JALAN Thamrin di Jakarta pernah tak elok dilihat pada dekade 1960-an. Sampah berhamburan di atas tanah merah pembatas jalan itu. “Tidak jauh dari kemegahan Hotel Indonesia, tidak jauh pula dari kehebatan Bank Indonesia di Jalan Thamrin merajalelalah gunung-gunung sampah di tengah-tengah perumahan manusia,” catat F. Bodmer dan Moh. Ali dalam Djakarta Djaja Sepandjang Masa untuk menggambarkan keadaan Jalan Thamrin pada dekade 1960-an.

DALAM sejarah kuno Indonesia, perempuan bisa menjabat kedudukan tertinggi di kerajaan hingga desa. Meski begitu bukan berarti kesetaraan gender bisa ditemukan di setiap kehidupan masyarakat pada masa itu. “Terus terang pada masa Jawa Kuno tidak selalu setara,” kata Titi Surti Nastiti, peneliti senior Puslit Arkenas, dalam diskusi yang diadakan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa), di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (26/4). Titi menjelaskan, dari akar katanya, wanita dan pria memiliki arti yang sejajar dalam bahasa Sanskerta. Wanita berasal dari vanita. Akar katanya, van yang berarti tercinta, istri, perempuan, anak gadis. Pria berasal dari kata priyá. Artinya, yang tercinta, kekasih, yang disukai, yang diinginkan, dan sebagainya.

BELUM lagi laga Persib kontra Persija dihelat, psywar kedua kubu mengenai pertandingan Liga 1 di Stadion Gelora Bung Karno 28 April 2018 mendatang itu sudah ramai. Bak Tom & Jerry, kedua klub merupakan musuh bebuyutan sejak lama. Walau pada akhirnya duel klasik di pengujung pekan ini mesti ditunda hingga 30 Juni 2018. Padahal, di masa pergerakan kemerdekaan, Persib dan Persija (kala itu masih bernama Voetbalbond Indonesia Jacatra/VIJ) bersama Vortenlandsche Voetbalbond Sala (kini Persis Solo), Persatoean Sepakbola Mataram (PSIM Yogyakarta), Indonesische Voetbalbond Magelang (PPSM Magelang), Madioensche Voetbalbond (PSM Madiun) dan Soerabajasche Indonesia Voetbalbond (Persebaya) bahu-membahu mendirikan PSSI pada 19 April 1930. Persib dan Persija berbeda usia lima tahun. Cikal-bakal Persib berdiri tahun 1923 dengan nama Bandoeng Inlandsche Voetbal Bond (BIVB). Klub yang diketuai Mr. Syamsudin ini dibentuk untuk menyaingi Bandoengsche Voetbal Bond (BVB), klub di bawah naungan Belanda yang lahir pada 1914 dan berganti nama jadi Voetbalbond Bandoeng en Omstreken (VBBO) pada Desember 1935. BIVB sempat diasuh R. Atot, putra tokoh perempuan nasional Dewi Sartika. Markas pertama BIVB bertempat di Lapangan Tegallega. BIVB, sebagaimana ditulis Mohammad Achwani dalam Catatan Lintasan Sejarah Persib 14 Maret 1933-1993, kemudian berganti nama menjadi PSIB (Persatoean Sepakbola Indonesia Bandoeng). Perubahan itu tak lepas dari pengaruh Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). Para tokohnya memilih menggunakan nama yang berbahasa Indonesia. Kebetulan, di Bandung kala itu eksis juga klub nasionalis lain, NVB (National Voetbalbond). “PSIB dan NVB kemudian dipersatukan pada (tanggal 14) bulan Maret 1933 dan bond baru ini diberi nama Persib (Persatoean Sepakraga Indonesia Bandoeng),” terang mantan Komisaris PSSI Jawa Barat R. Ibrahim Iskandar dalam buku Pasang Surut 40 Tahun Persib . Namun, mereka masih menggunakan nama PSIB dalam kompetisi Perserikatan 1933. Majalah Pandji Poestaka terbitan 1934, misalnya, mencatat nama PSIB masih menjadi bagian dari 15 anggota PSSI. Terlepas dari persoalan nama, para pengurus Persib di bawah pimpinan Anwar St. Pamoentjak lalu membujuk 11 klub lokal (Diana, HBOM, JOP, Malta, Matahari, Merapi, OVU, RAN, Siap, Singgalang, Soenda) agar bersedia bernaung di bawah Persib. Upaya yang didukung tokoh nasional Oto Iskandar Dinata itu bertujuan untuk mengatasi kendala pemain dan dana dalam rangka menghadapi kompetisi. Namun di sisi lain, upaya perekrutan itu memicu persaingan keras antara sepakbola bumiputra (Persib) melawan sepakbola Belanda (VBBO) dalam merebut hati publik Bandung. Perlahan tapi pasti, minat penonton pindah ke Persib. Pertandingan-pertandingan VBBO pun sepi penonton. VBBO lantas vakum di zaman pendudukan Jepang (1942-1945) karena Jepang melarang semua yang berbau Belanda. Era Jepang dan Kemerdekaan Sempat vakum karena masuknya Jepang, Maret 1942, Persib malah mendapat wewenang Jepang untuk mengelola sepakbola di Bandung di bawah IGB (Ikatan Gerak Badan). Suratkabar Tjahaja 25 Desember 1942 mencatat, Ketua Persib Anwar St. Pamoentjak dipercaya menduduki jabatan Urusan Lapang dan Sepakraga. Pada 1943, IGB Persib digabungkan dengan GELORA (Gerakan Latihan Olahraga). “Sesuai dengan kehendak pimpinan Gelora supaya di tanah Jawa dan Madura sebaiknya hanya terdapat satu perkumpulan olahraga saja, maka pengurus IGB Persib sudah memutuskan untuk melebur IGB Persib kemudian dijadikan Gelora bagian sepakraga,” tulis Tjahaja , 3 Juni 1943. Semasa Revolusi (1945-1949), Persib di bawah asuhan Dr. Musa, Munadi, H. Alexa, dan Raden Sugeng kembali “perang” melawan VBBO yang coba dihidupkan kembali oleh NICA. Persib menang lantaran masyarakat Bandung sudah kadung cinta Persib. Revolusi juga membuat markas Persib berpindah-pindah hingga ke ibukota Yogyakarta, tempat Kompetisi Perserikatan 1948 dihelat. Last Team Standing Persib bisa pulang kampung tahun 1950. Kekuatannya bertambah dengan masuknya klub Young Men’s Combination Chung Hua, Unitspanning Na Inspanning (UNI), dan Sport in de Open Lucht is Gezond (Sidolig). Mereka menyeberang ke Persib menyusul bubarnya klub Persatuan Sepakraga Bandung dan Sekitarnya (PSBS) yang merupakan kelanjutan dari VBBO. Menjelang Indonesia Super League (ISL) 2009-2010, yang mengharuskan tiap klub memiliki badan hukum, Persib berganti status dari amatir menjadi profesional. Dana APBD tak lagi menghidupi Persib. Situs resmi klub, persib.co.id, menyebutkan, mulai 2009 Persib berada di bawah naungan PT Persib Bandung Bermartabat pimpinan H. Umuh Muchtar. Kini, Persib berada di tangan konglomerat Glenn Sugita. Dialah yang mendatangkan dua bintang mahal musim lalu: Michael Essien dan Carlton Cole. Essien digaji Rp11 miliar setahun dan Cole sebagai marquee player digaji sekitar Rp5 miliar. Rangkaian Prestasi Sejak masih bernama BIVB dan kemudian PSIB, Persib berada di bawah bayang-bayang Persija. Di kompetisi Perserikatan 1933, Persib hanya runner-up di bawah Persija. Baru tahun 1937 klub kebanggaan Kota Bandung itu merengkuh gelar juara pertamanya. Prestasi itu baru bisa diulangi di musim 1961. Di turnamen “tak resmi”, Persib sempat juara pada September 1950. Di final kejuaraan dalam perayaan Kongres PSSI itu Persib mengalahkan Persebaya 2-0. Prestasi Persib terbilang labil. Klub ini bahkan sempat terdegradasi ke Divisi I alias gagal masuk lima besar Divisi Utama Perserikatan gegara kalah 1-2 dari Persiraja di laga playoff , 27 Januari 1978. “Dengan kemenangannya ini, Persiraja berhak maju ke Kejuaraan Nasional Utama PSSI bersama-sama dengan Persija, Persebaya, PSM, dan PSMS Medan. Sedangkan Persib harus mulai lagi dari tingkat bawah,” tulis  Pikiran Rakyat , 28 Januari 1978. Hanya bisa menjadi raja runner-up pada 1980-an, Persib berhasil mencapai masa keemasan di era 1990-an. Setelah menjuarai Perserikatan musim 1990, Persib kembali juara pada 1994 sekaligus mencatatkan namanya sebagai penutup juara Perserikatan. Pada 1995, Persib menjadi pencicip pertama juara Liga Indonesia –gabungan kompetisi Perserikatan dan Galatama. Di era ISL sampai Liga 1, Persib baru mengoleksi gelar pada 2014. Di mancanegara, Persib baru bisa membawa pulang satu trofi, Sultan Brunei Cup, pada 1986.

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018. Perpres ini meminta keterlibatan sejumlah kota agar mengelola sampah menjadi lebih bernilai guna. Sebelum Perpres ini, bagaimanakah kota besar di Indonesia, semisal Jakarta, mengelola sampah?

EKSPANSI Kerajaan Cola, dinasti Tamil di India Selatan, yang dimulai abad 10 telah mendorong para pedagang Tamil untuk datang ke wilayah Asia Tenggara. Di antaranya ke Sriwijaya yang menguasai wilayah Sumatra dan perdagangan di Selat Malaka. Selain prasasti, bukti keberadaan mereka adalah arca bergaya Tamil yang ditemukan di Sumatra Utara. Dari bukti ini dapat diketahui kalau mereka menempati daerah di pesisir barat dan timur Sumatra bagian utara. Bambang Budi Utomo mengatakan salah satu tempat yang diduduki para saudagar Tamil adalah Kota Cina, Medan, Sumatra Utara. Mereka terkait dengan serikat dagang Tamil bernama Ayyavole yang beraktivitas di Asia Tenggara sekira abad 11-14.

Pelawak pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

NYONYA Margono gondok. Suatu hari di tahun 1967 seorang asisten sosial-politik (sospol) Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) memintanya mengubah organisasi istri pimpinan Nyonya Margono menjadi seperti organisasi istri di angkatan lain: struktur organisasi mengikuti jabatan suami. Nyonya Margono, yang juga aktif di Perwari, menolak. Dia bersikeras organisasi istri angkatan bersenjata yang dipimpinnya harus tetap otonom, punya hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Dia tidak ikhlas kalau organisasinya harus tunduk pada aturan Rezim Soeharto. “Saya dipilih oleh anggota. Saya harus bertanggungjawab pada mereka dan menunjukkan bahwa para anggota punya hak asasi dasar untuk memilih pemimpin,” kata Nyonya Margono, dikutip Julia Suryakusumma dalam Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru . Keteguhan Nyonya Margono membuatnya sampai mesti enam kali bolak-balik ke kantor Hankam. Tapi apa daya, asisten sospol Hankam tadi mengatakan kebijakan itu tidak bisa ditolak. Semua orang tak punya pilihan lain. Sejak itu, organisasi istri pimpinan Nyonya Margono kehilangan otonominya. Pengalaman Nyonya Margono merupakan akibat langsung dari agenda politik Orde Baru (Orba) dalam membatasi ruang gerak perempuan. “Di tingkat kabupaten ke atas itu semua harus masuk organisasi korporatif, maksudnya supaya dikuasai oleh negara. Hubungan negara dan masyarakat awal Orde Baru itu dibikin kayak piramida, sangat dikuasai negara,” kata Julia Suryakusuma via telepon kepada Historia . Pasca- G30S, gerakan perempuan mengalami kemunduran. Soeharto berupaya secara sistematis mematikan gerakan perempuan dengan mengkampanyekan politik perempuan sebagai sesuatu yang kotor, menjauhkan perempuan dari politik, dan mengembalikan perempuan ke dapur. Upaya itu mula-mula dilakukan dengan meniadakan anggota PKI, Gerwani, dan semua yang dianggap terkait dengan G30S. Sambil terus mencitrakan perempuan anggota Gerwani sebagai perempuan cantik namun kejam dan amoral, terutama lewat Harian Angkatan Bersendjata , pemerintah Orba terus membungkam gerakan perempuan di luar Gerwani. Perempuan yang memiliki suara atau pandangan politik dianggap perempuan banal seperti Gerwani. Berkelindan dengan trauma pembantaian masal 1965 yang membuat orang-orang takut, kampanye Orba itu berhasil menyurutkan aktivisme perempuan. Namun, Orba membiarkan adanya representasi gerakan perempuan sebatas parsipatoris-pasif agar tak militan seperti masa sebelumnya. Untuk mewadahinya, pemerintah membuat beragam organisasi perempuan. Ninuk Murniarti membagi periode gerakan perempuan era Orba menjadi dua gelombang: Pertama , 1966-1980, di mana perempuan masuk ke dalam PKK dan Dharma Wanita dengan tujuan “berpartisipasi dalam pembangunan”. Kedua , 1980-1998, gerakan perempuan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Mereka yang ingin ikut menyukseskan program pemerintah masuk ke dalam PKK, sementara yang lain bergerak ke dalam organisasi-organisasi yang menjunjung keadilan gender. Pemerintah berhasil menggiring perempuan masuk ke dalam organisasi seperti PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi yang disebut sukarela tapi diwajibkan. Sementara, organisasi-organisasi perempuan yang ada diharuskan masuk Kowani. “Gerakan perempuan di tingkat desa ke atas sangat terbatas karena semua masuk Kowani. Sementara, Kowani dikuasai Dharma Wanita dengan ideologi Pancadharma Wanita, perempuan pendamping suami. Di negara fasis seperti Jerman ada juga ideologi anak, keluarga, gereja. Mirip dengan Pancadharma Wanita,” kata Julia. Upaya menguasai organisasi perempuan secara terstruktur itu mirip model organisasi perempuan masa Jepang, Fujinkai. Soeharto memunculkan apa yang disebut Julia sebagai “ibuisme negara” untuk menekan gerakan perempuan. Perempuan baik yang dicitrakan penguasa ialah perempuan patuh, diam, dan perawat keluarga. Nasib gerakan perempuan pun berada di tangan penguasa. Kampanye “Perempuan dan Pembangunan” yang dilancarkan pemerintah Soeharto, tulis Nunuk Murniarti dalam Getar Gender, mengaburkan perjuangan gerakan perempuan. Namun, perempuan tak diam saja. Kungkungan pemerintahan represif mendorong beberapa perempuan membuat organisasi perempuan di luar Kowani. Desakan untuk melakukan gerakan perempuan alternatif muncul ketika efek buruk pembangunan mulai terasa merugikan perempuan. Tahun 1980-an, organisasi perempuan non-pemerintah bermunculan dan bergerak di bidang advokasi, litigasi, dan informasi mengenai masalah keperempuanan. “Gerakan perempuan itu tidak pernah mati dan sangat hadir, di luar bayang-bayang Kowani yang sebenarnya adalah alat negara. Meski ditekan, gerakan perempuan tetap ada melalui LSM, yayasan, atau ormas. Tapi harus kucing-kucingan, harus lihai caranya. Gerakan perempuan harus lebih lentur untuk tetap tumbuh di tengah pemerintah yang represif. Di tingkat akar padi, banyak yang bergerak sendiri, nggak minta permisi sama LKMD atau PKK. Dulu segala macam kan harus harus minta izin. Jadi banyak gerakan yang setengah ilegal ya,” kata Julia sambil terkekeh. Menurut Ninuk, kemunculan kembali gerakan perempuan independen dipelopori Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), yang berbasis di Yogyakarta, pada 1982. Kalyanamitra dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita yang berbasis di Jakarta mengikuti pada 1985 dan 1986. Kemunculan organisasi perempuan di awal 1980-an ini menginspirasi perempuan lain. Pada 1990-an, gelombang kemunculan gerakan perempuan meningkat. Prisma tahun 1996 memuat beberapa nama organisasi perempuan baru seperti Forum Diskusi Perempuan Yogya (FDPY), Solidaritas Perempuan, Yayasan Perempuan Mardika, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), dan Lembaga Bantuan Hukum APIK. Usaha pemerintah Orde Baru untuk menundukkan perempuan dan organisasi perempuan dengan begitu tak sepenuhnya berhasil. Para perempuan berserikat, membangun kembali organisasi, dan bersama organisasi-organisasi lain menentang pemerintahan represif Suharto. “Sesuatu yang ditekan pasti ada kekuatan resistensinya, begitu juga suara perempuan,” kata Julia.

NAGOYA, Jepang selama tiga hari (28-30 April 2018) bakal disemarakkan gelaran Indonesia Week. Perhelatan ini bertepatan dengan perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Beragam kebudayaan Indonesia akan ditempilkan, mulai dari fesyen, tari tradisional, pertunjukan pencak silat hingga sajian musik. Perhelatan dalam kerangka festival kolaborasi ini awalnya digagas sebuah simpul kolaborasi, Be Indonesia. Ini jadi gelaran kedua setelah tahun lalu diadakan di Osaka. Dalam rilis yang diterima Historia , Windu Widjaya selaku direktur Be Indonesia menyatakan, gelaran ini diharapkan bisa jadi momentum Indonesia, agar siap bersaing dalam hal promosi potensi produk kreatif dan pariwisata dengan negara-negara lain. Oleh karenanya, acara ini juga menggandeng sejumlah pihak. Mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Pariwisatan RI, Kementerian Perdagangan RI, Indonesian Trade Promotion Center (IPTC) Osaka, Kedutaan Besar RI Tokyo, Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Indonesia Ceative Cities Network (ICCN), Pemprov Jawa Barat dan Sumatera Selatan, Pemkab Cianjur dan Bekasi, Ikatan Pengusaha Kenshuusei Indonesia (IKAPEKSI), IPI Jepang, hingga PPI Nagoya. Sektor ekonomi sedari awal sudah mengiringi keterikatan Indonesia-Jepang sejak meresmikan hubungan diplomatik pasca Perang Dunia II tepatnya 20 Januari 1958. Tentu bukan hal mudah dua bangsa ini rujuk setelah apa yang dialami di masa perang. Benih hubungan Indonesia dengan Jepang bermula dari Treaty of San Francisco pada 8 September 1951. Salah satu isi traktatnya membuahkan pampasan Jepang kepada Indonesia sebesar USD220.080. Kendati begitu Jepang berupaya bernegosiasi. Satu yang paling vital, mereka berharap para nelayan mereka diizinkan mencari ikan di perairan Indonesia. “Jika Indonesia berkenan bekerjasama dengan Jepang dalam membangun Asia yang baru, Jepang bersedia menambah pampasan perang 200-300 juta dolar Amerika, namun Jika Indonesia menolak, Jepang takkan membayar sepeser pun pampasan perang,” cetus Perdana Menteri Jepang Shigeru Yoshida, sebagaimana dikutip Masashi Nishihara dalam  Japanese and Sukarno’s Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations 1951-1966 . Niat Jepang untuk “rujuk” dengan Indonesia menguat pada 1952 hingga 1957, terutama setelah PM Jepang dijabat Nobusuke Kishi. “Tidak seperti para pendahulunya, Kishi ingin menjalin integrasi ekonomi dengan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kishi kemudian jadi PM Jepang pertama setelah perang yang mengunjungi Asia Tenggara pada Mei 1957,” tulis  Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective . Presiden Sukarno dengan harapan bisa menjadikan Jepang sebagai mitra potensial membangun perekonomian nasional, menyepakati sebuah kerjasama dengan PM Kishi pada 28 November 1957. Perjanjian yang berisi bantuan pembangunan sebesar USD400 juta itu baru diumumkan 8 Desember 1957. Pembangunan dalam hal proyek transportasi, komunikasi, pengembangan tenaga kerja, industri, pertanian, perikanan, pertambangan serta jasa. Sebuah momentum laiknya peletakan batu pertama hubungan Indonesia-Jepang. Baru pada 20 Januari 1958 resmi dibuka hubungan diplomatik kedua negara dan sebulan setelahnya, Presiden Sukarno bertamu ke Jepang. Sementara kesepakatan sebelumnya yang diteken Sukarno dan Kishi dalam kerangka “Perjanjian Damai dan Pampasan Perang”, baru disahkan DPR pada 13 Maret 1958 dan diundangkan pada 27 Maret 1958. Sampai sekarang, Jepang senantiasa jadi satu dari sekian mitra terpenting ekonomi Indonesia. Mengutip situs Kementerian Luar Negeri RI 17 Desember 2017, Jepang merupakan investor terbesar kedua Indonesia dengan nilai investasi pada 2016 mencapai USD5,4 miliar. Ini merupakan realisasi kesepakatan Strategic Partnership for Peaceful Prosperous Future sejak 2006 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement sejak Agustus 2007.

Saat ini Erwin Gutawa, Addie MS, dan Ananda Sukarlan merupakan nama besar komponis Indonesia. Dahulu, ada nama beken macam WR Supratman dan Ismail Marzuki. Nama komponis Lily Suhairy mungkin terdengar asing di telinga sebagian besar masyarakat Indonesia. Lily lahir di Bogor pada 23 Desember 1915. Saat usianya masih kanak-kanak, dia menetap di Sumatra Utara. Lily ahli bermain biola. Menurut Hadely Hasibuan di dalam otobiografinya Memoar Mantan Menteri Penurunan Harga, Lily adalah murid Francois de Haan, seorang violis Belanda yang mengajarkan bermain biola di Medan pada akhir 1930-an. Namun hal itu dibantah Koko Hendri Lubis, penulis dan peneliti sejarah Kota Medan. Menurut Koko, sewaktu usia Lily masih tujuh tahun dan tinggal di Brastagi, guru musiknya orang Jerman. “Sewaktu tinggal di Medan sejak 1930, dia belajar main biola dengan Boris Mariev, guru biola kenamaan di Medan asal Rusia. Dia pimpinan musik tonil Bolero,” kata Koko kepada Historia . Pada usia 19 tahun, Lily bekerja di perusahaan rekaman His Master’s Voice di Singapura. Dia menciptakan lagu pertamanya, “Hatiku Patah”, ketika ditolak seorang gadis. Tiga tahun merantau, Lily kembali ke Medan. Mulailah dia berkarya. Karier Lily sebagai musisi profesional menanjak saat pendudukan Jepang. Hadely menyebut, dia menjadi salah seorang pemimpin sandiwara Asia Raya. Menurut buku Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Utara, di masa pendudukan Jepang, dia menciptakan lagu-lagu yang menyindir kehidupan di zaman Jepang seperti “Makan Sirih” dan “Aras Kabu” . Keberaniannya ini bukan tanpa risiko. Menurut Koko, dia pernah ditangkap Jepang gara-gara lagu “Bayangan” , karena liriknya dinilai menyindir pemerintah pendudukan Jepang. Saat masa revolusi, Lily membuat lagu perjuangan berjudul “Pemuda Indonesia” . Lagu itu menggelorakan semangat publik. Akibat lagu tersebut, dia pernah ditahan dan disiksa Belanda. Menariknya, justru di masa-masa sulit itulah Lily produktif berkarya, antara lain menelorkan lagu “Bunga Tanjung”, “Bunga Teratai”, “Selendang Pelangi”, dan “Rayuan Kencana”. Lagu Berlanggam Melayu Sebagai musisi dan komponis, Lily bukan hanya dikenal di Medan. Tapi juga sohor di Malaysia dan Singapura. Bahkan banyak lagu ciptaannya dijiplak musisi Malaysia. Dalam Vista, 28 Februari 1970, penulis Sori Siregar menulis dia sempat menanyakan hal itu kepada Lily. Apa jawabannya: “Tidak apa. Mereka toh kawan-kawan saya.” Mayoritas lagu ciptaan Lily berlanggam Melayu. Salah satu yang populer pada 1950-an adalah lagu “Selayang Pandang”. Pada 1970, lagu ini pernah masuk dalam album piringan hitam The Rollies dengan nama pencipta disebut anonim. Lily protes. Pihak perusahaan rekaman mengaku tak tahu Namun, Lily bukan hanya menciptakan lagu berlanggam Melayu. Dia juga membuat lagu “Memori” , berdasarkan puisi Z. Pangaduan Lubis. Lagu dan syair ini diciptakan untuk mengenang penyair Chairil Anwar. Selain itu, ada lagu “Marilah Sayang” , berdasarkan puisi Aldian Aripin yang termuat dalam kumpulan puisinya Oh, Nostalgia. “Unsur kemelayuan tak terdengar di lagu-lagu itu,” ujar Sori. Lebih Baik dari Ismail Marzuki? Kepiawaiannya bermusik tak membuat hidup Lily makmur. Semasa hidupnya, selama 25 tahun, Lily bertugas sebagai pemimpin Orkes Studio Medan di RRI Nusantara III. Meski honornya terbilang kecil, dia tak pernah mengeluh. Sori Siregar mengisahkan keadaan ekonomi Lily jauh dari cukup. “Rumah saya sudah jelek, tapi rumah Lily lebih jelek lagi dan dia sudah beberapa bulan tidak sanggup membayar rekening listrik rumahnya,” kata Sori. “Saya dan penyair Z. Pangaduan Lubis, selalu dimintainya uang untuk ongkos becak pulang,” lanjut Sori. Sebenarnya, nasib Lily mungkin bisa berubah jika saja dia mau ikut hijrah ke Malaysia saat diajak sahabatnya, Ahmad Djafar. Atau memenuhi panggilan sebuah penerbit di Jakarta. Namun, dia tak beranjak dari Medan. “Saya ingin menjadi saksi dari penderitaan kawan-kawan di sini. Saya tidak akan bahagia di sana (Malaysia atau Jakarta),” kata Lily, dikisahkan Sori. Lily wafat pada 2 Oktober 1979 dalam keadaan ekonomi yang memprihatinkan. Menurut Harian Bukit Barisan, 4 Oktober 1979, Lily dimakamkan pada 3 Oktober 1979 di Taman Bahagia Makam Pahlawan Medan. Berkat dedikasinya, Lily pernah mendapatkan penghargaan dari PWI Cabang Medan pada 1975 dan Departemen P & K pada Maret 1979. Namanya diabadikan menjadi nama taman di Jalan Palang Merah, Medan. Namanya kini nyaris dilupakan. Padahal, menurut Hadely yang didengarnya dari para pakar musik, kualitas Lily sebagai komponis mungkin melebihi Ismail Marzuki. Bahkan, kata Koko, Lily bisa membuat notasi musik (not balok) kalau mendengar pesawat lewat. Koko menyebut, Lily sudah menciptakan lebih dari 200 lagu semasa hidupnya.

KETIKA matahari masih pulas dalam tidurnya, para perempuan-pedagang asal Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul setiap hari sudah berangkat ke Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta sambil menggendong bakul berisi dagangan di punggung. Aktivitas itu merupakan rutinitas mereka. Namun, di masa perang itu, mereka tak hanya berdagang. Mereka menjadi pembawa pesan rahasia dari para gerilyawan di luar kota, pemasok logistik, sekaligus kurir. Peran mereka amat krusial. “Itu poin penting. Perempuan menjadi bagian dari usaha kemerdekaan,” kata sejarawan Ita Fatia Nadia kepada Historia . Para perempuan-pedagang itu menjadi komunikator antara gerakan bawah tanah di kota dengan para gerilyawan di daerah Godean, Imogiri, dan berpusat di Wiyoro. Ketika berangkat, mereka membawa pesan untuk para pemikir strategi di Kota Baru, Yogyakarta. Sewaktu pulang, mereka menyampaikan pesan balasan untuk para gerilyawan di pinggiran kota. Pertukaran informasi perjuangan yang dibawa para pedagang berlangsung di Pasar Beringharjo untuk menghindari kecurigaan Jepang. Menurut dosen sejarah UGM Dr. Mutiah Amini, Pasar Beringharjo menjadi ajang revolusi untuk para perempuan. “Para pedagang mentransfer kebutuhan para pejuang lewat pasar. Orang tidak mengira, dikiranya dia mau ke pasar, berjualan. Padahal untuk kebutuhan revolusi,” kata Mutiah. Sambil membawa dagangan, mereka membawa barang-barang kebutuhan untuk revolusi seperti pakaian, gula, teh, uang, atau pakaian. Barang dagangan dan kebutuhan revolusi ditumpuk jadi satu untuk mengelabui tentara Jepang. Umi Sardjono, Ketua Umum Gerwani, ikut menyamar jadi pedagang sayur ketika gerilya melawan Jepang mulai marak. Sebagai mata-mata, tugas utamanya mengumpulkan informasi. “Perempuan lebih luwes karena bisa menyamar sebagai ibu rumahtangga sehingga tidak dicurigai tentara Jepang,” tulis Ruth Indiah Rahayu dalam “Menulis Sejarah Sebagaimana Perempuan”, dimuat di Sejarah dan Budaya , Th X, No. 1, Juni 2016. Peran itu terus berlanjut sampai masa Perang Kemerdekaan ketika Jepang sudah hengkang. Menurut Galuh Ambar Sasi dalam artikel “Menjadi (Manusia) Indonesia: Pergulatan, Jejaring, dan Relasi Perempuan di Yogyakarta Masa Revolusi”, dimuat di Pluralisme dan Identitas , banyak perempuan jadi mata-mata dengan menyamar sebagai pedagang buah atau sayur, salahsatunya Alfiah Muhadi. Menurut Suhatno dalam “Sumbangan Wanita Yogyakarta pada Masa Revolusi” yang dimuat Jantra Vol. 1 No. 2, Desember 2006, keahlian menyamar dan menyiapkan logistik para perempuan itu diperoleh ketika mengikuti pelatihan Fujinkai. “Di masa Jepang, semua wanita diharuskan mengikuti latihan-latihan untuk menghadapi segala kemungkinan dalam membantu Jepang di Perang Asia Timur Raya.” Banyak di antara mereka kemudian bahkan membuka warung. Banyaknya warung sempat mebuat Belanda khawatir. Belanda menganggap warung hanyalah kamuflase mata-mata orang republik. Ketakutan Belanda itu ditunjukan antara lain lewat selebaran peringatan untuk tidak makan di warung pribumi. Peran berisiko tinggi itu jelas tak semua berhasil. Ada beberapa perempuan-mata-mata yang ketahuan dan dihukum. Salah satunya menimpa seorang kurir yang menyamar jadi pedagang telur saat membawa pesan rahasia di Wirogunan, dekat Taman siswa. “Pedagang telur itu tertangkap dan ditembak mati oleh Jepang. Perannya penting. Gerakan bawah tanah tidak bisa bekerja melawan Jepang tanpa perempuan,” kata Ita.

SIANG itu tribun Stadion Tamansari, Jakarta Barat, sesak penonton. Mayoritas kaum Adam. Mereka bersemangat memelototi jalannya pertandingan. Maklum, pertandingan yang dimainkan bukan melibatkan klub UMS 80, Warna Agung, atau Arseto, tapi pertandingan Parkit vs Buana Putri alias pertandingan sepakbola putri. Alhasil, saban para “Kartini” berkostum dengan paha terbuka itu menggiring atau menendang bola, sorakan penonton membahana. Rasa gemas meluap di benak mereka tatkala mendapati pemain terjatuh karena tekel lawan. Meski itu hanyalah scene dalam film Warkop DKI Maju Kena Mundur Kena (1983), bisa jadi susasana itu merupakan gambaran umum publik terhadap sepakbola putri di negeri ini. Pertandingan dianggap tak lebih dari tontonan menghibur belaka karena sarat aksi “pamer paha” dan goyang payudara. Padahal, bukan itu yang menjadi tujuan perempuan ketika main sepakbola. Melawan Budaya Ketimuran Sejak akhir 1960-an, ketika perempuan Indonesia mulai antusias bermain bola, para pesepakbola putri hanya punya dua tujuan: penyaluran hobi dan meraih prestasi. Namun, hal itu tak mampu menghindarkan mereka dari kritik. Akibatnya, perkembangan sepakbola putri dalam negeri terhalang tembok tinggi. Ketika sepakbola putri mulai makin marak digemari pada 1980-an, cibiran dan kritikan bahwa perempuan di Indonesia tak pantas bermain bola terus mengiringi. Bukan semata soal pakaian yang dianggap terlalu seksi jadi sorotan, tapi juga soal kesehatan bahkan budaya. Dalam budaya Timur, perempuan main sepakbola dianggap bertentangan dengan kodrat. Tak hanya dari masyarakat, komentar miring bahkan datang dari Menteri Muda Urusan Peranan Wanita Lasiyah Soetanto. “Masih banyak olahraga yang lebih pantas dilakukan wanita timur dan pantas dilihat mata,” katanya sebagaimana dimuat Majalah Femina, 11 Agustus 1981. Majalah yang sama juga memuat komentar miring pengurus DPP Wanita Katolik Martha Hadi Mulyanto. “Kasihan kalau wanita-wanita itu hanya jadi bahan tertawaan. Apalagi sepakbola itu permainan yang keras. Biarlah kaum pria saja yang melakukannya,” kata Martha. Akibatnya, beberapa pesepakbola putri mesti membela diri. Muthia Datau, kiper Buana Putri dan timnas putri era 1980-an mengatakan, dia main bola karena hobi dan untuk menyehatkan tubuh. Muthia Datau, eks kiper Buana Putri dan Timnas Putri PSSI (Foto: Majalah Femina, 11 Agustus 1981, Randy Wirayudha/Historia “Pasti ada pro dan kontranya. Kita kan di Timur. Padahal, seragam enggak ketat juga sebenarnya. Hanya celana pendek kok. Namanya juga main bola. Memang sepakbola itu konotasinya olahraga laki-laki. Tapi seiring perkembangan zaman, laki-laki dan perempuan disetarakan. Tinggal bagaimana orang mau mengartikannya. Saya sih tidak peduli orang mau bilang apa. Memang kenapa? Apa salahnya?” ujarnya kepada Historia. Hal senada diutarakan Papat Yunisal, eks pemain Putri Priangan dan timnas putri era 1980-an. “Jadi salah kaprahnya dulu, kesannya wanita tidak boleh aktivitas berat. Banyak yang bicara ini-itu. Tapi ya kita harus tunjukkan (kemampuan),” ujarnya kepada Historia . Ketua Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia (ASBWI) itu justru mempertanyakan kenapa hanya sepakbola putri yang dipermasalahkan pakaiannya, sementara cabang olahraga lain tidak. “ Ginideh, ambil contoh cabang renang. Bagaimana itu? Pakaiannya apa enggak (umbar) aurat? Lalu untuk yang lain-lain, tinju, gulat, angkat besi, itu jelas merusak tubuh,” sambung Papat. Papat Yunisal, eks Putri Priangan & Timnas Putri PSSI yang kini menjabat Exco PSSI merangkap Ketua ASBWI (Foto: Sejati Nugraha/Historia) Toh , penjelasan-penjelasan itu tetap tak mampu menghapus pandangan miring masyarakat terhadap sepakbola putri. Akibatnya, sepakbola putri dalam negeri mundur jauh dari era ketika Muthia dan Papat masih merumput. “Jangankan tahun 1980-an, sekarang saja masih begitu kok . Wajar ada yang menentang. Jangankan main bola, keluar rumah saja lewat jam 6 sore, itu enggak boleh. Dulu juga banyak yang berpendapat keperawanan bisa hilang kalau main bola. Padahal tidak begitu. Keperawanan ya harus dijaga masing-masing sampai punya suami,” kata Papat menutup pembicaraan.

TANPA menghiraukan para serdadu Jepang yang berjaga di luar pagar, Ngaisyah dan Oemiyah langsung naik ke atap Gedung Agung Yogyakarta setelah mendapat pinjaman tangga dari kawan pelukis Rusli dan Soemardi (pamong Taman Siswa). Kedua perempuan itu lalu menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih sebagai penegasan bahwa Indonesia telah merdeka. Aksi pada September 1945 itu merupakan puncak dari demonstrasi massa-rakyat yang menuntut penurunan bendera Jepang. Aksi berjalan mulus lantaran Oemiyah dan Ngaisyah merupakan pegawai Jawatan Pos Telepon Telegram (PTT), institusi telekomunikasi resmi semasa pendudukan Jepang, sehingga gerak-gerik mereka tak mengundang kecurigaan Jepang. Sejak lama, Oemiyah –yang juga ketua serikat buruh PTT dan kelak menjadi sekretaris Kabinet Amir Syarifudin bagian stenografi– dan Ngaisyah serta Rusli dan Soemardi menjadi anggota perlawanan bawah tanah yang dijalankan kelompok Pemuda Pathuk (PP). Kelompok perjuangan beranggotakan kelas menengah terdidik dari beragam kalangan ini muak terhadap fasis, yang berkuasa dengan kejam. Para anggota PP memanfaatkan keadaan untuk perjuangan. Oemiyah dan Ngaisyah memanfaatkan betul status pegawai dan posisi sebagai ahli stenografi untuk menyadap pesan-pesan rahasia Jepang. “Kalau malam, mereka tidak pulang. Para perempuan tersebut menyadap berita-berita yang dikirim dari Jepang lewat kode-kode yang bisa mereka terjemahkan,” kata sejarawan Ita Fatia Nadia, yang merupakan anak Oemiyah. Hasil sadapan itu menjadi bahan PP merancang strategi. Dalam perjuangan, PP bertugas menyusun strategi melawan Jepang. Mereka bekerjasama dengan kelompok-kelompok perjuangan lain, termasuk para gerilyawan di luar kota. Komunikasi mereka lakukan lewat perantaraan para pedagang di Pasar Beringharjo. “Para pedagang perempuan menjadi penyampai pesan antara para gerilyawan di gunung ke Sukarno atau ke tokoh-tokoh pemikir yang berada di Kota Yogyakarta,” kata Ita. Hal serupa juga dilakukan oleh Umi Sardjono, Ketua Umum Gerwani, seperti ditulis Ruth Indiah Rahayu dalam “Menulis Sejarah Sebagaimana Perempuan” diterbitkan Sejarah dan Budaya , Th X, No. 1, Juni 2016. Selama gerilya melawan Jepang, Umi bertugas sebagai kurir dengan menyamar sebagai ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar. Peran ini menurutnya lebih luwes dikerjakan perempuan karena perempuan pandai menyamar dan tidak dicurigai tentara Jepang. Kucing-kucingan dengan serdadu Jepang itu jelas memiliki risiko besar. Seperti yang menimpa Wasimah, seorang suster yang ikut berjuang, kala ketahuan membawa kebutuhan gerilya berupa obat juga pesan rahasia dari para pejuang. “Wasimah tertangkap di Taman Siswa, lalu ditembak. Salah seorang perempuan di PTT juga ada yang tertangkap menyadap berita Jepang. Ia kemudian dihukum mati di Kantor Pos Besar,” kata Ita. Toh, risiko kehilangan nyawa tak menyurutkan tekad para perempuan ikut memperjuangkan kemerdekaan. Komunikasi-komunikasi rahasia yang mereka lakukan amat menentukan kelanjutan perjuangan hingga akhirnya Indonesia bisa lahir. “Para pedagang mentransfer kebutuhan para pejuang lewat pasar. Orang tidak mengira, dikiranya dia mau ke pasar, berjualan. Padahal untuk kebutuhan revolusi,” ujar Ita.*