi PKI. Bhayangkari, organisasi istri polisi, juga mendapat jalan untuk menyalurkan suaranya. Bhayangkari memang memutuskan tidak ikut pemilu 1955 secara mandiri melainkan berkampanye untuk angkatan kepolisian. Sebagai imbalan dari dukungan Bhayangkari, kepolisan menambahkan tiga butir tuntutan dalam kampanye mereka: UU perkawinan yang adil, menolak Peraturan Presiden No. 19 tahun 1952 tentang Uang Pensiun Janda PNS, dan pembuatan lembaga pengadilan anak. Berbeda lagi dengan Perwari yang sejak semula tak mau ikut andil dalam pemilu. Alih-alih merapat ke partai politik seperti Gerwani, Perwari mengirimkan program perjuangan yang berisi penghapusan buta huruf, pembentukan UU perkawinan yang adil, dan kesejahteraan nasib buruh ke 15 parpol. Namun hanya PSI dan PNI yang menyetujui program tersebut. Meski secara organisasi Perwari tidak mendekat ke partai mana pun, beberapa anggota Perwari masuk ke PNI. Supeni, yang kemudian hari menjadi duta besar RI keliling, salah satunya. Dalam tubuh PNI, Supeni duduk sebagai Ketua Badan Pekerja Aksi Pemilihan Umum PNI (PAPU PNI). Tugasnya mengunjungi daerah-daerah untuk memberi penjelasan tentang pemilu. Seringkali Supeni memberi ceramah politik pada kader-kader PNI tentang tata cara kampanye untuk memenangkan PNI dalam pemilu. Hasilnya tak sia-sia, PNI menjadi partai dengan suara terbesar dalam pemilu. Namun, pemilihan umum itu mengecewakan kaum perempuan karena sangat sedikit wakil perempuan yang dipilih. Dari 257 kursi di DPR, hanya ada 19 perempuan yang terpilih, yakni 4 orang dari PNI dan Masyumi, 5 dari NU, serta 1 dari PSI.

BELUM hilang kenangan penduduk tentang sosok Si Tjonat, Si Pitung, dan Si Ronda, penduduk Batavia dan Ommelanden mesti berkarib lagi dengan sosok bandit lainnya. Mereka adalah Si Gantang, Si Kesen, dan Si Oesoep. Nama mereka sohor sepanjang 1900-1930-an.

SETELAH jadi sasaran aksi vandalisme pada Jumat (15/2/19), sekira 25relief di Monumen Serangan Umum 1 Maret,Kompleks Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta sudah kembali tampak kinclong pada 4 Maret 2019. Hal itu dikarenakan tim Konservator Museum Benteng Vredeburg yang dipimpin Darsono langsung bergerak cepat membersihkannya. “Kurang lebih seminggu kita bersihkan dengan berbagai cara. Karena noda catnya sudah lengket sekali, satu-satunya cara kami cat ulang. Tapi di bagian penyangga selasar dan patung tidak kami cat karena itu terbuat dari batuan andesit. Kami kesulitan meski sudah kami coba pakai minyak. Pakai pengencer cat juga kurang maksimal, pun begitu dengan semprotan air bertekanan tinggi. Catnya sudah masuk ke pori-pori batu,” terang Darsono kepada Historia. Aksi tak terpuji itu jelas merugikan. Pasalnya, benda yang jadi sasaran merupakan benda bersejarah. “Kita tidak bisa menghitung kerugian karena itu merupakan bagian sejarah yang sangat penting yang ada di Yogya. Semua pihak, termasuk Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X turut prihatin. Beliau berpesan, agar ke depannya jangan terulang lagi bagaimanapun caranya,” sa mbu ng nya. Tim Darsono mengebut pembersihan itu lantaran plasa monumen akan dijadikan tempat upacara sebagai salah satu rangkaian peringatan 70 tahun Serangan Umum pada Jumat, 1 Maret 2019. Meski belum 100 persen, sekira 25 relief itu sudah tampak kinclong pada Minggu (4/3/19) lalu. Di Balik Monumen 1 Maret Gagasan TNI manunggal dengan rakyat sangat terlihat dari lima patung yang ada di Monumen 1 Maret:tiga sosok tentara bersenjata diapit dua sipil. Sementara di 25 relief di bawahnya, dituturkan Darsono, mengisahkan perang gerilya pasca-Agresi Militer Belanda II dan Serangan Umum 1 Maret 1949. “Karena Serangan Umum (1 Maret 1949) itu di Yogya merupakan peristiwa yang sangat heroik. Apalagi peringatannya kini sedang diajukan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY ke pemerintah pusat, untuk dijadikan hari besar nasional,” paparnya. Monumen yang dibuat lima tahun setelah Soeharto menjadi presiden itu merupakan karya Saptoto, seniman yang juga membuat Monumen Pancasila Sakti. “Monumen, patung, dan reliefnya dibuat seniman dari ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) Saptoto. Dibuatnya ya dari permintaan tokoh-tokoh seperti Pak Harto dsb.,” lanjut Darsono. Bagian selasar dan penyangga patung di Monumen 1 Maret yang belum bisa dibersihkan (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Soeharto berperan besar dalam pembangunan monumen yang menelan biaya sebesar Rp20.870.000,00 itu. Sebagaimana dicatat RB Soegiantoro dalam “Pengalaman Semasa Gerilya”, termuat di Warisan (daripada) Soeharto , dia menyumbang Rp5 juta. Begitu pembangunan rampung, Soeharto turun tangan meresmikannya. “ Tepatnya 1 Maret 1973 , diresmikan langsung oleh Soeharto ,” ujar Darsono. Dalam peresmiannya, Soeharto untuk kali pertama berbagi kisah pengalamannya bergerilya di luar kota Yogyakarta selaku komandan Brigade X-Mataram berpangkat overste (letnan kolonel), kepadapublik. Selain baku tembak untuk menahan ofensif Belanda di Kampung Nyutran pada 19 Desember 1948 (Agresi Militer II), dia juga menceritakan upayanya menyerang Belanda 10 hari setelah Yogyakarta direbut Belanda, dan nyaris tertangkap Belanda di Imogiri medio Februari 1949. “Persis jam satu malam, rumah yang saya tempati dilewati kompi Belanda yang akan menyerang Imogiri. Tapi entah mengapa, satu jam sebelumnya lampu yang ada di muka rumah tiba-tiba mati. Sehingga musuh tidak tahu. Rumah itu terletak antara Kotagede dan Imogiri,” kenang Soeharto. Soeharto juga menceritakan tentang inspeksi terakhirnyake sejumlah basis pasukan republik pada malam 29 Februari 1949 jelang serangan umum. “Anak buah saya percaya bahwa saya kebal peluru. Sekalipun tidak benar, tapi saya tidak membantahnya. Karena dapat membantu menyusun moril prajurit-prajurit,” lanjutnya. Upacara peresmian monumen itu ditutup dengan penyalaan api perjuangan yang apinya diambil dari Desa Bibis, Bantul. Di masa revolusi, desa itu jadi markas Soeharto di luar kota. “Sejak peresmian, mulanya monumen itu berada di bawah pengawasan dan pemeliharan diserahkan oleh pihak Gedung Agung (Istana Kepresidenan Yogyakarta), bukan Museum Benteng Vredeburg. Dulu itu sempat tak terawat, banyak rumput panjang di sekitarnya. Mulai tahun 2000 pengelolaannya diserahkan ke museum karena memang masih di areal museumsehingga sekarang sudah bisa terkondisikan dan dinikmati pengunjung,” kataDarsono. Monumen Indoktrinatif Sosok Soeharto begitu menyolok di mayoritas relief itu ketimbang figur-figur lain macam Sukarno, Sri Sultan HB IX, atau Panglima besar Sudirman. Di tiga adegan terakhir relief bahkan terpahat gambar-gambar yang mendeskripsikan Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” saat sudah menjadi Presiden kedua RI. Monumen dan relief ini hanyalah satu dari sejumlah proyek Seminar Angkatan Darat III pada 1972. Seminar ini, menurut Katharine E. McGregor dalam Ketika Sejarah Berseragam , merupakan upaya pertama framing peran militer dalam revolusi kemerdekaan. Utamanya, framing politis berbalut motif Jawa kuno terkait sosok Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru. Sekira 25 adegan relief di selasar Monumen Serangan Umum 1 Maret (Foto: Randy Wirayudha/Historia) Selain lewat pembangunan monumen, upaya framing dilakukan dengan pembuatan beberapa film perjuangan, termasuk Janur Kuning (1979) yang sangat mempahlawankan Soeharto. “Salah satu instruksi yang diberikan oleh Seminar Angkatan Darat 1972 kepada militer ialah agar mereka mengedarkan versi mereka sendiri melalui museum, monumen, film dan buku pelajaran sekolah,” tulis McGregor. Detail-detail di berbagai monumen maupun relief yang dibuat, dengan demikian, merupakan medium penyampai pesan politis penguasa. Semisal, lima patung yang menggambarkan seorang prajurit, pelajar, pedagang, petani, dan perempuan sebagai perwakilan golongan dalam revolusi kemerdekaan. Lalu, patung singa perlambang angka satu (tanggal satu), patung api berlidah tiga dengan makna bulan tiga atau Maret, tulisan Jer Basuki Mawa Beya yang berarti kemenangan membutuhkan pengorbanan, serta Tetesing Ludiro Kusumoning Bawono yang merujuk angka 1949.  “Relief di monumen juga sebagai cara memberikan narasi historis kepada pesan utama monumen, atau untuk mengendalikan tafsiran-tafsiran terhadap pesan monumen. Pesan terkait peran Soeharto dalam Serangan Umum dan kembalinya (panglima) Sudirman ke Yogyakarta (dari gerilya),” tambah McGregor.

KETIKA dalam perjalanan kembali dari Bandung ke Jakarta, Jang Yunwon, pencari suaka asal Korea, sekonyong-konyong dihampiri polisi militer Jepang. Ia ditangkap dan dibawa ke markas polisi militer ke-16 di Thamrin, Jakarta. Penangkapan itu terjadi tak lama setelah Jepang menguasai Indonesia. Jang Yunwon menjadi salah satu korban tahap pertama operasi Pencarian Pengkhianat yang dilancarkan Tentara ke-16 AD Jepang. Ia, menurut Kim Moon Hwan, kolumnis harian berbahasa Korea di Indonesia Hanin News, merupakan orang Korea pertama yang menetap di Indonesia. Jang Yunwon menjadi buron setelah memberikan bantuan dana untuk gerakan perlawanan rakyat Korea pada 1 Maret 1919. Dia kemudian mencari suaka ke Beijing sampai akhirnya menetap di Batavia dan menjadi penasihat Gubernur Jenderal Hindia untuk urusan Jepang sebelum akhirnya ditangkap. Jang Yunwon yang ditahan selama beberapa hari di Markas Polisi Militer di Thamrin, mengalami penyiksaan dan pemukulan sebelum dipindah ke Penjara Glodok. Beberapa hari setelahnya, Jang Yunwon dipindahkan ke Penjara Salemba. Bersama 50 tahanan lain yang sebagian orang kulit putih, Jang dipaksa berjalan kaki dari Glodok ke Salemba. “Ini adalah cara Jepang mempermalukan orang kulit putih,” kata Kim Moon Hwan dalam Seminar Memperingati 100 tahun Pergerakan 1 Maret 1919 di Unika Atma Jaya (4/03/2019). Sementara Jang Yunwon dipenjara, orang-orang Korea ditugaskan oleh tentara Jepang untuk menjadi sipir bagi tahanan perang. Ada sekira 14 ribu orang Korea yang dikirim Jepang ke Indonesia untuk keperluan menjaga penjara di Jakarta, Bandung, Cilacap, Surabaya, dan Malang. Namun, orang-orang Korea yang dikirim ke Indonesia tak semua bertugas menjaga penjara. “Selama bertugas di Indonesia, mereka juga jadi pengajar Heiho. Lewat sana orang-orang Korea berinteraksi dengan orang Indonesia. Mereka berbagi nasib yang sama, dijajah Jepang,” kata Rostineu, Dosen Bahasa dan Budaya Korea UI, yang juga menjadi pembicara seminar. Para sipir Korea itu tak tahan dengan sikap semena-mena Jepang. Ketika Jepang makin terdesak dalam Perang Dunia II, kontrak kerja mereka diperpanjang sepihak oleh Jepang. Para sipir Korea itu pun melawan, namun kalah dan dihukum. Meski berpakaian militer Jepang, sebagian dari mereka antipati terhadap Jepang. Perasaan senasib sebagai kaum terjajah dan diperlakukan sewenang-wenang oleh Jepang ini membuat beberapa orang Korea memilih ikut andil dalam perjuangan Indonesia. Faktor geografis tak jadi penghalang untuk melawan penjajahan bersama bangsa lain. “Di Garut empat orang Korea terlibat dalam perlawanan terhadap Jepang. Mereka ikut terjun ke medan perang,” kata Hendi Johari, pembicara seminar. Pasca-kekalahan Jepang, orang-orang Korea di Indonesia ini mengalami masa sulit. Di satu sisi, mereka khawatir dibabat habis tentara Sekutu sebagai pemenang perang, di sisi lain, kembali ke kampung halaman menjadi hal yang muskil dilakukan. Jang Yunwon yang kemudian bebas setelah Jepang kalah, mendirikan HImpunan Rakyat Korea di Jawa pada 1 September 1945. Himpunan ini menyatukan orang-orang Korea yang berusaha kembali ke negerinya. Meski demikian, sedikit yang berhasil pulang. Jang Yunwon sendiri tetap tinggal di Jakarta sampai meninggal tahun 1947.