UNDANG-UNDANG No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang baru saja disahkan menuai kontroversi. Terutama dalam pasal 122 huruf k berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Sebelum pengesahan UU MD3, pasal penghinaan terhadap presiden yang termaktub di dalam pasal 263 dan 264 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga mengundang kritik masyarakat. Baik pasal 122 huruf k UU MD3 maupun pasal 263 dan 264 RKUHP lebih terlihat mewarisi aturan zaman kolonial ketimbang negeri merdeka yang demokratis. Pada masa kolonial, pasal-pasal pembungkaman lebih banyak diberlakukan di negara koloni ketimbang di negeri induknya. Seringkali hukuman jauh lebih berat di negeri koloni ketimbang di negeri tuan penjajah. Ironi standar ganda pemberlakuan hukum tersebut memperlihatkan secara tegas mana negeri jajahan dan mana negeri yang merdeka. Mohammad Hatta adalah korban dari pemberlakuan standar ganda hukum kolonial tersebut. Pada 23 September 1927, sepulangnya mengikuti Konferensi Liga Internasional Wanita di Swiss, polisi mendatangi rumah Mohammad Hatta di Den Haag dan membawanya ke penahanan. Tak hanya Hatta, tiga aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya juga turut digiring ke penjara, yakni Ali Sastroamidjojo, Nazir Pamontjak dan Abdul Madjid Djojodiningrat. Polisi Den Haag menahan mereka atas tuduhan menghasut orang untuk menentang Kerajaan Belanda, terlibat dalam organisasi terlarang dan makar. Setelah lima bulan setengah melalui penahanan preventif, pada 22 Maret 1928 mahkamah hakim pengadilan negeri Den Haag memvonis Hatta cum suis bebas dari semua tuduhan jaksa. Dalam pledoinya yang terkenal, Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka), Hatta menyampaikan keberatannya atas tuduhan jaksa. Menurut Hatta, Belanda adalah negeri yang bebas dan menjamin kebebasan warganya. “Kepada Tuan-tuan aku berani bertanya dengan kepercayaan: apakah tindakan itu tidak melanggar kebabasan yang diakui oleh Undang-undang Dasar?” ujar Hatta di muka pengadilan melontarkan pertanyaan retoris kepada hakim. Hakim menerima argumentasi Hatta, mengacu pada konstitusi Belanda yang menjamin setiap warganya untuk berpendapat dan bergerak secara bebas. Namun nasib Hatta di Belanda, negeri merdeka yang tak dijajah siapa-siapa, berbeda jauh ketika dia pulang ke Indonesia. Aktivitas politiknya diawasi, pidatonya dihentikan oleh Dinas Pengawasan Politik ( Politieke Inlichtingen Dienst , PID), pertemuan dibubarkan dan akhirnya Hatta ditangkap pada 25 Februari 1934. Tanpa melalui pengadilan, Hatta dibuang ke Boven Digul, bersama ratusan tahanan politik lainnya. Tuduhan hakim pengadilan negeri Bandung terhadap Sukarno pada 1930 pun tak jauh berbeda dari apa yang diterima Hatta ketika dia diadili di pengadilan negeri Den Haag. Jaksa menuduh Sukarno “menghasut dan mengikuti perkumpulan terlarang”. Berbeda dari vonis bebas yang diterima Hatta di Den Haag, hakim pengadilan negeri Bandung memutus Sukarno bersalah atas tindakan makar dan menghasut orang untuk melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Atas vonis itu Sukarno diganjar hukuman badan, dibui mulai dari Sukamiskin sampai dengan dibuang ke Ende, Flores. Dari Maria Ullfah, menteri sosial era Kabinet Sjahrir II dan III (1946-1947), juga diperoleh kisah kontradiksi iklim kebebasan di negeri induk dengan negeri jajahannya. Dari biografinya, Maria Ullfah Subadio, Pembela Kaumnya karya Gadis Rasjid, dikisahkan betapa terkejut dan senangnya Maria saat dia menemukan buku pledoi Sukarno, Indonesia Menggugat ( Indonesia Aanklacht ) dijual bebas di sebuah toko buku di Leiden sementara hal yang sama tak mungkin ditemukan di Indonesia. “Pidato Bung Karno diterbitkannya dalam bentuk buku dengan judul “Indonesia klaagt aan.” Halaman mukanya dengan lukisan disain berwarna merah-putih dengan gambar Jenderal Van Heutsz yang menaklukkan Aceh dan gambar mayat rakyat Aceh. Padahal di Hindia Belanda sendiri bendera “Merah-Putih” yang oleh pejuang kemerdekaan dipilih sebagai bendera kebangsaan dilarang dikibarkan di depan umum,” tulis Gadis Rasyid mengutip cerita Maria. Ketika kuliah di Belanda, Maria merasa ada perbedaan jauh antara negeri merdeka dengan negeri jajahan. Maria menuturkan kepada Gadis, “Di negeri Belanda ia baru mulai sadar apa artinya hidup di suatu negara yang merdeka. Di mana orang tidak usah takut terhadap penguasa, selama tidak melakukan kejahatan. Di mana orang dapat bergerak dengan bebas, melakukan apa saja yang disenangi, di mana semua manusia sama di dalam hukum.” Indonesianis Daniel S. Lev dalam tulisannya, “Hukum Kolonial dan Asal Usul Negara Indonesia” mengatakan sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum kolonial. Penguasa kolonial menurut Daniel Lev menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaannya. Dengan cara ini Mas Marco Kartodikromo, Sukarno, Hatta, Sjahrir dan banyak pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia lainnya dibungkam dan dipenjara. Dan hari ini, 72 tahun lebih setelah Indonesia merdeka, 20 tahun setelah rezim otoriter Soeharto tumbang, cara berpikir kaum kolonial masih bisa dikenali dari cara mereka menyusun undang-undang. Tidak terkecuali dalam UU MD3 yang berpotensi menghalangi kebebasan setiap orang untuk melancarkan kritik sekeras-kerasnya terhadap wakil pilihan mereka di DPR.

PERTIKAIAN antara Indonesia dengan Belanda selama empat tahun (1945-1949) ternyata tidak hanya melibatkan para prajurit di medan laga atau para politisi di arena diplomasi, namun juga telah merebak ke dunia media. Adalah Rosihan Anwar dan Alfred van Sprang yang memulai “pertempuran” tersebut dalam majalah berbahasa Belanda Het Inzicht (milik Kementerian Penerangan RI). Pertempuran pena diawali oleh Alfred van Sprang dengan menulis surat terbuka ( open brief ) yang ditujukan kepada Rosihan Anwar dan jurnalis-jurnalis Indonesia lainnya. Seperti dikutip oleh Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Indonesia Jilid VII: Kisah-Kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan , Sprang mengkritik prilaku para jurnalis Indonesia yang terlanjur mabuk dalam semangat revolusi. Ia pun menyebut Rosihan dan kawan-kawan telah ikut membesarkan api permusuhan di antara bangsa Belanda dengan bangsa Indonesia. “Yang dalam tahun-tahun belakangan (api itu) menyala dalam kalbu kalian…” tulisnya. Sprang berkesimpulan bahwa saking begitu bersemangatnya para jurnalis Indonesia membela kepentingan negaranya hingga melupakan semangat dasar jurnalisme: mengikat seluruh manusia dalam kemanusiaan itu sendiri. Menurutnya, surat kabar adalah salah satu daripada bahan-bahan untuk mempersatukan nilai-nilai tersebut. “Akan tetapi tangan-tangan yang tidak ahli menjadikannya suatu bahan yang tidak mengikat, akan tetapi justru selalu membuat persatuan jatuh berderai-derai ke dalam penggalan-penggalan yang tak berharga…” ujar Sprang. Empatbelas hari kemudian, “serangan” Sprang tersebut dibalas Rosihan secara terbuka dalam majalah yang sama. Dalam bahasa yang lugas, Rosihan memulai serangannya dengan kisah pengalamannya ketika berada di sebuah medan pertempuran yang ada di wilayah Tangerang. Dia berkata menyaksikan suatu perkelahian hidup dan mati. Ia menjadi saksi betapa pejuang-pejuang pembebasan Indonesia menjadi bulan-bulanan mortir dan mitraliur militer Belanda yang serba modern. Selanjutnya, Rosihan “mengejek” Sprang sebagai telah “buta” dalam menyikapi konflik Indonesia-Belanda. Jika Sprang memang mengangungkan hati nurani dan kemanusiaan, kata Rosihan, maka dia seharusnya sadar bahwa peperangan yang terjadi bukanlah semata-mata karena anak-anak muda Indonesia telah terganja dengan semangat revolusi untuk membunuh orang-orang di luar mereka. Hal-hal yang mengerikan seperti terjadi di palagan Tangerang adalah bukti bahwa musuh yang ingin menghalangi kemerdekaan Indonesia itu jelas ada. “Betapa kau sama sekali telah gagal melihat segala sesuatu dalam cahaya yang sebenarnya…” tulis Rosihan. Dalam situasi demikian, Rosihan menyebut adalah suatu kemustahilan bagi dirinya untuk tidak bersikap jelas. Dia menyatakan tidak mungkin baginya untuk menulis segala sesuatu seolah-olah berjalan lancar antara orang-orang Belanda dengan orang-orang Indonesia. “Atau kau menginginkanku menjadi seorang hipokrit, Fred?” tanya Rosihan dalam nada sinis. Di akhir tulisan, Rosihan menyatakan selama masih ada pertempuran seperti di Tangerang dan selama kapal-kapal perang Tromp dan Tijgerhaaien masih terus merompak di panta-pantai Indonesia, maka dia akan terus “menggunakan bahan yang dipercayakan ke tangannya” untuk terus menulis dan menulis sesuatu yang bisa membebaskan Indonesia. “Aku akan bercerita kepada bangsaku bagaimana duduk perkara yang sebenarnya…” kata Rosihan. Setelah surat terbuka pada 22 Juni 1946 itu, tidak ada tanggapan lebih lanjut dari Alfred van Sprang. “Kami menjadi sibuk disergap oleh pekerjaan wartawan yang harus mengejar deadline …” tulis eks redaktur surat kabar Merdeka tersebut. Alfred van Sprang merupakan jurnalis perang yang bisa disebut sangat aktif dan gesit dalam melaksanakan tugasnya. Ketika bertugas di Indonesia (1946-1949), Sprang tercatat sebagai jurnalis yang bekerja untuk kantor berita Amerika Serikat, United Pers . Sebagai orang yang berkebangsaan Belanda, Sprang sejak di Indonesia bisa menjadi jurnalis yang melekat di setiap gerakan militer Belanda. Kisah-kisahnya selama mengikuti gerakan militer Belanda di Jawa, dia catat dalam sebuah buku berjudul Wij Werden Geroepen (Kami yang Dipanggil). Tidak berbeda dengan Sprang, Rosihan Anwar pun sangat terlibat dalam setiap pertempuran-pertempuran terkemuka di Jawa. Tercatat dia pernah melaporkan situasi perang yang terjadi di Surabaya, Tangerang, Batavia, Karawang, Bekasi dan tempat-tempat membara lainnya. Rosihan pula yang dicatat dalam sejarah sebagai jurnalis pertama yang bisa mewawancarai Panglima Besar Soedirman di tempat sang jenderal bergerilya.

Penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga selalu terjadi ketika si majikan tidak memperlakukan pekerjanya laiknya manusia. Hal semacam ini sudah terjadi sejak era kolonial. Para majikan Eropa, dalam catatan perjalanan Jean Baptiste Tavernier yang dihimpun Bernard Dorleans dalam Orang Indonesia dan Orang Prancis, kerap menyiksa pembantu rumah tangga yang mereka sebut babu atau jongos. Babu dan jongos bekerja sebagai pengurus rumah dan keperluan si tuan, dan banyak dari mereka juga mengasuh anak majikan. Mereka bekerja seperti pembantu rumah tangga di masa sekarang namun status mereka adalah budak. “Pada masa itu tidak ada tenaga kerja bebas. Hal ini terlihat dari kebiasaan sejumlah pemilik budak untuk menyewakan budaknya,” kata Susan Blackburn dalam Jakarta: Sejarah 400 Tahun. Catatan Tavernier yang ditulis abad ke-17 itu menyebut penyiksaan terhadap babu banyak dilakukan orang Eropa. Istri seorang mayor di Batavia, misalnya, pernah menyeret babunya yang gadis pribumi. Setelah mengikat si babu di meja, dia menyiksanya hingga si babu meninggal. Penyebab kemarahan si majikan sebenarnya sepele, cemburu karena melihat si babu tersenyum pada tuannya ketika memberikan mantel. Berkaca pada kehidupan lelaki Belanda di Batavia yang kawin dengan pembantunya, nyonya itu curiga ada hubungan khusus antara si babu dan mayor. Setelah si babu tewas dengan tubuh terikat, nyonya itu berencana mencincang tubuhnya dan memasaknya. Dia ingin menjadikan tubuh si gadis sebagai santapan malam suaminya. Namun, rencana itu urung dilaksanakan karena babu-babu lain di rumahnya mengancam akan melaporkan itu pada tuannya. Meski begitu, si nyonya tak kena hukuman apapun. Kasus lain yang diceritakan Tavernier tak kalah kejam. Seorang nyonya terganggu oleh senda gurau babu perempuannya dengan seorang jongos pria. Nyonya itu merasa tawa si babu genit. Si nyonya yang marah langsung menyeret babunya ke dapur, memaksanya masuk ke dalam martavane , gentong air yang terbuat dari tanah liat. Martavane memiliki bentuk kecil di bagian mulut, membesar di bagian tengah dan mengecil lagi di bagian dasar sehingga sulit sebetulnya memasukkan manusia ke dalamnya. Tapi begitu si nyonya berhasil memaksa babunya masuk, dia menyiramkan air mendidih sedikit demi sedikit sampai martavane itu penuh. Si babu pun meninggal terendam dalam air panas. Meski nyonya itu kemudian mendapat hukuman, hukumannya hanya denda sebanyak f.200yang dibayarkan kepada petugas pajak. Bila majikan perempuan menyiksa babunya hingga tewas, majikan pria menyiksa budaknya dengan memperkerjakan mereka tanpa istirahat. Budak-budak itu akhirnya bunuh diri karena kelelahan dan putus asa. Ada yang bunuh diri dengan menenggelamkan diri karena mengira itu cara yang paling tidak menyakitkan, ada juga yang menggorok leher atau memilih gantung diri. Banyak bukti perlakuan buruk orang Eropa terhadap pembantunya, terutama pada abad ke-17. Namun, Francis Gouda dalam Dutch Culture Overseas tak sependapat dengan banyaknya kekejaman terhadap babu seperti yang dicatat Tavernier. Menurutnya, hanya sedikit nyonya-nyonya Hindia yang menyiksa secara fisik atau menyakiti dan memukuli pelayan-pelayan pribumi mereka. “Kadang-kadang nyonya-nyonya itu menampar pembantunya atau mempermalukan mereka secara psikologis dan melecehkan harga diri mereka,” tulis Gouda. Kondisi perbudakan baru sedikit membaik ketika ide pencerahan mulai menyebar pada abad ke-18. Meski penyiksaan terhadap budak tetap berlangsung, itu terjadi melalui jalur hukum. Setelah ada laporan dari majikan tentang perilaku pembantu atau budak mereka, hukum kemudian mengeksekusi babu atau budak itu dengan dicambuk atau dipenjara. Pun majikan mulai menerima hukuman meski tidak berat. Seperti dalam kasus Belanda kaya yang menembak mati budaknya dan menyiksa tiga budak lain pada 1742. Majikan itu dihukum keluar dari seluruh wilayah VOC. Bentuk hukuman bisa pula berupa pencabutan hak kepemilikan budak karena memperlakukan budak dengan sangat kejam. “Pada akhirnya penguasa Belanda mulai serius memikirkan nasib budak,” tulis Jean Gelman Taylor dalam Kehidupan Sosial di Batavia. Toh, adanya hukuman terhadap penyiksa pembantu atau budak tak signifikan mengurangi kekejaman terhadap babu dan budak. Babu yang diperlakukan tidak manusiawi terus bermunculan. Pada abad ke-20, Pinah salah satu korbannya. Babu berusia 10 tahun yang dibawa majikannya ke Belanda itu harus siap melayani majikan 24 jam tiap hari. Majikannya memperlakukan Pinah secara kasar dan pelit. “Perempuan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda menampilkan sikap yang penuh kebencian, asusila, dan rasis,” tulis Rudy Kousbroek dikutip Gouda.

EUFORIA menghinggapi Persija Jakarta. Setelah 17 tahun puasa gelar juara, "Macan Kemayoran" menjadi juara Piala Presiden, Sabtu (17/2/2018) lalu. Tiga gol pemain Persija di partai final menyudahi perlawanan Bali United. “Macam Kemayoran” kembali menunjukkan raungannya. Sejak berdiri sembilan dekade silam, Persija sudah menahbiskan diri sebagai salahsatu klub terbesar di negeri yang dulu bernama Hindia Belanda. Persija bahkan merupakan satu dari sedikit klub yang ikut mendirikan PSSI. Berdiri pada 28 November 1928, klub awalnya bernama Voetbalbond Boemipoetera (VBB). Pertikaian sejumlah pengurusnya kemudian membuat klub itu “cerai” dari Voetbalbond Batavia en Omstraken yang didukung pemerintah Hindia Belanda dan berganti nama jadi Voetbal Indonesische Jacatra (VIJ) pada 30 Juni 1929. Menurut Suratkabar Pemandangan , 20 September 1938, VIJ didirikan dua tokoh sepakbola dari klub-klub lokal Jakarta yang sudah eksis lebih dulu, yakni Soeri (klub Setiaki) dan A. Alie Subrata (klub Setia Tuhu Enggone Rukun/STER). VIJ bermarkas di Petojo. “VIJ memiliki lapangan sepakbola di Petojo, belakang bioskop Roxy, Jakarta Pusat. M Husni Thamrin turut berperan dan banyak mengeluarkan uang untuk membangun lapangan ini,” ungkap Alwi Shahab dalam Maria van Engels: Menantu Habib Kwitang. Thamrin, tokoh pergerakan dan anggota Gementeraad serta Volksraad, membantu 2000 gulden untuk membeli lahan yang dijadikan lapangan Laan Trivelli, Pulo Piun, Petojo itu. Lapangan itu dinamai Lapangan Kebon Singkong sebelum bertransformasi menjadi Stadion VIJ. Dengan Thamrin sebagai pelindungnya, VIJ tak hanya menggeliat di lapangan namun juga di lorong pergerakan nasional. Bersama Bandoengsche Indonesia Voetbalbond (BIVB, kini Persib Bandung), Vortenlandsche Voetbalbond Sala (VVB Sala, kini Persis Solo), Persatuan Sepakbola Mataram (kini PSIM Yogyakarta), Indonesische Voetbalbond Magelang (IVBM, kini PPSM Magelang), Madioensche Voetbalbond (MVB, kini PSM Madiun) dan Soerabajasche Indonesia Voetbalbond (SIVB, kini Persebaya), VIJ membidani lahirnya PSSI pada 19 April 1930 dengan ketua umum pertamanya Ir. Soeratin. “Fakta sejarah menempatkan Persija dalam barisan perserikatan penggagas berdirinya PSSI yang getol melakukan perlawanan terhadap Belanda dan (kemudian) Jepang,” tulis Ario Yosia dalam Gue Persija . Di lapangan, VIJ menjadi kampiun pertama Perserikatan, kompetisi antarklub amatir daerah yang digulirkan PSSI, musim 1930. VIJ mempertahankannya di musim 1933, 1934, hingga 1938 sebelum invasi Jepang. Pada Mei 1942, VIJ terpaksa mengganti nama untuk menghindari pemberangusan penguasa militer Jepang terhadap segala hal berbau Belanda. Persidja, nama baru VIJ itu diambil dari terjemahan VIJ dalam bahasa Indonesia dengan ejaan di masa itu: Persatoean Sepakraga Indonesia Djakarta. Sebagai penghargaan terhadap perjuangan Persija, pemerintah menghadiahi klub itu “rumah” baru di Medan Merdeka Timur: Stadion Ikada. Dalam pidatonya di milad ke-30 Persija, 28 November 1958, Presiden Sukarno mengatakan, “Jika mula-mula Saudara-Saudara harus puas dengan lapangan di Pulo Piun, maka sekarang Saudara-Saudara sudah mempunyai lapangan di Merdeka Timur. Maka pesanku sekarang, tiada lain, ialah supaya Saudara-Saudara lebih giat lagi berjuang, menyusun, dan menyempurnakan organisasi Saudara-Saudara, dengan pedoman: Segala usaha harus untuk kebesaran Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang Saudara-Saudara turut memproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu!” Namun, pada 1960 Bung Karno kembali merelokasi kandang Persija akibat pembangunan Monas. Markas Persija pindah ke Stadion Viosveld, kemudian ganti nama jadi Stadion Menteng, di Jalan HOS Tjokroaminoto. Puluhan tahun menghuni Stadion Menteng, Persija akhirnya pindah ke Stadion Lebak Bulus akibat muncul rencana pengalihfungsian Stadion Menteng (Stadion Persija) menjadi taman. Sialnya, Stadion Lebak Bulus pun kemudian dirobohkan untuk dijadikan Depo Mass Rapid Transit (MRT). Alhasil, Persija harus “menggelandang” ketika menjalani laga kandang. Setelah Stadion Manahan di Solo dan Stadion Patriot di Bekasi, Stadion Gelora Bung Karno kini jadi kandang sementara Persija. Jersey kebanggaan klub yang sejak awal berwarna merah, ikut berubah pada 1997 semasa pemerintahan Gubernur Sutiyoso. Bang Yos mengganti warna jersey jadi oranye kemerahan sesuai logo Pemerintah Provinsi DKI. Perubahan warna kembali terjadi pada 1998, menjadi oranye terang. Sementara, terus bertambahnya pendukung setia Persija membuat klub merasa perlu membuat wadah untuk mengorganisir mereka. Manajer Persija Diza Rasyid Ali lalu membentuk The Jackmania alias The Jak pada 1997. “The Jakmania mulai berdiri pada 19 Desember 1997. Markas dan sekretariatnya di Stadion Menteng (kini di Stadion Soemantri Brodjonegoro). Muhammad Gunawan Hendromartono alias Gugun Gondrong didaulat menjadi ketua pertamanya,” tulis Hardy R. Hermawan dan Edy Budiyarso dalam biografi IGK Manila: Panglima Gajah, Manajer Juara. Sejak itu, salam The Jak berupa acungan telunjuk dan jempol membentuh huruf “J” mulai tenar. Inspirasinya digagas Edi Supatmo, Humas Persija. Namun, soal prestasi Persija kurang bersuara sejak Kompetisi Perserikatan bubar. Di Liga Indonesia, Persija baru bisa juara pada 2001 dan 2018. Prestasi Persija justru lebih baik di level internasional: juara Ho Chi minh City Cup 1973, Brunei Invitation Cup 2000 dan 2001, dan terakhir BoostSportFix Super Cup di Malaysia 2018.*

BUKAN perkara mudah buat Indonesia untuk memajukan olahraga wushu meski pada 10 November 1992 sudah punya Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI). Dengan target jangka pendek punya tim untuk diterjunkan ke SEA Games 1993 di Singapura dan target jangka menengah berupa upaya mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga, Indonesia mesti menggembleng atlet-atletnya dari nol. Ke mana lagi menimba keilmuan wushu kalau tak belajar langsung ke negeri asalnya, China. I Gusti Kompyang Manila sebagai ketua umum PBWI pun membawa 14 atlet pelatnas-nya menuntut ilmu ke Shanxi di utara China. Di sanalah kampung halaman lao she (master) Wang Donglien. Wang bersama Deng Changli sebelumnya didatangkan PBWI untuk menjaring atlet-atlet dari berbagai daerah untuk seleksi nasional (Baca: Wushu dan Telepon Merah RI Satu) . “Manila mendapat rekomendasi mendatangkan dua master wushu itu dari pendekatannya ke Kedutaan Besar China di Jakarta,” tulis Hardy R. Hermawan dan Edy Budiyarso dalam biografi IGK Manila: Panglima Gajah, Manajer Juara. Seleksi oleh dua Lao She itu akhirnya mendapatkan 14 atlet terbaik pertama Indonesia, yakni Fonny Kusumadewi; Meliani; Marlia Yossie; Lim Ming Ming; Ria Oktariana; Cecilia Fransisca; Hartono Seputro; Siauw Wie Sen; Tjhan Rahmat; Teddy Yusuf; Ahmad Idris; Ahmad Rifai; Aizan; dan Se Hoen Tan. Mereka lalu mendapatkan pelatihan intensif selama lima bulan. “Kita lima bulan latihan di Senayan yang sekarang jadi hall basket itu. Sebulan jelang SEA Games, kita dikirim ke Cina. Saya pribadi senang sekali bisa ke Cina dengan segala keterbatasan waktu itu. Kita juga ketemu atlet-atlet yang sudah profesional di Cina. Kita merasa kecil banget. Ternyata belum apa-apa. Masih seujung kuku dibanding mereka,” ujar Fonny kepada Historia. Namun, Fonny dan kawan-kawan merasakan kegetiran saat menjalani training itu. Baik selama di perjalanan maupun ketika tinggal di Shanxi, mereka mendapat akomodasi buruk. “Kita di perjalanan di kereta itu, enggak bisa tidur. Memang ada tempat tidurnya, tapi penuh kutu begitu. Begitu juga di tempat menginap, semacam mess atau barak yang kumuh, kotor, termasuk toiletnya yang memprihatinkan. Di mess itu, tempat tidurnya kita dikasih yang masih kasur kapuk, kempes, sudah bau. Kalau mau tidur, kita gelar jaket dan meringkuk aja begitu, saking jijiknya,” sambungnya. Manila pun, kata Fonny, sempat syok melihat akomodasinya. “Makanya besoknya kita dipindah Pak Manila ke penginapan, yang seperti kayak mess juga, tapi masih jauh lebih baik,” kata Fonny. “Mungkin karena serba ketidaktahuan ya, soal akomodasinya waktu itu.” Kondisi memprihatinkan juga terjadi di tempat latihan. Fonny masih ingat betul. “Di tempat latihannya juga kita kaget, enggak ada toilet. Kalau mau buang air kecil atau besar, itu tempatnya ya hanya tanah saja yang digali, lalu dikasih penyekat ala kadarnya. Kita sampai merasa, kok sampai begini ya,” kenangnya. Fonny dkk memutuskan tak mau buang air di tempat latihan. Mereka memilih menahannya sampai ke mess lagi, di mana terdapat toilet yang lebih layak. Sebulan mereka menjalani kerasnya kehidupan Shanxi. Pulang dari sana mereka langsung terjun ke SEA Games 1993 di Singapura. Sayang, tim Wushu Indonesia gagal membawa pulang medali. “Saya hanya menyayangkan kenapa mulainya terlambat. Umur saya juga sudah 20-an baru mulai. Coba kalau itu dibinanya kita dari umur belasan, masa pelatnasnya enggak cuma enam bulan, pasti hasilnya jauh lebih baik. Dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah maunya instan. Padahal wushu bukan olahraga instan. Biasanya tiga tahun baru kelihatan. Bayangin, harusnya tiga tahun, kita pelatnas hanya enam bulan,” tutup Fonny.

KABAR pemberian hak pilih perempuan di Belanda memicu sejumlah aktivis perempuan di Hindia Belanda memperjuangkan hal serupa. Asosiasi Hak Pilih Perempuan atau dalam bahasa Belanda Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVV) lalu mempelopori perjuangan itu pada awal abad ke-20. VVV adalah organisasi yang berpusat di Belanda dan diketuai aktivis perempuan Aletta Jacobs. VVV di Batavia didirikan atas inisiatif Charlotte Jacobs, saudara perempuan Aletta. Dia ahli obat pertama di Belanda yang datang ke Hindia Belanda pada 1884 dan menetap selama hampir 30 tahun. Kedatangannya pertamakali bukan untuk urusan perjuangan hak pilih di negeri jajahan. Cabang VVV pertamakali didirikan pada 1908. Pendirian cabang VVV, tulis Elsbeth Locher-Scholten dalam Women and the Colonial State, merupakan reaksi atas pemberian hak pilih bagi lelaki Eropa. Pendirian ini juga mendekati pemilihan Dewan Kota di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Mereka mendesak pemerintah untuk memberikan kursi pada wakil perempuan. Namun begitu pemerintah menolaknya. Pada 1918 cabang VVV di Hindia Belanda mengajukan usulan pada anggota Dewan Rakyat yang baru terbentuk untuk mendukung hak pilih perempuan dan meminta Gubernur Jenderal untuk memberikan kesempatan pada perempuan mengikuti pemilihan Dewan Kota. Pada awal pendiriannya VVV memang hanya mengupayakan hak pilih bagi perempuan Belanda. Anggotanya didominasi oleh perempuan Belanda sejak awal mula berdiri. Beberapa anggota VVV yang menonjol merupakan istri dari pejabat penting atau anggota Volksraad. “Bentuk awal feminisme Belanda di Hindia Belanda bisa dikatakan sangat Eurosentris, rasis, dan elitis,” tulis Elsbeth. Namun situasi negeri jajahan membuatnya harus menyesuaikan dengan perempuan dari ras yang berbeda untuk menguatkan kampanye tentang hak pilih. Pada 1918 VVV meminta bantuan dari 14 organisasi perempuan Indonesia untuk membuat petisi penghapusan kata laki-laki dalam regulasi pemilihan Dewan Daerah. Hanya tiga organisasi yang merespons permintaan tersebut dan hanya satu , yakni PIKAT dari Manado yang mau membantu membuat petisi. “Mereka (VVV) menemukan kesulitan karena minimnya perhatian perempuan Indonesia terkait hak pilih. Perngiriman surat dari VVV ke berbagai organisasi perempuan hanya sedikit mendapat respons,” tulis Susan Blackburn dalam Jakarta-Batavia: Socio-cultural Essays. Ketika perempuan Belanda memperoleh hak pilih penuh pada 1919, mereka memutuskan untuk menggencarkan perjuangan akan hak pilih di negara jajahan. Mereka juga mengganti nama organisasi menjadi Asosiasi Hak Pilih Perempuan di Hindia Belanda (Vereeniging Voor Vrouwenkiesrecht in Nederlands Indie, VVVNI). Anggota VVVNI mengikuti pertemuan pada 1919 di Dewan Rakyat yang membahas tentang hak pilih perempuan. Mereka mendapat dukungan untuk hak pilih perempuan di pemilihan Dewan Kota Batavia. “Soal hak pilih hanya masalah waktu. Kelak pemerintah Belanda akan memberikannya pada perempuan di Hindia Belanda sama seperti di Belanda,” kata Presiden VVVNI, nyonya Pannekoek-Nijman. Ketika mengajukan usulan tentang hak pilih bagi semua ras pada 1920-an, VVVNI mendapat tantangan untuk membuktikan bahwa perempuan Indonesia, setidaknya yang berpendidikan, juga menginginkan hak pilih. VVVNI kemudian merekrut perempuan Indonesia dan menjalin hubungan dengan organisasi perempuan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan hak pilih perempuan. Pada 1920-an, beberapa perempuan Indonesia bergabung dengan VVV karena tertarik untuk memperjuangkan hak pilih ketika sedikit sekali organisasi perempuan Indonesia memeperhatikan soal itu. Organisasi perempuan Indonesia lebih fokus pada masalah kesejahteraan perempuan, seperti perkawinan, pendidikan, dan nasib buruh. Perempuan Indonesia yang ikut VVV sebagai anggota eksekutif adalah Rukmini Santoso, adik Kartini; Rangkayo Chailan Syamsu Datu Tumenggung yang aktif melawan pernikahan anak; dan Nyonya Abdul Rachman (nama dirinya tidak diketahui) istri dari pejabat sipil di Jawa. Datu Tumenggung dan Nyonya Abdul Rachman menjadi penghubung antara VVV dan organisasi perempuan Indonesia yang berkembang pada 1920-an. Hubungan antara VVVNI dan organisasi perempuan Indonesia agak sulit karena organisasi perempuan kebanyakan adalah organisasi sayap. Sama seperti organisasi induknya, organisasi perempuan Indonesia termasuk organisasi nasionalis. Pemimpin VVV, MA Stibbe Koch dan S van Overveldt-Biekart, tak bersimpati pada pergerakan nasionalisme. Mereka hanya ingin berjuang untuk mendapat hak pilih bagi perempuan berpendidikan, termasuk sebagian kecil perempuan Indonesia yang sudah mendapat pendidikan Barat. “Sebetulnya, renggangnya hubungan VVV dengan organisasi perempuan bukan sepenuhnya salah pemimpin VVV yang anti gerakan nasionalis. Sampai 1930-an, organisasi perempuan dari seluruh kelompok ras hampir semuanya non-politis yang lebih banyak menyoroti masalah kesejahteraan sosial. Feminis Eropa di Batavia sangat eropasentris dan kesulitan terbesar mereka adalah menerima perkembangan nasionalisme pada 1920-an,” tulis Susan dalam Women and the State in Modern Indonesia.

DENGAN sabar, Fonny Kusumadewi pelan-pelan mengatur murid-muridnya. Meski sesi latihan sudah dimulai, canda-tawa masih menyelingi beberapa muridnya. Supriyadi suami Fonnya dan Thexon Lanata putra bungsunya ikut mengatur beberapa murid yang keluar barisan. Fonny merupakan satu dari 14 atlet wushu pertama Indonesia yang dikirim ke SEA Games 1993 di Singapura. Kini di masa pensiun, Fonny justru makin sibuk dengan jadwal melatih di klub yang didirikannya, Poenix Wushu Kids, di Kembangan, Jakarta Barat dan di klub lain yang berada di Citra Garden, Kalideres. Membuka klub wushu menjadi pilihan Fonny untuk mengisi masa pensiun. “Saya pensiun dari Wushu tahun 1996. Lima tahun berikutnya enggak berkecimpung di Wushu lagi karena fokus kerja. Setelah saya nikah dan punya anak, pekerjaan saya tinggalkan. Lalu merintis klub sampai sekarang,” ungkap Fonny ditemui Historia. Selain untuk mencari bibit-bibit baru, klub itu juga sebagai sumber penghidupan Fonny. Fonny sempat aktif berorganisasi. Di Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI) DKI Jakarta dia sebagai bendahara sementara di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Wilayah Jakarta Pusat dia sebagai sekretaris umum. “Tapi per 19 Januari kemarin (2018), saya mundur. Karena waktunya sudah kewalahan juga mengaturnya. Saya memilih konsen di klub. Karena ya dari mana lagi kita cari uang kalau bukan dari klub,” lanjutnya. Putar Haluan Lahir di Semarang, 21 November 1969, Fonny awalnya tak mengenal wushu. Setiap tahun dia justru ikut serta dalam kegiatan tahunan Kelenteng Sam Po Kong sebagai pengiring atraksi barongsai dan liong. “Awalnya saya itu dari kecil ikutnya balet. Karena kebetulan mami saya punya sanggar balet di Semarang. Setahun sekali saya dan tiga saudari saya diminta ikut kegiatan di Sam Po Kong, membawa bola api chu,” kata Fonny. Dari situlah Edi Tjandra, pendiri Sasana Garuda Emas, mengenal Fonny. Kebetulan, Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI) yang baru berdiri pada 10 November 1992 tengah mencari calon-calon atlet untuk diikutkan pelatnas. Edi lalu mengajak Fonny dan adiknya, Meliani, untuk ikut wushu. “Karena dia melihat saya dan ketiga saudari saya punya dasar balet dan senam, di mana gerakannya bisa luwes seperti menari, makanya pas untuk ikut gerakan-gerakan atraksi itu,” tutur Fonny. Fonny dan adiknya lalu mencoba. Sambil terus meyakinkan Fonny bahwa wushu tak beda jauh dari balet, sama-sama butuh kelenturan, Edi mengajari “A-Z” wushu kepada Fonny di sasana kungfu miliknya. “Kita dilatih hampir tiap hari dari nol. Itu 3-4 bulan jelang seleksi nasional. Latihan jatuhan, rolling tanpa matras, bikin badan dan tangan kita sampai biru-biru karena lantainya kan keras, dari beton. Lalu diajarin juga jurus-jurus taolu -nya. Pelatih melihat, saya cocok di nomor jianshu (pedang). Akhirnya terpilihlah empat dari Semarang yang ikut seleksi pelatnas ke Jakarta. Saya, Meliani, Sutantyo dan Eko Saphuan,” sambungnya. Ke Jakarta dengan akomodasi yang ditanggung PBWI Semarang dari menggalang dana ke sejumlah pihak swasta, Fonny dan adiknya sukses menembus skuad pelatnas. Fonny dan 13 atlet lainnya digembleng dua Lao She (master) yang didatangkan langsung dari China, Wang Donglien dan Deng Changli. Fonny bersyukur perusahaan tempatnya bekerja memberi izin atas surat dispensasi menteri olahraga. “Ya karena waktu itu saya pertama ikut sudah umur 20-an, pekerjaan mesti cuti enam bulan. Lima bulan kita persiapan jelang SEA Games di Jakarta, sebulan terakhir kita berangkat ke Shanxi, China, kampung halamannya Lao She Wang Donglien,” tambah Fonny. Saat yang dinanti tiba. Indonesia untuk pertamakali mengirim wakilnya di cabang wushu pada SEA Games 1993. Tim wushu Indonesia diperkuat Fonny, Meliani, Marlia Yossie, Lim Ming Ming, Ria Oktariana, Cecilia Fransisca, Hartono Seputro, Siauw Wie Sen, Tjhan Rahmat, Teddy Yusuf, Ahmad Idris, Ahmad Rifai, Aizan, dan Se Hoen Tan. Fonny turun di nomor Nanquan (jurus tangan kosong selatan). Sayangnya dia gagal mendapat medali. “Dari ke-14 yang dikirim, satupun tak ada yang dapat medali. Tapi ya kita menyadari, persiapan kita hanya enam bulan dari nol semua. Sementara negara lain sudah lebih siap,” kenangnya. Selepas SEA Games itu, Fonny tetap menggeluti wushu dengan mengikuti berbagai kejuaraan. “Saya ikut semua Kejurda dan Kejurnas dari 1993 sampai 1996. Paling saya ingat itu ada Kejurnas di Surabaya, saya ikut empat nomor, semuanya mendapat emas,” ujar Fonny. Tapi pada 1996 Fonny memutuskan pensiun karena merasa wushu kala itu belum bisa menjadi sumber penghidupan. Fonny pilih fokus pada pekerjaannya di Dexa Medica sebagai marketing detailer . “Sejak 1995 saya sudah enggak dapat izin cuti panjang dari kantor. Makanya paling di nasional saja, di Kejurnas. Kantor saya swasta, enggak gampang izinnya. Sampai dikasih ultimatum, kamu mau kerja atau jadi atlet saja,” tutur Fonny. Fonny kemudian menikah dengan Supriadi, pegawai teknik komputer yang juga praktisi kungfu di Tegal. Kesibukan mengasuh anak membuat Fonny meninggalkan pekerjaannya. Bersama keluarganya dia lalu pindah ke Jakarta dan merintis klub Poenix Wushu Kids. Fonny juga mengajarkan wushu kepada anak-anaknya. “Ya sekarang ada regenerasinya, anak saya, Thalia Lovita sudah jadi atlet nasional. Dapat tiga perunggu sewaktu SEA Games di Myanmar. Awalnya saya juga yang melatih dia. Dari tiga anak, hanya Thalia dan Thexon yang minat wushu dan ikut bantu di klub,” tandasnya.

NAMANYA tak pernah disebut di dalam buku pelajaran sejarah. Mungkin juga dianggap terlalu kecil apabila disandingkan dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah di Indonesia. Tapi kisah kecil dokter lulusan Sekolah Kedokteran Hindia Belanda (Nederlands Indische Artsen School, NIAS) di Surabaya itu menjadi penting untuk diketahui karena ia bagian dari peristiwa besar di dalam sejarah dunia: Perang Sipil Spanyol. Perang yang berlangsung sejak 1936 sampai 1939 itu dipicu oleh kudeta militer Jenderal Franco terhadap pemerintahan demokratik yang sah di bawah Presiden Manuel Azana. Pemerintahan Azana yang terpilih secara demokratis didukung kelompok kiri berhasil ditumbangkan Jenderal Franco pada 1939. Franco memerintah Spanyol sampai dengan kematiannya pada 1975. Perang ini sering digambarkan sebagai pertempuran kaum fasis melawan kubu republik yang pro demokrasi.

JALAN-jalan raya di daerah Glodok-Pancoran, Senen, dan Jatinegara riuh ramai oleh musik tanjidor, barongsai, suling, dangsu atau pemain akrobat rakyat, dan topeng. Bukan hanya orang Tionghoa yang ikut dalam perayaan Imlek di Batavia, ada juga orang Betawi, Jawa, Sunda, Bugis, Makasar, Arab, dan Belanda. Anak-anak keluar rumah dari pukul empat sore. Mereka mengenakan pakaian baru dan selop yang dihiasi manik-manik. Jika bertemu dengan sebayanya, mereka saling memamerkan oto-oto , pakaian dalam penutup dada dan perut yang dibuat dari kain berwarna-warni. Kantung-kantung mereka diisi dengan petasan cabe rawit. Dengan berbekal dupa yang dinyalakan, anak-anak akan menyalakan petasan itu. Ada juga yang membawa petasan tikus, jenis petasan yang bisa mengejar orang. Bunyi petasan dan musik tanjidor selalu mengiringi perayaan Imlek. Perayaan Imlek juga diadakan di kampung-kampung. Tanjidor tak ketinggalan mengiringi. Kesenian tanjidor, tulis Sufwandi Mangkudilaga dalam “Fungsi Tanjidor bagi Masyarakat Betawi”, memang tumbuh dan berkembang di lingkungan Tionghoa dan Belanda. Mulanya, tanjidor dimainkan para budak untuk tuan-tuannya. Begitu aturan tentang penghapusan budak diketok palu pada abad ke-19, budak pemain tanjidor itu membentuk kelompok sendiri dan main keliling. Orkes tradisional Betawi hasil adaptasi budaya Eropa dan Tionghoa ini mengamen dari rumah ke rumah orang Tionghoa. Dengan rombongan antara lima hingga delapan orang, mereka membawa alat-alat musik berupa tanjidor (tambur besar), trompet, klarinet, seruling dan trombone. Lagu-lagu yang dibawakan, tulis Alwi Shahab dalam Robinhood Betawi, kebanyakan mars warisan Belanda. “Yang didatangi merasa senang dan menghadiahi mereka angpau, uang yang dibungkus kertas merah,” tulis James Dananjaya dalam “Perayaan Imlek dan Pesta Capgome” yang dimuat di Bunga Rampai Seni Pertunjukan Kebetawian. Pada hari-H Imlek, orang-orang akan dibangunkan oleh suara tanjidor. Meskipun suaranya agak sumbang tetapi orang-orang tua sangat suka mendengarnya. Seluruh gambaran Imlek ini diceritakan oleh narasumber James, seorang Betawi keturunan Tionghoa Daniel D, pada perayaan Imlek awal abad ke-20. Pada puncak perayaan Imlek, yakni malam Capgome, pemain tanjidor masih terus menyemarakkan acara. “Musik yang paling setia selama perayaan Tahun Baru Imlek sudah tentu tanjidor,” tulis James. Tanjidor juga dimainkan pada perayaan Ceng Beng, tanggal satu bulan kelima dalam penanggalan Tionghoa. Pada perayaan Peh-Cun atau pesta sungai (dulu masih dirayakan di beberapa kali di Batavia seperti Kali Besar, Kali Pasar Baru, dan Kali Angke), pemain tanjidor disewa untuk meramaikan acara. Tapi, keikutsertaan tanjidor dalam perayaan-perayaan orang Tionghoa berakhir ketika pada 1953 Wali Kota Jakarta Raya Sudiro melarang tanjidor mengamen pada perayaan Imlek hingga Capgome. Alasannya, ketika para pemain tanjidor mengamen untuk perayaan Imlek dan Capgome sama saja merendahkan derajat orang “pribumi”. Menurutnya, golongan “pribumi” seolah-olah mengemis kepada orang Tionghoa. Padahal, tulis James, sebagai orang Jawa Sudiro tidak banyak tahu bahwa beberapa pemain tanjidor adalah orang Betawi keturunan Tionghoa. Namun karena kulitnya coklat dan agamanya sudah Islam mereka tidak lagi terlihat seperti orang Tionghoa. Ditambah lagi, secara ekonomi para orang Betawi keturunan Tionghoa dalam grup tanjidor ini juga miskin dan tinggal di daerah pinggiran kota seperti Bekasi dan Tangerang. Karena sudah tidak memenuhi stereotip orang Tionghoa, alhasil mereka disangka “pribumi”. Setelah dilarang mengamen oleh Sudiro, kelompok tanjidor tetap mengamen ketika Imlek, tapi di luar Jakarta. Sementara, di Jakarta mereka tetap menerima permintaan untuk tampil di berbagai perayaan, bukan mengamen lagi. “Tanpa tanjidor, perayaan tahun baru Imlek dan pesta rakyat Capgome akan kehilangan pamornya,” kata James.

MUSEUM Multatuli telah diresmikan oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid pada Minggu, 11 Februari 2018 di Rangkasbitung, Lebak, Banten. Apa sajakah yang bisa membuat Anda memiliki alasan kuat untuk mengunjungi museum anti-kolonial pertama di Indonesia ini? Bangunan Kuno Museum Multatuli menempati gedung kuno yang dibangun pada 1923. Semula berfungsi sebagai kantor sekaligus kediaman wedana Lebak. Gedung berbentuk huruf “T” ini dilengkapi pendopo yang digunakan sebagai tempat pertemuan. Perpaduan Masa Lalu dan Masa Kini Bangunan kolonial dengan desain interior modern bergaya fraktal asimetris dengan pencahayaan ruang yang apik. Kisah sejarah ditampilkan melalui ilustrasi grafis kekinian untuk menarik minat generasi muda zaman kini. Warna sejarah yang identik hitam putih tidak selamanya mendominasi ruang pamer museum. Tujuh Ruangan, Satu Benang Merah Museum Multatuli memiliki tujuh ruang pamer. Setiap ruangan mewakili periode di dalam sejarah kolonialisme. Ruang pertama merangkap sebagai lobi dengan hiasan wajah Multatuli terbuat dari kepingan kaca serta kalimat kutipan Multatuli yang tenar: “Tugas Seorang Manusia Adalah Menjadi Manusia”. Ruang kedua mengisahkan masa awal kedatangan penjelajah Eropa ke Nusantara. Ketiga, tentang periode tanam paksa dengan fokus budidaya kopi. Keempat, ruang Multatuli dan pengaruhnya kepada para tokoh gerakan kemerdekaan. Kelima, menceritakan gerakan perlawanan rakyat Banten dan kemudian gerakan pembebasan Indonesia dari penjajah Belanda. Keenam, terdiri dari rangkaian kronologis peristiwa penting di Lebak dan era purbakala. Ketujuh, terdiri dari foto mereka yang pernah lahir, menetap serta terinspirasi dari Lebak. Multimedia Bentuk penyampaian informasi di Museum Multatuli juga sudah menggunakan multimedia, baik dalam bentuk podcast maupun video yang diputar pada layar monitor. Di ruang empat terdapat video singkat mengenai Multatuli yang menghadirkan wawancara Pramoedya Ananta Toer. Layar monitor juga tersedia di ruang enam dan tujuh, masing-masing mengisahkan tentang sejarah Lebak serta klip singkat tentang tokoh-tokoh yang lahir dan pernah singgah di Rangkasbitung. Di ruangan tujuh juga bisa didengar rekaman suara penyair Rendra yang membacakan sajak “Demi Orang-orang Rangkasbitung”. Benda Bersejarah Selain benda pamer duplikasi, Museum Multatuli juga memiliki artefak asli. Salah satunya ubin rumah asisten residen Lebak yang juga pernah ditempati Eduard Douwes Dekker alias Multatuli yang bertugas sejak 22 Januari sampai dengan April 1856. Ubin ini, bersama dengan satu ubin lain yang berwarna hitam, sempat berada di Belanda. Pada 1987 Arjan Onderdenwijngard, seorang jurufoto dan wartawan Belanda, datang ke Rangkasbitung untuk perjalanan jurnalistik menelusuri jejak Multatuli. Dia menemukan dua ubin itu tak jauh dari reruntuhan rumah Multatuli dan menyelamatkannya ke Belanda. Pada 2016, Multatuli Genootschap menyerahkan ubin ini kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam sebuah perhelatan di Amsterdam, Belanda. Sedangkan satu ubin berwarna hitam kini tersimpan di Multatuli Huis, Amsterdam. Selain ubin, ada koin kuno dari tahun 1857 dan alat giling kopi kuno. Surat Bersejarah Ada dua surat penting yang turut dipamerkan di Museum Multatuli, yakni surat Eduard Douwes Dekker untuk Raja Willem III dan surat Sukarno kepada sahabatnya Samuel Koperberg. Surat Eduard Douwes Dekker kepada Raja Belanda Willem III , memuat protes atas situasi di tanah jajahan yang pernah dialaminya serta pemberitahuan perihal naskah buku Max Havelaar yang akan terbit. Dalam surat ini, Douwes Dekker memohon agar Raja Willem III memberikan perhatian lebih kepada Hindia Belanda yang dikelola sembarangan dan banyak merugikan rakyat. Sedangkan surat Sukarno kepada Samuel Koperberg dikirim dari pembuangannya di Ende. Samuel Koperberg, sekretaris Java Instituut dan salah satu tokoh dalam kepengurusan Indische Sociaal-Democratishe Partij (ISDP, sempalan ISDV). Dalam surat bertitimangsa 27 September 1935 itu, Sukarno mengungkapkan kondisi di tempat pembuangannya: sepi, jalanan berdebu dan hawa panas. Ende sebuah kota tepi pantai yang terletak di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah kolonial mengasingkan Sukarno ke Ende selama empat tahun (1934-1938). Kronologi Sejarah Lebak Di ruang keenam, terdapat sederet foto yang meriwayatkan tonggak-tonggak sejarah di Kabupaten Lebak, mulai berdiri sampai dengan peristiwa penting lainnya di dalam sejarah. Di dalam deretan kronik ini terdapat pula beberapa fakta-fakta penting, seperti buruh Suriname yang ternyata juga ada dari Lebak. Patung Multatuli, Saidjah dan Adinda Di Museum Multatuli, Anda bisa melihat patung karya pematung terkemuka Dolorosa Sinaga. Patung tersebut adalah karya seni patung instalasi pertama di Indonesia, di mana pengunjung bisa berinteraksi di area berdirinya patung dan berselfie ria dengan karakter patung yang ada. Patung tersebut melambangkan bersatunya manusia-manusia yang mendambakan keadilan tiada peduli ras dan bangsanya. Juga menganjurkan semangat mencari ilmu pengetahuan lewat buku. Pendopo yang Teduh Di depan Museum Multatuli terdapat sebuah pendopo yang asri, ciri khas bangunan tradisional Jawa pada umumnya. Pendopo ini sama tuanya dengan bangunan rumah dan kantor wedana yang digunakan sebagai museum. Menurut Kepala Museum Multatuli Ubaidilah Muchtar, di pendopo inilah beragam kegiatan akan diselenggarakan. Museum Anti-Kolonial Pertama di Indonesia Museum Multatuli bukan semata museum tentang kisah pribadi Eduard Douwes Dekker. Museum ini adalah museum anti-kolonial pertama di Indonesia. Tema museum ini menurut Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI berperan mengisi kekosongan yang selama ini belum ada di museum-museum lainnya. Museum ini juga tempat belajar sejarah yang mengasyikan buat anak-anak.

Orang dari suku Batak dikenal dengan perangainya yang tegas. Nada suara tinggi. Bicara pun ceplas-ceplos, tak pandang bulu. Lantas, bagaimana cara mereka untuk menyatakan cinta? Tradisi Batak lama mengenal istilah martandang . Secara harfiah, ia berarti keluar kandang, melawat, atau berkunjung. Dalam adat Batak, martandang merupakan etika pergaulan yang mempertemukan doli-doli (pria lajang) dan boru-boru (anak gadis). “Kesempatan berkencan diantara muda-mudi inilah yang dikenal dengan istilah martandang di kalangan masyarakat Batak,” tulis E. H. Tambunan dalam Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaannya . Biasanya martandang dilakukan sesudah “telungkup periuk” atau malam hari. Namun petang hari adalah waktu yang tepat untuk berkencan. Para pemuda berjumpa dengan gadis dari kampung sekitar. Mereka mendatangi rumah sang gadis incaran; menyelinap ke bawah kolong rumah panggung atau di balik dinding rumah yang bersekat tepas. Cara lain bisa juga secara berkelompok. Pasangan muda-mudi menghabiskan malam dengan bersenda gurau di halaman balai desa. “Seorang gadis yang menutup diri ketika sekelompok pemuda akan datang bertandang dianggap tidak sopan,” tulis Jacob Cornelis Verwogen, pegawai pemerintah Belanda yang pernah menetap di Tapanuli Utara pada 1927dalam Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba . “Kunjungan seperti ini (martandang) bersifat informal dan biasanya diakhiri pada waktu yang belum begitu malam,” ujar Verwogen. Kasmaran ala Batak Dalam acara martandang , pada mulanya tidak menjurus pada soal-soal cinta. Dengan berbisik-bisik, sepasang anak muda berbicara mengenai soal-soal biasa. Sering kali pihak pemuda mengajukan teka-teki atau pantun. Lambat laun menjurus pada hal-hal yang lebih khusus. “Kalau sang pemuda menyampaikan teka-tekinya, kemudian sang gadis menjawabnya dengan perhatian dan jujur, tahulah sang pemuda bahwa dirinya berkenan di hati gadis itu,” tulis Tambunan. Saat martandang , sebagaimana dijelaskan E. St. Harahap dalam Perihal Bangsa Batak, merupakan kesempatan bagi sang pria mengutarakan isi hatinya. Curahan perasaan itu dituangkan lewat nyanyian yang diliputi sajak dan irama, pepatah dan petitih, umpama dan peribahasa. Teristimewa lagi bila terjadi saling berbalas pantun. Bila pihak wanita menjawab si pria dengan pantun yang memberi harapan, maka hubungan keduanya mulai memasuki tahap asmara. “Dengan jalan beginilah pemuda belajar nyanyian Batak yang asli,” tulis Harahap. “Keluarlah sajak dan irama menurut kesusastraan Batak. Terbitlah nyanyian di atas nyanyian dan umpama demi umpama, selingan dan sentuhan berbalas-balasan.” Kalau martandang semakin sering, pertanda pergaulan muda-mudi itu semakin akrab. Besar kemungkinan telah tumbuh benih-benih cinta diantara mereka. Setelah memantapkan pilihan, maka pasangan kasmaran ini akan memberitahukan maksudnya kepada orang tua masing-masing. Orang tua kedua belah pihak kemudian saling bertemu dan menyelenggarakan perundingan tentang perkawinan. Kini tradisi pergaulan tersebut telah sirna ditelan zaman. Itu dimulai ketika tanah Batak memasuki peradaban modern lewat misi Zending. Budaya baru yang diperkenalkan guru-guru misionaris dalam Batakmission meninggalkan praktik budaya lama. Menurut sastrawan Batak, Paian Sihar Naipospos dalam Aku dan Toba: Tjatatan dari masa anak-kanak, bentuk sosialisasi ini akhirnya lenyap, terutama di kalangan anak muda modern, yang lebih suka menulis surat. Naipospos bahkan menyebut ada suatu masa ketika orang tua melarang anak-anak gadis mereka mengikuti sekolah lanjutan. Sebabnya, kebanyakan anak gadis pergi ke sekolah hanya untuk belajar mengirim surat cinta kepada anak laki-laki. Oleh karena itu, anak-anak gadis hanya diperkenakan agar terampil membaca saja. Sementara menurut Harahap, kebanyakan orang Kristen dahulu dilarang bertandang, apalagi calon guru Zending. “Padahal bertandang itu sebenarnya adalah suatu adat yang baik dan sopan. Baik: supaya orang yang mau kawin berkenalan dulu dengan kawan hidupnya kelak. Dengan jalan ini orang boleh memilih rekan hidupnya,” ujar Harahap.